mata kuliah manajemen sdm, magister manajemen, uniersitas ... · mata kuliah manajemen sdm,...
TRANSCRIPT
Mata Kuliah Manajemen SDM, Magister Manajemen, Uniersitas Kristen Indonesia (UKI)31 Mei 2018
Dipresentasikan olehYunus Triyonggo, PhD., CAHRI.
N
N
MSDM
Yunus Triyonggo, 2014(PMSM Indonesia)
Indonesia HR ProfessionCompetency Model
Source: SK Menakertrans No. 307 Tahun 2014
People
Motivasi &Kepuasan
Kerja
Penanggulanganstress
Konseling danPengenaan
sanksidisipliner
SistemKomunikasi
Perubahan & Pengembangan
Organisasi
Peningkatanmutu hidup
para karyawan
(Siagian, 2009)
Hubungan industrial merupakan hubungan formal yang terdapat antara kelompok manajemen dan kelompokpekerja yang terdapat dalam suatu organisasi (SondangSiagian 2009:328)
“ Industrial relations deal with either the relationships between the state and employers’ and the workers’ organization and the relation between the occupational organizations themselves.”
International Labor Organization (ILO)
Hubungan Industrial Pancasila adalah hubungan antara para pelakudalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha danpemerintah) didasarkan atas nilai yang merupakan manisfestasi darikeseluruhan sila-sila dari pancasila dan Undang-undang 1945 yangtumbuh dan berkembang diatas kepribadian bangsa dan kebudayaannasional Indonesia.
Industrial Relations encompasses ‘the
processes of regulation and control over
workplace relations, the organisation of
tasks, and the relations between employers
and their representatives, and employees
and their representatives, and is the sum of
economic, social and political interactions in
workplaces where employees provide
manual and mental labour in exchange for
rewards allotted by employers, as well as
the institutions established for the purpose
of governing workplace relations’ (Gospel &
Palmer, 1993, p.2).
Menciptakan kemitraan, mengembangkan usaha, memperluas lapangan kerja, dan memberikankesejahteraan pekerja/buruhsecara terbuka, demokratisdan berkeadilan.
Menetapkan kebijakan, memberikan pelayanan, pengawasan danpenindakan terhadappelanggarnya
Menjalankan pekerjaan sesuai dengankewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi secarademokratis, mengembangkan keterampilan, dankeahliaanya serta ikut memajukan perusahaan danmemperjuangkan kesejahteraan anggota besertakeluarganya.
HubunganIndustrial yang
serasi, aman, danharmonis
HubunganIndustrial yang serasi, aman, dan harmonis
Meningkatkanproduksi dan
produktivitas kerja
Perusahaan akandapat tumbuh dan
berkembang
Kesejahteraanpekerja dapatditingkatkan
Mengembangkan “trust” antara
buruh/Pekerja & Manajemen
Memelihara “Industrial Peace”
Umpan balik yang kontinyu &
monitoring
Pendekatan yang profesional
Eksistensi Serikat
Buruh/Pekerja yang baik dan
demokratis
HubunganIndustrial yang
harmonis
Kompeten dalammemahami
landasan hukumdalam Hubungan
Industrial
PengelolaanSerikat pekerjadalam industri
secara profesional
Pemeliharaanhubungan kerja
dengan karyawanyang efektif
Penyelesaianpermasalahan
perburuhanyang efektif
Peranan pemerintah dalammengatasi permasalahan
perburuhan secarakomprehensif
PelaksanaanHubungan
Industrial Pancasilayang konsisten
Kompeten dalammemahami landasan
hukum dalamHubungan Industrial
5 Tahun 2014: Aparatur Sipil Negara
24 Tahun 2011: Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
39 Tahun 2004: Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
2 Tahun 2004: Penyelesaian Perselisihan HubunganIndustrial
13 Tahun 2003: Ketenagakerjaan
21 Tahun 2000: Serikat Pekerja/Serikat Buruh
3 Tahun 1992: Jaminan Sosial Tenaga Kerja
1 Tahun 1970: Keselamatan Kerja
4 Tahun 2015 Pelaksanaan Pengawasan Terhadap PenyelenggaraanPenempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri
4 Tahun 2013 : Tata Cara Pelaksanaan Penempatan Tenaga KerjaIndonesia di Luar Negeri oleh Pemerintah
3 Tahun 2013 : Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
97 Tahun 2012: Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan RetribusiPerpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing
53 Tahun 2012: Perubahan Kedelapan atas PP No. 14 Tahun 1993tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
50 Tahun 2012: Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan danKesehatan Kerja
84 Tahun 2010: Perubahan Ketujuh atas PP No. 14 Tahun 1993 tentangPenyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja
Perpres no. 72 tahun 2014: Penggunaan Tenaga Kerja Asing Serta Pelaksanaan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Kerja Pendamping
Perpres no. 111 tahun 2013: Perubahan Atas Peraturan PresidenNomor 12 Tahun 2013 Tentang Jaminan Kesehatan
Perpres no. 12 tahun 2013: Jaminan Kesehatan
Perpres no. 64 Tahun 2011: Pemeriksaan Kesehatan dan PsikologiCalon Tenaga Kerja Indonesia
Perpres no. 21 Tahun 2010: Pengawasan Ketenagakerjaan
Instruksi Presiden no. 06 Tahun 2006 tentang Kebijakan ReformasiSistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
Perpres no. 50 Tahun 2005 tentang Lembaga Produktivitas Nasional [Pelaksanaan Psl 30 (3) UU No 13 Tahun 2003 ]
Keppres no. 107 Tahun 2004: Dewan Pengupahan
Permenakertrans no. 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Listrik Di Tempat Kerja
Permenakertrans no. 3 Tahun 2015 tentang Standar OperasionalProsedur Penerbitan Perizinan Penggunaan Tenaga Kerja Asing DalamPelayanan Terpadu Satu Pintu Di Badan Koordinasi Penanaman Modal
Permenakertrans no. 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja RumahTangga
Permenakertrans no. 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pengesahan Peraturan Perusahaan Serta Pembuatan Dan PendaftaranPerjanjian Kerja Bersama
Permenakertrans no. 27 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas PeraturanMenteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2012 TentangSyarat-syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan KepadaPerusahaan Lain
Permenakertrans no. 12 Tahun 2013 tentang Penggunaan Tenaga KerjaAsing
Permenakertrans no. 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum Permenakertrans no. 19 Tahun 2012 tentang Syarat-syarat penyerahan
sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Perusahaan Lain (Outsourcing) Permenakertrans no. 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan
Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak KepMenakertrans no. KEP-48/MEN/MEN/IV/2004 tentang Tata Cara
Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan danPendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
KepMenakertrans no. KEP-20/MEN/III/2004: Tata Cara Memperoleh IjinMempekerjakan Tenaga Kerja Asing
KepMenakertrans no. KEP-15A/MEN/1994 tentang PetunjukPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan PemutusanHubungan Kerja Di Tingkat Perusahaan dan Pemerantaraan
http://jdih.depnakertrans.go.id
Pemeliharaanhubungan kerja dengankaryawan yang efektif
Kesempatan memperolehpendidikan dan pelatihantambahan, penilaianprestasi kerja yang adil, rasional dan obyektif, sistem imbalan danberbagai faktor lainnya
Otonomi untuk bertindak, terdapatvariasi, memberikan sumbanganpenting dalam keberhasilanorganisasi dan karyawanmemperoleh umpan balik tentanghasil pekerjaan yang dilakukannya, dapat diterimanya sebagai anggotakelompok kerja dan oleh organisasi, serta situasi lingkungan yang kondusif
Pelaksanaan HubunganIndustrial Pancasila yang
konsisten
1. Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit2. Kesepakatan Kerja Bersama3. Kelembagaan Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial.4. Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan
Pengelolaan SerikatBuruh/Pekerja dalam
Industri secaraprofessional
Menurut undang-undang No.13 tahun 2003 mengenaiketenagakerjaan dan undang-undang No.21 tahun 2000 mendefinisikan serikat pekerja sebagai sebuah organisasiyang dibentuk dari, oleh dan untuk pekerja/buruh baikdiperusahaan maupun diluar perusahaan, yang bersifatbebas terbuka, mandiri demokrasi dan bertanggung jawabguna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dankepentingan pekerja/buruh serta meningkatkankesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
Tujuan: Memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta
meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri
Peningkatan tujuan sosial secara keseluruhan
Kompensasi Sistem upah dua tingkat Keselamatan kerja Sikap Manajemen Saluran sosial Agar suara mereka di dengar Menyediakan kesempatan untuk kepemimpinan Tekanan rekan sejawat
Peranan pemerintah dalammengatasi permasalahan
perburuhan secarakomprehensif
a) Menetapkan berbagai peraturan perundang-undangantentang hubungan industrial dalam negara yang bersangkutan dan cara-cara penyelesaiannya dalam halhubungan industrial itu terganggu
b) Mengawasi pelaksaan berbagai peraturan perundang-undangan tersebut
c) Mencegah timbulnya perselisihan perburuhand) Bertindak selaku mediator apabila perselisihan perburuhan
terjadi sehingga diperoleh penyelesaian yang serasi antaralain dengan mempermudah prosedur yang ditempuh dalamproses arbitrasi.
Penyelesaianpermasalahan
perburuhan secaraefektif
Sikap dari Manajemen yang kurang menghargai pekerja Penetapan upah yang kurang memadai atau struktur upah yang tidak
benar Ketidakdisiplinan Kondisi kerja yang tidak sehat Kurangnya keterampilan hubungan manusia pada bagian dari
pengawas dan manajer Keinginan pekerja untuk bonus yang lebih tinggi, upah atau tunjangan
harian Keinginan pengusaha untuk membayar sesedikit mungkin untuk para
pekerjanya
Fasilitas kesejahteraan yang tidak memadai
Sengketa atas berbagi keuntungan produktivitas
Penghematan, pemecatan dan penutupan oleh manajemen
Pemogokan oleh pekerja Saingan antar-serikat Lingkungan ekonomi dan politik
umum seperti kenaikan harga, pemogokan oleh pihak lain dan ketidakdisiplinan umum memiliki efek mereka pada sikap karyawan
Penyelesaian Sengketa Buruh Melalui Komisi Nasional HakAsasi Manusia. Undang-undang Hak Asasi Manusia No.39 Tahun 1999 memberi peluang bagi Buruh dan Tenaga Kerjadalam menyelesaikan sengketa buruh.
Penyelesaian Sengketa Buruh Di Luar PengadilanPenyelesaian perselisihan Hubungan Industrial dalamUndang-undang No.2 Tahun 2004 memungkinkanpenyelesaian sengketa buruh/Tenaga Kerja diluar pengadilan
Penyelesaian Perselisihan Melalui Pengadilan
CODE
Tidak ada pemogokan atau Lockout tanpa pemberitahuan sebelumnya
Tidak ada tindakan unilateral sehubungan dengan masalah Hubungan Industrial
Karyawan tidak bolehmenggunakan taktik melambatkanproses produksi (slow down)
Tidak ada kerusakan yang disengaja di pabrik atau terhadapproperty
Penetapan pelanggaran, atauintimidasi tidak boleh dipaksakan
Sarana yang ada untuk penyelesaian perselisihan harus dimanfaatkan
Tindakan yang mengganggu hubungan harmonis harus dihindari
Menjaga perdamaian dan ketertiban di industri
Promosikan kritik konstruktif pada semua tingkat manajemen dan pekerjaan
Hindari penghentian kerja di industri Mengamankan penyelesaian sengketa
dan keluhan dengan prosedur yang disepakati bersama
Menghindari litigasi Memfasilitasi pertumbuhan bebas dari
serikat Pekerja Menghapuskan segala bentuk
pemaksaan, intimidasi dan pelanggaran aturan dan peraturan yang mengatur hubungan industrial
.
DIMENSI INDUSTRIAL RELATIONS EMPLOYEE RELATIONS
Kontrak Psikologis Kepatuhan/Compliance Komitmen
Referensi PerilakuNorms, Customs,
PracticesValues, Mission
RelasiLow trust, pluralist,
CollectiveHigh Trust, Unitarist,
Individual
Rancangan OrganisasiFormal Roles, Hierarchy,
Division of labor, Managerial Control
Flexible roles, flat structure, teamwork and
autonomy, self control
DIMENSI KUNCI IR versus ER