DEMOKRASIPENGERTIANDemos= rakyat;Kratos/kratein= kekuasaan/berkuasaHAKEKAT DEMOKRASI1. Pemerintahan dari rakyat (government of the people)2. Pemerintahan oleh rakyat (government by the people)3. Pemerintahan untuk rakyat (government for the people)SEJARAH PERKEMBANGAN DEMOKRASI1. Demokrasi Jaman Yunani (6-3 Abad SM)2. Demokrasi Konstitusional/Negara Hukum Klasik (Abad 19).Carl J Frieddrich Konstitusionalisme adalah gagasan bahwa pemerintah merupakan suatu kumpulan aktivitas yang diselenggarakan atas nama rakyat, yang tunduk kepada beberapa pembatasan yang dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan itu tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas memerintah.Unsur-unsur Rule of Law me nurut A.V. Dicey;a. Supremasi Hukumb. Kedudukan yang sama di depan hukumc. Terjaminnya hak-hak asasi manusia oleh Undang-undang.3. Demokrasi Konstitusional Rule of Law abad 20:Syarat-syarat Pemerintahan demokratis di bawah Rule of Law:a. Perlindungan Konstitusionalb. Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihakc. Pemilihan Umum yang bebasd. Kebebasan untuk menyatakan pendapate. Kebebasan berserikat/berorganisasif. Pendidikan Kewarganega raan (civic education).

NILAI DEMOKRASI (Henry B Mayo):1. Menyelesaikan perselisihan secara damai dan melembaga2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.3. Menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur.4. Membatasi Kekerasan sampai taraf minimum.5. Mengakui dan menganggap wajar adanya keanekaragaman.6. Menjamin tegaknya keadilan.Untuk menjamin tegaknya nilai-nilai tersebut, maka diselenggarakan beberapa lembaga negara:1. Pemerintahan yang bertanggungjawab.2. Suatu dewan perwakilan yang dipilih melalui pemilihan umum3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.5. Sistem peradilan yang bebas untuk menj amin hak asasi dan mempertahankan keadilan.DEMOKRASI DI INDONESIA1. Demokrasi Liberal Parlementer (1945-1959)2. Demokrasi Terpimpin (1959-1966)3. Demokrasi Pancasila (1966-`1997)4. Reformasi (1997- Sekarang).

HAK ASASI MANUSIAPENGERTIANHuman Right: perlindungan seseorang dari penindasan oleh siapapun, negara atau bukan negara.Basic Right menyangkut perlindungan WN atau penduduk dari penindasan oleh negara.Jan Materson (Komisi HAM PBB): HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia.John Lock: HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Oleh karena itu tidak ada kekuasaan apapun di dunia yang dapat mencabutnya.UU No. 39 tahun 1999: HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makluk Tuhan YME dan wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

HAKEKAT HAM1. HAM adalah konsepsi mengenai pengakuan martabat manusia yang dimiliki secara alamiah yang melekat pada setiap manusia tanpa perbedaan ras, agama dan jenis kelamin.2. HAM (universal) ialah hak dan kebebasan dasar manusia yang melekat pada diri manusia dan tanpa itu manusia tidak dapat hidup secara wajar sebagai manusia.3. 3. Tolok ukur Dewan Pertahanan Nasional:4. a. Hak yang bersifat karunia Tuhan YME5. b. Hak yang terkait dengan kelangsungan6. hidup manusia.7. c. Hak yang bersifat universalBENTUK-BENTUK HAM1. Hak Sipil2. Hak Politik3. Hak Ekonomi4. Hak Sosial BudayaUU No. 39 Tahun 19991. Hak untuk Hidup2. Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan3. Hak mengembangkan diri4. Hak memperoleh keadilan5. Hak atas kebebasan pribadi6. Hak atas rasa aman7. Hak atas kesejahteraan8. Hak turut serta dalam pemerintahan9. Hak wanita10. Hak AnakKontroversi1. HAM sebagai nilai universal dan PartikularHak Asasi, Kewajiban Asasi dan Tanggung Jawab AsasiPELANGGARAN HAM Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau tidak disengaja atau karena kelalaian yang secara hukum menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh UU, dan tidak didapatkan atau dikuatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (UU No. 26/2000 tentang Pengadilan HAM Pelanggaran terhadap HAM dapat dilakukan baik oleh aparatur negara (state actor) ataupun bukan aparatur negara, oleh karena itu penindakan terhadap pelanggaran HAM tidak hanya ditujukan kepada aparatur negara, tetapi juga pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat. Pelanggaran HAM dibedakan menjadi 2:1. Pelanggaran HAM Berat:a. Kejahatan genosidab. Kejahatan terhadap kemanusiaan2. Pelanggaran HAM RinganPENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN HAM1. Tanggung jawab negara/pemerintah- dalam keadaan darurat- dalam keadaan normalUU No. 39 tahun 199 lebih mengedepankan tanggungjawab perlindungan (protec), pemajuan (promote), penghormatan (respect) dan pemenuhan (fullfill) di tangan pemerintah.2. Individu Warga negara

KONSTITUSIPENGERTIAN Berasal dari bahasa Perancis Constituir yang artinya membentuk. Konstitusi berarti peraturan dasar mengenai pembentukan negara Juga disebut fundamental law yaitu tentang pemerintahan dan nilai-nilai fundamentalnya. ECS Wade: Konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok cara kerja badan tersebut. Menurut F Lassale konstitusi adalah:1. Pengertian Sosiologis dan Politis, Konstitusi adalah sintesa faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat.2. Pengertian yuridis, konstitusi adalah suatu naskah yang memuat semua bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahanMenurut Sovernin Lohman, konstitusi harus memuat hal-hal sebagai berikut:1. Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat, artinya merupakan konklusi atau kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.2. Konstitusi adalah piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus penentuan hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya.3. Konstitusi sebagai forma regimenis atau kerangka bangunan negara.TUJUAN KONSTITUSI1. Konstitusi bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik.2. Konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa sendiri.Konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.ARTI PENTING KONSTITUSIDi negara yang mendasarkan demokrasi konstitusional UUD mempunyai fungsi khas yaitu membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang, dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara akan terlindungi.

KONSTITUSI DEMOKRATIS1. Menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan.2. Mayoritas berkuasa dan terjaminnya hak minoritas.3. Pembatasan pemerintahan4. Pembatasan kekuasaan negara, meliputi:a. Pemisahan wewenang berdasarkan Trias Politica.b. Kontrol dan keseimbangan lembaga-lembagapemerintahan.c. Proses Hukumd. Pemilihan Umum sebagai mekanisme peralihankekuasan.MEKANISME PERUBAHAN UUD Usul Perubahan UUD diajukan dalam sidang MPR dan disetujui oleh 1/3 dari jumlah anggota MPR. Usul diajukan secara tertulis bagian mana yang diubah beserta alasannya. Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Putusan untuk mengubah pasal UUD disetujui oleh 50% + 1 anggota MPR. Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahanMKWewenang:1. Menguji UU terhadap UUD2. Memutus sengketa kewenangan lembaga neg yang kewenagannya diberikan oleh UUD3. Memutus pembubaran partai politik4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu5. Kewajiban:6. MK Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindakan berat yang lain, atau perbuatan tercelan dan/atau tidak lagi memenuhi syarat presiden atau wakil presiden.PEMBERHENTIAN PRESIDEN/WAKIL PRESIDEN DPR mengajukan permohonan kepada MK, setelah mendapat dukungan 2/3 jumlah anggota DPR yang hadir dan disetujui oleh 2/3 anggota yang hadir. MK wajib memeriksa , mengadili dan memutus pendapat DPR paling lama 90 hari. Apabila MK memandang Presiden dan/atau Wakil Presiden layak diberhentikan DPR mengadakan sidang Paripurna untuk meneruskan usul tersebut ke MPR MPR wajib menyelenggarakan sidang utk memutuskan permintaan DPR tersebut paling lambat 30 hari. Keputusan pemberhentian diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 di jumlah anggota yang hadir.OTONOMI DAERAHPEMERINTAHAN DAERAHPasal 18:1. NKRI dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.2. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

ASAS PEMERINTAHAN DAERAH1. Asas Desentralisasi2. Asas Dekonsentrasi3. Asas Tugas PembantuanOTONOMI DAERAHKewengan daerah kabupaten dan kota untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik dalam pengambilan keputusan, pembiayaan, pelaksanaan dan pertanggungjawabannyaFilosofi Penyelenggaraan Otonomi Daerah1. Dilihat dari sudut kekuasaan desentralisasi dimaksudkan untuk mencegah penumpukan kekuasaan pada satu pihak saja karena dapat menimbulkan tirani.2. Dari sudut politik, otonomi dianggap sebagai tindakan pendemokrasian, untuk menarik rakyat ikut serta dalam pemerintahan dan melatih diri dalam menggunakan hak-hak demokrasi.3. . Dari sudut pemerintahan, desentralisasi adalah untuk menciptakan pemerintahan yang effisien.4. 4. Dari sudut kultur, desentralisasi dimaksudkan untuk memberi perhatian pada kekhasan daerah, seperti geografis, sejarah, budaya, sosial dan ekonomi.5. 5. Dari sudut perkembangan ekonomi, otonomi dapat langsung membantu pembangunan di daerah tersebutARGUMENTASI MEMILIH DESENTRALISASI-OTONOMI DAERAH1. Untuk terciptanya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.2. Sebagai sarana pendidikan politik/demokrasi di daerah sebagai training ground politik nasional.3. Pemerintahan daerah sebagai persiapan karir politik lanjutan4. Menciptakan stabilitas politik.5. Kesetaraan Politik (Political equality)6. 6.Akuntabilitas publik

Konsep Dasar Otonomi Daerah1. Penyerahan sebanyak mungkin kewenangan pemda dalam hubungan domestik kepada daerah.2. Penguatan peran DPRD sebagai representasi rakyat lokal dalam penetapan kepada daerah3. Pembangunan tradisi politik yang berkualitas dengan akseptabilitas yang tinggi pula.4. Peningkatan efektivitas fungsi-fungsi pelayanan eksekutif.5. . Peningkatan efisiensi administrasi keuangan daerah.6. 6. Pengaturan pembagian sumber-sumber pendapatan daerah, pemberian keleluasaan kepada daerah dan optimalisasi upaya pemberdayaan masyarakat.OTONOMI DAERAH DAN DEMOKRATISASIMemberikan otonomi kepada daerah berarti memberikan Auto-Aktivitet, yaitu kemampuan masyarakat daerah untuk merencanakan, melaksanakan pengawasan terhadap aktivitas mereka sendiri. Dengan demikian masyarakat tidak saja diberi hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.Konsekuensi Otonomi Daerah1. Otda harus dipandang sebagai instrumen desentralisasi dalam rangka mempertahankan keutuhan serta keberagaman bangsa.2. Otda harus didefinisikan sebagai otonomi bagi rakyat daerah, bukan otonomi bagi pemda atau daerahKONTRADIKSI1. Munculnya Raja-raja Kecil di daerah2. Korupsi bergeser dari pusat ke DaerahGOOD GOVERNANCEMenurut MTI:1. Partisipasi Masyarakat2. Tegaknya Supremasi Hukum3. Transparansi4. Peduli Stake Holder5. Berorientasi Pada Konsensus6. Kesetaraan7. Efektivitas dan Efisiensi8. . Akuntabilitas9. 9. Visi StrategisWAWASAN NUSANTARAAJARAN WAWASAN NASIONAL INDONESIA1. Faham Kekuasaan: Indonesia menganut faham cinta damai, akan tetapi lebih cinta kemerdekaan. Wawasan Nasional Indonesia tidak dikembangkan atas ajaran kekuasaan dan adu kekuatan dan adu kekuatan, karena hal tersebut mengandung benih-benih persengketaan dan ekspansionisme.2. Geopolitik Indonesia: Indonesia menganut faham negara kepulauan dengan laut sebagai penghubung pulau-pulau, bukan sebagai pemisah pulau-pulau tersebut.ASPEK KEWILAYAHAN NUSANTARA1. Pada saat merdeka th 1945, mengikuti Territoriale Zee En Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939 dengan lebar laut 3 mil diukur dari dari garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia (peta 1)2. Sejak tahun 1957 dengan Deklarasi Juanda: dinyatakan bahwa laut yang berada diantara pulau-pulau dengan tidak memandang luas dan lebarnya masuk ke dalam wilayah Indonesia dan ditentukan batas teritorial 12 mil diukur dari garis yang menghubungkan titik ujung yang terluar dari pulau-pulau Indonesia3. Kemudian ditetapkan dengan UU No. 4/Prp tahun 1960 yang semula 2 juta2 km menjadi 5 juta km2, terdiri 65% wilayah lautan dan 35% wilayah daratan terdiri dari 17.508 Pulau. Luas seluruh pulau itu 2.028.087 km2 dengan panjang pantai 81.000 km.

PENGERTIAN WASANTARA Cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang serba beragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dan tetap menghargai serta menghormati kebinekaan dalam setiap aspek kehidupan nasional untuk mencapai tujuan nasional.UNSUR DASAR KONSEPSI WASANTARA1. Wadah (Contour): wadah kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara meliputi seluruh wilayah Indoneisa yang memiliki kekayaan alam dan penduduk dengan aneka ragam budaya.2. Isi (Content): Aspirasi bangsa yang berkembang dalam masyarakat dan tujuan nasional yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945.3. Tata Laku (Conduct): merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi , yang terdiri dari perilaku bathiniah dan lahiriah.Hakekat Wawasan Nusantara Keutuhan wilayah Nusantara, dalam arti cara pandang yang utuh menyeluruh dalam lingkup nusantara dan kepentingan nasional.ARAH PANDANG:1. Ke dalam: bertujuan menjamin perwujudan persatuan dan kesatuan segenap aspek kehidupan nasional baik aspek alamiah dan sosial.2. Ke luar: Terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia yang sedang berubah, baik dalam negeri ataupun luar negeri.Tantangan Implementasi Wawasan Nusantara: Globalisasi* Globalisasi adalah melemahnya batas-batas negara sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.Menurut Kenichi Omahe: kekuatan global itu ditandai dengan 5i: Investasi, Information teknologi, Industri, individual konsumen.Akibat Globalisasi Informasi1. Mengecilnya ruang dan waktu2. Dalam politik, globalisasi mengancam idiologi bangsa dan faham lainnya.3. Internet sebagai penghubung antar bagian berpengaruh semakin besar.Keuntungan Globalisasi Ekonomi1. Produk global ditingkatkan2. Meningkatnya kemakmuran masyarakat3. Meluaskan pasar4. Dapat memperoleh Modal dan Teknologi yang lebih baik.5. Menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi.Keburukan Globalisasi Ekonomi1. Menghambat pertumbuhan ekonomi negara berkembang2. Memperburuk neraca pembayaran3. Sektor keuangan menjadi semakin tidak stabil.4. Memperburuk prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjangDampak Globalisasi Imperialisme sosial ekonomi dan budaya Penyebaran faham terorismeKUIS: Jelaskan bagaimana pelaksanaan demokrasi di era reformasi ?Masih ada dampak demokrasi dengan tindakan merugikan orang lainDemokrasi sudah bagus, sudah diatur UUD, hanya kultur demokrasi yg kurang baik