masalah-masalah hukum acara perdata - ms...
TRANSCRIPT
OlehOleh ::
PROF. DR. H. ABDUL MANAN, PROF. DR. H. ABDUL MANAN, SH.,SIP.,M.HumSH.,SIP.,M.Hum..
MASALAHMASALAH--MASALAH MASALAH HUKUM ACARA PERDATAHUKUM ACARA PERDATA
1
MASALAHMASALAH--MASALAH HUKUM MASALAH HUKUM
ACARA PERDATAACARA PERDATA I. I. SuratSurat GugatanGugatan..
1. Kedudukan Penggugat Formil.
2. Identitas Para Pihak.
3. Patokan Obscuur Libel.
4. Error in Persona.
5. Plurium litis Consortium
6. Fakta kejadian yang tidak lengkap
7. Fakta Hukum tidak ada
8. Permintaan sita dalam petitum
9. Petitum yang tidak jelas
10. Provisi + UBV.
11. Permintaan dwangsom
12. Ex Pasal 84 2
II. Tempat di ajukan GugatanII. Tempat di ajukan Gugatan
1. Cerai talak/gugat di tempat Termohon/Penggugat
2. Aktur Squitur forum Rey
3. Aktur Squitur forum Rey Sitae
4. Tempat yang diperjanjikan, apabila ada hal suatu transaksi/kontrak.
3
III. Kuasa HukumIII. Kuasa Hukum
1. Surat Kuasa yang tidak memenuhi syarat formal (lihat surat MARI No. 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 hal 86)
2. Pemasangan materai dalam surat kuasa yang tidak sesuai dengan UU No. 13 Tahun 1985
3. Surat/Kartu yang sudah habis masa berlaku
4. Surat Kuasa yang tidak boleh di cabut oleh Pemberi Kuasa/dikenakan denda
5. Kuasa insidentil dan siapa saja yang dapat menjadi kuasa insidentil (lihat SEMA/TUADA MARI ULDITUN No. MA/Kumdil/8810/IX/1987antara lain:
1) Isteri dan suami (bukan ex suami & ex isteri)
2) Anak-anak yang belum berkeluarga
3) Orang tua dari suami isteri tersebut
4
IV. Pemanggilan SidangIV. Pemanggilan Sidang
1. Dalam Wilayah Yurisdiksi
Harus bertemu langsung (resmi)
Harus sudah diterima 3 hari sebelum sidang (patut)
Tidak boleh melalui RT/RW
Bolehkah Relas ditinggal pada ahli warisnya?
5
2. Di 2. Di luarluar Wilayah Wilayah YurisdiksiYurisdiksi..
Minta bantuan ke Pengadilan Agama Lain
Surat permohonan dikirim oleh Panitera PA
Relaas dari PA yang diminta bantuan
Dilaksanakan oleh Juru Sita PA yang diminta bantuan
Hasil/Relaas dikirim oleh Panitera PA yang diminta bantuan ke PA yang meminta bantuan
Biaya dikirim ke PA yang diminta bantuan, kalau kurang minta tambah
Sangat banyak permintaan pemanggilan, tidak dilayani oleh PA yang dimintakan panggilan (masalah serius).
6
3. Luar Negeri3. Luar Negeri
Melalui Dirjen Protokol & Konsuler Deplu
Tidak perlu tunggu Relaas kembali
Tetapkan batas waktu sidang (paling lama 3 bulan)
Bolehkah panggilan dikirim secara langsung kealamat Tergugat yang jelas alamat di luar Negeri?
7
4. Panggilan yang Ghaib/Ghoibah4. Panggilan yang Ghaib/Ghoibah
Yang tidak jelas alamatnya di Indonesia, langsung dipanggil melalui mass media tanpa sidang lebih dahulu
Panggilan pertama untuk sidang 4 bulan yang akan datang (tanggal ditetapkan)
Panggilan kedua dilakukan satu bulan setelah panggilan pertama, juga untuk hadir pada hari sidang yang telah ditetapkan pada sidang pertama.
Ada pendapat yang mengatakan bahwa sebelum diumumkan harus di sidangkan lebih dahulu, perlu ada sinkronisasi & perlu di diskusikan lebih lanjut
8
AcaraAcara SidangSidang
1. 1. AcaraAcara biasabiasa
2. 2. AcaraAcara KontradiktoirKontradiktoir
3. 3. VerstekVerstek -- verzetverzet
9
AzasAzas--azas Persidanganazas Persidangan
1. Personalitas keIslaman
2. Persidangan terbuka untuk umum
3. Persamaan Hukum (Equality befor the law)
4. Persamaan kedudukan (Audi at alteram partem)
5. Prinsip Hakim Aktif
- membantu buat surat gugat
- memberi arahan tentang cara beracara secara prodeo
- menyerahkan tentang saran tentang kuasa hukum
- penjelasan tentang alat-alat bukti
- penjelasan tentang tata cara jawaban dan bantahan
- memberi penjelasan tentang panggilan secara resmi
- memberi penjelasan tentang banding & kasasi
- memberi penjelasan verzet & rekonvensi
- membantu memformulasikan akta damai 10
6. Prinsip persidangan majelis
7. Pemeriksaan dilarang dengan kata-kata kasar
8. Diperbolehkan dissenting oponion
11
V. PERDAMAIANV. PERDAMAIAN
1. Harus hadir secara pribadi (dalam hal perkara perceraian).
2. Mediasi (Perma No. 1 Tahun 2008)
12
Dibuat oleh Pejabat Umum
Authentik
Dibuat dihadapan Umum
Akta dibawah tangan dibuat secara partai dengan
maksud sebagai alat bukti
Surat Sepihak Berupa surat pernyataan
yang dilakukan oleh seseorang
Non Akta Surat-surat biasa
Surat-surat rumah tangga
Dan lain
- Berlaku Nazegelen, (UU No. 13 Tahun 1985)
- waarmerking (Psl 18 1974 BW, Stb.1867 No. 129 Psl 1 R.Bg.286)
- Legalisasi (SEMARI) 13
VI. VI. ALATALAT--ALAT BUKTIALAT BUKTI
1.1. BuktiBukti SuratSurat.. - Pengertian dari surat itu sendiri
- Jenis-Jenis Surat
2. 2. BuktiBukti SaksiSaksi
- Saksi diperiksa satu persatu
- Tidak semua saksi itu di sumpah, ada yang hanya
mengucap janji saja.
- Harus ditanyakan hubungannya dengan Penggugat dan
Tergugat, kalau ada hubungan kerja supaya ditanyakan
siapa yang memberi gaji.
- Tidak perlu keterangan dikonfrontir dengan
Penggugat/Tergugat, penilaiannya terserah hakim.
- Kalau sudah memberi keterangan, dipersilahkan duduk
dibelakang Penggugat dan Tergugat, keluarnya sama-sama.
14
Cara Cara menilaimenilai alatalat--alatalat buktibukti
1. Teori pembuktian bebas
2. Teori pembuktian terbatas negatif
3. Teori pembuktian terbatas positif
(lihat Psl 165 HIR/285 RBg & Psl 1870 BW)
mewajibkan hakim melakukan tindakan tertentu yang
bersifat positif.
HIR & RBg = Jalan tengah
15
PertanyaanPertanyaan kepadakepada SaksiSaksi
PedomaniPedomani PasalPasal 150 HIR150 HIR
- Pertanyaan lewat Ketua Majelis
- Harus ada sangkut-pautnya dengan pokok perkara
- Hakim dapat menunjukan hal-hal perlu tentang
duduknya perkara
Tentang Penterjemah
- Lihat Pasal 151 HIR
- Lihat Pasal 284 HIR
- Lihat Pasal 285 HIR
Descente
- Pasal 153 HIR
16
- Dalam perkara keluarga harus ada saksi keluarga
- Non keluarga berlaku asas umum
Syiqaq Perlu didengar Pembuktian Hakam Putusan
(dharar) keluarga/orang pakai Saksi
dekat(Psl 22 Keluarga/orang dekat
Perselisihan PP 9/75) (Psl 76 UU No.7/89)
Perselisihan Perlu didengar Pembuktian Putusan
(PP 9/75 Keluarga/orang berlaku asas
Psl 19 (f)) dekat umum
17
3. 3. BuktiBukti PengakuanPengakuan
Sempurna
- Pengakuan Berklausula (disertai dgn sangkalan)
Berkualifikasi (Pengakuan yang dikaitkan
dengan pelunasan atau
kompensasi)
- Pengakuan bernilai Hukum hanya didalam sidang
(Pasal 174 HIR/311 R.Bg, 1925 BW)
- Pengakuan di luar sidang hanya sebagai bukti permulaan
(Psl 175 HIR/312 R.Bg/1927-1979 BW)
18
4. 4. BuktiBukti SumpahSumpah
Sumpah Decissoir (Psl 156 HIR/183 R.Bg
dan Psl1930)
Sumpah Suppletoir (Psl 155 HIR/183 RBg
Sumpah dan 1940 BW)
Sumpah penaksir
Sumpah lian
19
6. 6. PadaPada HakekatnyaHakekatnya Hal yang Hal yang tidaktidak perluperlu dibuktikandibuktikan
menurut HIR & R.Bg adalah :
- Putusan Verstek
- Notoire feiten
- Pelaksanaan putusan Hakim
Apakah dalam Perkara Verstek bidang perkawinan
perlu dibuktikan? Perlu didiskusikan lebih lanjut
5. 5. BuktiBukti PersangkaanPersangkaan
Hakim
(Pakai Hati Nurani)
Persangkaan
Undang-Undang
20
V. V. MusyawarahMusyawarah Hakim (Hakim (lihatlihat PasalPasal 178 HIR/189 178 HIR/189 R.BgR.Bg))
- Wajib mencukupkan segala alasan hukum yang
dikemukakan oleh para pihak
- Wajib mengadili segala tuntutan
- Ultra petitum
21
VII. VII. MasalahMasalah--MasalahMasalah DalamDalam PutusanPutusan
1. Identitas Para Pihak
2. Posisi Para Pihak kalau ada Intervensi
3. Putusan Sela tidak boleh di banding dan kasasi, kecuali bersama-sama dengan putusan akhir.
4. Yang menyangkut Kompetensi Relatif harus dibuat putusan sela,kalau dikabulkan langsung menjadi putusan akhir.
5. Putusan Provisi & UBV yang tiak sesuai dengan prosedur.
6. Banyak Hakim belum dapat memahami/menggali fakta hukum
22
7. Penerapan Rule masih keliru
8. Pertimbangan tidak runtut dan masih banyak pertimbangan yang tumpang tindih
9. Amar masih belum standar, terutama dalam perceraian masih bayak berpedoman kepada Peradilan Umum
10. Amar banyak yang tidak tegas, masih perlu interpretasi membagi dua sebuah mobil dan lain-lain, tidak ada kata lanjutan apabila tidak dibagi secara natural maka harus dilelang dan harganya dibagi.
11. Catatan kaki tentang biaya masih belum seragam harus sesuai dengan jurnal.
23
Menurut Mackenzie, ada beberapa teori yang dapat
dipergunakan Hakim dalam menjatuhkan putusan
dalam suatu perkara:
1. Teori keseimbangan
Seimbang antara syarat-syarat yang ditentukan dengan
pihak-pihak yang berperkara.
2. Teori pendekatan seni dan intuisi
Hakim harus melihat keadaan pihak yang berperkara
lebih banyak dengan insting atau intuisi daripada
pengetahuan Hakim.
3. Teori pendekatan keilmuan
Hakim tidak boleh insting saja, tapi pakai ilmu
pengetahuan yang cukup.
24
4. Teori Pendekatan Pengalaman
Hakim mempergunakan daya empirisnya dalam menilai
satu perkara.
5. Teori Rasio Decidendi
Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang
mendasar, mempertimbangkan segala aspek yang
berkaitan dengan pokok perkara, lalu mencari landasan
peraturan perundang-undangan yang relevan.
6. Teori Kebijaksanaan
Diperkenalkan oleh Made Sadhi Astuti (teori ini lebih
banyak di pergunakan dalam mengadili anak-anak,
dengan mementingkan aspek keluarga, masyarakat dan
lain-lain).
25
PerlunyaPerlunya PenemuanPenemuan HukumHukum
1. Kekosongan Hukum (Leemten in Het recht)
2. Konflik antar norma Hukum (Antinomi Hukum)
3. Norma Hukum yang kabur (voge normen)
(norma yang tidak jelas)
Antinomi Hukum dapat diselesaikan dengan asas
1. Lex posteriori derogat legi priori
(UU yang kemudian yang di pakai)
2. Lex Specialis derogat legi generalie
3. Lex superiori derogat legi inferiori
(yang lebih tinggi yang dipakai)
26
Interpretasi
- Gramatikal
- Historis
- Submatis
- Teologis/sosiologis
- Koperatif
- Fitristik
- Pestristif
METODE - Ekstentif
PENEMUAN HUKUM - Authentik
- Indisipliner
- Multi indisipliner
Metode Kontruksi
- Argumentasi peranalogian (analogi) (Psl 1576
KUHPerdata) jual beli tidak untuk sewa menyewa
- Argumentum a contrario
- Penyempitan Hukum (Rechtverfijning)
- Fiksi Hukum
Metode Hermanitik
27
Dari segi ilmu hukum positif normatif
kepastian hukum
Dari segi filsafat Hukum, tujuan hukum
dititik beratkan pada sisi keadilan
Tujuan Hukum
Dari segi sosiologi hukum tujuan
hukum dititik beratkan pada segi
kemanfaatan
28
Tidak semata-mata bersifat legalistik
(La Bouche De La Loi)
Tidak sekedar memenuhi syarat formal
hukum, putusan hakim harus mendorong
kebaikan dan harmonisasi dalam
pergaulan masyarakat
PutusanPutusan HakimHakim
Yang Yang sesuaisesuai dengandengan
MetodeMetode PenemuanPenemuan Harus mempunyai visi pemikiran kedepan
HakimHakim (Visioner) yang mempunyai kebaranian
melakukan terobosan hukum
Harus Peka terhadap nasib dan keadaan
bangsa dan negaranya terutama rakyat
pencari keadilan 29
KONSTRUKSI PUTUSANKONSTRUKSI PUTUSAN
1. 1. KepalaKepala putusanputusan
a. Putusan
b. Nomor putusan
c. Bismillah
d. Demi keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
2. 2. DuduknyaDuduknya perkaraperkara
a. Surat gugat (hal-hal yang menyangkut pokok saja).
b. Tanggapan dan jawaban para pihak, Replik dan Duplik cukup disingkat saja.
c. Fakta-fakta kejadian atau hal-hal yang terjadi dalam persidangan (cukup ditulis segala sesuatu terurai dalam BAS di anggap termuat dalam putusan ini)
30
3. Tentang Hukumnya3. Tentang Hukumnya
a. Di sini Argumentasi hakim dipertaruhkan dalam
mengkonstatir, mengkwalifisir dan mengkonstituir
segala peristiwa.
b. Boleh pakai dalil-dalil hukum syara’ (Qur’an, Hadits
dan Qoul Ulama) dan harus singkron dengan dalil
gugat, satu sama lain harus tersusun secara
kronologis.
31
4. Tentang Amar Putusan4. Tentang Amar Putusan
a. Tegas dan Lugas.
b. Terperinci dan jelas maksudnya
c. Perhatikan sifat amar putusan
- Konstitutif
- Declaratoir
- Condemnatoir
Ini penting karena menyangkut eksekusi putusan
5. Bahagian Penutup5. Bahagian Penutup
a. Kapan putusan dijatuhkan dalam sidang terbuka
untuk umum.
b. Nama Majelis Hakim juga Panitera
c. Rincian biaya perkara
d. Harus bermaterai.
6. 6. SistemSistem PembuatannyaPembuatannya ::
a. 2/3 Kertas folio
b. 2 Spasi
c. Tidak boleh ada kesalahan
d. Tidak boleh pakai Tip Ex tapi renvoy apabila ada
kesalahan
e. Buat tepat waktunya
32
TeoriTeori pemeriksaanpemeriksaan PerkaraPerkara
- Tehnik analitik (yuridis geometris)
- Tehnik Equatable (Komistis-keadilan deduktif)
isu pokok dulu yang dipertimbangkan, dibuat
pertanyaan-pertanyaan yang ada hubungan
dengan pokok perkara, lalu alat-alat bukti yang
diajukan oleh yang bersangkutan.
- Tehnik silogisme, metode penerapan induktif.
33
UPAYA HUKUMUPAYA HUKUM
- Banding yang sudah habis waktu bandingnya tidak dibuat oleh surat keterangan oleh Panitera
- Bundel A & B tidak disusun secara kronologis
- Mengambil pendapat Judex Factie Tingkat I begitu saja tanpa alasan yang rasional.
- Hanya menyatakan putusan Judex Facti Tingkat I Batal demi hukum tanpa mengadili dan membatalkan putusan tersebut.
- Kasasi dengan akte kasasi tidak sama dengan risalah kasasi, sehingga banyak kasasi dinyatakan NO, karena terlambat mengirim risalah kasasi
34
- Kasasi yang sudah habis waktu tidak dibuat surat keterangan oleh Panitera.
- Novum dalam Peninjauan Kembali banyak di buat setelah perkara di putus
- Sumpah penemuan Novum banyak salah, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku
35
EKSEKUSI DAN LELANGEKSEKUSI DAN LELANG
36
I. AZAS-AZAS EKSEKUSI
1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan
hukum tetap, kecuali dalam azas ini:
- putusan serta merta (180 HIR/191 Rbg)
- pelaksanaan putusan Provisi (Pasal 130 HIR/154
Rbg).
- Eksekusi berdasarkan Groze Akte (Pasal 224 HIR/
Pasal 250 Rbg).
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela.
3. Putusan mengandung amar Condemnatoir
/menghukum.
4. Dipimpin Ketua PA.
Riel
Pasal 200 (II) HIR
Pasal 218 (2) RBg
Pasal 1033 RV
II. EKSEKUSI
Pembayaran Sejumlah
Uang (Executie Verkoop)
Pasal 200 HIR
Pasal 215 Rbg.
37
38
1. Bentuk Eksekusi Riel dapat berupa
a. Mengosongkan
b. Menyerahkan.
c. Membagi
d. Membongkar
e. Berbuat sesuatu
f. Tidak berbuat sesuatu
g. Memerintahkan atau menghentikan
2. Atas Perintah/Ketua PA. Pimpinan
EKSEKUSI RIEL
39
EXECUTIE VERKOOP
(Pembayaran sejumlah uang) 1. Dilaksanakan dengan menjual lelang barang-barang
debitur
2. Dilakukan dalam pembahagian harta, bila
pembahagian in natura tidak cukup/tidak disetujui
para pihak.
3. Atau tidak mungkin dilakukan pembahagian in
natura dalam sengketa warisan atau harta bersama.
4. Pembayaran sejumlah uang seperti dalam soal
hutang dll
40
1. Prinsipnya sama dengan sita.
2. Cukup dibuat “Penetapan” dengan amar
“Memerintahkan juru sita/panitera PA……………
dengan perantaraan panitera/juru sita PA ……..”
3. PA yang menerima permohonan eksekusi itu tidak
perlu membuat penetapan baru, cukup langsung
dilaksanakan.
4. Hasil eksekusi harus dikirim dalam tempo 2 x 24
jam (Pasal 195 (5) HIR dan 206 (5) Rbg.
III. PENDELEGASIAN EKSEKUSI
41
1. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada
2. Putusan bersifat declaratoir
3. Obyek eksekusi di tangan pihak ke tiga
4. Eksekusi tidak dapat dijalankan kepada pihak
penyewa
5. Barang yang dieksekusi tidak jelas batas-batasnya
6. Tanah yang akan di eksekusi tidak jelas batas-
batasnya.
7. Status tanah menjadi milik negara
8. Obyek eksekusi berada di luar negeri
9. Dua putusan yang saling bertentangan
IV. EKSEKUSI TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN
42
1. Diajukan pada PA dimana Eksekusi
dilaksanakan.
2. Perlawanan dapat diajukan secara lisan atau
tertulis.
3. Diajukan dalam tempo/waktu 14 hari sejak
pelaksanaan eksekusi tersebut.
4. Lihat Pasal 197 HIR/206 Rbg.
5. Perkara baru dan bayar uang perkara.
6. Periksa secara kontradiktoir produk putusan.
V. PERLAWANAN PIHAK KETIGA/PELAWAN
43
1. Alasan perikemanusiaan (tidak bersifat permanen)
2. Alasan Derden Verzet (lihat Pasal 195 (6) HIR)
3. Obyek yang dieksekusi di sengketakan dalam
perkara lain
Catatan:
- PK tidak menangguhkan atau menghentikan
Eksekusi (Pasal 66 ayat 2 UU No. 14 tahun 1970)
- Eksekusi jalan terus.
- Pengulangan Eksekusi tidak perlu dengan perkara
baru, buat penetapan baru dengan membatalkan
yang lama.
VI. EKSEKUSI DITUNDA
44
1. Permohonan Eksekusi oleh yang bersangkutan
2. Aanmaning (Pasal 196 VIR/207 Rbg)
3. Mengajukan pelaksanaan permohonan
4. Penetapan pelaksanaan oleh Ketua
5. 8 Hari setelah aanmaning
6. Perintah eksekusi dilaksanakan ditempat letak
barang
7. Juru sita dibantu dua orang saksi yang jujur
8. Juru sita membuat BA Eksekusi.
- mencabut segala peristiwa yang terjadi
- menyebut secara rinci barang yang di eksekusi
- menegaskan terlaksana eksekusi secara
Keseluruhan/sebahagian.
VII. TATA CARA EKSEKUSI
- Menegaskan tentang pelaksanaan penyerahan atau
pengosongan
- Mencatat nama-nama saksi
- Tanda tangan juru sita, saksi-saksi dan pimpinan
eksekusi
9. Tereksekusi di beritahukan tentang dan tanggal pelaksanaan eksekusi (Pasal 197 (5) HIR/209 (5) Rbg).
10. Dapat meminta bantuan Polisi (lihat Pasal 200 ayat 11 HIR/218 (2) Rbg) apabila:
- Diperlukan pengamanan
- Tujuan untuk menjamin kelancaran eksekusi
- Diminta oleh Ketua PA
- Jumlahnya sesuai dengan kebutuhan
45
46
(Pasal 197, 200 HIR/Pasal 208,215 Rbg)
Tahap I Permohonan Eksekusi
Aan Maaning
Tahap II Mengeluarkan perintah eksekusi
Tahap III Pengumuman lelang
- Pasal 200 (6) HIR
- Pasal 217 (1) Rbg
Tahap IV Permintaan lelang kepada Kantor Lelang
Negara Pasal 5 Peraturan Pemerintah
tentang Lelang Negara Stbl 1928 No. 189
Tahap V Pendaftaran permintaan lelang, terbuka
untuk umum
Tahap VI Penetapan hari lelang oleh Kantor Lelang
Tahap VII Pelaksanaan lelang & KPA menentukan
syarat lelang (lihat Pasal 21 Peraturan Lelang
Stb. 1908 No. 189)
VIII. SITA EKSEKUSI
47
Tahap VIII Kantor Lelang menentukan Floor Price.
Tahap IX Pengajuan Penawaran dilakukan secara
tertulis dan lisan
Tahap X Penawaran tertinggi adalah sebagai
pemenang lelang yang ditentukan oleh juru
lelang (lihat Pasal 30 Peraturan Lelang Stb
1908 No. 189).
Tahap XI KPA berhak menentukan syarat-syarat
pembayaran lelang dalam dua alternatif:
1. Pembayaran tunai.
2. Pembayaran tunda sebahagian
48
SEKIAN
TERIMAKASIH