manajemen kebijakan publik: sistem, proses, dan · pdf filekepemimpinan. law. policy. ... ada...
TRANSCRIPT
MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK:Sistem, Proses, dan Stratifikasi
Prof. Dr. Irfan Ridwan Maksum, MSi.,
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Lokus, fokus, dan konteks Lokus (letak/ tempat/ rel), berada dan terkait
dengan organisasi negara. Fokus (perhatian utama), yakni pemberi arah
gerak negara agar dapat berjalan meraihtujuan yang diinginkan, beserta instrumen-instrumennya.
Konteks, yakni elemen-elemen terkait, terutama berbagai elemen dinamika organisasinegara baik lingkungan internal maupuneksternal sebagai penanda adanya administrasi(manajemen) organisasi negara.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Law Policy
Administration
NEGARA SEBAGAI INSITUSI:Institutional Linkages within an
Institutions(Saleth dan Dinar: 2005)
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Isi Paparan
A. PendahuluanB. Beberapa Definisi Kebijakan
PublikC. Definisi SistemD. Implementasi Kebijakan: berbagai
Perspektif C. Stratifikasi
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
A. Pendahuluan Judul di atas, mengarah pada
pengelolaan kebijakan publik dalam ranah implementasi.
Judul kecil menyangkut sistem dan proses dapat dipahami dengan mudah, sedangkan stratifikasi secara awam yang dimaksud penulis judul kemungkinan mengarah pada jenjang manajemen pelaksanaannya.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
B. Beberapa Definisi Kebijakan Publik Carl Friedrich mengembangkan definisi
kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan berbagai hambatan yang dihadapinya, yang memberikan kesempatan untuk menggunakan risorsis dalam mengatasi masalah sosial yang dihadapi dan dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Lanjutan Thomas R Dye mengatakan
bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak dilakukan.
Robert Eyestone menyatakan kebijakan publik sebagai hubungan suatu unit pemerintahan dengan lingkungannya.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
lanjutan Randall B. Ripley dalam Policy
Analysis in Political science menganjurkan agar kebijakan publik dilihat sebagai suatu proses dan merupakan satu model yang sederhana untuk memahami konstelasi antar aktor dan interaksi yang terjadi di dalamnya untuk mengatasi masalah sosial yang berkembang.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
lanjutan Guy Peters mengatakan kebijakan
public sebagai keseluruhan dari kegiatan pemerintah baik aktivitas langsung maupun melalui agen-agennya yang mempengaruhi kehidupan warga negaranya.
James A. Anderson, kebijakan publik sebagai “a purposive course of action followed by an actor or set of actor in dealing with a problem or matter of concern.” Pus
diklat
Spim
nas
Bidang
Kep
emim
pinan
lanjutan W. I. Jenkins “Public policy is a
set of interrelated decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of these actors to achieve"
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur (elemen) yang saling tergantung satu sama lain dan saling pengaruh mempengaruhi, dapat berupa elemen-elemen fisik maupun non fisik.
C. Definisi Sistem
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Lanjutan Dengan demikian, memahami
kebijakan publik terkait implementasinya sekalipun, sangatlah luas.
Para pakar mempermudah dengan model-model implementasi kebijakan publik sebagai cara menyederhanakan realitas.
Salah satu model yang mudah adalah model siklus (proses) kebijakan.Pus
diklat
Spim
nas
Bidang
Kep
emim
pinan
C.1. Proses Kebijakan dan Faktor-faktor lingkungan (Model Easton)
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
C.2. Proses Kebijakan (Nasional) Nakamura dan Smalwood, Proses
Kebijakan terkait dengan arena-arena kebijakan yang merupakan forum memenuhi fungsi-fungsi dar proses kebijakan yang terdiri dari (1) policy formulation; (2) policy implementation; dan (3) policy evaluation. Masing-masing fungsi membentuk lingkungan kebijakan masing-masing. Ada aktor, resources, ada perilaku, ada simbol dan nilai-nilainya. Pus
diklat
Spim
nas
Bidang
Kep
emim
pinan
C.3. New Model: The Policy Process As a System
Linkages
ENVIRONMENT IPolicy Formulation
Linkages
Linkages
ARENA AND ACTORS
ENVIRONMENT IIIPolicy Evaluation
ENVIRONMENT IIPolicy Implementation
ARENA AND ACTORS ARENA AND ACTORS
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
New Model: The Policy Process As a System1. Proses kebijakan publik bersifat kompleks, tahap-tahap formulasi,
implementasi, dan evaluasi kebijakan adalah saling tergantung (interdependent)
2. Proses kebijakan publik tidak bersifat mutually exclusive, seorang pelaku (actor) dapat terlibat dalam berbagai tahap kebijakan
3. Tiap tahap kebijakan mempunyai lingkungan yang berbeda
Linkages
ENVIRONMENT IPolicy Formulation
Linkages
Linkages
ARENA AND ACTORS
ENVIRONMENT IIIPolicy Evaluation
ENVIRONMENT IIPolicy Implementation
ARENA AND ACTORS ARENA AND ACTORS
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
POLICY PROBLEM
POLICY ACTIONS
POLICY OUTCOMES
POLICY ALTERNATIVES
POLICY PERFORMANCE
monitoring
Problem Structuring
Practical Inference
EvaluationRecommendation
Forecasting
C.4. THE PROCESS OF POLCIY ANALYSIS (DUNN)
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
C.5. Gordon---Proses Kebijakan
Parsons merujuk Gordon; Proses kebijakan berurutan secara linear sebagai berikut: (1) analysis of policy determination; (2) analysis of policy content; (3) policy monitoring and evaluation; (4) information for policy; and (5) policy advocacy.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
D. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN: Berbagai Perspektif
D.1. Definisi“Implementation –which we
define in this book as the process of carrying out authoritative public policy directives– is neither easy nor automatic.
(NAKAMURA dan SMALLWOOD)Pus
diklat
Spim
nas
Bidang
Kep
emim
pinan
Ripley and Franklin Implementation, The term refers to the set
of activities that follow statements of intent about program goals and desired results by government officials. Implementation encompasses actions (and non actions) by a variety of actors, especially bureaucrats, designed to put programs into effect, ostensibly in such a way as to achieve goals.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Lanjutan Implementation encompasses many
kinds of actions. First, agencies charged by law with responsibility for administering programs must acquire resources needed to move ahead. These resources include personnel, equipment, land, raw materials, and –above all– money.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
lanjutan Second, agencies engage in interpretation
and planning. They expand the language of statutes into concrete directives, regulations, and program plans and design. Third, agencies must organize their activities by creating bureaucratic units and routines for attacking their workload. Finally, agencies extend benefits or restrictions to their clientele or target groups. They provide the services or payments or limits on activity or whatever else represents the tangible output of a program.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Cochran dan Malone Merujuk Paul A. Sabatier, menganggap
bahwa implementasi kebijakan yang disebut sebagai program operationmerupakan salah satu dari lima elemen proses kebijakan.
Lima elemen tersebut merupakan runutan sistematis problem identification, policy proposal, adoption, program operation, dan evaluation.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Walaupun secara umum dalam sebuah sistem atau proses kebijakan membutuhkan pemahaman lingkungan kebijakan secara komprehensif, lebih spesifik implementasi kebijakan berupaya mengidentifikasi variabel-variabel suksestori.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Ripley dan Franklin The best of the literature that includes
at least some conceptual discussion of implementation (for good example….) strongly underscores several generalization about implementation:
(1) there are a very large number of external factors that can influence implementation.
(2) there are also a large number of factors internal to implementation processes that inevitably provide obstacles to smooth implementation.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
“Obviously, the implementation of policies is dependent on economic factors such as the availability of money and other resources, on geographic considerations such as territorial jurisdiction, and on sociological factors such as interpersonal work relationship.”(NAKAMURA DAN SMALWOOD)
Merujuk berbagai pakar, Nakamura dan Smalwood juga mengemukakan faktor Komunikasi, faktor sumberdaya, faktor birokrasi dan faktor sikap para aktor.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
D.2. Pendekatan implementasi kebijakan Pendekatan klasik menurut Smallwood
dan Nakamura, menganggap bahwa implementasi adalah runutan hirarkis dari sebuah proses kebijakan.
Masih menurut pakar yang sama, pendekatan lingkungan, menyatakan bahwa implementasi merupakan salah satu arena dari sebuah siklus arena kebijakan yang terjadi dalam sebuah sistem kebijakan.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Lanjutan Oleh karena itu, dua pakar tersebut
menyimpulkan dalam implementasi pendekatan klasik:
1. An agent to carry out the policy is chosen by the policy maker according to technical criteria (i.e. the perceived ability to the agent to employ the appropriate means to accomplish the policy goals)
2. The policy is communicated to the agent as a series of specific instructions
3. The agent implements (carry out) specific instructions according to the policy guidelines specified in the communication from the policy maker.”
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Lanjutan Pendekatan baru Nakamura dan Smallwood“One useful study the implementation of a
policy is to view the policy process as a system. A system is characterized by a set of interconnected elements, each directly or indirectly related to the other. The utility of a system overview lies in its simplification of the policy process into a set of elements and linkages. If we can define and analyze these elements and linkages, we will be able to perceive where and how implementation fits into the life of a policy.”
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Wayne ParsonParson membuat peta berbagai pendekatan
implementasi dalam kebijakan: Top-down rational system approach Bureaucratic street-level behavior Political game model Evolutionary process Managerial framework Culture model for failure and organizational
improvement
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Lanjutan
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Lanjutan Model evolusioner ini hampir sejalan
dengan teori organisasi yang menelusri proses pembelajaran dalam organisasi (learning).
Adanya aksi-reaksi yang ditimbulkan dalam sebuah proses implementasi membawa keseluruhan sistem berada dalam pembelajaran. Idealnya terdapat proses kemajuan (progresif) bukan kemunduran.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Lanjutan “Managerialist approaches to
implementation have come to form the dominant ‘operational’ paradigm in the administration (qua management) of public policy…We may consider these in terms of three kinds of approaches: (1) operational management; (2) corporate management; (3) personal management.”
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
GRINDLE (1997) Dalam memahami implementasi,
Grindle menyusun dua kutub utama dalam pendekatan kebijakan. (1) Society-centered approach; (2) State-centered approach
Perilaku aktor dan interest-nya serta kemungkinan konflik dalam berbagai arena kebijakan dapat dianalisis dengan kedua pendekatan.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Lanjutan Kutub pendekatan pertama terdiri dari
berbagai pendekatan: (1) analisis klas--materi; (2) pendekatan pluralis--karakter; dan (3) public choice --interest.
Kutub kedua terdiri dari berbagai pendekatan: (1) pendekatan aktor rasional (rational actors)—individu; (2) pendekatan birokratik-politik (bureaucratic-politics)—individu birokrasi; dan (3) pendekatan kepentingan negara (state interest) –negara otonom (birokrasi kompak).
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Lanjutan Interactive model: In the model, pressures to put reform issues
on the policy agenda come from many sources, including frequent ‘reform-mongering’ by policy elites, and the agenda represents a stockpile of proposed change”
“The effect of a change in policy become more visible as implementation proceeds, and there are likely to be more challenges to the original conception of the reform. In this process, the characteristics of the policy will have an important influence on the nature of the reaction or response to change.”
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Lanjutan
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
E. Stratifikasi Terdapat berbagai tingkatan
kebijakan dalam pespekstif manajerial (pengelolaan) (Bromley)
Strategic level Organizational Level Operational (technical) level
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Sumber Penentuan Kebijakan Publik
PROBLEMS
System of Law
Vision and Wisdom
POLICY
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
Kacamata Hukum TERDAPAT DUA MATRA BESAR dalam konteks fungsi
Negara dan kebijakan publik:
1. KEBIJAKAN PUBLIK DALAM RANGKA PENGATURAN (POLITICAL AUTHORITY), ATAU
2. KEBIJAKAN PUBLIK DALAM RANGKA PENGURUSAN (ADMINISTRATIVE AUTHORITY)
ISTILAH POLITICAL AUTHORITY SERINGKALI DIARTIKAN SEBAGAI WEWENANG PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK SEDANGKAN ADMINISTRATIVE AUTHORITY SEBAGAI WEWENANG PELAKSANAAN KEBIJAKAN PUBLIK.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
lanjutan DENGAN DEMIKIAN, JIKA YANG
DIMAKSUD ADALAH PRODUKNYA, maka terdapat produk kebijakan pengaturan dan produk kebijakan pengurusan.
Dalam rangka perumusan KEBIJAKAN, maka terdapat perumusan kebijakan pengaturan atau perumusan kebijakan pengurusan.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
lanjutan Lembaga politik di Indonesia ada di tingkat
nasional dan di tingkat lokal karena kita menjalankan desentralisasi.
Di tingkat nasional, hampir semua lembaga tinggi negara adalah lembaga yang memiliki political authority. Di daerah, DPRD dan Kepala Daerah merupakan lembaga politik.
Dengan demikian, di tingkat nasional terdapat UUD UU, PerPU, PP, PerPres adalah produk dari kerja lembaga-lembaga politik yang memiliki political authority. Di daerah, terdapat Perda dan Peraturan Kepala daerah sebagai produk dari kerja lembaga politik di daerah yang memiliki political authority.
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
43
Apa dan bagaimana
Umum
Siapa yg dituju
Abstrak
KonkritIndividual
1
2
3 4
Norma HAN danStratifikasi Manajemen Kebijakan
1. Umum-Abstrak2. Individual-Konkrit3. Umum-Konkrit4. Individual-Abstrak
Pusdik
lat Sp
imna
s
Bidang
Kep
emim
pinan
lanjutan Pengurusan harus berdasar pada pengaturan.
Pengurusan merupakan operasional dari pengaturan.
Pengaturan sangat terkait dengan sistem politik. Budaya makro, budaya politik makro dan sistem ekonomi pun berpengaruh.
Pengurusan tanpa dasar pengaturan amat rentan. Pengurusuan berkait erat dengan law enforcement.
Pengurusan sangat terkait dengan sistem administrasi dan birokrasi, disamping terdapat mikro politik dan budaya organisasi serta ekonomi organisasinya. Pus
diklat
Spim
nas
Bidang
Kep
emim
pinan