manajemen pajak penghasilan perusahaan kontraktor
TRANSCRIPT
1
Manajemen Pajak Penghasilan
Perusahaan Kontraktor Pertambangan (Studi Kasus PT.X)
Rismatio, Milla Setyowati
Universitas Indonesia, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Perpajakan
ABSTRAK
Manajemen pajak merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka melakukan pembayaran pajak secara optimal sesuai dengan koridor aturan perpajakan yang berlaku (legal). Perusahaan cenderung lebih mementingkan business profit dibandingkan dengan aspek perpajakan terkait, padahal akibat dari pelanggaran aturan perpajakan akan mengakibatkan denda, sanksi administrasi bahkan tindak pidana di bidang perpajakan. Oleh karena itu, divisi perpajakan PT.X mulai menerapkan manajemen pajak dengan 3 prinsip, yaitu perencanaan pajak (tax planning), implementasi pajak (tax implementation) dan pengawasan pajak (tax control). Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis manajemen pajak yang dapat diterapkan pada perusahaan kontraktor tambang pada umumnya dan PT.X pada khususnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitiannya adalah PT.X belum menerapkan manajemen pajak secara optimal dengan alasan adanya kesalahan dalam menerapkan peraturan dan tarif pajak yang berlaku yang mengakibatkan adanya resiko kurang bayar dan sanksi administrasi perpajakan.
Kata kunci :
Manajemen Pajak, Pajak Penghasilan dan Pertambangan
ABSTRACT
Tax Management is effort that done by a company in order to pay tax optimally in accordance with legal taxation rules. Company tends to be more concern business profit than related taxation aspect. Meanwhile, the consequence of breaking the taxation rules will cause sanctions of fine, administration, even criminal offense getiing jailed. Therefore, taxation division of PT.X starts to apply tax management with 3 principles, those are tax planning, tax implementation, and tax control. The purpose of this research is to analyze tax management that can be applied in a mining contractor in general and PT.X in specific. This research is using qualitative approach with in-depth interview and literature review as the technic of gathering datas.The result of the research is PT.X has not applied tax management optimally, because there is a mistake in applying rules and applicable tax rate that caused risk of excess tax and tax adminitration sanction.
Keyword :
Tax management, tax income, and mining
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
2
1. Pendahuluan
Perusahaan dalam melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus melaksanakan
kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Reformasi perpajakan di Indonesia mengakibatkan wajib pajak (WP) terutama WP badan
melakukan kewajiban perpajakannya dengan self assessment system, yaitu suatu sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada WP untuk
menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus
dibayar. WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya membutuhkan informasi yang
benar dan lengkap mengenai penghasilan yang diterima dan biaya yang dikeluarkan dalam
rangka menjalankan usahanya, sehingga dapat memperhitungkan pajak yang adil dan wajar
sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dalam menyajikan informasi tersebut, WP harus
menyelenggarakan pembukuan.
Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 29, pembukuan
adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan
informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta
jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun
laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak tersebut.
Menurut Sumarsan (2012), perusahaan dalam menyelenggarakan pembukuan harus
memenuhi syarat, yaitu mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya dengan
itikad baik, diselenggarakan di Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan
mata uang rupiah dan disusun dalam bahasa Indonesia, diselenggarakan dengan prinsip taat
azas dan dengan stelsel akrual atau stelsel kas, pembukuan dengan menggunakan bahasa
asing dan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat
ijin Menteri Keuangan, perubahan terhadap metode pembukuan dan/atau tahun buku, harus
mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Pajak, pembukuan sekurang-kurangnya terdiri
dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan
pembelian, sehingga dapat besarnya pajak yang terutang, dokumen-dokumen yang menjadi
dasar pembukuan dan pencatatan serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan
usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak wajib disimpan selama sepuluh tahun.
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
3
Ketentuan penyelenggaraan pembukuan dalam Undang-Undang Perpajakan memberikan
batasan tertentu terhadap penyajiannya karena terdapat pengakuan penghasilan dan biaya
yang diakui oleh SAK tetapi tidak diakui oleh peraturan pajak. Perbedaan pengakuan
penghasilan dan beban mengakibatkan interpretasi yang berbeda antara WP dengan fiskus.
Hal ini menimbulkan perbedaan antara jumlah laba komersial dengan jumlah laba fiskal (tax
book difference). Terhadap perbedaan yang timbul tersebut, WP harus melakukan rekonsiliasi
fiskal, yaitu suatu mekanisme penyesuaian penghasilan dan/atau biaya komersial yang telah
dicatat sesuai dengan standar akuntansi dengan ketentuan (aturan) perpajakan yang berlaku.
Didalam rekonsiliasi fiskal terdapat koreksi fiskal, yaitu koreksi hasil penyesuaian dari
laporan keuangan komersial pada saat menyusun laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal
dibagi menjadi dua, yaitu koreksi positif maupun koreksi negatif. Koreksi positif adalah
penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial sehingga menghasilkan penghasilan (laba)
fiskal. Koreksi positif akibat dari penurunan atau penghapusan biaya karena menurut
peraturan dan Undang-Undang perpajakan biaya tersebut tidak diakui sehingga tidak
diperkenankan untuk mengurangi penghasilan fiskal. Contoh : biaya sumbangan. Koreksi
positif juga disebabkan adanya kenaikan penghasilan yang belum diakui dalam laporan
keuangan komersial. Contoh : dalam penjualan kredit, perusahaan belum mengakui adanya
penghasilan karena kas belum diterima (komersial) sedangkan dalam pajak, perusahaan harus
memasukkan penghasilan atas penjualan kredit tersebut walaupun kas belum diterima.
Koreksi negatif adalah penyesuaian terhadap laporan keuangan komersial sehingga
menurunkan penghasilan (laba) fiskal. Koreksi negatif disebabkan adanya penghapusan
penghasilan karena penghasilan tersebut bukan obyek pajak atau telah dikenakan pajak yang
bersifat final. Koreksi negatif juga disebabkan adanya kenaikan biaya yang dapat
dikurangkan. Contoh : selisih penggunaan metode penyusutan aktiva tetap.
Dalam penelitian ini dilakukan studi kasus terhadap PT.X yang merupakan perusahaan
kontraktor pertambangan yang menerima penghasilan dari pekerjaan jasa pengerukan lapisan
tanah dan persewaan alat berat. Alasan PT.X diambil sebagai obyek penelitian dikarenakan
PT.X merupakan kontraktor pertambangan yang melakukan transaksi dengan pemilik
tambang batubara generasi pertama di Indonesia yang mendapat fasilitas tertentu di bidang
perpajakan dari Direktorat Jenderal Pajak, seperti PPN tidak dipungut atas transaksi dengan
pemilik tambang batubara generasi pertama dan pemotongan PPh Pasal 23 atas jasa dengan
tarif sebesar 10%, yang seharusnya 2%. Waktu penelitian yang digunakan adalah antara tahun
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
4
2013 sampai dengan tahun 2014 dikarenakan sejak tahun 2013 penerapan aturan di atas mulai
diterapkan di PT.X.
Dalam menjalankan usahanya, PT.X menerima penghasilannya tergantung dari
berbagai hal, misalnya curah hujan yang tinggi, permintaan batubara di dunia, kondisi
ekonomi di dunia, dan kondisi politik di Indonesia. PT.X selaku kontraktor pertambangan,
hasil kerjanya dihitung dari total tanah yang sudah dikeruk sampai dengan menemukan
batubara dan jam kerja alat berat yang digunakan (sewa). Dari sisi curah hujan yang tinggi,
PT.X tidak bisa melakukan pengerukan batubara dikarenakan air hujan akan menggenangi
lokasi tambang sehingga tidak ada penghasilan yang diperoleh karena kondisi tersebut,
sedangkan biaya akan tetap muncul misalnya uang makan operator alat berat tetap dihitung
karena yang bersangkutan datang ke kantor setiap hari walaupun belum bisa melakukan
pengerukan tambang dikarenakan masih ada genangan air dan bunga serta cicilan bunga dan
pokok angsuran leasing alat berat akan menjadi biaya walaupun tidak dioperasikan. Dari sisi
permintaan batubara di dunia, pada musim dingin negara-negara Eropa akan melakukan
permintaan batubara lebih banyak dibandingkan musim lainnya. Karena faktor jarak yang
jauh, waktu pengiriman yang relatif lama yang mengakibatkan harga batubara menjadi mahal,
negara-negara di Eropa mulai melakukan penelitian untuk mengganti batubara ke sumber
energi lain yang lebih ekonomis dan praktis. Hal ini berakibat banyaknya jumlah batubara
yang dihasilkan akan tetapi tidak ada pembelinya atau dalam hukum ekonomi disebut
penawaran lebih besar daripada permintaan sehingga akan ada kelebihan stock di penjual.
Penyimpanan batubara dalam jumlah besar dan lama akan menambah biaya (cost) dan
kualitas batubara sehingga para penjual (exportir) cenderung menjual batubara dengan harga
murah supaya tidak ada penumpukan stock di gudangnya. Dari sisi kondisi ekonomi di dunia
akan berpengaruh nilai tukar mata uang Dollar Amerika Serikat terhadap mata uang Rupiah
dimana kontrak jasa pertambangan dan penyewaan alat berat dilakukan dalam Dollar Amerika
Serikat. Hal ini mengakibatkan semakin lemah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika
maka penghasilan yang diterima oleh PT.X akan semakin kecil dan sebaliknya. Dari sisi
kondisi politik di Indonesia, Pemerintah sejak tahun 2014 melakukan pembatasan kuota
produksi untuk menjaga stok batubara di masa depan dan pembatasan kuota untuk ekspor
batubara guna memprioritaskan kebutuhan dalam negeri. Hal ini mengakibatkan adanya
pembatasan penghasilan yang diterima yang berujung pada kerugian di PT.X dikarenakan
biaya lebih besar daripada penghasilan.
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
5
Dikarenakan hal tersebut, PT.X perlu melakukan efisiensi dalam menjalankan
usahanya. Salah satu efisiensi yang dilakukan adalah menutup lokasi tambang yang
berpotensi merugi dan merumahkan hampir 70 persen karyawannya (PHK). Akan tetapi hal
tersebut belum cukup untuk menutupi kerugian yang ada di PT.X dikarenakan masih ada
biaya-biaya tetap (fixed cost) yang tidak berpengaruh pada penghasilan, misalnya biaya
leasing, biaya sewa, biaya penyusutan, dll. PT.X perlu melakukan manajemen usaha dalam
rangka keberlangsungan usahanya yang harus didukung oleh direksi dan seluruh karyawan
PT.X. Salah satu kontribusi yang dapat dilakukan oleh divisi pajak PT.X adalah melakukan
manajemen pajak. Dalam Santoso dan Rahayu (2013), manajemen pajak perusahaan memiliki
4 (empat) critical variables, yaitu meminimumkan tarif pajak (minimum tax rate),
mengoptimalkan biaya pengurang (optimize tax deductions), maksimalisasi pengecualian
penghasilan (maximize income exemption) dan eksplorasi fasilitas atau insentif pajak yang ada
(explore allowable tax facilities/incentives).
Dalam posisi merugi, critical variables yang dapat diterapkan oleh PT.X adalah
mengoptimalkan biaya pengurang (optimize tax deductions) dan eksplorasi fasilitas atau
insentif pajak yang ada (explore allowable tax facilities/incentives). Optimalisasi biaya
pengurang (optimize tax deductions) merupakan pengakuan seluruh biaya yang
diperkenankan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Walaupun
posisi PT.X adalah mengalami kerugian, mengoptimalkan biaya pengurang (optimize tax
deductions) harus dilakukan dikarenakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor
17/PMK.03/2013 Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi :
“Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat
dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut : wajib pajak menyampaikan
Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, selain yang mengajukan
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1); wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan
pembayaran pajak; wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan yang menyatakan
rugi”
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
6
Optimize tax deductions merupakan langkah awal manajemen pajak dalam rangka
mengantisipasi adanya pemeriksaan pajak terhadap koreksi biaya yang timbul di laporan
keuangan fiskal PT.X sehingga kecil kemungkinan adanya perubahan keadaan dari rugi
menjadi laba yang mengakibatkan timbulnya PPh Badan terutang di akhir pemeriksaan seperti
banyak kasus pemeriksaan sebelumnya. Eksplorasi fasilitas atau insentif pajak yang ada
(explore allowable tax facilities/incentives) merupakan ketentuan khusus yang dibuat oleh
perumus kebijakan untuk memberi stimulus di bidang perpajakan bagi sektor-sektor industi
yang dituju supaya lebih ringan dibandingkan ketentuan pada umumnya. David Holland dan
Richard J.Vann dalam tulisannya yang berjudul “Income Tax Incentives for Investment”
sebagaimana disitir oleh Santoso dan Rahayu (2013) menyebutkan 5 (lima) jenis fasilitas
(insentif) pajak, yaitu (i) tax holidays, dimana wajib pajak diberikan pembebasan pembayaran
pajak dalam periode tertentu; (ii) investment allowances and tax credits, berupa pengurangan
basis pengenaan pajak atau kredit pajak yang jumlahnya dihitung atas suatu formula
berdasarkan jumlah investasi yang ditanamkan; (iii) timing differences, berupa perbedaan
waktu antara ketentuan perhitungan laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal,
misalnya percepatan pengakuan biaya (acceleration of deductions) dan penundaan pencatatan
penghasilan (deferral of the recognition of income); (iv) tax rate reductions, berupa
pengurangan tarif pajak dari suatu jumlah/persentase atau tingkatan tarif tertentu ke tingkatan
tarif dibawahnya; dan (v) administratif discretion, berupa proses administrasi yang selektif
untuk mendapatkannya karena terkait dengan pemenuhan kriteria yang menjadi persyaratan.
Fasilitas pajak yang dapat digunakan oleh PT.X adalah administratif discretion, misalnya
mengajukan SKB (Surat Keterangan Bebas) PPh Pasal 23 atas tahun pajak berjalan supaya
tidak ada pemotongan pajak yang menjadi kredit pajak di PT.X dan berakhir pada SPT PPh
Badan yang lebih bayar.
Pada posisi rugi, pengelolaan kas yang efektif (effective cash management) untuk
pembayaran pajak merupakan salah satu alternatif dalam manajemen pajak yang dapat
diterapkan di PT.X. Implementasi pengelolaan kas yang efektif menekankan prinsip nilai
waktu dari uang (time value of money) melalui optimalisasi pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakan seperti pembayaran pajak tepat waktu dan menghindari keterlambatan
serta pengajuan pembebasan pemotongan pajak dan/atau pengurangan pembayaran pajak
sejalan dengan fasilitas pajak berupa administratif discretion. Pembayaran pajak yang tepat
waktu dapat memudahkan perusahaan untuk memenuhi kriteria menjadi wajib pajak patuh
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
7
(golden taxpayer) dalam rangka mendapatkan mendapatkan hak privilese perpajakan berupa
pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sehingga memberikan keuntungan
kepada PT.X berupa pengelolaan kas yang efektif karena adanya perputaran uang dari
restitusi pajak tersebut.
Tujuan penulisan adalah menganalisis manajemen pajak penghasilan pada perusahaan
kontraktor pertambangan (studi kasus PT.X) tahun 2013-2014. Penelitian ini menggunakan
PT.X yang merupakan perusahaan kontraktor pertambangan sebagai studi kasus karena setiap
tahun PT.X selalu mengajukan restitusi pajak atas PPh Badan yang mengakibatkan
dilakukannya pemeriksaan pajak. Kondisi tersebut menyebabkan pentingnya manajemen
pajak bagi PT.X agar dapat meminimalkan sanksi administrasi perpajakan. Alasan lain PT.X
melakukan manajemen pajak supaya ada pengelolaan kas yang efektif (effective cash
management) dengan memanfaatkan fasilitas pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal
Pajak melalui administratif discretion.
2. Tinjauan Teoritis
Hutagaol (2007) dalam bukunya yang berjudul Perpajakan Isu-Isu Kontemporer
mengemukakan bahwa secara umum pengertian manajemen pajak adalah proses perencanaan,
implementasi serta pengendalian kewajiban dan hak di bidang perpajakan sehingga
pemenuhannya dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Definisi lain dikutip dari Pohan
(2013) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan dan
Bisnis, majamen pajak adalah upaya menyeluruh yang dilakukan oleh wajib pajak orang
pribadi maupun badan usaha melalui proses perencanaan, pelaksanaan (implementasi) dan
pengendalian kewajiban dan hak perpajakannya, agar hal-hal yang berhubungan dengan
perpajakan dari orang pribadi, perusahaan atau organisasi tersebut dapat dikelola dengan baik,
efisien dan efektif, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi perusahaan dalam
rangka peningkatan laba atau penghasilan.
Definisi manajemen pajak memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari tax planning.
Menurut Santoso dan Rahayu (2013) dalam bukunya yang berjudul Corporate Tax
Management : Mengulas upaya pengelolaan pajak perusahaan secara konseptual – praktikal,
memberikan penjelasan terkait manajemen pajak yang memiliki ruang lingkup yang lebih luas
dari tax planning, yaitu :
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
8
“tax management is an integrated effort continually performed by the taxpayers to
manage its taxation affairs in the most economic, efficient and effective ways for the
benefits of its going concern without distorting the government regulation”
Manajemen pajak sebagai suatu usaha menyeluruh yang dilakukan terus-menerus oleh wajib
pajak agar semua hal yang berkaitan dengan urusan perpajakan dapat dikelola dengan
ekonomis, efektif dan efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimum bagi
kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara.
Pengelolaan pajak yang ekonomis mengandung arti bahwa jumlah biaya yang dikeluarkan
dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (tugas administrasi perpajakan)
diusahakan semininal mungkin oleh perusahaan, misalnya perusahaan mempekerjakan
karyawan di divisi pajak dengan gaji seminimal mungkin. Efektif, mengandung arti
kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai atau melakukan hal yang tepat sesuai
sasaran yang memadai. Sebagai contoh dalam pemeriksaan pajak, hasil koreksi berbanding
lurus dengan efektivitas pengelolaan administrasi pajak, dimana semakin kecil koreksi dalam
pemeriksaan pajak maka perusahaan berhasil menerapkan efektivitas pengelolaan
administrasi perpajakannya dengan baik dan sebaliknya. Efisien, berarti kemampuan
melakukan sesuatu dengan tepat yang mendasari proses input dan ouput atau kemampuan
meminimalkan penggunaan sumber daya dalam mencapai tujuan organisai. Sebagai contoh,
keberhasilan wajib pajak dalam efisiensi pemanfaatan dana (time value of money), penerapan
strategi penghematan tanpa menimbulkan masalah atau beban di kemudian hari dan
pelaksanaan tugas administrasi perpajakan secara memuaskan dalam konteks waktu dan biaya
yang terukur.
Dalam manajemen pajak terdapat istilah penghindaran pajak dan penyelundupan
pajak. Penghindaran pajak merupakan upaya manajemen pajak yang masih dalam ketentuan
perpajakan (legal) yang terdiri dari penyelidikan pajak (tax investigation), perencanaan pajak
(tax planning), perlindungan pajak (tax shelter), tax flight, dan pergeseran pajak (tax shifting),
sedangkan penyelundupan pajak merupakan upaya manajemen pajak yang sudah
menyimpang dari ketentuan perpajakan (ilegal). Ada beberapa faktor yang mendorong WP
untuk melakukan penghematan pajak secara ilegal yaitu pertama, jumlah pajak yang terutang
dimana semakin besar pajak terutang yang harus dibayar, maka semakin besar keinginan WP
untuk melakukan penyimpangan di bidang perpajakan. Kedua, resiko terdeteksi pelanggaran
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
9
oleh fiskus yang mengakibatkan terjadi penyuapan antara fiskus dan WP. Ketiga, adanya
sanksi yang ringan terhadap WP yang melakukan pelanggaran sehingga WP tidak takut untuk
dikenai sanksi oleh fiskus. Dalam Santoso dan Rahayu (2013) pelaksanakan manajemen pajak
dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:
§ cara yang masih dalam bingkai peraturan perpajakan (legal) : pemenuhan kewajiban
perpajakan secara lengkap, benar, dan tepat sehingga dapat menghindari pemborosan
sumber daya, misalnya penyelidikan pajak (tax investigation), perencanaan pajak (tax
planning), perlindungan pajak (tax shelter), tax flight, dan pergeseran pajak (tax
shifting). Ciri manajemen pajak secara legal adalah memiliki karakterikstik memiliki
tujuan usaha yang baik, bukan semata-mata untuk menghindari pajak, sesuai dengan
spirit & intension of parliament dan tidak melakukan transaksi yang direkayasa.
§ cara yang melanggar peraturan perpajakan (ilegal) : melakukan rekayasa usaha dan
transaksi wajib pajak supaya utang pajak yang dibayar seminimal mungkin. Ciri-ciri
dari manajemen pajak ilegal adalah tidak memiliki tujuan usaha yang baik, semata-
mata untuk menghindari pajak, tidak sesuai dengan spirit & intension of parliament
dan adanya transaksi yang direkayasa agar menimbulkan biaya-biaya atau kerugian.
Menurut Gunadi dalam Santoso dan Rahayu (2013) terdapat beberapa faktor penyebab WP
melakukan manajemen pajak yaitu
§ tingginya tarif pajak (high tax rates), mengharuskan WP untuk melakukan manajemen
pajak supaya dapat meminimalisir pajak yang akan dibayarkan. Sebaliknya jika tarif pajak
yang rendah, WP cenderung membayar pajak sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku dan lebih berfokus pada kegiatan bisnisnya.
§ ketidakjelasan (imprecise) peraturan, mengakibatkan WP dapat bermain di grey area yang
dijadikan suatu sarana untuk pengelolaan kewajiban perpajakan. WP melakukan riset
perpajakan dalam rangka membangun argumentasi dan justifikasi dalam pengambilan
keputusan dalam bisnis di bidang perpajakan dengan memperhatikan aspek hukum
perjanjian, pencatatan akuntansi, dll.
§ terlalu kecilnya sanksi (insufficient penalties), mengakibatkan WP tidak terlalu peduli
apabila sudah dilakukan manajemen pajak. Menurut WP benefit yang diperoleh dari suatu
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
10
tax planning memberikan hasil (kontribusi) lebih besar dari eksposure sanksi perpajakan
yang akan diterimanya.
§ kekurangwajaran dan ketidakmerataan, dihubungkan dengan manfaat/benefit dari
pembayaran pajak dalam kaitannya dengan azas keadilan dan kemerataan. Hal ini berarti
pajak merupakan harga yang harus dibayar sehubungan dengan manfaat/benefit yang
diterima dari pelayanan publik yang disediakan oleh Pemerintah. WP dengan penghasilan
tinggi mengklaim untuk mendapatkan fasilitas yang lebih karena telah membayar pajak
lebih tinggi sedangkan dalam kenyataannya tidak ada perbedaan fasilitas umum yang
diberikan Pemerintah bagi pembayar pajak besar maupun kecil.
§ distorsi dalam sistem pemajakan, muncul apabila rasa kepercayaan (trust) wajib pajak
hilang atau luntur karena unsur-unsur pokok sistem perpajakan seperti kebijakan
perpajakan (tax policy), UU perpajakan (tax laws) dan administrasi perpajakan (tax
administration) tidak berfungsi dengan baik. Kinerja sistem perpajakan yang buruk seperti
kurang selarasnya kebijakan pajak pusat dan daerah, peraturan perpajakan yang multi-
interpretatif, administrasi pelayanan kantor yang korup akan mengakibatkan iklim
perpajakan yang kondusif bagi dilakukannya upaya penghindaran atau penyelundupan
pajak.
Santoso dan Rahayu (2013) memamparkan tujuan pokok manajemen pajak yaitu
secara finansial-mikro, meminimalisir beban/biaya pajak; secara organizational makro :
memaksimalkan laba setelah pajak (after tax profit); secara praktikal : mengurangi kejutan –
kejutan jika terjadi (dilakukannya) pemeriksaan pajak (tax audit) oleh pihak otoritas pajak dan
memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang belaku.
Sejalan dengan hal tersebut, Suwandy (2011) memaparkan tujuan utama dari manajemen
pajak adalah melaksanakan peraturan perpajakan secara benar dan mengupayakan efisiensi
dalam mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya, dimana keduanya dapat dicapai melalui
fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri dari perencanaan pajak (tax planning),
pelaksanaan kewajiban perpajakan (tax implementation), pengawasan pajak (tax control). Hal
ini dapat diterapkan dari teori Griffin dalam Budi (2013) mengenai aktivitas dan proses
manajemen.
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
11
Manajemen pajak terbagi atas 3 (tiga) jenis, yaitu perencanaan pajak, implementasi
pajak dan pengawasan pajak. Dalam perencanaan pajak ada 2 (dua) mekanisme yang
harus diperhatikan, yaitu mekanisme taxability dan deductibility dimana jika perusahaan
membiayakan pemberian imbalan kepada karyawan, maka dapat menjadi penghasilan bagi
karyawan dan apabila apabila penghasilan yang diterima karyawan bukan termasuk kelompok
penghasilan sesuai ketentuan perpajakan maka perusahaan tidak membiayakan penghasilan
tersebut. Mekanisme gross up merupakan kenaikan dasar pengenaan pajak dikarenakan
adanya suatu sebab (misalnya karyawan tidak mau dipotong Pajak Penghasilan sedangkan
penghasilannya merupakan obyek pajak dan terutang pajak) dan berakibat bertambahnya
jumlah pajak yang terutang dari yang semestinya. Perencanaan pajak, implementasi pajak dan
pengawasan pajak saling bersinergi atau mendukung dalam upaya penghematan pajak dalam
mengefisienkan beban pajak yang terutang sehingga dihasilkan PPh Badan yang optimal.
3. Metode Penelitian
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.
Menurut Sugiyono (2008) pendekatan kualitatif adalah
“penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi” Penelitian kualitatif dilakukan untuk tujuan mengeksplor fenomena-fenomena sosial
yang tidak dapat dikuantifikasikan dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk
oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analis data yang relevan yang diperoleh
dari situasi yang alamiah. Sesuai dengan definisi pendekatan kualitatif menurut Sugiyono
tersebut, penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis manajemen pajak
yang terjadi di PT.X. Penelitian ini mengembangkan pertanyaan dasar tentang bagaimana
manajemen pajak dapat diterapkan di PT.X.
Menurut Prasetyo dan Jannah dalam Rifai (2014), jenis penelitian dikategorikan
menjadi empat, yaitu berdasarkan manfaat penelitian, tujuan penelitian, dimensi waaktu dan
teknik pengumpulan data.
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
12
Tujuan penelitian ini merupakan penelitian deskriptif studi kasus karena penelitian ini
menggambarkan suatu fenomena atau gejala, yaitu manajemen pajak yang terjadi di PT.X.
Neuman menjelaskan pengertian deskriptif sebagai berikut :
“Descriptive research presents a picture of the specific details of a situation, social setting or relationship; it focus on how?” and “who” questions : “How did happen?” “Who is involved?” A great deal of social research is descriptive. Descriptive researchers use most data gathering techniques (survey, field research, content analysis and historical comparative research”
Penelitian deskriptif bertujuan untuk menjelaskan dan mengangkat suatu kondisi yang timbul
di masyarakat yang menjadi obyek penelitian berdasarkan apa yang terjadi dan memfokuskan
obyek penelitian pada suatu unit tertentu dari berbagai variabel. Penelitian deskriptif identik
dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan “bagaimana” dalam mengembangkan
informasi yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menggambarkan mekanisme
suatu proses dan menciptakan seperangkat kategori atau pola.
3.1. Teknik Analisis Data
Analisis data pada penelitian kualitatif dilakukan melalui pengaturan data secara logis
dan sistematis yang dilakukan sejak awal penelitian dimulai (terjun ke lokasi penelitian)
hingga akhir penelitian (pengumpulan data). Dalam penelitian ini, teknik analisis data dimulai
dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, baik data dari wawancara,
pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan di lokasi penelitian, dokumen
pribadi dan dokumen resmi. Setelah data dibaca dan dipelajari secara cermat, maka akan
dilakukan reduksi data melalui abstraksi, yaitu usaha membuat rangkuman yang inti, proses
dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Langkah
selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan. Satuan-satuan kemudian dibuat menjadi
kategori-kategori sambil melakukan koding. Tahap terakhir dari proses analisis data adalah
mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini, tahap penafsiran data
dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa
metode tertentu.
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
13
4. Pembahasan
4.1. Perencanaan dan implementasi pajak atas selisih kurs
Mata uang fungsional yang digunakan oleh PT.X adalah Rupiah, sedangkan laporan
laba rugi komersial menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat dengan alasan adanya
transaksi pembayaran tagihan menggunakan mata uang Dollar Amerika Serikat, misalnya
hutang leasing, pembelian sparepart dan pembayaran sewa. Sedangkan untuk pembayaran
gaji, pembayaran pajak dan sebagian pembayaran ke vendor masih menggunakan Rupiah. Hal
ini terjadi dalam jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan masalah baru yaitu adanya
penumpukan atas selisih kurs pada saat pencatatan maupun pembayaran transaksi dengan
mata uang Dollar Amerika Serikat. Oleh sebab itu perencanaan pajak yang digunakan untuk
mengantisipasi hal tersebut menggunakan alternatif, yaitu :
- pembukuan dengan mata uang Rupiah
- pembukuan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat
Sebagai contoh tanggal 02 Februari 2013, PT.X membeli peralatan safety secara kredit
dengan harga USD 500.000 dan PPn 10%. Nilai Kurs Tengah BI adalah Rp 9.550/USD dan
kurs pajak yang berlaku Rp 9.400/USD. Pada tanggal 15 Maret 2013, PT.X melunasi utang
pembelian tersebut dengan kurs Tengah BI sebesar Rp 9.600/USD dan kurs realisasi adalah
Rp 9.650/USD.
Salah satu efek dari proses penjabaran dan konversi mata uang asing adalah adanya
selisih pergerakan kurs yang terjadi dari waktu ke waktu. Selisih kurs dapat menimbulkan
laba atau rugi sebagai cerminan bottom line atau indikator yang dianggap penting dalam suatu
entitas usaha. Secara umum keuntungan selisih kurs merupakan Obyek Pajak Penghasilan dan
kerugian selisih kurs dapat dibiayakan atau mengurangi penghasilan bruto.
Setelah melakukan pertimbangan dengan manajemen mengenai permasalahan selisih
kurs, PT.X melakukan implementasi pajak dengan perubahan mata uang pembukuan dari
pembukuan dengan mata uang Rupiah menjadi pembukuan dengan mata uang Dollar
Amerika Serikat. Hal ini memang tidak akan menghapuskan selisih kurs secara keseluruhan
di laporan keuangan, akan tetapi dapat meminimalkan akibat dari selisih kurs yaitu rugi
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
14
selisih kurs yang akan mengurangi laba perusahaan dan laba selisih kurs yang merupakan
obyek pajak penghasilan.
Untuk merealisasikan perubahan mata uang pembukuan tersebut, PT.X mengajukan
ijin menggunakan mata uang asing ke KPP Madya Jakarta Pusat 3 (tiga) bulan sebelum tahun
buku dimulai dengan melampirkan SPT Tahunan PPh Badan tahun terakhir, alasan
menggunakan pembukuan dengan mata uang asing dan proyeksi laporan keuangan. Hasilnya,
pada awal 2014 PT.X diijinkan untuk melakukan pembukuan dengan mata uang Dollar
Amerika Serikat dan penyampaian SPT PPh Badan menggunakan SPT Khusus pembukuan
dengan mata uang asing.
4.2. Perencanaan dan implementasi pajak atas beban penyusutan
Dalam rangka mendukung aktivitas pekerjaannya, perusahaan membeli aktiva tetap
berupa alat berat menggunakan pendanaan leasing dengan hak opsi dibandingkan dengan
pembelian langsung. Hal tersebut sehubungan dengan cash flow perusahaan yang berasumsi
bahwa pembelian aktiva tetap melalui leasing lebih menguntungkan daripada membeli
langsung dengan uang perusahaan dikarenakan jumlah uang yang dikeluarkan tidak terlalu
besar sehingga perusahaan dapat memutar kembali uang tersebut guna menghasilkan nilai
ekonomis, misalnya disimpan di Bank dapat menghasilkan bunga.
Pada saat perusahaan melakukan leasing dengan hak opsi, perusahaan diperkenankan
untuk membiayakan pokok angsuran leasing ditambah dengan bunga angsuran leasing. Hal
ini memberikan kemudahan bagi perusahaan karena tidak perlu memonitor atas penyusutan
aktiva leasing tersebut. Apabila aktiva leasing sudah lunas, maka perusahaan akan
membiayakan penyusutannya. Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat
disusutkan sepanjang masa manfaat yang disetimasi dengan syarat harta yang disusutkan
adalah harta berwujud, harta tersebut memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan
harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Untuk
itu, perusahaan harus merencanakan metode penyusutan yang akan digunakan atas aktiva
perusahaan supaya penyusutan tersebut dapat dibiayakan secara maksimal tanpa harus ada
koreksi dikemudian hari oleh fiskus. Untuk itu, perencanaan pajak yang digunakan untuk
mengantisipasi hal tersebut menggunakan alternatif, yaitu :
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
15
- metode penyusutan dengan metode garis lurus
- metode penyusutan dengan metode saldo menurun
Pada saat terjadi pelunasan aktiva leasing, PT.X mulai melakukan penyusutannya dengan
menggunakan metode garis lurus selama 8 tahun (kelompok 2), sedangkan dari sisi pajak,
metode penyusutan yang digunakan adalah metode saldo menurun selama 8 tahun (kelompok
2). Misalkan aktiva yang akan disusutkan harga perolehannya sebesar USD 8.000.000 dengan
tingkat bunga rata-rata 10% per tahun.
Dari tabel di atas, PT.X menyusutkan aktiva yang sama dengan masa manfaat yang
sama, yaitu 8 tahun. Pada metode garis lurus, PT.X membebankan jumlah penyusutan yang
sama setiap tahunnya, yaitu USD 1.000.000/tahun sampai dengan masa manfaatnya habis.
Sedangkan dalam metode saldo menurun, PT.X membebankan jumlah penyusutan di awal
dengan nominal besar dan diakhir masa manfaat dengan nominal kecil. Dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa penerapan metode penyusutan dengan metode saldo menurun lebih
menguntungkan PT.X dibandingkan dengan metode garis lurus. Hal ini disebabkan adanya
beberapa faktor, pertama PPh Badan yang terutang lebih kecil dengan metode penyusutan
saldo menurun dikarenakan pembebanannya lebih besar di awal penyusutan sehingga
menghasilkan laba fiskal yang lebih kecil. Kedua, apabila PT.X mengalami penurunan
penghasilan bruto atau bahkan rugi di tahun berikutnya, kecil kemungkinan untuk membayar
PPh Terutang atau PPh terutang akan lebih kecil dikarenakan beban penyusutan dengan saldo
menurun lebih besar daripada Penghasilan bruto yang diterima oleh PT.X (seperti contoh
dalam tahun kedua). Ketiga, dari sisi pembayaran pajak (cash flow), PT.X dapat menghemat
pembayaran pajak atau menggeser pembayaran pajak sebesar selisih setiap tahunnya supaya
dapat digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian adanya beda waktu dalam
penyusutan, akan bertemu di satu titik 0 (nol) atau bersifat nihil.
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
16
5. Simpulan dan Saran
5.1. Simpulan
Tahapan manajemen pajak penghasilan yang diterapkan di PT.X meliputi perencanaan
pajak (tax planning), implementasi pajak (tax implementation), pengawasan pajak (tax
controlling). Pada tahap perencanaan dan implementasi pajak, PT.X melakukan beberapa
upaya seperti perubahan pembukuan dengan mata uang Dollar Amerika Serikat, perubahan
metode penyusutan dengan saldo menurun, pemberian kesejahteraan kepada karyawan berupa
tunjangan dalam bentuk uang, memasukkan aspek perpajakan dalam kontrak kerja kepada
pihak ketiga dan mengoptimalkan pengkreditan pajak yang telah dipotong. Pada tahap
pengawasan pajak, PT.X melakukan rekonsiliasi obyek pajak terhadap pajak yang terutang
dan melakukan audit pajak yang dilakukan oleh pihak ketiga. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan terhadap laporan keuangan, SPT Masa dan SPT Tahunan yang berkaitan dengan
implementasi manajemen pajak, maka PT.X sudah melakukan manajemen pajak penghasilan
tetapi belum maksimal (under comply). Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya kesalahan
dalam menerapkan peraturan dan tarif pajak yang berlaku yang mengakibatkan adanya resiko
kurang bayar dan sanksi administrasi perpajakan.
Saran
Dengan simpulan yang telah diungkapkan di atas, maka saran yang dapat diberikan
dalam penulisan skripsi ini adalah sosialisasi bagi divisi lain mengenai treatment manajemen
pajak penghasilan yang akan diberlakukan di PT.X sehingga memberikan gambaran kepada
divisi lain mengenai kegunaan manajemen pajak dan pembuatan kontrak kerja dengan vendor
yang didalamnya membahas aspek perpajakan yang terkait dengan transaksi tersebut sehingga
diperlukan dukungan dari semua divisi di PT.X supaya tercipta efisiensi biaya.
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015
17
Kepustakaan
Budi. Manajemen Pajak : Sebuah Pendekatan Komprehensif, Empirik dan Praktis. Jakarta : PT.Patama Indomitra Konsultan, 2013.
Gunadi. Akuntansi Pajak Sesuai dengan Undang-Undang Pajak Baru. Jakarta: PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, 1997.
Hutagaol. Kapita Selekta Akuntansi Pajak. Jakarta : PT.Kharisma Bintang Kreativitas Prima, 2003
Neuman, William Lawrence. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches, Fifth Edition. Boston: Pearson Education, 2003.
Pohan. Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013.
Santoso, Iman dan Ning Rahayu. Corporate Tax Management : Mengulas Upaya Pengelolaan Pajak Perusahaan Secara Konseptual – Praktikal. Jakarta : Observation & Research of Taxation (Ortax), 2013.
Sugiyono. Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung : CV.Alfabeta, 2008.
Sumarsan. Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak. Jakarta : PT.Indeks, 2012
Ikatan Akuntansi Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan, Salemba 4, Jakarta, Juni 2012
Manajemen pajak..., Rismatio, FISIP UI, 2015