1

Daftar Isi

I.Pendahuluan..............................................................................................................2Rumusan Masalah.....................................................................................................4

II.PembahasanA. Motif dan Alasan Kejahatan Korporasi Terhadap Buruh....................................5B. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Terhadap Buruh.....................................8III.Kesimpulan................................................................................................................9Saran..........................................................................................................................9

Daftar Pustaka....................................................................................................................... 10

I.PendahuluanKorporasi kehadirannya memang diperlukan. Mulai dari sebelum lahir hingga berakhirnya kehidupan seorang manusia dibumi, setidaknya korporasi telah mengambil adil dalam setiap fase tersebut. Kehadiran korporasi tidak bisa dipungkiri lagi. Usaha mendorong pertumbuhan dan perkembangan korporasi ini sejalan dengan tuntutan dalam memenuhi tahapan-tahapan pembangunan yakni dengan meletakan dasar-dasar pembangunan industri dalam menyonsong era pembangunan jangka panjang.Pertumbuhan industri ini dapat dilihat dari berbagai bidang, seperti pertanian, makanan, farmasi, perbankan, elektronika, otomotif, perumahan, transportasi, hiburan dan masih banyak lagi. Hampir setiap harinya kita dibanjiri dengan produk-produk baru, mulai dari produk untuk kebutuhan sehari-hari hingga untuk investasi. Kesemuanya itu, dapat dikatakan korporasilah yang melayani kebutuhan kita.Keberadaan korporasi, sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun pada waktu itu belum dikenal istilah korporasi seperti sekarang ini. Korporasi seperti memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Disisi positif, kehadiran korporasi telah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, mengurangi angka pengangguran. Belum lagi, korporasi juga memberikan sumbangan yang dihasilkannya baik berupa pajak, maupun devisa dan yang jelas sekali hasil dari korporasi berguna dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, disisi lain, korporasi ternyata mempunyai perilaku negatif, yang mana perilaku tersebut dapat merusak keseimbangan ekosistem. Seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam yang terbatas, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, mengeluarkan produk-produk yang membahaya-kan kepada penggunanya serta penipuan terhadap konsumen.Pada masa reformasi saat ini telah banyak perubahan yang terjadi pada negara ini. Perubahan tersebut banyak terjadi dari berbagai aspek kehidupan dan kenegaraan. Hal tersebut memiliki berbagai penafsiran yakni pada perubahan kearah yang lebih baik atau kepada suatu penurunan dari kualitas hidup dan bernegara. Masalah-masalah yang dewasa ini makin banyak di alami negara kita merupakan salah-satu contoh yang dapat menafsirkan adanya perubahan kearah yang lebih baik atau sebaliknya.Hampir disemua negara saat ini, masalah ketenagakerjaan atau perburuhan selalu tumbuh dan berkembang, baik di negara maju maupun berkembang, baik yang menerapkan ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Hal itu terlihat dari selalu adanya departemen yang mengurusi ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang dibentuk. Hanya saja realitas tiap negara memberikan beragam problem riil sehingga terkadang memunculkan berbagai alternatif solusi. Umumnya, negara maju berkutat pada problem ketenagakerjaan yang berkait dengan mahalnya gaji tenaga kerja, bertambahnya pengangguran karena mekanisasi (menggunakan robot), tenaga kerja ilegal, serta tuntutan penyempurnaan status ekonomi, sosial bahkan politis. Sementara di negara berkembang umumnya problem ketenagakerjaan berkait dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan sumber daya manusia tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah, jaminan sosial nyaris tidak ada. Belum lagi perlakuan penguasa yang merugikan pekerja (buruh), seperti perlakuan buruk, tindak asusila, penghinaan, pelecehan seksual, larangan berjilbab dan beribadah dll.Hal tersebut diatas dapat digambarkan bahwa banyak permasalahan di negara ini khususnya mengenai ketenagakerjaan. Masalah yang timbul mengenai ketenagakerjaan sangat berhubungan sekali dengan perusahaan yang memperkerjakan para kaum buruh. Hasil didapatkan adanya sangkaan perbuatan hukum yang dilakukan pada kaum buruh adalah berasal dari suatu korporasi sebagai perusahaan yang memperkerjakan. Oleh karena itu perlu adanya identifikasi lebih khusus mengenai kejahatan korporasi yang di lakukan oleh korporasi terhadap kaum buruh tersebut.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana motif dan alasan kejahatan korporasi yang dilakukan terhadap buruh?2. Bagaimana penanggulangan kejahatan korporasi terhadap buruh?

II.Pembahasan

1. Motif dan Alasan Kejahatan Korporasi terhadap buruhKorporasi adalah badan hukum atau gabungan beberapa perusahaan yang dikelola dan dijalankan sebagai satu perusahaan besar; kumpulan orang atau kekayaan yang terorganisasi, baik berupa badan hukum maupun bukan badan hukum.[footnoteRef:2] Korporasi sebagai suatu badan hukum hasil ciptaan hukum tentunya mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana halnya manusia. Tatanan yang diciptakan oleh hukum itu baru menjadi kenyataan apabila kepada subjek hukum diberi hak dan dibebani kewajiban. Ketika subjek hukum itu diberi hak maka iapun secara tidak langsung sudah dibebani oleh kewajiban atau sebaliknya, tidaklah mungkin adanya kewajiban bila subjek hukum tidak mempunyai haknya. [2: M. Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition), Cet. Pertama, Reality Publisher, Surabaya, 2009, Hal. 384.]

Secara umum korporasi memiliki lima ciri penting, yaitu:1. Merupakan subjek hukum buatan yang memiliki kedudukan hukum khusus.2. Memiliki jangka waktu hidup yang tidak terbatas.3. Memperoleh kekuasaan (dari negara) untuk melakukan kegiatan bisnis tertentu.4. Dimiliki oleh pemegang saham.5. Tanggung jawab pemegang saham terhadap kerugian korporasi biasanya sebatas saham yang dimilikinya.[footnoteRef:3] [3: I. S. Susanto, Kriminologi, Cet. Pertama, Genta Publishing, Yokyakarta, 2011, hal. 148-149]

Sedianya korporasi berorientasi pada profit (keuntungan). Ketika korporasi melakukan suatu tindak pidana yang dipengaruhi oleh pemikiran dari pejabat senior, yang diibaratkan otak sebuah korporasi dan mampu mengendalikan perusahaan, baik sendiri maupun bersama-sama. Serta perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian yang cukup besar, tidak adil kiranya bila yang diminta pertanggungjawaban pidana hanya kepada orang yang melakukan perbuatan tersebut sedangkan hal itu diketahui orang yang melakukan perbuatan tersebut demi untuk mencari keuntungan korporasi terkecuali orang yang melakukan bukan untuk tujuan korporasi. Oleh karena itu, diperlukan juga meminta pertanggungjawaban dari korporasi akibat perbuatan melawan hukum tersebut. Bila seorang yang cukup berkuasa dalam struktur korporasi, atau dapat mewakilkan korporasi melakukan suatu kejahatan, maka perbuatan dan niat orang itu dapat dihubungkan dengan korporasi. Korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara langsung. Namun, korporasi tidak dapat dipersalahkan atas suatu kejahatan yang dilakukan oleh seorang yang berada di level yang rendah dalam hirarki korporasi tersebut.Secara umum karakteristik kejahatan korporasi sebagai berikut:1. Kejahatan tersebut sulit dilihat (low visibility), karena biasanya tertutup oleh kegiatan pekerjaan yang normal dan rutin, melibatkan keahlian profesional dan sistem organsiasi yang kompleks;2. Kejahatan tersebut sangat kompleks (complexity) karena selalu berkaitan dengan kebohongan, penipuan dan pencurianserta seringkali berkaitang dengan sebuah yang ilmiah, teknologis, financial, legal, terorganisirkan, dan melibatkan banyak orang dan berjalan bertahun-tahun;3. Terjadinya penyebaran tanggungjawab (diffusion of responsibility) yang semakin luas akibat kompleksitas organisasi;4. Penyebaran korban yang sangat luas (diffusion of victimization) seperti polusi dan penipuan;5. Hambatan dalam penditeksian dan penuntutan (detection and prosecution) sebagai akibat profesionalisme yang tidak seimbang antara aparat penegak hukum dengan pelaku kejahatan;6. Peraturan yang tidak jelas (ambiguitas law) yang sering menimbulkan kerugian dalam penegakan hukum;7. Sikap mendua status pelaku tindak pidana. Harus diakui bahwa pelaku tindak pidana pada umumnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan, tetapi perbuatan tersebut illegal.[footnoteRef:4] [4: Sahuri Lasmadi, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Persfektif kebijakan Hukum Pidana Indonesia, Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, 2003, hal. 57.]

Kejahatan korporasi terhadap buruh atau tenaga kerja adalah yang berupa perbuatan-perbuatan yang mengabaikan keamanan dan keselamatan kerja buruh, karena itu berarti mengabaikan apa yang menjadi kepentingan dari para buruh yang bersangkutan. Buruh yang setiap hari bekerja dalam lingkungan kerja tertentu, dengan debu yang berterbangan, asap pengecoran dalam produksi yang selalu dihirup, suara gemuruh dari mesin-mesin penggilingan dan sebagainya, dalam waktu tertentu akan menimbulkan penurunan kualitas kesehatan buruh.Perhatian mengenai lingkungan kerja atau ruang kerja dalam hubungannya dengan kesehatan dan keselamatan buruh dalam menjalankan kegiatan produksi suatu perusahaan, bukanlah hal yang dicari-cari. Sebab, dalam kegiatan produksi, gangguan kesehatan dan atau kecelakaan setiap saat dapat terjadi, yang dalam hal ini disebabkan oleh bahan-bahan bakar yang digunakan, mesin-mesin yang digunakan dan proses pengolahan serta faktor-faktor penyebab lainnya. Hal ini sengaja dikemukakan atas dasar pertimbangan sebagai berikut:(a) setiap tenaga kerja (buruh) berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas nasional, (b) setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin keselamatannya dan (c) setiap sumber (bahan) produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien.Dari segi peraturan perundang-undangan, sebenarnya sudah cukup banyak aturan-aturan yang memberikan perlindungan kepada buruh. Namun masih banyak perusahaan-perusahaan (korporasi) yang tidak menghiraukan akan keamanan dan keselamatan kerja buruhnya. Hal ini bisa merupakan kesengajaan ataupun kealpaan korporasi. Apabila hal ini merupakan kesengajaan, tentunya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Adanya WCC (white colar crime) pada kejahatan korporasi terhadap buruh yang dampaknya secara langsung dapat di lihat pada UU No. 3 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 53 yang menyatakan bahwaSegala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha. Adapun ciri-ciri White Collar Crime (WCC) adalah sebagai berikut:1. Dampak kejahatan yang luas2. Dilakukan oleh oknum-oknum pejabat/orang terpandang3. Implementasi kejahatan dengan menggunakan jabatannya.Jika di hubungkan dengan pasal 55 yang menyatakan, Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak. Kedua pasal tersebut justru memberikan peluang kepada pihak pengusaha untuk melakukan kejahatan terhadap buruh dengan motif campur-aduk hukum serta intervensi politik dan kepentingan. Dilihat dari adanya peluang yang disebabkan akbat pemberian tanggung jawab penuh atas segala hal dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian hubungan kerja pada pihak pengusaha sehingga dapat menyebabkan penyelewengan.

2. Penanggulangan Kejahatan Korporasi terhadap BuruhPenanggulangan kejahatan korporasi terhadap buruh dapat dilakukan dengan pelaksanaan UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu:Pasal 5 ; Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.Pasal 40 ayat 1 : Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.Pasal 55 : Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.Pasal 53 : Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.Apabila kerugian yang ditimbulkan menyebabkan kerugian yang nyata bagi individu atau kelompok buruh, maka pemilik korporasi tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

III.Kesimpulan

Berdasarkan uraian kasus diatas maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan yaitu:1. Campur-aduk hukum serta intervensi politik dan kepentingan merupakan motif kejahatan korporasi yang dilakukan kepada buruh disebabkan akbat pemberian tanggung jawab penuh atas segala hal dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian hubungan kerja pada pihak pengusaha sehingga dapat menyebabkan penyelewengan.2. Penanggulangan kejahatan korporasi yang dilakukan terhadap buruh dapat dilakukan dengan berapa cara yakni:a) Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.b) Perluasan kesempatan kerja di luar hubungan kerja dilakukan melalui penciptaan kegiatan yang produktif dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan teknologi tepat guna.c) Perjanjian kerja tidak dapat ditarik kembali dan/atau diubah, kecuali atas persetujuan para pihak.d) Segala hal dan/atau biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan pembuatan perjanjian kerja dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab pengusaha.

Saran

1. Seyogyanya kepada pemerintah dapat melaksanakan serta memberikan sanksi kepada perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap kepentingan daripada buruh itu sendiri.2. Kepada setiap perusahaan agar dapat memperhatikan nasib buruh lebih baik dan juga mentaati aturan-aturan normatif yang tertuang di dalam undang-undang no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

Daftar Pustaka

A. Buku-buku1. M. Marwan dan Jimmy P. 2009. Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition). Cet. Pertama. Reality Publisher. Surabaya.2. S. Susanto. 2012. Kriminologi. Cet. Pertama. Genta Publishing. Yokyakarta.3. Sahuri Lasmadi. 2003. Pertanggungjawaban Korporasi dalam Persfektif kebijakan Hukum Pidana Indonesia. Disertasi Doktor Pascasarjana Universitas Airlangga. Surabaya.

B. Perundang-undangan4. Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.