Manjurkah Omnibus Law sebagai

Obat Investasi?Oleh: Yustinus Prastowo

Executive Director of Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)Jakarta, 22 Januari 2020

Outline Kondisi Makroekonomi

Tantangan Indonesia

Ease of Doing Business in Indonesia: An Update

Omnibus Law, EoDB, dan Investasi

Catatan atas Omnibus Law

The circle of economic growth: where to start?

Pertumbuhan ekonomi tergantung pada tingkatinvestasi privat. Investasi tergantung pada tingkattabungan. Tabungan tergantung pada tingkatpenghasilan.

Maka: kenaikan income kenaikan tabungankenaikan investasi pertumbuhan ekonomi.

Masalah: bagaimana proses itu bisa mulai, kalauincome, tabungan, dan investasi sebuah masyarakatcukup rendah? Penanaman modal, terutama darinegara-negara industri maju.

Pentingnya

EoDB

Income

Savings

Investment

Economic

growth

Sumber: Herry-Priyono, 2003: 60

Kondisi Makroekonomi:

New Normal atau

New Abnormal?

5 5

-1,75

4,597,75

6,37 6,798,35 9,22

6,52 6,46

20,53

24,6327,27

16,1817,77

12,36 13,05

4,11

-5,00

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

interest rate (%) investment (yoy,%)Sumber: World Bank, BKPM

“Secular Stagnation”

Low Interest Rates ≠ High Investment

Lawrence Summer

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

Feb Aug Feb Aug Feb Aug Feb Aug Feb Aug Feb Aug Feb Aug Feb Aug Feb Aug Feb

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

Tin

gkat

pen

gan

ggu

ran

terb

uka (

%)

Infl

asi

(%

)

inflasi tingkat pengangguran terbuka (%)Sumber: BKPM, BPS 6

Low Unemployment ≠ High Inflation

Jerome Powell

AS-China trade war Brexit Japan-Korea trade

tensions2020 elections in US

Hongkong ProtestsIran sanctions and shadow war with

Israel Argentina debt restructuring

Kashmir crisis

Tantangan Perekonomian Global

Update

Ekonomi Global

“Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia dan EMDE diturun

kan sebesar 0,3% dan Eropa diturunkan

hingga 0,4% pada 2019”

Perang dagangmengakibatkan

jumlah perdagangandunia melambat

pasca 2017

Pertumbuhanekonomi Amerika, Tiongkok, Jepang,

Eropa, dan emerging market and

developing countries (EMDE) melambat

Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan

ekonomi global ikutmelambatUSA

2018 2,9

2019 2,5

2020 1,7

2021 1,6

Europe

2018 0,8

2019 0,8

2020 0,7

2021 0,6

Japan

2019 0,8

2020 0,7

2021 0,6

China

2018 6,6

2019 6,2

2020 6,1

2021 6,0

EMDE

2017 4,5

2018 4,3

2019 4,0

Worldeconomy growth (%)

2018 3,0

2019 2,6

2020 2,7

2021 2,8

Source : Global Economic Prospects June 2019, World Bank

9

Kinerja Perekonomian Indonesia: 1961-2019Proyeksi lembaga-lembaga internasionalterhadap pertumbuhan ekonomiIndonesia 2019-2020

2019 2020

5,2%

5,1%

5,2%

5,2%

5,2%

5,3%*First quarter (January-March).

Sumber: BPS-Statistics Indonesia dalam Economic Challenges in Jokowi’s Second Term oleh Faisal Basri (Juli 2019)

Asumsi dasar Ekonomi Makro APBN 2020

231 302 339 366 397 431 392,7 317,8483,7

0100200300400500600

Aliran modal ke Indonesia dipengaruhi oleh

kebijakan moneter negara maju…

Sentimen negatif global dapat mempengaruhiinvestor’s confidence…

Sumber: kemenkeu

(1669,2)

(4076,9)(2199,3)

7671,5 9600,0

11800,0

(8496,0)

(3106,5)

(10000,0)

(5000,0)

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

-20000

-15000

-10000

-5000

0

5000

10000

15000

20000

25000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Jan-Nov2019

migas non migas neraca perdagangan

Neraca perdagangan (juta USD)

Pasar Finansial

Penanaman modal asing (Rp triliun)

Defisit neraca migas masih tinggi…Melambatnya ekonomi global turut berpengaruh terhadapsituasi perekonomianIndonesia dalam beberapa hal

Kinerja Investasi: Naik tapi Landai

27,533,1 33,5 34,1 34,6

38,241,6 41,7 42,5 42,9

47,8 46,250,4 52,2

55,6 58,1

68,8

6164,9 67,6

76,480,6

89,1 86,9 87,2

95,6100,7

65,5 66,7 6771,2 72

78 78,3 78,782,1

92,2 92,599,2

96,199,4 99,7 101,3

97

109,8 111,7 112108,9

95,7

84,7

99

107,9104,9 105

9399,8 100,5

105,3 106,6

116,2119,9 120,4

124,6

135,1140,3

145,4 146,5151,6

155,3159,4

165,8170,8

176,6179,6

185,3

176,3 173,8

185,9

195,1200,5

205,7

q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3 q4 q1 q2 q3

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PMDN PMATotal

Sumber: BKPM

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDONESIA

INWARD FDI STOCKS IN SOME COUNTRIES (% TO GDP)

Realisasi Penerimaan Pajak 10 thn terakhir (Rp Tn)

10%20%

15%Penerimaan pajak kembali tidakmencapai target, yaitu terealisasi Rp1.332 T atau 84,4% dari target.Dengan kata lain terjadi shortfall Rp245 T atau meleset Rp 105 T darioutlook Pemerintah sebesar Rp 140 T.Berarti 10 tahun terakhir Pemerintahbelum berhasil mencapai target pajakyang ditetapkan dalam APBN.

Secara persentase, realisasi penerimaanpajak tahun 2019 lebih rendah dibandingkandua tahun terakhir, yakni di tahun 2017,realisasi penerimaan pajak 89,7% dan ditahun 2018 kembali meningkat menjadi 92,4%.Namun realisasi 2019 ini masih lebih baikdibandingkan realisasi penerimaan pajaktahun 2015 tahun 2015 dan 2016 yangmencapai 82% dan 81,6%.

Volatilitas pencapaian targetpenerimaan ini perludiantisipasi dan dianalisissecara mendalam demimendapatkan formulapemungutan pajak yangefektif dan sustain.

Potensi dan Tantangan Indonesia

Rule of Law Index 2019: Indonesia

Korupsi

Hak-hak dasar

Ketertiban dan Keamanan

Penegakan hukum

Keadilan

Omnibus law: jawaban atau justru

mengaburkan kepastian hukum/keadilan?

Masih banyak masalah

dalam hal:

Potensi dan Tantangan Indonesia

Sumber: UOB Research - Quarterly Global Outlook 1Q 2020 (05 Dec 2019)

(Billions of U.S. dollars)

Sumber: United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2019 dalam Economic Challenges in Jokowi’sSecond Term oleh Faisal Basri (Juli 2019)

FDI inflows, Indonesia was one of top 20 host economies 2017 and 2018

The Foreign Direct Investment Regulatory Restrictiveness Index (FDI RRI) measures four types of statutory restrictionson foreign direct investment: (i) foreign equity restrictions, (ii) screening and prior approval requirements, (iii) rules forkey personnel, and (iv) other restrictions on the operation of foreign enterprises. The FDI RRI is a composite indexwhich takes values between 0 and 1, with 1 being the most restrictive.

Indonesia: the most restrictive country towards FDI…0,31

0,260,26

0,210,19

0,14

0,090,090,070,060,060,06

0,030,010,0

FDI RRI, 2018

Sumber: OECD, FDI Regulatory Restrictiveness Index dalam Economic Challenges in Jokowi’s Second Term oleh Faisal Basri (Juli 2019)

18

What matters to investors in developing countries

Berdasarkan Global Competitiveness Survey 2017/2018

Sumber: World Ban

k

Urgensi Mendorong Investasi

14,03%

18,21%18,14%

26,05%

17,05%

7,81%

7,78%

2,12%

0,94%

10,46%12,04%

10,56%

12,27%

-12,84%

-24,17%

-11,61%

-0,92%

9,61%

-0,3

-0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0

20

40

60

80

100

120

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II

2014 2015 2016 2017 2018 2019

PMA yoy (%)

Between June and augus

t 2019, 33 Chinese-liste

d companies have anno

unced plans to set up or

expand production abro

ad: 23 of them are going

to Vietnam and the rem

aining 10 are going to C

ambodia, India, Malaysia,

Mexico, Serbia and Thail

and;

In 2017, 73 Japanese fir

ms moved operation fro

m Japan, China, and Sing

apore to Vietnam, 43 to

Thailand, 11 to the Phili

pines, and only 10 to Ind

onesia.

(The World Bank)

Untuk dapat menarik investas

i, pemerintah perlu melakuka

n reformasi secara menyeluru

h;

Berkurangya penerimaan dari

insentif pajak meningkatkan ri

siko fiskal, terutama saat ada

ancaman resesi;

Terlebih, kinerja penerimaan

di tahun 2019 cenderung me

mburuk;

Optimalisasi penerimaan paja

k berpotensi menyebabkan k

ontraksi ekonomi;

Perlu desain insentif fiskal yan

g menyesuaikan permasalahan

cyclical. Contohnya, potential

revenue loss dalam jangka pa

njang, bukan sekarang;

Perlu insentif fiskal yang tak

menyebabkan hilangnya pener

imaan, seperti kepastian dan k

emudahan administrasi;

Di tahun 2018 sampai awal 2019, pertumbuhan PMA yang m

asuk ke Indonesia negatif;

Di saat yang sama, negara tetangga mengambil kesempatan d

ari terjadinya perang dagang antara Amerika dengan China. 19

Dari manufaktur ke Jasa, daya serap tenaga kerja

dari FDI semakin berkurang….

FOREIGN DIRECT INVESTMENT IN INDONESIA

BY SECTOR

Name Here

Programmer

Name Here

Programmer

Sumber: BKPM dikutip dari Mandiri Institute

LABOUR ABSORPTION FROM FDI

IN INDONESIA

Ease of Doing Business in Indonesia:

An Update

Indonesia Investment Grade

Di tahun 2019, S&P global memperbaiki

urutan Indonesia menjadi BBB dari seb

elumnya BBB- di 2018.

Sedaangkan, Fitch justru mempertahan

kan posisi Indonesia di BBB.

Indonesia Global Ranking

Ease of

Doing

Business

Ranking

Sumber: World Bank, Doing Business 2019

Peringkat stagnantetapi skor naik…

Ease of Doing

Business Indicators

Sumber: World Bank, Doing Business 2019Catatan: peringkat labor market regulation tidak disajikan sejak laporan EoDB 2011

Investment

Ranking in

ASEANSumber: KPMG international, 2019

Why is Indonesia’s extractive

policy so problematic?

28

Overall Policy Potential

Scale 0-100

Sumber: Fraser Institute

29

Taxation

30

Enviromental regulationSumber: Fraser Institute

31

Uncertainty with regulatory enforcement

Sumber: Fraser Institute

32

Cost of regulatory complianceSumber: Fraser Institute

33

Labour regulations and employment agreements

Sumber: Fraser Institute

34

Political stabilitySumber: Fraser Institute

Mana

yang perlu

perbaikan?

Sumber: EoDB (Bank Dunia), Diolah. (CITA, 2020)

Fokus Perbaikan

Name Here

Programmer

Name Here

Programmer

Sumber: EoDB (Bank Dunia), Diolah. (CITA, 2020)

Fokus Perbaikan: kurangi biaya impor…

45 4739 37

5462

105 108 112 116

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Trading across borders (rank)

704 704644 644

615572

608,7577,5 577,5 577,5

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cost to export (US$ per container)

660 660 660 660 660647

727,6 732,3 732 732

600

650

700

750

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cost to import (US$ per container)

Sumber: EoDB (Bank Dunia), Diolah. (CITA, 2020)

Biaya impor perlu ditekan

Telah terjadi perbaikan signifikan namun

masih belum kompetitif…Insert the title of your subtitle Here

161 155 155 166 175155

173151 144 134

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Starting a business (rank)

0

10

20

30

40

50

60

70

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cost (% of income per capita) Time (days)

113 116126 129

8671 70 62 55

44

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Getting credit

0

2

4

6

8

10

0

20

40

60

80

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Credit bureau coverage (% of adults)

Depth of credit information index (0-6)

Stagnan namun ada kecenderungan memburuk…..

95 98 99 98 10190,7

131118

106100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Registering property (rank)

0

5

10

15

20

25

30

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Cost (% of property value) Time (days)

146

154156

144147

172170

166

145 146

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Enforcing Contracts (rank)

570 570 570

498 498471 471 471

403 403

122,7 122,7 122,7 139,4 139,4115,4 115,7 115,7

70,3 70,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Time (days) Cost (% of claim)

Sumber: EoDB (Bank Dunia), Diolah. (CITA, 2020)

Dalam hal pajak, kita cukup kompetitif

40

126 130 131 131 137160 148

104 114 112

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Paying taxes (rank) Keberhasilan

reformasi

pajak 266 266 266 259 259 253,5234 221

207,5 207,5

0

50

100

150

200

250

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Time (hours per year)

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

Bangladesh

Vietnam

India

Filipina

Malaysia

Indonesia

Thailand

Postfiling index (0–100)

0,00 10,00 20,00 30,00 40,00 50,00 60,00

Thailand

Indonesia

Bangladesh

Vietnam

Malaysia

Filipina

India

Total tax rate (% profit)

Sumber: EoDB (Bank Dunia), Diolah. (CITA, 2020)

Masalah Ketenagakerjaan

Lebih dari 7 juta orang belum mendapatpekerjaan

Setiap tahun, angkatankerja baru bertambahsebanyak 2 juta orang

Untuk menampung tenagakerja sebanyak itu, pertumbuhan ekonomi harusdipacu sebesar 6% per tahundemi membuka lapangankerja

Sumber: Data BPS, sebagaimana dikutip dalam https://www.cnbcindonesia.com/news/20191105121442-4-112741/di-agustus-2019-jumlah-

orang-menganggur-naik-jadi-705-juta

Perlu investasi baru

Omnibus Law, EoDB, dan Investasi

Konsep Omnibus Law

Banyaknya PeraturanPerundang-undangan;

disharmoni antar-regulasi

dipangkas

disederhanakan

diselaraskan

Omnibus law sebagai strategi

reformasi regulasi; dilakukan sekaligus

terhadap banyakPUU

Tujuan Omnibus Law

Menghilangkan tumpang tindih antar-

PUU

Efisiensi proses perubahan/pencabutan

PUU

Menghilangkan ego sektoral

44

Keuntungan dalam Menerapkan Omnibus Law

Dengan omnibus law, pemerintah dan parlemen tidak perlu merevisi undang-undang satu per satu,melainkan cukup membuat satu undang-undang baru yang mengamendemen pasal-pasal dalam beberapa

undang-undang sekaligus.

Dapat dikatakan, sepanjang didahului dengan identifikasi dan pemetaan permasalahan yang komprehensif, skema omnibus law menciptakan efisiensi dan efektivitas karena menggabungkan beberapa aturan yang substansi pengaturannya berbeda menjadi suatu peraturan besar.

Omnibus law berfungsi sebagai payung hukum(umbrella act).

RUU Omnibus Cipta Lapangan Kerja

Penyederhanaan perizinan berusaha

Persyaratan investasi

KetenagakerjaanKemudahan & Perlindungan

UMKM

Kemudahan Berusaha

Dukungan Riset & Inovasi

Administrasi Pemerintahan

Pengenaan Sanksi

Pengadaan Lahan

Investasi & Proyek

Pemerintah

Kawasan Ekonomi

RUU Omnibus Perpajakan

UU terdampak: UU KUP, UU PPh, UU PPN, UU Pemda, UU PDRD, UU KEK, UU Penanaman Modal

Sudahkah omnibus law merespon tuntutan EoDB?

Starting a business

Dealing with construction permits

Getting electricity

Registering property

Getting credit

Protecting minority investors

Paying taxes

Trading across borders

Enforcing contracts

Resolving insolvency

Another checklist

Political uncertainty

Law uncertainty

Licence (procedures)

Logistic cost

Taxation

Local government

Monetary system Masih ada sisi-sisi yang tertinggal

Political uncertainty: risiko judicial review?

EoDB dan Investasi: Correlation but not Causation?

Peringkat EoDB Indonesia 2013-2019 Realisasi Investasi 2013-2019

Secara umum berkorelasi positif,

meski tak selalu.

Pada 2018, ketika EoDB tertinggi,

realisasi investasi justru turun.

Faktor Lain:

Implementasi!

Beberapa Catatan atas Omnibus Law

Catatan 1: Komplikasi Hukum? • Bagaimana kalau omnibus law justru bertentangan dengan sistem PUU yang

berlaku di Indonesia?

• Bagaimana jika pasal-pasal omnibus law dipertentangkan dengan UU (asalnya) melalui pengujian ke MK karena ketidakpastian hukum, bahkanbertentangan dengan pasal-pasal UUD 1945?

Menurut tradisi dan UU 12/2011, setiapPUU harus dibentuk berdasarkan

asas-asas pembentukan PUU yang patut dan berdasarkan landasan

filosofis, yuridis, dan sosiologis, yang tentu berbeda bagi setiap PUU.

• Mengganti definisi dalam Ketentuan Umum suatu UU akan berakibat pada seluruh pasal dalam UU (asal) yang diubah.

• Setiap UU, selain mengatur materi muatan yang berbeda-beda, juga mengatur subyek (adressat) yang berbeda-beda.

Teknis pembentukan omnibus law: menyusun dalam kelompok, golongan,

atau kluster, menuliskan apa yang harus diubah.

Sumber: Maria Farida Indrati, “’Omnibus Law’, UU Sapu Jagat?” Kompas, 4 Januari 2020, hlm. 6.

Jangan lupakan Pasal 33 UUD 1945 sebagai sokoguruperekonomian nasional

Risiko jadi bumerang: RUU yang dimaksudkan menjamin

kepastian/harmoni justrusemakin memperparah

ketidakpastian/disharmoni

Catatan 2: Salah Diagnosis?

Tantangan Indonesia: meningkatkan kualitas investasi

Selama ini kebanyakan investasi dalambentuk bangunan. Sedangkan investasi

dalam bentuk mesin dan peralatan hanyasekitar 10%

Konsolidasi perbankan: bagaimanaperekonomian hendak berlari lebih cepat

jika detak jantung lemah?

Jangan lagi terjadi dana puluhan triliunrupiah yang dihimpun dari darah dan

keringat rakyat diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang tidak punya

reputasi baik. Benahi regulator.

Omnibus law: kemungkinan salah diagnosis?

Pertumbuhan investasi yang diukur dengan pembentukan modal tetap bruto dalam lima tahun terakhir masih di atas pertumbuhan

PDB

Jika dibandingkan dengan beberapa negara lain, bahkan denganCina sekalipun, pertumbuhan investasi Indonesia masih lebih

tinggi

Sumber: Faisal Basri, “’Sesat Pikir’ Omnibus Law,” faisalbasri.com/2020/01/19/sesat-pikir-omnibus-law/

Catatan 3: Kelanjutan Reformasi?• Kebijakan? Regulasi? Administrasi?

• Evaluasi insentif fiskal?Identifikasi masalah

sudah tepat?

52Sumber: Yustinus Prastowo, “’Omnibus Law’ dan Reformasi Pajak,” Kompas, 4 Desember 2019, hlm. 6.

Omnibus law jangan sampai bertentangan

dengan agenda reformasi pajak

Perluasan basis pajak tindak lanjut data perpajakan pasca-

amnesti, hasilakses/pertukaran

informasi

Penggunaan NIK sebagai common

identifier

Perbaikan administrasi dan tata kelola

perpajakan yang belum tersentuh omnibus

Evaluasi menyeluruh dan reorientasi skema

fasilitas perpajakan

Penurunan tarif PPh

Risiko tergerusnya penerimaan. Tidak ada bukti penurunan tarif PPh akandiikuti banjir investasi.

Peralihan ke rezim

territorial

Risiko penumpanggelap yang

ingin territorial

murni.

Relaksasi sanksi

administrasi

Cukup melegakan, tetapi belum mencakup perbaikan tata kelola seng

keta pajak

Upaya membangung level playing field antara ranah konvensional dan digital

Perlu memastikan kesiapan sampai tataran teknis-

administrasi

Pajak Daerah dalam skema omnibus

law

Risiko penolakandi daerah

Tegangan: kebutuhan terobosan yang cepat dan masalah

yang telanjur

menumpuk

Perlu grand design kebijakan dan peta

jalan yang lebih komprehensif dan berkela

njutan

Catatan Penutup

Manjurkah

Omnibus

Law?

Omnibus Law bukan panacea, obat dari segala penyakit.

Maka kemanjurannya juga bergantung pada diagnosis atas

penyakit.

Omnibus Law adalah sebuah terobosan paradigmatik, yang

menjadi breakthrough untuk mengatasi kebuntuhan,

kemacetan, dan kemandekan.

Omnibus Law ada pada dilema: terlalu lengkap berisiko

lamban dan hilang momentum, terlampau cepat khawatir ada

yang tertinggal. Maka perlu identifikasi masalah yang bisa

diakomodir di revisi UU sektoral/parsial, PP dan aturan

turunan UU Omnibus.

Jika Omnibus Law ini untuk gaspol, maka perlu rem yang pakem.

Penting disusun roadmap dan taskforce yang memastikan

implementasi berjalan efektif.

Thank you

Wisma Korindo 5th Floor

Jalan MT Haryono Kav. 62, Pancoran Jakarta Selatan

www.cita.or.id