BAB I

PENDAHULUAN

A. latar Belakang

Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah

dibangunnya suatu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis secara murni

dan konsekuen pada paham kedaulatan rakyat yang mampu membawa rakyat

Indonesia mencapai tujuan bernegara yang dicita-citakan, maka perubahan atau

amandemen UUD 1945 merupakan langkah strategis yang harus dilakukan

dengan seksama oleh Bangsa Indonesia.Dapat kita ketahui bahwa Pancasila

dalam konteks ketatanegaraan RI beberapa tahun ini mengalami perubahan yang

sangat mendasar mengenai system ketatanegaraan. Perubahan mendasar setelah

empat kali amandemen UUD 1945 ialah komposisi dari UUD tersebut, yang

semula terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh dan penjelasannya, berubah

menjadi hanya terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal. Penjelasan UUD 1945,

yang semula ada dan kedudukannya mengandung kontroversi karena tidak turut

disahkan oleh PPKI tanggal 18 Agustus 1945, dihapuskan. Materi yang

dikandungnyasebagian dimasukkan, diubah dan ada pula yang dirumuskan

kembali ke dalam pasal-pasal amandemen. Perubahan mendasar UUD 1945

setelah empat kali amandemen, juga berkaitan dengan pelaksana kedaulatan

rakyat, dan penjelmaannya ke dalam lembaga-lembaga negara.

B. Rumusan masalah

1. Apakah yang dimaksud dengan negara?

2. Bagaimanakah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan UUD 1945?

3. Bagaimanakah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia sebelum

amandemen?

4. Bagaimanakah sistem ketatanegaraan Republik Indonesia setelah

amandemen?

5. Bagaimanakah pembagian kekuasaan di negara Indonesia?

1

BAB II

PEMBAHASAN

SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

A. NEGARA

Sebelum kita membahas tentang sistem ketatanegaraan, terlebih dahulu kita

harus tahu apa itu negara. Menurut Max Weber, negara merupakan masyarakat yang

terintegrasi dan memiliki wewenang memaksa pada individu atau kelompok yang

merupakan bagian dari masyarakat. Sedangkan menurut Logemann, negara

merupakan organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya

mengatur/mengurus satu masyarakat tertentu. Dan menurut International

Encyclopaedia, negara merupakan sekumpulan rakyat (bangsa) yang mendiami suatu

wilayah tertentu dan diorganisir dibawah satu pemerintahan yang biasanya berdaulat

kedalam dan keluar.

1. Sifat / karakteristik negara

1. Sifat memaksa

Negara menetapkan peraturan yang bersifat memaksa mengenai tingkah laku

orang yang berada dalam wilayah kekuasaannya dan harus dipatuhi.

Negara mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan agar orang tunduk pada

peraturan negara, apabila perlu dengan paksaan fisik.

Hak negara ini bersifat legal. agar tercipta tata tertib dan menghindari

tindakan anarki.

Paksaan fisik dapat pula berlaku terhadap hak milik (penyitaan, pemusnahan).

2. Sifat monopoli

Negara menetapkan tujuan bersama dari masyarakat.

2

Dalam batas tertentu dan berdasarkan aturan tertentu, negara dapat

menyatakan suatu aliran kepercayaan / aliran politik dilarang karena

bertentangan dengan pandangan hidup bangsa.

Negara mengatasi paham perseorangan dan paham golongan.

Negara menetapkan mata uang, penetapan pajak, kewarganegaraan, dan

sebagainya.

3. Sifat mencakup semua

Kekuasaan mengatur yang dimiliki negara berlaku untuk semua orang / warga

negara, sehingga tidak ada yang mendapatkan perlakuan khusus atau

istimewa.

2. Unsur dari sebuah negara

a) Penduduk

Penduduk adalah semua orang yang pada suatu waktu bertempat tinggal

mendiami (menetap dalam) wilayah negara tertentu.

b) Wilayah

Wilayah adalah daerah teritorial tertentu sebagai tempat kedudukan suatu

negara, dalam mana kekuasaan negara berlaku atas seluruh penduduk yang

bertempat tinggal menetap didalam daerah teritorial tersebut.

c) Pemerintah

Pemerintah adalah organisasi yang mengatur, menyelenggarakan dan

melaksanakan kekuasaan negara.

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan dilihat dari segi susunannya

yaitu negara yang bersusun tunggal, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya,

maupun pemerintahan dan kekuasaannya.Sedangkan berdasarkan

penunjukkan/pengangkatan kepala negaranya, Indonesia merupakan Negara

3

Republik yaitu negara yang Kepala Negaranya ditunjuk dan atau diangkat

berdasarkan pemilihan.

3. Tujuan Negara:

Melaksanakan ketertiban (law and order)

Menegakkan keadilan

Menyelenggarakan pertahanan

Mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya.

4. Tujuan Negara Indonesia:

Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Memajukan kesejahteraan umum.

Mencerdaskan kehidupan bangsa.

Ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Atau terciptanya masyarakat yang adil, makmur, merata materiil spritual.

5. Fungsi Negara:

Konsitutif yaitu menyelenggarakan kedaulatan rakyat, menetapkan UUD dan

GBHN (dilaksanakan MPR).

Eksekutif yaitu menyelenggarkan kekuasaan negara (dilaksanakan Presiden)

Legislatif yaitu membentuk undang-undang (dilaksanakan Presiden dengan

persetujuan DPR )

Kontrol yaitu mengawasi tindakan Presiden (dilaksanakan DPR)

Yudikatif yaitu menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman (dilaksanakan MA)

Auditif / inspektif yaitu menyelenggarakan pemeriksaan atas tanggungjawab

keuangan negara (dilaksanakan BPR)

Konsultatif yaitu memberi jawaban atas pertanyaan Presiden dan mengajukan

saran / pertimbangan kepada pemerintah (dilaksanakan DPA).

4

B. Sistem ketatanegaraan berdasarkan PancasiladanUndang-Undang Dasar

1945

1. BerdasarkanPancasila

Kata pancasila berasal dari bahasa India, yakni bahasa sansakerta Pancasila

mempunyai 2 arti: Panca yang berartu lima, dan Sila yang berarati sandi, alas, atau

dasar atau bisa juga berarti peraturan, tingkah laku yang penting,baik, dan senonoh.

Dengan kata lain, Pancasila adalah lima nilai luhur yang ada dan berkembang

bersama bangsa Indonesia sekaligus penggerak perjuangan bangsa pada masa

kolonialisme. Hal ini sekaligus menjadi warna dan sikap pandangan hidup bangsa

Indonesia hingga secara formal pada tanggal 18 Agustus 1945 disahkan menjadi

Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat

Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, dasar Negara dan sebagai sistem filsafat.

Disamping itu, pancasila merupakan tujuan hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga

merupakan pandangan hidup, kesadaran, cita-cita moral yang meliputi kejiwaan dan

watak yang berberurat akar didalam kebudayaan bangsa Indonesia. Pancasila sudah

merupakan pandangan hidup dan sebagai dasar Negara yang berakar dalam

kepribadian bangsa maka dia diterima sebagai dasar Negara yang mengatur

ketatanegaraan. Hal ini tampak pada sejarah meskipun dituangkan dalam rumusan

yang agak berbeda, namun dalm tiga buah UUD yang pernah kita miliki Pancasila

selalu dikukuhkan dalam kehidupan konstitusional. Pancasila selalu menjadi

pegangan bersama pada saat-saat terjadi krisis nasional dan ancaman eksistensi

bangsa kita yang merupakan sejarah bahwa pancasila memang selalu dikehendaki

oleh bangsa Indonesia.

2. BerdasarkanUndang-UndangDasar

a. Pengertian, kedudukan. sifat dan fungsi UUD 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau UUD

45 adalah konstitusi negara Republik Indonesia saat ini. UUD 1945 disahkan sebagai

5

Undang-Undang Dasar Negara oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Sejak

tanggal 27 Desember 1949, di Indonesia berlaku konstitusi RIS, dan sejak tanggal 17

Agustus 1950 di Indonesia berlaku UUDS 1950. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 kembali

memberlakukan UUD 1945, denagn dikukuhkan secara aklamasi oleh DPR pada

tanggal 22 Juli 1959. Pada kurun waktu tahun 1999-2002. UUD 1945 mengalami 4

kali perubahan (amandemen), yang mengubah susunan lembaga-lembaga dalam

sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Sebelum dilakukan perubahan, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang

tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat(16 ayat berasal dari 16 pasal yang hanya terdiri dari

1 ayat dan 49 ayat berasal dari 21 pasal yang terdiri dari 2 ayat atau lebih), 4 pasal

Aturan Peralihan, dan 2 ayat Aturan Tambahan), serta penjelasan. Setelah dilakukan

4 kali perubahan, UUD 1945 memilki 20 bab, 73 pasal, 194 ayat, 3 pasal Aturan

Peralihan, dan 2 pasalAturanTambahan.

Dalam kurun waktu 1945-1950, UUD 1945 tidak dapat dilaksanakan

sepenuhnya karena Indonesia sedang disibukkan dengan perjuangan

mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden Nomor X pada tanggal 16

Oktober1945 memutuskan bahwa KNIP diserahi kekuasaan legislatif, karena MPR

dan DPR belum terbentuk. Tanggal 14 November1945 dibentuk Kabinet Semi-

Presidensiel (Semi-Parlementer) yang pertama, sehingga peristiwa ini merupakan

perubahan sistem pemerintahan agar dianggap lebih demokratis.

Pada masa Orde Baru (1966-1998), Pemerintah menyatakan akan

menjalankan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Namun

pelaksanaannya ternyata menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 yang

murni,terutama pelanggaran pasal 23 (hutang Konglomerat/private debt dijadikan

beban rakyat Indonesia/public debt) dan 33 UUD 1945 yang memberi kekuasaan

pada pihak swasta untuk menghancurkan hutan dan sumber alam kita.

6

Pada masa Orde Baru, UUD 1945 juga menjadi konstitusi yang sangat

"sakral", diantara melalui sejumlah peraturan:

Ketetapan MPR Nomor I/MPR/1983 yang menyatakan bahwa MPR

berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak akan

melakukan perubahan terhadapnya

Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1983 tentang Referendum yang antara lain

menyatakan bahwa bila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih

dahulu harus minta pendapat rakyat melalui referendum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang Referendum, yang merupakan

pelaksanaan TAP MPR Nomor IV/MPR/1983.

Dalam kurun waktu 1999-2002, UUD 1945 mengalami 4 kali perubahan yang

ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR:

Sidang Umum MPR 1999, tanggal 14-21 Oktober1999 → Perubahan Pertama

UUD 1945

Sidang Tahunan MPR 2000, tanggal 7-18 Agustus2000 → Perubahan Kedua

UUD 1945

Sidang Tahunan MPR 2001, tanggal 1-9 November2001 → Perubahan Ketiga

UUD 1945

Sidang Tahunan MPR 2002, tanggal 1-11 Agustus2002 → Perubahan

Keempat UUD 1945.

Pasal-pasal UUD 1945 yang diamandemen:

PERTAMA KEDUA KETIGA KEEMPAT

7

(19-10-1999) (18-08-2000) (10-11-2001) (10-08-2002)

Pasal 5 ayat 1 Pasal 18 Pasal 1 ayat 2 dan 3 Pasal 2 ayat 1

Pasal 7 Pasal 18 A Pasal 3 ayat 1,3,4 Pasal 8 ayat 3

Pasal 9 Pasal 18 B Pasal 6 ayat 1 dan 2 Pasal 23 B

Pasal 13 ayat

2,3

Pasal 19 Pasal 6 ayat 1,2,3

dan 5

Pasal 23 D

Pasal 14 Pasal 20 ayat 5 Pasal 7A Pasal 24 ayat 3

Pasal 15 Pasal 20 A Pasal 7B ayat

1,2,3,4,5,6, dan 7

Pasal 31 ayat 1, 2,

3, 4, dan 5

Pasal 17 ayat 2 Pasal 22 A Pasal 7 C Pasal 32 ayat 1

dan 2

Pasal 17 ayat 3 Pasal 22 B Pasal 8 ayat 1, 2 Pasal 33 ayat 4

dan 5

Pasal 20 Bab IX A Pasal 25E Pasal 11 ayat 2, 3 Pasal 34 ayat 1, 2,

3, dan 4

Pasal 21 Pasal 26 ayat 2 dan 3 Pasal 17 ayat 4 Pasal 37 ayat 1, 2,

3, 4, dan 5

Pasal 27 ayat 3 Bab IV A pasal 22C

ayat 1,2,3, dan 4

Aturan peralihan

pasal I. II. III

Bab X a pasal 28 A,

28 B, 28 C, 28 D, 28

F, 28 G, 28 H, 28 I, 28

J

Pasal 22 D ayat 1,2,

dan 3

Aturan Tambahan

pasal I dan II

Bab XII Pasal 30 Pasal 23 A

Bab XV Pasal 36 A Pasal 23 C

Bab XV Pasal 36 B,

26 C

Bab VII A pasal 23

B ayat 1,2, dan 3

Pasal 23 F ayat 1, 2

Pasal 23 G ayat 1, 2

8

Pasal 24 ayat 1, 2

Pasal 24 ayat 1, 2,

3, 4, dan 5

Pasal 24 B ayat 1, 2,

3, dan 4

Pasal 24 B ayat 1, 2,

3, 4, 5, dan 6

b. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945

Apabila UUD merupakan sumber hukum tertinggi yang berlaku di Indonesia,

maka pembukaan UUD 1945 merupakan sumber dari motivasi dan aspirasi

perjuangan dan tekad bangsa Indonesia, yang merupakan sumber dari cita hukum dan

cita moral yang ingin ditegakan baik dalam lingkungan nasional, maupun dalam

hubungan bangsa-bangsa di Dunia. Pembukaan yang telah dirumuskan secara

khidmat dalam (4) alenia itu, setiap alenia dan kata-katanya mengandung arti dan

makna yang sangat dalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari.

Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa

yang berada dimuka bumi. Lestari, karena mengandung dinamika masyarakat dan

akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa dan Negara selama bangsa Indonesia

tetap setia terhadap Negara proklamasi 17 Agustus 1945.

c. Batang Tubuh UUD 1945

UUD 1945 yang terdiri dari 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan

tambahan, yang mengandung semangat dan merupakan perwujudan dari pokok-

pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, juga merupakan

rangkaian kesatuan pasal-pasal yang bulat dan terpadu. Didalamnya berisi materi

yang dibedakan menjadi dua, yaitu:

9

Pasal-pasal yang berisi materi sistem pmerintahan Negara, didalamnya

termasuk pengaturan kedudukan, tugas, wewenang dan

berkesinambungan dengan kelembagaan Negara.

Pasal-pasal yang berisi materi hubungan Negara dengan warga Negara

dan penduduknya serta dengan dipertegas dalam pembukaan UUD 1945,

yang berisi konsepsi Negara diberbagai bidang: PolEkSosHanKam dan

lain-lain.

Sistem pemerintahan Negara Indonesia di jelaskan dengan terang dan sisematis

dalam penjelasan UUD 1945, didalampenjelasanitudikenal 7 buah kunci pokok:

1. Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum

(Rechtsstaan).NegaraIndonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan

atas kekuatan belaka (Machtsstaan).

2. Sistem konstitusional.Pemerintah berdasarkan atas sistem konstitusi,tidak

bersifat absolutism.

3. Kekuasaan Negara yang tertinggi,ditangan MPR (Die

gezamtestaatgewaltlieghtelleimbeir der majelis). Kedaulatan rakyat di

pegang oleh suatu badan yang bernama MPR,sebagai penjelmaan seluruh

rakyat Indonesia. Tugas dan wewenang MPR yang menentukan jalanya

bangsa dan negara yaitu berupa :

Menetapkan UUD

Menetapkan GBHN

Mengangkat Presiden dan Wakil Presiden.

4. Presiden adalahpenyelenggara Pemerintah Negara yang tertinggi di bawah

MPR,penjelasan UUD 1945 menyatakan dibawah MPR, Presiden ialah

penyelenggara kekuasaan tertinggi.

5. Presidentidakbertanggungjawab kepada DPR, juga dijelaskandalam UUD

1945.

10

6. Menteri Negara adalahpembantu presiden. Mentri Negara tidak

bertanggungjawab kepada DPR.Penjelasan UUD 1945

menyatakan :’’Presidenmengangkatdanmemberhentikanmenteri-menteri

Negara.”

7. KekuasaanKepala Negara tidak terbatas. Penjelasan UUD 1945

menyatakan: meskipun kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada

DPR, ia bukan diktator artinya kekuasaannya tidak terbatas.

Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan-perubahan mendasar

sejak dari perubahan pertama pada tahun 1999 sampai perubahan keempat pada

tahun 2002. Perubahan-perubahan itu juga meliputimateri yang sangat banyak,

sehingga mencakup lebih dari 3 kali lipat jumlahmateri muatan asli UUD 1945. Jika

naskah asli UUD 1945 berisi 71 butirketentuan, maka setelah empat kali mengalami

perubahan, kini jumlah materimuatan UUD 1945 seluruhnya mencakup 199 butir

ketentuan. Dengandemikian, dapat dikatakan bahwa meskipun namanya tetap

merupakan UUD1945, tetapi dari sudut isinya UUD 1945 pasca Perubahan Keempat

tahun 2002sekarang ini sudah dapat dikatakan merupakan Konstitusi baru sama

sekalidengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun1945.”

Sehubungan dengan itu penting disadari bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia

setelah Perubahan Keempat UUD 1945 itu telah mengalamiperubahan-perubahan

yang sangat mendasar. Perubahan-perubahan itu jugamempengaruhi struktur dan

mekanisme struktural organ-organ negara RepublikIndonesia yang tidak dapat lagi

dijelaskan menurut cara berpikir lama. Banyakpokok-pokok pikiran baru yang

diadopsikan ke dalam kerangka UUD 1945 itu.Empat diantaranya adalah:

I. Penegasan dianutnya citademokrasi dan nomokrasi secara sekaligus dan saling

melengkapi secara komplamenter;

II. Pemisahan kekuasaan dan prinsip “checks and balances’

11

III. Pemurnian system Pemerintah Presidensial; dan

IV. Penguatan cita persatuan dan keragamandalam wadah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

C. PEMISAHAN KEKUASAAN DAN PRINSIP “CHECKS AND

BALANCES”

Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat tersebut di atas selama inihanya

diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakanpenjelmaan

seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat, dan yangdiakui sebagai

lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan yang tidak terbatas.Dari Majelis inilah,

kekuasaan rakyat itu dibagi-bagikan secara vertikal ke dalamlembaga-lembaga tinggi

negara yang berada dibawahnya. Karena itu, prinsipyang dianut disebut sebagai

prinsip pembagian kekuasaan (distribution ofpower). Akan tetapi, dalam Undan-

Undang dasar hasil perubahan, prinsipkedaulatan rakyat tersebut ditentukan

dibagikan secara horizontal dengan caramemisahkannya (separation of power)

menjadi kekuasaan-kekuasaan yangdinisbatkan sebagai fungsi lembaga-lembaga

negara yang sederajat dan salingmengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip

‘checks and balaces’. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis

Permusyawaratan Rakyat,tetapi majelis ini terdiri dari dua lembaga perwakilan yang

sederajat denganlembaga negara lainnya. Untuk melengkapi pelaksanaan tugas-

tugaspengawasan, disamping lembaga legislatif dibentuk pula Badan

PemeriksaKeuangan. Cabang kekuasaan eksekutif berada ditangan Presiden dan

WakilPresiden. Untuk memberikan nasehat dan saran kepada Presiden dan

WakilPresiden, dibentuk pula Dewan Pertimbangan Agung. Sedangkan

cabangkekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan

MahkamahKonstitusi.Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap merupakan rumah

penjelmaan seluruh rakyat yang strukturnya dikembangkan dalam dua kamar, yaitu

DewanPerwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena

12

itu,prinsip perwakilan daerah dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

harusdibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat dalam Dewan

PerwakilanRakyat.Maksudnya ialah agar seluruh aspirasi rakyat benar-benar

dapatdijelmakan ke dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua

pintu.

Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri dari dua lembaga

perwakilan itu adalah sederajat dengan Presiden dan Mahkamah Agung dan

Mahkamah Konstitusi. Ketiga cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, danyudikatif itu

sama-sama sederajat dan saling mengontrol satu sama lain sesuaidengan prinsip

“Check and balances.” Dengan adanya prinsip “Check and balances”ini, maka

kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi dan bahkandikontrol dengan sesebaik-

baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan olehaparat penyelenggara negara

ataupun pribadi-pribadi yang kebetulan sedangmenduduki jabatan dalam lembaga-

lembaga negara yang bersangkutan dapatdicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-

baiknya. Pasal-pasal yang dapat dianggap mencerminkan perubahan tersebutantara

lain adalah perubahan ketentuan pasal 5, terutama ayat (1) juncto pasal20 ayat (1)

sampai dengan ayat (5) yang secara jelas menentukan bahwa fungsilegislatif ada

pada Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan Presiden adalahkepala eksekutif.

Disamping itu, ada pula ketentuan mengenai kewenangan MPR yang tidak lagi

dijadikan tempat kemana presiden harusbertanggungjawab atau menyampaikan

pertanggung-jawaban jabatannya.Selain itu, ketentuan mengenai Mahkamah

Konstitusi yang diberi kewenanganuntuk melakukan pengujian atas Undang-Undang

terhadap Undang-UndangDasar seperti ditentukan dalam pasal 24 ayat (1) juga

mencerminkan dianutnyaasas pemisahan kekuasaan dan prinsip “check and

balances’ antara cabangkekuasaan legislatif dan yudikatif. Ketiga ketentuan itu

memastikan tafsirberkenaan dengan terjadinya pergeseran MPR dari kedudukannya

sebagailembaga tertinggi menjadi lembaga yang sederajat dengan

Presidenberdasarkan pemisahan kekuasaan dan prinsip ‘check and balances’.

13

D. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIL

Dalam sistem ini terdapat lima prinsip penting, yaitu:

(1) Presiden dan Wakil Presiden merupakan satu institusi penyelenggarakekuasaan

eksekutif negara yang tertinggi di bawah Undang-UndangDasar. Dalam sistem

ini tidak dikenal dan tidak perlu dibedakan adanyakepala negara dan kepala

pemerintahan. Keduanya adalah Presiden danWakil Presiden. Dalam

menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dantanggungjawab politik berada

ditangan Presiden (concentration of powerand responsibility upon the

President).

(2) Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dankarena itu

secara politik tidak bertanggungjawab kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat

atau lembaga parlemen, melainkanbertanggungjawab langsung kepada rakyat

yang memilihnya.

(3) Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat dimintakan

pertanggungjawabannyasecara hukum apabila Presiden dan/atau Wakil

Presidenmelakukan pelanggaran hukum konstitusi. Dalam hal demikian,

Presidendan/atau Wakil Presiden dapat dituntut pertanggungjawaban oleh

DewanPerwakilan Rakyat untuk disidangkan dalam Majelis

PermusyawaratanRakyat, yaitu sidang gabungan antara Dewan Perwakilan

Rakyat danDewan Perwakilan Daerah. Namun, sebelum diberhentikan, tuntutan

pemberhentian Presidendan/atau Wakil Presiden yang didasarkan atastuduhan

pelanggaran atau kesalahan, terlebih dulu harus dibuktikan secarahukum melalui

proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Jika tuduhanbersalah itu dapat

dibuktikan secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi, barulah atas dasar itu MPR

bersidang dan secara resmi mengambilputusan pemberhentian.

14

(4) Para Menteri adalah pembantu Presiden, Menteri diangkat dandiberhentikan oleh

Presiden dan karena bertanggungjawab kepada Presiden, bukan dan tidak

bertanggungjawab kepada parlemen.Kedudukannya tidak tergantung kepada

parlemen. Disamping itu, paraMenteri itulah yang pada hakikatnya merupakan

para pemimpinpemerintahan dalam bidang masing-masing. Karena itu,

kedudukannyasangat penting dalam menjalankan roda pemerintahan.

(5) Untuk membatasi kekuasaan Presiden yang kedudukannya dalam system

Presidensialsangat kuat sesuai dengan kebutuhan untuk menjamin

stabilitaspemerintahan, ditentukan pula bahwa masa jabatan Presiden lima

tahunan tidak boleh dijabat oleh orang yang sama lebih dari dua masa jabatan.

Di samping itu, beberapa badan atau lembaga negara dalam lingkungancabang

kekuasaan eksekutif ditentukan pula independensinya dalam menjalankan tugas

utamanya. Lembaga-lembaga eksekutif yang dimaksud adalah Bank Indonesia

sebagai bank sentral, Kepolisian Negara dan Kejaksaan Agung sebagai aparatur

penegakan hukum, dan TentaraNasional Indonesia sebagai aparatur pertahanan

negara. Meskipunkeempat lembaga tersebut berada dalam ranah eksekutif, tetapi

dalammenjalankan tugas utamanya tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan

politik pribadi Presiden. Untuk menjamin hal itu, maka pengangkatan

danpemberhentian Gubernur dan Wakil Gubernur Bank Indonesia,

KepalaKepolisian Negara, Jaksa Agung, danPanglimaTentaraNasionalndonesia

hanyadapatdilakukan oleh Presiden setelah mendapatpersetujuan dari Dewan

Perwakilan Rakyat. Pemberhentian para pejabattinggi pemerintahan tersebut

tanpa didahului dengan persetujuan DewanPerwakilan Rakyat hanya dapat

dilakukan oleh Presiden apabila yangbersangkutan terbukti bersalah dan karena

itu dihukum berdasarkan vonispengadilan yang bersifat tetap karena melakukan

tindak pidana menuruttata cara yang diaturdenganUndang-Undang.

BAB III

PENUTUP

15

A. Kesimpulan

Negara pada hakikatnya adalah suatu sistem, yang terdiri dariberbagai sub sistem

yang merupakan prasyarat bagi keberfungsian dan keberlangsungan negara. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa konsepnegara adalah sistem yang statis (dalam

pengertian tidak berubah-ubahatau tidak akan dirubah) ; sementara sub sistem dalam

negara tersebutkonsep yang dinamis, berkembang dan berubah-ubah.Mengingat hal

tersebut, maka keberadaan pemerintah (organisasimaupun produk hukum yang

dihasilkan), harus selalu disempurnakan sesuaidengan perkembangan masyarakat

(dalam dan luar negeri). Sebab, sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang statis

akan membawa dampakkepada kesejahteraan masyarakat dan sistem

lainnya.Sehubungan dengan hal tersebut, maka uraian mengenai

SistemKetatanegaraa RI seharusnya dapat dianalisa dengan baik sehingga dapat

diterima dan sekaligus mencerminkan kepentingan masyarakatseluruhnya.

B. Saran

Dengan adanya makalah ini diharapkan agar pengetahuan kita tentang sistem

ketatanegaraan Republik Indonesia dapat bertambah. Dan apabila terjadi perubahan

pada manajemen reformasi, penegakkan hukum serta yang menyakut masyarakat

luas sebaiknya dpikirkan dan dipersiapkan secara matang agar tidak terjadi sesuatu

yang tidak diharapkan oleh rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

16

Kusnardi, Moh, SH dan Hamaily Ibrahim. SH. Hukum Tata Negara Indonesia,Cet.

ke-7: CV Sinar Bakti, Jakarta. 1988.

http://Cwebasket’s Blog.htm

Utomo, Tri Widodo W, SH. Sistem Ketatanegaraan RI, Jawa Barat. 1998.

http://panmohamadfaiz.com/2007/03/18/sistem-ketatanegaraan-indonesia-pasca-

amandemen/

http://panmohamadfaiz.blogspot.com

http://wisnu wardhana ac.id/th

17

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita haturkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

berkat limpahan rahmat dan karunia-Nyalah sehingga kami dapat menyelesaikan

makalah “SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA” ini.

Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia adalah suatu susunan pemerintahan

yang disusun berdasarkan persetujuan bersama atas nama rakyat Indonesia. Sistem

ini mengalami beberapa perubahan berkaitan dengan adanya amandemen UUD 1945.

Kami berharap semoga dengan adanya makalah ini dapat membantu kita untuk lebih

mengetahui tentang Sistem Ketatanegaraan Repiblik Indonesia.

Kami sadar bahwa dalam menyusun makalah ini terdapat banyak kekurangan.

Oleh karena itu, kritik dan saran sangat kami harapkan demi kesempurnaan makalah

ini. Akhirnya kami sebagai penyusun mengucapkan banyak terimakasih.

Makassar, Desember 2010

Penyusun

18

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...................................................................................... i

DAFTAR ISI ................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN................................................................................. 1

A. Latar Belakang..................................................................................... 1

B. Rumusan Masalah................................................................................ 1

BAB II PEMBAHASAN ................................................................................. 2

A. Negara................................................................................................. 2

B. Sistem ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila

dan Undang-Undang Dasar 1945....................................................... 5

C. Pemisahan Kekuasaan dan Prinsip “CHECKS AND BALANCES”. 12

D. System Pemerintahan Presidensil ..................................................... 19

BAB III PENUTUP.......................................................................................... 20

A. Kesimpulan........................................................................................... 20

B. Saran .................................................................................................... 20

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................... 21

19

ii