masterplan tata kelola tik jawa timurkominfo.jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/masterplan...

MASTERPLAN TATA

KELOLA TIK JAWA TIMUR

DINAS KOMINFO PROV JAWA TIMUR

I. PENDAHULUAN

Dokumen Master Plan Teknologi Informasi ini berisi :

Implementasi dan pemanfaatan TI di lingkup pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang perlu dikembangkan, untuk meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan sekaligus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Namundemikian, lembaga atau organisasi pemerintahan tidak bisa secara gegabah mengeluarkaninvestasi untuk implementasi Teknologi Informasi, perlu diperhitungkan cost dan benefit yang dihasilkannya. Organisasi membutuhkan semacam blue print yang sering disebut IT Master Planatau IT Strategic Plan sebagai dasar organisasi dalam mengimplementasi TI.

Maksud dari penyusunan dokumen Master Plan Teknologi Informasi adalah menjadi dasar bagiperencanaan dalam investasi dan implementasi TI, menjadi acuan implementasi jangka panjangdalam pengembangan sistem informasi guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Provinsi JawaTimur melalui penyusunan:

• Kerangka Pemikiran Dasar (e-Government Framework);

• Arsitektur Pengembangan (e-Government Architecture);

• Solusi Pentahapan Pengembangan (e-Government Roadmap);

• Rencana Proyek Implementasi 3 Tahun (e-Government Implementation Plan).

Tujuan Pembangunan Master Plan Teknologi Informasi (MPTI) adalah agar Master Plan Teknologi Informasi menjadi strategi organisasi dalam memanfaatkan teknologi informasi yang berfungsi sebagai enabler dan menambah keunggulan yang kompetitif untuk mencapai :

• Terwujudnya Sistem Informasi Manajemen yang terpadu di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

• Meningkatkan mutu layanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasidalam proses penyelenggaraan pemerintahan di lingkup Pemerintah Provinsi Jawa Timur;

• Perbaikan organisasi, sistem manajemen,dan proses kerja kepemerintahan;

II. KONDISI DAN KEBUTUHAN

• Kondisi teknologi infostruktur, infrastruktur, dan

suprastruktur SKPD dilingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Timur.

• Kebutuhan SKPD akan infostruktur, infrastruktur dan

suprastruktur disampaikan di Bab II.

• Dengan adanya pergub 48/2015, perencanaan TIK sudah

dilaksanakan melalui verifikasi anggaran SKPD, kewajiban

ada rekomendasi Diskominfo dalam setiap pengadaan

barang dan jasa bidang TIK.

• Kondisi dan kebutuhan SKPD akan diterjemahkan dalam

roadmap Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan masing

masing SKPD

KelembagaanNO SKPD VISI MISI TUGAS POKOK DAN FUNGSI

1 Biro Administrasi Kemasyarakatan

Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

VISI

Terwujudnya Pelayanan Administrasi

Kemasyarakatan Yang Berkualitas Demi

Terciptanya Kesalehan Sosial dan

Harmoni Sosial.

MISI

Meningkatkan Kualitas Pelayanan

Administrasi Kemasyarakatan.

Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai Tugas menyiapkan

perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan

fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan

penyelenggaraan pembinaan, administrasi dan sumber daya di bidang

agama, pendidikan, kebudayaan dan pariwisata, pemuda, olah raga,

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta keluarga

berencana.

Biro Administrasi Kemasyarakatan mempunyai Fungsi :

a. pelaksanaan penyiapan perumusan

kebijakan di bidang administrasi

kemasyarakatan;

b. pelaksanaan koordinasi dan

penyusunan program kegiatan serta

petunjuk teknis pelaksanaan di bidang

agama, pendidikan, kebudayaan dan

pariwisata, pemuda, olah raga,

pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak serta keluarga

berencana;

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi

penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di bidang agama,

pendidikan, kebudayaan dan pariwisata,

pemuda, olah raga, pemberdayaan

perempuan dan perlindungan anak serta

keluarga berencana;

d. pelaksanaan pembinaan administrasi

pemerintahan dan pembangunan serta

sumber daya aparatur di bidang

administrasi kemasyarakatan; dan

e. pelaksanaan tugas tugas lain yang

diberikan oleh Asisten.

HUKUM DAN KEBIJAKAN

NO SKPD KEBIJAKAN PENGEMBANGAN

1 Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Timur

2 Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Timur

3 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa Timur

4 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Timur

5 Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat


6 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Timur

7 Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat


8 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur Pergub No. 31 Tahun 2002 Tentang Jaringan

Dokumentasi dan Informasi Hukum Prov.

Jatim

Keputusan Gubernur :

No. 188/22/KPTS/013/2015 dengan Tujuan

Meningkatkan Pelayanan, Pengelolaan dan

Pembinaan Dokumentasi dan Informasi

Hukum di Daerah, serta untuk Meningkatkan

Pelaksanaan Tugas dalam Pengelolaan

Perpustakaan Sekretariat Daerah

SOP No. 31111/2011 Pengelolaan JDIH

Pengembangan Website JDIH Biro

Hukum Setda Prov.Jatim

Harapan Untuk Kominfo :

Menyediakan Bimtek website

terhadap petugas dan pengelola

Website

Kebutuhan TIK :

Kekurangan Staf TI

SUMBER DAYA MANUSIANO SKPD STAF IT NON PRAKOM PRANATA KOMPUTER (PRAKOM)

1 Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

2 Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

3 Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

4 Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

5 Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

6 Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

7 Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

8 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur 42 Orang Pegawai

9 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

10 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

11 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

12 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur 1 Staf IT

14 Badan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

15 Badan Koordinasi Wilayah I Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur 2 Staf IT

16 Badan Koordinasi Wilayah II Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur

INFRASTRUKTUR JARINGANNO SKPD INTERNET INTRANET DARI

KOMINFOASTINET FO KOMINFO SUMBER LAIN

ISP PRODUK BANDWI

DTH

BIAYA LOKA

SI

1 Biro Administrasi

Kemasyarakatan

Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Timur

20 Mbps (Ikut Sekda)

Rencana Pengembangan Ke Depan :


DATA

UTAMA

- 7 Mbps - - 512 Kbps

Rencana

Pengembangan Ke

Depan :

1 Mbps

2 Biro Administrasi

Kerjasama Sekretariat

Daerah Provinsi Jawa

Timur




- - - - - 512 Kbps

Rencana

Pengembangan Ke

Depan :

1 Mbps

3 Biro Administrasi

Kesejahteraan Rakyat

Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Timur




- - - - - 512 Kbps

Rencana

Pengembangan Ke

Depan :

1 Mbps

4 Biro Administrasi

Pembangunan

Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Timur




TELKOM INDIHOM

E

10 Mbps - BIRO

AP

512 Kbps

Rencana

Pengembangan Ke

Depan :

1 Mbps

5 Biro Administrasi

Pemerintahan Umum

Sekretariat Daerah

Provinsi Jawa Timur




TELKOM MULTI

SPEED

10 Mbps 1.5 Jt /

Bln

BIRO

ADM

512 Kbps

Rencana

Pengembangan Ke

Depan :

1 Mbps

SISTEM INFORMASINO SKPD APLIKASI FUNGSI

1Biro Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Timur

Eentri bantuan sosial dan

masyarakat

2 Biro Administrasi Kerjasama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur -

3Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Timur-

4Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Timur-

5Biro Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Timur-

6Biro Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa

Timur-

7Biro Administrasi Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Provinsi

Jawa Timur-

8 Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur JDIH

9 Biro Humas dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1. Kegiatan Gubernur

2. Website

3. PPI.jatimprov.go.id

(pengumpulan dan

penyaringan informasi)

10 Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur

1. E-Sakip

2. E-Anjab

3. Website

11 Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur -

12 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

13 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Timur Quick Count Pilkada

PUBLIC KEY INFRASTRUCTURE

Dalam kriptografi, Public Key Infrastructure (PKI) adalah sebuah

cara untuk otentikasi, pengamanan data dan perangkat anti sangkal,

PKI telah diimplementasikan dengan berbagai aplikasi seperti

S/MIME, HTTPS, VPN, dll. Anda dapat melihat fitur S/MIME pada

software email yang terkenal seperti Outlook Express, Mozilla

Mail/Thunderbird, dan Evolution.

DATA WAREHOUSE DAN DECISION SUPPORT SYSTEM

Data warehouse adalah suatu konsep dan kombinasi teknologi yang

memfasilitasi organisasi untuk mengelola dan memelihara data historis

yang diperoleh dari sistem atau aplikasi operasional [Ferdiana, 2008]

https://id.wikipedia.org/wiki/Kriptografi

FREE SOFTWARE DAN OPEN SOURCE SOFTWARE

Perangkat lunak bebas (free software) adalah istilah yang diciptakan

oleh Richard Stallman dan Free Software Foundation yang mengacu

kepada perangkat lunak yang bebas untuk digunakan, dipelajari dan

diubah serta dapat disalin dengan atau tanpa modifikasi.

INTEROPERABILITAS

Interoperabilitas adalah dimana suatu aplikasi bisa berinteraksi

dengan aplikasi lainnya melalui suatu protokol yang disetujui bersama

lewat bermacam-macam jalur komunikasi, biasanya lewat network

TCP/IP dan protokol HTTP dengan memanfaatkan file XML. Adapun

aplikasi disini boleh berada di platform yang berbeda: Delphi Win32,

.NET, Java, atau bahkan pada O/S yang

https://id.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman

https://id.wikipedia.org/wiki/Free_Software_Foundation

https://id.wikipedia.org/wiki/Perangkat_lunak

EKSPEKTASI PIMPINAN

Pemerintah Provinsi Jawa Timur sangat menaruh harapan terhadap

perkembangan teknologi informasi agar dapat dinikmati dan

dimanfaatkan masyarakat Jatim.

Gubernur akan terus meningkatkan kualitas dan kebutuhan IT di Jatim,

utamanya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dicontohkannya:

o Sistem IT di Balai Karantina Pertanian dan Ikan, ikan masuk ke balai

tersebut akan dicek, ditentukan standar merkurinya seperti apa. Jika

tidak memenuhi syarat untuk masuk, maka akan ketahuan melalui

sistem tersebut. sistem IT ini merupakan bentuk kesepakatan

bersama antara Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag)

Prov. Jatim, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Balai

Karantina Pertanian dan Ikan. Disperindag sebagai Satuan

Administrasi Pangkal (Satminkal) dan pusat datanya nantinya

disentralkan di Disperindag Prov. Jatim.

o Gubernur Jawa Timur Soekarwo juga menyatakan bahwa

Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah mempersiapkan diri

menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016. Hal ini

ditandai dengan menyiapkan super koridor berbasis Teknologi

Informasi (TI) yang bertujuan mendukung sistem kontrol terhadap

standardisasi barang yang dapat masuk ke wilayah Jatim.

o Gubernur Soekarwo juga menyinggung pentingnya peran IT dalam

kegiatan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM). Menurutnya, KIM

jangan membangun informasi yang tidak ada manfaatnya. Dunia

sekarang bertambah maju dengan konsep sustainable and change.

“KIM harus hijrah dari sekedar omong-omongan, banyak hal yang

hanya diketahui lokal dapat mendunia melalui IT. Maka fungsi itu

harus kita optimalkan,” kata Gubernur Soekarwo.b

(kominfo. jatimprov.go.id)

o Khusus untuk pelayanan publik yang baik dengan menggunakan

teknologi informasi (TI). Sebagai contoh diterapkannya SIEVAP &

MoU Pemprov Jatim dengan BPK (e-audit), SIKDA & LAB

Keuangan (online), SIPPD: musrenbang-jatim.net.

o Kontrol masyarakat atau yang biasa disebut monitoring dan evaluasi

(Monev) merupakan salah satu elemen penting dalam pembentukan

reformasi birokrasi selain regulasi, pemimpin yang mempunyai

komitmen, dan sistem IT.

o Selama ini diketahui dalam perkembangan terakhir, pilar koperasi dan

UMKM telah menyokong 54,48% PDRB Jawa Timur. Kepala Dinas

Koperasi Provinsi Jawa Timur, Dr. Ahmad Mudjib Afan, M.kes

mendukung penuh keterlibatan UMKM dalam program

pengembangan aplikasi teknologi informasi tersebut.

o Kemajuan teknologi informasi mutlak dibutuhkan untuk menunjang

berbagai sektor dalam kehidupan, terlebih ketika berbicara mengenai

sektor ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang cukup

signifikan tentu tidak lepas dari peran teknologi informasi.

Kondisi Ideal : KELEMBAGAAN

Adapun peran Komite TIK berdasarkan peraturan Menkominfo Nomor

41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 adalah :

1. Mensinergiskan dan mengintegrasikan Rencana TIK institusi yang

mengakomodir kepentingan seluruh satuan kerja.

2. Mensinergiskan rencana belanja/investasi satuan kerja untuk

memastikan tidak adanya tumpang tindih (redundancy) inisiatif

TIK.

3. Melakukan review atas evaluasi berkala implementasi TIK yang

dilakukan oleh CIO, untuk memastikan keselarasan dengan

rencana semula.

HUKUM DAN KEBIJAKAN

• UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

(ITE).

• Selain itu juga PP No 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan

sistem dan transaksi elektronik, Inpres No 3 tahun 2003

tentang kebijakan strategi nasional pengembangan e-goverment

dan Pergub No 48 tahun 2015 tentang Tata Kelola Sistem dan

Transaksi Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur.

SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mewujudkan SDM yang memadai dan kompeten, perlu upaya

peningkatan kapasitas sesuai kebutuhan serta dilakukan secara

bertahap dan berkelanjutan. Hal itu bisa dilakukan melalui jalur

pendidikan formal maupun informal maupun pengembangan standar

kompetensi yang dibutuhkan dalam pengembangan dan

implementasi e-goverment. Upaya peningkatan kapasitas itu bisa

dilakukan, antara lain :

• Dengan mengikutkan sertifikasi CEH (Certified Ethical

Hacker)

• CISA (Certified Information Systems Auditor)

• CDCP (Training Certified Data Center Profesional)

• S2 Teknologi Informasi

• Sertifikasi Internasional

INFRASTRUKTUR JARINGAN

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Timur menjadi

lembaga yang akan dipercaya dalam mengelola jaringan di semua SKPD

di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian semua

SKPD akan terkoneksi dengan VPN IP serta terkoneksi ke data center.

VPN (Virtual Private Network) merupakan sebuah teknologi komunikasi

yang memungkinkan untuk dapat terkoneksi ke jaringan publik dan

menggunakannya untuk dapat bergabung dengan jaringan lokal.

Untuk membangun sebuah infrastruktur jaringan yang baik juga

diperlukan Disaster Recovery Center (DRC). Ini merupakan fasilitas

pengganti pada saat Data Center mengalami gangguan atau tidak dapat

berfungsi antara lain karena tidak adanya aliran listrik ke ruang komputer,

kebakaran, ledakan atau kerusakan pada komputer. DRC digunakan

sementara waktu selama dilakukannya pemulihan data center untuk

menjaga kelangsungan kegiatan dan kinerja SKPD.

• Jawa Timur Internet Exchange (JIX) adalah tempat

terhubungnya berbagai ISP (Internet Service Provider) dengan

maksud menyatukan lalu lintas antar ISP di Jawa Timur,

sehingga tidak perlu lagi melalui luar Jawa Timur, memudahkan

komunikasi di Jawa Timur dan membentuk jaringan interkoneksi

di Jawa Timur yang punya kemampuan dan fasilitas yang

sesuai kebutuhan, untuk dipakai ISP yang memiliki izin operasi

di Jawa Timur. ISP yang tersambung ke JIX tak perlu

membayar biaya bandwidth, hanya biaya sambungan fisik

seperti serat optik, jalur nirkabel atau sewaan yang berbeda-

beda.

SISTEM INFORMASI

Sistem adalah suatu susunan yang teratur dari kegiatan yang saling

berkaitan dan susunan prosedur yang saling berhubungan, yang

melaksanakan dan mempermudah kegiatan-kegiatan utama suatu

organisasi.

Informasi adalah data yang telah diproses /diolah sehingga

memiliki arti atau manfaat yang berguna.

Kualitas Informasi tergantung 3 hal:

1. Akurat

2. Tepat waktu

3. Relevan

Sistem Informasi dikategorikan dalam empat bagian, yaitu:

1. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

(Management Information System, MIS)

2. SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN

(Decision Support System, DSS)

3. SISTEM INFORMASI EKSEKUTIF

(Executive Information System, EIS)

4. SISTEM PEMROSESAN TRANSAKSI

(Transaction Processing System)

III.KEBIJAKAN DAN STRATEGI

• Visi : Mewujudkan pelayan publik yang inovatif, berkualitas, dan terpadu berbasis TIK

• Misi: Penataan kelembagaan dan SDM TIK, sertasosialisasi kebijakan, Meningkatkan koordinasidan perencanaan TIK, Membangun InfrastrukturTIK, Membangun sistem aplikasi pelayanan publikberbasis TIK

• Penyusunan strategi Agresif , strategi feedback, strategi Defersifikasi dan strategi defensif.

• Dari analisa didapatkan bahwa faktor internal lebih berperan, artinya Dinas Kominfo menjadi tulang punggung tata kelola TIK di Pem Prov Jatim.

IV. RENCANA PENGEMBANGAN E- GOV

• Berisi pengembangan infostruktur, infrastruktur dan

suprastruktur hingga tahun 2018 sesuai dengan strategi di bab

III

• Pengembangan diutamakan pada tiga hal, pengembangan

integrasi aplikasi, infrastruktur (data center dan jaringan) dan

peningkatan kapasitas SDM bidang TIK

• Pengembangan suprastruktur (perundang-undangan)

diselesaikan pada tahun 2017 sehingga sejak tahun 2018,

sistem tata kelola TIK sudah establish/kokoh

BASIS DATA

Untuk memanfaatkan Basis Data yang ada di SKPD maka perlu

pengembangan basis data dengan menggunakan Teknologi Web.

Pembangunan basis data adalah tanggung jawab masing-masing

SKPD. Berdasarkan Hasil Analisa yang dilakukan dari hasil survey

dan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika Prov. Jawa Timur.

Contoh. Basis DataDinas Transmigrasi dan Kependudukan

No. Basis Data Isi / Konten Penanggungjawab

1. Transmigrasi dan Kependudukan Animo Bertransmigrasi Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan

Kependudukan

Realisasi Penempatan gransmigran

Jumlah Penduduk di Jawa Timur

Jumlah

Kondisi Ketenaga Kerjaan

Jumlah Amngkatan Kerja Menurut Jenis

Kelamin

Jumlah Angkatan Kerja Menurut Umur

Jumlah Angkatan Kerja berdasarkan Tingkat

Pendidikan

Lowongan Pekerjaan berdasarkan Pendidikan

Lowongan Pekerjaan mberdasarkan jabatan

Lowongan pekerjaan berdasarkan pencari

kerja

Pemnerimaan Remittance TKI

Pengiriman TKI ke Luar Negeri

Rekapitulasi Jumlah Kantor Cabang

Pelaksana Penampatan TKI Swasta (PPTKIS)

di Jawa Timur

Data Upah Minimum Kabupaten / Kota

APLIKASI

Untuk mendapatan basis data yang baik maka akan dibuat suatu

system informasi yang terintegrasi dan bisa dimanfaatkan oleh

seluruh SKPD

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 1 – Pelayanan PublikKelompok : Pelayanan Publik

Modul : Kesehatan

Deskripsi : Aplikasi digunakan untuk akses pelayanan kesehatan

Sistem ini mempunyai dua fungsi: ke masyarakat dan internal

Pemda. Melalui sistem ini masyarakat dapat mengetahui

informasi sekitar fasilitas kesehatan yang disediakan oleh

Pemerintah Daerah, meliputi nama dan tempat lokasi rumah

sakit dan puskesmas, kelas layanan, rincian layanan apa saja

yang disediakan, dan lain-lain sehingga memudahkan

masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas Untuk internal

Pemda, sistem ini dismaping memberikan data nama dan

tempat lokasi, juga memberikan status fasilitas kesehatan

tersebut, sarana dan prasarana pendukung, status aktivitas

kegiatan, statistik penyakit, dan lain-lain.

Layanan Utama Publikasi Informasi, Basis Data

Obyek Layanan Utama Masyarakat dan Pemerintah

Fungsi Aplikasi : Publikasi informasi kesehatan kepada masyarakat

meliputi: nama dan tempat lokasi rumah sakit dan

puskesmas, fasilitas dan layanannya polikliniknya,

laboratorium, apotek, dan lain-lain.

Perencanaan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,

meliputi :

o Menginventarisir kebutuhan pelayanan kesehatan

dari tiap wilayah.

o Menyusun rencana kegiatan pelayan kesehatan

masyarakat, misalnya melalui rumah sakit, balai

kesehatan ibu dan anak, posyandu, klinik, praktek

dokter, bidan, dokter gigi, ahli khitan.

Megelola perijinan praktek kesehatan, ijin farmasi dan

bidan dan lain-lain.

Pemilik Dinas Kesehatan

Relasi Modul / APlikasi yang lain : Datawarehouse

Kependudukan

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 2 – Administrasi dan Manajemen

Umum

Kelompok : Administrasi dan Manajemen Umum

Modul : SURAT ELEKTRONIK

Deskripsi : Proses penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang menggunakan surat

secara manual memakan waktu lama dan kesulitan dalam pelacakan posisi

surat. Dengan menggunakan aplikasi ini proses surat menyurat, disposisi dan

lain sebagainya dapat dilakukan dengan cepat dan memudahkan dalam

pengelolaannya.

Jenis Layanan : Back Office

Layanan Utama Administrasi

Obyek Layanan Utama SKPD

Fungsi Aplikasi : Menyediakan fungsi surat-menyurat secara elektronik, termasuk

didalamnya memungkinkan roses penyiapan, pembahasan dan

pengesahan surat dilakukan secara elektronik. Pembahasan surat itu 60

sendiri bisa dilakukan oleh lebih dari satu orang / unit organisasi.

Menyediakan fungsi kearsipan (surat masuk / surat keluar) secara

elektronik, termasuk didalamnya disposisi, dan tembusan surat.

Menyediakan fungsi query untuk pencarian data surat secara cepat,

misalnya berdasarkan pengirim, tujuan, tanggal, subyek/perihal, nomor,

isi, dan lainlain.

Pemilik Biro Umum

Relasi Modul / APlikasi yang lain : Data Warehouse

Kearsipan Dokumen

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 3 – Administrasi Legislasi

Kelompok : Administrasi Legislasi

Modul : Manajemen Administrasi DPRD

Deskripsi : Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, sekretaris daerah dan juga DPRD

memerlukan alat bantu yang mempercepat proses kerjanya, sehingga selaras

dengan ritme yang ada di eksekutif. Beberapa aplikasi bisa dipakai secara

bersama seperti surat elektronik, document management, dan fungsi-fungsi

yang tergabung dalam colaboration and coordination.

Meskipun begitu ada beberapa sistem khusus yang perlu disediakan, terutama

yang berhubungan dengan proses kerja internal DPRD.

Layanan Utama : Administrasi

Obyek Layanan Utama : Pemerintah

Fungsi Aplikasi : Memfasilitasi pekerjaaan Sekretaris DPRD

Menyelenggarakan administrasi

kesekretariatan DPRD

Menyelenggarakan administrasi keuangan

DPRD

Mengelola sarana & prasarana DPRD

Memfasilitasi pekerjaan DPRD

Penjadwalan kegiatan anggota dewan

Pengelolaan dokumen kegiatan (rapat,

notulensi,dll)

Pengelolaan dokumen hasil pengawasan

terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan

perundang-undangan lainnya, peraturan kepala

daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah 66

dalam melaksanakan program pembangunan

daerah, dan kerja sama lain.

Pemilik Sekretariat DPRD


Regulasi

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 4 – Manajemen Pembangunan

Kelompok : Administrasi Pembangunan

Modul : Perencanaan & Pembangunan Daerah

Deskripsi : Agar dapat merencanakan pembangunan dengan optimal diperlukan masukan data dan informasi

yang akurat dan up-todate. Informasi tersebut bisa jadi datang dari aplikasi lain, dan tugas aplikasi

ini adalah menyediakan data dan mengelola kebijakan perencanaan & pembangunan tiap unit

kerja/SKPD ke dalam perencanaan pembangunan yang komprehensif danterintegrasi.

Layanan Utama : Basis data, administrasi

Obyek Layanan Utama : Pemerintah

Fungsi Aplikasi : Mengelola data dan informasi yang akurat dan dapat

dipertanggung jawabkan dalam penyusunan

perencanaan & pembangunan daerah.

Data dan informasi yang dibutuhkan antara lain:

1. Organisasi & tata laksana daerah

2. Keuangan daerah

3. Kependudukan

4. Sarana & prasarana

Pendidikan

5. Kesehatan

6. Sosial

7. Dll

Harus ada mekanisme version dan revision control,

sehingga setiap saat.

perubahan perencanaan dapat diketahui dan dilacak.

Termasuk didalamnya template pembuatan renstra

oleh tiap satuan kerja.

pemerintah daerah yang memuat visi, misi, tujuan,

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Pemilik Bappeda

Relasi Modul / APlikasi yang

lain

: Data Warehouse

Manajemen Kependudukan

Pendidikan

Kesehatan

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 5 – Manajemen Keuangan


Modul : Manajemen Keuangan

Deskripsi : Aplikasi ini memiliki fungsi untuk mengelola keuangan daerah

dan sebagai rujukan data/informasi terkait penggunaan sistem

yang berhubungan langsung dengan anggaran dan

pendapatan

daerah.

Layanan Utama : Basis data, administrasi

Obyek Layanan Utama : SKPD

Fungsi Aplikasi : Menyelenggarakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan

Keuangan Daerah yang tepat, lengkap dan tertib atas

transaksi Keuangan Daerah, sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku.

Meningkatkan kualitas management Pengelolaan

Keuangan Daerah, meliputi perencanaan, pelaksanaan

dan pengendalian anggaran yang efisien, efektif,

transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Menyediakan Sistem Informasi Keuangan Daerah yang

akurat, aktual, mudah dipahami, relevan dan

berdayaguna.

Pemilik BPKAD


Perencanaan & Pembangunan Daerah

Dispenda dan Biro AP

APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 6 – Manajemen Kepegawaian


Modul : Manajemen Kepegawaian

Deskripsi : Kinerja SDM yang optimal akan tercapai apabila dikelola dengan

manajemen kepegawaian yang baik, dari penerimaan hingga

akhir karir. Aplikasi ini bertujuan untuk mengelola hal tersebut

agar tercipta tertip administrasi kepegawaian.

Layanan Utama : Administrasi, Basis Data

Obyek Layanan Utama : Unit Kerja/SKPD

Fungsi Aplikasi : Mengelola data dan membantu proses kerja pemerintah yang

berkaitan dengan kepegawaian daerah.

Modul Kepegawaian paling tidak menyediakan aplikasi dengan

fungsi-fungsi pengelolaan dan pengolahan data dan informasi

untuk proses kerja sebagai berikut :

o Pengadaan (termasuk perencanaan danpersyaratan)

o Penetapan formasi dan penempatan

o Penetapan pensiun, gaji, tunjangan, dan kesejahteraan

o Pengembangan kompetensi (pendidikan danpelatihan)

o Larangan, sanksi, dan penghargaan

Pemilik Badan Kepegawaian Daerah


Manajemen Keuangan

Analisis Kesenjangan Aplikasi

No. Aplikasi Eksisting Analisa Kesenjangan Solusinya

Fungsi Teknis

1. Aplikasi Fungsional

Utama 1 ( LayananPublik ).

Masih melakukan enter

data dengan manual dalam format XLS

Stand alone format data dan

belum mempunyai aplikasidataware house

Pembuatan Aplikasi Berbasis

Web atau SOA dengan

menempatkan aplikasi atau

server dalam datacenter serta

bisa diakses oleh masyarakat

untuk memudahkan layanan.

Sebagian Layanan terdapat di P2T yang dijadikan satu atap.

2. Aplikasi Fungsional

Utama 2

(Administrasi dan Manajemen Umum)

Sudah ada beberapa

aplikasi yang mendukung

administrasi dan

manajemen umum namun

masih bersifat pulau-pulau

informasi atau SKPD

mengembangkan sendiri

sendiri dan tidak

memperhatikaninteroperabilitas.

Masih banyak

ketergantungan pada

pihak ke 3 sehingga

pengembangannya

begitu sulit serta

banyak aplikasi yang

sudah dibangun namun

tidak sesuai dengan

fungsional aplikasi.

Belum adanya integrasi

dengan aplikasi yang

lain.

Membuat terintegrasi dengan

aplikasi yang lain, suatu

aplikasi berbasis SOA,

Webservice, OGG dan laihsebagainya.

PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC

Ruang data center yang sekarang sampai saat ini masih mencukupi

kebutuhan layanan di lingkungan PEmerintah Provinsi JAwa Timur,

akan tetapi kedepan, maka ruang tersebut harus diperluas dan di

desain sesuai dengan standar mutu sebuah Datacenter dengan

bersertifikasi dari UPTIME dan mempunyai ISO 27001 yang mampu

melayani 24 jam kali 7 hari.

Analisa Kesenjangan Datacenter

No. Aplikasi

Eksisting

Analisa Kesenjangan Solusinya

Fungsi Teknis

1. Datacenter Datacenter saat ini

berfungsi untuk

colocation dan

hosting dari

SKPD. Masih

memiliki layanan

yang sedikit

sehingga perlu

difungsikan

pengembangan

layanan yang lain.

Perangkat yang

masih belum

memadai.

Datacenter yang ada masih

belum standar dari

UPTIME dan belum

memiliki ISO 27001 serta

Stndar yang lain

Melakukan

Sertifikasi dari

UPTIME Institut

dan ISO 27001

serta

kebutuhan

perangkat yang

lain seperti

penambahan

perangkat

penyimpanan

serta server

yang lebih

handal untuk

memenuhi

kebutuhan

pelanggan

dalam hal ini

SKPD.

Kesenjangan yang ada di lingkungan Pemprov Jawa

Timur terhadap upaya implementasi aplikasi dengan

pendekatan SOA dapat dirangkum sebagai berikut:

a. Sudah terdapat banyak aplikasi, akan tetapi bersifat tertutup;

b. Aplikasi eksisting tidak dibangun berbasis SOA;

c. Duplikasi dari fungsi pada aplikasi yang tersebar;

d. Tidak ada desain integrasi, kanal akses terbatas;

e. Perlunya edukasi SDM Pengelola TIK terkait pengembangan dengan

pendekatan SOA;

f. Shared service belum terdefinisikan dengan jelas;

g. Agregasi data berdasarkan service antar instansi belum terlaksana;

h. Belum memiliki service terhadap SIE & data warehouse.

Regulasi

• Sampai saat ini regulasi yang ada di

Pemerintah Provinsi Jawa Timur masih

bersifat Makro yaitu Peraturan Gubernur No.

48 Tahun 2015 dan masih perlu perbaikan.

1. Analsia Kesenjangan Regulasi

Regulasi Eksisting Analisa Kesenjangan Solusi

1 Pergub 48 Tahun

2015

Belum mengatur beberapa aspek :

1. Aspek Keamanan Informasi.

2. Aspek Pembiayaan Teknologi

Informasi

3. Aspek Resiko Penggunaan TI.

4. DLL

Membuat Regulasi Peraturan

Gubernur :

1. Sistem Manajemen

Keamanan Informasi.

2. Sistem Investasi

Teknologi Informasi.

3. Sistem Manajemen

Resiko.

4. Model Tata Kelola.

Tata Kelola, Organisasi dan SDM

Kategori Indikator Sub Indikator

Networked

Government

Pemanfaatan TIK Tingkat pemanfaatan TIK dalam

pelaksanaan tupoksi

Website Tingkat implementasi website

Komunikasi Intranet dan

Intranet

Frekuensi Penggunaan email,

instant messenger untuk

berkomunikasi

Organisasi dan SDM Keberadaan Organisasi TIK

Staff TIK

Pegawai berpengetahuan TIK

Network Learning Sosialisasi TIK Frekuensi sosialisasi

pemanfaatan TIK

Pengembangan SDM TIK Frekuensi Pelatihan dan/atau

seminar bagi

SDM TIK

Network Policy Tata Kelola TIK Banyak Proses dalam TIK yang

memiliki kebijakan dan prosedur

yang jelas

Tingkat pemanfaatan TIK dalam

pelaksanaan tupoksi

Tingkat 0 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4

Tidak

menggunakan

ICT sama sekali

Hanya untuk

keperluan

administrasi

Keperluan

administrasi dan

pemrosesan data

Keperluan

administrasi,

pemrosesan data

dan berbagi, serta

sistem informasi

manajemen.

Keperluan

administrasi,

pemrosesan data,

dan

sistem informasi

manajemen serta

sistem

informasi strategis

untuk

mengambil

keputusan.

Kondisi Sekarang / AS IS = Level 1

Kondisi Akan Datang / To be = Level 4

Tingkat implementasi website


Tidak memiliki

web site

Halaman Statis

Informasi kurang

update

Tidak ada fungsi

report

Setidaknya

memuat kontak

Institusi

Ada Informasi

SKPD yang

menginduk pada

website Pemda

Informasi detil fokus

terkait instansi

tertentu (beberapa

instansi memiliki

website tersendiri)

Tersedia form online

Informasi terlayani via

email

Memiliki panduan

penggunaan dan FAQ

Memiliki

kemampuan

transaksi dokumen

elektronik

Mendukung

layanan

procurement

Sharing

Information lintas

institusi

Mendukung fungsi

administrasi

mandiri bagi tiap

pegawai

Mendukung

pelatihan via web

Integrasi dengan

komunitas

masyarakat

Mendukung proses

antar

institusi

Integrasi dan kolaborasi

proses bisnis internal

maupun eksternal



Frekuensi Penggunaan email, instant

messenger untuk berkomunikasi


Tidak

berkomunikasi

menggunakan

internet/intranet

Sangat Jarang Jarang Sering Sangat sering /

Ketergantungan



Keberadaan Organisasi TIK


Tidak ada

organisasi TIK

Organisasi TIK

tergabung dalam

organisasi lain

Organisasi TIK

berdiri

sendiri berperan

sebagai

pendukung

Organisasi TIK

berdiri sendiri

dan

berperan lebih

dari

sekadar

pendukung

(mis :

perencanaan)

Organisasi TIK berdiri

sendiri

dan berperan sangat

strategis (mis :

perencanaan

TIK selaras dengan

pemerintahan)



Staf TIKTingkat 0 Tingkat 1 Tingkat 2 Tingkat 3 Tingkat 4

Tidak memiliki

staf TIK

Masih

outsourcing

(bukan pegawai)

Sudah ada pegawai,

tapi

masih sedikit dan

terpusat (tidak

mencukupi)

Sudah ada pegawai,

dan minimal tiap

instansi ada

(mencukupi)

Sudah pegawai, tiap

instansi/divisi/SKPD ada,

dan ada jenjang karir yang

jelas



Pegawai berpengetahuan TIK


Tidak memiliki

staf TIK berlatar

belakang

pendidikan

formal dan non

formal TIK atau

sertifikasi TIK

Ada Pegawai

Mengikuti

Training

Ada Pegawai

Mengikuti Training

yang berpendidikan

Diploma TIK

dan/atau

S1 TIK

Ada Pegawai

Mengikuti Training

yang berpendidikan

Diploma TIK, S1 TIK

dan/atau S2 TIK

Ada Pegawai Mengikuti

Training yang

berpendidikan

Diploma TIK, S1 TIK, S2

TIK

dan/atau tersertifikasi

Spesialisasi (misal:

CCNA,

MCSE, OCA, dll)



Frekuensi sosialisasi pemanfaatan

TIK


Tidak ada

pelatihan sama

sekali

1 - 3 kali per

tahun

4 – 6 kali per

tahun

7 – 8 kali per

tahun

> 9 kali per tahun



Frekuensi Pelatihan dan/atau seminar bagi

SDM TIK


Tidak ada

pelatihan sama

sekali

1 - 3 kali per tahun 4 – 6 kali per tahun 7 – 8 kali per tahun > 9 kali per tahun



Banyaknya Proses dalam TIK yang

memiliki kebijakan dan prosedur yang

jelas


Semua proses

tidak memiliki

kebijakan dan

prosedur yang

jelas

1 - 2 Proses

TIK

Hanya memiliki 3

Proses TIK

Hanya Memiliki 4

Proses TIK

Memiliki seluruh proses

TIK

(perencanaan sistem,

manajemen

belanja, realisasi sistem,

pengoperasian dan

pemeliharaan

sistem) berdasarkan

panduan Tata

Kelola TIK



Solusi Tata Kelola, Organisasi dan

SDM

• Tata Kelolaa. Perlu adanya unit kerja yang merumuskan Kebijakan TIK yang

bersifat lintas sektoral dan struktural, terkait: perencanaan,

manajemen belanja, realisasi, operasional, dan pemeliharaan sistem.

Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk perencanaan pengembangan

dan pengelolaan system aplikasi, jaringan, basis data (data

terpusat), dan serta pemeliharaan system.

b. Perlu adanya unit kerja yang merumuskan Kebijakan TIK yang

bersifat lintas sektoral dan struktural, terkait: perencanaan,

manajemen belanja, realisasi, operasional, dan pemeliharaan sistem.

Kebijakan-kebijakan tersebut termasuk perencanaan pengembangan

dan pengelolaan system aplikasi, jaringan, basis data (data

terpusat), dan serta pemeliharaan system.

c. Perlunya penyusunan, pembentukan, dan penyempurnaan kebijakan

dan prosedur yang terkait dengan proses-proses TIK, yaitu

perencanaan, manajemen investasi, realisasi, operasional, dan

pemeliharaan TIK. Target yang diharapkan adalah seluruh proses-

proses TIK memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas serta selaras

dengan panduan Tata Kelola TIK Nasional.

• Organisasi

a. Untuk memenuhi kecukupan kebutuhan secara struktural dalam

implementasi Teknologi Informasi & Komunikasi, khususnya terkait

rencana induk Teknologi Informasi & Komunikasi yang akan berlaku

untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, perlu dilakukan kajian struktur

dan fungsi organisasi terkait kecukupan kedudukan kedudukan dan

wewenang dari organisasi pengelola TIK dalam struktur

pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Perubahan struktur organisasi

sangat dimungkinkan dan dilakukan sesuai dengan kebutuhan untuk

menopang secara penuh terlaksananya implementasi

pengembangan Teknologi Informasi & Komunikasi di lingkungan

Provinsi Jawa Timur. Dari hasil analisis tentang struktur organisasi

pengelola Teknologi Informasi & Komunikasi di lingkungan Provinsi

Jawa Timur, diperoleh beberapa rekomendasi sebagai berikut:

a. Penetapan CIO

b. Pembentukan Komite TIK

c. Pembentukan ICT PMO/Pengelola Manajemen Proyek TIK (PMP TIK)

d. Kedudukan organisasi TIK di SKPD di sejajarkan dalam eselon

• SDM

a. Perlu adanya penambahan sumber daya manusia yang mempunyai

kompetensi di bidang Teknologi Informasi & Komunikasi terkait

pengelolaan system aplikasi, jaringan, dan pengelolaan basis data.

b. Target yang ingin dicapai adalah tercukupinya kebutuhan SDM di

lingkungan Pemprov Jawa Timur dengan latar belakang pendidikan

TIK dan tersertifikasi keahlian Teknologi Informasi & Komunikasi,

seperti lulusan Diploma TIK, S1 TIK, S2 TIK, CCNA, MCSE, OCA,

PMP, dan lain-lain.

c. Perlu adanya Sertifikasi bagi pengelola TIK di SKPD : Operator,

Programer, system Analisis, Jaringan dan lain-lain.

d. Mendorong peningkatan kinerja SDM pengelola TIK melalui

pemberian nilai angka kredit dan tunjangan jabatan fungsional

dengan mengacu pada aturan yang berlaku.

PENGEMBANGAN BACKBONE

• Jaringan backbone merupakan bagian dari infrastruktur jaringan

yang menghubungkan jaringan-jaringan dan menyediakan jalur

pertukaran data dan informasi antar jaringan lokal / LAN. Jaringan

backbone bisa berada pada satu gedung, antar gedung, atau antar

wilayah. Kapasitas dari backbone seyogyanya sama atau lebih besar

dari total jaringan yang terkoneksi di dalamnya.

• Pemerintah provinsi Jawa Timur memiliki perangkat daerah yang

tersebar di Kota Surabaya dan UPT yang tersebar di seluruh Jawa

Timur. Dengan menggunakan jaringan backbone, antar SKPD bisa

langsung berkomunikasi dan bertukar data.

• Dalam pembangunan backbone dapat menggunakan beberapa jenis

media. Salah satu media yang saat ini sudah banyak digunakan

adalah Fiber Optic. Media ini lebih stabil dibandingkan dengan media

nirkabel. Selain itu, kapasitas media ini sangat besar. Dengan

menggunakan perangkat tertentu, media ini bisa menyalurkan data

dengan kapasitas mencapai 40 Gbps.

JARINGAN ANTAR SKPD

PENGEMBANGAN JARINGAN WAN

PENGEMBANGAN DATA CENTER DAN DRC

KEBIJAKAN (HUKUM DAN

PERUNDANG-UNDANGAN)

Kebijakan berupa peraturan atau payung hukum yang dapat

diterapkan secara optimal dalam setiap kegiatan teknologi

informasi perlu untuk dilakukan. Aturan Hukum atau kebijakan ini

tentu harus dapat menampung semua hal yang erat hubungannya

dengan bidang masalah yang hendak diatur dengan peraturan

tersebut, dalam hal ini TIK.

Beberapa hal yang perlu dibuatkan landasan hukumnya adalah :

– Peraturan Daerah untuk pengelolaan TIK

– SOP setiap kegiatan TIK

– Keamanan Sistem Informasi

– Keamanan dan legalitas transaksi, perlindungan privacy

V. Solusi Pentahapan Dan Pengembangan

Jadwal pengembangan Kebijakan, Kelembagaan dan

Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai berikut :

Pengembangan Kelembagaan dilakukan pada satu tahun

pertama untuk mempersiapkan landasan hukum yang kuat

bagi unit kerja pengelola TIK

Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dilakukan

pada tahun pertama untuk mempersiapkan SDM TIK yang

handal di masing – masing unit kerja yang akan

bertanggung jawab terhadap sistem yang akan dibangun

TAHAP PENGEMBANGAN

No. Kegiatan 2016 2017 2018 2019 20201. Datacenter

- Pengembangan DC

- DRC

- DRP

- Iso 27001

- Sertifikasi Uptime

2. Aplikasi Fungsional Utama 1 ( Layanan Publik ).

3. Aplikasi Fungsional Utama 2 (Administrasi dan Manajemen

Umum)

4. APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 3 – Administrasi Legislasi

5. APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 4 – Manajemen Pembangunan

( BPKAD, Bapeda, Biro AP, Biro Org dan Dispenda )

6. APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 5 – Manajemen Keuangan

7. APLIKASI FUNGSIONAL UTAMA 6 – Manajemen Kepegawaian

8. Infrastruktur

x Tata Kelola

- Pergub ttg Keamanan Informasi

- Pergub ttg Manajemen Resiko

- Pergub ttg Belanja Investasi

masterplan tata kelola tik jawa timurkominfo.jatimprov.go.id/ppid/uploads/berkasppid/masterplan...

Documents