manajemen kota berkelanjutan di indonesia:...

MANAJEMEN KOTA BERKELANJUTAN DI INDONESIA: INDIKATOR DALAM

UPAYA MENGEMBANGKAN KEBIJAKAN KOTA BERKELANJUTAN

OLEH PEMERINTAH KOTA DI INDONESIA

(studi kasus pada Kota Depok, Bogor, dan Bandung)

Oleh:

Teguh Kurniawan

DISKUSI DWI BULANAN

DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS INDONESIA

DEPOK, 14 AGUSTUS 2003

EXECUTIVE SUMMARY

The achievement of sustainable city conditions will require the roles of city’s

government in developing and implementing proper and appropriate policies needed. In order

to attain those proper and appropriate policies, the city’s government should possess guidance

within the frame of their internal management.

This research tried to know the possibilities of the municipalities’ government in

Indonesia in doing sustainable development in the future and proposed several indicators for

the internal management of the municipalities if they want to develop and implement their

policies in a more sustainable way, specifically in handling and managing the urban

environmental problems. This research focused only on three areas of problems which could

be considered as important problems: solid and hazardous waste, urban air pollution, and

wastewater disposal. Three municipalities: Municipalities of Depok, Bogor, and Bandung

have been selected as a case study in this research.

There are three questions that need to be answer by this research. First question is

related to the current condition of the selected municipalities’ governments in handling and

managing selected urban environmental problems. Second question is to know the extent of

selected municipalities’ governments in doing their plans in order to handle and manage

selected urban environmental problems whether those problems are taking into consideration

in their planning documents or other policy tools. Third question is related to the actions that

could be propose to the municipalities’ if they want to improve their urban environmental

management to become more sustainable and kind of indicators in term of their internal

management that could be proposed in order to ensure that they are handling urban

environmental problems in a more sustainable way in the future.

To answer the research questions, qualitative methods and conceptual frameworks

about environmental governance for urban environmental problems are use in this research.

By using the qualitative methods, the researcher tried to gather all details of necessary

information about the status of selected municipalities in managing the selected urban

environmental problems through both indirect and direct methods of data collection. Indirect

method used by gathering information from secondary data sources. Direct method used by

selecting some key informants and asking them questions through open-ended and semi

structured interviews.

The results shows that current management conditions of selected urban

environmental problems in the selected municipalities are still done in an improper way. The

municipalities has lack of proper and appropriate methods; financial; human resources;

infrastructures and equipments; proper and appropriate policies; and participation from the

communities. The selected urban environmental problems are not much prioritizing in the

planning documents and NKLD documents.

This research has proposed several indicators for internal management of the

municipalities in order to ensure that they are handling solid and hazardous wastes, urban air

pollution, and wastewater disposal problems in a more sustainable way in the future. These

indicators are develop by referring to the proper methods according to the theoretical

frameworks, the problems that will be face if the selected municipalities want to implement

the methods and their current conditions in managing those selected urban environmental

problems.

Key Words: Sustainable City Management; Urban Environmental Problems: solid and

hazardous waste, urban air pollution, waste water disposal.

RINGKASAN

Pencapaian kota berkelanjutan akan membutuhkan peranan Pemerintah Kota dalam

mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang tepat dan layak. Dalam upaya

mencapai kebijakan yang tepat dan layak tersebut, Pemerintah Kota harus memiliki arahan

dalam kerangka manajemen internal mereka.

Penelitian ini berusaha untuk mengetahui kemungkinan bagi Pemerintah Kota di

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di masa depan dan mengusulkan

beberapa indikator untuk manajemen internal Pemerintah Kota jika mereka ingin

mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan yang lebih berkelanjutan, khususnya

dalam mengelola permasalahan lingkungan kota. Fokus utama dari penelitian ini adalah

permasalahan-permasalahan lingkungan kota yang dianggap paling penting yaitu

permasalahan sampah domestik dan berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air

limbah. Tiga buah kota: Depok, Bogor, dan Bandung dipilih sebagai studi kasus dalam

penelitian ini.

Terdapat tiga buah pertanyaan penelitian yang harus dijawab dalam penelitian ini.

Pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi saat ini dari

Pemerintah Kota terpilih (Depok, Bogor, dan Bandung) dalam menangani dan mengelola

permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan

pembuangan air limbah. Pertanyaan kedua adalah untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah

Kota terpilih (Depok, Bogor, dan Bandung) telah melakukan perencanaannya dalam upaya

menangani dan mengelola permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi

udara perkotaan, dan pembuangan air limbah, serta apakah permasalahan-permasalahan

tersebut telah dipertimbangkan dalam “Program Pembangunan Lima Tahun Daerah”

(Properda), “Rencana Strategis” (Renstra), dan dokumen-dokumen perencanaan mereka

lainnya. Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan yang berkaitan dengan tindakan yang dapat

diusulkan kepada Pemerintah Kota terpilih jika mereka ingin meningkatkan manajemen

lingkungan kota mereka menjadi lebih berkelanjutan serta jenis indikator apa berkaitan

dengan manajemen internal mereka yang dapat diusulkan dalam upaya menjamin bahwa

mereka akan mengelola permasalahan lingkungan kota secara berkelanjutan di masa depan.

Untuk menjawab ketiga pertanyaan penelitian tersebut, penelitian ini menggunakan

metode kualitatif dan kerangka kerja konseptual mengenai kepemerintahan lingkungan dalam

menangani permasalahan lingkungan kota. Dengan menggunakan metode kualitatif, peneliti

berusaha untuk mendapatkan sejumlah informasi penting yang dibutuhkan mengenai status

dari Kota-Kota terpilih dalam mengelola permasalahan sampah domestik dan sampah

berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah melalui pengumpulan data

secara langsung maupun tidak langsung. Pengumpulan data secara tidak langsung dilakukan

melalui pengumpulan sumber data sekunder. Pengumpulan data secara langsung dilakukan

dengan memilih sejumlah nara sumber dan menanyakan kepada mereka beberapa pertanyaan

melalui wawancara yang semi struktur dan terbuka.

Hasil penelitian menunjukan bahwa kondisi saat ini dari Pemerintah Kota terpilih dalam

mengelola permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan

pembuangan air limbah masih dilakukan secara tidak layak. Pemerintah Kota terpilih memiliki

keterbatasan metode pengelolaan yang tepat dan layak; keterbatasan keuangan; keterbatasan

sumberdaya manusia; keterbatasan infrastruktur dan perlengkapan; keterbatasan kebijakan yang

tepat dan layak; serta keterbatasan partisipasi dari masyarakat dalam penanganan dan

pengelolaan masalah-masalah tersebut. Permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya,

polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah juga tidak terlalu diprioritaskan dalam

dokumen-dokumen perencanaan kota dan dokumen Neraca Kualitas Lingkungan Hidup

Daerah.

Penelitian ini mengusulkan beberapa indikator berkaitan dengan manajemen internal

dari Pemerintah Kota yang dapat digunakan dalam upaya untuk menjamin bahwa Pemerintah

Kota akan menangani permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara

perkotaan, dan pembuangan air limbah secara lebih berkelanjutan di masa depan. Indikator-

indikator tersebut dikembangkan dengan mengacu kepada metode yang tepat dalam mengelola

permasalahan-permasalahan lingkungan perkotaan tersebut berdasarkan kerangka teoritis yang

ada, permasalahan-permasalahan yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kota jika mereka ingin

mengimplementasikan metode itu, serta kondisi saat ini dari Pemerintah Kota dalam mengelola

permasalahan-permasalahan lingkungan kota tersebut.

Kata Kunci: Manajemen Kota Berkelanjutan; Permasalahan Lingkungan Kota: sampah

domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, pembuangan air limbah.

1

PENDAHULUAN

Ide mengenai kota berkelanjutan muncul sebagai tanggapan terhadap proses urbanisasi

yang terjadi di dunia. Kita telah menjadi saksi terjadinya skenario dimana lebih banyak

penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan dibandingan dengan penduduk yang tinggal

diwilayah perdesaan. Pada tahun 1800, hanya 50 juta penduduk yang tinggal di kota-kota

diseluruh dunia. Sementara tahun 1975, terdapat 1,5 milyar penduduk, dan pada tahun 2000,

terdapat lebih dari 3 milyar penduduk – jumlah ini lebih dari jumlah seluruh populasi penduduk

dunia di tahun 1960 (UNEP, 2002).

Konsep “kota berkelanjutan” menurut Urban 21 (2000) adalah bagaimana

meningkatkan kualitas kehidupan di sebuah kota, termasuk didalamnya kualitas ekologi,

budaya, politik, institusi, serta komponen sosial dan ekonomi tanpa meninggalkan beban

kepada generasi yang akan datang. Suatu beban yang dihasilkan dari berkurangnya sumber

daya alam dan banyaknya hutang lokal.

Dalam upaya pengembangan dan penerapan kota berkelanjutan, peranan dari

pemerintah kota adalah sangat fundamental. Sebagai suatu sistem yang mengatur dirinya

sendiri, sebuah kota terdiri atas suatu sistem kontrol (pemerintahan kota) dan suatu obyek

homeostatis (masyarakat atau penduduk). Pemerintah kota akan berperan sebagai sebuah

institusi yang mempunyai legitimasi dan bertanggung jawab terhadap pengembangan dan

penerapan kota berkelanjutan melalui proses pembuatan kebijakan yang dilakukannya.

Dalam upaya menghasilkan kebijakan kota yang memiliki orientasi untuk mencapai

kondisi yang berkelanjutan, pemerintah kota akan membutuhkan seperangkat indikator yang

akan memberikan arahan dan petunjuk kepada mereka mengenai apakah kebijakan yang telah

dibuatnya tetap berada dalam jalur yang benar. Indikator tersebut akan memberikan saran

kepada pemerintah kota mengenai tindakan yang harus dilakukan dalam mengatasi

2

permasalahan yang dihadapi di wilayah kotanya. Indikator tersebut haruslah merupakan

indikator yang terkait dengan manajemen internal dari pemerintah kota.

Perlunya indikator yang secara khusus dikembangkan untuk melihat manajemen

internal pemerintah kota muncul sebagai akibat dari pentingnya peran pemerintah kota dalam

menentukan apakah sebuah kota telah menerapkan kebijakan yang berkelanjutan.

Dengan mengacu kepada argumen-argumen di atas, sangatlah menarik untuk

mengetahui kemungkinan bagi Pemerintah Kota di Indonesia untuk mengembangkan

pembangunan yang berkelanjutan dan untuk mengetahui kondisi yang ada saat ini dari

manajemen internalnya sebagai sebuah prasyarat dalam melakukan pembangunan

berkelanjutan. Dengan mengetahui kondisi-kondisi tersebut, akan membantu Pemerintah Kota

dalam melakukan pembangunan berkelanjutan dengan menggunakan cara yang tepat. Dalam

upaya mendapatkan gambaran mengenai kondisi yang ada dari manajemen internal Pemerintah

Kota di Indonesia, beberapa indikator akan diusulkan. Indikator ini haruslah sesuai dengan

tingkat permasalahan yang dihadapi oleh kota dan kondisi lokal yang ada. Indikator ini juga

harus sesuai dengan persyaratan internasional menyangkut pembangunan kota berkelanjutan.

Penelitian ini mencoba untuk mengetahui kemungkinan dari Pemerintah Kota di

Indonesia dalam melaksanakan pembangunan berkelanjutan di masa depan dan mengusulkan

sejumlah indikator untuk manajemen internal dari Pemerintah Kota jika mereka ingin

mengembangkan dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan mereka yang lebih

berorientasi pada keberlanjutan, khususnya dalam hal Pemerintah Kota menangani dan

mengelola permasalahan-permasalahan lingkungan perkotaannya. Penelitian ini

memfokuskan kajiannya hanya pada tiga permasalahan lingkungan perkotaan yang

dipertimbangkan sebagai masalah terpenting bagi sebuah kota, yakni sampah domestik dan

sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah. Tiga Kota, yakni

Kota Depok, Bogor, dan Bandung dipilih untuk dijadikan studi kasus dalam penelitian ini.

3

Terdapat tiga buah pertanyaan penelitian yang harus dijawab dalam penelitian ini.

Pertanyaan pertama adalah pertanyaan yang berhubungan dengan kondisi saat ini dari

Pemerintah Kota terpilih (Depok, Bogor, dan Bandung) dalam menangani dan mengelola

permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan

pembuangan air limbah. Pertanyaan kedua adalah untuk mengetahui sejauh mana Pemerintah

Kota terpilih (Depok, Bogor, dan Bandung) telah melakukan perencanaannya dalam upaya

menangani dan mengelola permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi

udara perkotaan, dan pembuangan air limbah, serta apakah permasalahan-permasalahan

tersebut telah dipertimbangkan dalam “Program Pembangunan Lima Tahun Daerah”

(Properda), “Rencana Strategis” (Renstra), dan dokumen-dokumen perencanaan mereka

lainnya. Pertanyaan ketiga adalah pertanyaan yang berkaitan dengan tindakan yang dapat

diusulkan kepada Pemerintah Kota terpilih jika mereka ingin meningkatkan manajemen

lingkungan kota mereka menjadi lebih berkelanjutan serta jenis indikator apa berkaitan

dengan manajemen internal mereka yang dapat diusulkan dalam upaya menjamin bahwa

mereka akan mengelola permasalahan lingkungan kota secara berkelanjutan di masa depan.

KERANGKA TEORI

Kerangka teori yang disajikan disini didasarkan atas sebuah pengertian bahwa

pembangunan kota berkelanjutan adalah merupakan tujuan dasar dari manajemen lingkungan

kota yang terdiri atas tiga elemen: kota, lingkungan, dan manajemen (Brilhante, 2001).

Elemen pertama yakni kota mengacu kepada konsep kota yang selama ini dikenal.

Elemen kedua yakni lingkungan didefinisikan sebagai bentuk fisik—biotik dan abiotik—yang

ada di sekitar masyarakat yang memiliki pola hubungan mutual dengan masyarakat. Istilah

lingkungan dalam penelitian ini juga mempertimbangkan lingkungan ekonomi dan lingkungan

sosial. Elemen ketiga yakni manajemen yang dalam konteks ini diartikan sebagai pembuatan

4

kebijakan dan seperangkat tindakan yang berdasar kepada kebijakan tersebut. Tujuan dasar dari

manajemen lingkungan kota adalah pembuatan kondisi kualitas kehidupan yang kondusif bagi

kesehatan manusia, kehidupan, kesejahteraan, dan kemakmuran. Kebijakan dan tindakan

khusus untuk mencapai kondisi ini akan sangat tergantung kepada situasi khusus yang ada di

tingkat lokal dan kebijakan yang dibuat pun harus dibuat oleh aktor lokal.

Setidaknya terdapat dua kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini:

permasalahan lingkungan kota, dan kepemerintahan lingkungan. Secara umum, permasalahan

lingkungan kota berkaitan dengan masalah khusus yang dihadapi di dalam wilayah perkotaan

yang dalam penelitian ini akan difokuskan kepada permasalahan sampah domestik dan sampah

berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah. Kepemerintahan lingkungan

berkaitan dengan cara Pemerintah Kota dalam membuat kebijakan untuk mengatasi

permasalahan lingkungan kota yang dihadapi diwilayahnya.

Permasalahan Lingkungan Kota

sampah domestik dan sampah berbahaya

Sampah domestik mengacu kepada pendapat Cointreau dalam Huysman dan Baud

(1994) didefinisikan sebagai materi sampah organik dan inorganik yang dihasilkan oleh rumah

tangga, komersial, aktivitas institusi dan industri yang telah kehilangan nilai dimata pemilik

pertamanya.

Definisi lain dari sampah domestik berasal dari Kiely (1997) yang mendifinisikan

sampah domestik sebagai sampah yang berasal dari aktivitas manusia dan hewan. Dalam

lingkungan domestik, sampah tersebut termasuk kertas, plastik, sampah kayu, debu, dan lain

sebaginya. Juga termasuk ‘sampah cair’ termasuk cat, obat lama, tumpahan minyak, dan lain

sebagainya. Secara komersial, pengepakan kertas, kontainer kayu dan plastik akan membentuk

volumenya. Lumpur cair-padat dari industri dan fasilitas pengolahan air limbah juga termasuk

5

kedalam definisi ini. Sampah yang diterima oleh pemerintah untuk kemudian dibuang termasuk

didalamnya sampah berbahaya juga termasuk dalam definisi ini.

Tanpa adanya manajemen yang memadai, sampah domestik perkotaan akan menjadi

masalah bagi pemerintah Kota karena efek langsungnya terhadap kesehatan masyarakat,

lingkungan dan sumber daya alam. Karenanya, pemerintah Kota perlu untuk mengembangkan

kebijakan manajemen sampah yang memadai untuk mengatasi masalah ini.

polusi udara perkotaan

Udara memiliki fungsi yang sangat penting bagi manusia. Udara mensuplai manusia

dengan oksigen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk bertahan hidup. Namun

demikian, aktivitas sehari-hari manusia dapat melepaskan partikel ke udara yang beberapa

diantaranya dapat menyebabkan masalah bagi manusia, tumbuhan, dan hewan.

Terdapat beberapa tipe polusi dan efek dari polusi yang sudah sangat dikenal dan

sering didiskusikan. Didalamnya termasuk asap, hujan asam, efek rumah kaca, dan lubang di

layer ozon. Setiap permasalahan ini memiliki implikasi yang serius bagi kesehatan dan

kesejahteraan manusia juga terhadap seluruh lingkungan.

Salah satu tipe polusi udara adalah pelepasan partikel ke udara yang berasal dari

pembakaran bahan bakar untuk energi. Hasil pembakaran bahan bakar dari kendaraan, rumah,

dan industri adalah merupakan sumber utama polusi di udara. Tipe lainnya dari polusi udara

adalah pelepasan gas berbahaya seperti sulfur dioksida, karbon monoksida, nitrogen oksida,

dan gas kimia lainnya. Gas ini akan berperan dalam reaksi kimia selanjutnya apabila mereka

berada di atmosfir dan akan menghasilkan asap dan hujan asam.

Di wilayah perkotaan, dengan pertumbuhan perkotaan yang cepat, kualitas udara akan

bertambah buruk kecuali apabila dilakukan pengukuran kontrol terhadap polusi yang

dilakukan oleh Pemerintah Kota. Pengukuran ini dapat dilakukan dengan

6

mengimplementasikan kebijakan yang berorientasikan untuk mengurangi efek negatif dari

polusi udara. Salah satu contoh yang baik adalah melalui kebijakan transportasi kota.

Kebijakan ini sangat sesuai dengan pendapat dari Kojima dan Lovei (2001) yang menyatakan

bahwa lalu lintas adalah penyumbang terbesar dari emisi partikel dan cenderung

menghasilkan kenaikan 80-90 persen lead yang ada di atmosfir di kota-kota dimana bahan

bakar yang mengandung lead masih digunakan.

pembuangan air limbah

Air limbah didefinisikan sebagai air yang telah digunakan. Artinya air yang berasal dari

kegiatan yang menggunakan air yang telah berada di dalam pipa drainase. Air limbah

membawa kandungan tinggi nutrisi, bakteri, virus, dan kontaminan lainnya. Air limbah yang

tidak diolah secara baik termasuk apabila digunakan kembali akan mengancam kualitas air di

bawah tanah, lahan basah, estuari, watercourses, dan lingkungan pantai (Middle, 1995).

Di negara-negara berkembang, diperkirakan lebih dari 90 persen air limbah dibuang

langsung ke sungai, danau, dan laut tanpa diolah terlebih dahulu (World Resources Institute,

1996). Pembuangan air limbah domestik akan tetap menjadi masalah tidak hanya di negara

berkembang tetapi juga dibeberapa negara yang lebih maju. Untuk mengurangi efek negatif

dari pembuangan air limbah, Pemerintah Kota harus mengembangkan sistem pembuangan air

limbah yang memadai yang didalamnya termasuk pembuatan fasilitas pengolahan air limbah.

Kepemerintahan Lingkungan (environmental governance): Elemen, Prinsip dan Dimensinya

Kepemerintahan lingkungan dapat didefinisikan sebagai sebuah kumpulan dari nilai-

nilai dan norma-norma yang memandu atau mengatur hubungan antara negara dan masyarakat

dalam penggunaan, pengawasan, dan manajemen dari lingkungan alam. Nilai-nilai dan norma-

norma ini diekspresikan dalam suatu rantai kompleks yang terdiri atas peraturan, kebijakan, dan

7

institusi yang mengatur sebuah mekanisme organisasi dalam mengartikulasikan sasaran yang

luas dan target perencanaan yang spesifik dari manajemen lingkungan. Kepemerintahan

lingkungan menyediakan sebuah kerangka kerja konseptual dimana tingkah laku publik dan

swasta diatur dalam mendukung pengaturan yang lebih berorientasi ekologis. Kerangka kerja

tersebut membentuk hubungan yang timbal balik antara masyarakat (global, regional, nasional,

dan lokal) dalam berhubungan dengan akses dan penggunaan barang dan jasa lingkungan serta

mengikat mereka (dalam tingkatan apapun) dengan etika-etika lingkungan spesifik tertentu

(Mugabe dan Tumushabe, 1999).

Kepemerintahan lingkungan memiliki beberapa elemen utama yang dilaksanakan

melalui penerapan sejumlah prinsip dan dimensi tertentu. Elemen utama dari kepemerintahan

lingkungan menurut A Guide to World Resources 2002-2004 terdiri atas: Pertama, institusi

dan hukum. Elemen ini mengatur mengenai pihak yang akan membuat dan menegakkan

peraturan dalam penggunaan sumber daya alam, bentuk aturan dan sanksi yang diterapkan,

serta pihak yang berwenang dalam membuat keputusan apabila terjadi perselisihan.

Kedua, hak-hak partisipasi dan keterwakilan, yang mengatur bagaimana publik dapat

mempengaruhi atau memperjuangkan peraturan mengenai sumber daya alam, serta pihak-pihak

yang akan mewakili publik dalam pembuatan kebijakan terhadap sumber daya alam.

Ketiga, tingkatan kewenangan, yang mengatur pada tingkatan atau skala apa (lokal,

regional, nasional, internasional) kewenangan terhadap sumber daya alam harus berada.

Keempat, akuntabilitas dan transparansi, yang mengatur bagaimana pihak-pihak yang

menguasai dan mengelola sumber daya alam dapat mempertanggungjawabkan kebijakan-

kebijakannya, serta bagaimana proses pembuatan kebijakan dapat terbuka untuk dikaji.

Kelima, hak kepemilikan dan kedudukan, yang mengatur mengenai siapa yang

memiliki hak yang sah untuk menguasai dan menggunakan sumber daya alam.

8

Keenam, aliran pasar dan finansial, yakni bagaimana praktek finansial, kebijakan

ekonomi dan perilaku pasar mempengaruhi kewenangan atas sumber daya alam.

Ketujuh, ilmu pengetahuan dan resiko, yakni bagaimana pengetahuan ekologi dan ilmu

sosial digunakan dalam pembuatan kebijakan terhadap sumber daya alam untuk mengurangi

resiko terhadap masyarakat dan ekosistem serta mengidentifikasikan peluang-peluang baru.

Ketujuh elemen tersebut diterapkan dengan menggunakan sejumlah prinsip dasar,

yakni: (1) pembuatan keputusan pada tingkatan yang tepat; (2) penyediaan akses terhadap

informasi, partisipasi, dan ganti rugi; serta (3) pengintegrasian lingkungan dalam semua

kebijakan (A Guide to World Resources 2002-2004). Sementara itu, dimensi yang akan

mempengaruhi penerapan dari prinsip-prinsip tersebut meliputi dimensi-dimensi: (1) teknik, (2)

politik, (3) institusi, dan (4) budaya (Boeninger, 1991; Harpham dan Boateng, 1997).

PEMBAHASAN HASIL

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi saat ini dari Pemerintah Kota terpilih

(Depok, Bogor, dan Bandung) dalam menangani permasalahan sampah domestik dan sampah

berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah masih dilakukan secara tidak

layak. Pemerintah Kota terpilih memiliki keterbatasan metode pengelolaan yang tepat dan

layak (a); keterbatasan keuangan (b); keterbatasan sumberdaya manusia (c); keterbatasan

infrastruktur dan perlengkapan (d); keterbatasan kebijakan yang tepat dan layak (e); serta

keterbatasan partisipasi dari masyarakat dalam penanganan dan pengelolaan masalah-masalah

tersebut (f). Permasalahan sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan,

dan pembuangan air limbah juga tidak terlalu diprioritaskan dalam dokumen-dokumen

perencanaan kota dan dokumen Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah.

Dalam upaya mencapai kondisi manajemen kota yang berkelanjutan oleh Pemerintah

Kota di Indonesia dalam mengelola sampah domestik dan sampah berbahaya, polusi udara

9

perkotaan, dan pembuangan air limbah; Pemerintah Kota diharuskan memiliki kebijakan dan

program yang mengacu kepada metode yang tepat dalam mengelola permasalahan-

permasalahan lingkungan perkotaan tersebut.

Dalam mengelola sampah domestik dan sampah berbahaya, Pemerintah Kota di

Indonesia diharapkan memiliki kebijakan atau program berdasarkan pada manajemen hirarkhi

pengelolaan sampah, yakni pertama, Pemerintah Kota harus dapat mencegah dan mengurangi

jumlah sampah yang perlu ditangani atau dikelola lebih lanjut; kedua, Pemerintah Kota harus

dapat mendorong kegiatan penggunaan kembali (re-use) dan daur ulang (recycling) sampah;

ketiga, Pemerintah Kota mentransformasikan sampah dengan menggunakan penanganan baik

secara biologis maupun pemanasan (thermal); serta keempat, Pemerintah Kota dalam

menangani sisa sampah yang tidak dapat diolah dengan metode lain harus dilakukan melalui

landfill dengan menggunakan metode sanitary landfill, tidak sekedar open dumping ataupun

control landfill semata.

Dalam mengelola polusi udara perkotaan, Pemerintah Kota diharapkan memiliki

kebijakan atau program yang berkaitan dengan standar emisi; pengukuran emisi; penggunaan

energi bersih (cleaner energy); penggunaan teknologi terbaik yang tersedia (BAT= best

available technology); manajemen lalu lintas lokal yang komprehensif; serta manajemen

kualitas udara lokal yang terintegrasikan dengan strategi dan tindakan yang lebih luas

(transportasi, penggunaan tanah, perencanaan, dan regenerasi ekonomi) guna mencapai

pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam mengelola pembuangan air limbah, Pemerintah Kota diharapkan memiliki

kebijakan atau program untuk dapat mengawasi dan mencegah polusi air dari fasilitas-fasilitas

industri; kebijakan atau program untuk mengelola air limbah dalam suatu instalasi pengelolaan

air limbah terpadu sebelum air limbah tersebut dibuang ke badan air; kebijakan atau program

untuk mengelola lumpur tinja dalam suatu instalasi pengelolaan lumpur tinja dengan

10

menggunakan daur ulang material biologis dan metode lainnya; serta kebijakan atau program

untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian sumber daya air.

Dengan mengacu kepada temuan-temuan di atas, penelitian ini mengusulkan beberapa

indikator berkaitan dengan manajemen internal dari Pemerintah Kota yang dapat digunakan

dalam upaya untuk menjamin bahwa Pemerintah Kota akan menangani permasalahan sampah

domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah secara

lebih berkelanjutan di masa depan.

Implementasi dari indikator-indikator yang diusulkan oleh penelitian ini dapat

dilakukan secara berbeda oleh masing-masing Kota disesuaikan dengan situasi yang dihadapi

oleh masing-masing Kota tersebut. Dimungkinkan pula adanya pembagian peran antara

tingkatan pemerintahan yang ada dan juga sektor swasta dalam pengimplementasian indikator-

indikator tersebut.

Pemerintah Pusat dalam hal ini dapat memiliki peran dalam pengelolaan sampah

domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah melalui

kebijakan atau program yang membutuhkan keterlibatan dari Pemerintah Pusat. Sebagai

contoh, dalam pengelolaan sampah domestik dan sampah berbahaya, Pemerintah Pusat dapat

berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan atau program untuk mendorong penggunaan kembali

(re-use) sampah. Keterlibatan Pemerintah Pusat diperlukan mengingat program penggunaan

kembali (re-use) sampah akan melibatkan banyak pihak yang tinggal tidak hanya pada satu

daerah melainkan tersebar di berbagai daerah, karenanya program tersebut harus dijadikan

sebagai program yang bersifat nasional.

Pemerintah Regional (Provinsi) juga dapat memiliki peran dalam pengelolaan sampah

domestik dan sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah melalui

kebijakan atau program yang membutuhkan keterlibatan dari Pemerintah Provinsi. Sebagai

contoh, dalam pengelolaan sampah domestik dan sampah berbahaya, keterlibatan Pemerintah

11

Provinsi akan dibutuhkan dalam memfasilitasi kerjasama antar Pemerintah Kota dalam

menggunakan fasilitas Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Dari hasil studi di lapangan

menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Bogor memiliki masalah menyangkut ketersediaan lahan

untuk TPA-nya dan membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bogor. Karenanya

keterlibatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan dibutuhkan.

Sektor swasta juga dapat memiliki peran dalam pengelolaan sampah domestik dan

sampah berbahaya, polusi udara perkotaan, dan pembuangan air limbah melalui pelaksanaan

investasi pada beberapa fasilitas yang dibutuhkan dan juga dengan mematuhi ketentuan-

ketentuan yang telah dikeluarkan pemerintah menyangkut ketiga masalah tersebut, seperti

ketentuan untuk menyediakan sarana pengolahan air limbah di perusahaannya.

PENUTUP

Dengan mengacu kepada temuan-temuan di lapangan, terdapat beberapa saran yang

diusulkan dari penelitian ini dalam rangka mewujudkan manajemen yang lebih baik dalam

pengelolaan permasalahan lingkungan kota oleh Pemerintah Kota di Indonesia. Saran-saran

tersebut adalah:

1. Adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian dari Pemerintah Kota di

Indonesia terhadap permasalahan lingkungan kota mereka dengan cara memberikan

prioritas terhadap permasalahan-permasalahan tersebut didalam dokumen-dokumen

perencanaan dan NKLD Kota yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan

membuat bagian tersendiri di dalam dokumen-dokumen tersebut mengenai rencana

Pemerintah Kota dalam menangani dan mengelola permasalahan lingkungan kota. Dalam

proses pembuatan kebijakan dari dokumen-dokumen tersebut, keterlibatan publik atau

masyarakat harus dilakukan.

12

2. Dalam upaya mengatasi beberapa masalah yang akan dihadapi oleh Pemerintah Kota

apabila mereka ingin mengimplementasikan manajemen yang lebih baik dalam

pengelolaan permasalahan lingkungan kota dengan mengacu kepada indikator-indikator

yang diusulkan, diperlukan adanya upaya-upaya untuk memperkuat Pemerintah Kota

secara substansial berkaitan dengan: sumber daya manusianya; struktur organisasi dan

kewenangannya; serta fasilitas dan sumber keuangannya.

3. Terdapat kebutuhan untuk mengembangkan penilaian keberlanjutan oleh Pemerintah

Nasional dalam rangka menjamin dan memberikan informasi mengenai tingkatan

keberlanjutan yang telah berhasil dicapai atau dilakukan oleh Pemerintah Kota di

Indonesia dalam menangani dan mengelola permasalahan lingkungan kota mereka.

4. Terdapat juga kebutuhan bagi Pemerintah Kota untuk melibatkan masyarakat mereka

dalam mengembangkan seperangkat indikator pembangunan kota berkelanjutan versi

mereka sendiri. Dengan adanya partisipasi masyarakat, akan meningkatkan rasa memiliki

mereka terhadap permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian yang lebih baik

dari pembangunan kota yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Brilhante, Ogenis., 2001., “Urban Environmental Management”., Reader for the subject

Urban Environmental Management., Rotterdam: Institute for Housing and Urban

Development Studies

Harpham, Trudy and Kwasi A. Boateng., 1997., “Urban Governance in Relation to the

Operation of Urban Services in Developing Countries”., Habitat International., Volume

21., No. 1

Huysman, Marijk and Isa Baud., 1994., “Solid Waste Recovery, Re-Use and Recycling:

Formal and Informal Aspects of Production and Employment in Indian Cities” in Baud,

13

Isa and Hans Schenk (ed.)., 1994., Solid Waste Management: Models, Assessments,

Appraisals and Linkages in Bangalore., New Delhi: Manohar

Kiely, Gerard (ed.)., 1997., Environmental Engineering., Maidenhead: McGraw-Hill

Kojima, Masami and Magda Love.i, 2001., Urban Air Quality Management: Coordinating

Transport, Environment, and Energy Policies in Developing Countries., World Bank

Technical Paper No. 508., Pollution Management Series., Washington: World Bank

Middle, Garry., 1995., “Environmental Requirements for the Disposal of Effluent from

Wastewater Disposal System”., Desalination., Volume 106

Mugabe, John, and Godber W. Tumushabe, 1999. “Environmental Governance: Conceptual

and Emerging Issues” in H. W. O Okoth Ogendo and Godber W. Tumushabe., 1999.,

Governing the Environment: Political Change and Natural Resources Management in

Eastern and Southern Africa., Nairobi: African Centre for Technology Studies

Pemerintah Kota Bandung., 2001., Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000

tentang Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung Tahun 2000-2004., Bandung: Bagian

Hukum Pemerintah Kota Bandung

______________., 2001b., Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bandung Tahun 2000-2004.,

Bandung: Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung

______________., 2001c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 32 Tahun 2001 tentang

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) Kota Bandung Tahun 2002.,

Bandung: Bagian Hukum Pemerintah Kota Bandung

______________., 2001d., Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2001: Buku I

– Buku III., Bandung: BPLH Pemerintah Kota Bandung

14

Pemerintah Kota Bogor., 2000., Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2000

tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kota Bogor Tahun 2001-2005.,

Bogor: Pemerintah Kota Bogor

______________., 2001., Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Kota Bogor Tahun

2001: Buku I – Buku III., Bogor: Pemerintah Kota Bogor

Pemerintah Kota Depok., 2001., Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok 2000-2010.,

Depok: Pemerintah Kota Depok

_____________., 2001b., Neraca Kualitas Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2001 Kota

Depok: Buku I – Buku II., Depok: Bagian Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Depok

Powell, Jane C., R. Kerry Turner and Ian J. Bateman (ed)., 2001., Waste Management and

Planning., Cheltenham: Edward Elgar Publishing

United Nations Development Programme, United Nations Environment programme, World

Bank, and World Resources Institute., 2002., A Guide to World Resources 2002-2004:

Decisions for the Earth: Balance, Voice, and Power., Executive Summary., [Homepage of

World Resources Institute, Publications and Multimedia], [Online], Available:

http://pdf.wri.org/wr2002_summary.pdf [2002, 11 November]

http://magnet.undp.org/policy/glossary.htm [2002, 15 May]

http://www.wri.org/wri/wr-96-97/ud_txt5.html [2002, 15 June]

15

INDIKATOR UNTUK MANAJEMEN INTERNAL PEMERINTAH KOTA DI INDONESIA

DALAM MENGELOLA MASALAH-MASALAH LINGKUNGAN KOTA

Wilayah Permasalahan

Indikator yang Diusulkan Keterangan

Ketersediaan kebijakan atau program untuk mencegah dan mengurangi sampah (pemisahan, composting)

-

Ketersediaan kebijakan atau program untuk menggunakan kembali (re use) sampah

-

Ketersediaan kebijakan atau program untuk mendaur ulang (recycling) sampah

-

Ketersediaan sarana pengolahan sampah dengan pengolahan biologis (aerobic, anaerobic, gabungan antara keduanya)

-

Ketersediaan sarana pengolahan sampah dengan menggunakan panas (thermal) (combustion, incinerator)

-

Ketersediaan sarana landfill dengan metode sanitary landfill - Ketersediaan kebijakan atau program untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi dari masyarakat

Indikator Umum

Keterlibatan dari masyarakat (publik) Indikator Umum Ketersediaan dana untuk membiayai konstruksi, operasi, dan perawatan dari infrastruktur dan peralatan yang dibutuhkan serta untuk kegiatan rutin

Indikator Umum

Sampah Domestik dan Sampah Berbahaya (SDSB 1-10)

Ketersediaan dari sumberdaya manusia yang berkualitas dalam proses pembuatan kebiajakan, operasi, dan perawatan terhadap infrastruktur dan perlengkapan

Indikator Umum

Ketersediaan kebijakan atau program untuk mengatur standar emisi gas buang

-

Ketersediaan kebijakan atau program untuk mengukur emisi gas buang - Ketersediaan kebijakan atau program untuk mendorong penggunaan energi yang lebih bersih

-

Ketersediaan kebijakan atau program untuk mendorong penggunaan teknologi terbaik yang tersedia (best available technology)

-

Ketersediaan kebijakan atau program untuk manajemen lalu lintas lokal yang komprehensif

-

Ketersediaan kebijakan atau program untuk manajemen kualitas udara lokal yang terintegrasi

-

Ketersediaan kebijakan atau program untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi dari masyarakat

Indikator Umum


Indikator Umum

Polusi Udara Perkotaan (PUP 1-10)


Indikator Umum

Ketersediaan kebijakan atau program untuk mengawasi dan mencegah polusi udara dari fasilitas-fasilitas industri

-

Ketersediaan instalasi pengolahan limbah yang memadai - Ketersediaan instalasi pengolahan lumpur tinja yang memadai - Ketersediaan kebijakan atau program untuk meningkatkan kepedulian dan partisipasi dari masyarakat

Indikator Umum


Indikator Umum

Pembuangan Air Limbah (PAL 1-10)


Indikator Umum

Lampiran 1

Tabel 1. Informasi dan Kebijakan Tercakup dalam Dokumen NKLD dari Kota

Depok terkait dengan Wilayah Permasalahan Terpilih


Informasi yang Tersedia Kebijakan yang Tersedia

Sampah Domestik dan Sampah Berbahaya

Kebutuhan akan TPA Sampah yang dihasilkan dari aktivitas manusia

Deskripsi masalah secara umum

Tidak ada kebijakan yang tegas Melibatkan masyarakat dalam mengawasi, mengamankan dan mencegah polusi dari kegiatan industri dan domestik

Polusi Udara Perkotaan

Kebutuhan akan peralatan untuk melakukan pengujian

Memfokuskan pada sumber polusi dari industri dan kendaraan

Program Langit Biru Inventarisasi terhadap industri yang harus melengkapi AMDAL

Pembentukan sebuah tim untuk mengkoordinasikan pencegahan polusi

Tindakan penyempurnaan dan pengawasan sistem transportasi kota

Penegakan hukum terhadap industri yang tidak melaksanakan peraturan

Melibatkan masyarakat dalam mengawasi, mengamankan dan mencegah polusi dari kegiatan industri dan domestik

Pembuangan Air Limbah

Kesadaran mengenai kualitas air sungai dan danau yang seharusnya bebas dari polusi oleh industri, pertanian, dan rumah

Kondisi kualitas air di 2 sungai dan 3 danau

Kebutuhan akan air bersih Kebutuhan akan Kebutuhan akan peralatan untuk melakukan pengujian

Jumlah industri dan bagaimana mereka memproses limbah dengan pembuatan IPAL atau dengan secara langsung membuangnya ke alam

Pengujian kualitas air di 2 sungai dan 3 danau PROKASIH Program pengawasan kerusakan lingkungan dari kegiatan industri kecil

Inventarisasi terhadap industri yang harus melengkapi AMDAL

Pembentukan sebuah tim untuk mengkoordinasikan pencegahan polusi

Pembentukan sebuah kelompok kerja untuk mengawasi, mengamankan dan melindungi fungsi danau

Memberikan arahan terhadap industri kecil di wilayah tertentu untuk membuat IPAL bersama

Penyediaan penjelasan dan pelatihan kepada industri kecil mengenai pengolahan limbah

Penegakan hukum terhadap industri yang tidak melaksanakan peraturan

Melibatkan masyarakat dalam mengawasi, mengamankan dan mencegah polusi dari kegiatan industri dan domestik

Sumber: Dokumen NKLD Kota Depok Tahun 2001

Lampiran 2


Bogor terkait dengan Wilayah Permasalahan Terpilih




Jumlah sampah di tahun 2000 beserta karakteristiknya, dan kapasitas dari Pemerintah Kota dalam menangani sampah per hari

Permasalahan persampahan secara umum

Keterbatasan area untuk lokasi TPA dan kerjasama dengan wilayah lain untuk mengatasi masalah tersebut

Program-program yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi masalah persampahan

Manajemen persampahan saat ini Aktivitas umum dalam mengawasi dan mencegah polusi dari sampah

Dampak dari proses pembakaran sampah oleh masyarakat terhadap polusi udara

Control landfill yang dilakukan di TPA Galuga

Pembuatan kolam limbah di TPA Galuga Aktivitas terkait lainnya dalam pengoperasian TPA Galuga

Aktivitas untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap permasalahan sampah dan bagaimana menghadapinya

Kerjasama dengan Kabupaten Bogor Peningkatan sistem pengawasan kepada industri yang potensial menghasilkan sampah berbahaya


Informasi mengenai kondisi kualitas udara di beberapa lokasi

Informasi mengenai aktivitas penanaman pohon

Informasi mengenai penyebab utama polusi udara di Kota Bogor yang berasal dari transportasi dan industri

Informasi mengenai program-program yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut

Restrukturisasi manajemen dan pola transportasi dengan melakukan survei transportasi

Kerjasama dengan Kabupaten Bogor Penanaman pohon di sejumlah tempat Pelaksanaan pengujian untuk emisi polusi udara dari sumber bergerak di 5 lokasi

Monitor kebisingan udara di sejumlah industri (6 industri di tahun 1999 dan 4 industri di tahun 2000)

Pembuangan Air Limbah

Informasi mengenai kondisi kualitas air dari sejumlah tempat (sungai, danau, air limbah dari industri, rumah sakit, hotel dan restauran)

Informasi mengenai program-program yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tersebut

Peningkatan sistem pengawasan terhadap industri yang potensial dalam menghasilkan air limbah melalui pengawasan terhadap ketersediaan sarana IPAL

Pemberian bantuan teknis mengenai pengelolaan lingkungan kepada masyarakat industri melalui proses perijinan dengan mengeluarkan Surat Pernyataan untuk Mengelola Lingkungan

Persiapan proposal untuk penggelontoran saluran air di sejumlah lokasi

Pelaksanaan pengujian di sejumlah lokasi industri, rumah sakit, hotel dan restauran

Penutupan sebuah industri karena air limbahnya tidak memenuhi persyaratan dan tidak ada tindakan lanjut dari manajemen untuk mengatasinya

Pelaksanaan pengujian kualitas air di sejumlah sungai

Pengecekan silang terhadap polusi yang diharapkan oleh industri

Program PROKASIH Aktivitas untuk meningkatkan kepedulian masyarakat untuk menjaga kualitas airnya

Sumber: Dokumen NKLD Kota Bogor Tahun 2001

Lampiran 3


Bandung terkait dengan Wilayah Permasalahan Terpilih




Strategi dan kebijakan yang telah dilakukan dalam menghadapi permasalahan persampahan

Informasi mengenai rumah sakit yang telah memiliki incinerator untuk sampah berbahaya mereka. Terdapat sejumlah 13 rumah sakit (65%) yang telah memili incinerator, sementara 7 rumah sakit lainnya masih belum memiliki sarana tersebut

Informasi mengenai kondisi sampah domestik (jumlah dan kapasitas dari Pemerintah Kota dalam mengatasinya)

Informasi mengenai permasalahan persampahan

Program untuk meminimalisir sampah domestik

Program untuk memaksimalkan daur ulang dan composting sampah

Program untuk meningkatkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan

Program-program tersebut dibagi kedalam aspek: institusi, hukum, teknik dan operasional, keuangan, serta partisipasi masyarakat


Informasi mengenai kondisi kualitas udara di sejumlah lokasi (10 lokasi dengan menggunakan 4 parameter)

Informasi mengenai program-program yang telah dilakukan

Informasi mengenai hasil pengujian yang telah dilakukan

Pengembangan sistem untuk mengawasi polusi udara dan air

Pelaksanaan pengujian kualitas udara di 10 lokasi dengan 4 parameter yaitu polusi udara yang disebabkan oleh gas buang; polusi debu; kebisingan; dan volume kendaraan

Pelaksanaan pengujian emisi kendaraan di 4 lokasi untuk 1954 unit kendaraan (1554 kendaraan berbahan bakar bensin, dan 400 kendaraan berbahan bakar diesel)

Monitor terhadap kendaraan yang menggunakan LPG

Uji coba penggunaan LPG pada 16 kendaraan operasional Pemda dan 35 kendaraan umum

Pemasangan 5 unit stasiun pengawasan kualitas udara dan 5 unit public date displays

Penghapusan kendaraan yang menghasilkan polusi berat seperti bemo dan mengganti bensin dengan gas

Penanaman pohon di sejumlah tempat Pembuangan Air Limbah

Informasi mengenai kondisi air limbah yang dihasilkan masyarakat dan permasalahannya

Informasi mengenai kualitas air di 6 sungai; IPAL Bojong Soang dan RPH Ciroyom; 105 industri; 18 hotel; 2 restauran; dan 20 rumah sakit

Informasi mengenai ketersediaan IPAL pada industri-industri tersebut, hotel, dan rumah sakit, dimana jumlah yang telah memiliki IPAL adalah 84 industri (80%), 15 hotel (83.33%), dan 9 rumah sakit (45%)

Pembuatan program pencegahan polusi air dengan meningkatkan kepedulian masyarakat dan untuk membuat IPAL oleh industri

Peningkatan sistem pengelolaan air dasar Pengembangan sistem untuk mengawasi polusi air dan udara

Program PROKASIH Inventarisasi dan pemetaan industri dan sumber polusi lainnya

Pelaksanaan pengujian kualitas air di 6 sungai, 105 industri, 18 hotel, 2 restauran, dan 20 rumah sakit

Sumber: Dokumen NKLD Kota Bandung Tahun 2001

Lampiran 4

Tabel 4 Kinerja Keseluruhan dari Kota Depok dalam Mengelola Permasalahan

Lingkungan Kota Terpilih

Wilayah Permasalahan Terpilih Kinerja Keseluruhan Sampah Domestik dan

Sampah Berbahaya Polusi Udara Perkotaan Pembuangan Air Limbah

Kondisi Umum Jumlah sampah 2.295 m3/hari

45-50% sampah yang bisa ditangani

Infrastruktur dan peralatan yang tidak memadai

Penyebab utama: kendaraan bermotor dan industri

Banyaknya Angkot Kendaraan yang berada dalam

kondisi tidak laik jalan Kemacetan lalu lintas Pengujian emisi hanya untuk

kendaraan umum

Tidak adanya instalasi pengolahan air limbah Kota

Sejumlah industri telah memiliki IPAL

Terdapat IPLT untuk tinja

Manajemen Saat Ini

Hanya mengumpulkan dan mentransportasikan

Tidak ada pengolahan di TPA, hanya open dumping

Tidak adanya kebijakan yang jelas dan memadai untuk meminimalisir sampah

Tidak adanya pemisahan sampah

Penanaman pohon, manajemen transportasi, pengujiana untuk memonitor kualitas udara, Program Langit Biru

Tidak adanya metode untuk mengurangi: penggunaan bahan bakar yang berbahaya terhadap lingkungan, dan kendaraan bermotor

Tidak adanya kebijakan yang jelas dan memadai untuk mengurangi polusi udara

Air limbah dibuang langsung ke saluran drainase tanpa pengolahan terlebih dahulu

Terdapat upaya dengan melakukan pengujian kualitas air, memaksa industri untuk memenuhi ketentuan, pengawasan industri, pelaksanaan PROKASIH

Sangat sedikit kebijakan yang jelas dan memadai dengan memaksa industri untuk memenuhi ketentuan

Aktor Utama yang Terlibat

Konsumen: rumah tangga, institusi & industri kecil, perusahaan atau industri besar

Pengumpul: DKP yang sebelumnya dilakukan oleh swasta, masyarakat, pemulung

Pemrosesan: tidak ada pengolahan sampah saat ini

Pembuangan: DKP

Sumber polusi: transportasi (masyarakat, institusi, perusahaan atau industri); industri (perusahaan atau industri)

Pengawasan: Kota (Bagian LH, Dishubpar), swasta (industri)

Manajemen dan Kebijakan: Kota (Bagian LH, Dishubpar)

Konsumen yang memproduksi air limbah: rumah tangga, institusi & industri kecil, perusahaan atau industri besar

Pengawasan: Kota (Bagian LH, DKP), swasta (industri)

Pemrosesan: Kota (DKP), swasta (industri)

Masalah Utama Kemampuan keuangan/pembiayaan Sumberdaya Manusi

Ketersediaan infrastruktur dan peralatan

Masalah kebijakan Partisipasi masyarakat

Sumber: Penulis (hasil dari lapangan)

Lampiran 5

Tabel 5 Kinerja Keseluruhan dari Kota Bogor dalam Mengelola Permasalahan

Lingkungan Kota Terpilih




66% sampah yang bisa ditangani





kendaraan umum

Terdapat sebuah IPAL untuk komunitas masyarakat tertentu


Terdapat IPLT untuk tinja

Manajemen Saat Ini

Selain mengumpulkan dan mentransportasikan, juga terdapat sebuah incinerator

Pengolahan di TPA dengan control landfill

Sangat sedikit kebijakan yang jelas dan memadai untuk melibatkan masyarakat dalam pengelolaan, tidak danya kebijakan yang jelas dan memadai untuk memeinimalisir sampah


Pengujian batas ambang, emisi, kampanye untuk menggunakan energi secara efisien, dan restrukturisasi rute pelayanan umu

Tidak adanya metode untuk mengurangi penggunaan bahan baker yang berbahaya terhadap lingkungan. Terdapat upaya untuk mengurangi kendaraan umum yang beroperasi di dalam kota

Tidak adanya kebijakan yang jelas dan memadai untuk mengurangi polusi udara






Pengumpul: DPK, masyarakat, pemulung

Pemrosesan: tidak ada pengolahan sampah saat ini

Pembuangan: DPK


Pengawasan: Kota (KLH, DLLAJ), swasta (industri)

Manajemen dan Kebijakan: Kota(KLH, DLLAJ)


Pengawasan: Kota (KLH, DKP), swasta (industri)

Pemrosesan: Kota (DKP), (industri)





Lampiran 6

Tabel 6 Kinerja Keseluruhan dari Kota Bandung dalam Mengelola

Permasalahan Lingkungan Kota Terpilih




69.65% sampah yang bisa ditangani





kendaraan umum

Terdapat 2 IPAL, Bojong Soang and Cisirung. Bojong Soang untuk domestik, sementara Cisirung untuk industri


Tidak terdapat IPLT untuk tinja

Manajemen Saat Ini

Selain mengumpulkan dan mentransportasikan, terdapat juga program pengkomposan sampah dari pasar, dan incinerator di rumah sakit. Terdapat kemungkinan untuk menggunakan biogas

Tidak adanya pengolahan di TPA, hanya open dumping

Sangat sedikit kebijakan yang jelas dan memadai untuk memeinimalisir sampah dengan mengajukan proyek percontohan. Namun demikian, proyek percontohan ini tidak dapat dilaksanakan


Program Langit Biru, pengujian ambang batas dan emisi di beberapa lokasi, pemasangan 5 stasiun untuk memonitor kualitas udara, dan pelaksanaan program to mengganti bahan baker dari bensin ke LPG

Terdapat metode untuk mengurangi penggunaan bahan baker yang berbahaya terhadap lingkungan dengan melaksanakan proyek percontohan yang pada akhirnya mengalami kegagalan. Mereka juga mengususlkan program manajemen transportasi untuk mengurangi jumlah kendaraan umum

Sangat sedikit kebijakan yang jelas dan memadai untuk memeinimalisir polusi udara dengan program pengalihan bensin




Terdapat juga kebijakan untuk meningkatkan kualitas air limbah yang dibuang dengan merencanakan untuk membangun IPAL lainnya di Cipalasari



Pengumpul: PD Kebersihan, masyarakat, pemulung

Pemrosesan: swasta Pembuangan: Kota (PD

Kebersihan), swasta


Pengawasan: Kota (BPLH, Dishub), swasta (industri)

Manajemen dan Kebijakan: Kota (BPLH, Dishub)


Pengawasan: Kota (BPLH, PDAM), swasta (industri)

Pemrosesan: Kota (PDAM), swasta (industri)





manajemen kota berkelanjutan di indonesia:...

Documents