materi dari kpk
DESCRIPTION
w.aTRANSCRIPT
Update data penindakan
Curriculum Vitae
Nama : Mohammad Jhanattan SS.
Alamat : Jl. Landak GG. Swakarya No.32 Sidodadi Kedaton Bandar Lampung
Pendidikan : SI - UGM FIB Yogyakarta 2003-2007
Pekerjaan : Fungsional Dikyanmas KPK RI
Indonesia luar
biasa
• Luas Indonesia menduduki peringkat 15 dengan luas wilayah 1.919.440 km2
• Hutan terbesar no. 3 di dunia, kaya dengan keanekaragaman hayati
• Lumbung Energi Panas bumi no. 1 di dunia
• Penghasil Timah no.2 di dunia
• Penghasil Tembaga no. 3 di dunia
• Pengekspor Batu Bara terbesar no. 3 di dunia
• Pengekspor LNG terbesar no. 3 di dunia
Kondisi INDONESIA
LISTRIK: 20 % (sekitar 50 juta) penduduk Indonesia setiap malam masih dirundung kegelapan - tanpa listrik (sumber Ditjen Ketenagalistrikan ESDM, Januari 2014)
ENERGI: 35,6% konsumsi energi di negeri ini sangat tergantung pada BBM → subsidi untuk BBM pada tahun 2014 menghabiskan hampir 12,5% APBN.(sumber : Kemenkeu RI, Januari 2014)
ANGKA KEMISKINAN: 28,55 Juta penduduk Indonesia hidup di bawah standar garis kemiskinan. (sumber : BPS September 2013)
HUTANG LUAR NEGERI: per Agustus 2013 mencapai Rp.2.850 Triliun dan harus membayar BUNGA hutang Rp.299,7 Triliun dalam APBN-P 2013. (sumber : BI, Oktober 2013)
KERUSAKAN ALAM: 3,8 juta hektar hutan di Indonesia dibabat setiap tahunnya, belum lagi yang disebabkan oleh kebakaran & Pembakaran. Akibatnya, 39% habitat alami turut musnah. (sumber : isai.or.id)
DAMPAK KORUPSI
POTRET NEGERI KORUPSI
Mereka melakukan korupsi bersama!
M. Nazaruddin dan Neneng Sri Wahyuni(Kasus: Hambalang, PLTS, dst)
Zulkarnaen Djabar dan Dendy Prasetya(Kasus: Korupsi Pengadaan Al-qur’an)
SUAMI & ISTRI BAPAK & ANAK
Pencucian uang melibatkan keluarga!
Djoko Susilo dan ketiga istrinya(Kasus: Simulator SIM)
Angelina Sondakh(Kasus: Korupsi Wisma Atlet)
Aset untuk istrinya Aset untuk anaknya ?
Delik yg terkait dg kerugiankeuangan negara
Delik perbuatan pemerasan
Delik perbuatan curang
Delik penggelapan dalam jabatan
Delik Gratifikasi
Pasal 2(1); 3
Pasal 12 huruf e,f,g
Pasal 7 (1) huruf a,b,c,d;Ps 7 (2); Ps 12 huruf h
Pasal 8; 9; 10 a,b,c
Pasal 12B jo Pasal 12C
Merupakan delik-delik yg diadopsi dari KUHP (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c UU no. 3/71)
Delik pemberian sesuatu/janji kpd Peg Neg/PN (Penyuapan)
Ps 5(1) a,b; Ps 13; Ps, 5(2); Ps 12 a,b; Ps 11; Ps 6(1) a,b; Ps 6(2); Ps 12 c,d
Korupsi yang secara langsung terkait dengan kerugian keuangan negara hanya sebagian kecil dari jenis korupsi yang ada (2 pasal).
28 pasal lain lebih terkait dengan aspek PERILAKU
Delik benturan kepentingandalam pengadaan
Pasal 12 huruf i
PENGERTIAN KORUPSI UU 31/1999 jo UU 20/2001
Kewenangan KPK (Ps. 12 UU No. 30 tahun 2002)
Kewenangan KPK:
1.Menyadap & merekam pembicaraan
2.Memerintahkan pelarangan ke luar negeri
3.Meminta keterangan ttg keadaan keuangan tersangka atau terdakwa
4.Memerintahkan pemblokiran rekening milik tersangka atau terdakwa atau pihak lain yang terkait
5.Memerintahkan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya
6.Meminta data kekayaan & perpajakan tersangka
7.Menghentikan transaksi untuk sementara/ mencabut sementara perijinan/lisensi/ konsesi
8.Meminta bantuan pencarian, penyitaan, pencarian barang bukti di luar negeri
9.Meminta bantuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan
Penegak hukum lain (Polri) juga memiliki
kewenangan2 ini, kecuali bahwa
penegak hukum lain harus meminta ijin
periksa untuk pihak2 tertentu, & KPK
dapat memerintahkan pemberhentian
sementara tersangka dari
jabatannya
DATA PENANGANAN PERKARA
Penyelidikan604
Penyidikan365
Penuntutan290
Inkracht246
Eksekusi260
TAHAP 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Total
Penyelidikan 23 29 36 70 70 67 54 78 77 81 19 604
Penyidikan 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 12 365
Penuntutan 2 17 23 19 35 32 32 40 36 41 13 290
Inkracht 0 5 17 23 23 39 34 34 28 40 3 246
Eksekusi 0 4 13 23 24 37 36 34 32 44 13 260
*Data periode 2004-2014 ( s.d. 31 Maret 2014)
Anggota DPR & DPRD;
73
Kepala Lembaga/
Kementerian; 12
Duta Besar; 4
Komisioner; 7
Gubernur; 10
Walikota/Bupati & Wakil;
35
Eselon I, II dan III;
115
Hakim;/J
aksa 10
Swasta
95
Lainnya;
41
Jabatan 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah
Anggota DPR & DPRD 0 0 0 2 7 8 27 5 16 8 0 73
Kepala Lembaga/Kementerian 0 1 1 0 1 1 2 0 1 4 1
12
Duta Besar 0 0 0 2 1 0 1 0 0 0 0 4
Komisioner 0 3 2 1 1 0 0 0 0 0 0 7
Gubernur 1 0 2 0 2 2 1 0 0 2 0 10
Walikota/Bupati dan Wakil 0 0 3 7 5 5 4 4 4 3 0
35
Eselon I, II dan III 2 9 15 10 22 14 12 15 8 7 1 115
Hakim/Jaksa 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 2 10
Swasta 1 4 5 3 12 11 8 10 16 24 1 95
Lainnya 0 6 1 2 4 4 9 3 3 8 1 41
Jumlah Keseluruhan 4 23 29 27 55 45 65 39 50 59 6 402
KORUPSIBERDASARKAN PELAKU*
*Data periode 2004-2014 ( s.d. 31 Maret 2014)
Pengadaan Barang/Jasa;
115
Perijinan13
Penyuapan; 170
Pungutan; 14
Penyalahgunaan Anggaran
39
TPPU; 12
Merintangi Proses KPK3
Perkara 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Jumlah
Pengadaan Barang/Jasa 2 12 8 14 18 16 16 108 9 2 115
Perizinan 0 0 5 1 3 1 0 0 3 0 13
Penyuapan 0 7 2 4 13 12 19 25 34 50 4 170
Pungutan 0 0 7 2 3 0 0 0 1 1 14
Penyalahgunaan Anggaran
0 0 5 3 10 8 5 43 1 39
TPPU 0 0 0 0 0 0 0 02 7 3 12
Merintangi Proses KPK 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 39 49 70 12 366
KORUPSI BERDASARKAN MODUS*
*Data periode 2004-2014 ( s.d. 31 Maret 2014)
JENIS PERKARA KORUPSI*
Instansi 2004200
5200
6200
7200
8200
9201
0201
1201
2201
3201
4Jumlah
DPR RI 0 0 0 0 7 10 7 26 2 1 35
Kementerian/Lembaga
1 5 10 12 13 13 16 2318 46 2 159
BUMN/BUMD 0 4 0 0 2 5 7 3 1 0 0 22
Komisi 0 9 4 2 2 0 2 1 0 0 20
Pemerintah Provinsi
1 1 9 2 5 4 0 313 4 6 48
Pemkab/Pemkot 0 0 4 8 18 5 8 710 18 3 79
Jumlah 2 19 27 24 47 37 40 3948 70 12 365
KORUPSI BERDASARKAN INSTANSI*
DPR RI
35
Kementerian/Lembaga
159BUMN/BUMD
22
Komisi20
Pemerintah Provinsi
48
Pemkab/Pemkot
79
*Data periode 2004-2014 ( s.d. 31 Maret 2014)
PERKARA KORUPSI BERDASARKAN WILAYAH*
Pemerintah Pusat; 174
Jawa; 92
Sumatera; 54
Sulawesi; 11Kalimantan ; 12Papua ; 4Kepulauan Sunda Kecil; 3Malaysia; 6Singapura; 3
NO WILAYAH 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 JUMLAH
1 Pemerintah Pusat 1 15 11 12 23 24 20 21 18 26 3 174
2 Jawa 3 5 3 8 7 11 14 10 29 2 92
3 Sumatera 1 1 5 5 4 6 2 15 12 3 54
4 Sulawesi 1 1 1 2 5 1 0 11
5 Kalimantan 7 3 2 0 12
6 Papua 1 2 1 0 4
7 Kepulauan Sunda Kecil 1 2 2 0 5
8 Malaysia 3 3 0 6
9 Singapura 2 1 0 3
TOTAL 2 19 27 24 47 37 40 39 48 70 8 361
*Data periode 2004-2014 ( s.d. 31 Maret 2014)
PERKARA BERKEKUATAN HUKUM TETAP
Pengadilan Negeri
108
Pengadilan Tinggi
21
Mahkamah Agung
117
Inkracht 2005200620072008200920102011201220132014 Jumlah
Pengadilan Negeri 3 5 9 9 20 20 21 8 10 3 108
Pengadilan Tinggi 0 3 0 0 2 3 0 3 10 0 21
Mahkamah Agung 2 9 14 14 17 11 13 17 20 0 117
Jumlah 5 17 23 23 39 34 34 28 40 3 246
*Data periode 2004-2014 ( s.d. 31 Maret 2014)
REKAP PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) DARI HASIL KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI & GRATIFIKASI TAHUN: 2005 S.D. 2013
TAHUNTINDAK PIDANA
KORUPSI GRATIFIKASI JUMLAH
2005-2010 805.534.636.710 11.383.287.682 816.917.924.392
2011 134.907.271.284 3.154.800.800 138.062.072.084
2012 119.648.492.679 2.518.735.878 122.167.228.557
2013 121.007.503.237 1.548.619.812 122.556.123.049
TOTAL 1.181.097.903.9
10 18.605.444.172 1.199.703.348.082
TINDAK PIDANA KORUPSI
TINDAK PIDANA KORUPSI
Pendapatan penjualan Lainnya
Pendapatan Hasil Denda
Pendapatan jasa lembaga
keuangan/ jasa giro
Pendapatan penjualan
hasil sitaan/ rampasan
Pendapatan Hasil
Pengembalian Uang Negara
Pendapatan uang pengganti tindak pidana korupsi yang ditetapkan pengadilan
Pendapatan uang sitaan hasil
koripsi yang telah ditetapkan
pengadilan
Pendapatan penjualan Hasil lelang Tindak
Pidana Korupsi
Pendapatan ongkos Perkara
1.181.097.903.91018.605.444.172
*Data periode 2004-2013 ( s.d. 30 Desember 2013)
BASMI KORUPSI BERSAMA KPK
Jadilah tunas berintegritas dengan cara :
- Hindari tindakan pemerasan, suap, perbuatan curang, gratifikasi, penyalah gunaan wewenang dll.
- Duta anti korupsi, tegakkan kejujuran serta kebenaran sebagai prioritas dan laporkan tindak korupsi di sekitar mu (Wisthle Blower)
- Bantu KPK dalam mencegah korupsi
- Evaluasi tindak prilaku (sikap) sehari-hari
- Jaga komunikasi dengan keluarga, teman, dan lingkungan warga sekitar
SAYA SIAP BASMI KORUPSI DI NEGERI INI!!!
KARENA AKU PEDULI!!
BERAKSI
Pemuda dan Mahasiswa (PM) adalah calon pemimpin masa depan.
PM idealnya bukan generasi penerus tetapi generasi pelurus
PM akan menjadi berkah demografi untuk Indonesia ketika berhasil diwarnai dengan integritas, sebaliknya mereka akan menjadi beban bangsa jika kita gagal mewarnainya.
“Jika anda memerangi korupsi, korupsi memerangi anda”
Nuhu Ribadu, pemimpin anti-korupsi di Nigeria
1. Uraikan kejadian2. Pilih pasal yang sesuai3. Penuhi unsur-unsur TPK4. Sertakan bukti awal (bila ada)
5. Sertakan identitas diri (jika berkenan)
6. Kirim ke KPK :– SURAT : Kotak Pos 575, Jakarta 10120– Email : [email protected]– KWS : http://kws.kpk.go.id– Telepon : (021) 2557 8389– Fax : (021) 5289 2454– SMS : 0855 8 575 575 / 0811 959 575