materi dan pembelajaran partisipasi politik

2
MATERI DAN PEMBELAJARAN PARTISIPASI POLITIK Partisipasi politik (political participation) dalam PKn merupakan salah satu kemampuan yang dianjurkan dalam pembelajaran PKn. Yaitu dalam rangka mencapai tujuannya, yakni memperdayakan segala potensi dan kemampuan siswa baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Secara harfiyah, partisipasi politik berarti keikut sertaan dalam kegian proses pengambilan keputusan politik. Mas’oed dan MacAndrews (2000) membedakan bentuk partisipasi politik atas dua bagian, yakni bentuk partisipasi politik yang ‘konvensional’ dan bentuk partisipasi politik yang ‘non- konvensional’. Bentuk konvensional diangap sebagai kegiatan partisipasi politik yang normal dalam negara demokrasi modern sedangkan bentuk partisipasi non-konvensional merupakan bentuk partisipasi yang sebaiknya walaupun legal, seperti petisi, namun umumnya ilegal karena penuh dengan kekerasan dan revolusioner. Adapun contoh bentuk partisipasi konvensional dan non- konvensional dapat dilihat pada tabel berikut: Konvensional Non-konvensional a. Pemberian suara (voting) b. Diskusi politik c. Kegiatan kampanye d. Membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan e. Komunikasi individual dengan pejabat potitik dan administratif a) Pengajuan petisi b) Berdemostrasi c) Konfrontasi d) Mogok e) Tindak kekerasan politik terhadap harta benda (penjarahan, perusakan, pengeboman, pembakaran) f) Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) g) Perang gerilya dan revolusi Tabel: Bentuk-bentuk partisipasi politik Sedangkan menurut Rush dan Althof (1971) membedakan bentuk partisipasi dari sudut pandang hierarkinya, bentuk partisipasi politik menunjukkan perbedaan menurut tingkatan yang paling

Upload: cursedshadow

Post on 03-Aug-2015

100 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: Materi Dan Pembelajaran Partisipasi Politik

MATERI DAN PEMBELAJARAN PARTISIPASI POLITIKPartisipasi politik (political participation) dalam PKn merupakan salah satu kemampuan

yang dianjurkan dalam pembelajaran PKn. Yaitu dalam rangka mencapai tujuannya, yakni memperdayakan segala potensi dan kemampuan siswa baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan kemasyarakatan. Secara harfiyah, partisipasi politik berarti keikut sertaan dalam kegian proses pengambilan keputusan politik.

Mas’oed dan MacAndrews (2000) membedakan bentuk partisipasi politik atas dua bagian, yakni bentuk partisipasi politik yang ‘konvensional’ dan bentuk partisipasi politik yang ‘non-konvensional’. Bentuk konvensional diangap sebagai kegiatan partisipasi politik yang normal dalam negara demokrasi modern sedangkan bentuk partisipasi non-konvensional merupakan bentuk partisipasi yang sebaiknya walaupun legal, seperti petisi, namun umumnya ilegal karena penuh dengan kekerasan dan revolusioner.  

Adapun contoh bentuk partisipasi konvensional dan non-konvensional dapat dilihat pada tabel berikut:

Konvensional Non-konvensionala.       Pemberian suara (voting)b.      Diskusi politikc.       Kegiatan kampanyed.      Membentuk dan bergabung dalam

kelompok kepentingane.       Komunikasi individual dengan

pejabat potitik dan administratif

a)    Pengajuan petisib)   Berdemostrasic)    Konfrontasid)   Mogoke)    Tindak kekerasan politik terhadap

harta benda (penjarahan, perusakan, pengeboman, pembakaran)

f)    Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan)

g)   Perang gerilya dan revolusi

Tabel: Bentuk-bentuk partisipasi politikSedangkan menurut Rush dan Althof (1971) membedakan bentuk partisipasi dari sudut

pandang hierarkinya, bentuk partisipasi politik menunjukkan perbedaan menurut tingkatan yang paling tinggi partisipasinya sampai tingkatan yang paling rendah (apatis). Yakni dari orang yang menduduki jabatan politik atau administatif sampai yang terendah yakni voting.

A. Konvensional (partisipasi politik yg normal)

Non Konvensional (petisi, kekerasan dan revolusioner

1. Aktif; partisipasi yang berorientasi pada input dan output (usul, kritik dan memilih)

2. pasif; partisipasi yg orientasinya hanya output (mantaati peraturan)

3. Golput/apatis; menganggap sistem yang ada telah menyimpang dari apa yg dicita-citakan.

Dalam sistem demokrasi era reformasi saat ini masyarakat harus menggunakan hak pilihnya minimal 4 kali dalam 5 tahun, mulai dari Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, Pemilu Gubernur maupun Pemilu Bupati/Walikota. Belum lagi jika ia tinggal di Desa yang menggunakan Pemilihan Kepala Desa.

Page 2: Materi Dan Pembelajaran Partisipasi Politik

Dari tahun ketahun/pemilu ke pemilu antusiasme masyarakat semakin berkurang untuk menggunakan hak pilihnya.

Analisa dimana kelebihan dan kekurangan atas sistem Pemilu tersebut dan buatkan rekomendasinya dengan pendekatan Sistem Politik?