materi kebijakan tentang kebakaran

Di sampaikan oleh :Di sampaikan oleh :

Ir. NAHROWIIr. NAHROWIKepala Bidang Pengawasan dan Kepala Bidang Pengawasan dan

PengendalianPengendalianBAPEDALDA Kabupaten Rokan BAPEDALDA Kabupaten Rokan

HilirHilir

WORKSHOPWORKSHOP

“ “INISIATIF MASYARAKAT MENCEGAHINISIATIF MASYARAKAT MENCEGAH

KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN”KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN”

Rokan Hilir – Riau, 29 Januari 2008Rokan Hilir – Riau, 29 Januari 2008

Pengertian Dalam Kebakaran HutanPengertian Dalam Kebakaran Hutan

1.1. Proses Terjadinya Kebakaran HutanProses Terjadinya Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan diakibatkan adanya proses nyala Kebakaran hutan diakibatkan adanya proses nyala api, dapat terjadi harus adanya tiga unsur yaitu api, dapat terjadi harus adanya tiga unsur yaitu bahan bakar, udara dan panas/temperatur tinggi.bahan bakar, udara dan panas/temperatur tinggi.

2. 2. Bentuk Kebakaran HutanBentuk Kebakaran Hutan

a. Kebakaran Bawah, ----> Hutan bergambut, a. Kebakaran Bawah, ----> Hutan bergambut, Tanah Mineral (Batu Bara)Tanah Mineral (Batu Bara)

b. Kebakaran Permukaan ----> Api membakar b. Kebakaran Permukaan ----> Api membakar semak-semak, serasah dan anakan semak-semak, serasah dan anakan

pohonpohon

c. Kebakaran Tajuk ----> Tajuk pohon, api berawal c. Kebakaran Tajuk ----> Tajuk pohon, api berawal dari dari serasah kemudian merambat ke serasah kemudian merambat ke pohon.pohon.

Faktor utama yang menjadi Faktor utama yang menjadi penyebab kebakaran adalah :penyebab kebakaran adalah :

a.a. Bahan bakarBahan bakar

b.b. CuacaCuaca

c.c. WaktuWaktu

d.d. TopografiTopografi

Kegiatan Teknis Pencegahan Kegiatan Teknis Pencegahan Kebakaran HutanKebakaran Hutan

1.1. Pemantauan kondisi rawan kebakaran.Pemantauan kondisi rawan kebakaran.

2.2. Melakukan penjagaan, patroli dan pengawasan di Melakukan penjagaan, patroli dan pengawasan di hutan yang rawan kebakaran.hutan yang rawan kebakaran.

3.3. Mempersiapkan tenaga dan peralatan Mempersiapkan tenaga dan peralatan pemadaman kebakaran hutan.pemadaman kebakaran hutan.

4.4. Mendeteksi secara dini kebakaran hutanMendeteksi secara dini kebakaran hutan

5.5. Membuat tempat-tempat penampungan airMembuat tempat-tempat penampungan air

6.6. Memasang rambu-rambu peringatan bahaya Memasang rambu-rambu peringatan bahaya kebakarankebakaran

7.7. Menerapkan teknologi penyiapan lahan tanpa Menerapkan teknologi penyiapan lahan tanpa bakar.bakar.

8.8. Penyuluhan/SosialisasiPenyuluhan/Sosialisasi

Penanggung Jawab Satlakdalkarhutla

Bupati Rokan Hilir

STRUKTUR ORGANISASI SATLAKDALKARHUTLA KABUPATEN ROKAN HILIR

Ketua

Wakil Bupati Rokan Hilir

Wakil Ketua

Asisten Pemerintahan

BIDANG DETEKSIPERINGATAN DINI

PEMANTAUAN DAN PENCEGAHAN

BIDANG OPSPENANGGULANGAN(PEMADAMAN) DAN

PEMULIHAN

BIDANG EVALUASIDAN PENEGAKAN

HUKUM

TIM REAKSI CEPAT (TRC)

SATGAS

REGU PEMADAM

SEKRETARIS

Kepala Bapedalda Kab. Rohil

Kepala Bidang Pengawasan& Pengendalian

Pemegang Kas/Bendahara

Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2006

Kebijakan Pemerintah tentang Kebakaran Hutan dan Lahan

Sesuai dengan Undang-Undang Lingkungan Hidup No.23 Tahun 1997, Pasal 5:

Ayat 1. Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup dan sehat.

Ayat 2. Setiap orang mempunyai hak untuk berperan dalam rangka pengelolaan hidup,

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Ayat 3. Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup

serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 7 :Ayat 1. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dan seluas-luasnya untuk berperan

dalam pengelolaan lingkungan hidup.

Ayat 2. Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) diatas dilakukan dengan cara: Meningkatkan kemandirian kebudayaan masyarakat dan kemitraan Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat. Menumbuh ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan

pengawasan sosial. Memberikan saran pendapat. Menyampaikan informasi dan/atau menyampaikan laporan.

UU. UU. NO. 23 TAHUN 1997 NO. 23 TAHUN 1997 TENTANG TENTANG PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPPENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

PENGERTIANPENGERTIAN

1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan 1. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan prilakunya, yang termasuk manusia dan prilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

2.2.Pengelolaan LH adalah upaya terpadu untuk Pengelolaan LH adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi melestarikan fungsi LHLH yang meliputi kebijaksanaan yang meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan pengawasan dan pemeliharaan, pemulihan pengawasan dan pengendalian LH;pengendalian LH;


ASASASAS PENGELOLAAN LINGKUNGAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPHIDUP

asas tanggung jawab negaraasas tanggung jawab negara asas berkelanjutanasas berkelanjutan asas manfaat.asas manfaat.


TUJUANTUJUAN PENGELOLAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP

Untuk mewujudkan pembangunan Untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasanberkelanjutan yang berwawasan

LLINGKUNGAN HIDUPINGKUNGAN HIDUP


SASARANSASARAN

tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara tercapainya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan LH;manusia dan LH;

terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan LH yang memiliki terwujudnya manusia Indonesia sebagai insan LH yang memiliki sikap dan tindak melindungi dan membina LH;sikap dan tindak melindungi dan membina LH;

terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa terjaminnya kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;depan;

tercapainya kelestarian fungsi LH;tercapainya kelestarian fungsi LH; terkendalinya pemanfaatan SDA secara bijaksana;terkendalinya pemanfaatan SDA secara bijaksana; terlindunginya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan terlindunginya NKRI terhadap dampak usaha dan/atau kegiatan

diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemarandan/atau diluar wilayah negara yang menyebabkan pencemarandan/atau perusakan LH.perusakan LH.


HAKHAK MASYARAKATMASYARAKAT

Setiap orang mempunyai hak yang sama atas Setiap orang mempunyai hak yang sama atas ::

a.a. L LHH yang baik dan sehat. yang baik dan sehat.

b.b. informasi LH informasi LH

c.c. berperan sesuai dengan berperan sesuai dengan aturanaturan yang yang berlaku.berlaku.


KEWAJIBAN MASYARAKATKEWAJIBAN MASYARAKAT

Setiap orang berkewajiban Setiap orang berkewajiban :: memelihara kelestarian fungsi LH serta memelihara kelestarian fungsi LH serta

mencegah dan menanggulangi mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan LH.pencemaran dan perusakan LH.

memberikan informasi yang benar dan memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan LH.akurat mengenai pengelolaan LH.


WEWENANG PENGELOLAAN LHWEWENANG PENGELOLAAN LH

Mengatur dan mengembangkan kebijaksanaanMengatur dan mengembangkan kebijaksanaan Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan, Mengatur penyediaan, peruntukan, penggunaan,

pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan pengelolaan lingkungan hidup, dan pemanfaatan kembali sumber daya alam,kembali sumber daya alam,

Mengatur perbuatan hukum dan hubungan hukumMengatur perbuatan hukum dan hubungan hukum Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak Mengendalikan kegiatan yang mempunyai dampak

sosial;sosial;


PELESTARIAN FUNGSI LHPELESTARIAN FUNGSI LH

Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku Setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu kerusakan LH.mutu kerusakan LH.

Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan Setiap rencana usaha dan/atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimulkan dampak besar dan penting terhadap lh, dapat menimulkan dampak besar dan penting terhadap lh, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.

Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau melakukan pengelolaan limbah hasil usaha dan/atau kegiatan.kegiatan.


PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUPPERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUP

Perizinan:Perizinan: Wajib memiliki AMDAL untuk memperoleh izin Wajib memiliki AMDAL untuk memperoleh izin

usaha dengan memperhatikan :usaha dengan memperhatikan : rencana tata ruang;rencana tata ruang; pendapat masyarakat;pendapat masyarakat;

rekomendasi pejabat yang berwenangrekomendasi pejabat yang berwenang Tanpa izin dilarang membuang limbahTanpa izin dilarang membuang limbah


PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN PERSYARATAN PENAATAN LINGKUNGAN HIDUPHIDUP

Pengawasan:Pengawasan: Pengawasan diserahkan kepada Pengawasan diserahkan kepada

PemdaPemda Pengendalian dilakukan oleh Pengendalian dilakukan oleh

petugas pengawaspetugas pengawas

SANKSI ADMINISTRASI SANKSI ADMINISTRASI


Pencabutan izin usahaPencabutan izin usaha

PENYELESAIAN SENGKETA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP

A.A.Diluar PengadilanDiluar Pengadilan

- untuk mencapai kesepakatan mengenai untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugibentuk dan besarnya ganti rugi

-Dapat menggunakan pihak ketigaDapat menggunakan pihak ketiga

-Sifatnya tidak memihakSifatnya tidak memihak


PENYELESAIAN SENGKETA PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUPLINGKUNGAN HIDUP

B. Melalui Pengadilan-Ganti rugi oleh penanggung jawab usaha-Tanggung jawab mutlak-Pembebasan ganti rugi disebabkan :

bencana alam atau peperangan; atau keadaan terpaksa di luar kemampuan

manusia; atau tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.


Hak Masyarakat dan Organisasi Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan HidupLingkungan Hidup

Untuk Mengajukan GugatanUntuk Mengajukan Gugatan

- Mengajukan gugatan ke penegak hukumMengajukan gugatan ke penegak hukum

- Dapat diwakilkan kepada instansi pemerintah Dapat diwakilkan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawabanyang bertanggung jawaban

Tata cara pengajuan gugatan dalam Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh masalah lingkungan hidup oleh orang,masyarakat, dan/atau organisasi orang,masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.Acara Perdata yang berlaku.


PENYIDIKANPENYIDIKAN- Mengajukan gugatan ke penegak hukumMengajukan gugatan ke penegak hukum

- Dapat diwakilkan kepada instansi pemerintah Dapat diwakilkan kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawabanyang bertanggung jawaban

Tata cara pengajuan gugatan dalam Tata cara pengajuan gugatan dalam masalah lingkungan hidup oleh masalah lingkungan hidup oleh orang,masyarakat, dan/atau organisasi orang,masyarakat, dan/atau organisasi lingkungan hidup mengacu pada Hukum lingkungan hidup mengacu pada Hukum Acara Perdata yang berlaku.Acara Perdata yang berlaku.



I. KETENTUAN PIDANAI. KETENTUAN PIDANA1.1. Barang siapa yang secara hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang melakukan Barang siapa yang secara hukum dengan sengaja melakukan perbuatan yang melakukan

pencemaran dan/atau perusakan LH, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 pencemaran dan/atau perusakan LH, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda Rp. 500.000.000,00.tahun dan denda Rp. 500.000.000,00.

2.2. Jika tindak pidana diatas mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana Jika tindak pidana diatas mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp. 750.000.000,00.diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda Rp. 750.000.000,00.

3.3. Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan Barang siapa yang karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan LH, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 pencemaran dan/atau perusakan LH, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun denda paling banyak RP. 100.000.000,00.tahun denda paling banyak RP. 100.000.000,00.

4.4. Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang sengaja melepaskan atau membuang zat, energi, dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam berbahaya atau beracun masuk diatas atau kedalam tanah, kedalam udara atau kedalam air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan air permukaan, melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat bahan tersebut, menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau sangat beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran beralasan untuk menduga bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan LH atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, dan/atau perusakan LH atau membahayakan kesehatan umum atau nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00.300.000.000,00.


5.5.Jika tindak pidana diatas mengakibatkan orang mati atau luka Jika tindak pidana diatas mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00.lama 9 tahun dan denda paling banyak Rp. 450.000.000,00.

6.6.Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-Barang siapa yang dengan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan undangan yang berlaku, karena kealpaannya melakukan perbuatan sebagaimana diatas, diancam dengan pidana penjara perbuatan sebagaimana diatas, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00.

7.7.Jika tindak pidana diatas mengakibatkan orang mati atau luka Jika tindak pidana diatas mengakibatkan orang mati atau luka berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling berat, pelaku tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00.lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp. 150.000.000,00.

8.8.Jika tindak pidana diatas dilakukan oleh atau atas nama suatu Jika tindak pidana diatas dilakukan oleh atau atas nama suatu badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.lain, ancaman pidana denda diperberat dengan sepertiganya.


9. 9. Selain ketentuan pidana diatas, terhadap pelaku tindak pidana Selain ketentuan pidana diatas, terhadap pelaku tindak pidana LH dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :LH dapat pula dikenakan tindakan tata tertib berupa :

a. a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; pidana; dan/ataudan/atau

b. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/ataub. penutupan seluruhnya atau sebagian perusahaan; dan/atau

c.c. perbaikan akibat tindak pidana; dan/atauperbaikan akibat tindak pidana; dan/atau

d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; d. mewajibkan mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ataudan/atau

e. e. meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/ataumeniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau

f.f. menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling menempatkan perusahaan di bawah pengampunan paling lama 3 tahun.lama 3 tahun.

UU. No. 41 Tahun 1999UU. No. 41 Tahun 1999tentang Kehutanantentang Kehutanan

Pasal 50 ayat 3 poin d

Membakar Hutan

Setiap orang dilarang Membakar Hutan

Adapun Sanksi Pidana menurut Pasal 78 ayat 3

“ Barang Siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 3 diancam

dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas tahun) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar

rupiah)”

UU. N0. 18 Tahun 2004UU. N0. 18 Tahun 2004Tentang PerkebunanTentang Perkebunan

Pasal 48

1. Setiap orang yang dengan sengaja membuka dan/ atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana diaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana penjara paling lambat 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatka orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah).

Pasal 49

1. Setiap orang yang karena kelalaiannya membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran yang berakibat terjadinya pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 26, diancam dengan pidana penjara palin lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 tiga milyar rupiah).

2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatka orang mati atau luka berat, pelaku diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

PP No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau PP No.4 Tahun 2001 tentang Pengendalian Kerusakan dan atau Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran Pencemaran Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan Kebakaran

Hutan dan atau LahanHutan dan atau Lahan

PENGERTIANPENGERTIAN

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;lainnya tidak dapat dipisahkan;

Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang Lahan adalah suatu hamparan ekosistem daratan yang peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau peruntukannya untuk usaha dan atau kegiatan ladang dan atau kebun bagi masyarakat;kebun bagi masyarakat;

Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;sebagai hutan tetap;



KRITERIA BAKU KERUSAKAN HUTANKRITERIA BAKU KERUSAKAN HUTAN

Kerusakan Tanah MineralKerusakan Tanah Mineral Kerusakan Tanah GambutKerusakan Tanah Gambut Kerusakan Tanah Flora (tumbuh-tumbuhan)Kerusakan Tanah Flora (tumbuh-tumbuhan) Kerusakan Tanah Fauna (hewan)Kerusakan Tanah Fauna (hewan)

• Nasional ditetapkan oleh Nasional ditetapkan oleh Pemerintah PusatPemerintah Pusat

• Daerah ditetapkan oleh Daerah ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/WalikotaGubernur/Bupati/Walikota



TATA LAKSANA PENGENDALIANTATA LAKSANA PENGENDALIAN Setiap orang dilarang membakar hutan dan atau lahan.Setiap orang dilarang membakar hutan dan atau lahan. Setiap orang wajib mencegah terjadinya kerusakan dan atau Setiap orang wajib mencegah terjadinya kerusakan dan atau

pencemaran hutan dan atau lahan.pencemaran hutan dan atau lahan. Setiap penanggung jawab usaha wajib mencegah terjadinya Setiap penanggung jawab usaha wajib mencegah terjadinya

kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya.kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi usahanya. Setiap penanggung jawab usaha wajib memiliki sarana dan Setiap penanggung jawab usaha wajib memiliki sarana dan

prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan prasarana untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, al :atau lahan, al :

Sistem deteksi diniSistem deteksi diniSOPSOPPerangkat OrganisasiPerangkat OrganisasiPelatihan berkalaPelatihan berkala

Penanggung jawab usaha wajib melaporkan 6 bulan sekaliPenanggung jawab usaha wajib melaporkan 6 bulan sekali



PENANGGULANGANPENANGGULANGAN

Setiap orang berkewajiban menanggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya.

PEMULIHANPEMULIHAN

Setiap orang yang mengakibatkan terjadinya Kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan dampak lingkungan hidup.

PP No. 4 /2000 ttg Pengendalian Pencemaran atau PP No. 4 /2000 ttg Pengendalian Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan yg Berkaitan dengan Kerusakan Lingkungan yg Berkaitan dengan

Kebakaran Hutan dan atau LahanKebakaran Hutan dan atau Lahan PP ini ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2001.PP ini ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2001. Ruang lingkup PP ini sebagaimana tercantum dalam Ruang lingkup PP ini sebagaimana tercantum dalam

Pasal 2 meliputi upaya pencegahan, penaggulangan, Pasal 2 meliputi upaya pencegahan, penaggulangan, dan pemulihan serta pengawasan terhadap dan pemulihan serta pengawasan terhadap pengendalian kerusakan dan atau pencemaran pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yg berkaitan dengan kebakaran lingkungan hidup yg berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan.hutan dan atau lahan.

Pasal 3 kreteria baku kerusakan lingkungan hidup yg Pasal 3 kreteria baku kerusakan lingkungan hidup yg berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan meliputi:a. Kreteria baku kerusakan lingkungan meliputi:a. Kreteria baku kerusakan lingkungan hidup nasional dan b. Kreteria baku kerusakan hidup nasional dan b. Kreteria baku kerusakan lingkungan hidup daerah.lingkungan hidup daerah.

Pasal 11 setiap orang dilarang Pasal 11 setiap orang dilarang melakukan kegiatan pembakaran hutan melakukan kegiatan pembakaran hutan dan atau lahan. dan atau lahan.

Pasal 12 setiap orang berkewajiban Pasal 12 setiap orang berkewajiban mencegah terjadinya kerusakan dan mencegah terjadinya kerusakan dan atau pencemaran LH yang berkaitan atau pencemaran LH yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau dengan kebakaran hutan dan atau lahan. lahan.

Pasal 13 menyatakan, bahwa setiap Pasal 13 menyatakan, bahwa setiap penanggung jawab usaha yang penanggung jawab usaha yang usahanya dapat menimbulkan dampak usahanya dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap kerusakan besar dan penting terhadap kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan atau lahan wajib mencegah hutan dan atau lahan wajib mencegah terjadinya kebakaran hutan dan atau terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan.lahan.

Pasal 17 setiap orang berkewajiban Pasal 17 setiap orang berkewajiban menaggulangi kebakaran hutan dan menaggulangi kebakaran hutan dan atau lahan di lokasi kegiatannya. atau lahan di lokasi kegiatannya.

Pasal 20 setiap orang yang Pasal 20 setiap orang yang mengakibatkan terjadinya mengakibatkan terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan kebakaran hutan dan atau lahan wajib melakukan pemulihan LH.wajib melakukan pemulihan LH.

Dalam UU No. 41 Tahun 1999 Dalam UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 50 huruf tentang Kehutanan Pasal 50 huruf d. secara tegas dinyatakan bahwa d. secara tegas dinyatakan bahwa setiap orang dilarang membakar setiap orang dilarang membakar hutan. hutan.



WEWENANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN WEWENANG PENGENDALIAN KERUSAKAN DAN ATAU PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHANHIDUP YANG BERKAITAN DENGAN KEBAKARAN HUTAN DAN ATAU LAHAN

Pemerintah PusatPemerintah PusatPemerintah PropinsiPemerintah PropinsiPemerintah Kabupaten :Pemerintah Kabupaten :

Penanggulangan kebakaran hutan dan atau Penanggulangan kebakaran hutan dan atau lahanlahan

Pemeriksaan kesehatan masyarakatPemeriksaan kesehatan masyarakat Pengukuran dampakPengukuran dampak Pengumuman pada masyarakat tentang Pengumuman pada masyarakat tentang

pengukuran dampak dan langkah tindakanpengukuran dampak dan langkah tindakan



PENGAWASANPENGAWASAN

Bupati/Walikota melakukan pengawasan atas pengendalian kerusakan dan atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan

dengan kebakaran hutan dan atau lahan di daerahnya.

PERIODIKPERIODIK INTENSIFINTENSIF



PELAPORANPELAPORAN

Setiap orang yang menduga atau mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan, wajib melaporkan kepada pejabat daerah setempat.

a. identitas pelapor;b. tanggal pelaporan;c. waktu dan tempat kejadian;d. sumber yang menjadi penyebab terjadinya kebakaran hutan dan

atau lahan;e. perkiraan dampak kebakaran hutan dan atau lahan yang terjadi.

Peraturan-Peraturan Menteri Tentang Peraturan-Peraturan Menteri Tentang Kebakaran Hutan dan LahanKebakaran Hutan dan Lahan

Keputusan Mentri Kehutanan Nomor 260/Kpts-II/1995 tentang Petunjuk Usaha Pencegahan dan Pemadaman kebakaran Hutan

Keputusan/Edaran Direktur Jenderal/DirekturKeputusan/Edaran Direktur Jenderal/Direktur

1. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan Nomor 243/Kpts/DJ-VI/94, tentang Petunjuk Teknis Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan di Areal Pengusahaan Hutan dan APL

2. Keputusan Direktur Jendral Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Departemen Kehutanan Nomor 46/Kpts/DJ-VI/97, tentang Sistem Komando Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran.

3. Keputusan Direktur Jenderal perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam Nomor 247/Kpts/DJ-VI/1994, tentang Petunjuk Standarisasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan.

4. Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestaria Alam Nomor 81/Kpts/DJ-VI/1995, tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengendalian Kebakaran Hutan dan lahan.

““Mari Kita Selamatkan Hutan & Mari Kita Selamatkan Hutan & LahanLahandari Kebakaran”dari Kebakaran”

POS SATLAKDALKARHUTLAPOS SATLAKDALKARHUTLA

BAPEDALDA ROKAN HILIRJl. Bintang No.165 BagansiapiapiTelp. (0767) 24928

materi kebijakan tentang kebakaran

Business