makalah valuation asset with ifrs

Upload: djuwita-rani

Post on 13-Jul-2015

1.591 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

PENILAIAN ASET BERDASARKAN IFRS DAN PSAK

Disusun untuk memenuhi tugas Mata Kuliah Pelaporan Akuntansi Keuangan

Penyusun : Shinta Pranata 120112100501 Dimas K Setiadi 120112100504 Rani Siti Djuwita 120112100507

PROGRAM PROFESI AKUNTAN UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG 2011

IFRS dan Fair ValueA. Pengertian IFRS IFRS merupakan standar dan intepretasi yang disusun oleh International Accounting Standards Board (IASB). Sebagian besar standar yang menjadi bagian dari IFRS sebelumnya merupakan International Accounting Standards (IAS). IAS diterbitkan antara tahun 1973 sampai dengan 2001 oleh International Accounting Standards Committee (IASC). Pada bulan April 2001, IASB mengadospsi seluruh IAS dan melanjutkan pengembangan standar yang dilakukan. International Financial Reporting Standards mencakup: 1. International Financial Reporting Standards (IFRS) yang terdiri dalam 8 Standart.

2. International Accounting Standards (IAS) yang terdiri dari 41 standart. 3. Interpretations yang diterbitkan oleh International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) yang terdapat 16 Interpretation. 4. Standing Interpretations Committee (SIC) yang terdiri dari 11 SIC

B. Manfaat dan Tujuan Penerapan IFRS Manfaat penerapan IFRS memudahkan pemahaman atas laporan keuangan dengan penggunaan standart akuntansi keuangan yang dikenal secara internasional (enhance comparability) meningkatkan arus investasi global melalui transparansi menurunkan biaya modal dengan membuka fund raising melalui pasar modal global. Tujuan penerapan IFRS laporan keuangan berdasarkan PSAK tidak memerlukan rekonsiliasi dengan laporan berdasarkan IFRS dan pada akhirnya auditor menyebut kesesuaian dengan IFRS akses ke pendanaan internasional akan lebih terbuka karena laporan keuangan akan lebih mudah untuk dikomunikasikan ke investor global. Relevansi laporan keuangan meningkat

karena lebih banyak mengunakan nilai wajar. Disisi lain, kinerja keuangan akan lebih akurat karena mengikuti kondisi makro dalam dan luar negeri. Smoothing income menjadi semakin sulit dengan penggunaan balance sheet dan fair value. Principle based standart mungkin menyebabkan keterbandingan laporan keuangan sedikit menurun yakni bila penggunaan professional judgment ditumpangi dengan kepentingan untuk mengatur laba. Penggunaan off balance sheet semakin terbatas.

C. Sejarah Perkembangan Fair Value (Nilai Wajar). Selama ini, sistem akuntansi di Indonesia, umumnya menggunakan konsep historical cost. Konsep ini menggunakan pendekatan biaya perolehan yang menghasilkan nilai buku. Untuk berbagai kepentingan, laporan nilai buku itulah yang selama ini dijadikan acuan untuk menilai sebuah perusahaan. Sebagai contoh nyata, jika kita, atau sebuah perusahaan, membeli sebuah tanah seharga Rp 100 juta, misalnya, bertahun-tahun kemudian, di dalam nilai buku atau book value, harga tanah itu sebagai aset akan tetap tertulis Rp 100 juta jika masih menggunakan konsep historical cost meskipun di pasaran harganya sudah naik tiga-lima kali lipat. Dengan kondisi pasar yang makin dinamis dan berkembang cepat, pada akhirnya konsep historical cost dianggap tidak relevan lagi, karena tidak mencerminkan nilai pasar yang sebenarnya. Sebagai gantinya digunakanlah konsep fair value. Menurut Hamid Yusuf, yang pertama kali mengenalkan konsep fair value ini adalah Australia, Inggris, dan negara-negara bekas jajahan Inggris. Konsep ini pertama kali digunakan untuk menghitung asset biologis di lingkungan perusahaan perkebunan dan peternakan di australi dan inggris. Pertimbangannya Aset dan bidang usaha perusahaan-perusahaan tersebut adalah makhluk hidup, seperti tanaman dan ternak, yang terus berkembang dan berbiak. Jika

perusahaan-perusahaan tersebut dinilai dengan nilai buku (historical cost), tentu tidak fair karena mercerminkan nilai ekonomi yang tidak sebenarnya. Dari situ kemudian ditemukan konsep penghitungan yang baru dan kemudian dikenal sebagai fair value. Konsep ini kemudian diadopsi ke dalam standar akuntansi internasional dan diberlakukan pertama kali pada 2003 untuk menilai asset- asset bilogis di sektor agri. Sejak saat itulah, semua perusahaan-perusahaan public di Eropa menggunakan fair value untuk menyusun laporan keuangannya.

D. Pengertian Fair Value. Dalam pengertian standar akuntansi, menurut Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) M Jusuf Wibisana, fair value atau nilai wajar adalah nilai di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu kewajiban diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkinginan untuk melakukan transaksi wajar (armslength transactions). Secara umum, menurut Anis Baridwan, Kepala Biro Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil Bapepam-LK, fair value atau nilai wajar adalah konsep yang digunakan dalam ekonomi dan keuangan serta akuntansi. Dalam bidang ekonomi dan keuangan, fair value merupakan estimasi rasional dan tidak bias atas harga pasar potensial dari barang, jasa, atau asset dengan mempertimbangkan factor-faktor seperti kelangkaan (scarcity), karakteristik risiko, replacement cost, serta biaya produksi dan distribusi, termasuk cost of capital.

E. Cara menghitung Fair Value. Fair value dinilai sebagai konsep yang paling sesuai dan relevan untuk penyusunan laporan keuangan sebuah perusahaan atau entitas bisnis sebab bisa menggambarkan nilai pasar yang sebenarnya terjadi. Namun, tak mudah untuk menentukan nilai dengan pasar yang beragam,

aktif atau tidak aktif. Dalam standar akuntansi keuangan sesuai dengan Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 55, konsep fair value ini memiliki tiga hierarki, yaitu quoted proces at active markets, no actives market, valuation techniques,

no market equities cost. Menurut Ketua Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) M Jusuf Wibisana dalam majalah Akuntan Indonesia edisi 16, beliau berpendapat Yang dinilai melalui fair value tidak hanya meliputi aset dan instrument keuangan lainnya, melainkan juga kewajiban suatu perusahaan atau entitas bisnis. Yang nantinya juga harus menggunakan konsep fair value bukan cuma perusahaan-perusahaan yang bergerak di jasa keuangan, melainkan juga di sektor riil. Sebab, sektor riil juga banyak yang menggunakan instrument keuangan, katanya. Masalahnya adalah, bagaimana menentukan nilai di pasar yang berbedabeda itu. Bagi Jusuf, pada pasar aktif, penentuan mudah dilakukan dengan kuotasi harga di pasar. Yang jadi masalah adalah jika pasar tidak aktif. Di sini, menurut Jusuf, penentukan nilai bisa dilakukan sesuai hierarki fair value tersebut. Dengan begitu, jika pasar tidak aktif, menurut Jusuf, penentuan nilai bisa menggunakan transaksi-transaksi wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti dan berkeinginan. Bisa juga menggunakan referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama. Atau, menggunakan analis arus kas yang didiskonto (discounted cahs flow analys) serta model penetapan harga opsi (option pricing model). Jika pasar tidak aktif, maka penentuan nilai wajar menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian utamanya berdasarkan pada asumsi internal manajemen mengenai future cash flow dan appropriately risk-adjusted discount rates. Atau, bisa menggunakan kuotasi broker untuk dijadikan input tapi tidak determinatif, dan tidak mengandalkan kuotasi broker jika dinilai tidak mencerminkan nilai wajar, jelas Jusuf. Jadi, di pasar yang tidak aktif, memang memerlukan

keahlian tersendiri untuk menentukan nilai wajar secara cepat dan tepat. Indikasi pasar tidak aktif adalah sebagai berikut : 1. peningkatan yang signifikan selisih ask price dan bid price. 2. pihak yang melakukan bidding jumlahnya terlalu kecil. 3. adanya volatilitas harga pasar yang sginifikan. 4. jumlah efek yang ditransaksikan relatif kecil dibandingkan dengan jumlah efek yang beredar. 5. penurunan signifikan atas volume dan level aktivitas perdagangan. 6. Dalam penilain suatu asset terkadang memerlukan jasa dari profesi penilai atau Appraisers untuk menilai suatu asset.

F. Peranan Profesi Penilai (Appraisers) dalam penerapan Fair Value. Peran dan fungsi profesi penilai akan semakin penting ketika di Indonesia diterapkan konsep fair value (nilai wajar). Namun, yang lebih penting lagi sebenarnya adalah kesiapan semua pihak terkait, mulai dari regulator, pelaku dunia usaha, akuntan, penilai, hingga masyarakat umum. Sebab, tanpa kesiapan semua pihak terkait, penerapan fair value justru akan menjadi masalah baru. Ketua Umum Pengurus Pusat Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) atau Indonesian Society of Appraisers Hamid Yusuf, mengatakan bahwa nilai pasar dicatatkan sebagai fair value di dalam akuntansi. Pada 2007 kami merivisi standar penilaian, kami mengupdate standar penilaian internasional 2005/2007. Di situ penekanan fair value lebih kentara. Penekanannya pada penilaian asset tetap (property fixed). Untuk penilaian penilaian yang lainnya, untuk kepentingan akuisisi, investasi, MAPPI juga memberlakukan fair value. Ada tujuh

standar penilaian internasional yang memang memberlakukan fair value. Pada 2007, AS memberlakukan yang namanya fair value measurement, pengukuran nilai wajar yang tercantum dalam Financial Accounting Standar Nomor 157, IFRS, AS US GAAP. Di AS lebih jelas lagi karena sudah sampai pada bagaimana mengukur nilai wajar itu. Rumusannya lebih lengkap, sementara di IFRS hanya mengatur fair value, tapi memberikan konsep fair value itu bagaimana. Baru tahun ini IFRS akan mengeluarkan konsepnya. MAPPI sudah melahirkan konsepnya bagaimana, cara mengukur nilai wajar itu. MAPPI mengadopsi standar internasional, tapi penggunaannya mengacu pada kepentingan akuntansi. Penilai, sebagai satu profesi, merupakan orang yang dianggap kompeten memberikan oponi nilai yang kebetulan di disitu dibutuhkan untuk kepentingan keuangan/akuntansi. Maka, penilai menyesuaikan apa yang diinginkan oleh laporan keuangan itu. Sebenarnya, penilaian pada awalnya dilakukan untuk agunan. Karena, pada awalnya penilaian memang lebih banyak digunakan untuk menilai agunan. Itu bisa berbeda kalau tujuannya untuk laporan keuangan. Kalau kita menilai untuk agunan, yang namanya agunan, rumah tinggal misalnya, tentu saja dia sebenarnya berfungsi untuk mem-back up bagaimana kredit itu bisa aman di kemudian hari. Kalau kreditnya macet, atau ngemplang, misalnya, maka rumah ini bisa menggantikan kredit. Sehingga, kami nilai pasar yang kami keluarkan harus menggambarkan nilai saat agunan itu mau dijual. Untuk kepentingan laporan keuangan, sebenarnya, di sana ada asset berupa tanah dan bangunan yang tujuannya bukan untuk dijual, tapi untuk diteruskan penggunaannya secara operasional sebagai bagian usahanya. Misalnya, kantor sebagai aset operasional, maka dicatatkan sebagai aset tetap di dalam neraca. Aset tetap itulah yang diatur dalam PSAK 16. Di internasional namanya property plan an equipment. Jadi, penilai mencoba memahami bagaimana

akuntan membutuhkan itu, kemudian diwujudkan dalam bentuk metode, dalam bentuk jenis nilai, dan seterusnya. Tapi, kalau tujuannya untuk listing lain lagi. Kalau tujuannya untuk merger atau akuisisi, bias beda lagi. Intinya, penilai itu adalah orang yang memang dianggap profesional untuk melakukan pekerjaan penilaian itu.

G. Perhitungan Fair Value yang Digunakan Appraisers. Dalam penilaian properti, secara konvensional ada tiga metode atau hierarki yang juga sudah disesuaikan dengan standar akuntansi. Pertama menggunakan pendekatan pasar. Yang gunakan adalah harga pasar. Pendekatan yang mengambil langsung pembandingnya dari property sejenis yang nilai di pasar. misalnya, menilai ruko, langsung kita cari berapa pasaran ruko itu. Ini apple to apple, dan di akuntansi juga diatur masalah ini. Itu namanya pendekatan pasar. Kalau tidak ada yang persis sama, misalnya tuan A punya rumah tipe 125, dan tuan B punya rumah tipe 125, tapi tuan A tinggal di Cinere dan tuan B tinggal di Bogor, kan belum tentu sama nilainya. Atau, sama-sama di Cinere jika berbeda spesifikasi, tentu nilainya juga akan beda. Jika pembandingnya terbatas, maka menggunakan pendekatan kedua. Ini masih menggunakan pendekatan pasar, tapi mempertimbangkan nilai pendapatan. Misalnya perkantoran, karena dia menghasilkan pendapatan, maka metodenya menggunakan pendekatan pendapatan. Kalau tidak, menggunakan pendekatan ketiga, yang disebut dengan depresiated equipment cost atau biaya pengganti terdepresiasi, biasa disebut pendekatan biaya. MAPPI punya standar penilaian Indonesia. Itu sudah diberlakukan sejak 1994, tapi baru tahun 2000 mengacu ke standar internasional. Standar itu MAPPI selalu up date, terakhir di-up date pada 2007. Standar MAPPI 90 persen mengacu pada IAS. Sekarang ada sekitar 20 standar, yang mencakup standar, aplikasi, dan pedoman. Hubungannya dengan fair value, salah satu

standar itu memberikan pedoman pada fair value. Jadi tidak bicara fair value saja, sebab ada bidang-bidang lain seperti asuransi dan sebagainya. Ada puluhan jenis nilai, dan fair value adalah salah satunya dan yang di kami dikenal dengan nilai pasar. Standar itu secara garis besar mengatur dua hal, yaitu mengatur penilaian untuk tujuan akuntansi dan untuk tujuan agunan. Sebab, dua hal inilah yang berpengaruh pada kegiatan ekonomi satu entitas atau negera, yaitu sektor perbankan dan sektor keuangan. Dari situ standar MAPPI mengeluarkan basis standar atas apa yang mau diatur. Kalau tujuan agunan, nilai pasar. Kalau tujuan asuransi, nilai asuransi. Kalau tujuan fair value, ya nilai pasar untuk penggunaan yang ada. Dampak IFRS terhadap Sistem Akuntansi dan Pelaporan Pengukuran:1. Peningkatan penggunaan nilai wajar (fair value) Standar IFRS banyak menggunakan nilai wajar, terutama untuk properti investasi, beberapa aset tak berwujud, aset keuangan, dan aset biologis. Diperlukan sumber daya yang kompeten untuk menentukan nilai wajar atau bahkan perlu menyewa jasa konsultan penilai terutama untuk aset-aset yang tidak memiliki nilai pasar aktif. 2. Penggunaan estimasi dan judgement Akibat karakteristik IFRS yang lebih berbasis prinsip, akan lebih banyak dibutuhkan judgement untuk menentukan bagaimana suatu transaksi keuangan dicatat.

Pengungkapan:

1. Persyaratan pengungkapan yang lebih banyak dan lebih rinci IFRS mensyaratkan pengungkapan berbagai informasi tentang risiko baik kualitatif maupun kuantitatif. Pengungkapan dalam laporan keuangan harus sejalan dengan data/informasi yang dipakai untuk pengambilan keputusan yang digunakan oleh manajemen.

Empat Pilar Standar Akuntansi Indonesia 1. Standar Akuntansi Keuangan 2. SAK-ETAP 3. Standar Akuntansi Syariah 4. Standar Akuntansi Pemerintah

Aset Tetap Dalam IFRSSuatu aset tetap yang dimiliki entitas pada suatu ketika ada kemungkinan untuk diperbaiki atau direhabilitasi. Dalam standar akuntansi, jika suatu aset tetap tersebut diperbaiki (memulihkan fungsinya tanpa ada peningkatan umur atau manfaat ekonomik), maka biaya-biaya terkait perbaikan itu dibebankan sebagai beban perawatan atau perbaikan. Pengeluaran biaya ini disebut sebagai revenue expenditure. Namun, jika aset tetap tersebut direhabilitasi (meningkatkan umur atau manfaat ekonomik), maka biaya-biaya terkait rehabilitasi tersebut dikapitalisasi (menambah nilai buku aset tetap). Pengeluaran biaya ini disebut sebagai capital expenditure. Secara standar akuntansi, penambahan biaya rehabilitasi aset tetap ke nilai buku aset tetap ini tidak dijelaskan lebih lanjut. Namun dalam praktik dan kuliah akuntansi, terdapat dua

perlakuan yang berbeda. Jika rehabilitasi menambah manfaat ekonomik (dalam bentuk fungsi atau kapasitas), maka biaya rehabilitasi ditambahkan ke nilai aset tetap dalam neraca. Namun, jika rehabilitasi menambah umur ekonomik, maka biaya rehabilitasi digunakan sebagai pengurang akumulasi depresiasi. Komponen biaya perolehan adalah estimasi biaya untuk memindahkan aset (dismantling cost). Suku cadang dengan kriteria tertentu diakui sebagai aset tetap. Penilaian aset tetap => dikurangi dengan depresiasi dan penurunan nilai. Pertukaran aset tetap tidak membedakan similar atau non similar, menggunakan harga wajar, kecuali pertukaran yang tidak memiliki nilai komersial atau nilai wajar tidak diperoleh => nilai buku. Review atas masa manfaat, nilai residu setiap pelaporan Penilaian dengan menggunakan model revaluasi. Konvergensi IFRS tentang Asset Tetap PSAK 16 (Revisi 2007maupun PSAK 16 (1994) mengatur bahwa suatu aset tetap (aktiva tetap) yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai aset (aktiva) pada awalnya harus diukur sebesar biaya perolehan. Sedangkan dalam PSAK 16 (Revisi 2007), selain pengukuran dengan nilai perolehan tersebut masih ada pilihan model pengukuran lain. PSAK 16 (Revisi 2007) dalam Par. 29 mengatur mengenai Pengukuran Setelah Pengakuan Awal Aset Tetap, Suatu entitas harus memilih model biaya (cost model) dalam par. 30 atau model revaluasi (revaluation model)

dalam par. 31 sebagai kebijakan akuntansinya dan menerapkan kebijakan tersebut terhadap seluruh aset tetap dalam kelompok yang sama. Dengan demikian, berdasarkan PSAK 16 (Revisi 2007), setiap entitas mempunyai 2 pilihan pencatatan akuntansi untuk pengukuran aset tetap setelah pengakuan awal, yaitu : (1) model biaya historis atau (2) model revaluasi. Sedangkan PSAK 16 yang lama (1994) tidak memperbolehkan penggunaan model revaluasi dalam pengukuran aktiva tetap. Dalam PSAK 16 (1994) dinyatakan: Penilaian kembali atau revaluasi aktiva tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena Standar Akuntansi Keuangan menganut penilaian aktiva berdasarkan harga perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep harga perolehan di dalam penyajian aktiva tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan perusahaan. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai buku (nilai tercatat) aktiva tetap dibukukan dalam akun modal dengan nama Selisih penilaian kembali aktiva tetap. Persediaan - PSAK 14 Biaya perolehan terkait selisih valuta asing yang terkait pembelian persediaan dapat diakui sebagai biaya perolehan persediaan. Nilai persediaan tidak termasuk pembayaran yang ditagihkan kepada pihak ketiga contoh pajak. Biaya perolehan persediaan secara tangguh diatur dan dapat menimbulkan beban bunga. Persediaan disajikan di neraca sebesar nilai terendah antara harga perolehan dan nilai

realisasi bersih Metode LIFO tidak diperkenankan lagi Perlu dipertimbangkan untuk tidak mengajarkan konsep advance LIFO, cukup sampai LIFO reserve. Akuntansi Persediaan Permasalahan pokok dalam akuntansi persediaan adalah jumlah biaya yang harus diakui sebagai aktiva dan konversi selanjutnya sampai pendapatan yang bersangkutan diakui. Pernyataan inimenyediakan pedoman praktis dalam penentuan biaya dan pengakuan selanjutnya sebagai beban, termasuk setiap penurunannya menjadi nilai realisasi bersih (netrealisable value). Pernyataan ini juga menyediakan pedoman rumus biaya yangdigunakan untuk membebankan biaya pada persediaan. Berikut adalah pengertian istilah yang digunakan dalam Pernyataan ini : Persediaan adalah aktiva:(a) tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal; (b) dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan; atau (c) dalam bentuk bahan atau perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalamproses produksi atau pemberian jasa.Nilai realisasi bersih adalah taksiran harga penjualan dalam kegiatan usaha normal dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan taksiran biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penjualan. Persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali,misalnya, barang dagang dibeli oleh pengecer untuk dijual kembali, atau pengadaan tanah dan properti lainnya untuk dijual kembali. Persediaan juga mencakupi barangjadi yang telah diproduksi, atau barang dalam penyelesaian yang sedang diproduksiperusahaan, dan termasuk bahan serta perlengkapan yang akan digunakan dalamproses produksi. Bagi perusahaan jasa, persediaan meliputi biaya jasa sepertidiuraikan dalam paragraf 16, di mana pendapatan yang bersangkutan

belum diakuiperusahaan. Persediaan harus diukur berdasarkan biaya atau nilai realisasi bersih, mana yanglebih rendah (the lower of cost and net realizable value). Biaya Persediaan Biaya persediaan harus meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi danbiaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yangsiap untuk dijual atau dipakai (present location and condition). Biaya Pembelian. Biaya pembelian persediaan meliputi harga pembelian, bea masuk dan pajaklainnya (kecuali yang kemudian dapat ditagih kembali oleh perusahaan kepadakantor pajak), dan biaya pengangkutan, penanganan dan biaya lainnya yang secaralangsung dapat diatribusikan pada perolehan barang jadi, bahan dan jasa. Diskondagang (trade discount), rabat dan pos lain yang serupa dikurangkan dalammenentukan biaya pembelian. Dalam keadaan yang jarang terjadi, biaya pembelian yang meliputi selisih valutaasing yang timbul secara langsung dalam perolehan persediaan yang ditagih dalamvaluta asing, diperkenankan sebagai perlakuan alternatif seperti yang diuraikandalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 10 tentang Transaksi DalamMata Uang Asing. Selisih valuta asing tersebut terbatas pada yang ditimbulkan daridevaluasi atau depresiasi suatu mata uang yang cukup besar dan terhadap peristiwa. Aset Tetap - PSAK 16 Penilaian aset tetap dikurangi dengan depresiasi dan penurunan nilai Pertukaran aset tetap tidak membedakan similar atau non similar, menggunakan harga wajar. Kecuali pertukaran yang tidak memiliki nilai komersial atau nilai wajar tidak

diperoleh nilai buku. Review atas masa manfaat, nilai residu setiap pelaporan Penilaian dengan menggunakan model revaluasi Keuntungan/kerugian revaluasi surplus revaluasi (ekuitas) Jika dijual/didepresiasi, surplus revaluasi ditransfer ke saldo laba Metode yang sama untuk kelompok aset yang sama Revaluasi dilakukan oleh apraisal independen Revaluasi dilakukan jika nilai wajar berbeda dengan nilai tercatat

Bunga Pijaman PSAK 26 Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi, atau produksi aset kualifikasian adalah bagian dari biaya perolehan aset tersebut. biaya pinjaman aktual yang terjadi atas pinjaman tersebut selama periode berjalan dikurangi penghasilan investasi dari investasi temporer pinjaman tersebut. Menggunakan dana secara umum, tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran atas aset tersebut. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi selama suatu periode tidak boleh melebihi jumlah biaya pinjaman yang terjadi. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban.

Properti Investasi - PSAK 13 1. Properti (tanah atau bangunan-atau bagian dari bangunan-atau keduanya) yang dikuasai (oleh pemilik atau lessee melalui sewa pembiayaan) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai, atau kedua-duanya. 2. Pengakuan Entitas dapat memilih model nilai wajar atau model biaya sebagai kebijakan akuntansi dan menerapkan kebijakan tersebut pada seluruh properti investasinya. Laba atau rugi yang timbul dari perubahan nilai wajar atas properti investasi diakui dalam laporan laba rugi Nilai wajar harus mencerminkan kondisi pasar pada tanggal neraca. Jika menggunakan model biaya menjadi PSAK 16

Aset tidak berwujud - PSAK 19 Aset tidak berwujud merupakan memiliki manfaat ekonomi di masa mendatang, dapat diukur dengan andal Masa manfaat - terbatas dan tidak terbatas, Direview setiap tanggal laporan keuangan Ketentuan tentang masa manfaat tak terbatas Model Biaya dan Model Revaluasi Akuisisi aset tak berwujud dalam kombinasi bisnis

Akuisisi melalui hibah pemerintah Biaya situs web bukan aset tidak berwujud kecuali memenuhi konsep pengembangan

Penurunan Nilai - PSAK 48 Pada setiap tanggal neraca, perusahaan harus mereview ada atau tidaknya indikasi penurunan nilai aktiva. Pertimbangan dalam menentukan penurunan nilai : Informasi dari luar perusahaan dan Informasi dari dalam perusahaan Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajarnya dikurangi biaya penjualan dengan nilai pakainya. Jika nilai yang dapat diperoleh kembali dari suatu aktiva lebih kecil dari nilai tercatatnya maka nilai tercatat harus diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali. Penurunan tersebut merupakan rugi penurunan nilai aktiva dan harus segera diakui sebagai beban pada laporan laba rugi. Beban depresiasi aktiva untuk periode yang akan datang harus disesuaikan agar mencerminkan alokasi nilai tercatat yang direvisi setelah dikurangi nilai sisa. PSAK 58 1. Aset tidak lancar dimiliki untuk dijual dan operasi dihentikan, dengan kriteria : aset (atau kelompok lepasan) harus berada dalam keadaan yang dapat dijual dengan segera

penjualan tersebut dapat dikatakan sangat mungkin terjadi, manajemen pada hirarki yang memadai harus mempunyai komitmen terhadap rencana penjualan aset.

2. Diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat dan nilai wajar setelah dikurangi biaya untuk menjual, dan penyusutan atas aset tersebut dihentikan 3. Aset Yang Dimiliki Untuk Dijual disajikan sebagai aset lancar dan terpisah dari pos lainnya.

Daftar Pustaka Intermediate Accounting Kieso, Weygandt, Walfield, 13th edition, John Wiley Standar Akuntansi Keuangan Dewan Standar Akuntansi Keuangan, IAI, Penerbit Salemba 4 International Financial Reporting Standards Certificate Learning Material, The Institute of Chartered Accountants, England and Wales Materi Seminar IFRS PSAK 16 Merliyana Syamsu Materi Seminar IFRS PSAK Jumadi ADIE blog spot - IFRS dan Fair Value 26

http://www.sai.ugm.ac.id/site/images/pdf/ifrs.pdf