ASURANSI SOSIAL : JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA

BAB IPENDAHULUAN

Latar Belakang

Manusia harus bekerja untuk mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Dalam bekerja

manusia membutuhkan ketenangan dan kesejahteraan bagi dirinya sendiri dan keluarganya.

Dengan mengikuti program pemerintah yang mewajibkan suatu perusahaan ataupun lembaga

mengikutsertakan seluruh karyawannya menjadi anggota jamsostek merupakan salah satu cara

untuk memberi ketenangan dan kesejahteraan bagi karyawan dan anggota keluarganya.

Dengan adanya Jamsostek, para karyawan dapat bekerja lebih tenang sehingga dapat

meningkatkan produktifitas kerja serta telah sesuai dengan hukum Islam yang berdasarkan dalil

yang telah disebutkan dan sesuai dengan apa yang dicontohkan pada masa Rasul SAW tentang

jamsostek dari baitul mal, sehingga dapat memberi ketenangan dan produktifitas kerja

karyawan.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan

kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai

dengan kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara

berkembang lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social

security, yaitu jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat

pekerja di sektor formal.1[1][1]

1

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

1. Pengertian Asuransi

Asuransi kesehatan adalah sebuah jenis produk asuransi yang secara khusus menjamin biaya

kesehatan atau perawatan para anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami

kecelakaan. Secara garis besar ada dua jenis perawatan yang ditawarkan perusahaan-perusahaan

asuransi, yaitu rawat inap (in-patient treatment) dan rawat jalan (out-patient treatment).

Produk asuransi kesehatan diselenggarakan baik oleh perusahaan asuransi sosial, perusahaan

asuransi jiwa, maupun juga perusahaan asuransi umum.

Di Indonesia, PT Askes Indonesia merupakan salah satu perusahaan asuransi sosial yang

menyelenggarakan asuransi kesehatan kepada para anggotanya yang utamanya merupakan para

pegawai negeri baik sipil maupun non-sipil. Anak-anak mereka juga dijamin sampai dengan usia

21 tahun. Para pensiunan beserta istri ataupun suami juga dijamin seumur hidup.

Beberapa perusahaan asuransi kerugian dan asuransi jiwa telah memasarkan pula program-

program asuransi kesehatan dengan berbagai macam varian yang berbeda. Pada umumnya

perusahaan asuransi yang menyelenggarakan program asuransi kesehatan bekerja sama dengan

provider rumah sakit baik secara langsung maupun melalui institusi perantara sebagai asisten

manajemen jaringan rumah sakit.

Asuransi Sosial

Asuransi merupakan salah satu cara modern dan efektif untuk menanggulangi risiko diri pribadi.

Bagi mereka tang mempunyai kemampuan membiayai dapat berhubungan dengan lembaga

asuransi privat-komersial untuk merencanakan program-program asuransi sesuai dengan

kebutuhan perlindungan.  Tetapi bagaimana dengan mereka yang tidak mampu, aoakah akan

dibiarkan saja tanpa perlindungan sama sekali ? Tentu saja tidak ! Dalam hubungan ini

Pemerintah akan turun tangan untuk menyelenggarakan program asuransi sosial untuk

memberikan perlindungan bersifat minimal bagi masyarakat.

Tujuan  asuransi sosial adalah memberikan manfaat dasar dan minimal apabila ada anggota

masyarakat yang mengalami peristiwa kerugian tertentu. Pada umumnya kerugian tersebut

berhubungan dengan terganggu atau hilangnya penghasilan seseorang  dan pengeluaran biaya

akibat sakit. Tujuan lain adalah mencegah terjadinya kemiskinan. Asuransi Sosial didasari pada

filosofi "kemandirian & harga diri terjaga pada waktu tertimpa kesulitan". Oleh karena itu

parapeserta asuransi social harus ikut memberikan iuran (pembiayaan), sehingga manakala

mereka memenuhi syarat untuk menerima manfaat dari asuransi social, maka mereka

menerimanya sebagai "hak" dan bukan sebagai "bantuan" atau belas kasihan.

Definisi Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah setiap orang laki-laki atau wanita yang sedang dalam dan/atau akan

melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan barang

atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Keselamatan kerja menunjuk kepada kondisi –

kondisi fisiologis-fisikal dan pisiologis tenaga kerja yang diakibatkan oleh lingkungan kerja yang

disediakan oleh perusahaan. Jika sebuah perusahaan melaksanakan tindakan – tindakan

keselamatan yang efektif, maka tidak akan ada lagi kecelakaan dalam pekerja hal ini akan lebih

mempercepat kesejahtraan karyawan yang nantinya juga berimbas pada hasil – hasil produksi

perusahaan ini.

Peranan departemen sumber daya manusia dalam keselamatan kerja merupakan peranan yang

sangat vital dalam perusahaan, departemen inilah yang merencanakan program keselamatan

kerja karyawan sampi dangan pelaksanaannya

Definisi Asuransi Tenaga Kerja

Asuransi Tenaga Kerja adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak

penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung,dengan menerima premi asuransi, kepada

perusahaan untuk keselamatan kerja, maka karyawan ialah memperoleh tingkat kesejahteraan

yang cukup memadai, dan juga dapat menegembangkan potensi dirinya dengan aman dan

nyaman serta melakukan aktivitasnya secara maksimal karena merasa dirinya maupun

keluarganya terlindungi. Melalui faktor inilah produktivitas kerja dapat mudah ditingkatkan

Prinsip-prinsip Asuransi

Prinsip utama dalam sasuransi dalam syariah adalah ta’awanu ala al birr wa al’taqwa

(tolong-menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa) dan al’tamin (Rasa aman)

Para pakar ekonomi islam mengemukakan bahwa asuransi syariah atau asuransi tafakul

ditegakan atas empat prinsip utama yaitu:

  1.    Saling bertanggung jawab

  2.    Saling bekerja sama atau saling membantu

  3.    Saling melindungi penderitaan satu sama yang lain

  4.    Menghindari unsur gharar, maisir dan riba.2[4][4]

Adapun beberapa prinsip pokok asuransi yang sangat penting yang harus di penuhi baik

oleh tertanggung maupun penanggung agar kontrak / perjanjian asuransi berlaku (tidak batal) dan

layak untuk diasuransikan.

Adapun prinsip pokok asuransi tersebut adalah :

a.       Prinsip Itikad Baik (Utmost Good Faith)

b.      Prinsip kepentingan yang dapat di Asuransikan (Insurable Interest)

c.       Prinsip Ganti Rugi (Indemnity)

2

d.      Prinsip Perwalian (Subrogation)

e.       Prinsip Kontribusi (Contribution)

f.       Prinsip Sebab Akibat (Proximate Cause)

     Fungsi Asuransi

  1.    Transfer Resiko

Dengan membayar premi yang relatif kecil, seseorang atau perusahaan dapat

memindahkan ketidakpastian atas hidup dan harta bendanya (resiko) ke perusahaan asuransi

  2.    Kumpulan Dana

Premi yang diterima kemudian dihimpun oleh perusahaan asuransi sebagai dana untuk

membayar resiko yang terjadi

BAB III

PEMBAHASAN

  A.    Jenis-Jenis Asuransi Bagi Tenaga Kerja

Secara garis besar, asuransi terdiri dari tiga kategori, yaitu:

   1)      Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi yang memberikan ganti rugi kepada tertanggung yang menderita kerugian barang atau benda miliknya, kerugian mana terjadi karena bencana atau bahaya terhadap mana pertanggungan ini diadakan, baik kerugian itu berupa :

   a)      Kehilangan nilai pakai 

b)      Kekurangan nilainya

c)      Kehilangan keuntungan yang diharapkan oleh tertanggung.

Penanggung tidak harus membayar ganti rugi kepada tertanggung kalau selama jangka waktu

perjanjian obyek pertanggungan tidak mengalami bencana atau bahaya yang dipertanggungkan.

Terdiri dari asuransi untuk harta benda (property, kendaraan), kepentingan keuangan

(pecuniary), tanggung jawab hukum (liability) dan asuransi diri (kecelakaan atau kesehatan).

Asuransi kerugian, diperbolehkan dengan syarat apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai

berikut :

Apabila asuransi kerugian tersebut merupakan persyaratan bagi obyek-obyek yang menjadi

agunan bank. Apabila asuransi kerugian tersebut tidak dapat dihindari, karena terkait oleh

ketentuan-ketentuan Pemerintah, seperti asuransi untuk barang-barang yang di impor dan

diekspor.

Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) Asuransi yang menjamin kerugian

akibat kecelakaan diri Tertanggung atau orang yang dipertanggungkan yaitu orang lain yang

mempunyai hubungan dengan Tertanggung, seperti karyawan Tertanggung, anggota keluarga

Tertanggung, dll.

Cover yang diberikan adalah jaminan atas kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia,

catat tetap (baik sebagian atau seluruhnya), cacat sementara (baik sebagian atau seluruhnya) dan

beaya pengobatan.

    2)      Asurasnsi Jiwa

           Asuransi jiwa adalah perjanjian tentang pembayaran uang dengan nikmat dari premi dan yang

berhubungan dengan hidup atau matinya seseorang termasuk juga perjanjian asuransi kembali

uang dengan pengertian catatan dengan perjanjian dimaksud tidak termasuik perjanjian asuransi

kecelakaan (yang masuk dalam asuransi kerugian) berdasarkan pasal I a Bab I Staatblad 1941 -

101). Dalam asuransi jiwa (yang mengandung SAVING) penanggung akan tetap mengembalikan

jumlah uang yang diperjanjikan, kepada tertanggung. Kalau tertanggung meninggalkan dalam

massa berlaku perjanjian, atau  Pada saat berakhirnyajangka waktu perjanjian keperluannya suka

rela.

Pada hakekatnya merupakan suatu bentuk kerja sama antara orang-orang yang

menghindarkan atau minimal mengurangi risiko yang diakibatkan oleh risiko kematian (yang

pasti terjadi tetapi tidak pasti kapan terjadinya), risiko hari tua (yang pasti terjadi dan dapat

diperkirakan kapan terjadinya, tetapi tidak pasti berapa lama) dan risiko kecelakaan (yang tidak

pasti terjadi, tetapi tidak mustahil terjadi). Kerjasama mana dikoordinir oleh perusahaan asuransi,

yang bekerja atas dasar hukum bilangan besar (the law of large numbers), yang menyebarkan

risiko kepada orang-orang yang mau bekerjasama. Yang termasuk dalam program asuransi jiwa

seperti: asuransi untuk pendidikan, pensiun, investasi, tahapan, kesehatan.

Asuransi jiwa hukumnya haram kecuali apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

Apabila asuransi jiwa tersebut mengandung unsur saving (tabungan). Pada waktu

menyerahkan uang premi, pihak tertanggung beniat untuk menabung untungnya pada pihak

penanggung (perusahaan asuransi). Pihak penanggung bemiat menyimpan uang tabungan milik

pihak tertanggung dengan cara-cara yang dibenarkan/dihalalkan oleh syariat agama Islam.

Apabila sebelum jatuh tempo yang telah disepakati bersama antara pihak tertanggung dan pihak

menanggung seperti yang telah disebutkan dalam polis (surat perjanjian). ternyata pihak

penanggung sangat memerlukan (keperluan yang bersifat darurat) uang tabungannva, maka

pihak tertanggung dapat mengambil atau mcnarik kemballi sejumlah uang simpanannya dari

pihak penanggung dan pihak penanggung berkewajiban menyerahkan sejumlah uang tersebut

kepadanya.

Apabila pada suatu ketika pihak tertanggung terpaksa tidak dapat membayar uang premi,

maka :

Uang premi tersebut menjadi hutang yang dapat diangsur oleh pihak tertanggung pada waktu-

waktu pembayaran uang premi berikutnya. Hubungan antara pihak tertanggung dan pihak

penanggung dinyatakan tidak putus. Uang tabungan milik pihak tertanggung tidak dinyatakan

hangus oleh pihak penanggung. Apabila sebelum jatuh tempo pihak tertanggung meninggal

dunia, maka ahli warisnya berhak untuk mengambil sejumlah uang simpanannya, sedang pihak

penanggung berkewajiban mengembalikan sejumlah uang tersebut.

Pada dasarnya terdapat 3 (tiga) jenis asuransi jiwa yaitu :

   1)  Term assurance (Asuransi Berjangka) Term assurance adalah bentuk dasar dari asuransi jiwa,

yaitu polis yang menyediakan jaminan terhadap risiko meninggal dunia dalam periode waktu

tertentu.

Contoh Asuransi Berjangka (Term Insurance) :

§                  Usia Tertanggung 30 tahun

§               Masa Kontrak 1 tahun

§              Rate Premi (misal) : 5 permill/tahun dari Uang Pertanggungan

§            Uang Pertanggungan : Rp. 100 Juta

§             Premi Tahunan yang harus dibayar : 5/1000 x 100.000.000 = Rp. 500.000

§          Yang ditunjuk sebagai penerima UP : Istri (50%) dan anak pertama (50%)

Penjelasan : Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan Asuransi

sebagai penanggung akan membayar uang Pertanggungan sebesar 100 juta kepada yang ditunjuk.

     2)      Whole Life Assurance (Asuransi Jiwa Seumur Hidup) Merupakan tipe lain dari asuransi

jiwa yang akan membayar sejumlah uang pertanggungan ketika tertanggung meninggal dunia

kapan pun. Merupakan polis permanen yang tidak dibatasi tanggal berakhirnya polis seperti pada

term assurance. Karena klaim pasti akan terjadi maka premium akan lebih mahal dibanding

premi term assurance dimana klaim hanya mungkin terjadi. Polis whole life merupakan polis

substantif dan sering digunakan sebagai proteksi dalam pinjaman.

    3)      Endowment Assurance (Asuransi Dwiguna) Pada tipe ini, jumlah uang pertanggungan akan

dibayarkan pada tanggal akhir kontrak yang telah ditetapkan.

Contoh Asuransi Dwiguna Berjangka (Kombinasi Term & Endowment)

§  Usia Tertanggung 30 tahun

§  Masa Kontrak 10 tahun

§  Rate Premi (misal) : 85 permill/tahun dari Uang Pertanggungan

§  Uang Pertanggungan : Rp. 100 Juta

§  Premi yang harus dibayar : 85/1000 * 100.000.000 = Rp. 8.500.000,-

§  Yang ditunjuk sebagai penerima UP : Istri (50%) dan anak pertama (50%)

Penjelasan,

   1)      Bila tertanggung meninggal dunia dalam masa kontrak, maka perusahaan Asuransi sebagai

penanggung akan membayar uang Pertanggungan sebesar 100 juta kepada yang ditunjuk.

   2)      Bila tertanggung hidup sampai akhir kontrak, maka tertanggung akan menerima uang

pertanggungan sebesar 100 juta.

     3)      Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah program asuransi wajib yang diselenggarakan pemerintah berdasarkan

UU. Maksud dan tujuan asuransi sosial adalah menyediakan jaminan dasar bagi masyarakat dan

tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan komersial.

Ialah asuransi yang memberikan jaminan kepada masyarakat dan diselenggarakan oleh

pemerintah, yaitu:

    1)      Asuransi kecelakaan lalu lintas (jasa raharja).

    2)      Asuransi TASPEN, ASTEK. ASKES, ASABRI. Sifat asuransi sosial

    3)      Dapat bersifat asuransi kerugian

    4)      Dapat bersifat asuransi jiwa.

Asuransi sosial diperbolehkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut; Asuransi sosial

tidak termasuk akad mu Diselenggarakan oleh Pemerintah. Sehingga kalau ada ruginya

ditanggung oleh Pemerintah, dan kalau ada untungnya dikembalikan untuk kepentingan

masyarakat.’awadlah, tetapi merupakan syirkah ta’awuniyah.

    B.     Ganti Rugi untuk Kecelakaan Tenaga Kerja

Pada dasarnya dapat disebutkan asuransi buruh/tenaga kerja,pembayaran asuransi

ditanggulangi oleh pihak pemilik Perusahaan ( pemimpin Perusahaan).Orang asing juga dapat

menerima asuransi ini tidak lihat dari status izin tinggalnya bila bekerja di perusahaan termasuk

kerja sambilan atau part time.Apabila dalam bekerja mengalami kecelakaan,mengalami sakit,dan

bila meninggal,juga pada waktu bekerja mengalami bencana,maka asuransi buruh menjadi

sasarannya, macam-macam hal tentang pembayaran ganti rugi. Tetapi,bila pekerjanya atau

pemilik Perusahaannya tidak mendaftarkan asuransi ini ke Petugas standart tenaga kerja,maka

tidak menerima pembayaran ganti rugi.Bila anda mengalami kecelakaan tenaga kerja, yang

pertama kali adalah melaporkan ke petugas standart tenaga kerja.

    1.      Pembayaran ganti rugi pengobatan

Apabila pekerja,pada waktu bekerja mengalami kecelakaan dan sakit,kebutuhan akan ongkos

perawatan dan pengobatan akan dibayar.

Apabila ingin mendapatkan pengganti rugian ongkos perawatan,sebisanya merawat ke rumah

sakit yang telah ditunjuk oleh asuransi tenaga kerja.Di rumah sakit menyediakan formulir surat

penagihan pembayaran pengobatan,pada waktu pertama kali memeriksakan ke rumah sakit,dan

formulir surat tersebut diserahkan,maka permohonan asuransi tenaga kerja telah terbuat,tidak

perlu membayar apa pun sampai perawatannya selesai.Bila menggunakan asuransi kesehatan

masyarakat nasional atau asuransi kesehatan swasta(pribadi) juga harus memohon asuransi

kecelakaan tenaga kerja.

2. Pembayaran ganti kerugian hari libur

Apabila pekerja,pada waktu bekerja mengalami gangguan,dan untuk itu membutuhkan libur

kerja untuk perawatan dan pengobatan,dan tidak menerima upah kerja, 60% dari dasar upah

perhari akan dibayar dari 4 hari itu.

Surat penagihan ganti kerugian hari libur (mendapatkannya dipetugas standart tenaga kerja) dan

memberikannya ke petugas standart tenaga kerja.

3. Pembayaran ganti kerugian masa gangguan

Ketika bekerja mengalami kecelakaan dan sakit,dan di tubuhnya meninggalkan bekas

gangguan(cacat),akan mendapatkan pembayaran.

4. Pembayaran tunjangan keluarga

Apabila pekerja,pada waktu bekerja mengalami meninggal dunia,akan mendapatkan pembayaran

tunjangan keluarga.

C.    Sejarah Lahirnya JAMSOSTEK

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tangung jawab dan kewajiban

Negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Sesuai dengan

kondisi kemampuan keuangan Negara, Indonesia seperti halnya berbagai Negara berkembang

lainnya, mengembangkan program jaminan sosial berdasarkan funded social security, yaitu

jaminan sosial yang didanai oleh peserta dan masih terbatas pada masyarakat pekerja di sektor

formal.

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU

No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP)

No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan

kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964

tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969

tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga

kerja semakin transparan.

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk

perlindungan maupun cara penyelenggaraan, pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak sejarah

penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No.33 tahun 1977 tentang

pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi

kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP

No.34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial

Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai

badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan

perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya,

dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai

pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir tahun 2004, Pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004

tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, yang berhubungan dengan Amandemen UUD 1945

dengan perubahan pada pasal 34 ayat 2, dimana Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah

mengesahkan Amandemen tersebut, yang kini berbunyi: "Negara mengembangkan sistem

jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan". Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan

rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatan motivasi

maupun produktivitas kerja.

Kiprah Perseroan yang mengedepankan kepentingan dan hak normative Tenaga Kerja di

Indonesia terus berlanjut. Sampai saat ini, PT Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan 4

(empat) program, yang mencakup Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian

(JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi seluruh tenaga

kerja dan keluarganya.

Dengan penyelenggaraan yang makin maju, program Jamsostek tidak hanya bermanfaat

kepada pekerja dan pengusaha tetapi juga berperan aktif dalam meningkatkan pertumbuhan

perekonomian bagi kesejahteraan masyarakat dan perkembangan masa depan bangsa.

   

  D.    Hal-hal dapat menjadi Ancaman di Tempat Kerja

Akan terbit ketentuan penyakit akibat kerja. Tanggung jawab Astek diperluas. Adakalanya pekerjaan

punya dua kenyataan berlawanan. Dari satu sisi berkahnya merupakan sumber hidup. Di sisi lain,

sebagai ancaman yang mendatangkan kerugian yang fatal. Banyak bidang pekerjaan secara

langsung berhubungan dengan penyakit yang mematikan. Misalnya, pneumakonosis. Pengotoran

paru-paru oleh debu ini sulit disembuhkan. Penyakit ini muncul terutama akibat debu di tempat

kerja yang kotor. Ihwal ancaman di lingkungan kerja itu didiskusikan di Jakarta awal pekan

silam. Penyelenggaranya adalah Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional (DK3N).

Dewan yang dibentuk Departemen Kesehatan dan Departemen Tenaga Kerja ini kini sedang

menyusun acuannya, dengan judul Pedoman Penegakan Diagnosis Penyakit Akibat Kerja dan

Penilaian Tingkat Kecacatan. nanti diharapkan dapat menjadi pedoman dokter mendeteksi

penyakit akibat pekerjaan. Selama ini banyak penyakit, akibat pekerjaan, yang tidak umum

dikenal dokter. Tapi, buku itu tidak hanya petunjuk untuk dokter. Di dalamnya juga digariskan

standar yang memastikan penyakit akibat kerja. Kepastian ini diperlukan untuk menjamin hak

seorang pekerja memperoleh ganti rugi. Dalam diskusi itu Menteri Kesehatan Adyathma

mengetengahkan upaya memperkecil ancaman kesehatan di tempat kerja. "Sekurangkurangnya

diperlukan tiga pendekatan," katanya. Ada tindakan pencegahan, misalnya, melengkapi

perangkat pengamanan kerja. Ada pula upaya penyembuhan berupa pelayanan kesehatan. Lalu,

secara keseluruhan ancaman terhadap kesehatan itu perlu diatasi lewat kebijaksanaan pemerintah

dan undang-undang. Pembicara lain adalah Menteri Tenaga Kerja Cosmas Batubara. Ia

mengetengahkan, antara lain, kondisi kerja dewasa ini. Karena tidak tegasnya ketentuan tersebut,

menurut Cosmas, selama ini banyak terjadi kasus pelanggaran kesehatan kerja. Contohnya, si

pekerja tak diberi penutup telinga, filter debu, atau kaca mata penahan sinar. Selain itu, kondisi

tempat kerja banyak yang melanggar berbagai persyaratan kebersihan yang berkaitan langsung

dengan kesehatan karyawan. Sementara itu, Prof. Supartondo menjajarkan beberapa pangkal

penyakit di lingkungan kerja. Di antaranya, kebisingan, debu, radiasi, suhu panas, kondisi

kimiawi, limbah, bakteri, jamur, dan cacing. Bahkan, suasana kerja bisa mengakibatkan tekanan.

 

BAB IV

PENUTUP

 

   A.    KESIMPULAN

Jenis-Jenis Asuransi Bagi Tenaga Kerja Adalah :

   1)      Asuransi Kerugian

   2)      Asurasnsi Jiwa

   3)      Asuransi Sosial

Ganti Rugi untuk Kecelakaan Tenaga Kerja yaitu Pada dasarnya dapat disebutkan asuransi

buruh/tenaga kerja,pembayaran asuransi ditanggulangi oleh pihak pemilik Perusahaan

( pemimpin Perusahaan). diantaranya

a.       Pembayaran tunjangan keluarga

b.      Pembayaran ganti kerugian masa gangguan

c.       Pembayaran ganti kerugian hari libur

d.      Pembayaran ganti rugi pengobatan

Sejarah terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang, dimulai dari

UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan

(PMP) No.48/1952 jo PMP No.8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan

kesehatan buruh, PMP No.15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No.5/1964

tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No.14/1969

tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja, secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga

kerja semakin transparan.

Prof. Supartondo menjajarkan beberapa pangkal penyakit di lingkungan kerja yang menjadi

ancaman di tempat kerja. Di antaranya, kebisingan, debu, radiasi, suhu panas, kondisi kimiawi,

limbah, bakteri, jamur, dan cacing. Bahkan, suasana kerja bisa mengakibatkan tekanan.

 

    B.     SARAN

Adapun saran yang dapat kami berikan adalah sebagia berikut, Perusahaan dalam hal ini

manajer Sumber Daya Manusia harus merencanakan atau membuat program yang

berkesinambungan mengenai keselamatan kerja karyawan. Perusahaan hendaknya tidak tinggal

diam apabila ditemukan terjadi kecelakaan pada saat karyawan bekerja

Kecelakaan pada saat bekerja merupakan resiko yang merupakan bagian dari pekerjaan,

untuk utu perusahaan hendaknya mencegah dalam hal ini melakukan proteksi atau perlindungan

berupa kompensasi yang tidak dalam bentuk imbalan, baik langsung maupun tidak langsung,

yang diterapkan oleh perusahaan kepada pekrja. Proteksi atau perlindungan pekerja merupakan

keharusan bagi sebuah perushaan.

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka,

Jakarta, 1986

R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta,

2004

Sri Redjeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafiti,

Jakarta 1992

Gemala Dewi, Perasuransian syariah di Indonesia, Kencana Prenada Media,

Jakarta, 2006

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi Indonesia, Intermasa, Bandung, 1991

Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung, 2003

Undang-undang republik indonesia Nomor 13 tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan

Undang-undang republik indonesia Nomor 3 tahun 1992 Tentang Jaminan sosial

tenaga kerja

Undang-undang republik indonesia Nomor 25 tahun 1997 Tentang

Ketenagakerjaan

Undang-undang republik indonesia Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha

Perasuransian