pers nasional

pendidikan kewarganegaraan pers nasional

PERS NASIONAL

Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 1 Ayat (1) tentang Pers dinyatakan bahwa pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara, dan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Kebebasan jurnaistik adalah kebebasan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara fan gambar, maupun data dan grafik. Pers nasional adalah bagian dari sistem Komunikasi Indonesia serta menjadi salah satu media komunikasi.Pers nasional adalah pers yang diselenggarakann oleh perusahaan pers Indonesia. Pers nasional memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontroll sosial. Disampingn fungsi-fungsi tersebut, pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat, serta asas praduga tak besalah.Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Pasal 6 tentang Pers dijelaskan bahwa peranan pers nasional, antara lain.

1. Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui ;2. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya seupremasi hukum, dan hak asasi manusia, serta menghormati kebinekaan ;3. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi tepat, akurat, dan benar ;4. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum ;5. Memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Berkaitan dengan peranan pers tesebut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2004-2009 ditetapkan adanya program pembangunan program informasi, komunikasi dan media massa. Program ini bertujuan untuk meningkatkan peran pers dan media massa dalam memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh informasi secara bebas, trasparan, dan bertanggung jawab, serta dalam mewujudkan masyarakat informasi munuju masyarakat berbasis pengetahuan. Kegiatan-kegiatan pokok yang dilakukan dalam dalam program ini mencakup sebagai berikut.

1. Fasilitasi peninjauan atas aspek-aspek politik terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan pers dan media massa ;2. Pengkajian dan penelitian yang relevan dalam rangka pengembangan kualitas dan kuantitas informasi dan komunikasi.3. Fasilitasi peningkatan profesionalisme dalam bidang komunikasi dan informasi.

Peran serta masyarakat dalam pers adalah melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan dan pers menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan tersebut dapat berupa memantau dan melaporkan mengenai analisis pelanggaran hukum, eitka dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers. Penyampaian ulasan dan saran tersebut dapat ditujukan kepada dewan pers. Hal itu dilakukan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kuallitas pers nasional. Masyarakat dapat mencari dan memilih beragam informasi dari media yang sekarang ini semakin bertambah banyakUndang-Undang Nomor 40 1999 tentang Pers telah memberi landasan kuat bagi perwujudan kebebasan pers di Indonesia. Apabila dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya, yaitu UU No.11 Tahun 1996 dan UU No.21 Tahun 1982 tentang Pers Naional maka pers nasional yang berdasar UU No. 40 Tahun 1999 telah banyak menimati banyak wujud kebebasan pers sebagai cerminan dari pasal 28 UUD 1945. Pers nasional saat ini memiliki visi sebagai pers kerakyatan. Pers nasional sebagai wahana komunikasi massa bertujuan untuk memennuhi hak masyarakat dalam mengetahui dan menegakkan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan supremasi hukum.

Pada uraian sebelumnnya telah dikemukakan bahwa kebebasan pers amat penting dalam negara demokrasi. Pers merupakan pilar keempat demokrsi setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pers menjadi sarana dan saluran dari kebebasan berpendapat dari warga negara, sedangkan kebebasan berpendapat merupakan hak yang dijamin dalam demokrasi. Namun, pelaksanaan kebebasan pers tidak boleh menyalahi aturan atau hukum. Oleh karena itu pemerintah harus mengendalikan kebebasan pers sebaik-baiknya.

PENYALAHGUNAAN KEBEBASAN PERS

Sejalan dengan demokrasi yang dicita-citakan maka media massa yang ada di Indonesia harus dapat menjunjung prinsip rule of law. Berdasarkan ketentuan undang-undang dan peraturan perundangn yang berlaku maka rule of law harus dipegang teguh oleh seluruh media massa di Indonesia. Jika dilihat dari falsafah negara Pancasila maka media massa Indonesia haruslah tetap berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila. Jadi, kebebasan media massa indonesia harus dapat dipertanggungjawabkan, yaitu bertanggung jawab terhadap nilai keutuhan, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Oleh karena itu, pers yang menyalahgunakan kebebasannya, seperti menyiarkan berita yang bersifat penghinaan, menyebarkan gambar porno, dan bersifat menghasut maka hal itu berarti melecehkan atau tidak mengindahkan lagi nilai-nilai Pancasila. Media massa yang demikian dapat diadukan atau digugat oleh masyarakat melalui prosedur hukum sehingga dapat dikenakan sanksi berdasar ketentuan perundangan yang berlaku.

Media massa seperti pers Indonesia menganut teori social responsibility press (tanggung jawab sosial), yaitu sesuatu yang diberitakan oleh pers harus dapat dipertanggungjawabkan pada diri sendiri, orang lain, masyarakat, pemerintah, lngkungan alam, dan kepada Tuhan. Pers Indonesia tidak boleh melanggar kebebasan yang melebihi batas, tetapi perlu untuk diadakan pembatasan atas dasar moral dan etika, keamanan, dan ketertiban umum. Dengan demikian, kebebasan yang disertai tanggung jawab dari pers semata-mata untuk menjamin berjalannya kehidupan negara yang demokratis, yaitu menghargai nilai-nilai moral dan etika, ketertiban umum, dan kelangsungan negara. Pemerintah tidak diperbolehkkan melakukan pembredelan dan pencabutan atas suatu izin usaha pers dengan alasan membahayakan penyelenggaraan pemerintahan negara.

Namun demikian, kebebasan pers yang sekarang ini dapat dinikmati oleh para insan pers dapat disalahgunakan. Misalnya, pemberitaan dari suatu surat kabar yang mendeskreditkan seorang tokoh sehingga memicu para pengikut tokoh tersebut beramai-ramai mendatangi kantor redaksi media tersebut. Media yang menyalahgunakan kebebasan pers memang dapat menimbulkan dampak bagi masyarakat luas.

Dampak yang ditimbulkan dengan adanya pemberitaan yang salah adalah sebagai berikut.

1. Jika salah satu media meliput berita seorang pejabat yang melakukan korupsi dan ternyata berita tersebut tidak benar maka dapat merusak nama baik seseorang.2. Pemberitaan yang seimpang siur dan tidak jelas sumbernya dapat meresahkan dan membingungkan masyarakat.3. Pemberitaan yang dapat menyulut kebencian antarkelompok dapat mengganggu integrasi masyarakat.

UPAYA PEMERINTAH DALAM MENGATASIPENYALAHGUNAAN KEBEBASAN PERS

Pers yang bebas dan bertanggung jawab juga akan meningkatkan keterbukaan antara rakyat dan pemerintah melaui pembertaan dan informasi yang disampaikan. Dengan adanya pers maka kebijakan pemerintah dapat diketahui masyarakat. Demikian pula masyarakat dapat berkomunikasi dengan pemerintah melalui pers. Keterbuakaan merupakan ciri masyarakat dan negara demokratis. Keterbukaan dapat diciptakan bila ada kebebasan pers.

Berdasarkan hal itu, pemerintahan demokrasi amat berperan penting terhadap adanya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Pemerintah mengatur dan memberi jaminan agar pers dapat memainkan perannya sebagai media informasi dan kontrol sosial.

Pengalaman pada masa pemerintahan Orde Baru, pers banyak dikekang dan amat dibatasi. Pemerintah pada saat itu memiliki wewenang atas SIUPP ( Surat Izin Usaha Penerbitan Pers ). Pers yang penerbitannya dianggap menyimpang atau kritis terhadap kebijakan pemerintah maka SIUPP-nya dicabut. Dengan demikian, pers yang bersangkutan tidak boleh beredar lagi di masyarakat. Contohnya, koran Tempo pernah dicabut SIUPP-nya karena pemberitaannya amat kritis kepada pemerintah.

Pada saat ini, pemerintah mengatur jaminan kebebasan pers dalam suatu undang-undang, yaitu Undang-Undang No.40 Tahun 1999 tentang pers. Pers tidak boleh dibatasi, dikendalikan, apalagi dilarang. Dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyesoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran. Pemerintah juga memberi perllindungan hukum kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajibann, dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan profesinya, wartawan mendapat perlindungan hukum.

Namun, untuk mewujudkan kebebasan pers yang bertanggung jawab, ada beberapa kebijakan yang harus dijalankan oleh pers.1. Pers wajib memberitakan berita dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.2. Pers wajib melayani hak jawab. Hak jawab adalah adalah seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya.3. Pers wajib melayani hak koreksi. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk mengkoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers tentang dirinya ataupun tentang orang lain.4. Pers wajib malakukan koreksi. Kewajiban koreksi adalah keharusan melakukan koreksi atau ralat terhadap suatu informasi, data, fakta, opini, atau gambar yang tidak benar dan telah diberitakan oleh pers bersangkutan.5. Pers dilarang memuat iklana. Yang bertakibat merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antar uamat beragama, serta bertentangan dengan dengan rasa kesusilaan masyarakat ;b. Minuman keras, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undanagan yang berlaku ;c. Peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok.

Pers yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut dapat dikenakan pidanan berupa denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Meskipun wartawan mendapat perlindungan hukum atas profesinya. Ada beberapa ketentuan yang perlu diikuti. Adapun ketentuan bagi para wartawan adalah wartawan diharapkan menjadi anggota salah satu organisasi wartawan. Wartawan harus memiliki koe etik jurnalistik dan selalu meningkatkan profesionalisme kewartawanannya.Masyarakat juga memiliki hak untuk mengembangkan terwujudnya pers yang bebas dan bertanggung jawab. Masyarakat dapat melakukan kegiatan untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan menjamin hak memperoleh informasi yang diperlukan. Kegiatan itu berupa.1. Memantau dan melaporkan analisis mengenai pelanggaran hukum, etika, dan kekeliruan teknis pemberitaan yang dilakukan oleh pers ;2. Menyampaikan usulan dan saran kepada dewan pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers nasional.

Laporan pengaduan, pelanggaran etika, pelanggaran kode etik atau hal lain yang berkaitan dengan pemberitaan dari masyarakat dapat disampaikan kepada dewan pers selanjutnya dicarikan pertimbangan serta upaya penyelesaiannya.Media yang menyalahgunakan kebebasannya dapat digugat oleh masyarakat. Selanjutnya geugatan tersebut diproses melalui jalur hukum. Supaya pers yang bebas tersebut ada pertanggungjawabannya, dibutuhkan integritas dan profesionalitas para insan pers, misalnya wartawan. Wartaan perlu sekali menyadari akan tanggung jawab sosialnya pada masyarakat. Untuk menjamin tetap tegaknya kebebasan pers dan terpenuhinya hak masyarakat, diperlukan suatu ladasan moral atau etika profesi yang bisa menjadi pedoman operasional dalam menegakkan inntegritas dan profesionalitas para wartawan. Wartawan perlu memiliki dan mengamalkan kode etik jurnalistik. Jika wartawan kode etik maka pemberian hukuman diserahkan pada jajaran pers dan sanksinya dilaksanakan oleh organisasi pers yang ada.Masyarakat tidak boleh sewenang-wenang pada pers. Apabila pers dalam negara lemah, partisipasi warga dalam bernegara menjadi berkurang. Sebaliknya, pers dengan alasan kebebasan tidak boleh melakukan pemberitaan tanpa adanya pertanggungjawaban dan batasan. Pemberitaan yang menyalahgunakan kebebasan dapat melanggar hak kebebasan orang lain dan masyarakat. Pers yang demikian justru akan ditinggalkan masyarakat. Pers yang demikian juga dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu sebagai sarana mencapai kepentingannya. Misalnya, sebuah media yan gdikuasai oleh kelompok bisnis tertentu dapat dipakai untuk mempertahankan kekuasaannya.

UNDANG-UNDANG TENTANG PERS, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Undang-Undang tentang Pers, Informasi, dan Komunikasi adalah sebagai berikut.1. Undang-Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kebebasan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum2. Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran

Undang-Undang No. 32 Tahun 2002, antara lain berisi sebagai berikut.a. Pasal 1Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan 1) Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, karakter, baik yan gbersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan ;2) Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui saranan pemancaran dan/ atau saranan transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel dan/ atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran ;3) Penyiaran radio adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara secara umum dan terbuka, berupa program yang teratur dan berkesinambungan ;4) Penyiaran televisi adalah media komunikasi massa dengar pandang yang menyalurkan gagasan dan informasi dalam bentuk suara dan gambar secara umum, baik terbuka maupun tertutup, berupa program yang teratur dan berkesinambungan ;5) Siaran iklan adalah siaran informasi yang bersifat komersial dan layanan mesyarakat tentang tersedianya jasa, barang, dan gagasan yang dapat dimanfaatkan oleh khalayak dengan atau tanpa imbalan kepada lembaga penyiaran yang bersangkutan ;6) Siaran iklan niaga adalah siaran iklan komersial yang disiarkan melalui penyiaran radioo atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan barang atau jasa kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk yang ditawarkan ;7) Siaran iklan layanan masyarakat adalah siaran iklan nonkomersial yang disiarkan melalui penyiaran radio atau televisi dengan tujuan memperkenalkan, memasyarakatkan, dan/atau mempromosikan gagasan, cita-cita, anjuran, dan/ atau pesan-pesan lainnya kepada masyarakat untuk mempengaruhi khalayak agar berbuat dan/ atau bertingkah laku sesuai dengan pesan iklan tersebut ;8) Spektrum frekuensi radio adalah gelombang elektromagnetik yang dipergunakan untuk penyiaran dan merambat di udara serta ruang angkasa tanpa sarana penghantar buatan merupahan ranah publik dan sumber daya alam terbatas ;9) Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;10) Sistem penyiaran nasional adalah tatanan penyelenggaraan penyiaran nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku menuju tercapainya asas, tujuan, fungsi, dan arah penyiaran nasional sebagai upaya mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana tercantum dalam Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;11) Tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbang adalah kondisi informasi yang tertib, teratur, dan harmonis terutama mengenai arus informasi atau pesan dalam menyiarkan antara pusat dan daerah, antarwilayah di Indonesia, serta antara Indonesia dan internasional ;12) Pemerintah adalah menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh presiden atau gubernur ;13) Komisi penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam undang-undang sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran ;14) Izin penyelenggaraan penyiaran adalah hak yang diberikan oleh negara kepada lembaga penyiaran untuk menyelenggarakan penyiaran.

b. Pasal 36

1) Isi siaran wajib mengadung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.2) Isi siaran dari jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik wajib memuat sekurang-kurangnya 60% (enam puluh per seratus )mata acara yang berasal dari dalam negeri.3) Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiara wajib mencantummkan dan/ atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi saran.4) Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.5) Isi siaran dilaranga. Bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/ atau bohong ;b. Mononjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang ;c. Mempertentangkan suku, agama, ras , dan antargolongan.6) Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan, dan/ atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.