MANAJEMEN PERUBAHAN

KELOMPOK IRESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN

( MODEL UMUM )

RUDOLF (2012 132 01 0066)

ABD RAHMAN R (2011 132 00 0041)

………………………………..

PENGERTIAN BIROKRASI

Menurut Tjokroamidjoyo birokrasi adalah tipe organisasi yang dipergunakan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagai tugas-tugasnya yang bersifat spesialisasi, dilaksanakan dalam sistem administrasi dan khususnya oleh aparatur pemerintah.

Menurut Max Weber juga menyatakan, birokrasi itu sistem kekuasaan, di mana pemimpin (superordinat) mempraktekkan kontrol atas bawahan (subordinat). Sistem birokrasi menekankan pada aspek disiplin.

Menurut teori liberal

Birokrasi pemerintah itu menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah yang mempunyai akses langsung dengan rakyat melalui mandat yang diperoleh dalam pemilihan.

Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005

Bahwa Lembaga Administrasi Negara mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang administrasi negara tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menyelenggarakan fungsi

Struktur Organisasi LAN

Deputi bidang kajian kinerja kelembagaan dan SDA akan disatukan dengan Deputi bidang pembinaan diklat aparatur menjadi Deputi Bidang Kajian Kinerja Kelembagaan dan Diklat Aparatur.

Untuk kajian kinerja kelembagaan tetap seperti semula. Sehingga untuk direktorat yang ada dibawah deputi bidang pembinaan diklat akan dilebur kedalam deputi bidang kajian kinerja kelembagaan dan SDA menjadi :

Pusat Kajian Kinerja Kelembagaan Pusat Kajian Kinerja dan Pembinaan SDA Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah

Deputi bidang kajian manajemen kebijakan dan pelayanan akan digabung ke deputi bidang diklat sekolah pimpinan administrasi nasional dan menjadi Deputi Bidang Diklat Sekolah Pimpinan Administrasi Nasional, Manajamen Kebijakan dan Pelayanan.

Dari penggabungan deputi ini akan menghasilkan : Pusat Diklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan Pusat Diklat Bidang Manajemen Kebijakan dan

Pelayanan Pusat Diklat SPIMNAS Bidang TMKP

Saat ini model reformasi birokrasi perlu dirancang untuk mendukung demokratisasi dan terbentuknya clean and good governance yaitu tumbuhnya pemerintahan yang rasional, melakukan transparansi dalam berbagai urusan publik, memiliki sikap kompetisi antar departemen dalam memberikan pelayanan, mendorong tegaknya hukum dan bersedia memberikan pertanggungjawaban terhadap publik (public accountibility) secara teratur.