STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA : LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN ARUS KAS SERTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANOleh:KELOMPOK 6RUSKANU MAARIFNIM. 1409200070033

RIZKY RASMANA HNIM. 1409200070032

MERIDIANANIM. 14092000700..

Dosen Pengasuh: Dr. NADIRSYAH, SE, M.Si, Ak

STAR BPKP TAHAP IIMAGISTER AKUNTANSI

UNIVERSITAS SYIAH KUALA2015STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DI INDONESIA : LAPORAN OPERASIONAL DAN LAPORAN ARUS KAS SERTA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. Pendahuluan

Penyusunan laporan keuangan pemerintah didasarkan ada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah. Dalam menerapkan SAP, instansi pemerintah menggunakan Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah.

Laporan keuangan pemerintah disampaikan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kemeterian Negara/Lembaga dan Bendahara Umum Negara yaitu selaku entitas pelaporan serta unit kerja pemerintah dibawahnya selaku entitas akuntansi. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan (PP Nomor 8 Tahun 2006). Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan disebutkan komponen-komponen laporan keuangan yang terdiri dari laporan pelaksanaan anggaran (budgetary reports) dan laporan finansial, sehingga seluruh komponen menjadi sebagai berkut :a. Laporan Realisasi Anggaran.

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih.

c. Neraca.

d. Laporan Operasional.

e. Laporan Arus Kas.

f. Laporan Perubahan Ekuitas.

g. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk membahas dan mendiskusikan tentang Laporan Operasional dan Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan.B. Laporan OperasionalLaporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;

2. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;

3. Yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;

4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual(full accrual accounting cycle)sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam hubungannya dengan laporan operasional, kegiatan operasional suatu entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Laporan operasional yang dianalisis menurut suatu klasifikasi ekonomi, beban-beban dikelompokkan menurut klasifikasi ekonomi (sebagai contoh beban penyusutan/amortisasi, beban alat tulis kantor, beban transportasi, dan beban gaji dan tunjangan pegawai), dan tidak direalokasikan pada berbagai fungsi dalam suatu entitas pelaporan. Metode ini sederhana untuk diaplikasikan dalam kebanyakan entitas kecil karena tidak memerlukan alokasi beban operasional pada berbagai fungsi. Namun jika laporan operasional yang dianalisis menurut klasifikasi fungsi, beban-beban dikelompokkan menurut program atau yang dimaksudkannya. Penyajian laporan ini memberikan informasi yang lebih relevan bagi pemakai dibandingkan dengan laporan menurut klasifikasi ekonomi, walau dalam hal ini pengalokasian beban ke setiap fungsi adakalanya bersifat arbitrer dan atas dasar pertimbangan tertentu.

Dalam memilih penggunaan kedua metode klasifikasi beban tersebut tergantung pada faktor historis dan peraturan perundang-undangan, serta hakikat organisasi. Kedua metode ini dapat memberikan indikasi beban yang mungkin berbeda dengan output entitas pelaporan bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung. Karena penerapan masing-masing metode pada entitas yang berbeda mempunyai kelebihan tersendiri, maka SAP memperbolehkan entitas pelaporan memilih salah satu metode yang dipandang dapat menyajikan unsur operasi secara layak pada entitas tersebut.

Entitas pelaporan yang mengelompokkan beban menurut klasifikasi fungsi juga harus mengungkapkan tambahan informasi beban menurut klasifikasi ekonomi, antara lain meliputi beban penyusutan/amortisasi, beban gaji dan tunjangan pegawai, dan beban bunga pinjaman.

Sama halnya dengan LRA, struktur Laporan Operasional Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki perbedaan. Perbedaan struktur tersebut juga diakibatkan karena perbedaan sumber pendapatan pada pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Namun, yang membedakan antara LRA dengan LO diantaranya adalah sebagai berikut:

Pengelompokan pada LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan, sedangkan pengelompokan pada LO terdiri dari pendapatan dan beban dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos-pos luar biasa.

LRA menyajikan pendapatan dan belanja yang berbasis kas, sedangkan LO menyajikan pendapatan dan beban yang berbasis akrual.

Akibat dari perbedaan basis akuntansi yang digunakan, Pada LRA, pembelian aset tetap dikategorikan sebagai belanja modal atau pengurang pendapatan, sedangkan pada LO, pembelian aset tetap tidak diakui sebagai pengurang pendapatan.

Pada PSAP 12 Kegiatan operasional merupakan kegiatan yang secara langsung mempengaruhi aliran kas masuk dan keluar dari organisasi yang akan menentukan besarnya keuntungan bersih Dalam konteks pemerintahan, dimana instansi pemerintahan merupakan lembaga yang tidak mencari keuntungan, maka kegiatan operasional pemerintah dapat didefinisikan kegiatan utama dari suatu instansi pemerintahan yang secara langsung mempengaruhi aliran kas masuk dan keluar yang akan menentukan besarnya sisa anggaran lebih/kurang. Kegiatan operasional ini dalam standar akuntansi berbasis akrual yang mulai diterapkan harus dilaporkan akuntabilitasnya melalui Laporan Operasional.

Laporan Operasional merupakan laporan yang disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan operasional, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan, Laporan Operasional diatur dalam PSAP Nomor 12. Sebelum disahkannya PP No.71 Tahun 2010, Laporan Operasional merupakan laporan yang bersifat optional dengan nama Laporan Kinerja Keuangan. Yang kemudian setelah PP No.71 Tahun 2010 disahkan, Laporan Operasional diwajibkan untuk dilaporkan dalam Laporan Keuangan instansi pemerintah dan diberikan kerangka tersendiri dalam penyusunannya. Periode penyajian Laporan Operasional paling tidak dilaksanakan satu kali dalam satu tahun, dalam kasus Laporan Operasional tahunan disajikan dengan suatu periode yang lebih pendek dari satu tahun, entitas harus mengungkapkan informasi sebagai berikut:

1) Alasan penggunaan periode pelaporan tidak satu tahun;

2) Fakta bahwa jumlah-jumlah komparatif dalam Laporan Operasional dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Laporan Operasional merupakan syarat penerapan pelaporan keuangan pemerintah yang berbasis akrual untuk menjembatani pencatatan atas pendapatan dan beban finansial yang tidak dapat diketahui apabila menggunakan basis kas. Laporan Operasional merupakan pengembangan dari Laporan Realisasi Anggaran - yang kebetulan anggarannya tidak dipersyaratkan berbasis akrual menurut perundangan sehingga, dengan demikian cakupan tambahan dari Laporan Operasional adalah materi pendapatan dan belanja yang non kas (Widjajarso). Masih menurut Widjajarso, perubahan terminologi harus dilakukan pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas, yaitu terminologi beban atau biaya menggantikan terminologi belanja. Konsep dan fitur yang ada di laporan operasional adalah sebagai berikut : Surplus/defisit akrual yang menambah/ mengurangi ekuitas.

Pendapatan dan belanja (beban atau biaya) akrual.

Pemisahan laporan pertanggungjawaban anggaran dan laporan finansial.

Ada pemisahan kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Pendapatan LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal transaksi dan diungkap dalam CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan). Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultasi. Pembiayaan tidak diperhitungkan dalam perhitungan surplus/defisit LO karena transaksi pembiayaan tidak terkait dengan operasi pada periode pelaporan.

Menurut SAP Nomor 12, tujuan dan manfaat Laporan Operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam, (i) pendapatan-LO, (ii)beban, dan (iii) surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Informasi yang dapat diberikan oleh basis akrual dengan adanya LO antara lain :

Biaya: besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah dalam menyediakan pelayanan

Kinerja : operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi

Estimasi : memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang dengan menyajikan laporan secara komoaratif

Ekuitas : peningkatan ekuitas (bila surplus operasional) dan penurunan ekuitas (bila defisit operasional).Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual, sehingga pemisahan dan klasifikasi beban baik yang berbasis kas ataupun non-kas dapat tersaji secara lengkap. Dari informasi yang ada kemudian dapat ditelaah untuk dilakukan perhitungan biaya, yang kemudian dapat digunakan untuk menghitung cost per program/kegiatan pelayanan. Kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran (beban/cost), dengan kuantitas dan kualitas terukur. Dengan basis akrual yang dikomparasi dengan LO tahun sebelumnya, LO memberikan informasi untuk memprediksi pendapatan LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah dalam periode mendatang. Dalam basis kas estimasi akan sulit untuk dilakukan karena tidak ada pengakuan sebelum kas diterima. Dari LO dapat dilihat informasi mengenai selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/ defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Sehingga dapat dilihat surplus/defisit LO pada periode bersangkutan, dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar dan nilai dari ekuitas akhir.Struktur dan Isi Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan struktur laporan yang mencakup pos-pos sebagai berikut:

Pendapatan-LO (Kegiatan Operasional) : Merupakan Hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Beban : Merupakan penurunan manfaat ekonomi/potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas berupa pengeluaran/ konsumsi aset atau timbulnya kewajiban Surplus/Defisit dari operasi

Kegiatan non operasional : Kegiatan yang sifatnya tidak rutin, termasuk surplus/defisit dari penjualan aset non lancar dan penyelesaian kewajiban jangka panjang Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa : Merupakan pendapatan/beban yang bukan merupakan operasi biasa dimana tidak diharapkan sering/rutin terjadi dan di luar kendali/pengaruh entitas. Sifat dan jumlah diungkap dalam CaLK. Surplus/Defisit-LO : adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa yang pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Operasional dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

1. Akuntansi Pendapatan-LO

Pengakuan : Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Klasifikasi : Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatan, dilaksanakan berdasarkan azas bruto.

Azas Bruto : Dalam hal besaran pengurang bersifat variabel terhadap pendapatan-LO dan tidak dapat diestimasikan terlebih dahulu maka azas bruto dikecualikan.

Koreksi dan Pengembalian : Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Tidak berulang (non-recurring) yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Berulang yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut.

Pengungkapan : Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan dalam CaLK.2. Akuntansi Beban Pengakuan : Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Klasifikasi : Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yang mengelompokkan berdasarkan jenis beban.

Penyusutan : Penyusutan/amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode yang dapat dikelompokkan menjadi: (a) Metode garis lurus (straight line method); (b) Metode saldo menurun ganda (double declining balance method); (c) Metode unit produksi (unit of production method).

Transfer : Beban Transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

Koreksi : Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Pengungkapan : Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan disajikan dalam CaLK.3. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

Surplus dari kegiatan operasional adalah selisih lebih antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Defisit dari kegiatan operasional adalah selisih kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional.

4. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Selisih lebih/kurang antara surplus/defisit dari kegiatan operasional dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional merupakan surplus/defisit sebelum pos luar biasa. 5. Pos Luar Biasa

Penyajian : Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Definisi : Merupakan kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, yang tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan diluar kendali entitas pemerintah.

Pengungkapan : Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

6. Surplus/Defisit-Lo

Definisi : Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

Transaksi Pendapatan-Lo dan Beban Berbentuk Barang/Jasa Transaksi pendapatan-LO dan beban dalam bentuk barang/jasa harus dilaporkan dengan cara menaksir nilai wajar barang/jasa pada tanggal transaksi. Transaksi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan dan beban.

Transaksi pendapatan dan beban dalam bentuk barang/jasa antara lain hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi.

C. Laporan Arus KasPemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Entitas pelaporan yang wajib menyusun dan menyajikan laporan arus kas adalah unit organisasi yang mempunyai fungsi perbendaharaan umum atau unit yang ditetapkan sebagai bendaharawan umum negara/daerah dan/atau kuasa bendaharawan umum negara/daerah.Tujuan pelaporan arus kas adalah memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Kas adalah uang baik yang dipegang secara tunai oleh bendahara maupun yang disimpan pada bank dalam bentuk tabungan/giro. Sedangkan setara kas pemerintah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya.

Informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggungjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas).

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar akuntansi Pemerintahan, pasal 4 ayat (1) Pemerintah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrual. SAP Berbasis Akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN/APBD. SAP berbasis akrual tercantum dalam Lampiran I PP 71 Tahun 2010.

. Tujuan Pernyataan Standar Laporan Arus Kas adalah mengatur penyajian laporan arus kas yang memberikan informasi historis mengenai perubahan kas dan setara kas suatu entitas pelaporan dengan mengklasifikasikan arus kas berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris selama satu periode akuntansi. Informasi ini bertujuan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Pemerintah pusat dan daerah yang menyusun dan menyajikan laporan keuangan dengan basis akuntansi akrual wajib menyusun laporan arus kas sesuai dengan standar ini untuk setiap periode penyajian laporan keuangan sebagai salah satu komponen laporan keuangan pokok. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan kecuali perusahaan negara/daerah.

Manfaat Informasi Arus Kas, Informasi arus kas berguna sebagai: Indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang dibuat sebelumnya.

Alat pertanggunjawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan.

jika dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi kepada pengguna informasi dalam mengevaluasi perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah.

1. Penyajian Laporan Arus KasKlasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungknkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Dalam hal entitas bersangkatan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi non anggaran yang di dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

A. Aktivitas Operasi

1) Arus masuk kas dari aktivitas operasi diperoleh dari:

Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Penerimaan Hibah

Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi lainnya

Penerimaan lain-lain/penerimaan dari pendapatan luar biasa

Penerimaan Transfer

2) Arus keluar kas dari aktivitas operasi digunakan untuk:

Pembayaran Pegawai

Pembayaran Barang

Pembayaran Bunga

Pembayaran Subsidi

Pembayaran Hibah

Pembayaran Bantuan Sosial

Pembayaran lain-lain/kejadian luar biasa

Pembayaran Transfer

B. Aktivitas Investasi

1) Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

Penjualan Aset Tetap

Penjualan Aset lainnya

Pencairan Dana cadangan

Penerimaan dari Divestasi

Penjualan Investasi dalam bentuk sekuritas

2) Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

Perolehan Aset tetap

Perolehan Aset lainnya

Pembentukan Dana cadangan

Pernyertaan Modal pemerintah

Pembelian Investasi dalam bentuk sekuritas

C. Aktivitas Pendanaan

1) Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan:

Penerimaan utang luar negeri

Penerimaan dari utang obligasi

Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah

Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara

2) Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan:

Pembayaran pokok utang luar negeri

Pembayaran pokok utang obligasi

Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah

Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara

D. Aktivitas Transitoris

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran. Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.2. Bentuk dan Struktur Laporan Arus Kas

Bentuk dan struktur Laporan Arus Kas merupakan kerangka atau acuan dalam penyajian Laporan Arus Kas. Bentuknya terdiri dari uraian berbagai aktivitas yang disajikan secara stafel diurutkan dari atas ke bawah. Penyajian didahului dengan arus kas masuk dan keluar berbagai aktivitas. Kemudian disajikan saldo awal dan saldo akhir kas.

Struktur Laporan Arus Kas terdiri dari arus masuk dan keluar kas berbagai aktivitas. Dari arus masuk dan arus masuk setiap aktivitas akan diperoleh arus kas bersih dari setiap aktivitas. Arus kas bersih setiap aktivitas dijumlahkan sehingga diperoleh kenaikan atau penurunan kas. Jika arus penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas positif berarti ada kenaikan kas. Sebaliknya jika penjumlahan arus kas bersih setiap aktivitas negatif maka terjadi penurunan kas. Kenaikan atau penurunan kas akan ditambahkan dengan saldo akhir sehingga diperoleh saldo akhir. Saldo akhir yang dihasilkan dari penjumlahan ini harus sama dengan yang tercatat di neraca untuk masing-masing akun yang berkaitan.

Aktivitas yang dijadikan dasar dalam penyajian Laporan Arus Kas terdiri dari aktivitas operasi, aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran. Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset nonkeuangan lainnya. Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah.

Laporan Arus Kas dapat disajikan dalam dua metode. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan cara:

1. Metode Langsung, Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto.

2. Metode Tidak Langsung, Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi aset nonkeuangan dan pembiayaan.

Entitas pelaporan pemerintah pusat/daerah sebaiknya menggunakan metode langsung dalam melaporkan arus kas dari aktivitas operasi. Keuntungan penggunaan metode langsung adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan arus kas di masa yang akan datang;

2. Lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan; dan

3. Data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi.

Disamping itu, dengan basis yang dianut saat ini belum memungkinkan digunakannya metode tidak langsung. Transaksi-transaksi nonkas tidak secara langsung mempengaruhi posisi kas dan penangguhan-penangguhan tidak dapat disajikan. Oleh karena itu sangat beralasan jika metode yang disarankan untuk digunakan adalah metode langsungParagraf 52 PSAP 03 menyebutkan Entitas pelaporan mengungkapkan komponen kas dan setara kas dalam Laporan Arus Kas yang jumlahnya sama dengan pos terkait di Neraca. Artinya, ada hubungan atau kesesuaian antara jumlah-jumlah yang ada dalam Laporan Arus Kas dan Neraca.

D. Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK)

Agar informasi dalam laporan keuangan pemerintah dapat dipahami dan digunakan oleh pengguna dalam melakukan evaluasi dan menilai pertanggungjawaban keuangan negara diperlukan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). CaLK memberikan informasi kualitatif dan mengungkapkan kebijakan serta menjelaskan kinerja pemerintah dalam tahapan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, dalam CaLK memberikan penjelasan atas segala informasi yang ada dalam laporan keuangan lainnya dengan bahasa yang lebih mudah dicerna oleh lebih banyak pengguna laporan keuangan pemerintah, sehingga masyarakat dapat lebih berpartisipasi dalam menyikapi kondisi keunagan neagra yang dilaporkan secara lebih pragmatis.

Secara umum, struktur CaLK mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada laporan keuangan lainnya, seperti pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca.

Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam laporan keuangan lainnya;

Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

CaLK harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci dan analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Secara umum, susunan CaLK sebagaimana dalam Standar Akuntansi Pemerintahan disajikan sebagai berikut:

Informasi Umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

Kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;

Ikhtisar pencapaian target keuangan berikut hambatan dan kendalanya;

Kebijakan akuntansi yang penting:

Entitas pelaporan;

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan;

Basis pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan-ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan oleh suatu entitas pelaporan;

Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

Penjelasan pos-pos Laporan Keuangan:

Rincian dan penjelasan masing-masing pos Laporan Keuangan;

Pengungkapan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka Laporan Keuangan.

Informasi tambahan lainnya yang diperlukan

CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalahpahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi atapun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.

Pemahaman yang memadai terhadap komponen-komponen laporan keuangan pemerintah sangat diperlukan dalam menilai laporan pertanggungjawaban keuangan negara. Dengan memahami tujuan, manfaat dan isi/pos-pos dari setiap komponen laporan keuangan, rakyat sebagai pengguna laporan keuangan akan lebih mudah menilai kinerja Pemerintah dalam mengelola keuangan negara. Rakyat dapat mengetahui jumlah dan sumber dana yang dipungut/dikumpulkan oleh pemerintah dalam setiap periodenya, bagaimana pengelolaannya, termasuk dapat menelusuri lebih jauh penggunaan dana masyarakat tersebut serta mengevaluasi sejauhmana capaian dari setiap program/kegiatan pemerintah.

Informasi yang ada dalam laporan keuangan juga akan berguna untuk mengetahui jumlah serta jenis-jenis aset maupun utang yang dimiliki oleh pemerintah dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, sehingga kinerja pemerintah dapat teridentifikasi secara jelas dan rakyatpun dapat memberikan tanggapan atau penilaian terhadap kinerja pemerintah tersebut.

Dalam kenyataannya, meskipun laporan keuangan sudah bersifat general purposive atau dibuat untuk memenuhi kebutuhan informasi semua pihak, tetapi tidak semua pembaca/pengguna dapat memahami laporan keuangan pemerintah dengan baik, akibat perbedaan latar belakang pendidikan dan pengetahuan. Untuk itu, agar pengguna dapat menginterpretasikan seluruh informasi-informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan secara tepat maka diperlukan hasil analisis terhadap laporan keuangan Pemerintah.

E. Kesimpulan

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Laporan Operasional menyajikan informasi beban akrual, sehingga pemisahan dan klasifikasi beban baik yang berbasis kas ataupun non-kas dapat tersaji secara lengkap.Laporan arus kas merupakan bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

CaLK pada dasarnya dimaksudkan agar laporan keuangan pemerintah dapat dipahami secara keseluruhan oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun pemerintah saja. Oleh karena itu, untuk menghindari kesalah pahaman bagi pengguna maupun pembaca laporan keuangan pemerintah, dalam keadaan tertentu masih dimungkinkan setiap entitas pelaporan (pemerintah) menambah atau mengubah susunan penyajian atas pos-pos tertentu dalam CaLK, selama perubahan tersebut tidak mengurangi atapun menghilangkan substansi informasi yang harus disajikan.

DAFTAR PUSTAKALampiran I.13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010, Pernyataan Nomor 12 tentang Laporan Operasional

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 03 lampiran I.04 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.Peraturan Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah Widjajarso, Bambang. Penerapan Basis Akrual Pada Akuntansi Pemerintah Indonesia: Sebuah Kajian Pendahuluan. http://sutaryofe.staff.uns.ac.id/files/2011/10 /Akuntansi-berbasis-akrual.pdf (diakses 18 November 2011)

www.ksap.org019