Di Indonesia pengaturan sistem ketatanegaraan diatur dalam Undang-Undang Dasar

(UUD) 1945, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan

Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan kewenangan kekuasaan berada

di tingkat nasional sampai kelompok masyarakat terendah yang meliputi MPR, DPR, Presiden

dan Wakil Presiden, Menteri, MA, MK, BPK, DPA, Gubernur, Bupati atau Walikota, sampai

tingkat RT.

Lembaga-lembaga yang berkuasa ini berfungsi sebagai perwakilan dari suara dan tangan

rakyat, sebab Indonesia menganut sistem demokrasi. Dalam sistem demokrasi, pemilik kekuasaan

tertinggi dalam negara adalah rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan penyelenggaraannya

bersama-sama dengan rakyat.

Pada kurun waktu tahun 1999-2002, Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah mengalami

empat kali perubahan (amandemen). Perubahan (amandemen) Undang-Undang Dasar (UUD)

1945 ini, telah membawa implikasi terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan

berubahnya sistem ketatanegaraan Indonesia, maka berubah pula susunan lembaga-lembaga

negara yang ada.

Berikut ini akan dijelaskan sistem ketatanegaraan Indonesia sebelum dan sesudah

Amandemen UUD 1945 :

Sebelum Amandenen UUD 1945

Sebelum diamandemen, UUD 1945 mengatur kedudukan lembaga tertinggi dan

lembaga tinggi negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga tersebut.  Undang-Undang

Dasar merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada

MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power)

kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu Mahkamah Agung (MA),

Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK).

a. Struktur Kekuasaan RI

Struktur kekuasaan didalam Negara Republik Indonesia sebelum amandemen UUD

1945 adalah sebagai berikut :

Dalam praktiknya, terutama pada masa kekuasaan Soeharto, presiden mendominasi

sebagian besar kehidupan kenegaraan Indonesia. Presiden mengajukan rancangan UU

kehadapan DPR yang pasti akan disahkan. Presiden berkuasa untuk menentukan figur-

figur tertentu yang hendak memangku jabatan publik, dari tingkat pusat hingga

kedaerah. Hal-hal yang demikian coba untuk diubah oleh segenap rakyat Indonesia,

antara lain melalui amandemen UUD 1945.

Amanademen UUD 1945 dilaksananakan oleh MPR melalui empat tahap, yaitu :

- Tahap pertama mencakup 9 Pasal , disahkan pada 19 Oktober 1999.

- Tahap kedua mencakup 25 Pasal, disahkan pada 18 Agustus 2000

- Tahap ketiga mencakup 32 Pasal, disahkan 9 November 2001

- Tahap keempat mencakup 13 Pasal , disahkan pada 10 Agustus 2002

b. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia adalah Negara hukum (rechstaat). Negara Indonesia berdasar atas hukum

(rechstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machswat).

c. Sistem Konstitusional

Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hokum dasar). Sistem ini memberikan

ketegasan cara penegndalian pemerintah negara yang dibatasi oleh ketentuan konstitusi,

dengan sendirinya juga ketentuan dalam hukum lain yang merupakan produk

konstitusional, seperti TAP MPR, UU, dan Peraturan Pemerintah. 

d. Kekuasaan Tertinggi pada Pemerintahan

Kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedaulatan

rakyat dipegang oleh dewan yang bernama MPR sebagai penjelmaan seluruh rakyat

Indonesia. Tugas Majelis adalah ;

1. Menetapkan UUD

2. Menetapkan GBHN

3. Mengangkat kepala negara (presiden) dan wakil kepala negara (wakil presiden).

Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara tertinggi, sedang presiden harus

menjalankan haluan negara menurut gari-garis yang ditentukan majelis. Presiden yang

diangkat oleh majelis, tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Dimana, presiden

adalah mandatari majelis yang berkewajiban menjalankan ketetapan-ketetapan majelis.

Kekuasaan tertinggi di tangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

e. Presiden

- Presiden ialah penyelenggara pemerintah yang tertinggi menurut UUD.

Dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan negara negara, tanggung jawab penuh

ada di tangan presiden. Hal itu, karena Presiden bukan saja dilantik oleh majelis,

tetapi juga dipercaya dan diberi tugas untuk melaksanakan kebijakasanaan rakyat

yang berupa Garis-Garis Besar Haluan Negaraa maupun ketetapan MPR lainnya.

- Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR. Kedudukan Presiden dan DPR

adalah sejajar. Dalam hal pembentukan APBN, Presiden harus mendapat

persetujuan dari DPR. Oleh karena itu, Presiden tidak bertanggung jawab kepada

Dewan, artinya kedudukan presiden tidak tergantung dari Dewan. Presiden tidak

dapat membubarkan DPR (seperti pada kabinet parlementer) dan DPR pun tidak

dapat menjatuhkan Presiden. 

- Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun

kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”.

- Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara tertinggi (consentration of

power and responsiblity upon the president).

- Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang

kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative

power).

- Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar.

- Tidak ada aturan mengenai batasan periode seseorang dapat menjabat sebagai

presiden serta mekanisme pemberhentian presiden dalam masa jabatannya.

f. Fungsi dan Tugas Menteri Negara

Menteri negara ialah pembantu presiden. Menteri negara tidak bertanggung jawab

kepada DPR. Presiden memilih, mengangkat, dan memberhentikan dan menteri –

menteri itu tidak bertanggung jawab kepada DPR serta kedudukannya tidak tergantung

pada presiden. Menteri-menteri merupakan pembantu Presiden. 

g. Kekuasaan Kepala Negara

Kekuasaan kepala negara tak terbatas. Meskipun, kepala negara tidak bertanggung

jawab kepada DPR tetapi bukan berarti ia diktator dengan kekuasaan tidak terbatas,

Presiden, selain harus bertanggung jawab kepada MPR, juga harus memerhatikan

sungguh-sungguh suara DPR. Sebab, DPR berhak mengadakan pengawasan terhadap

Presiden (DPR anggota MPR) Kekuasaan kepala negara tidak tak terbatas.

h. MPR

Sebelum perubahan UUD 1945, kedudukan MPR berdasarkan UUD 1945 merupakan

lembaga tertinggi negara dan sebagai pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan

rakyat. MPR diberi kekuasaan tak terbatas (Super Power). karena “kekuasaan ada di

tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari

seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat

presiden dan wakil presiden.

i. MA

Mahkamah Agung (disingkat MA) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-

sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan

lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan

umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan

tata usaha negara.

j. BPK

Badan Pemeriksa Keuangan (disingkat BPK) adalah lembaga tinggi negara dalam sistem

ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang memeriksa pengelolaan dan

tanggung jawab keuangan negara. Menurut UUD 1945, BPK merupakan lembaga yang

bebas dan mandiri.

Anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan memperhatikan

pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah (DPR), dan diresmikan oleh Presiden.

Pasal 23 ayat (5) UUD Tahun 1945 menetapkan bahwa untuk memeriksa tanggung

jawab tentang Keuangan Negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang

peraturannya ditetapkan dengan Undang-Undang. Hasil pemeriksaan itu disampaikan

kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

k. DPR

Tugas dan wewenang DPR sebelum amandemen UUD 1945 adalah memberikan

persetujuan atas RUU [pasal 20 (1)], mengajukan rancangan Undang-Undang [pasal 21

(1)], Memberikan persetujuan atas PERPU [pasal 22 (2)], dan Memberikan persetujuan

atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara [pasal 23 (1)]. UUD 1945 tidak

menyebutkan dengan jelas bahwa DPR memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan

pengawasan.

Sesudah Amandemen UUD 1945

Salah satu tuntutan Reformasi 1998 adalah dilakukannya perubahan (amandemen)

terhadap UUD 1945. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada

masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi di tangan MPR (dan pada kenyataannya bukan di

tangan rakyat), kekuasaan yang sangat besar pada Presiden, adanya pasal-pasal yang terlalu

“luwes” (sehingga dapat menimbulkan mulitafsir), serta kenyataan rumusan UUD 1945

tentang semangat penyelenggara negara yang belum cukup didukung ketentuan konstitusi.

Pokok-pokok sistem pemerintahan ini adalah sebagai berikut :

- Bentuk Negara kesatuan dengan prinsip otonomi yang luas. Wilayah Negara terbagi

menjadi beberapa provinsi.

- Bentuk pemerintahan adalah Republik.

- Sistem pemerintahan adalah presidensial.

- Presiden adalah kepala Negara sekaligus kepala pemerintahan.

- Kabinet atau menteri diangkat oleh presiden dan bertanggung jawab kepada presiden.

- Parlemen terdiri atas dua (bikameral), yaitu DPR dan DPD.

- Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh mahkamah agung dan badan peradilan di

bawahnya.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti

tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi

dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan

kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah

Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau

selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta

mempertegas sistem pemerintahan presidensil.

a. Struktur Kekuasaan RI

Struktur kekuasaan didalam Negara Republik Indonesia setelah amandemen UUD 1945

adalah sebagai berikut :

b. Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia

Negara Indonesia adalah Negara hukum (tanpa ada penjelasan).

c. Sistem Konstitusional

Secara eksplisit tidak tertulis , namun secara substansif dapat dilihat pada pasal-pasal

berikut :

1. Pasal 2 ayat (1)

2. Pasal 3 ayat (3)

3. Pasal 4 ayat (1)

4. Pasal 5 ayat (1) dan (2)

d. Kekuasaan Tertinggi pada Pemerintahan

Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sesuai dengan

Pasal 2 ayat (1) bahwa MPR terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ,

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). MPR berdasarkan pasal 3 , mempunyai

tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Mengubah dan Menetapkan UUD.

2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden

3. Dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden. Wakil presiden dalam

masa jabatannya menurut UUD.

e. Presiden

- Presiden ialah penyelenggara pemerintah yang tertinggi menurut UUD. Masih

relevan dengan jiwa pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1) dan ayat (2)

- Presiden tidak bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat.

Dengan memerhatikan pasal-pasal tentang kekuasaan pemerintah negara

(Presiden) dari pasal 4 sampai pasal 16 dan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19

samapai dengan 22B), maka ketentuan Presiden tidak bertanggung jawab kepada

DPR masih relevan. Sisem pemerintah negara Republik Indonesia masih tetap

menerapkan sistem Presidensial.

- Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan

dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem

pemerintahan presidensial.

- Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.

- Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.

- Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan

pertimbangan DPR.

- Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan

pertimbangan DPR.

- Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil

presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga

mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

f. Fungsi dan Tugas Menteri Negara

Menteri negara ialah pembantu presiden.Menteri negara tidak bertanggung jawab

kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Presiden dibantu oleh meneri-menteri negara.

Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden yang pembentukan,

pengubahan , dan pembubarannya diatur dalan UU (Pasal 17).

g. Kekuasaan Kepala Negara

Presiden sebagai kepala negara, kekuasaannya dibatasi oleh UU, MPR berwenang

memberhentikan presiden dalam masa jabatan (Pasal 3 ayat 3). Demikian juga DPR

selain mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan menyatakan pendapat, juga hak

mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas (Pasal

20A ayat 2 dan 3). DPR juga mempunyai wewenang mengajukan usul kepada MPR

untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden

apabila melanggar hukum dengan sungguh-sungguh. Pelanggaran hukum berupa

pengkhianatan kepada negara, korupsi, penyuapan , tindak pidana berat lainnya, atau

perbuatan tercela.

Amandemen UUD 1945 sesungguhnya tidak mengubah sistem pemerintahan

Indonesia. Baik sebelum maupun sesudah amandemen, sistem pemerintahan Indonesia

tetap presidensial. Tetapi amandemen tersebut mengubah peran dan hubungan antara

Presiden dan DPR. Jika dulu Presiden memiliki peran yang dominan, bahkan dalam

praktiknya dapat mendikte lembaga-lembaga negara yang lain, maka kini UUD 1945

memberi peran yang lebih proporsional terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula

kontrol terhadap kekuasaan presiden menjadi lebih ketat.

Amandemen UUD 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Terdapat

penambahan dan penghapusan lembaga sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Berdasarkan ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1996 tentang Memorandum DPR-GR

mengenai Sumber Hukum Republik Indonesia. Yang kemudian dikukuhkan kembali

dengan ketetapan MPR No. V/MPR/1973 dan ketetapan MPR No.IX/MPR/1978.

h. MPR

Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi Negara lainnya

seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK.

- Menghilangkan supremasi kewenangannya.

- Menghilangkan kewenangannya menetapkan GBHN.

- Menghilangkan kewenangannya mengangkat Presiden

- Tetap berwenang menetapkan dan mengubah UUD.

- Susunan keanggotaanya berubah, yaitu terdiri dari anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat dan angota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang dipilih secara

langsung melalui pemilu.

i. DPR

- Posisi dan kewenangannya diperkuat.

- Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden,

sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah

berhak mengajukan RUU.

- Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.

- Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.

j. DPD

- Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan

daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan

daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.

- Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik

Indonesia.

- Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu.

- Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan

dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait

dengan kepentingan daerah.

k. BPK

- Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

- Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN)

dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan

DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

- Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

- Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang

bersangkutan ke dalam BPK.

l. Mahkamah Agung

- Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang

menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan [Pasal 24

ayat (1)].

- Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundang-

undangan di bawah Undang-undang dan wewenang lain yang diberikan Undang-

undang.

- Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan

Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan

lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

- Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

diatur dalam Undang-undang seperti : Kejaksaan, Kepolisian,

Advokat/Pengacara dan lain-lain.

m. Mahkamah Konstitusi

- Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian

of the constitution).

- Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa

kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik,

memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR

mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut

UUD.

- Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh

Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga

mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif,

legislatif, dan eksekutif.

n. Perubahan Dalam Ketatanegaraan Indonesia

Perubahan – perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah amandemen

UUD 1945 adalah sebagi berikut :

1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut UUD ( Pasal 1)

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan lembaga bikameral, yaitu

terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah (Pasal

2)

3. Presiden dan Wakil Presiden dipih langsung oleh rakyat (Pasal 6).

4. Presiden memegang jabatan selama masa lima tahun dan sesudahnya dapat

dipilih kembali hanya satu kali masa jabatan (Pasal 7).

5. Pencantuman Hak Asasi Manusia (Pasal 28J).

6. Penghapusan Dewan Pertimbangan Agung sebagai lembaga tinggi negara,

Presiden dapat membuat suatu Dewan Perimbangan (Pasal 16)

7. Presiden bukan mandataris MPR, dengan demikian MPR tidak lagi

menyusun Garis-Garis Bersar Haluan Negara.

8. Pembentukan Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial (Pasa 24B dan

24C).

9. Anggaran Pendidikan minimal 20% (Pasal 31).

10. Negara Kesatuan tidak boleh diubah (Pasal 37).

11. Penjelasan UUD 1945 dihapus.

12. Penegasan Demokrasi Ekonomi dengan prinsip kebersamaan , efisiensi

keadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Pasal 33).