manaj keu daerah

1

MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

Heru Satria Rukmana, SE., Ak., MM., CA2015

STIE DEWANTARA - CIBINONG

2

Buku:

Outline Kuliah:1. Mahmudi, manajemen Keuangan

Daerah, Erlangga, 20102. Ditjen Perimbangan keuangan

KULIAH 1 & 2MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH

3

GAMBARAN UMUM BELANJA PEMERINTAH DAERAH

Total Belanja Daerah pada APBD tahun 2010 Rp443,6 T Belanja Pemerintah Prov 25,6% atau Rp113,1 T, Belanja Pem Kabupaten/Kota 74,4% atau Rp330,4 T.

Utk Provinsi, porsi belanja pegawai B & J mencapai 23%-26%, diikuti bagi hasil & bantuan keuangan mencapai 20%

Utk Kabupaten/Kota, porsi belanja pegawai mencapai 51%, diikuti belanja modal 21% dan B & J mencapai 17%

Dari segi kualitas administratif pengelolaan keu daerah opini BPK atas LK Pem. Daerah tahun 2009: 15 daerah opini WTP, 331 daerah opini WDP, 103 daerah opini TMP dan 47 daerah opini TW

4

• Sesuai PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keu Daerah psl.53 APBD ditetapkan paling lambat 31 Des thn anggaran sblmnya.

• Tahun 2008 110 daerah menetapkan APBD tepat waktu



• Tahun 2011 211 daerah menetapkan APBD tepat waktu dari 524 daerah

GAMBARAN UMUM BELANJA PEMERINTAH DAERAH

5

• Kebijakan Belanja terkait dengan “apa yang dilakukan” yang berakibat pada kebutuhan pengeluaran atau belanja dan bersifat politis

• Manajemen belanja terkait dengan “bagaimana melaksanakan belanja agar dapat membiayai dengan efektif dan efisien” cenderung bersifat teknis.

MANAJEMEN BELANJA DAERAH

6

• Kebijakan Belanja daerah tertuang dalam dokumen perencanaan antara lain:

1. RPJMD yg berisi:a. Strategi pembangunan daerahb. Kebijakan umumc. Arah kebijakan keu Daerah

2. RKPD yang berisi:a. Prioritas Pembangunan Daerahb. Rancangan Kerangka Ekonomi Makro

Daerah


7

C. Arah kebijakan keu. Daerah

3. Kebijakan Umum APBD berisi:a. Target pencapaian kinerja yg terukurb. Proyeksi pendapatan daerahc. Asumsi yg mendasari kebijakan anggarand. Kerangka ekonomi makro & implikasi thd

sumber pendanaan


8

• Manajemen Belanja Daerah mempunyai tujuan antara lain:

a.Menjamin dilakukannya disiplin fiskal melalui pengendalian belanja

b.Alokasi anggaran sesuai dgn kebijakan & prioritas anggaran

c. Menjamin efisiensi & efektivitas alokasi anggaran


9

• Prinsip Manajemen Belanja Daerah1. Perencanaan Belanja harus dilaksanakan dgn

baik sehingga memudahkan tahap implementasi utk pencapaian target secara efektif

2. Pengendalian belanja perlu dilakukan agar penerimaan dan pengeluaran dapat dikendalikan dan dimonitor sehingga tdk terjadi penyimpangan dalam pencapaian target yg sudah ditetapkan

3. Akuntabilitas Belanja Daerah Belanja daerah harus dpt dipertangungjawabkan kpd masyarakat yg diwakili oleh DPRD


10

I. KONSEP DASAR

• Biaya : yaitu pengorbanan sumberdaya ekonomi (dapat berupa uang) untuk memperoleh manfaat di masa sekarang atau masa yang akan datang.

• Istilah ini sering digunakan pada perusahaan swasta karena dalam operasinya lebih menekankan pada aspek keuntungan dan kerugian.

KLASIFIKASI BELANJA DAERAH

11

Belanja : sering digunakan pada organisasi publik, pengertiannya lebih luas dari pengertian biaya di atas.

12

• Berdasarkan waktu terjadinya biaya–Biaya Historis–Biaya Sekarang–Biaya dianggarkan

Pengklasifikasian Belanja Pada Pemerintah Daerah

13

• Berdasarkan reaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas–Biaya tetap adalah biaya yang

secara totalitas bersifat tetap dalam rentang relevan tertentu, tetapi secara per-unit berubah.


14

• Berdasarkan reaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas–Biaya variabel adalah biaya yang

berubah sebanding dengan perubahan volume produksi dalam rentang relevan, tetapi secara per-unit tetap.


15

• Berdasarkan reaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas–Biaya semi variabel adalah biaya didalamnya mengandung unsur tetap dan mengandung unsur variable


16

• Berdasarkan reaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas–Biaya total adalah keseluruhan dari semua biaya tetap dan variabel


17

• Berdasarkan hubungan dengan aktivitas–Biaya langsung Yaitu: biaya yang dapat ditelusuri

secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya.


18

- Biaya tak Langsung Yaitu biaya yang tidak dapat

ditelusuri secara langsung ke sasaran biaya atau objek biaya.


19

• Berdasarkan Pengaruh terhadap pengambilan keputusan–Biaya yang relevan (relevant cost)

adalah biaya masa akan datang yang berbeda dalam beberapa alternative yang berbeda.


20

• Berdasarkan Pengaruh terhadap pengambilan keputusan–Biaya tertanam (sunk cost) adalah biaya yang tidak dapat kembali


21

• Berdasarkan Pengaruh terhadap pengambilan keputusan–Biaya oportunitas (opportunity

cost) adalah kesempatan yang dikorbankan dalam memilih suatu alternative.


22

•Berdasarkan Pengaruh terhadap Pengendalian manajemen–Biaya yang terkendali–Biaya yang tidak terkendali


23

•Berdasarkan masa manfaat- Biaya operasi adalah biaya

yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban


24

• Berdasarkan masa manfaat-lanjutan

–Biaya modal adalah biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dan dalam jangka waktu yang panjang dan dilaporkan secara aktiva


25

Klasifikasi Belanja Pemerentiah Daerah Berdasarkan Permendagri 59/2007, PP 58/2005 dan PP 24/2005

Uraian PP 58/2005 dan Permendagri 59/2007

PP 24/2005

Pengklasifikasian Belanja diklasifikasikan berdasarkan hubungan dengan aktivitas:Belanja langsung Belanja tidak langsung

Belanja diklasifikasikan berdasarkan masa manfaat :Belanja OperasionalBelanja ModalBelanja tak terduga

Jenis Belanja Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

Belanja Operasional Belanja Modal Belanja tak terduga

26

• Biaya standar merupakan pengukuran dari elemen-elemen biaya yang seharusnya terjadi untuk melakukan suatu kegiatan atau menghasilkan suatu unit barang/jasa.

• Standar tersebut merupakan acuan atau pedoman dalam mengukur biaya untuk aktivitas (berupa kegiatan/barang/jasa) yang sejenis.

II. STANDAR BIAYA

27

• Manfaat Standar Biaya • Alat perencanaan anggaran• Digunakan pada saat menyusun Rencana Kerja

dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)

• Alat pengawasan pelaksanaan anggaran• Misalnya : digunakan auditor pengawas untuk

memastikan bias antara perencanaan dengan pelaksanaan di lapangan untuk menilai terjadinya mark up (penggelembungan) biaya.

II. STANDAR BIAYA

28

Manfaat Standar Biaya-Lajutan

II. STANDAR BIAYA

Alat pengukur kinerjaDengan membandingkan antara uang keluar dengan pencapaian yang sudah dilaksanakan maka dapat diukur pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah bersangkutan.

29

II. STANDAR BIAYA

• Beberapa istilah Standar Biaya dalam menyusun APBD:

• Standar Satuan Harga (SSH) yaitu biaya standar per unit input, yang disusun berdasarkan survei terhadap komponen biaya yang digunakan. Misalnya : belanja sewa gedung, belanja makanan/minuman dsb.

• Analisis Standar Belanja (ASB) yaitu biaya standar untuk setiap jenis kegiatan, misalnya kegiatan workshop, penyusunan laporan, diklat dsb.

30

II. STANDAR BIAYA

• Biaya/Tarif Standar Nasional yaitu biaya standar yang sudah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah pusat, misalnya gaji dan tunjangan PNS dsb.

• Harga Perkiraan Sendiri (HPS) atau Owner Estimate (OE) yaitu perkiraan biaya atau harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kegiatan pengadaan barang/jasa.

manaj keu daerah

Documents