FUNGSI ENTITAS SUMBER DAYASUMBER DAYA

FUNGSI ENTITASFUNGSI ENTITASDAN SUMBER DAYADAN SUMBER DAYA

DANKAMDANKAM DIKJARDIKJARKESRAKESRA SDMSDM KEUKEU FASFASFUNGSI FUNGSI MANAJEMENMANAJEMEN

GGOOOOD D

GGOOVVEERRNNMMEENNTT

EKONOMISEKONOMIS

PLANNINGPLANNING

ORGANIZINGORGANIZING

LEADING / ACTUATINGLEADING / ACTUATING

CONTROLLINGCONTROLLING

ADIL & ADIL & MAKMURMAKMUR

EFEKTIVITASEFEKTIVITAS

EFISIENSIEFISIENSI

P A N C A S I L AP A N C A S I L A

M A N A J E M E NM A N A J E M E N

URAIAN MATERI MANAJEMEN KEUANGAN NEGARA

DOSEN :1. Prof.Dr.H.Tb.Hasanuddin,M.Sc.,Ak.P. 2. Dr.Hj.Ellen Rusliati,SE.,MSIE.3. Jaja Suteja,SE.,M.Si. SUMBER : 1. Principles of Public Finance, Routledge & Keegan Paul Ltd,London, 2000 Hugh

Dalton.

2. Public Finance, Prentice Hall, Twelve Edition, Otto Eckstein 1999.

3. Finance in Theory and Practice, Mc Grow Hill Book Coy, International Students Edition, 2000. Richard A Musgrove, Peggy B Musgrove.

4. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek, BPPE, Yogjakarta. M. Suparmoko, Drs,MA.,Ph.D.

KEUANGAN NEGARA :

I. PENDAHULUAN 1. Pemerintah dan Rumah Tangga : Perbedaan

dalam cara berfikir2. Peranan pemerintah dalam perekonomian 3. Kepincangan kepincangan dalam mekanisme pasar4. Eksternalitas dan barang publik5. Macam kegiatan pemerintah

II. PENGELUARAN PEMERINTAH1. Kegiatan dan pengeluaran pemerintah selalu meningkat2. Efisiensi dalam pengeluaran negara3. Kebijakan subsidi 4. Pengaruh subsidi barang dengan jumlah tertentu (Fixe quality subsidy)5. Klasifikasi dari pengeluaran pemerintah

III. ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

1. Pengertian anggaran 2. Kebijakan anggaran 3. Kebijakan anggaran pendapatan dan belanja negara

IV. ANALISA BIAYA DAN MANFAAT 1. Kriteria investasi2. Macam manfaat dan biaya suatu proyek3. Mengenal dan mengukur manfaat suatu proyek 4. Mengenal dan mengukur biaya proyek5. Menentukan waktu dan bunga diskonto

V. PENERIMAAN PEMERINTAH 1. Sumber-sumber penerimaan negara2. Distribusi beban pemerintah3. Sistem perpajakan dan politik pajak4. Penggeseran beban pajak5. Hubungan antara seorang penjual/produsen(firm) dengan pasar (industri)6. Kesejahteraan yang hilang karena pajak

VII. PENENTUAN HARGA BARANG OLEH PEMERINTAH 1. Penentuan harga barang-barang publik2. Kebijakan harga hasil pertanian

VIII. PENGARUH PAJAK TERHADAP PEREKONOMIAN1. Pengaruh pajak terhadap produksi2. Pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan 3. Pengaruh pajak terhadap keinginan untuk bekerja

IX. HUTANG NEGARA 1. Macam dan ciri dari hutang negara

2. Sumber panjaman negara 3. Beban dan hutang negara 4. Masalah pengelolaan hutang negara

X. KEBIJAKAN FISKAL1. Asal mula dari kebijakan fiskal2. Macam kebijakan fiskal3. Tujuan kebijakan fiskal4. Konflik antara stabilitas dan kesempatan kerja 5. Kaitan antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter

XI. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PINJAMAN LUAR NEGERI

1. Pendahuluan 2. Pinjaman luar negeri sebagai sumber kapital 3. Pemilihan antara pinjaman dalam negeri (Internal Debt) dan pinjaman luar negeri (External Debt) 4. Pinjaman luar negeri dan inflasi5. Kapasitas untuk membiayai pinjaman luar negeri

Indonesia 6. Meringankan bebean pinjaman

7. Posisi pinjaman luar negeri Indonesia diantara negara Asean8. Pembayaran cicilan hutang luar negeri dan

bunganya dalam hubungannya dengan APBN9. Kesimpulan

XII. DISTIBUSI PENDAPATAN1. Redistribusi pendapatan : Pro dan kontra 2. Beberapa kesulitan pengukuran derajat ketidakmerataan distibusi pendapatan3. Beberapa teknik redistribusi pendapatan4. Pengaruh kebijakan redistribusi pendapatan terhadap

keinginan untuk bekerja, biaya sosial (welfare cost) dan pembebanan pajak (Tax Incidence).

XIII. HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

1. Transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah2. Besarnya transfer pemerintah pusat kepada pemerintah

daerah 3. Bantuan pemerintah dan pembangunan daerah yang seimbang4. Bantuan pusat, Tax Effort dan Fiscal Need5. Ikhtisar dan kesimpulan

MATERI KEUANGAN BISNIS

SUMBER :

Principles Corporate Finance, Richard A Breally, Stewart C Meyers.

Fundamental of Financial Management, Eugene F Brigham, Joel F Houston.

Financial Management Policy, James C Von Horn.

MATERI KEUANGAN BISNIS

I. DASAR-DASAR KEUANGAN 1. Tujuan dan fungsi keungan2. Konsep penilaian 3. Resiko dasar dan hasil 4. Multi variabel dan faktor penilaian 5. Opsi penilaian

II. INVESTASI DALAM ASET DAN HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Prinsip investasi modal 2. Resiko dan opsi nyata dalam anggaran modal3. Menciptakan nilai melalui hasil yang diharapkan

III. KEUANGAN DAN KEBIJAKAN DIVIDEN 1. Teori dan struktur modal2. Membuat keputusan struktur modal 3. Dividen dan pembelian kembali teori dan praktek

IV. ALAT ANALISIS DAN PENGENDALIAN KEUANGAN

1. Analisis ratio keuangan2. Perencanaan keaungan

V. LIKUIDITAS DAN MANAJEMEN MODAL KERJA

1. Likuiditas, kas dan sekuritas marketabel 2. Manajemen piutang dan persediaan 3. Manajemen utang dan pembiayaan jangka Pendek dan menengah

VI. KEUANGAN PASAR MODAL DAN RESIKO MANAJEMEN

1. Dasar permodalan jangka panjang2. Keuangan leasing3. Penerbitan saham 4. Keuangan pendapatan tetap dan utang

Pensiun 5. Hybrid financing melalui sekuritas yang terkait

6. Resiko manajemen keuangan

VII. EKSPANSI DAN KONTRAKSI1. Merger dan pasar untuk pengendalian korporat2. Korporat dan restrukturisasi tidak dipaksakan3. Manajemen keungan internasional

MANAJEMEN KEUANGAN Dosen : 1. Prof.Dr.H.Tb.Hasanuddin,M.Sc.,Ak.P.

2. Dr.Hj.Ellen Rusliati,SE.,MSIE. 3. Jaja Suteja,SE.,M.Si.

I. TUJUAN

1) Agar mahasiswa memahami Manajemen Keuangan Negara; Manajemen Keuangan Perusahaan 2) Agar mahasiswa mampu mengetahui permasalahan keuangan3) Agar mampu memberikan pandangan mengenai upaya memperbaiki kelemahan yang ada.

II. METODE BELAJAR

1. Diskusi dalam kuliah tatap muka 2. Membahas konsep manajemen keuangan melalui studi literatur dan membuat laporan 3. Membahas kasus

III. UJIAN

1) Responsidan diskusi 2) Ujian tengah semester3) Ujian akhir semester

IV. UNSUR YANG DINILAI1) Kehadiran 5%2) Responsi dan tugas 15%3) U T S 30%4) U A S 50%

V. MATERI 1) Keuangan Negara :

1. Anggaran Belanja Negara 2. Kebijakan Paskal3. Utang Negara 4. Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

2) Manajemen Keuangan Entitas Bisnis :1. Dasar Manajemen Keuangan2. Investasi Aset dan Hasil Yang Diharapkan 3. Pengelolaan Keuangan dan Kebijakan Dividen 4. Alat Analisis dan Kendali 5. Pengelolaan Likuiditas dan Modal Kerja 6. Keuangan Pasar Modal dan Manajemen Resiko7. Ekspansi dan Kontraksi

I. The Role Of Fin Management ( Peran Manajemen Keuangan )

1. Fin Management is concerned with the acquisition, financing and management of assets with some overall goal in mind.

2. Decision Function Of Fin Management 1) The Investment2) Financing3) Asset Management

3 . INVESTMENT DECISION 1) A determination of the total amount of assets needed to be

held by the firm Balance sheet

2) Invest decis Total How Much Assets Need ?3) Assets that can no longer

be economi cally justified may need to be reduced, eliminated or replaced

4. FINANCING DECISION Balance Sheet

Financial manager Assets Liabilities :is Concerned with - Short term loanmake up if the right - Long term loanhand side of The - Lease arrangement balance sheet - Bonds

- Stocks 100 x 100 x

5. ASSETS MANAGEMENT DECISION

BALANCE SHEET

ASSETS LIABILITIESThe third important Decision of the firm is the assetManagement decis

1) Assets have been acquired and appropriate financing provided

2) This assets must still be managed efficiently

3) The fin, Man is charged with varying degrees of operatingresponsibility over existing assets

4) The Fin Mans responsibilities require that the greater concersbe placed with the managementof current assets than with fixedassets.

II. TUJUAN PERUSAHAAN( THE GOAL OF THE FIRM)

1. Efficient fin Man requires the exictence of some objectives or goal because judgement as to wether or not a fin decision is efficient must be in light of some standard

2. Goal of the firm is to maximize the wealth of the firms present owners.1) Profit maximation , maximizing a firms earnings after taxes (eat)2) Earning per share (EPS), earnings after taxes divided by the number of common shares out standing

3) Maximation of earnings per share is notafully appropriate goal because it does not specify the timing or duration expected returns.(1) Is the investment project that will produse a $ 100.000,- return 5 years from now more valuable than the project that will produce annual returns of $ 15.000,- in each of the next 5 years ?(2) an answer to this question depens on the time value of money to the firm and to investors at the margin(3) an objective of maximazing earnings per share may not be the same as maximizing market price per share.

The Latest :- Represents tge focal judgement of all market participants as

to the value of the partcular firm.- It take into account present and prospective future earnings

per share, the timing, duration and risk of these earnings, the dividend policy of the firm, and other factors that bear upon the market price of the stock.

- The market price serves as a barometer for business performances it indicates how well management is doing in behalf of its stockholders.

4) MANAGEMENT VERSUS SHARES HOLDERSThe separation of ownership and control in the modern corporation results in potensial conflicts between owners and managers.(1) The objectives of management may differ from those of the firms

share holders(2) Creates a situation in which management may act in its own best

interest rather than those of the share holders.(3) Management as the agents of the owners. Share holders, hoping

that the agents will act in the share holders best interests, delegate decision making authority to them.

i. Agent (s), individual (s) authorised by another person, called the principal, to act in the latters behalf.ii. Agency (theory), a branch of economics relating to the

behaviour of principals (such as owners) and their agents (such as managers).

5) Social ResposibilityMaximizing share holders wealth does notimly that management. Should ignore social responsibility.(1) Protecting the consumers,(2) Paying fair wages to employees,(3) Maintaining fair hiring practices and safe working

conditions,(4) Supporting education,(5) Involved in environmental issues such as clean air

and water.Because the criteria for social responsibility are not clearly defined, it is difficult to formulate consistent policies.

MANAJEMEN KEUANGAN

MAGISTER MANAJEMEN UNIVERSITAS PASUNDAN

UNIT I.MENGENAL LAPORAN KEUANGAN 1. Mengapa Manajemen Keuangan Orang berpresepsi bahwa manajemen keuangan adalah

model yang rumit

Keputusan operasi perusahaan tidak optimal - Analisis keuangan otomatis menjadi porsi bagian keuangan - Bagian operasi mempercayakan analisis keuangan ke bagian keuangan Sebetulnya setiap orang melaksanakan manajemen

keuangan Fungsi audit harus memahami manajemen keuangan agar

dapat memahami cara pandang manajemen waktu memutuskan suatu keputusan transaksi

2. Pengertian Manajemen Keuangan Seperti apakah pekerjaan manajer keuangan di perusahaan

Bapak dan Ibu ?

Manajer keuangan diperusahaan :

. Mencermati perkembangan pasar uang dan pasar modal, dan . Memutuskan agar pendanaan dapat dipenuhi dengan murah . Mendapatkan aktiva dengan harga yang semurah-murahnya

Terlihat bahwa manajer keuangan bertugas untuk mencari uang dan menetapkan kebijakan penggunaannya agar diperoleh biaya pendanaan yang murah dan mendapatkan aktiva yang murah juga

3. Kriteria Keberhasilan Manajemen Keuangan

Orang mengira keberhasilan manajemen keuangan adalah laba

Kriteria yang harus diukurkan pada manajer keuangan adalah nilai tambah :

. Keputusan Operasi . Keputusan investasi dan . Keputusan pendanaan

Nilai tambah ini mencerminkan dari meningkatnya nilai hak (klaim) terhadap perusahaan

UNIT II. MENGENAL LAPORAN KEUANGAN 1. Laporan Keuangan dan Pelaporan Keuangan L/K adalah titik pusat proses pelaporan keuangan L/K adalah alat komunikasi informasi akuntansi

bagi eksternal perusahaan Saat ini, laporan keuangan terdiri dari : . Neraca atau laporan posisi keuangan . Laporan Rugi Laba . Laporan Arus Kas dan . Catatan atas laporan keuangan

Laporan keuangan mungkin mengandung informasi sumber selain catatan akuntansi, tetapi sistem akuntansi perusahan biasa disusun berdasarkan laporan keuangan : . Asset . Utang . Pendapatan . Biaya dan seterusnya Pelaporan keuangan memuat tidak hanya laporan keuangan tetapi juga :

- Alat lain untuk mengkomunikasikan informasi yang terkait baik langsung ataupun tidak langsung dengan informasi yang disaji oleh sistem akuntansi. - Mungkin diharuskan oleh peraturan atau sukarela - Bentuk yang biasa dipakai misalnya : - Laporan tahunan - Prospektus - Formulir formulir pemenuhan kewajiban terhadap Kantor Pajak, bea cukai, Bank Indonesia dan Badan Pengawasan Pasar Modal.

2. Tujuan Laporan Keuangan Memberikan informasi kuantitatif yang bermakna keuangan tentang

suatu entitas agar dapat dipergunakan oleh mereka yang menggunakannya untuk dasar pengambilan keputusan :

Pengambilan keputusan ekonomi : - Perorangan - Perusahaan - Pasar - Pemerintah Efektivitas keputusan akan meningkat jika keputusan tersebut dibuat

berdasarkan pemahaman mengenai posisi dan kinerja objek pengambilan keputusan

Oleh karena itu, laporan keuangan bukanlah tujuan akhir dari proses pelaporan keuangan.

Ciri dan Keterbatasan Laporan Keuangan

1. Informasi yang disajikan hanya relevan terhadap perusahaan dan bukan pada industri atau perekonomian secara keseluruhan

2. Informasi yang disajikan sering merupakan hasil dari taksiran dan bukan pengukuran yang pasti

3. Informasi yang disajikan mencerminkan dampak keuangan transaksi dan kejadian terutama yang sudah terjadi

4. Laporan keuangan bukanlah sumber informasi tunggal bagi mereka yang ingin membuat keputusan ekonomi tentang suatu perusahaan.

Tujuan Yang Hendak Dicapai 1. Menyajikan informasi bagi pengambilan keputusan investasi, kredit dan

keputusan sejenis, informasi yang dapat dimengerti oleh mereka yang mempunyai pengetahuan dan kesungguhan belajar yang wajar tentang usaha dan aktivitas ekonomi.

2. Menyediakan informasi untuk menilai jumlah, saat dan kepastian penerimaan kas dimasa yang akan datang dari dividen atau bunga serta hasil penjualan, harga tebusan atau jatuh temponya surat berharga atau piutang

3. Menyediakan informasi tentang sumber daya ekonomi perusahaan, hak atas sumber daya tersebut dan dampak dari transaksi, kejadian dan kondisi yang menyebabkan terdapatnya perubahan atas sumber daya perusahaan serta hak atas sumber daya tersebut.

3. Neraca : Menyajikan informasi tentang sumber daya ekonomi, kewajiban dan hak kepemilikan suatu perusahaan

Membantu investor, kreditor dan pemakai lain untuk mengidentifikasikan kekuatan dan kelemahan keuangan serta likuiditas dan solvabilitas suatu perusahaan

Menilai kinerja perusahaan pada suatu periode

Indikasi aliran kas yang dapat diperoleh dari beberapa sumber daya ekonomi dan kas yang akan keluar bagi pelunasan beberapa kewajiban.

NERACA UNTUK MASA XXX

Aktiva LancarKas dan setara KasSurat berharga yang mudah dijualPiutangPersediaanPembayaran Dimuka

Total Aktiva Lancar Aktiva Tetap

Aktiva TetapAkumulasi Penyusutan Aktiva Tetap

Total Aktiva Tetap

Aktiva Lainnya Proyek Dalam Penyelesaian Aktiva Lainnya

Total Aktiva Jangka Panjang

TOTAL AKTIVA

Utang Lancar Utang Usaha Pemotongan PPh Harus DisetorUtang Jk.Pj Yang Harus Dilunasi

Total Utang Lancar Utang Jangka Panjang dan Modal

ObligasiAgio dan Disagio SahamModalAgio SahamSisa Laba (Rugi) Tahun laluLaba (Rugi) Tahun Berjalan

Total Utang Jk. Pj. dan Modal

TOTAL AKTIVA

4. Laporan Laba Rugi :

Dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang kinerja keuangan perusahaan selama suatu periode

Sebagai alat bantu untuk menaksir prospek dari suatu perusahaan

Fokus diletakkan pada pengukuran laba dan komponennya Rangkaian informasi yang mencakup waktu yang panjang lebih disukai Agar laba dan komponennya digunakan untuk :

1. Mengevaluasi kinerja manajemen 2. Memperkirakan daya laba atau jumlah lain yang diyakini sebagai

kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dalam jangka panjang3. Menaksir laba untuk suatu masa mendatang4. Menaksir resiko kredit dan resiko investasi Akuntansi keuangan mengukur laba dan komponen laba menggunakan

akuntansi akrual.

DAFTAR LABA (RUGI) UNTUK MASA XXXPendapatan Operasional

Penjualan Harga Pokok Penjualan

Laba Kotor Penjualan

Biaya Operasional Biaya PegawaiBiaya Peralatan dan Perlengkapan Biaya Umum dan Administrasi Biaya Transportasi dan Komunikasi Biaya Penyusutan Aktiva TetapBiaya Promosi dan HumasBiaya Barang dan Jasa Pihak IIIBiaya Rapat dan PenugasanBiaya-biaya Pajak

Laba (Rugi) Operasional

Pendapatan Non Operasional Pendapatan Bunga Biaya BungaPajak

Laba (Rugi) Non OperasionalLABA (RUGI) BERSIH

5. Laporan Arus Kas

o Dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan kas.

o Informasi ini terkait dengan pinjaman dan pembayarannya, transaksi permodalan termasuk pembayaran dividen dan transfer sumber daya lain dari perusahaan kepada pemilik, serta faktor lain yang berpengaruh pada likuiditas dan solvabilitas perusahaan

o Informasi aliran kas akan dapat dipergunakan untuk memahami operasi perusahaan, mengevaluasi transaksi investasi, menaksir likuiditas dan solvabilitas dan menginterpretasi informasi laba yang disajikan.

ARUS KAS UNTUK MASA XXX

Kas dari OperasiLaba BersihPenyusutan Perubahan Modal Kerja

Total Kas dari OperasiKas dari InvestasiTanah Lokasi PabrikEngineering dan SupervisiMesin dan PeralatanAlat PengangkutBudi Daya Tanaman Bunga dalam KonstruksiHasil Bersih Penjualan Aktiva Tetap

Total Kas dari InvestasiKas dan PendanaanSetoran Modal Pengambilan Pinjaman Pengakuan BungaPembayaran Kembali Pinjaman

Total Kas dari Pendanaan Total Aliran Kas

6. Analisa Laporan Keuangan :

o Analisa Laporan Keuangan- Membaca laporan keuangan dan - Menggali informasi yang ada dibalik

angka angka laporan keuangano Dimungkinkan karena dirancang sebagai bentuk

laporan yang saling terkaito Disamping angka laporan keuangan terkait dengan

informasi non keuangan.- Praktek bisnis yang baku- Rata-rata industri

6.1. Prosedur Audit Analitis Diatur dalam SIAS # 8, Analytical Auditing Procedures Tanpa ada kondisi yang menyebabkan hal yang berlawanan,

keterhubungan antar informasi dapat diharapkan ada dan tetap berkesinambungan

Menggunakan Prosedur ini dapat ditemukan :- Kemungkinan kesalahan- Ketidak wajaran atau- Penyimpangan

Jika prosedur audit analitis menemukan hasil yang tidak diinginkan :- Internal auditor harus meneliti dan mengevaluasi sehingga hasil

dan keterhubungan tersebut dapat dijelaskan- Hasil dari keterhubungan yang tidak dapat dijelaskan mungkin

merupakan indikasi terdapatnya kondisi yang mengandung kesalahan, ketidak wajaran atau penyimpangan.

6.1.1.Kegunaan Prosedur Audit Analitis Mengidentifikasikan hal-hal yang diharapkan atau tidak

diharapkan Melalui pengujian konsistensi internal antar informasi Prosedur audit analitis digunakan untuk mendapatkan :1. Perbedaan yang tidak diharapkan2. Tidak adanya perbedaan yang diharapkan 3. Kemungkinan kesalahan 4. Kemungkinan ketidak-wajaran dan penyimpangan5. Transaksi atau kejadian yang tidak biasa atau tidak berulang.

6.1.2. Teknik Prosedur Audit Analitis Teknik yang biasa menggunakan dasar :1) Jumlah Uang2) Kuantitas Fisik 3) Rasio 4) Atau Persentasi

Analitis khusus dapat dilakukan dengan :1) Rasio2) Trend3) Pengujian Kewajaran4) Regresi 5) Perbandingan :

- Antar Periode- Dengan Anggaran- Dengan informasi ekonomi eksternal

Beberapa teknik yang lazim dalam prosedur audit analitis adalah :

1. Pembandingan informasi periode sekarang dengan periode sebelumnya

2. Perbandingan informasi periode sekarang dengan anggaran atau ramalan

3. Mempelajari keterhubungan informasi keuangan dengan non keuangan

4. Mempelajari keterhubungan antar elemen informasi 5. Membandingkan informasi suatu unit dengan informasi

unit lain 6. Membandingkan informasi dengan informasi perusahaan

lain dalam industri

6.2.Analisa Rasio :

6.2.1. Rasio KelancaranAktiva Lancar

Rasio Lancar = Pasiva Lancar Aktiva Lancar - Persediaan

Rasio Cepat = Pasiva Lancar

6.2.2. Rasio Aktivitas Penjualan

Rasio Perputaran Aktiva AAA = Saldo (Rata-rata) Aktiva AAA

UNIT III. MENGELOLA ASSET LANCAR

Asset lancar bersama-sama dengan kewajiban lancar mencerminkan pengelolaan operasi perusahaan Bersama-sama mereka mendapatkan sebutan modal kerja Modal kerja adalah pos-pos yang menampung dampak kegiatan operasi.

1. Perencanaan Laba

Perencanaan laba dibuat perusahaan dalam rangka untuk memperkirakan kebutuhan pendanaan di masa mendatang

Manajemen menggunakan media anggaran untuk menuangkan rencana ini dalam format kuantitatif

Karena muatannya, peran anggaran dapat diperluas menjadi alat perencanaan, alat memotivasi pegawai, alat pengendali kegiatan organisasi dan alat evaluasi kinerja

Demikian luasnya penggunaan anggaran, sehingga dikenal berbagai macam anggaran dengan berbagai tujuan pula

Untuk mengendalikan operasi perusahaan misalnya anggaran fisik, anggaran penjualan, anggaran biaya, anggaran laba dan anggaran kas

Dalam anggaran keuangan dikenal adalah pengangguran modal, proforma laba rugi, proforma neraca dan proforma arus kas

Proforma Laporan Keuangan

Tahun 2000 2001 2002 2003

Proforma Laba RugiPendapatan 0 0 71.131.200.000 91.454.400.000Harga Produksi dan Biaya Operasi 0 0 47.000.000.000 47.000.000.000

Biaya Penyusutan 0 0 11.632.000.000 11.632.000.000

Total Harga Pokok Prod.dan Biaya Ops. 0 0 58.632.000.000 58.632.000.000

Laba Operasi 0 0 12.499.200.000 32.822.400.000

Biaya Bunga 16% Setahun 0 0 12.320.000.000 14.291.200.000Pajak 30% 0 0 53.760.000 5.559.360.000

Laba Bersih 125.440.000 12.971.840.000

NeracaAktiva Lancar

Kas 0 3.180.000.000 3.889.040.000 9.398.480.000Piutang 0 0 23.710.400.000 30.484.800.000Persediaan 0 0 14.658.000.000 14.658.000.000

Total Aktiva Lancar 0 3.180.000.000 42.257.440.000 54.541.280.000

Aktiva TetapTotal Aktiva Tetap 0 116.320.000.000 116.320.000.000 116.320.000.000Akumulasi Penyusutan 0 0 -11.632.000.000 -23.264.000.000Nilai Buku Aktiva 0 116.320.000.000 104.688.000.000 93.056.000.000

Total Aktiva 119.500.000.000 146.954.440.000 147.597.224.000

Utang dan Modal Pinjaman 0 77.000.000.000 89.320.000.000 77.000.000.000Modal 0 42.500.000.000 57.500.000.000 57.500.000.000 Laba Ditahan 0 0 125.440.00 13.097.280.000

Total Utang dan Modal 0 119.500.000.000 146.945.440.000 147.597.280.000

Arus KasKas dan Operasi

Laba Bersih 0 0 125.440.000 12.971.540.000Penyusutan 0 0 11.632.000.000 11.632.000.000Perubahan Modal Kerja 0 0 -38.368.400.000 -6.774.400.000

Total Kas dari Operasi 0 0 -26.610.950.000 17.829.440.000

Kas dari Inventaris Tanah lokasi pabrik 0 -14.000.000.000 0 0Engineering dan supervisi 0 -15.000.000.000 0 0Mesin dan peralatan 0 -60.000.000.000 0 0Alat pengangkut 0 -5.000.000.000Budidaya Tanaman 0 -10.000.000.000 0 0Bunga dalam konstruksi 0 -12.320.000.000 0 0 Total kas dan Investasi 0 -116.320.000.000 0 0

Kas dan Pendanaan Setoran Modal 0 42.500.000.000 15.000.000.000 0Pengambilan Pinjaman 0 77.000.000.000 0 0pengakuan Bunga 0 0 12.320.000.000 14.291.200.000Pembayaran kembali Pinjaman 0 0 0 -26.611.200.000

Total kas dari Pendanaan 0 119.500.000.000 27.320.000.000 -12.320.000.000

Total Aliran Kas 0 3.180.000.000 790.040.000 5.509.440.000

2. Manajemen Kas Kas adalah media utama bagi perusahaan untuk mengelola

likuiditasnya Demikian pentingnya likuiditas, kas disebut sebagai darah

perusahaan Ketekoran kas sekecil apapun, kadang bisa membuat

perusahaan berhenti beroperasi Menyediakan kas yang cukup adalah prasyarat hak hidup

perusahaan Walaupun penting kas adalah asset perusahaan yang paling

tidak produktif Pedoman pengelolaan kas adalah tersedianya kas yang cukup,

tetapi tidak berlebihan.

2.1. Motif Memegang Kas

1. Sebagai media pertukaran2. Sebagai media berjaga-jaga 3. Sebagai media spekulasi

2.2. Mengelola Arus Kas 1. Menunda Pembayaran2. Mempercepat Penerimaan 3. Anggaran Kas

Anggaran Kas

BULAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI Penjualan 5.000.000 5.000.000 10.000.000 15.000.000 20.000.000 10.000.000Penagihan

Dlm Bln Penj 1.000.000 1.000.000 2.000.000 3.000.000 4.000.000 2.000.0001 Bln Sth Penj 0 3.500.000 3.500.000 7.000.000 10.500.000 14.000.0002 Bln Sth Penj 0 0 500.000 500.000 1.000.000 1.500.000

Total Penagihan 1.000.000 4.500.000 6.000.000 10.500.000 15.500.000 17.500.000

Pembelian 3.500.000 7.000.000 10.500.000 14.000.000 7.000.000 7.000.000

Pembayaran 0 3.500.000 7.000.000 10.500.000 14.000.000 7.000.000

Surplus (Defisit) Kas 1.000.000 1.000.000 (1.000.000) 0 1.500.000 10.000.000

3. Manajemen Surat Berharga Yang Mudah Dijual Pembahasan diberikan dalam pendanaan jangka pendek pada modul Manajemen Keuangan berikutnya

4. Manajemen Piutang Proporsi Penjualan Kredit Tingkat Penjualan Kebijakan Kredit

5. Manajemen Persediaan Keputusan terhadap besaran jumlah persediaan yang akan

dipelihara sangat tergantung pada hasil analisa imbal hasil dan risiko akibat stock out dan biaya pemeliharaan persediaan

Persediaan telah banyak membantu pekerjaan manajemen keuangan dalam suatu periode yang panjang, sebelum dipergunakannya tatanan operasi yang memungkinkan perusahaan beroperasi tanpa persediaan

Kemajuan teknologi dan penataan kembali hubungan pemasok dengan konsumen pada beberapa industri telah memungkinkan perusahaan melaksanakan metode operasi just in time

5.1. Jenis Persediaan

Persediaan barang untuk dijual Persediaan bahan baku dan bahan pembantu Persediaan barang dalam proses dan Persediaan barang jadi Persediaan peralatan dan suku cadang

5.2. Teknik Pengelolaan Persediaan 1. Kuantitas Pesanan Ekonomis (Economic Order Quantity)

Total Biaya Persediaan = Biaya Penyimpanan + Biaya PesananKuantitas Ekonomis adalah :

2 SOQ = , dimana :

C

S adalah total kebutuhan persediaan periode yang dihitung O adalah biaya penempatan order, danC adalah biaya penyimpanan per unit

2 X 12.500 X 3.600Q = = 300 unit,

1.0000

2. Model Pengendalian Persediaan dengan sistem ABC

a. Kelompok A meliputi barang-barang persediaan dengan nilai uang yang tinggi

b. Kelompok B meliputi barang-barang persediaan dengan nilai unag yang sedang

c. Kelompok C meliputi barang-barang persediaan dengan nilai uang yang rendah.

3. Sistem Just In Time a. Menekankan pada tarikan permintaan (demand pull)b. Target JIT adalah zero defectc. Fasilitas produksi disusun tanpa persediaan d. Elemen utama JIT adalah pengurangan terhadap adanya

bahan sisa, tenaga, ruang dan fasilitas menganggur.e. Pengurangan persediaan berarti tidak lagi dibutuhkan

model pengendalian persediaan yang rumitf. Kebanyakan bahan akan diterima oleh para pemakainya g. Keandalan pemasok merupakan persyaratan yang penting

dalam JIT.

UNIT IV. IMBAL HASIL DAN RISIKO Imbal hasil dan risiko adalah pertimbangan utama dalam

pengambilan keputusan keuangan Dalam pasar efisien, imbal hasil biasanya sebanding dengan

risikonya Semakin tinggi risiko investasi akan semakin besar pula

premium risiko yang diperhitungkan dalam analisanya Karena setiap orang mempunyai aversi terhadap risiko yang

berbeda-beda, maka apakah suatu investasi akan diambil atau tidak, tidak akan dapat disamakan untuk setiap orang.

Secara umum pasar memberikan pedoman mengenai imbangan imbal hasil dan risiko dan dicerminkan dari terbentuknya harga pasar asset.

1. Pengukuran Nilai berdasarkan Nilai Waktu Uang Bagaimana persepsi seseorang mengenai nilai relatif terhadap waktu ? Misalkan seseorang datang kepada kita untuk meminjam uang. Darianalisa penghasilan dan pengeluarannya, kita perhitungkan bahwa diaakan dapat mengembalikan kepada kita setiap tahun selama limatahun berturut-turut masing-masing Rp.1.000,- Sejumlah berapakahuang akan kita pinjamkan kepada dia ?

Analisa paling mudah adalah menempatkan aliran kas tersebut dalamsuatu garis waktu, sebagai berikut :

0 1 2 3 4 5

+ 1.000 +1.000 +1.000 +1.000 +1.000

Jika kita percaya bahwa tingkat bunga pasar adalah 10% setahun maka nilai sekarangdari uang yang akan kita terima adalah

0 1 2 3 4 51.000 1.000 1.000 1.000 1.000

+ + + + +(1+0,1)1 (1+0,1)2 (1+0,1)3 (1+0,1)4 (1+0,1)5

Atau sama dengan :

0 1 2 3 4 5 = 3,709.78

+909,09 +826,45 +751,31 +683,01 +620,92

Sehingga pertukaran yang mungkin terjadi adalah :

0 1 2 3 4 5

-3,70.78 +909,09 +826,45 +751,31 +683,01 +620,92

Kita akan memberi dia pinjaman sebesar Rp.3.790.78 danakan mendapatkan pengembalian selama lima tahunberturut turut, masing-masing Rp.1.000,-. Konsep inimenjelaskan nilai waktu uang, dimana : Uang hari ini lebihbaik dari pada uang besok.

Jika kemudian ditambahkan informasi yang lain,misalnya :a. Istri karyawan yang hendak meminjam uang tersebut akan

segera melahirkan anak bungsunya.b. Anak tertua karyawan tersebut segera akan bekerja.

Manajemen keuangan mempunyai metode untukmenganalisa hal tersebut yaitu :a. Dengan mengoreksi taksiran kas yang akan kita terima, ataub. Dengan nengubah nilai kepastian bahwa uang cicilan yang

Rp.1.000,- akan kita terima. (Konsep premium risiko)

Contoh Penerapan

Contoh keputusan yang dapat dilihatsebagai model penerapan premium risiko :1. Pembayaran langganan koran/majalah 3

bulan dimuka lebih murah daripada pembayaran bulanan

2. Diskon tunai3. Model-model pengelolaan float4. Pemberian kupon undian bagi pembayaran

awal.

2.1. Penyertaan Risiko Berdasarkan Kepastian Aliran Kas Jika kita memiliki uang lebih pada hari Rp.1.000,- kita mempunyaibeberapa pilihan akan kita kemanakan uang kita. Alternatif yangtersedia dan hasilnya setelah 1 tahun misalnya adalah sebagai berikut.a. Kita gunakan untuk berdagang dengan peluang hasil seperti berikut : a.1. Kemungkinan rugi sehingga uang kita tinggal Rp.800,- a.2. Kemungkinan untung sehingga uang kita menjadi rp.1.400,-

b. Kita masukkan sebagai deposito di Bank dengan hasil 11%. Sementara itu, peluang untuk untung kemungkinannya adalah 80%dan peluang untuk rugi adalah 20%.

800 0,4 320Dagang

1.400 0,6 840 1.600atau 16%

1.000 11%

Deposito 1.000 Premium Resiko 5%

Premium Risiko : Adalah tambahan hasil yang mungkin diperoleh karena

seseorang mau menanggung risiko tambahan. Premium risiko membuat arus kas yang tidak sama

kepastiannya menjadi seolah olah sama nilainya Secara sederhana contoh diatas menjelaskan konsep

manajemen keuangan bahwa : Uang yang pasti lebih baik daripada uang yang tidak pasti.

Kita kan sama indiferrent terhadap :a. Terjun di trading dengan hasil 16% dan b. Menaruh deposito dengan hasil 11%

Mengapa ?

Karena pertambahan kekayaan yang mungkin diperolehdari kedua keputusan tersebut persis sama.

Contoh Penerapan Contoh keputusan yang dapat dilihatsebagai model penerapan premium risiko : Bunga/jasa yang ditawarkan bank untuk giro lebih rendah dari

tabungan Bunga tabungan lebih rendah dari bunga deposito Bunga di bank asing lebih tinggi daripada bunga di bank

pemerintah Bunga di bank pemerintah lebih tinggi dari pada bunga di

bank umum swasta Bunga di bank umum swasta lebih tinggi daripada bunga di

BPR.

3. Bunga Sejumlah uang yang dibungakan selama serangkaian waktu pada suatuTingkat bunga yang bervariasi akan dihitung sebagai berikut :

15% 10% 20%

1.000 1.150 1.265 1.518

Nilai setelah masa pertama = 1.000 x 1.15 = 1.150

Nilai setelah masa kedua = 1.000 x 1.15 x 1.1 = 1.265

Nilai setelah masa ketiga = 1.000 x 1.15 x 1.1 x 1.2 = 1.158

4. Bagaimana pelepas uang memperhitungkan bunga Misalkan seseorang membutuhkan uang Rp.8.000,- Saat mendatangi sebuahbank, kepadanya disodorkan tiga pilihan pinjaman yang dari sisi bank aruskasnya terlihat sebagai berikut :

0 1

-8.0000 = +9.200

0 1 2

-8.000 = +0 +10.120

0 1 2 3

-8.000 = +0 +0 +12.144

Bagaimana mencari tahu tingkat bunga yang diperhitungkan bank ?

4.1. Implied n-period spot rate Implied n period spot rate menyatakan bunga yang diperhitungkan untuk suatu periodeyang awal dan akhirnya bisa kapan saja. Implied n period bisa diterapkan pada periodedengan hitungan hari, minggu, bulan, tahun dan seterusnya .

9.200r1 = - 1 = 1.15 1 = 0,15 = 15%

8.000

10.120r2 = - 1 = 1.265 1 = 0,265 = 26,5%

8.000

12.144r3 = - 1 = 1.518 1 = 0,518 = 51,8 %

8.000

4.2. Annualized spot rate Bunga dapat pula dinyatakan dalam nilai yang disetahunkan. Model bunga ini disebutsebagai Annualized Spot Rate atau sering disebut sebagai spot rate saja.

9.200 1/1

r1 = - 1 = 1.15 1 = 0,15 = 15% 8.000

10.120 1/2

r2 = - 1 = 1.247 1 = 0,1247 = 12,47% 8.000

12.144 1/3

r3 = - 1 = 1.493 1 = 0,1493 = 14,93 % 8.000

4.3. Forward Rate Bunga dapat pula dinyatakan secara individual untuk setiap satuan waktu dari suatu masa yangpanjang. Model bunga ini disebut sebagai Forward Rate. Dengan diketahuinya bunga pada suatuperiode bunga, maka dengan berpedoman pada nilai yang terjadi setelah suatu periode, forwardImplisit untuk suatu periode dapat dihitung.

9.200 1/1

r1 = - 1 = 1.15 1 = 0,15 = 15% 8.000

10.120 1/2

r2 = - 1 = 1.1 1 = 0,11 = 11% 8.000

12.144 1/3

r3 = - 1 = 1.2 1 = 0,20 = 20 % 8.000

UNIT V PENILAIAN Penilaian digunakan untuk menyebut usaha mencari nilai suatu

perusahaan Penilaian asset biasanya difokuskan pada penilaian saham dan obligasi Manager perusahaan merespon kebutuhan investor dan kreditor dengan

usaha pengelolaan perusahaan yang dapat memaksimalkan nilai. Biaya modal (cost of capital) adalah konsep terpadu yang harus diingat

dalam usaha penilaian perusahaan melalui penilaian sekuritasnya Oleh karena itu,terdapat setidaknya dua alasan mengapa penilaian asset

keuangan harus dipelajari, yaitu :1. Untuk memahami bagaimana usaha penilaian asset 2. Biaya modal bersumber pada imbal hasil yang diharapkan para investor

perusahaan.

1. Definisi Nilai

1. Nilai Buku2. Nilai Likuidasi3. Nilai Pasar4. Nilai Intrinsik

2. Proses Dasar Penilaian Proses pemberian nilai pada suatu asset dengan menghitung nilai sekarang :o Taksiran aliran kas dimasa mendatang o Menggunakan tingkat imbal hasil yang diharapkan investor

Tingkat imbal hasil yang diinginkan oleh investor o Tingkat imbal hasil bebas risiko o Disesuaikan dengan premium risiko yang mampu mengkompensasi risiko investasi

C1 C2 C3 CnV = 1 + 2 + 3 + ......... + n

1 + R 1 + R 1 + R 1 + R

3. Sensitivitas Bunga terhadap harga sebuah asset Misalkan kepada seorang investor ditawarkan tiga buah asset, masing masing asset A,Bdan C dengan pola aliran kas bersih sebagai berikut :

0 1 2Asset A

+160 +160

0 1 2 3Asset B

+160 +160 +1.160

0 1 2 3 4Asset C

+160 +160 +160 +1.160

Dengan harga berapakah investor ini bersedia membeli asset tersebut ?

Pada faktor Diskonto 16%

Jika kita percaya bahwa orang lain yang memelihara asset sejenis mendapatkan pengembalian hasil16% maka kita harus percaya bahwa investor mau membeli ketiga asset tersebut dengan hargaMaksimum Rp.1,000,- karena nilai sekarang kas bersih yang akan diterima dari ketigaasset tersebut adalah Rp.1.000,-.

0 1 2 3 4Asset A

160 160 160 160

+ 1 + 2 + 3 + 4

1 + 0.16 1 + 0,16 1 + 0,16 1 + 0,16

-1.000 = + 137.93 + 118.91 + 102.51 + 640.65

Asset B

0 1 2 3 4Asset B

160 160 160 + 1 + 2 + 3 1 + 0.16 1 + 0,16 1 + 0,16

-1.000 = + 137.93 + 118.91 + 743.16

0 1 2Asset C

160 160 + 1 2

1 + 0,16 1 + 0,16

-1.000 = + 137.93 + 862.07

Pada faktor Diskonto 17%

Jika kita percaya bahwa orang lain yang memelihara asset sejenis mendapatkanpengembalian hasil 17% maka kita harus percaya bahwa investor mau membeli ketigaasset tersebut dengan harga maksimum masing-masing :

0 1 2 3 4Asset A

160 160 160 160 + 1 + 2 + 3 + 4 1 + 0.17 1 + 0,17 1 + 0,17 1 + 0,17

-972.55 = + 136.75 + 116.88 + 99.89 + 619.03

0 1 2 3 4 Asset B

160 160 1. 160 + 1 + 2 + 3 1 + 0.17 1 + 0,17 1 + 0,17

-980.90 = + 136.75 + 116.88 + 724.27

0 1 2Asset C

160 160 + 1 + 2 1 + 0.17 1 + 0,17

-984.15 = + 136.75 + 847.40

Pada faktor Diskonto 15% Jika kita percaya bahwa orang lain yang memelihara asset sejenis mendapatkanpengembalian hasil 15% maka kita harus percaya bahwa investor mau membeli ketigaasset tersebut dengan harga maksimum masing-masing :

0 1 2 3 4 Asset A

160 160 160 160 + 1 + 2 + 3 + 4 1 + 0,15 1 + 0,15 1 + 0,15 1 + 0,15

-1.028.54 = + 139.13 + 120.98 + 105.20 + 663.23

0 1 2 3 4 Asset B

160 160 1. 160 + 1 + 2 + 3 1 + 0.15 1 + 0,15 1 + 0,15

-1.028.54 = + 139.13 + 120.98 + 762.72

0 1 2Asset C

160 - 1.160 + 1 + 2 1 + 0.17 1 + 0,17

-1.028.54 = + 139.13 + 877.13

Sensitivitas Harga Asset Terhadap Tingkat Bunga Hasil lengkap dari perbandingan terhadap perubahan harga asset relatifterhadap perubahan tingkat bunga adalah :

Pada 17% Pada 15%Pada 16%

Nominal 0% Nominal 0%

Asset A 1.000 972.55 -2,74 1.028.54 +2,85

Asset B 1.000 980.90 -1,91 1.022.83 +2,28

Asset C 1.000 984.15 -1,59 1.016.26 +1,63

Semakin panjang umur asset, semakin sensitif asset tersebut terhadapperubahan tingkat bunga.

Sensitivitas Harga Asset Terhadap Tingkat Bunga Berikut ini disajikan suatu gambaran jika asset dengan hasil tunggal dihadapkan pada perubahantingkat bunga. Misalkan terhadap suatu zeros dengan nominal Rp.1.000,- dengan jatuh waktu yangBerbeda beda. A berumur 3 tahun, B berumur 2 tahun dan C berumur 1 tahun, maka :

Pada 17% Pada 15%Pada 16%

Nominal 0% Nominal 0%

Asset A 640.66 624.34 -2,55 657.52 +2,63

Asset B 743.16 730.51 -1,70 756.14 +1,75

Asset C 862.07 854.70 -0,84 869.56 +0,69

Semakin panjang umur asset, semakin sensitif asset tersebut terhadap tingkat bunga

Sensitivitas Harga Asset Terhadap Tingkat Bunga

Beberapa hal mengenai nilai asset terhadap tingkat bunga :1. Harapan hasil suatu asset hanya dapat diperbandingkan jika mereka

mempunyai tingkat risiko yang setara 2. Terhadap gerakan tingkat bunga, harga asset akan naik atau turun

untuk mempertahankan hasil 3. Semakin panjang umurnya, asset akan semakin sensitif terhadap

tingkat bunga4. Semakin pembayaran tertumpuk kebelakang akan semakin sensitif

asset tersebut terhadap perubahan tingkat bunga.

Mengapa ?

Umur efektif yang berbeda menyebabkan sensitivitas mereka terhadaptingkat bunga menjadi berbeda.

UNIT IV. PENGANGGARAN MODAL

Penganggaran modal memerlukan kehati-hatianDampak keputusan ini mencakup jangka waktu yang

panjangJumlah uang yang terkait dengan keputusan ini

biasanya meliputi jumlah yang mahal Pada beberapa jenis asset, likuiditasnya sangat

kurang, sehingga kesalahan dalam keputusan penganggaran modal sama sekali tidak dapat dikoreksi.

1. Mengidentifikasi Dampak Keuangan Operasi 1. Gunakan angka aliran kas dan bukan laba akuntansi2. Pertimbangkan hanya pertambahan kas yang sebenarnya

terjadi (incremental)3. Perhatian perubahan kas yang barangkali mengurangi aliran

kas proyek yang sudah ada4. Perhitungkan dampak sinergis yang mungkin ada5. Setiap proyek membutuhkan modal kerja6. Setiap proyek menambah modal kerja 7. Pengeluaran untuk keputusan yang lampau adalah sunk-

cost8. Perhitungkan kemungkinan terdapatnya kesempatan yang

hilang (oportunity cost)9. Perhitungkan apakah biaya-biaya overhead adalah biaya

incremental

2. Kriteria Penilaian Manajemen Keuangan

a. Non discounted cash flow 1. Payback Period2. Accounting Rate Of Return

b. Discounted Cash Flow :1. Net Present Value2. Profitability Index3. Internal Rate Of Return

Misalkan terdapat sebuah proyek, sebut proyek A dengan nilaiinvestasi dan aliran kas masuk bersih setelah pajak seperti berikut

0 1 2 3 4Proyek A

-40.000 +18.000 +15.000 +12.000 +8.000

2.1.Payback Period

Payback Period adalah kriteria pengukuran non discounted. PaybackPeriod mengukur seberapa cepat suatu investasi dapat kembali.Semakin cepat investasi kembali,semakin menarik dari sisi penilaianpayback period

0 1 2 3 4Proyek A

-40.000 +18.000 +15.000 +12.000 +8.000

Kas Kumulatif -40.000 -22.000 -7.000 +4.000 +12.000

Payback Period = 2 + 7/13 tahun = 2 tahun 7 bulan

2.2. Accounting Rate Of Return Accounting Rate Of Return termasuk kriteria penilaian non-discounted.Accounting Rate Of Return mengukur model laba akuntansi.

0 1 2 3 4Proyek A

-40.000 +18.000 +15.000 +12.000 +8.000

Kas Kumulatif +18.000 + 33.000 +45.000 +53.000

53.000 40.000Accounting Rate Of Return =

40.000 = 32,50%

2.3. Net Present ValueNet Present Value menyajikan pertambahan kekayaan yang diperoleh dengan diambilnya suatu keputusan. Konsep inidianggap konsep yang paling baik untuk dipakai dalam analisis keputusan manajemen keuangan. Misal untuk proyek Aini dianggap tingkat risikonya 15% maka :

0 1 2 3 4Proyek A

-40.000 +18.000 +15.000 +12.000 +8.000

Discounted Cash - 40.000 + 18.000 +15.000 160 1.160 + + + 1+ 0,15 1 1+ 0,15 2 1+ 0,15 3 1+ 0,15 4

Disconted Cash -40.000 +15.652 +11.342 +7.890 +4.574

Net Present Value = - 40.000 + 15.652 + 11.342 + 7.890 + 4.574

= - 542

Net Present Value (NPV) negatif adalah indikasi penurunan nilai kekayaan akibat diambilnya suatu keputusan. Semakin positif NPV proyek semakin disukai.

2.4. Internal Rate Of Return Internal Rate Of Return (IRR) mengukur discount factor yang menyertakan cash inflowsdengan cash outflows. Oleh karena itu, perhitungan IRR merupakan perhitungan yangrumit yang hanya dapat dilakukan dengan :1. Manual dengan metode coba-coba yang berakhir dengan interpolasi diantara dua hasil2. Dengan program komputer3. Dengan kalkulator berprogram atau kalkulator financial

Dengan cara 1 IRR proyek A dapat dihitung sebagai :-40.000 +18.000 +15.000 +12.000 +8.000

NPV pada 15% -40.000 +15.652 +11.342 +7.890 +4.574 = -542

Dapat diyakini bahwa discount factor 15% kebesaran, sehingga IRR proyek A harus lebihkecil dari 15%.

NPV pada 14% -40.000 +15.652 +11.342 +7.890 +4.574 = -167

IRR Proyek A adalah (14+0,XX)% atau (15-YY)%Jarak perubahan nilai kekayaan antara 14 dengan 15%adalah = +167 (-542) = 709

IRR Proyek A = 14% + (167/709) X 1 )%= 14% + 0,23%= 14,23%

Atau IRR Proyek A = 15% + (542/709 X 1)%

= 15% + 0,77% = 15,23%

BAB IMANAJEMEN

PENDANAAN PENDIDIKAN

Dasar : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah RI No 48 Tahun 2008; Tentang Pendanaan Pendidikan Pengelolaan dan Pendanaan :a. Pemerintah adalah Pemerintah Pusatb. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupatenc. Dana Pendidikan adalah sumber daya keuangan yang disediakan untuk

menyelenggarakan dan mengelola pendidikan.d. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumberdaya keuangan yang

diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.e. Pemangku kepentingan pendidikan adalah orang, kelompok orang, atau

organisasi yang memiliki kepentingan dan/ atau kepedulian terhadap pendidikan.

f. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintah di bidang pendidikan.

Penanggung Jawab Pendanaan

1.Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama

2.Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a.Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

b.Peserta didik, orang tua atau wali peserta didik

c.Pihak lain selain yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang mempunyai perhatian

dan peranan dalam bidang pendidikan.

JENIS BIAYA PENDIDIKAN

1) Biaya Pendidikan meliputi :

a.Biaya satuan pendidikan

b.Biaya Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan

c.Biaya pribadi peserta didik

2) Biaya satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas : a. Biaya Investasi yang terdiri atas :1.Biaya Investasi lahan pendidikan2.Biaya investasi selain lahan pendidikan

b. Biaya operasi yang terdiri atas :1. Biaya personalia2. Biaya nonpersonalia

c. Bantuan biaya pendidikand. Beasiswa

3. Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan meliputi :a. Biaya investasi, yang terdiri atas :1. Biaya investasi lahan pendidikan2. Biaya investasi selain lahan pendidikan3. b. Biaya operasi yang terdiri atas :1. Biaya personalia2. Biaya non personalia4. Biaya personalia meliputi :

a. Biaya personalia satuan pendidikan, yang terdiri atas :1. Gaji pokok bagi pegawai pada satuan 2. Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai pada satuan pendidikan

3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan

4. Tunjangan Fungsional bagi pejabat fungsional di luar guru dan dosen

5. Tunjungan fungsional atau subsidi tunjangan fungsional bagi guru dan dosen.

6. Tunjangan Profesi bagi guru dan dosen

7. Tunjangan khusus bagi guru dan dosen

8. Maslahat tambahan bagi guru dan dosen

9. Tunjangan kehormatan bagi dosen yang memiliki jabatan professor atau guru besar

b. Biaya personalia penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, yang terdiri

atas :

1. Gaji Pokok

2. Tunjangan yang melekat pada gaji

3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural

4. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional

1) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah, baik lahan

maupun selain lahan yang menghasilkan asset fisik dibiayai melalui belanja modal

dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Investasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau pemerintah daerah untuk

meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain

yang tidak menghasilkan asset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja

barang sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Pengeluaran operasi personalia yang mlenjadi tanggung jawab Pemerintah atau

pemerintah daerah dibiayai melalui belanja pegawai atau bantuan sosial sesuai

peraturan perundang-undangan.

4) Pengeluaran operasi nonpendidikan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah atau

pemerintah daerah dibiayai melalui belanja barang atau bantuan sosial sesuai

peraturan perundangan-undangan.

PENDANAAN OLEH PEMERINTAH

1) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat mendanai investasi dan/atau biaya operasi satuan pendidikan dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.

2) Pemerintah dapat memberikan hibah kepada daerah atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

3) Pemerintah atau pemerintah daerah dapat memberikan hibah kepada masyarakat atau sebaliknya, untuk kepentingan pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan.

ALOKASI DANA PEMERINTAH

Biaya pendidikan yang merupakan tanggung jawab Pemerintah

dialokasikan dalam anggaran Pemerintah, dan yang merupakan

tanggung jawab pemerintah daerah dialokasikan dalam anggaran

pemerintah daerah sesuai dengan sistem penganggaran dalam

peraturan perundang-undangan.

BAB IIBIAYA INVESTASI

LAHAN PENDIDIKAN1) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana

program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

2) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran daerah.

3) Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam Pemerintah.

4. Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

5. Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah atas inisiatif pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

6. Pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan tinggi yang diselengarakan oleh Pemerintah atas usulan pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

7. Tanggung jawab pendanaan dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

BANTUAN PENDANAAN BIAYA INVESTASI

1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.

2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a. pemerintahb. pemerintah daerahc. masyarakatd. bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/ataue. sumber lain yang sah2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

BIAYA INVESTASI SELAIN LAHAN PENDIDIKAN1) Pendidikan biaya investasi selain lahan untuk satuan

pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran Pemerintah.

2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

3) Tanggung jawab pendanaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

1) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh Pemerintah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat.

2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan masyarakat.

1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah.

2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

1) Pendanaan tambahan di atas hanya biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah menjadi bertarap internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a. Pemerintahb. Pemerintah daerahc. Masyarakatd. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/ataue. Sumber lain yang sah

2) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

3) Pemerintah4) Pemerintah daerah5) Masyarakat6) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau7) Sumber lain yang sah

3) Anggaran biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi taraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksana dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA INVESTASI KANTOR

1) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan atau/ pengelolaan pendidikan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

2) Pendanaan biaya investasi lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

BIAYA PERSONALIA1) Tanggung jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia

pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi :a. Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal,

yang terdiri atas :1) Gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat.2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat.

3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri sipil pusat.4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil pusat di luar

guru dan dosen.5) Tunjangan fungsional bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat.6) Tunjangan profesi bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat.7) Tunjangan profesi bagi guru pegawai negeri sipil daerah.8) Tunjangan khusus bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat yang

ditugaskan di daerah khusus oleh pemerintah.9) Tunjangan khusus bagi guru pegawai negeri sipil daerah yang ditugaskan di

daerah khusus oleh pemerintah.10) Maslahat tambahan bagi guru dan dosen pegawai negeri sipil pusat.11) Tunjangan kehormatan bagi dosen pegawai negeri sipil pusat yang meliliki

jabatan professor atau guru besar.

b. Biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal nonformal, oleh pemerintah, yang terdiri atas :

1) Gaji pokok bagi pegawai negeri sipil pusat2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil pusat.3) Tunjangan struktural bagi pejabat struktural bagi pegawai negeri sipil

pusat di luar guru dan dosen.4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil

pusat di luar guru dan dosen. 5) Pendanaan biaya personalia dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

BIAYA PERSONALIA

1) Tanggung Jawab Pemerintah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi :

a. Subsidi tunjangan fungsional bagi dosen tetap yang ditugaskan oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

b. Subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap madrasah dan pendidikan keagamaan formal yang ditugaskan oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

c. Tunjangan profesi bagi guru yang ditugaskan oleh pemerintah atau dosen yang ditugaskan oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

d. Tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan didaerah khusus oleh pemerintah.

e. Tunjangan khusus bagi guru atau dosen yang ditugaskan didaerah khusus oleh penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang memperoleh persetujuan dari pemerintah.

f. Tunjangan kehormatan bagi dosen tetap yang memiliki jabatan professor guru besar yang ditugaskan oleh pemerintah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

g. Honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah.h. Honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan

nonformal lainnya yang diselenggarakan oleh pemerintah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah.

2) Pendanaan biaya personalia dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

BIAYA PERSONALIA PEGAWAI NEGERI SIPIL1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia pegawai negeri

sipil di sektor pendidikan meliputi :a) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, terdiri atas :1. Gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah.2. Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah.3. Tunjangan struktural bagi pejabat struktural pada satuan pendidikan bagi pegawai negeri

sipil daerah.4. Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional pegawai negeri sipil daerah di luar guru.5. Tunjangan fungsional bagi guru pegawai negeri sipil daerah6. Konsekuensi anggaran dari maslahat tambahan bagi guru pegawai negeri sipil daerah.

b. Biaya personalia penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, baik formal maupun nonformal, oleh pemerintah daerah terdiri atas :

1) Gaji pokok bagi pegawai negeri sipil daerah.2) Tunjangan yang melekat pada gaji bagi pegawai negeri sipil daerah.3) Tunjangan struktural bagi pejabat structural bagi pegawai negeri sipil daerah di

luar guru dan dosen.4) Tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional bagi pegawai negeri sipil daerah

di luar guru dan dosen.2) Pendanaan biaya personalia dialokasikan dalam anggaran pemerintah

daerah.

TANGGUNG JAWAB BIAYA PERSONALIA

1) Tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pendanaan biaya personalia bukan pegawai negeri sipil di sektor pendidikan meliputi :

a. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah daerah atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

b. honorarium bagi guru honor yang ditugaskan oleh pemerintah daerah.c. Honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan

pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif pemerintah daerah.

2) pendanaan biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

PENDANAAN TAMBAHAN

1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a. Pemerintahb. Pemerintah daerahc. Masyarakatd. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/ataue. Sumber lain yang sah

2) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

3) Pemerintah4) Pemerintah daerah5) Masyarakat6) Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/atau7) Sumber lain yang sah3) Anggaran biaya personalia satuan pendidikan dasar dan menengah yang

dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA NON PERSONALIA

1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

3) Tanggung jawab pendanaan biaya nonpersonalia oleh pemerintah dan pemerintah daerah, dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

BIAYA PERSONALIA SATUAN PENDIDIKAN

NON PROGRAM VARIABEL1) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan

pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat.

2) Pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

PIHAK PENYANDANG DANA

1) Pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.

2) Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.

3) Pemerintah dan pemerintah daerah dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan oleh masyarakat.

PENDANAAN TAMBAHAN1) Pendanaan tambahan di atas biaya non personalia yang diperlukan untuk

pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselengggarakan pemerintah menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :a. Pemerintahb. Pemerintah daerahc. Masyarakatd. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/ataue. Sumber lain yang sah2) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan

untuk pemenuhan rencana pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah sesuai kewenangannya menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari:

a. Pemerintahb. Pemerintah daerahc. Masyarakatd. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/ataue. Sumber lain yang sah3) Anggaran biaya nonpersonalia satuan pendidikan dasar

dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA PERSONALIA1) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau

pengelolaan pendidikan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

2) Pendanaan biaya personalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

BIAYA NONPERSONALIA1) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau

pengelolaan pendidikan oleh pemerintah menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

2) Pendanaan biaya nonpersonalia kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh pemerintah daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA

1) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.

2) Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

PENJELASAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA1) Beasiswa mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung

peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah diatur dengan peraturan menteri atau peraturan menteri agama sesuai kewenangan masing-masing.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya diatur dengan peraturan kepala daerah.

BIAYA NONPERSONALIA

1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.

3) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENDANAAN PENDIDIKAN DI LUAR NEGERITanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang dikelola oleh

pemerintah di luar negeri diatur dengan peraturan menteri.

BAB IIITANGGUNG JAWAB PENDANAAN

PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARASATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

BIAYA INVESTASI SATUAN PENDIDIKAN

BIAYA INVESTASI LAHAN PENDIDIKAN1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara atau satuan

pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

PENDANAAN TAMBAHAN1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan pendidikan

yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.b. orang tua atau wali peserta didikc. Masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didikd. Pemerintahe. Pemerintah daerahf. Pihak asing yang tidak mengikat dan/ataug. Sumber lain yang sah.2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan agama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.

4) Investasi lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbsis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA INVESTASI SELAIN LAHAN PENDIDIKAN1) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

2) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan penyelenggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, ayng diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

3) Tanggung jawab pendanaan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

4) Pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan pendidikan bukan penyelengggara program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dan masyarakat.

5) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya investasi selain lahan untuk satuan dan/atau program pendidikan formal dan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.

PENDANAAN TAMBAHAN

1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pengembangan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

b. Orang tua atau wali peserta didikc. Masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didikd. pemerintahe. pemerintah daerahf. pihak asing yang tidak mengikat dan/ ataug. sumber lain yang sah.

2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan menteri dan peraturan menteri agama sesuai kewenangan masing-masing.

3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimasuk pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.

4) Investasi selain lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA INVESTASIPENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

BIAYA INVESTASI LAHAN PENDIDIKANPendanaan investasi untuk lahan kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BIAYA INVESTASI SELAIN LAHAN PENDIDIKANPendanaan biaya investasi selain lahan untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BIAYA PERSONALIA1) Biaya personalia satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal,

yang diselengarakan oleh masyarakat yang menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan sekurang-kurangnya mencakup :

a. Gaji pokokb. Tunjangan yang melekat pada gajic. Tunjangan fungsional bagi guru dan dosend. Maslahat tambahan bagi guru dan dosen

2) Biaya personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam perjanjian kerja antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dengan masing-masing pendidik/tenaga kependidikan, atau kesepakatan kerja bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan dengan keseluruhan pendidik/tenaga kependidikan.

3) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya personalia pada satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselengarakan masyarakat.

PENDANAAN TAMBAHAN

1) Pendanaan tambahan di atas biaya personalia yang diperlukan untuk mengembangkan satuan atau program pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari :

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.b. Orang tua atau wali peserta didikc. Masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didikd. Pemerintahe. Pemerintah daerahf. Pihak asing yang tidak mengikat dan/ataug. Sumber lain yang sah2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf d diatur dengan peraturan menteri dan peraturan menteri agama sesuai kewenangan masing-masing.

3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diatur dengan peraturan kepala daerah.

4) Biaya personalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA NONPERSONALIA1) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar madrasah

pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah.

2) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan dasar sekolah pelaksana program wajib belajar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab pemerintah daerah sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam anggaran pemerintah daerah.

3) Tanggung jawab pendanaan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

4) Pendanaan biaya nonpersonalia untuk satuan pendidikan bukan pelaksana program wajib belajar, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat, menjadi tanggung jawab bersama antara penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dan peserta didik atau orang tua/walinya.

5) Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak asing dapat membantu pendanaan biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.

6) biaya nonpersonalia penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat bersumber dari :

a. Pemerintahb. Pemerintah daerahc. Pemangku kepentingan satuan pendiidkan di luar peserta didik atau orang

tua/walinya.d. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/ataue. Sumber lainnya yang sah.

PENDANAAN TAMBAHAN1) Pendanaan tambahan di atas biaya nonpersonalia yang diperlukan untuk

pengembangan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal, dapat bersumber dari :

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakatb. Pemerintahc. Pemerintah daerahd. Peserta didik atau orang tua/walinyae. Pemangku kepentingan di luar peserta didik atau orang tua/walinyaf. Bantuan pihak asing yang tidak mengikat dan/ataug. Sumber lainnya yang sah.

2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan peraturan menteri dan peraturan menteri agama sesuai kewenangan masing-masing.

3) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dengan peraturan kepala daerah sesuai kewenangannya.

4) Biaya nonpersonalia satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan dikembangkan untuk bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan satuan pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis satuan pendidikan.

BIAYA OPERASIPENYELENGGARAAN PENGELOLAAN PENDIDIKAN

BIAYA PERSONALIAPendanaan biaya personalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau

pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BIAYA NONPERSONALIAPendanaan biaya nonpersonalia untuk kantor penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan oleh penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN DAN BEASISWA1)Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.2)Penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.3)Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari :

a. Penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik atau orang tua atau walinya yang tidak mampu membiayai pendidikannya.

b. Penyelenggaraan atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi.

c. Pendanaan bantuan biaya pendidikan dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat bersumber dari :

PENJELASAN BANTUAN PENDIDIKAN DAN BEASISWA1) Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 mencakup sebagian

atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diatur dengan peraturan menteri atau peraturan menteri agama sesuai kewenangan masing-masing.

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian beasiswa oleh pemerintah daerah sesuai kewenangannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 diatur dengan peraturan kepala daerah.

BIAYA NONPERSONALIA

1) Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya, wajib menerima bantuan biaya nonpersonalia dari pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

2) Dalam hal terdapat penolakan terhadap bantuan biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), satuan pendidikan dilarang memungut biaya tersebut dari peserta didik, orang tua atau wali peserta didik.

3) Satuan pendidikan yang memungut biaya nonpersonalia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

PENDANAAN PENDIDIKAN DI LUAR NEGERITanggung jawab pendanaan satuan pendidikan yang dikelola oleh

pemerintah di luar negeri diatur dengan peraturan menteri.

BAB IIITANGGUNG JAWAB PENDANAAN

PENDIDIKAN OLEH PENYELENGGARASATUAN PENDIDIKAN YANG DIDIRIKAN MASYARAKAT

BIAYA INVESTASI SATUAN PENDIDIKAN

BIAYA INVESTASI LAHAN PENDIDIKAN1) Lahan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh penyelenggara

atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat harus memenuhi Standar Nasional Pendidikan.

2) Pendanaan biaya investasi untuk lahan satuan pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang bersangkutan.

3) Tanggung jawab penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat adalah sampai dengan terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan.

4) Pemerintah, pemerintah daerah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pendanaan investasi untuk lahan satuan dan/atau program pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang diselenggarakan masyarakat.

PENDANAAN TAMBAHAN1) Pendanaan tambahan di atas biaya investasi lahan satuan pendidikan

yang diperlukan untuk mengembangkan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari :

a. penyelenggara atau satuan pendidikan yang didirikan masyarakat.b. orang tua atau wali peserta didikc. Masyarakat di luar orang tua atau wali peserta didikd. Pemerintahe. Pemerintah daerahf. Pihak asing yang tidak mengikat dan/ataug. Sumber lain yang sah.

2) Syarat pemberian bantuan pendanaan oleh pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri dan Peraturan agama sesuai dengan kewenangan masing-masing.

3) Syarat pemberian