BAB IPENDAHULUAN dan GAMBARAN UMUM

PENDAHULUANPuji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya kami telah berhasil menyelesaikan Penelitian Pemetaan Daerah Konflik Pelanggaran HAM di Papua pada lima kabupaten, yakni Jayapura , Biak,Manokwari, Jayawijaya dan Merauke. Penelitian dimaksud untuk melakukan pemetaan terhadap pelaku, motif, dan modus dari konflik yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di Papua selama kurun waktu 1995 – 2001. Penelitianini berangkat dari 3 pertanyaan pokok. Pertama siapa, kedua motifnya apa dan ketiga modus yang digunakan dari jawaban ini dapat dijabarkan lebih lanjut mengenai variabel yang berpengaruh terhadap terjadinya konflik pelanggaranHAM, mengetahui potensi konflik dan perspektif ke depan untuk membangun Papua baru yang lebih adil dan demokratis.

A. Maksud dan Tujuan Penelitian Untuk memperoleh data yang obyektif mengani motif dan pelanggaran HAM . Untuk mengetahui jenis-jenis pelanggaran HAM Untuk mengetahui variable dominan penyebab terjadinya Pelanggaran HAM Untuk memberikan masukan kepada semua pihak mengenai potensi potensi sumber konflik yang menyebabkan terjadinya Pelanggaran HAM. Untuk menggagas model penguatan akses masyarakat dalam rangka mencegah konflik Pelanggran HAM.

Penelitian ini menghasilkan pemetaan dari tujuan tersebut di atas sehingga bukan untuk menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar karena hal tersebut merupakan kewenangan yuridiksi dari lembaga peradilan. Oleh karenaitu, maka menjadi sangatlah penting membawa kasus–kasus tersebut ke proses hukum melalui mekanisme hukum yang adil dan benar – memproses semua pihak yang terlibat secara transparan dan jujur. Dengan demikian, adapertanggungjawaban hukum dari semua pihak.

B. Target Yang diharapkanTeridentifikasinya : Modus, Motif, Pelaku dan Jenis-jenis Pelanggaran HAM selama kurun waktu 1995-2001 pada 5 (lima) daerah penelitian.

C. Methode Penelitian

Jenis penelitian bersifat eksploratif dan deskriptif dengan sasaran penelitian melalui pendekatan proposional dan representatif .Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan pendekatan empirik : Observasi dan wawancara.Tehnik pengelolaan data dilakukan dengan : Editing, coding dan Tabulasi. Sedangkan tehnik analisa data melalui Kualitatif dan Kuantitatif.Dalam upaya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, data diperoleh dari dokumentasi tertulis baik berupa buku, majalah, koran, serta dokumen-dokumen yang tidak diterbitkan (untuk kalangan terbatas). Selain itu data jugadiperoleh melalui wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus serta diskusi kritis dengan pakar / tokoh informan yang diwawancarai yang merupakan representasi dari masyarakat, yakni tokoh masyarakat, tokoh agama, tokohadat, tokoh perempuan, LSM, aktifis HAM, jurnalis, Pemerintah, Militer, Cendikiawan dan kelompok sipil bersenjata.

Secara tehnis, tahapan pemetaan ini dilakukan sebagai berikut :Tahap I : Penelitian diawali dengan Training methodelogi selama 2 hari

Tahap II : Penelitian ke masing-masing daerah selama 70 hari

Tahap III : Perumusan hasil penelitian selama 15 hari

Tahap IV : Presentase hasil penelitian / daerah selama 5 hari

Tahap V : Perbaikan hasil penelitian selama 10 hari

Tahap VI : Diskusi terfokus bersama pakar selama 4 hari

Tahap VII : Perbaikan dan persiapan seminar selama 14 hari

Tahap VIII : Seminar selama 1 hari

Tahap IX : Perbaikan hasil secara keseluruhan / final selama 14 hari.

D. Lokasi PenelitianKetika menentukan 5 lokasi daerah penelitian tentang Pemetaan Daerah Konflik Pelanggaran HAM, nampaknya sangat sulit dipilih secara acak, disebabkan setiap daerah di Papua berpotensi konflik yang dapat mengakibatkan terjadiPelanggaran HAM. Karenanya kami mencoba memilih dengan mempertimbangan alasan geografis : Utara – Selatan, Laut – gunung, dalam dan perbatasan, sehingga menghasilkan 5 lokasi dari 5 lokasi tersebut kami mengadakanpenelitian pada Kecamatan, Kelurahan/desa dengan pertimbangan geografis (jumlah kecamatan dan kelurahan/desa), demografis (heterogenitas penduduk) dan kecenderungan konflik yang terjadi berdasarkan data awal yang kamihimpun . Kabupaten/Kodya Jayapura dengan wilayah yang sangat luas karena meliputi 2 wilayah admintsrasi terdiri atas 24 kecamatan 6 Kelurahan dan 225 Desa. Maka penelitian dilakukan pada 11 Kecamatan dan 22 Kelurahan/Desa.

1. Kec. Demta : Desa Muris kecil

Desa Ambora

2. Kec. Genyem : Kel.Pobaim

Kel.Tabri

Desa Besum

Desa Karya Bumi

3. Kec. Kemtuk Gresi : Desa Sabron Samon

4. Kec. Sentani : Kel. Inakombe

Kel. Sentani Kota

5. Kec. Abepura : Kel. Hedam

Kel. Asano

6. Kec. Jayapura : Jayapura Kota7. Kec. Sarmi : Kel. Sarmi Kota

Kel. Mararena

8. Kec. Tor Atas : Desa Samanente

Desa Safron

9. Kec. Pantai Timur : Betaf

Kuefa

10. Kec. Bonggo : SP VII

SP VIII

11. Kec.Arso : Arso Kota

Arso PIR IV

Kabupaten Biak NumforSecara adminstrasi Biak Numfor membawahi 12 Kecamatan 11 kelurahan dan 142 Desa. Maka penelitian dilakukan pada 5 Kecamatan dan 26 kelurahan/desa.

1. Kec. Biak Selatan : Kel. Waufnor

Kel. Burokup

Desa Sumberker

Desa Ambroben

Desa Mandala

2. Kec. Biak Timur : Desa Mnurwar

Desa Wonigi

Desa Angraidi

Desa Oswer

3. Kec. Biak Utara : Desa Andey

Desa Korem

Desa Keruboi

Desa Warsa

4. Kec. Biak Barat : Desa Sopen - Desa Krisdori

Desa Sarwa - Desa Wardo

Desa Farusi Adadikam - Desa Kafdadi

Desa Wari - Desa Wafendori

5. Kec. Supiori Selatan : Desa Mansram

Desa Bu Busdon

Desa Misarway

Desa Amingweri

Kabupaten ManokwariTerdiri dari 17 Kecamatan 11 kelurahan dan 557 desa.

Lokasi penelitian pada 4 Kecamatan dan 24 Kelurahan/desa :

1. Kec. Manokwari : Kel. Fanindi

Kel. Sanggeng

Kel. Kwawi

Kel. Pasir Putih

Kel. Amban

2. Kec. Wasior : Kel/desa Mandomawi 1

Kel/Desa Mandomawi 2

Desa Kebouw

Desa Wondiboi

Desa Isuy

Desa Ramiki

Desa Rasey

Desa Tandia

Desa Sanderawaoy

Desa Wasior Kota

3. Kec.Babo : Kel/Desa Babo

Desa Tafoi

Desa Tanah Merah

Desa Plasma

4. Kec. Bintuni : Kel/Desa Bintuni

SP II

SP IV

Kilo II

Kabupaten Merauke .Terdiri dari 23 Kecamatan 512 desa, 9 kelurahan dan 11 Unit Pemukiman Transmigrasi.

Lokasi penelitian berlangsung pada 9 Kecamatan 27 kelurahan / desa.

1. Kec. Merauke : Kel. Mandala

Kel. Maro

Kel. Bambu Pemali

Kel. Rimba Jaya

Kel. Kelapa Lima

Desa Sota

2. Kec. Citak Mitak : Desa Senggo

Desa Tamanim

3. Kec. Suator : Kota Kecamatan Suator4. Kec. Atsy : Desa Atsy

Desa Yasiu

5. Kec. Assue : Desa Eci

Desa Asgon

6. Kec. Kimaam : Desa Kimaam ( kota Kecamatan)

Desa Wogekel (Wanam Camp)

Desa Kiworo

7. Kec. Mandobo : Desa Maju ( kota Kecamatan )

Desa Persatuan

Desa Perjuangan

Desa Mawan

8. Kec. Jair : Desa Gententiri

Desa Asiki

9. Kec. Kurik : Desa Kurik I

Desa Ivimahad

Desa Kurik V

Kabupaten JayawijayaTerdiri dari 28 Kecamatan – baru dimekarkan dari 12. Jumlah kelurahan/desa yang semula 269 menjadi 678 sedangkan kelurahan tidak mengalami perubahan yakni 5.

Adapun lokasi penelitian pada 7 Kecamatan dan 24 kelurahan/desa.

1. Kec. Wamena : Kel. Wamena KotaDesa Assolokobal

Desa Wouma

Desa Wesaput

2. Kec.Bokondini : Kel.BokondiniDesa Bilubaga

3. Kec. Kelila : Desa Kelila

Desa Timeria

3. Kec. Tiom : Kel.BokonDesa Nggolo ( sekarang masuk kec.Pirime)

4. Kec. Oksibil : Desa BulankopDesa Kutdol

Desa Yapimaket

5. Kec. Kiwirok : Desa KukihilDesa Kiwi

Desa Kubipkop

6. Kec. Mapnduma : Desa MpendumaDesa Nolak

Desa Alama

Desa Huarem

Desa Yenggelo

Desa Jigi

Desa Geseleima

Desa Mbua

Dari hasil temuan di lapangan kami menemukan banyak sekali kasus “pelanggaran HAM” akan tetapi sebagai acuan kami berpangkal pada defenisi pelanggaran HAM yang tertuang dalam UU NO 39 / 1999 tentang Hak AsasiManusia Bab I : Ketentuan Umum pasal 1 : 6

“Pelanggaran adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan ataumencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanismehukum yang berlaku’……”

Kalimat “…..tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku….” Menunjukkan indikasi bahwa adanya unsur ( baca : peran)negara dalam setiap bentuk Pelanggaran HAM yang terjadi baik karena :

Pertama, kejahatan yang langsung dilakukan (violence by action).

Kedua, karena peraturan (violence by judicial) seperti banyak kasus yang terjadi akibat kebijakan tentang pengibaran bendera bintang Fajar oleh Gus Dur, perijinan HPH dan sejenisnya.

Ketiga, karena proses pembiaran yang dilakukan oleh negara seperti pertikaian antar kelompok masyarakat akibat persoalan-persoalan yang tidak pernah diselesaikan secara tuntas sedangkan negara mempunyai tanggungjawab.Serta perbuatan yang ditimbulkan membawa akibat yang lebih luas bukan saja kepada pelaku dan korban langsung tetapi juga kepada masyarakat. Karena itu ada 2 indicator penting yang kami pakai dalam meneliti kasus adalah :peran atau keterlibatan dari negara dan akibat dari peristiwa yang terjadi terhadap masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung dari peristiwa tersebut.

Untuk periode tahun kami mengambil kurun waktu 1995 s/d 2001 hal ini diharapkan agar dapat mengetahui kecenderungan kasus pelanggaran HAM yang terjadi sebelum era reformasi dan setelah era reformasi..Terbukti bahwasetelah reformasi maka kasus dengan motif politik cenderung meningkat, kategori pelaku bertambah dan juga meningkatnya wilayah konflik dengan kekerasan bersenjata. Hal ini bisa saja disebabkan karena : Reformasi ditafsirkansebagai alat pembenaran untuk mewujudkan kebebasan total dalam segala aspek kehidupan bagi siapa saja sehingga ada “pemaafan“ yang akan diberikan jika orang bertindak mengabaikan hak-hak orang lain mengingat sudahpuluhan tahun sebelumnya rakyat dipaksa untuk bungkam melalui oleh Orde BaruHasil penelitian kami memperlihatkan bahwa tingginya intensitas “perlawanan” yang dilakukan oleh masyarakat Papua akhir-akhir ini – terutama setelah reformasi 1998 – dikarenakan munculnya kesadaran kolektif akan proses hukumdari sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI, ketidakadilan pemerintah dan pihak perusahaan serta tindak kekerasan TNI/POLRI. Karena belum adanya persamaan pandangan terhadap hal tersebut maka terjadilah konflik yangsenantiasa menyebabkan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia atau yang biasa disingkat dengan Pelanggaran HAM di Papua.Sesungguhnya secara riil adalah sangat sulit untuk memisahkan kasus perkasus secara jelas dan berdiri sendiri karena ada banyak kasus yang terjadi akibat atau menyusul peristiwa sebelumnya dalam waktu yang relatif sangatsingkat. Sehingga hal tersebut pula yang menghasilkan bahwa terkadang sumber konflik / motif tidak dapat berdiri sendiri Selain itu dengan membatasi tahun penelitian 1995 – 2001 rasanya juga kurang “ fair” karena banyak kasusyang saling berkaitan diluar kurun waktu tersebut. Terutama kasus yang berkaitan dengan proses hukum dari sejarah integrasi Papua ke dalam NKRI. Akan tetapi selama periode 1995-2001 kami menemukan 74 kasus denganvariasi 87 sumber konflik dari tiga motif utama yakni politik, ekonomi dan sosial budaya.

Penelitian dengan dasar kwalitatif ini mencoba juga merumuskan hasil berupa data kwantitatif – sebagai fungsi pemetaan – yang dapat dilihat melalui motif, modus, pelaku, korban, aspek geografis – teritorial bahkan jugaperubahan/pergeseran motif, perubahan modus, pertambahan pelaku dan meluasnya jenis korban akibat konflik pelanggaran HAM yang terjadi selama kurun waktu tahun 1995 – 2001.

Ucapan terima kasih disertai penghargaan yang setinggi-tingginya kami sampaikan kepada masyarakat terutama yang berada di lokasi penelitian : Jayapura, Manokwari, Biak, Merauke dan Jayawijaya, pemerintah, pihak TNI/POLRI,teman-teman LSM, para jurnalis serta semua pihak yang telah membantu kami – baik dengan informasi lisan maupun tertulis.Terima kasih yang sama kami sampaikan pula kepada pihak USAID – CSSP atas kerjasama yang diberikan. Disadari bahwa hasil penelitian ini masih banyak yang harus diperbaiki, diperkaya dan disempurnakan sebagai bagian yangtak terpisahkan dari upaya mencegah terjadinya pelanggaran HAM di tanah Papua karena kesadaran akan adanya suatu “ketidakadilan”. Di saat kita mulai setuju dengan pendapat di atas maka kita selangkah lebih maju dalamkesadaran kemanusiaan kita sendiri. Oleh sebab itu kritik dan saran sangat kami harapkan dan untuk itu didahulukan penyampaian terima kasih.

1-3GAMBARAN UMUM

I. Kabupaten JayapuraA. Batas Wilayah dan Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Jayapura berbatasan dan mempunyai garis meridian sebagai berikut :

Bagian Utara berbatasan dengan samudera Pasifik, berada pada 10 27’ LS. Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya, berada pada 30 49’ LS. Bagian Barat berbatasan dengan Kab. Yapen Waropen dan Paniai, berada pada 1370 27’ BT. Bagian Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea, berada pada 1410 BT.

B. Luas WilayahBerdasarkan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura, bahwa luas wilayah Kabupaten Jayapura adalah 61.493 Km2 .

C. Jumlah PendudukJumlah penduduk Kabupaten Jayapura berdasarkan hasil sensus yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura pada tahun 2000 yaitu 155.439 jiwa dengan perincian, jumlah laki-laki adalah 82.821 jiwa sertaperempuan 72.618 jiwa.

D. Potensi Sumber Daya AlamBerdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Jayapura bahwa untuk sumber daya alam khususnya migas tidak terdapat di Kabupaten Jayapura, sedangkan sumber daya alam dari non migas misalnya didaerah Arso merupakan daerah perkebunan kelapa sawit dan juga sebagai pusat pertanian di samping Kecamatan Kemtuk Gresi dan Kecamatan Nimboran, sedangkan hasil hutan ada pada kecamatan DemtaE. Pembagian Wilayah Pemerintahan.

Kabupaten Jayapura mempunyai 24 Kecamatan dengan perincian 6 kelurahan dan 225 desa.

II. Kabupaten Biak NumforA. Batas Wilayah dan Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Biak Numfor berbatasan dan mempunyai garis meridian sebagai berikut :

Bagian Utara berbatasan dengan laut Pasifik, berada pada 0,550 LS.

Bagian Selatan berbatasan dengan selat Yapen, berada pada 1,36 LS Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Manokwari, berada pada 1340 47’ BT. Bagian Timur berbatasan dengan laut Pasifik, berada pada 1360 BT.

B. Jumlah PendudukSecara kuantitas, data kepadatan penduduk Kabupaten Biak Numfor, berdasarkan data di Badan Pusat Statistik hingga tahun 2000, adalah sebanyak 115.958 jiwa. Dengan angka rata-rata kepadatan penduduk per-desanyasebesar 37,05%.

D. Potensi Sumber Daya AlamPotensi sumber daya alam yang terdapat di Kabupaten Biak Numfor, memang tergolong minus karena tidak terdapat hasil bumi seperti kandungan migas. Yang ada hanya non-migas berupa kawasan samudara pasifik yang didalamnya menghidupkan biota laut yang sangat endemic, mulai dari jenis ikan lautnya yang beragam dan terumbu karangnya yang unik. Sehingga potensi ini merupakan objek parawisata yang andalan Kabupaten Biak Numforkhususnya dan Provinsi Papua secara umum.

E. Pembagian Wilayah Pemerintahan.Secara administratif, Kabupaten Biak Numfor membawahi 12 Kecamatan, yaitu Kecamatan Biak Kota, Kecamatan Samofa, Kecamatan Yendidori, Kecamatan Biak timur, Kecamatan Padaido, Kecamatan Biak Barat, kecamatanBiak Utara, Kecamatan Warsa, Kecamatan Supiori Utara, Kecamat Supiori Selatan, Kecamatan Numfor Timur dan Kecamatan Numfor Barat. Yang kesemuanya itu, membawahi langsung 11 kelurahan dan 142 desa.

III. Kabupaten ManokwariA. Batas Wilayah dan Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Manokwari berbatasan dan mempunyai garis meridian sebagai berikut :

Bagian Utara berbatasan dengan laut Pasifik, berada pada 00, 35’ LS Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Fakfak, berada pada 30, 25’ LS Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Sorong, berada pada 1320, 35’ BT Bagian Timur berbatasan dengan Kabupaten Biak Numfor, berada pada 1340, 45 BT

B. Luas WilayahKabupaten Manokwari memiliki luas wilayah 37.901 Km².C. Jumlah PendudukBerdasarkan data yang ada pada Pemerintah Daerah, sampai tahun 2002, Kabupaten Manokwari memiliki jumlah penduduk 201.080 jiwa.D. Pembagian Wilayah Pemerintahan.Terdiri atas 17 Kecamatan yang membawahi 11 Kelurahan dan 557 desa.

IV. Kabupaten MeraukeA. Batas Wilayah dan Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Merauke berbatasan dan mempunyai garis meridian sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Jayawijaya dan berada pada 137º BT. Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Arafura, berada pada 141º BT.

Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Mimika dan berada pada 5º LS. Sebelah Timur berbatasan dengan Papua New Guinea dan berada pada 9º LS.

B. Luas WilayahKabupaten Merauke merupakan wilayah tertimur di Indonesia. Kabupaten Merauke yang berada pada ketinggian 3,5 meter di atas permukaan laut mempunyai luas wilayah 119.749 Km2 atau 28,87% dari luas propinsi Papua.Bentangan jarak terjauh adalah dari Utara ke Selatan, yaitu sejauh 445 Km. Kecamatan Kimaam merupakan daerah terluas, yakni 14.357 Km2 atau 11, 99 %, sedangkan Kecamatan Citak Mitak adalah wilayah terkecil, yaitu 491Km2 atau 0,41 % dari total luas Kabupaten Merauke.

C. Jumah PendudukBerdasarkan hasil registrasi penduduk Badan Pusat Statistik, pada pertengahan tahun 2000, jumlah penduduk Kabupaten Merauke adalah 304.996 jiwa, yang terdiri dari 157.667 laki-laki dan 147.329 perempuan. Dengan jumlahtersebut, berarti Kabupaten Merauke memiliki Kepadatan penduduk yang mencapai 2,55 / Km2. Dari jumlah penduduk tersebut, Kecamatan Merauke merupakan daerah kosentrasi penduduk dengan jumlah 85.400 jiwa, serta yangterkecil adalah di Kecamatan Waropko, dengan jumlah penduduk 3.097 jiwa.

D. Potensi Sumber Daya AlamKondisi wilayah Kabupaten Merauke yang terdiri dari dataran rendah yang sangat luas dan subur, sangat tepat untuk menjadikan Kabupaten Merauke sebagai daerah Lumbung Padi Nasional, yang pada tahun 2000 lalu berhasilmemanen 61.773 ton beras. Selain itu, keterbukaan hidrologis dan luasnya tumbuhan bakau pada pesisir pantai dan sepanjang daerah aliran sungai di sebagian besar daerah Kabupaten Merauke menunjukan betapa potensialnyahabitat fauna air seperti, ikan dan udang, yang tahun 2000 lalu berhasil mengekspor tidak kurang dari 50.000 ton ikan dan udang. Juga hasil hutan, selain jenis kayu gaharu yang memiliki nilai ekonomi sangat tinggi, denganhamparan hutan yang sangat luas, Kabupaten Merauke telah berhasil mengekspor tidak kurang dari 140.000 M3 pada tahun 2000.

E. Pembagian Wilayah Pemerintahan.Secara administratif, setelah dimekarkan, Kabupaten Merauke memiliki 23 kecamatan dengan 512 desa, dan 9 kelurahan serta 11 Unit Pemukiman Transmigrasi.

V. Kabupaten JayawijayaA. Batas Wilayah dan Letak Geografis

Secara geografis, Kabupaten Jayawijaya berbatasan dan mempunyai garis meridian sebagai berikut :

Bagian Utara berbatasan dengan Kabupaten Jayapura, berada pada 03º 20’ LS. Bagian Selatan berbatasan dengan Kabupaten Merauke dan Mimika, berada pada 05º 12’ LS. Bagian Barat berbatasan dengan Kabupaten Puncak Jaya dan Paniai, berada pada 137º 19’ BT. Bagian Timur berbatasan dengan Negara Papua New Guinea, berada pada 141º 00’ BT.

B. Luas WilayahWilayah Kabupaten Jayawijaya memiliki luas 52.916 Km2 dengan jarak dari Barat ke Timur sepanjang 339 km dan dari Utara ke Selatan 209 km.

C. Jumah PendudukJumlah penduduk Kabupaten Jayawijaya hingga terakhir ( data tahun 2000 ) berjumlah sebanyak 434.036 jiwa, yang terdiri dari Laki-laki 221. 477 jiwa dan Perempuan 212. 559 jiwa. Berdasarkan persentase, maka penduduk laki-laki 51,03 % sedangkan perempuan adalah 48,97 % dari jumlah penduduk kabupaten Jayawijaya. Dimana penduduk terbanyak di Kecamatan Anggruk sebanyak 50.917 jiwa dan yang tersedikit di kecamatan Iwur sebanyak 4.476jiwa.

D. Potensi Sumber Daya AlamBerdasarkan data dari BP3D, bahwa Kabupaten Jayawijaya memiliki kekayaan sumber daya alam seperti Tembaga, Besi, Khrom, Aluminium, Emas dan Minyak bumi. Akan tetapi belum dikelola. Hasil hutan juga tidak kalahpotensialnya sebagai sumber daya alam yg dapat diperbaharui.Kondisi kesuburan tanah dengan iklim pegunungan sangat mendukung pertumbuhan sayur-mayur hidup dengan subur. Di Kabupaten Jayawijaya juga banyak mengalir sungai dengan arusnya yang deras. Ini sangat sesuai biladigunakan sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA ).

E. Pembagian Wilayah Pemerintahan.Setelah pemekaran daerah Kabupaten Jayawijaya yang dulunya hanya mempunyai 12 telah menjadi 28 kecamatan. Jumlah desa yang awalnya berjumlah 269 menjadi 678 buah. Sedangkan Kelurahan tidak mengalami perubahan,yaitu 5 kelurahan.

BAB II

WAJAH PELANGGARAN HAM

KABUPATEN / KOTA JAYAPURA

A. Kecamatan Demta1. 1999

Pemalangan Log Pound PT. Youliem SariPada tahun 1983 penandatanganan HPH dilakukan di Jakarta antara pihak Pemerintah Pusat dan pihak pemilik HPH. PT. Youliem Sari, tanpa melibatkan masyarakat dalam kesepakatan yang dilakukan.

Setahun kemudian 1984, PT. Youliem Sari untuk pertama kalinya membuka base camp di demta dan mulai melakukan pengoperasian dengan penebangan hutan tanpa sepengetahuan masyarakat pemilik hak ulayat. Hal initerus berlangsung selama 5 tahun, yaitu 1988 tindakan tersebut mengundang pertanyaan dan tuntutan masyarakat pemilik hak ulayat agar pihak perusahan memberikan ganti rugi atas hak ulayat yang digunakan olehperusahaan. Tuntutan tersebut oleh pihak PT. Youliem Sari berjanji akan membayar kepada masyarakat pemilik hak ulayat sebesar Rp.150,0 per meter dari 10.000 Ha yang digunakan oleh perusahaan dan berjanji kepadamasyarakat pemilik akan membuka sekolah, memberikan bea siswa bagi para anak didik, membuka sarana kesehatan/ Puskesmas, membangun rumah bagi masyarakat, memasukkan listrik dan air bersih. Kesepakatantersebut tidak terealisasi satupun sebagaimana yang dijanjikan hingga tahun 1989, pihak masyarakat kembali menuntut agar memperhatikan kesepakatan yang pernah dibuat setahun sebelumnya. Sehingga ketika itu jugadilakukan penandatanganan ulang tentang janji-janji antara kedua belah pihak.Pada Tahun 1997 mengirim surat ke Gubernur Papua menuntut PT. Youliem Sari dan meminta gubernur mengeluarkan rekomendasi ganti rugi sesuai dengan perjanjian PT. Youliem Sari.

Pada tahun 1998 (5/12) penandatanganan perjanjian perusahaan untuk ganti rugi sebesar Rp. 400 juta.Pada Tahun 1999 (14/9) pihak masyarakat dan PT. Youliem Sari menandatangani perjanjian untuk membuka pemalangan yang dilakukan masyarakat untuk pengoperasian PT. Youliem Sari.

Pada tahun 2000, masyarakat melakukan demonstrasi ke DPRD Propinsi Papua dan Polda Papua, menuntut PT. Youliem Sari memberikan ganti rugi atas selama kurang lebih 10 tahun.2. 2000

Kesewenangan yang dilakukan oleh TNI Pasukan Non OrganikShow force yang dilakukan oleh pasukan non organik (Kopasus, Marinir), maksud dari show force di sini yaitu bahwa mereka melakukan aksi dengan membunyikan senjata yang diarahkan ke atas, aksi mereka dilanjutkandengan melakukan tindakan intimidasi.

B. Kecamatan Nimboran1. 1996

Sengketa Tanah Pada Lokasi Transmigrasi (1996)Besum ditetapkan sebagai wilayah/daerah transmigrasi pada tahun 1980-an. Semenjak itu pula perlawanan rakyat terhadap kebijakan pemerintah tiap tahun tetap ada, alasanya bahwa pada saat Besum dibuka sebagaiwilayah tarnsmigrasi, Pemerintah belum pernah menyelesaikan persoalan penggantian pemakaian tanah adat untuk mendatangkan warga trans pada 14 suku yang mempunyai tanah di Besum juga disebabkan bahwa adaperbedaan antara 14 suku tadi dalam hal menyangkut prosedur pelepasan tanah adat akibatnya bahwa para tuan tanah mempersengketakan tanah tersebut pada tahun 1996 yang dimana para warga trans akhirnya tidak bisamenggarap lahan sebesar 300 dan 600 hektar. Dari akumulasi berbagai macam persoalan dan kekecewaan tersebut akhirnya masyarakat adat dan warga Trans menghadap Pemerintah tapi dari hasil dari pertemuan tersebuttidak ditanggapi dan hanya dijanjikan bahwa mereka (Pemerintah) akan segera menindaklanjuti permasalahan yang terjadi di Besum, yang pada akhirnya sampai sekarang belum ada realisasi dari janji Pemerintah.

2. 1998 Kesewenangan Brimob Terhadap Massa Pengibar Bendera Bintang Kejora

Pengibaran Bendera Bintang Kejora terjadi pada bulan 1 Juli 1998 tepatnya di Kota Kecamatan Nimboran (Genyem). Aksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut membuat Camat, Kapolsek Nimboran kaget. Masyarakatmenginginkan bahwa bendera naik pagi dan turun pada sore harinya. Pada proses selanjutnya terjadi dialog antara masyarakat, Bupati, Camat Nimboran, Kapolsek Nimboran, Kapolres Jayapura dan Dandim Jayapura. Dialogtersebut berlangsung di ruangan Kapolres Jayapura.Hasil dialog pihak Polres Jayapura menginginkan mereka yang terlibat dalam aksi pengibaran Bendera harus ditahan, tetapi Camat serta Kapolsek Nimboran menginginkan bahwa mereka jangan ditahan dan ditangkap danmereka(Camat, Kapolsek Nimboran dan tokoh masyarakat) siap menjadi jaminan dan bisa dipanggil sewaktu-waktu kalau ada surat panggilan, akhirnya mereka tidak jadi ditahan. Keesokan harinya Brimob turun ke KotaKecamatan dengan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap masyarakat yang terlibat dalam aksi pengibaran Bemdera Bintang Kejora. Sampai akhirnya mereka ditangkap dalam dilepas dalam beberapa bulan.

3. 1999 Pencaplokan Tanah Masyarakat

Kasus ini bermula ketika Pdt Andreas Ayomi selaku Ketua Wilayah Gereja XIX Irian Jaya meminta kepada warga Nimboran dengan sukarela agar memberikan tanah seluas 6 Hektar untuk berkebun.. Tidak lama kemudian PdtAndreas Ayomi menjual tanah tersebut kepada Pihak Yasuka dengan luas Tanah melebihi 6 Hektar (57, 96 H) Atas dasar itulah Pihak Yasuka mengklaim bahwa tanah yang mereka miliki sebesar 57,96 Hektar dari hasilpembelian dengan Pdt Andreas Ayomi. Hal inilah yang mejadi awal konflik antara Adam Tanggarang (pemilik tanah) dengan Pihak Yasuka. Adam Tanggarang selaku pemilik hak atas tanah tersebut tidak menerima sehinggamelakukan perlawanan atas tindakan yang dilakukan oleh Pihak Yasuka. Atas tuntutan masyarakat, dalam hal ini keluarga Adam Tanggarang, Maka pihak Yasuka melakukan tindakan hukum yaitu dengan memperkarakanmasalah tanah tersebut di Pengadilan Negeri pada Tanggal 4 Juni 1999. Selain itu pihak Yasuka mempertahankan tanah yang mereka tempati sekarang dengan memakai Kepolisian dari Kesatuan Brimob Jayapura. Dalamkejadian tersebut pihak Yasuka mendatangkan satu Kompi Brimob untuk mengambil/menangkap pemilik tanah, selain itu mereka membongkar rumah milik masyarakat dan memukul salah seorang pemuda bernama DeckySewar, satu hal yang perlu kami kemukakan bahwa Pihak Polres Jayapura sudah menerima suap. Setelah Pihak Yasuka memperkarakan kasus tersebut di Pengadilan Negeri Jayapura , maka pihak Keluarga AdamTanggarang membawa bukti yang lengkap serta saksi, akhirnya dalam persidangan tersebut pihak Yasuka Kalah dan hak atas tanah dikembalikan kepada keluarga Adam Tanggarang. Menyangkut putusan dari PengadilanNegeri dibacakan pada tanggal 19 Juni 2000.Di sisi lain bahwa dalam kasus Yasuka sempat terjadi perkelahian antar dua kubu di Pengadilan Negeri Jayapura. Awalnya hanya bersitegang, tapi tiba-tiba masyarakat (pemuda) mengurung mobil yang dikendarai Pdt AndreasAyomi pada pukul 10.30 WP. Akibat kejadian yang mereka alami bahwa pihak korban sudah melaporkan kejadian ke Polres Jayapura, tetapi pihak Polres tidak respon/ menanggapi surat yang kami layangkan. Penembakandan penyisiran terhadap masyarakat dengan memakai stigma separatis, ternyata dari kasus di atas ada terkesan permainan/rekayasa yang dilakukan oleh pihak keamanan agar kasus ini tidak terungkap secara jelas dantransparan.

C. Kecamatan Kemtuk Gresi1. 1999

Perilaku Kesewenangan Aparat MiliterTanggal 7 juni 1999 adalah pesta Demokrasi Bangsa Indonesia, dimana setiap masyarakat Indonesia ikut memberikan hak suaranya dalam pemilu 1999. Suasana ini kemudian dikejutkan dengan peristiwa penembakan aparatTNI dari Kesatuan 515 Ugratama Yudha bernama Hadi Pryitno terhadap korban Robby Yauw. Berikut ini kronologis singkat dari peristiwa tersebut seperti yang diceritakan oleh keluarga korban : Waktu itu tanggal 7 Juni 1999Robby Yauw yang adalah seorang pelajar SMU di Sentani ikut memberikan hak suaranya di TPS Desa Besum. Setelah itu di Desa Besum Robby bersama sopir Yohannis Tanditullah dan kondekur Yan Frits Tayumemenggunakan mobil pick up mengantar kulkas untuk di service di Sentani. Dalam perjalanan ke Sentani, tepat di Desa Sabron Samon dua orang anggota TNI menghentikan mobil tersebut, tetapi karena jalan tersebutbertanjakan dan tikungannya cukup tajam juga karena rem yang kurang berfungsi baik, maka sopir berusaha berhenti pada jarak tertentu untuk posisi parkir yang baik. Ternyata tiba-tiba terdengar bunyi tembakan rentetankearah mobil dan langsung mengenai sasaran korban Roby yauw di bagaian jantung mengakibatkan korban meninggal seketika itu juga.

Atas peristiwa tersebut masyarakat marah dan mulai melakukan protes. Pada peristiwa tersebut masyarakat melakukan aksi dengan mengusung mayat Robby sambil berjalan kaki ke Pos Boroway dan sampai ke DPRDPropinsi Papua, selain itu atas kejadian tersebut membawa dampak hingga ke Sentani masyarakat pada saat itu membakar ban-ban mobil dan mengambirkan pasir ditengah-tengah depan Rumah Bpk Theys Elluay,aksiberlanjut dengan meminta kepada pihak yang berwajib agar pelaku penembakan diproses secara hukum dan meminta agar jenazah Robby dimakamkan di Depan Koramil Kecamatan Nimboran, dan akhirnya lewat

kesepakatan antara masyarakat dengan Pangdam Trikora Amir Sembiring dan Ketua DPRD Propinsi Papua N. Kaiway yang akhirnya disepakati bahwa TNI akan mengganti segala kerugian yg dialami oleh pihak korbankemudian meminta maf atas kejadian tersebut dan jenazah Robby boleh dimakamkan di Koramil Nimboran tepatnya di bawah papan 8 Sapta Marga TNI sebagai bukti pelanggaran HAM.

D. Kecamatan Sentani1. 2000

Kasus Pembakaran Pasar Sentani (Juli)Awal mula terjadinya pembakaran Pasar Sentani bermula adanya peristiwa pembunuhan terhadap korban yang bernama Palo yang terjadi di Tanjung Elmo Sentani yang dilakukan oleh seorang warga yang tidak diketahuinamanya. Oleh pihak keluarga Palo yang berasal dari kampung Ifale mendesak agar pihak aparat Polsek Sentani agar segera menangkap pelaku pembunuhan yang dicurigai masyarakat Kampung Ifale sengaja disembunyikanoleh warga disekitar Pasar Sentani. Namun keterlambatan aparat kepolisian (Polsek Sentani) dalam menangani peristiwa tsb, maka kembali lagi terjadi pembunuhan dan pembalasan oleh warga masyarakat terhadap salahseorang warga pasar Berinisial A. Peristiwa ini kemudian memicu kemarahan warga pasar Sentani dan terjadi bentrok antar warga menyebabkan salah seorang warga masyarakat Kampung Kehiran berinisial CW di bunuh dipasar Sentani , kemudian pasar sentani semakin tegang.Tanggal 8 Juni 2000, tepatnya pukul 15.00 WP, kampung Kehiran dan kampung Yoboi dinformasikan bahwa CW dibunuh oleh warga pasar Sentani, mendengar itu warga kampung Kehiran dan Yoboi dalam jumlah ratusanorang berlari menuju pasar sentani dengan parang, panah, tombak dan alat tajam lainnya untuk melakukan perlawanan dan melakukan pembakaran-pembakaran pasar Sentani dan rumah-rumah warga pasar sentani.Pada pukul 17.00 aparat keamanan dari kesatuan TNI 751 Sentani sebanyak 6 Truk dengan kekuatan bersenjata otomatis melakukan penembakan kearah warga masyarakat. Dalam peristiwa ini seoarang korban tertembakoleh aparat langsung mati ditempat. Dan korban DW tertembak dikaki kanan dan masih hidup sampai saat ini. Menurut salah satu responden yg kami wawancarai bahwa kejadian pembakaran Pasar Sentani tidak lepas dariperanan Pemerintah bahwa sebelum terjadinya peristiwa tersebut ada beberapa indikasi keterlibatan pemerintah, diantaranya ada surat edaran dari Bupati Jayapura yang mengatakan bahwa sebelum tgl 7 harus dikosongkanpemukiman Pasar Sentani, kemudian ada pertemuan yang dilaksanakan di hotel Sentani tentang pemindahan Pasar Sentani. Dari kedua indikasi keterlibatan Pemerintah maka jelaslah bahwa ini merupakan hasil rekayasayang dilakukan oleh pemerintah agar para warga pasar sentani pindah dengan alasan bahwa pasar tidak dipergunakan karena ada peristiwa pembakaran pasar Sentani.Dampak dari peristiwa tsb yaitu korban nyawa dan cacattubuh yang tertembak oleh pihak aparat keamanan sedangkan kerugian materaial mencapai Rp 9,7 Milyard.

2. 2001 Meninggalnya Ketua PDP, Theys H Elluay dan Pembakaran Aset Perekonomian

Hari Sabtu Tanggal 10 November 2001Sekitar pukul 19.00 WIT, Theys Hiyo Eluay menuju markas Satgas Tribuana di Hamadi guna mengikuti resepsi Hari Pahlawan atas undangan Komandan Satgas Tribuana. Sekembali dari resepsi, sekitar pukul 22.15 WIT,informasi via hand phone dari Aris Masoka, sopir Theys Hiyo Eluay, ke Ny. Yaneke Eluay, mengatakan bahwa bapak Theys diculik oleh sekelompok Amber (Pendatang) yang berbadan tegap, dan mobil dibawa lari olehmereka.Minggu Tanggal 11 November 2001, Pukul 12.30, istri Theys Hiyo Eluay, dengan didampingi kuasa hukum beliau, melaporkan perihal tersebut ke Polda Papua. Tim Kepolisian yang melakukan upaya pencarian sejak malamsebelumnya akhirnya berhasil menemukan Theys Hiyo Eluay bersama mobilnya di daerah Koya Tengah dalam keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan sopir beliau tidak berada di tempat.Kabar meninggalnya Theys H. Eluay telah menyulut kemarahan beberapa orang masyarakat Papua. Di Sentani, aksi spontanitas mereka ekpresikan dengan membakar beberapa bangunan pertokoan dan perkantoran. Akantetapi aksi tidak meluas.Setelah diotopsi di RSUD Jayapura, keesokan harinya jenazah disemayamkan di gedung DPRD Papua, kemudian jenazah dengan diirngi puluhan ribu massa dibawa menuju ke kediaman almarhum di Sentani pada tanggal 13November. Suasana ketegangan sangat terasa di seluruh kota Jayapura.Setelah disemayamkan di rumah duka, pada 17 November, jenazah dikebumikan di lapangan Sepak Bola Sentani.

E. Kecamatan Abepura1. 1996

Pembakaran Pasar Abepura (Maret)Peristiwa pembakaran Pasar Abepura sebagai rentetan peristiwa di Sentani, Abepura dan Jayapura atas wafatnya Tokoh Politik Papua Thomas Wanggai secara tidak wajar di LP Cipinang – Jakarta .Berikut Kronologis Kasus yang dihimpun oleh Tim Peneliti Aliansi Demokrasi Untuk Papua (AlDP).Tanggal 16 Maret 1996. Berita Kematian Thomas Wanggai sampai di keluarga Besar Wanggai di- Dok IX Jayapura dan oleh Keluarga Besar Wanggai meminta agar Jenazah Thomas Wanggai dikirim ke Jayapura.Tanggal 17 Maret 1996. Dilaksanakan rapat untuk membentuk Panitia penjemputan Jenazah Alm Thomas Wanggai. Untuk mengkoordinir penjemputan ini dipercayakan Kepada para Mahasiswa sekaligus pengarahan massapenjemputan.Tanggal 18 Maret 1996. Pukul 07.00 s/d 09.30 WP : Massa Simpatisan Thomas Wanggai dari Jayapura, Abepura & Sentani dengan menggunakan kenderaan maupun berjalan kaki ke Sentani bermaksud menunggu dansekaligus mengiringi jenasah dari Sentani sampai ke Jayapura.a. Sentani

Pukul 10.00 WP : Jenasah tiba di Bandar Udara Sentani dengan menggunakan pesawat, setelah itu jenasah diturunkan dari pesawat dan langsung dinaikkan di mobil jenasah. Di halaman bandar udara penjagaan sangatketat sekali, karena ribuan massa hadir untuk menjemput jenasah. Aparat Keamanan menahan mobil dan meloloskan mobil jenasah tersebut melewati jalan Yabaso Sentani dan keluar melalui pompa bensin dengan truktentara yang dikawal ketat menuju Jayapura dengan melalui Abepura. Massa simpatisan yang menjemput yang terdiri dari para Pelajar, Mahasiswa dan masyarakat bersama-sama bergabung di Kampus Uncen

b. AbepuraPukul 09.30 WP : Mobil Jenasah yang berisi peti mayat kosong dikawal oleh aparat TNI dan POLRI tiba didepan Kampus Uncen langsung dihadang oleh para Mahasiswa dan bermaksud mengarahkan jenasah ke AulaKampus Uncen untuk penghormatan terakhir. Dengan perlahan mobil Ambulance yang diduga membawa peti kosong mengambil haluan kanan dan ternyata diketahui oleh para mahasiswa bahwa peti yang berada didalammobil jenasah kosong.Dalam situasi itu Truk Tentara yang membawa jenasah Thomas Wanggai berhasil melarikan jenasah itu dan diikuti oleh mobil Ambulance dengan kecepatan tinggi. Karena penculik jenasah itu, menyebabkan paramahasiswa marah dan terjadilah pelemparan dan pembakaran mobil, Taxi, Truk dan motor roda dua di depan Kampus Uncen. Massapun melakukan long March dari Abepura menuju Jayapura sambil melakukanpelemparan dan pembakaran-pembakaran sesampainya massa simpatisan Thom Wanggai di Skyline. Mereka dihadang oleh pasukan Tentara dan Kepolisian agar tidak sampai ke Jayapura. Akhirnya massa simpatisanThom Wanggai kembali ke Abepura dan bermaksud membakar Kantor Pengadilan Negeri. Kira-kira pukul 10.00 WP Aparat Kemanan melepaskan tembakan untuk membubarkan massa.Massa pun kemudian berpencar hingga ke Pasar dan melakukan pembakaran terhadap terhadap Pasar Abepura, sehingga menyebabkan penikaman oleh warga sekitar Pasar Abepura terhadap 3 orang asal sukuWamena dalam keadaan luka parah sehingga dilarikan ke Rumah Sakit Dok II Jayapura. Pada korban Jiwa , harta benda dan penangkapan sewenang-wenang oleh Aparat Keamanan trehadap Massa simpatisan ThomasWanggai.

2. 1998 Uncen Berdarah

Peristiwa ini diawali oleh kegiatan mimbar bebas yang dilakukan oleh mahasiswa Uncen yang dikoordinir langsung Senat Mahasiswa Universitas Cenderawasih pada hari Jumaat tanggal 03 Juli 1998, aksi tersebut bertempat didepan Ruang Rektorat lama Kampus Uncen Abepura. Aksi itu pada intinya menuntut diselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM di Tanah Papua, sebelum aksi mimbar bebas itu dilaksanakan di Uncen terlebih dahulumereka laksanakan di Kantor DPRD Propinsi Papua. Aksi mimbar bebas ini dilaksanakan merupakan rangkaian dari kegiatan yang dilangsungkan sejak tanggal 01 Juli 1998. Setelah beberapa hari melangsungkan Demonstrasidi Gedung DPRD maka para mahasiswa mengalihkan kegiatan mereka di Kampus Uncen tanggal 03 Juli 1998. Kegiatan mimbar bebas itu sendiri dimulai pada pukul 10.00 WP. Selama berlangsungnya aksi tersebut tidak adatanda-tanda akan terjadi chaos semuanya berjalan dengan tertib, aman dan damai, tapi tiba-tiba saja terjadi keributan tatkala ada anggota intel Polres Jayapura duduk diatas pagar dan ini diketahui oleh para mahasiswa,mereka langsung memukul dan menghajar intel tersebut sehingga mengakibatkan suasana menjadi kacau balau, oknum yang diduga intel tersebut mengalami luka yang serius disamping itu senjata yang ia miliki dirampas. Taklama kemudian muncul mobil patroli dan langsung melepaskan tembakan dan mengejar para mahasiswa yang mengikuti aksi mimbar bebas, akibatnya bahwa dari kejadian tersebut telah menelan korban Mahasiswa FakultasHukum Semester IV yang bernama Steven Suripaty yang pada waktu itu tengah menyaksikan aksi mimbar bebas. Steven Suripaty tertembak di Gedung PGSD-Uncen dengan mengalami luka yang serius, tembakan pelurunyasar yang dilakukan oleh Militer mengenai kepala Steven Suripaty dan tergeletak tak berdaya, disamping itu tembakan tersebut mengenai siswa SMP St Aquino yang bernama Monim pada bagian kaki.Melihat Steven Suripaty tergeletak tak berdaya, seketika itu pula para Mahasiswa langsung membawanya kerumah sakit Dok II Jayapura. Selama dirawat di RS Dok II penjagaan yang dilakukan oleh mahasiswa sangat ketatsekali dan ekstra hati-hati. Akhirnya selama sempat dirawat Di Rumah Sakit kurang lebih 14 hari, Steven Suripaty meninggal dunia akibat tembakan yang mengenai dikepala. Mendengar kabar Steven Suripaty Meninggal duniamaka seketika itu Uncen berkabung. Pasca Kematian Steven Suripaty pihak Uncen langsung membentuk Tim Pencari Fakta yang beranggotakan dari unsur Dosen dan Mahasiswa yang diketuai oleh Elly Lewerissa, SH, M.H.

Hasil dari investigasi tersebut ada indikasi kuat bahwa institusi TNI terlibat dengan berdasarkan fakta di lapangan yaitu berupa peluru , motif, modus serta keterangan dari para saksi. Meskipun Tim Pencari Fakta telah bekerjasecara optimal dan sudah merampungkan hasil laporannya dan menyerahkannya kepada pihak yang berwajib tapi hingga kini belum ditindaklanjuti hasil laporan tersebut.

3. 2000 Konflik Etnik (November)

Konflik yang terjadi di pasar Abepura pada tanggal 14 November 2000 berawal dari 2 (dua) orang pemuda Papua yang mabuk, masuk ke warung makan milik pendatang (makassar). Setelah selesai makan kedua pemuda taditidak membayar. Oleh pemilik warung diminta untuk harus membayar, dan kedua pemuda tadi “membayar” dengan pukulan kepada pemilik warung kejadian ini terjadi kurang lebih pukul 16.00 WP.Akibat dari kejadian tersebut warga pemilik warung dan massa sekitarnya melakukan reaksi untuk membalas perbuatan kedua pemuda tadi dan akhirnya meluas kepada seluruh warga penghuni pasar yang kemudianmelakukan reaksi tanpa melihat siapa pelakunya. Reaksi warga pribumi yang berjualan di pasar menjadi sasaran dari warga pasar.

Warga pribumi yang berjualan berlarian untuk menyelamatkan diri sebagian besar kelompok tersebut berlari dan berkumpul di sepanjang jalan depan toko Garuda dan kantor LBH-Papua. Pada saat itu terjadi aksi pelemparanbatu dari warga pribumi (yang dikejar) kepada warga pasar yang mengejar dengan peralatan tajam.

Masyarakat disekitar tempat kejadian yang ingin mengetahui apa yang sedang terjadi (sebagian besar warga pribumi) berkumpul bersama-sama dengan warga pribumi yang dikejar dari pasar. Akhirnya terjadi kelompok-kelompok yaitu bagian atas (sepanjang jalan) bagian besar warga pribumi dan kelompok di pasar bagian besar warga pendatang dan terjadilah baku serang antara warga pasar dan warga pribumi.

Warga pendatang yang menggunakan alat tajam, panah wayar, senjata rakitan dsb melakukan penyerangan kepada warga pribumi dan masyarakat yang melihat kejadian dengan melepaskan panah sehingga menyebabkanwarga yang tidak tahu persoalan menjadi korban. Juga sebaliknya warga pribumi dan masyarakat melakukan serangan balik dengan menggunakan batu, kayu dsb juga menyebabkan korban dari warga pasar. melihat kondisitersebut ada sebagian warga pribumi kemudian mengambil tombak, panah dan parang untuk menyerang warga pasar namun niat tersebut bisa dihalangi oleh warga disekitar tempat kejadian.Ketika konflik terjadi sudah cukup lama (2 jam atau pukul 18.00 WP), kemudian 4 (empat) orang polisi datang, namun masyarakat melempari mereka karena kejengkelan masyarakat atas keterlambatan polisi dalam menyikapikeadaan. Akibat perlakuan massa ini, maka Petugas dari Polsek Abepura kembali ke markasnya. Setelah itu kurang lebih 3 jam kemudian Polisi dar kesatuan Brimob (PHH) dengan peralatan lengkap datang untukmengamankan lokasi dan membuat batasan-batasan (garis demarkasi) bagi kedua kubu yang bertikai. Anehnya, Brimob kemudian menghadang kelompok pribumi sementara kelompok warga pasar tidak sehingga merekabebas berkeliaran dengan membawa peralatan tajam.Ketua KKSS Kota Jayapura - Salam Usman – setelah mengetahui adanya peristiwa tersebut segera datang ke lokasi kejadian. Anehnya bahwa ada di antara massa yang menghadang maksud baik dari Ketua KkSS tersebut.Sekelompok orang ini kemudian dicurigai oleh KKSS sebagai kelompok yang bukan sebagai warga pasar Abepura. Karena bagaimanapun juga hampir semua warga pasar mengenal Bpk. Salam Usman, paling tidakmengetahui peran dan fungsi KKSS.

Aparat terus berjaga-jaga di lokasi kejadian sampai hari keempat.. pada hari keempat, Aparat Keamanan melakukan sweeping dan yang didapati hanya sebuah clurit dan sebuah badik.

4. Penyerangan Polsek Abepura (Desember)Pada 7 Desember 2000, sekitar pukul 01.30 sekelompok masa yang berjumlah kira-kira 15 orang berpakaian celana pendek, kaos bola kaki, dan tanpa menggunakan sepatu atau sandal, memasuki halaman mapolsekabepura. Kedatangan mereka di terima oleh petugas piket jaga Briptu Darmo secara baik. Dua dari mereka mendekati meja piket, tiga orang ke ruang televiisi dan sepuluh orang bediri di pintu gerbang. Setelah terjadipercakapan salah seorang yang mendekati meja piket dengan petugas langsung mengayunkan senjata tajam berupa kapak untuk menyerang Briptu Darmo. Begitu juga terhadap Bripka Yoyok Sugiarto. Sementara itu hampirdalam waktu yang bersamaan tiga orang yang berada di ruang televisi menyerang Bripka Mesak Kareni dengan parang dan kapak. Sepuluh orang yang berada di halaman menyerang Brigpol Petrus Epaa. Akibat penyerangantersebut mengakibatkan Brigpol Petrus Epaa tewas, sedangkan Bripka Darmo, Bripka Mesak Kareni dan Bripka Yoyok Sugiarto, mengalami luka-luka. Selain itu massa yang masuk juga mengambil sepucuk senjata jenisMouser milik Polsek. Massa kemudian berpencar di sekitar lingkaran Abepura setelah adanya penembakan aparat polsek.a. Pembakaran Ruko

Dalam hampir waktu yang bersamaan dengan masuknya kelompok tak di kenal ke polsek abepura, terjadi pembakaran ruko di Jl. Gerilyawan yang berjarak sekitar 100 meter dari polsek abepura di lakukan oleh kelompokmassa lain yang tak di kenal. Ruko yang terbakar terdiri dari satu Rumah Makan Padang, dan satunya lagi toko pakaian dan Arloji ‘Restu Ibu’ milik tuan Darwis yang kebetulan terjadinya peristiwa tersebut tidak berada diTKP.

b. Pembunuhan satpam di Kantor Dinas Otonom tk.I Papua -Kota RajaSekitar pukul 05.00 atau menjelang pagi di temukan mayat Markus Padana di kantor dinas Otonom Propinsi Papua yang berjarak sekitar 2 km dari Mapolsek abepura. Markus Padana seharinya bekerja sebagai satpam diKantor Dinas Otonom Kota raja. Korban diperkirakan tewas akibat luka bacok pada leher, luka tombak pada bagian perut.

c. Tindakan Kepolisian Pasca Penyerangan Polsek abepura.Beberapa saat kemudian setelah penyerangan tersebut, anggota polsek abepura yang piket malam itu melaporkan kejadian itu kepada kapolsek AKBP. Alex Korwa melalui telpon. Dan salah seorang anggota polsek MesakKareni langsung melaporkan ke Brimobda di Kota raja untuk meminta tenaga pengamanan. Setelah menelepon, wakapolda, kapolres mengeluarkan perintah pengejaran dan penyisiran.

d. Pengejaran ke asrama-asrama dan pemukiman Warga pegunungan.

Di Asrama Ninmin, Satuan Brimob, sekitar pukul 02.00 dini hari di bawah komandan Bripka Hans Fairnap menggerbek mahasiswa yang sedangpulas tidur. Setelah melakukan tindak kekerasan, beberapa anggota Brimobtersebut membawa para mahasiswa dan pelajar yang berjumlah 23 orang dengan truk Brimob ke Polres Jayapura.Di pemukinan warga Kobakma Mamberamo, Wamena dan kampung Wamena di Abe Pantai, satu regu Brimob dibawah pimpinan Bripka Zawal Halim sekitar pukul 05.30 WP, tanggal 7 Desember, mengepung rumah-rumah warga sambil melepaskan tembakan. Anggota memerintahkan semua warga yang berjumlah sekitar 75 KK untuk berkumpul di gereja GIDI dan melakukan pemukulan sebagian warga dengan popor senjata. Setelahdipisahkan berdasarkan jenis kelamin, kelompok laki-laki terus di pukul dengan popor senjata dan ditendang dengan sepatu lars sambil melepaskan tembakan untuk menakut-nakuti warga. Kemudian anggota Brimobmembawa 4 orang, yaitu Matias Heluka, Yepam Yokosam, Yonir wanimbo dan Arnol Mundu Soklayo dengan paksa ke Polsek Abepura.

Di Asrama Yapen Waropen, satuan Brimob yang terdiri dari 15 orang dibawah pimpinan Iptu Suryo Sudarmadi sekitar pukul 05.30 WIT, juga melakukan penyiksaan.

Ketika melarikan diri, satu diantara mahasiswa penghuni asrama yang bernama Timotius Sirami mengalami luka di bagian kepala (8 jahitan) akibat terserempet peluru. 4 orang dari mereka berhasil ditangkap, 3 orang diantara mereka yaitu Yason Awaki, Yedit Koromat dan John Ayer di pukul dengan popor senjata dan di tendang, kemudian diseret, diangkat dan dilemparkan ke dalam truk selanjutnya dibawa ke polsek abepura.Sedangkan seorang lagi, Djen Mambrasar menyusul yang lainnya ke Polsek Abepura.

Di pemukiman warga suku Lani asal Mamberamo dan wamena Barat di Jalan Baru Kotaraja, Satu regu anggota Brimob dipimpin Iptu Suryo Sudarmadi sekitar pukul 08.00 WP, tanggal 7 Desember. Anggota Brimobbergerak masuk ke dalam pemukiman penduduk sambil melepaskan tembakan ke udara. Dan memaksa para warga yang berada di halaman rumah untuk tiarap. Bersamaan dengan itu beberapa anggota Brimob mulaimelakukan pemukulan terhadap warga dengan popor senjata dan menendang serta menginjak bagian dada dan kaki warga yang sudah bertiarap. Sebagian anggota Brimob yang lain memasuki rumah-rumah danmemaksa orang-orang keluar untuk bergabung dengan warga yang sudah berada di halamansebelumnya. Selain itu aparat Brimob mengambil parang, sabit, panah dan pisau-pisau dapur di dalam rumah penduduk.Kemudian mereka dipisahkan menjadi 2 kelompok, yaitu laki-laki dan perempuan. Di sini, anggota Brimob membawa 48 orang dengan paksa ke Polres Jayapura.

Di pemukiman Warga suku Yali,Anggruk di Skyline, satu regu Brimob dibawah pimpinan Brigpol John Kamudi sekitar pukul 09.00 WIT hari yang sama. Anggota Brimob mengepung rumah tempat kediaman ElkiusSuhuniap dan langsung melepas tembakan ke udara. Ketika berusaha melarikan diri, ia di tembak anggota Brimob dari jarak 3 meter yang langsung tewas di tempat akibat luka tembak di punggung tembus bagian dadasebelah kanan. Adik sepupu Elkius, yang bernama Lilimus Suhuniap yang juga lompat keluar lewat jendela, langsung ditangkap anggota Brimob. Korban lainnya yaitu Agus Kabak, di tembak di bagian tubuh sisi kanantembus perut bagian atas. Agus berusaha sembunyi di semak dekat kali, dan dalam keadaan luka, ia berhasil dari kejaran anggota Brimob yang kemudian menyeret jenasah Elkius dan menggiring Lilimus ke PolresJayapura.

Di Asrama IMI (Ilaga) di Kampkey, Abepura. Kembali Satu regu Brimob, masih dibawah pimpinan Iptu Suryo Sudarmadi sekitar pukul 23.00 WIT. Asrama ini di huni oleh mahasiswa dan pelajar asal daerah IlagaKabupaten Puncak Jaya. Anggota Brimob langsung mengepung asrama sambil melepaskan tembakan ke udara. Sebagian penghuni yang sedang duduk di halaman asrama langsung di perintahkan diam di tempat danangkat tangan. Sebagian lagi dari anggota Brimob memasuki asrama. Ada yang mendobrak pintu dan ada yang masuk melalui belakang. Sesampai di dalam asrama anggota Brimob membangunkan secara paksa TeofilusMurib, Erenis Tabuni, Kelinus Tabuni dan Naman Tabuni yang sedang tidur di dalam kamar dengan memukul dan menodongkan senjata dan selanjutnya diseret ke halaman asrama. Anggota Brimob juga mengobrak-abrikisi kamar dan mengambil dompet. Selanjutnya anggota Brimob mengumpulkan mereka yang berjumlah 14 orang laki-laki. Setelah melalui penyiksaan yang panjang, mereka selanjutnya dibawa ke Polres Jayapura.

Tidak sampai di situ, di Polres Jayapura, beberapa masyarakat yang berhasil ditangkap dan dibawa ke Polres langsung disambut dengan siksaan. Perempuan dan laki-laki, semua mendapat perlakuan yang sama.Beberapa dari mereka berasal dari asrama Ninmin, yakni sebanyak 23 orang; 14 laki-laki, 8 perempuan dan 1 orang anak perempuan berusia 7 tahun di perintahkan turun dari truk langsung di pukul satu per satu olehaparat kepolisian dengan tongkat plastik, popor senjata, skop, rotan dan balok.Mereka kemudian didata dan dipisahkan laki-laki dari perempuan, sekitar pukul 05.30 para korban laki-laki di masukkan kedalam ruang besuk tahanan polres sambil di pukul dan di tendang. Mereka juga di pisahkan antarapelajar dan mahasiswa. Disana mereka terus di pukul dan di siksa sehingga lantai dan dinding ruangan penuh darah akobat luka-luka yang di derita. Dan beberapa orang dari mereka di perintahkan untuk membersihkandarah tersebut dengan air dan dipaksa meminumnya. Salah seorang yang bernama Eky Gwijangge rambutnya dipotong dan dipaksa memakan potongan rambut itu sambil ditodong dengan pisau di leher. Setelah itu satuper satu diinterogasi di ruang ruang serse Polda di bawah pimpinan kasat serse AKBP Drs. Prasetyo Widiono, setelah itu mereka dibawa kembali ke ruangan tahanan Polres dan sebagian dibawa lagi ke dalam sel. Didalam sel mereka disatukan dengan tahanan lainnya sehingga berdesak-desakkan. Di sana mereka bertemu dengan seorang tahanan WNA asal Swiss, bernama Iten Oswald Joseph mereka menyaksikan Ory Ndrongkytewas di tahanan Polres Jayapura akibat penyiksaan yang dilakukan aparat polres.

Kira-kira pukul 09.00 wpb 48 orang berasal dari jalan baru dalam kondisi babak belur diangkut dengan satu truk Brimob tiba di Polres Jayapura. Mereka diturunkan satu per satu sambil dipukul terus menerus dan digiring keruang besuk tahanan Polres dan rambut para korban diberi cat warna putih sambil terus dipukul dan disiksa. Para korban yang berasal dari jalan baru ini dibebaskan pada tanggal 8 Desember 2000 sekitar jam 16.00 wpb.Pukul 03.00 dini hari tanggal 8 Desember 2000 14 orang penghuni asrama IMI diangkut ke Polres Jayapura, sampai ke Polres Jayapura mereka terus dipukul dan disiksa berulang kali secara bergantian.

Pukul 05.00 wpb mereka dimasukkan ke dalam ruang tahanan Polres Jayapura. Pukul 16.00 sebanyak 14 orang dipulangkan dengan menggunakan truk polisi. Sementara itu pada pukul 08.00 para korban yang ditangkapdi asrama Yapen Waropen dan Abe Pantai tiba di Polsek Abepura, merekapun dipukul dan disiksa secara bergilir oleh aparat kepolisian.

Semua tahanan baru dipulangkan pada tanggal 8 Desember 2000 sekitar jam 17.00 wpb setelah terlebih dulu dipaksa menandatangani surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama dan wajib lapor.

Penahanan Komponen PDPPada tanggal 28 November 2000 Sekjen PDP Thaha Al Hamid ditangkap jajaran Polda Irja untuk diminta keterangannya atas dugaan keterlibatannya dalam Deklarasi 12 November 1999, tidak lama kemudian Pentolan PDPlainnya Pdt Herman Awom, Don Flassy, Jhon Mambor serta Ketua PDP Theys H Eluay juga ditahan di Polda Papua. Pada Tanggal 29 November 2000 mereka resmi menjadi tahanan Polisi dan dikurung di Polda. KapoldaMengatakan bahwa penangkapan dan penahanan mereka tidak ada kaitannya dengan rencana issue 1 Desember, sekali lagi Kapolda hanya mengatakan bahwa mereka ditangkap karena diduga merencanakan makar.Adapun proses penahanan yang mereka lalui diantaranya :Ditahan di Polda dari tanggal 05 s/d 25 Desember 2000, perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura dari tanggal 26 s/d 29 Desember 2000, oleh Jaksa Penuntut Umum dari tanggal 29 Desember 2000s/d 17 Januari 2001, penetapan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura dari 18 Januari s/d 16 Februari 2001, Penetapan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri dari Tanggal 17 Februari s/d 15 Maret 2001,penangguhan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jayapura pada tanggal 16 Maret 2001. Selama proses hukum yang mereka lewati Ketua PDP Theys Eluay sempat di RS Cikini – Jakarta juga Bpk Jhon Mambor dirawat RSJakarta. Setelah dilakukan penangguhan penahanan oleh Kejaksaan Negeri Jayapura maka pada tanggal 14 Mei 2001 kasus tersebut akhirnya dilimpahkan pada Pengadilan Negeri Jayapura dengan dakwaan melakukankegiatan makar, kegiatan itu diantaranya Deklarasi 12 November 2000, Mubes Papua, Peringatan 1 Desember dan Konggres II Papua tgl 29 Mei s/d 04 Juni 2000 . Satu hal yang tak bisa dilupakan bahwa selama persidangansuasana aman, damai dan tenteram tapi juga telah memakan korban yaitu Tewasnya Ketua PDP pada bulan November 2001. Tapi kasus tersebut akhinya dilanjutkan terus sampai dengan akhir persidangan PDP denganputusan bebas pada tanggal 04 Maret 2002.

F. Kecamatan Sarmi1. 2000

Penyerangan TPN/OPM Oleh Polsek SarmiKontak senjata antara pihak TPN/OPM dengan Polsek Sarmi terjadi pada bulan November 2000 tepatnya di Pasar Sarmi-Kota Pukul 14.00 WP. Awal mula peristiwa tersebut terjadi ketika sekelompok TPN/OPM berbelanja diPasar untuk kebutuhan hidup. Pada saat mereka berbelanja mereka bertemu dengan salah satu anggota Polsek Sarmi, mereka terlihat terlibat pembincangan yang sungguh bersahabat, maklum anggota Polsek Sarmi tersebutsudah saling kenal baik dengan mereka (TPN/OPM) sehingga mereka sangat akrab. Tiba-tiba saja pasukan Polsek Sarmi menyerang dan membuat kelompok TPN/OPM menghindar dan lari bersembunyi. Pada saat peristiwa

tersebut Pasukan Polsek Sarmi berhasil melukai beberapa orang dan satu orang diantaranya tewas ditempat kejadian. Selain itu peluru yang ditembakkan oleh Pasukan Polsek Sarmi melukai dua orang warga sipil, dua orangtersebut terkena peluru nyasar ketika peristiwa berlangsung. Camat Sarmi pada saat itu langsung memerintahkan membawa korban ke Rumah Sakit Jayapura dengan mencarter pesawat dari Sarmi ke Jayapura.

G. Kecamatan Tor Atas1. 2000

Perampasan Senjata oleh TPN/OPMPada tanggal; 25 Desember tahun 2000 sekitar pukul 11.00 WP siang anggota TPN/OPM menyerang seorang anggota Polsek yang kebetulan pada waktu itu bertugas di Desa Samanente dan dalam penyergapan tersebutmereka berhasil mengambil satu pucuk senjata. Markas Polisi Sektor Kecamatan Tor Atas diserang oleh kelompok TPN/OPM. Penyerangan tersebut sebagai upaya TPN/OPM bermaksud mengambil senjata. Penyerangan danpenyergapan dilakukan terhadap salah seorang Polsek tepatnya di Desa Konerjan kira-kira 10 Km dari Polsek Tor Atas . Akibat dari peristiwa tersebut masyarakat menjadi takut dan trauma atas kejadian yang menimpa padadaerah mereka. Di sisi lain berdampak pada penempatan pos-pos militer yang dapat disimpulkan bahwa Kecamatan Tor Atas adalah daerah merah.

Kecamatan Betaf ( Pantai Timur)1. 2001

Kontak Senjata TPN/OPM di Pos Satgas Tribuana (Februari)Peristiwa ini diawali ketika TPN/OPM tiba-tiba menyerang Pos Satuan Tugas (Satgas Tribuana) Di Desa Kuefa (Basecamp PT Sumalindo) pada hari sabtu tanggal 03 Februari 2001 . Dalam aksi tersebut lima orang tewas terdiridari empat anggota Satgas Tribuana dan satu anggota OPM/TPN. 8 pucuk senjata api dibawa kabur oleh OPM/TPN. Penyerangan yang dilakukan oleh OPM/TPN hari Sabtu tanggal 03 Februari 2001 sekitar pukul 17.00 WPdengan menggunakan senjata Tradisional seperti panah, parang dll kekuatan OPM/TPN diperkirakan pada saat penyerangan sekitar 50 orang.Di Pos Kuefa sebelum penyerangan ada 7 orang yang bertugas dan mereka sedang melakukan penyuluhan tentang Otonomi kepada masyarakat setempat. Keempat anggota Satgas Tribuana yang tewas yaitu Serka Warni,Serda Zulkarnaen, Serka Nandang dan Pratu Sudirman, keempatnya mengalami luka bacok, luka tusuk disekujur tubuh dan mengalami pendarahan yang terus menerus. Sedangka satu anggota OPM/TPN yang bernamaMessakh Dawer tewas ditempat kejadian dalam kontak senjata. Sebelum dilakukan penyerangan oleh Kelompok OPM/TPN berdasarkan informasi masyarakat setempat bahwa kelompok tersebut berteriak agar aparatkeamanan segera mengembalikan dua pucuk mouser milik mereka (TPN/OPM) yang diserahkan oleh pimpinan TPN/OPM Max Rumbiak kepada pihak Keamanan. Akibat dari peristiwa tersebur masyarakat menjadi takut hal inidisebabkan karena pasukan yang ditempatkan pada wilayah Betaf melakukan penyisiran dibeberapa tempat yang diduga menjadi tempat/basis TPN/OPM, masyarakat lalu berlari dan meminta perlindungan kepada Bpk Camat,pada saat itu Bpk Camat sendiri memberikan jaminan kepada pihak keamanan bahwa warganya/ masyarakatnya tidak akan berbuat yang tidak diinginkan.

Kecamatan Bonggo1. 2000

Terlantarnya Warga Trans Di Lokasi TransmigrasiPada awal tahun 1999, Pemerintah Indonesia melalui program transmigrasi nasional, menempatkan 65 KK transmigran umum dari NTT dan Jawa ditambah 35 KK transmigran local di Satuan Pemukiman/SP VIII Armopa,Bonggo. Para transmigran yang didatangkan tepat dengan Krisis Moneter yang tengah melanda Negara Indonesia ini ditempatkan pada lokasi yang sudah dibuka dua tahun sebelumnya. Lokasi sudah menjadi hutan kembali,rumah-rumah penduduk tergenang dalam air rawa karena tidak ada drainase. Tidak ada fasilitas infrastruktur yang memadai seperti gedung sekolah untuk anak-anak usia sekolah dasar dan tenaga guru, Puskesmas danpetugas kesehatannya, kantor KUPT, rumah ibadah (Mesjid dan gereja). Jalan raya dan sarana transportasi serta pasar pun tidak ada. Jembatan-jembatan timbunan pun putus karena banjir. Sementara jarak lokasi SP VIIIdengan kota Sentani, Jayapura lebih dari 300 km. Warga harus berjalan kaki sejauh 50 km untuk mendapatkan kendaraan di kali Miruway, SP. IV Bonggo. Mereka dapat meneruskan perjalanan ke kota dengan menumpangibus kendaraan angkutan umum dengan tariff Rp. 40.000 – 50.000 per-orang.

Karena lokasi itu tanah berawa dan tidak ada drainasenya, maka tidak ada hasil tanaman pangan seperti jagung, padi dan singkong yang tidak bisa tumbuh. Tanah di lokasi tidak cocok untuk bertani. Sementara jaminan hidup(Jadup) dari Deptrans itu tersendat-sendat, bahkan selama enam bulan warga tidak menerima jaminan hidup. Akhirnya warga menderita kelaparan yang mengakibatkan munculnya berbagai macam penyakit hingga tercatat 18korban meninggal di lokasi.

Pengalaman penderitaan di atas yang mendorong para transmigran umum dari Jawa dan NTT yang bermukim di lokasi Armopa VIII Bonggo ini untuk keluar meninggalkan lokasi transmigrasi. Mereka mengungsi ke kotaJayapura dengan membawa aspirasi tuntutan untuk dipulangkan kembali ke daerah asal masing-masing. Mereka mendatangi Kakandep Transmigrasi Kabupaten Jayapura, Ir. Yan Pali, Kakanwiltrans Propinsi Papua/ IrianJaya, Ir. Budi Sinulingga, dan Ketua DPRD Propinsi Papua/Irian Jaya, Nathaniel Kaiway,SH (alm). Namun unjukrasa yang dilakukan berkali-kali sejak Februari 2000 hingga Juli 2000 itu ternyata hanya membuahkan hasil teror,intimidasi dan ancaman hukuman penjara yang terbukti dengan tiga orang juru bicara warga ditahan selama 68 hari di Polres Jayapura dengan tuduhan provokator/penghasutan, pasal 160 KUHAP. Selama perjuangan merekauntuk menuntut perlakuan adil dari pemerintah di Jayapura ini telah tercatat dua orang korban meninggal. Hingga bulan November 2001 ini nasib para ‘pengungsi’ korban pembangunan transmigrasi di Propinsi Papua initerkatung-katung. Meski demikian, mereka masih terus berjuang menuntut pemerintah dengan mengambil sikap tetap bertahan di tempat penampungan di halaman kantor LBH Papua sebagai aksi protes terhadap pemerintahIndonesia dalam hal ini pemerintah Daerah Propinsi PapuaWarga transmigran eksodus Bonggo ini masih bermukim di halaman kantor LBH Papua. Jumlahnya masih 30 KK (115 jiwa), laki-laki, perempuan dan anak-anak. Ke-30 KK ini mayoritas warga dari Timor Barat, NTT ditambahsejumlah KK dari Jawa Barat.

Kecamatan Arso

1. 1999 Kasus Penyanderaan Warga Sipil Arso Pir IV (Mei)

Pada Tanggal 31 Mei 1999 sebelas Warga Arso disandera oleh Kelompok OPM Hans Bomay. Kelompok OPM/TPN Pimpinan Hans Bomay tiba-tiba saja memasuki daerah PIR IV-Arso dan menyandera 11 orang pada peristiwatersebut. Ke sebelas Warga Arso yang disandera terdiri dari empat orang laki-laki dan tujuh orang laki-laki. Peristiwa tersebut terjadi tepat pukul 14.30 WP. Pada saat penyanderaan Kelompok TPN/OPM mempergunakansenjata dan alat tajam tradisional berupa panah dan tombak. Dampak dari peristiwa penyanderaan tersebut masyarakat sekitarnya mengalami ketakutan. Dari sebelas orang yang disandera empat orang tewas, kesemuanyalaki-laki. Sebelum penyanderaan terjadi, Kelompok TPN/OPM Pimpinan Hans Bomay ingin bertemu dengan Pangdam Trikora di Jayapura, tetapi setelah mereka sampai ditempat tujuan Pangdam tidak berada di tempat.Mereka akhirnya kecewa dan sesampainya dilokasi PIR IV-Arso langsung menyandera sebelas orang warga Trans, selain itu menurut informasi dari korban bahwa satu hal yang mereka tuntut yaitu merdeka dalam arti lepasdari NKRI, sedangkan korban penyanderaan tersebut mengalami ketakutan., tetapi akhirnya mereka dibebaskan oleh Tentara PNG di lembah Bewani, selanjutnya proses pengembalian para korban penyanderaan diselesaikansepenuhnya oleh pemerintah Papua New Guinea (Tentara dan polisi PNG). Mereka disandera kurang lebih satu bulan dengan berpindah-pindah tempat di dalam hutan. Penjemputan para korban penyanderaan langsungdisambut oleh Pangdam Trikora Amir Sembiring.

KABUPATEN BIAK NUMFOR

A. Kecamatan Biak Selatan1. 1995

Pembakaran Pasar (Januari)Berawal dari perkelahian antara seorang pembeli, Kaleb Yawan, yang kebetulan beretnis Papua, dengan seorang pedagang yang kebetulan juga berasal dari Sulawesi Selatan (Bugis) di areal pasar dan telah mengakibatkanpembeli tersebut meninggal dunia di tempat kejadian akibat pendarahan hebat setelah terkena pukulan alat/senjata tajam. Oleh pihak keamanan, Polisi, mayat tersebut tidak langsung diserahkan kepada pihak keluarga korban,sebab masih akan diautopsi. Sikap pihak Kepolisian tersebut telah memancing amarah keluarga korban yang sempat bersitegang dengan pihak Kepolisian setelah 1 minggu mayat belum juga dikembalikan kepada keluargakorban.Peristiwa tersebut ternyata telah menimbulkan solidaritas etnis di kalangan masyarakat Papua. Mereka kemudian membentuk kelompok-kelompok serta melengkapi diri mereka dengan berbagai bentuk senjata tajam danmengancam akan membunuh ( balas dendam ) 1 orang pendatang sebagai ganti dari keluarga mereka yang telah meninggal dunia. Ancaman inilah yang kemudian menyebabkan seorang oknum pendatang mengintruksikankepada seluruh pemilik kios di areal pasar untuk menutup toko dan kiosnya serta berjaga-jaga dari segala kemungkinan yang akan terjadi.Seorang responden mengatakan bahwa aksi pedagang tersebut disertai larangan dari pihak keluarga korban yang menuntut harus ada korban di pihak masyarakat Papua sebagai ganti keluarga mereka yang telah meninggal dunia.

Masih dengan amarah yang sangat, pihak keluarga korban serta beberapa orang masyarakat Papua telah menstabilokan persoalan ini sebagai pertikaian etnis. Malam harinya, sekitar pukul 02.30 dini hari waktu setempat,mereka berhasil membawa lari bahan bakar bensin setelah membobol gudang toko Palaka. Oleh mereka, bensin hasil curian tadi kemudian disiram di kios-kios yang diperkirakan ada orang yang menjaganya lantas dibakardengan menggunakan sejenis bahan peledak (dopis) yang telah mereka persiapkan sebelumnya. Api merambat begitu cepat dan melalap sebagian besar kompleks pasar, setelah sebagian lainnya berhasil diselamatkan olehtim pemadam kebakaran.Akibatnya, 1 orang langsung meninggal dunia dan 6 orang mengalami luka yang cukup serius, serta 2 orang lainnya hanya mengalami luka ringan. Sedangkan kerugian material diperkirakan mencapai milyaran rupiah. KotaBiak langsung menjadi sepi dan lengang dengan aroma ketegangan yang sangat tinggi. Nuansa konflik etnis sangat terasa sekali. Hal ini terlihat dari banyaknya kelompok massa yang bergerombol berdasarkan etnis (Papuadan non Papua) di beberapa tempat. Masing-masing orang dalam kelompok tersebut melengkapi diri dengan berbagai macam senjata tajam. Akan tetapi ketegangan tersebut tidak berubah menjadi sebuah konflik horizontalyang besar, karena masing-masing pimpinan suku dari yang bertikai bertemu dan bersepakat untuk mengakhiri perseteruan tersebut. Masalah dianggap selesai setelah masing-masing kelompok melakukan ritual adatberdasarkan aturan adatnya dan berjanji berdamai serta tidak saling mengganggu lagi setelah sebelumnya mereka membuat perjanjian jika nanti ada lagi dari etnis pendatang (Bugis) yang berbuat hal serupa, mereka akandipulangkan kembali ke daerah asalnya.

2. 1998 Biak Berdarah (6 Juli)

2 Juli, pukul 04.45 WIT, bendera Bintang Kejora sudah berkibar di atas ketinggian 35 m menara air.Melihat hal tersebut, ratusan massa sipil Papua kemudian terkosentrasi di sekitar menara. Hanya beberapa saja yang berada di bawah menara. Hal ini, oleh Filep Karma, yang disebut-sebut sebagai pimpinan massa, kemudianmencoba untuk menarik perhatian sebagian besar massa yang hanya berdiri cukup jauh dari menara dengan memanggil mereka untuk bersama-sama dengan massa lainnya yang berada di bawah menara. Akan tetapi, ajakantersebut tidak diindahkan. Beberapa saat kemudian, usaha Filep Karma kini terbantu dengan kehadiran sekelompok pemain musik yang berasal dari Biak Timur. Mereka kemudian menyanyi dan menari sehingga menariksimpati dari sebagian besar massa yang tadinya hanya berada cukup jauh dari menara, sehingga diperkirakan jumlah massa yang berada dekat dengan menara air telah mencapai 1.000-an orang.Atas peristiwa tersebut, maka Bupati, Danrem 173 dan Kapolres serta Ketua Pengadilan Negeri Biak Numfor, mencoba untuk bernegosiasi dengan Filep Karma untuk menurunkan bendera Bintang Kejora. Negosiasi gagal.Akan tetapi pihak Muspida Biak Numfor tidak kehabisan akal, orang tua Filep Karma yang berada di RSUD Biak Numfor dihadirkan untuk membujuk Filep Karma agar menurunkan Bendera Bintang Kejora. Hasilnya, semuaupaya tersebut tetap saja tidak menyurutkan niat Filep Karma.Sekitar pukul 15.30, Pasukan Anti Huru-hara mencoba untuk menghalau massa pengibar bendera yang tetap saja bertahan di tempat. Halauan PHH ini kemudian menimbulkan perlawanan dari massa. Akhirnya, 13 orang daripihak PHH mengalami luka-luka dan 2 di antaranya dinyatakan kritis, sementara beberapa orang dari massa pengibar bendera juga mengalami luka yang serius. Walaupun insiden tersebut telah menimbulkan korban, namunmassa tetap saja bertahan di tempat. Bendera tetap tegar di atas menara air.Tanggal 3 Juli. Massa yang mengetahui ada Kapal Putih (KM. Dobonsolo) yang akan berlabuh di dermaga Biak Numfor (lokasi dermaga tidak berjauhan dengan menara air, tempat berkibarnya Bendera Bintang Kejora),mencoba untuk meluaskan daerahnya sampai di dermaga. Tumpahnya massa di dermaga tentu saja membuat nahkoda KM. Dobonsolo merasa ketakutan untuk merapat ke dermaga. Namun sekelompok penumpang KM.Dobonsolo, yang terdiri dari beberapa Pendeta (yang baru saja pulang dari kegiatan keagamaan di Manokwari) menemui Nahkoda dan menawarkan jasa untuk berdialog dengan rombongan massa. Sementara itu, di dermaga,Ketua DPRD Biak Numfor mencoba untuk melakukan negosiasi dengan Filep Karma. Hasilnya, Filep Karma mengizinkan KM. Dobonsolo merapat ke dermaga dan berjanji akan menjamin keselamatan penumpangnya.4 Juli. Pihak Gereja yang sangat menyesalkan peristiwa yang terjadi pada tanggal 2 Juli tersebut. Guna mencegah timbulnya korban yang lebih besar lagi, maka pihak Gereja berinisiatif mengutus 6 orang Pendeta untukmelakukan negosiasi dengan Filep Karma sebagai pimpinan massa, yang kini sudah mempersenjatai diri mereka dengan senjata, parang, tombak bahkan bom Molotov setelah mendengar ada sekelompok massa Papua lainyang bekerja sama dengan pihak TNI dan Polisi akan membubarkan mereka. Hasilnya, berbagai macam senjata telah dikumpulkan dan dibuang ke laut. Akan tetapi, dengan hanya mengandalkan Al Kitab (Injil), massa tetapbertahan di bawah naungan bendera yang masih saja berkibar di atas menara air. Sebagian massa telah bertekad lebih baik mati di bawah bendera. 5 Juli. Pukul 12.00 WIT, usai Kebaktian di Gereja, kembali pihak gereja, kinidiwakili oleh Pendeta Hagar Maryem bersama beberapa jemaatnya, mencoba menemui dan membujuk Filep Karma agar mau menurunkan bendera Bintang Kejora. Negosiasi kembali gagal.Gagalnya negosiasi yang berulang kali tersebut, tidak membuat pihak yang peduli dengan kemanusiaan putus asa. Pukul 15.00 WIT pada hari yang sama, Gereja GKI, Bupati serta Danrem 173 Biak Numfor kembali menemuimassa dengan maksud yang masih tetap sama, yakni penurunan bendera Bintang Kejora. Tetap gagal.Di lain pihak, Tripika (Camat, Dan Ramil serta Kapolsek) Biak Barat, diindikasikan berupaya untuk mengadu massa pengibar bendera dengan masyarakat di Biak Barat. Massa (dari Biak Barat) yang sudah berkumpul kemudianmenyadari besarnya resiko yang akan dihadapi, mereka akhirnya memutuskan untuk kembali dan membatalkan niat awalnya untuk menyerang (membubarkan) massa Papua lain yang bertahan dengan kibaran benderaBintang Kejora di menara air.Anehnya, beberapa orang dari massa tersebut ada yang tidak paham untuk apa mereka dikumpulkan oleh pihak Tripika.

Pada 5 Juli, kembali pihak Tripika Biak Barat mengumpulkan massa (sebagai pengganti massa yang dimaksudkan untuk mmbubarkan pengibar bendera) dengan mewajibkan 11 desa yang ada di dalam wilayahadministrasinya untuk mengumpulkan masing-masing 30 orang warga dilengkapi dengan berbagai macam senjata. Namun, oleh Bupati Biak Numfor, massa yang sudah kembali terkumpul di suruh pulang setelah sebelumnyaDanrem memberikan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- kepada mereka.Upaya adu domba dari pihak pemerintah dengan cara membelokan arah konflik dari vertical menjadi horizontal sangat terlihat dari upaya yang dilakukan oleh pihak Tripika Kecamatan Biak Barat dan ketidakpahaman beberapa orang dari massayang berhasil dikumpulkan pihak Tripika Biak Barat tersebut.

6 Juli, pukul 05.30 WIT. Pasukan gabungan yang terdiri dari Brimob, Polres Biak Numfor, Yonif 733, Korem 173 dan Kodim 1703 Biak Numfor serta Marinir yang ada di pangkalan Biak Numfor serta beberapa pasukan nonorganik yang ada di Biak Numfor, menyerbu pihak massa sipil yang berada di sekitar menara air dengan hujan peluru tajam. Tindakan brutal dari aparat keamanan telah mengakibatkan puluhan orang luka-luka bahkan 8 oranglainnya langsung meninggal di tempat kejadian. Tidak sampai di sini, aparat kemudian meluaskan operasinya ke pemukiman penduduk yang ada di sekitar menara air. Ratusan orang sambil terus dianiaya oleh aparat digiringmenuju pelabuhan. Sampai di pelabuhan, massa disuruh berbaring dan manatap panasnya matahari sambil tidak henti-hentinya aparat keamanan menginjak dan menganiaya mereka. Banyak sekali masyarakat sipil yang tidakterlibat sama sekali dan tidak tahu menahu dengan persoalan pengibaran bendera Bintang Kejora menjadi sasaran amuk aparat keamanan.Pasca peristiwa tersebut, di sekitar perairan dan pantai Biak, ditemukan sekitar 32 mayat yang tidak dikenal. Di antaranya ada yang memakai baju bergambar Golkar dan logo OSIS. Beberapa dari mayat tersebut sudah tidakutuh lagi anggota tubuhnya, payudara terpotong, kemaluan rusak berat, kepala digunduli dan lain-lain. Anehnya, oleh pemerintah setempat, dinyatakan bahwa mayat-mayat berbaju Golkar dan berlambang OSIS tersebutadalah korban tsunami yang mengguncang negara PNG.Bagaimana mungkin di PNG ada partai Golkar dan lambang yang persis dengan lambang organisasi anak sekolah di Indonesia? Juga secara geografis, letak sungai Mamberamo di daerah Jayapura –memisahkan daerah BiakNumfor dengan PNG– sangat memungkinkan mayat korban tsunami di PNG tidak mampu menyeberangi derasnya arus Mamberamo.Atas tragedi kemanusiaan tersebut, telah mengundang simpati berbagai lembaga kemanusiaan, baik lokal, nasional maupun internasional. Akan tetapi rekomendasi dari semua lembaga pekerja HAM tersebut tidak pernahditindaklanjuti sampai ke pengadilan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh negara tersebut.Bahkan rekomendasi dari lembaga yang bertugas menangani persoalan-persoalan kemanusiaan setingkat Komnas HAM sekalipun, tidak mampu membuka kata dan mata hati para penguasa negeri ini. Kembali peti es hukumdan politik negeri ini terisi oleh kasus yang berlabel Biak Berdarah.

B. Kecamatan Biak Timur1. 1996 - 2001

Pencaplokan Tanah Masyarakat AdatLagi-lagi aparat negara, Kepala Kecamatan dan Polsek Biak Utara melakukan tindakan yang merugikan rakyatnya sendiri. Adalah pencaplokan hutan yang menjadi hak ulayat masyarakat di desa Marau, Mnurwar, TanjungBarari, Sepse dan desa Rimba Jaya serta desa Makmakerbo. Untuk menyuplai permintaan agen kayu yang membutuhkan dalam jumlah besar, mereka lalu melakukan eksploitasi hutan tanpa melakukan pembicaraan denganmasyarakat adat sebagai pemilik yang sah atas hutan yang dieksploitasi tersebut.Kepala desa dengan dibantu oleh pihak Kepolisian secara rutin mengkontrol daerah tebangan. Akan tetapi kontrol tersebut kemudian berubah menjadi proses intimidasi terhadap masyarakat yang hidup di sekitar hutan. Tidakjarang intimidasi dilakukan dengan tidak diperbolehkannya masyarakat masuk ke areal hutan yang menjadi areal eksploitasi tersebut. Bahkan beberapa kali di antaranya mereka mengeluarkan aturan yang justrumelanggengkan usaha ekonominya. Masyarakat menjadi bingung dan tidak tahu harus berladang di tempat mana, sebab sebagian besar hutan telah diklaim sebagai milik pemerintah. Jangankan berpikir kelangsungan anakdan cucunya, untuk kehidupan sehari-hari merekapun tidak ada yang bisa menjamin.Sikap diamnya masyarakat atas ulah pemerintah tersebut, kemudian berubah menjadi apatis dan cenderung pasrah atas nasib yang menimpa mereka. Toh, kalaupun mereka melaporkan hal ini ke pihak berwajib tentu sajatidak akan ditanggapi. Sebab yang melakukan eksploitasi adalah pihak pemerintah juga. Hal lain adalah mereka takut jangan sampai dicap OPM –seperti desa-desa lain yang bertetangga dengan desa mereka– jika harusprotes atas kebijakan tersebut ikut pula menjadi penyebab kepasrahan masyarakat.Belum ada usaha untuk menghalangi tindakan aparat pemerintah tersebut, minimal sampai usainya proses penelitian ini dilakukan.

2. 2001 PHK Karyawan Hotel Marauw (Juni)

Karena tidak mampu lagi membiayai operasionalnya setelah terus menerus mengalami kerugian, maka penguasaan aset Hotel Marau dinyatakan dialihkan ke pihak Pemda Biak Numfor. Ketidakmampuan perusahaan inilahyang telah berdampak pada di-PHK-nya 500 orang karyawan hotel.

Persoalannya adalah, ke 500 orang karyawan tersebut sudah tidak mendapatkan gaji selama 10 bulan sebelum di-PHK. Ditambah lagi proses PHK tersebut yang tidak sesuai dengan kontrak kerja yang telah ditandatanganikaryawan ketika masuk bekerja, bahwa karyawan yang terkena PHK akan diberikan pesangon, tetapi kenyataannya hal tersebut tidak terealisasi.Mengetahui bahwa aset Hotel Marau telah dialihkan ke pihak Pemda Biak Numfor, kelompok karywan tersebut lantas mengadukan nasib mereka ke Pemda Biak Numfor dan bermaksud untuk meminta gaji dan pesangon yangbelum dibayar. Belum ada realisasi kongkrit dari pemerintah setempat, minimal sampai bulan Mei 2002 ini, selain janji pihak Pemda Biak Numfor, bahwa persoalan gaji dan pesangon karyawan tersebut telah dianggarkan padaRAPBD tahun ini (2002).

C. Kecamatan Biak Utara1. 1995

Klaim Atas Tanah UlayatPertikaian dua marga yang mempersoalkan kepemilikan tanah antara marga Komboi (marga asli dari kampung tersebut) dan marga Rumaropen (marga pendatang) kejadian ini terjadi di desa Karuboi pada tahun 1995 yangmenewaskan satu keluarga dari marga Rumaropen dibakar habis dengan rumahnya, korban semuanya berjumlah 5 orang. Insident ini kemudian diselesaikan secara adat oleh kedua belah pihak.

3. 2001 Pencaplokan Tanah Masyarakat Adat

Lagi-lagi aparat negara, Kepala Kecamatan Biak Utara melakukan tindakan yang merugikan rakyatnya sendiri. Adalah pencaplokan tanah yang berupa lahan tidur (bekas lokasi penumpukan pasir akibat bencana tsunami diBiak tahun 1996) seluas 1 ha yang menjadi hak masyarakat yang menetap di sekitar tempat tersebut, yang hendak dijadikan penambakan udang selama 10 tahun.Oknum Kepala Kecamatan tersebut hanya melakukan perjanjian dengan pihak perusahaan yang berasal dari Korea. Ketika hal tersebut dikonfirmasikan oleh masyarakat pemilik ke pemerintah kecamatan, mereka justrudianjurkan untuk mendukung proyek yang diklaim sebagai proyek pemerintah tersebut. Masyarakat yang tidak puas atas jawaban tersebut lantas melakukan aksi dengan menutup saluran air yang menuju ke tambak danmemalang kantor perusahaan. Belum ada bentuk penyelesaian yang kongkrit atas persoalan tersebut.

D. Kecamatan Biak Barat dan Kecamatan Supiori Selatan Terbelenggunya Masyarakat Atas Label Desa SeparatisKasus yang satu ini terjadi pada setiap desa yang diberikan stigma bahwa desa tersebut adalah desa separatis sehingga pihak TNI melakukan social deference terhadap masyarakat yang over protective dari intimidasi secara tidaklangsung ini kemudian menyebabkan masyarakat di desa tersebut mengalami kecemasan yang sangat mencekam. Umumnya desa-desa yang diberikan stigma ini terdapat di Biak barat desa Sarwa, desa Napdori, desa Krisdori, desaOrkdori, Desa Farusi Adadikam dan desa Sopen sedangkan kecamatan Supiori selatan desa Marsram.

Stigma akan desa separatis, umumnya nampak pada setiap kecamatan yang dianggap sarangnya TPN / OPM, anggapan ini secara perlahan-lahan menimbulkan diskriminasi rasial yang tidak kentara hingga masyarakat setempatterisolir dari jangkauan pembangunan dan tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah, dalam realitasnya memang ada program pembangunan yang diarahkan kedesa-desa tersebut seperti program air bersih, pembangunanMCK dan kegiatan bhakti sosial yaitu pengobatan secara cuma-cuma namun ternyata selalu dimotori oleh militer yang berbusana tukang bangunan, tukang air dan juru rawat. Konon BIDES yang ditugaskan di desa FarusiAdadikam yang merupakan putri asal desa tersebut mendadak dimutasikan ke RSUD Biak, sampai sekarang tidak ada petugas kesehatan di desa-desa tersebut. Dengan sangat terpaksa, warga harus setiap bulannya menungguprogram kesehatan yang sangat unik tapi mencekam ini untuk memenuhi kebutuhan akan kesehatannya.

KABUPATEN MANOKWARI

Kota Manokwari

1999

Kasus Pelabuhan (24 – 25 September)Bermula dari terdengar khabar akan datangnya gelombang pengungsi dari Ambon pada tanggal 24 September 1999 dengan menumpang kapal KM. Dobonsolo. Kabar angin itu kemudian diresponsi oleh masyarakat sebagaisesuatu yang dapat mendatangkan petaka, karena disinyalir diantara rombongan pengungsi tersebut terdapat provokator-provokator yang akan mengacaukan stabilitas di tanah Papua. Selanjutnya masyarakat mengadakanpertemuan dengan pihak Muspida serta kepolisian, yang amna hasil pertemuan tersebut membuahkan kesepakatan yaitu Pemuda dan Satgas diberikan kesempatan untuk melakukan sweeping dan bekerjasama dengan aparatkepolisian di pelabuhan Manokwari. Memang pada saat itu Pemda menyetujui akan tetapi dari pihak kepolisian kurang menyetujui aksi sweeping tersebut.Pada tanggal 24 September 1999 (pagi hari) ada pengumuman dari pihak Kepolisian melalui RRI yang isinya ”tidak dibenarkan mengadakan sweeping kepada penumpang-penumpang kapal di Pelabuhan”. Sore harinyasekelompok Pemuda dan Satgas mendatangi pelabuhan dengan membawa spanduk yang bertuliskan “Kami Rakyat Papua Menolak Provokator-Provokator dari Maluku”, dan melakukan sweeping. Tidak lama kemudian terjadibentrokan antara aparat kepolisian dengan massa yang melakukan sweeping, karena massa marah melihat seorang anak kecil yang dipukul aparat. Aparat kemudian menangkap 9 orang Pemuda dan Satgas, massa kemudianmelakukan negosiasi dengan aparat untuk dapat membebaskan ke 9 orang yang ditangkap itu, akan tetapi aparat tidak menggubris tuntutan massa, bahkan menghalau massa dengan melakukan penembakan ke udara untukmembubarkan massa. Hal ini justru membuat massa panik dan marah atas perlakuan aparat, kemudian massa lari sambil balas melempar ke arah aparat. Berikut terjadi kejar mengejar sampai di Jl. Siliwangi, dan Jl. Merdekasampai di Kantor Pos Pusat tepatnya di depan Bank Mandiri lama yang sekarang menjadi PLN, massa berhadap-hadapan dengan aparat Kepolisian dari sebelah pelabuhan menghadap ke arah Sanggeng Kota sementaramassa menghadap ke arah Pelabuhan. Kembali terjadi keributan antara aparat dengan massa yang menuntut untuk dilepaskan rekan mereka yang ditahan pada saat keributan terjadi di pelabuhan, kemudian dilakukannegosiasi untuk melepaskan ke 9 orang yang ditangkap oleh aparat. Akan tetapi negosiasi gagal kemudian aparat Kepolisian melakukan penembakan ke udara dan mengejar mereka, massa kembali bubar dan lari kearahSanggeng kemudian terpecah, ada yang kearah Sanggeng, Borasi dan Fanindi.

Polisi terus mengejar massa, yaitu lewat 2 arah bawah (pasar Sanggeng) arah atas Jl. Diponegoro kendaraan yang lewat atas ini terdiri atas dari 2 kendaraan yaitu mobil Daihatsu Rocky yang dikendarai Kasat Intel PolresManokwari (saat itu, Letda Hamdani) bersama 3 orang anggota kepolisian, kemudian di belakang mobil itu ada sebuah truck penuh dengan anggota kepolisian (Dalmas) yang menggunakan pakaian anti hura-hara lengkapdengan senjata. Di sepanjang jalan mereka terus menerus mengeluarkan tembakan kemudian turun lewat Jl. Taman Makam Pahlawan ke Jl. Yos Sudarso, tepatnya di perempatan antara Jl. Yos Sudarso – Pasar Ikan –Pahlawan. Di bawah Trafick Light depan komplek Fasarkhan ada sekelompok massa yang cukup banyak berkumpul di situ untuk melihat apa yang terjadi, karena mendengar bunyi tembakan yang dikeluarkan oleh aparat.Pada saat meluncur ke bawah, kedua mobil itu dibagi dalam 2 jalur, truk yang membawa anggota Dalmas pada saat melucur mendekati massa langsung melakukan tembakan kearah massa. Massa menjadi panik sehingga lariterpencar untuk menyelamatkan diri. Di perempatan itu ada seorang di antara massa yang berdiri yaitu Jhon Wamafma karena panik juga maka ia berlari menyelamatkan diri tiba-tiba ia jatuh terkena tembakan. Menurut salahsatu orang saksi yang sempat tiarap/berlindung (jongkok) tepat dibawah Trafic Light di bawah bak mobil truk anggota (Dalmas) dia melihat bahwa ada beberapa senapan/senjata diarahkan pada massa dan terdengar pulaletupan bunyi senjata berturut-turut, tetapi saksi (orang tersebut) tidak dapat memastikan apakah senapan/senjata tersebut yang digunakan untuk menembak massa atau bunyi dari senjata yang lain. Ada dua orang saksi lainyang lari dan berlindung di gedung sekitar jalan itu salah seorang diantaranya sempat melihat korban yang jaraknya sekitar 20-30 meter mencoba lari, kemudian jatuh dan lari lagi lalu jatuh lagi setiap bunyi tembakan, akantetapi dia tidak mengenali siapa-siapa orang yang jatuh-jatuh tersebut, nanti setelah keadaan aman barulah dia melihat bahwa orang tersebut adalah John Wamafma dan polisi sudah ada yang datang di lokasi itu. Saksi lainnyamengatakan (orang-orang di sekitar lokasi kejadian), ketika mendekati lokasi mayat tadi sempat mendengar bunyi botol-botol yang dipecahkan disekitar lokasi tersebut, setibanya di lokasi ternyata ada mayat yang sudahdikerubungi banyak orang dan disekitar mayat tersebut banyak pecahan botol. Tidak lama setelah truk polisi datang lalu mayat itu diangkut petugas ke atas truk dibawa ke rumah sakit. Belakangan setelah kejadian adainformasi di koran menurut polisi bahwa orang tersebut mati karena boom Molotov dalam botol yang dipegangnya pecah, padahal menurut keterangan (visum) dokter pada beberapa bagian tubuh korban ada lobang yang salingberhubungan serta pinggiran luka tidak rata dan ada bekas luka bakar.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa pasukan terbagi menjadi dua bagian ada yang menuju jalan ke atas dan ada yang kebawah, yang menuju jalan kebawah ini kemudian melepaskan tembakan kearah massayang berlarian. Tepat didepan Kantor Pos Sanggeng ada satu lagi korban tertembak pada bagian belakang tubuh korban dan terjatuh kedalam parit, orang tersebut biasa dipanggil Momo nama aslinya Abraham Mambraku.Disekitar lokasi ini juga ada lagi korban lainnya namanya Nehemia Kapissa tertembak pada bagian pinggul bagian kanan.

Besoknya tanggal 25 September 1999 pagi massa mulai mendatangi rumah sakit untuk membawa pulang mayat John Wamafma, diperjalan sekitar Jalan Merdeka dekat pos Polisi yang dijaga oleh Polisi, Marinir dan sebagianAngkatan Darat. Massa mulai beringas ketika melihat ada Polisi yang berjaga di pos tersebut kemudian melakukan pelemparan ke arah Polisi dan pada saat pelemparan itulah Polisi mulai melepaskan tembakan peringatan.Massa kemudian menjadi panik dan berlarian tak tentu arah, salah satu dari massa yang berlarian tadi ada yang tertembak pada bagian kepala namanya Markus Kambu selanjutnya korban dibawa berobat ke rumah sakit AD diJakarta. Dua jam setelah kejadian di depan gedung DPRD Manokwari polisi datang dengan mengendarai truck kembali melepaskan tembakan ke arah massa yang berdiri di pinggir jalan, ada satu lagi korban yang tertembakpada bagian paha sebelah kiri namanya Yan Makabori.

2. 2000 Kasus Amban Pantai (13 Desember )

Hiskia Opur adalah seorang operator sensor (Chain saw) yang dipekerjakan oleh dinas kehutanan untuk melakukan survei jalan dan pematokan areal hutan lindung di Testega, Kecamatan Anggi. Pada tanggal 13 Desember2000 pagi hari, karena tidak ada kayu bakar dirumah, orangtuanya menyuruh Hiskia untuk memotong kayu bakar dengan sensor (chain saw) didepan rumah tepat dimuara kali Pami Amban Pantai. Tidak lama berselang datangsebuah truk milik Hock Marani yang bertempat tinggal di Fanindi Bengkel Tan, yang dikemudikan oleh Wilson Hihatubun untuk mengangkut pasir. Dalam truk tersebut ada 6 orang pemuda 5 asal Biak, 1 asal Serui.

Mereka sudah dua kali mengambil pasir secara diam-diam, dimana pasir yang mereka muat itu sudah dibeli oleh CV. Fulica untuk membuat talud jembatan kali Pami yang terletak di Amban Pantai dari orang tua Hiskia. Padaret (Trip) yang ketiga saat mereka mau mengambil pasir lagi, anak Hiskia melapor kepada bapaknya yang sedang memotong kayu bakar di muara kali “bapak truk yang tadi pagi angkat pasir ada datang mengambil pasir lagi”.Begitu mendengar laporan dari anaknya Hiskia langsung menghentikan kegiatannya dan pergi melihat truk yang saat itu sudah memuat pasir ± ½ truck, kemudian Hiskia bicara dengan mereka agar pasir yang mereka muat itujangan diambil karena sudah dibeli oleh CV. Fulica dari orang tuanya. Hiskia katakan pada mereka silahkan ambil pasir disini namun harus ada persennya karena pasir yang sudah kamu ambil itu sudah dibeli. Akan tetapimereka menolak untuk memberikan persenan sehingga Hiskia tetap bersikeras kepada mereka untuk menurunkan kembali pasir yang sudah diisi dalam truk, setelah terjadi adu mulut antara Hiskia dan 6 orang ditambah 1orang supir. Kemudian mereka (6 orang bersama sopir tersebut)mengalah dan meninggalkan areal penambangan pasir. Namun tak lama kemudian mereka datang kembali dengan membawa dua orang anggota Brimob yangberasal dari Tanah Merah (Jayapura) dan satu lagi berasal dari Key temannya Wilson Hihatubun. Ketika mereka tiba dengan sikap arogan anggota Brimob asal Jayapura ini langsung memukul Hiskia dengan popor senjata dandinaikan ke atas truk. Dalam perjalanan menuju pos Brimob sepanjang jalan Hiskia dipukuli oleh kedua anggota brimob tersebut. Tiba dipos Brimob ada 5-6 orang anggota Brimob lainnya yang langsung melakukan penyiksaandengan cara ditendang, dipukul dan diinjak dengan menggunakan sepatu lars sampai Hiskia jatuh pingsan, dalam keadaan tidak sadarkan diri Hiskia diangkat dan dibawa ke belakang gedung Pepera (Posko Brimob),Kemudian para anggota Brimob menyiram tubuh Hiskia dengan 3 ember air. Menurut para saksi mata Hiskia sudah tidak bergerak saat itu dan suhu tubuhnya dingin. Selanjutnya Hiskia dibawa ke RSUD Manokwari, tibadirumah sakit Hiskia Opur sudah tidak bernyawa lagi.

3. 2001 Kasus Fanindi Dalam (1 Mei)

Dari hasil penelitian diketahui bahwa, Peristiwa Fanindi Dalam adalah peristiwa yang sarat dengan rekayasa. Hal ini diketahui dari hasil diskusi dengan beberapa nara sumber yang ada di Manokwari. Peristiwa ini dimulaidengan keinginan pihak keamanan untuk menurunkan bendera Bitang Kejora. Upaya kearah ini telah dilakukan oleh pihak keamanan dengan cara pendekatan kepada pihak Panel Presidium Dewan Papua Manokwari, tetapipihak Panel Manokwari tetap bertahan pada kesepakatan dan ijin yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia KH Abdurrahman Wahid, dimana hasil keputusannya adalah bendera Bintang Kejora dapat dikibarkansebagai lambang kultur asalkan bersamaan dengan bendera Merah Putih dan harus lebih besar dan lebih tinggi dari bendera Bintang Kejora. Menurut keterangan anggota Panel, dalam berbagai pertemuan dengan KapolresManokwari pada waktu itu AKBP Bambang Budi Santoso selalu menekankan kepada Panel untuk segera menurunkan bendera Bintang Kejora dengan menyebutkan bahwa Kab, Manokwari adalah daerah yang sangat bandel,jika dibandingkan Kabupaten lain yang telah menurunkan bendera Bintang Kejora, inilah yang menyebabkan Kapolres Manokwari dan Jajarannya selalu mendapatkan tekanan dari Kapolda Papua dan Kapolri. Selainpertemuam dengan Panel PDP Manokwari, aparat keamanan juga telah menurunkan berdera Bintang Kejora dibeberapa tempat seperti di Kelurahan Amban, Kelurahan Wosi, Desa Aroi dan beberapa tempat lainnya.

Peristiwa ini, diawali dengan penghadangan kendaraan milik Setwilda Manokwari (baru dilantik pagi tadi) yang lagi merayakan kemenangannya, oleh sekelompok pemuda yang tidak dikenal. Pada saat penghadangan, terjadipertengkaran mulut antara para penghadang dengan Setwilda baru dan sempat keluar kata-kata kasar dari mulut setwilda baru, sehingga memicu kemarahan kelompok pemuda yang menghadang. Dalam kemarahannyakelompok pemuda tersebut kemudian membakar mobil setwilda dan berlari menuju ke arah Pos Satgas Papua (rumah kediaman ketua LMA Manokwari yang juga sebagai Ketua Panel Manokwari). Pihak keamanan

menganggap peritiwa ini dilakukan oleh pihak Satgas Papua, kemudian melakukan pengejaran dan penembakan kearah anggota satgas Papua yang bertahan di depan wartel Surya, karena tidak mampu lagi bertahan atastekanan aparat yang terus menerus menembaki. Kemudian mereka mengundurkan diri ke kawasan Fanindi Dalam (lokasi Rumah Ketua LMA Manokwari/Posko). Aparat terus mendesak menuju posko LMA dan berhasilmenurunkan bendera Bintang Kejora serta membubarkan posko. Massa disekitar itu tetap berusaha untuk mempertahankan berkibarnya bendera Bintang Kejora, maka terjadilah bentrok antara aparat keamanan dengananggota Satgas dan massa. Kasus Fanindi mengakibatkan korban 7 orang luka tembak dan penganiayaan terhadap masyarakat.

Kecamatan Wasior

2001

Kasus Desa Wombu (31 Maret)Perusahaan HPH yang beroperasi di desa Wombu yaitu PT. Dharma Mukti Persada yang telah beroperasi di daerah ini selama 9 (sembilan) tahun. Sepanjang perusahaan beroperasi hak masyarakat sebagian tidak dibayaroleh perusahaan.Menurut keterangan masyarakat adat, Perusahaan belum memberikan pembayaran fee kepada suku Mayrasi dan suku Mere pada tahun 1995 dan 1996 (dua tahun berturut-turut) hal inilah yang selalu dituntut oleh masyarakat.

Sebagai reaksi ketidak puasan maka masyarakat pemilik hak ulayat melakukan pemalangan jalan perusahaan pada tanggal 31 Maret 2001. Mereka menghadang manajer dan karyawan perusahaan serta 6 orang anggotaBrimob di kilometer 35, maka terjadi kontak senjata yang mengakibatkan 3 orang karyawan perusahaan meninggal dunia.

Masyarakat Desa Wombu mengungsi ke kehutan karena terdengar informasi, pihak aparat keamanan akan menembaki siapa saja yang mereka temui di desa wombu, dengan alasan telah terjadi persekongkolan antaramasyarakat adat dengan pihak TPN-OPM.

Kasus Desa Rasiey (3 Mei)Asal mula kasus ini digambarkan sebagai berikut, 22 orang masyarakat (pemuda) dari Pegunungan tengah dan Nabire diundang oleh masyarakat desa Rasiey untuk mengadakan pesta adat (ibadah pengucapan syukur)kehadiran mereka di Rasiey oleh aparat dicurigai sebagai anggota TPN/OPM dari pegunungan tengah yang datang untuk memberikan latihan bagi anggota TPN/OPM di Wasior. karena merasa tidak aman sebab sudah capsebagai anggota TPN/OPM maka mereka mengungsi ke Raimubaba yang letaknya diantara Nanimori dan Dusner. Mereka berdiam di sini selama kurang lebih 3 minggu (proses mengapa mereka kembali lagi ke desa Rasieytidak dipaparkan dalam tulisan ini, karena menyangkut keamanan, sebab ditemukan dugaan ada rekayasa antara aparat dengan orang yang mengantar mereka ke Raimubaba). Saat mereka tiba kembali di Rasiey tiba-tibadiserang oleh aparat dengan cara menembak ke arah perahu, akibat dari penembakan ini, 6 orang hilang, 16 orang ditangkap, 3 orang yang tertembak dan mengalami luka-luka. Dari 3 orang yang tertembak. Selanjutnyamereka dibawa ke Manokwari untuk diproses hukum, dalam persidangan, karena tidak terbukti atas tuduhan yang diberikan (tuduhan makar) maka, pihak jaksa merubah tuntutannya melanggar Undang-Undang Darurat Nomor.12 Tahun 1951 tentang membawa senjata tajam. Hasilnya adalah, Putusan pengadilan Negeri Manokwari kepada mereka adalah rata-rata 1 tahun hukuman penjara dipotong masa tahanan.

Kasus Desa Wondiboy (13 Juni)Kasus Wondiboy, 13 Juni 2001, berawal dari tuntutan masyarakat pemilik hak ulayat kepada perusahaan. CV. Vatika Papuana Perkasa dan CV. Trima Jaya Sukses Lestari sebagai kontraktor perusahaan HPH yang beroperasidi desa Wondiboy, selama beroperasi perusahaan telah mengabaikan kesepakatan-kesepakatan yang antara lain pembangunan perumahan penduduk, pengadaan air bersih untuk penduduk dan penerangan (Listrik)sepanjang wilayah yang dijangkau perusahaan. Di sisi lain sistem pembayaran yang tidak transparan (terbuka), memunculkan rasa tidak puas dari keret-keret pemilik hak ulayat kepada perusahaan (sudah ada 3 kalipengapalan, menurut perjanjian antara perusahaan dengan masyarakat adat, ialah setiap kali pengapalan harus ada pembayaran), maka pada saat rencana pengapalan kayu log yang ke- 4 inilah terjadi kasus penyerangankepada pos Brimob yang bertugas di Log Pon.

Sebelum terjadinya penyerangan ke pos Brimob pernah terjadi sebuah bentrok kecil, dimana pemilik hak dari marga Yoteni yang diwakili oleh dua orang (nama kedua orang ini tidak ditampilkan karena alasan keamanan),menuntut perusahaan agar membayar 2 (dua) Milyar, tuntutan sebesar ini dimaksudkan agar ada perhatian yang serius dari perusahan.

Dan karena perusahaan tidak mengabulkan permintaan tersebut, pelampiasan dari tuntutan mereka ialah menahan speed boat perusahaan sebagai jaminan. Penahanan speed boat dirasakan perusahaan menggangguproduktivitas. Maka mantan kepala Desa Tandia ( Markus Webori ) yang sekaligus menjabat sebagai Manejer Camp CV. Vatika Papuana Perkasa mengontak pimpinan perusahaan di Manokwari untuk mendatangkan aparatkeamanan dalam rangka mengamankan aset perusahan. Aparat keamanan (Brimob) didatangkan oleh Pak. Nataniel Kateri direktur CV Vatika Papuana Perkasa dan Mr Ling Ai Ung Direktur Trimajaya Sukses Lestari(perusahaan kontraktor pelaksana eksploitasi hutan).Dampak dari kehadiran pihak keamanan di Desa Wondiboy adalah masyarakat adat mulai tidak percaya kepada pihak pemerintah (aparat sipil maupun keamanan) mereka beranggapan bahwa seharusnya pemerintahlah yangmembela kepentingan masyarakatat adat bukan sebaliknya membela perusahaan.

Lebih lanjut menurut keterangan beberapa masyarakat, ada anggota TPN-OPM yang berada di Kecamatan Wasior, mereka sangat bersimpati dengan persoalan yang dialami oleh masyarakat adat dan sangat sakit hati terhadap perbuatanpihak perusahaan yang dilindungi oleh aparat pemerintah. Selain itu, penyerangan ke kamp (Logpon) perusahaan dan Brimob sebagai akibat sakit hati dari perlakuan Brimob pada saat penyerangan yang terjadi di Desa Rasiey terhadap 22orang Paniai.

Pada Tanggal, 13 Juni 2001, dini hari jam 03.00 Wit, sekelompok masyarakat sipil bersenjata masuk ke kamp (logpound) perusahaan dan membunuh 5 orang anggota Brimob dan 1 orang karyawan serta mengambil 6 pucuksenjata. Pagi hari 16 0rang karyawan yang hendak masuk kerja tiba-tiba mereka ditangkap dan dipukul dengan alasan mengetahui/ikut dalam peristiwa ini dengan todongan senjata mereka disuruh naik ke atas speed boat olehanggota Brimob dan Polisi dibawa ke Manokwari untuk ditahan di Polres Manokwari.

Pasca peristiwa menyerangan pos Brimob di Log Pon Wondiboy terjadi penangkapan semena-mena, penganiayaan, pembakaran rumah penduduk, bahkan penembakan oleh aparat keamanan pada masyarakat adat, peristiwaseperti ini terjadi di beberapa desa.Dari hasil penelitian diperoleh gambaran sebagai berikut :a. Penganiayaan : 74 orang

b. Penembakan, : 11 orang meninggal dan 1 orang luka berat

c. Rumah yang rusak : 63 unit

No Modus Desa Kejadian Jumlah Keterangan

1. Penganiayaan

Wondiboy

Isuy

Rasiey

Isey

Tandia

Kaibi

Kabuow

19 org

9 org

3 org

4 org

10 org

1 org

18 org

2. Penembakan luka Wondiboy 1 org

3.

Penembakan/

Penganiayaan

(meninggal)

Wondiboy

Isuy

Sanderawoy

Iriaty

Ramiki

Wasior Kota

1 org

2 org

1 org

5 org

1 org

1 org

4.

Pengrusakan/

Pembakaran

Rumah masyarakat

Wondiboy

Isuy

Isey

Sanderawoy

Iriaty

Wasior kota

5 bh

1 bh

3 bh

50 bh

3 bh

1 bh

1 kampung

sementara ini issu yang sangat mengganggu aktifitas masyarakat adalah adanya team kemanusiaan (tim penyelamatan senjata), team ini beranggotakan masyarakat setempat dan dibantu oleh aparat keamanan. Tetapi sampaisaat ini tidak jelas siapa anggota team tersebut, sehingga membuat masyarakat mulai saling mencurigai diantara mereka sendiri dan yang sangat berbahaya adalah, kecurigaan ini bukan hanya terjadi antara anggota masyarakatdidalam satu desa tetapi antara masyarakat satu desa dengan desa yang lain. Selain itu ada juga satu team yang dibentuk oleh masyarakat Wandama di rantau, team ini diberi nama Team Peduli Kemanusiaan Teluk Wandama,dengan tujuan mengupayakan agar pemerintah segera membangun kembali rumah-rumah yang dirusak oleh aparat keamanan.

C. Kecamatan Babo1. Lintas Kasus yang Dilakukan oleh Djayanti Group (1995 – 2001)

Djayanti Group merupakan salah satu perusahan besar yang terdiri dari beberapa perusahan, yang melakukan berbagai eksplorasi dan eksploitasi di Kecamatan Babo. Dari hasil penelitian yang dilakukan di kawasan ini diperolehgambaran tentang aktifitas Djayanti Group sebagai berikut, (peneliti mencoba mengangkat beberapa persoalan yang diakibatkan oleh tiga perusahan yang tergabung dalam Djayanti Group)

Pelanggaran Wilayah Penangkapan IkanMenurut laporan masyarakat bahwa, berdasarkan ijin yang dikeluarkan oleh pemeritah kepada PT. Bintuni Mina Raya hanya boleh beroperasi 4 Mil dari bibir pantai, tetapi realitanya, kapal-kapal mereka beroperasi sampaidibibir pantai pada hal kawasan ini biasanya dijadikan tempat untuk mencari ikan oleh para nelayan tradisional.

Masyarakat adat telah beberapa kali meminta kepada Pemerintah (Camat dan Dinas Perikanan) untuk menegur perusahan, agar tidak melanggar batas wilayah operasi masyarakat adat (nelayan tradisional) tetapi sampaisaat penelitian ini berjalan, pelanggaran tetap berlangsung.

Saleh Fimbay (Sekertaris LMA Babo) :

Masalah batas 4 Mil ini kami sudah pernah bicarakan dengan pihak Pemerintah tetapi tidak ada perhatian. Masyarakat juga pernah minta perhatian dari perusahan, tetapi Perusahan Djayanti ini seperti perusahan adat, jadi dia seenaknya bikinapa saja disini, dan saya jadi bingung pemerintah ini ada untuk urus apa, dan untuk siapa ?

Perlu diketahui bahwa, perusahan ini bekerja pada seluruh perairan kawasan teluk Bintuni, bahkan menurut laporan masyarakat, bila air pasang kapal-kapal mereka masuk sampai ke sungai-sungai.

Ketidakjelasan Areal Perkebunan PerusahaanAreal perkebunan PT. Varita Maya Tani terdapat di Desa Tofoy tepatnya di atas tanah ulayat milik suku Irarutu, Menurut keterangan Kepala Desa Tofoy, masyarakat sampai saat ini tidak mengetahui secara jelas sebenarnyaluas lahan yang dipakai untuk lokasi perkebunan ini, dan berapa besar serta apa saja yang menjadi hak masyarakat adat ? Menurut mereka seharusnya ada dua persoalan yang harus dibicarakan secara terpisah, yaitu :

1. Berapa Luas dan berapa besar harga tanah ?

2. Berapa recognisi dari hutan yang ditebang (eksploitasi) ?

Kedua persoalan ini harus dibicarakan terpisah karena, yang memiliki ijin perkebunan yaitu PT. Varita Maya Tani. Sedangkan kayu dikelolah oleh PT. Agoda Rimba Irian dalam bentuk IPK (Ijin Pemanfaatan Kayu), selain itukarena aktifitas kedua perusahan ini berbeda. Lebih lanjut diakui oleh Kepala Desa bahwa memang masyarakat pemilik hak ulayat pernah menerima uang recognisi sebesar Rp 100.000.000,- dengan perincian Rp 500,-/m²,yang dipahami oleh masyarakat adalah sebagai berikut.Ijin yang dikeluarkan oleh Dirjen Pengolahan Hutan Produksi bagi PT. Agoda Rimba Irian No. 137/KPTS/KWL.d/2000 adalah seluas 6.300 Ha. Artinya sebesar itu pula (paling tidak saat ini) ijin yang diperoleh untuk arealperkebunan. Bila demikian masyarakat adat beranggapan bahwa, uang recognisi untuk tanah ulayat sebesar 6.300 Ha X 100 m² X Rp 500 = Rp 315.000.000,- (tiga ratus lima belas juta rupiah) dengan demikian ada selisihyang besar antara nilai yang harus diterima dengan yang telah diterima.

Untuk kegiatan pengambilan kayu oleh PT Agoda Rimba Irian dalam bentuk IPK terjadi beberapa kali pergantian nilai fee. Menurut keterangan Kepala Desa Tofoy, pergantian nilai fee ini akibat ketidak jujuran pihak Perusahandan aturan (SK Gubernur) yang tidak berpihak pada masyarakat adat, sebagai contoh SK Gubernur yang tidak berpihak ialah SK Gubernur 1995, nilai fee sebesar Rp 500,- (lima ratus, rupiah)/m³. Setelah tahun 1999, akibatketidak puasan masyarakat adat maka naik lagi menjadi Rp 1.000,-/m³ sampai saat ini. Menurut Kepala Desa, mereka telah mendengar bahwa, besar nilai fee ini telah naik lagi tetapi dibagi berdasarkan jenis kayu (Klas) yaitu,Klas Merbau Rp 2.000,- per meter kubik sedangkan untuk klas kayu campuran Rp 600,- per meter kubik. Namun sampai saat ini mereka belum pernah mendapatkan kepastian tentang berapa fee yang sebenarnya. Bahkansampai saat ini masyarakat tidak pernah tahu dengan pasti berapa besar produksi perusahan

Pembangunan Pemukiman TransmigrasiDi Desa Tofoy ada 2 SP (Satuan Pemukiman) Transmigrasi yang dibangun disini, menurut laporan kepala desa, 2 SP ini dibangun untuk menunjang kegiatan PT. Varita Maya Tani, lokasi pemukimannya diatas tanah ulayatMarga Ateta, Inanosa, Wamay dan Bayumi, tanpa ada pelepasan tanah adat (hak ulayat). Persoalan ini pernah dibicarakan dengan pemerintah (pihak Transmigrasi) tetapi sampai saat ini belum ada jawaban. Padahal jikaada warga transmigrasi yang tidak betah tinggal dilokasi mereka dengan leluasa dapat menjual rumah dan lahannya kepada pihak lain (orang luar). Jadi terlihat dengan jelas bahwa, para pemilik hak ulayat tidak mendapatsuatu apapun dari tanah ulayatnya tetapi warga transmigrasi (asal Pulau Jawa) yang tidak memiliki hak apapun atas tanah pemukiman dapat menjual dan memperoleh uang. Lebih lanjut menurut kepala desa, mereka tidakberani menekan PT. Varita Maya Tani (Keberadaan 2 SP Transmigrasi atas kepentingan perusahan ini) karena takut. kepada pihak keamanan.

Pemukulan Karyawan PT. Varita Maya Tani.Ada keinginan oleh para pekerja diperkebunan PT. Varita Maya Tani untuk memohon perhatian dari pihak perusahan agar menaikan upah mereka. Pada hari kejadian, ada pertemuan antar karyawan, yang dipelopori olehbeberapa orang, menurut keterangan beberapa orang, inti pertemuan itu ialah meminta kepada perusahan agar upah mereka disesuaikan dengan ketentuan Upah Minimum Regional Papua (UMR) terakhir dari, Rp 420.000,-menjadi Rp 530.000,- . Pada saat pertemuan sedang berlangsung datang pihak keamanan untuk membubarkan rapat tersebut bahkan peserta rapat tersebut dipukul dan digertak dengan tembakan. Akibat perbuatan pihakkeamanan tersebut, beberapa orang yang mengikuti pertemuan itu mengalami luka-luka, diantaranya yaitu;

1. Amirudin2. Latif Manuama3. Alfred Inanosa4. Elieser5. Vitalis6. Ruben7. Tinus Inanosa8. FerdinanPeristiwa ini membuat para karyawan selalu bertanya, untuk apa aparat keamanan berada di Tofoy kalau hanya untuk melindungi pihak perusahan ? Bila ada karyawan / masyarakat yang melakukan kesalahan aparatmengambil tindakan itu baru benar, dan kami bisa terima. Apakah jika karyawan memperjuangkan perbaikan nasib itu merupakan tindakan yang salah?

Pembentukan SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia)Kesadaran akan berserikat ternyata telah tumbuh dan berkembang dikalangan pekerja yang berada di Kawasan Teluk Bintuni, terutama mereka yang bekerja pada Djayanti Group. Yonathan Kailele (salah satu pekerja di sawmill Djayanti Group), mendapat mandat dari SBSI sorong untuk mendirikan cabang SBSI di Tofoy, dengan tujuan agar mereka dapat membela hak-hak para karyawan. Yonathan Kailele mulai menghimpun para pekerja(mendaftar dan membentuk cabang SBSI), beberapalama kemudian dia bermaksud berangkat ke kota Sorong untuk melaporkan perkembangan kegiatannya, tetapi Yonathan tidak mendapat izin dari pihak perusahan. Diatetap memaksa untuk berangkat, pada saat berada diatas kapal datang beberapa aparat keamanan memaksa Yonathan untuk membatalkan niatnya, tetapi Yonathan bersikeras untuk berangkat (bahkan dia bersediamembayar ongkos kapal sebesar Rp 100.000,-). Karena merasa perintah mereka (aparat) tidak diindahkan, Yonathan pun dipukul. Menurut keterangan beberapa karyawan yang berada ditempat kejadian (nama-nama adapada peneliti, mereka mohon untuk tidak ditampilkan namanya karena takut dipecat perusahan). Yonathan, walaupun dipukul masih tetap saja berangkat ke Sorong. Selanjutnya sampai saat ini mereka tidak mendapat kabarlagi dari Yonathan, tetapi para pekerja ini tetap berharap kedepan ada sebuah institusi yang berpihak kepada karyawan berdiri di Kec. Babo untuk membela kepentingan mereka.

Peneliti AlDP pernah mengkonfirmasikan masalah ini kepada Pihak pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja Manokwari. (Drs. H. Kaharuddin Latarang. KASUBDIN Perlindungan Tenaga Kerja), tetapi terkesan persoalanini kurang mendapat perhatian dengan beberapa alasan antara lain;

- Pendirian SBSI, seharusnya tidak melalui Kab. Sorong, tetapi harus melalui Kabupaten Manokwari karena Perusahan Djayanti Group camp Tofoy (saw mill, tempat Yonathan Kailele bekerja) berada diwilayah kerja Dinas Tenaga Kerja Kab.Manokwari. apa lagi pihak SBSI dan Yonathan Kailele, tidak pernah melaporkan keberadaanya kepada Dinas Tenaga Kerja Kab. Manokwari.

- Bila di bandingkan dengan SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia), aktifis SBSI dinilai lebih sering melakukan protes.

Alasan-alasan inilah yang membuat para petugas Dinas Tenaga Kerja Kab. Manokwari tidak bersimpati. Tetapi menurut keterangan beberapa pekerja di Djayanti Group (Camp Tofoy). Pihak Dinas Tenaga Kerja Kab.Manokwari, sebenarnya tidak berpihak pada para pekerja terbukti, para petugas Dinas Tenaga Kerja Kab. Manokwari bila datang ke Tofoy, sekalipun tidak pernah bertemu dengan para pekerja. Dari hasil penelitian ini,diketahui bahwa persoalan-persoalan yang timbul lebih diakibatkan oleh ketidak terbukaan pihak Djayanti dan keterbatasan informasi menyangkut undang-undang maupun aturan-aturan ketenaga kerjaan, serta apa yangmenjadi hak dan kewajiban pekerja.

Tanah Termurah di DuniaDesa Tanah Merah merupakan salah satu desa yang berada di wilayah kecamatan Babo, dengan luas wilayah 9,470Km². ± 24,9% dari luas Kabupaten Manokwari(± 37.901 Km² luas Kab. Manokwari, Data Bapeda Dati IPapua, 1999). Dimana desa tersebut dihuni oleh 511 jumlah jiwa (110 KK) yang pada umumnya mereka tergabung dalam suku Simuri (data Team Peneliti Unipa, 2002) – salah satu suku asli Teluk Bintuni dimana kawasanmereka, berikut akan dieksploitasi sumberdaya alamnya oleh Pertamina-Arco. Sementara marga/keret-nya berjumlah 9 marga yang terdiri dari; Kamisopa, Sabandafa, Dokasi, Wayuri, Agofa, Siwana, Mayera, Masipa dan Dofa.Dimana mereka sudah tinggal atau bermukim sejak lama diatas hak ulayat marga Soway.

Rencana pembangunan Kilang LNG Tangguh yang akan dibangun di desa Tanah Merah menjadikan sebuah permasalahan bagi penduduk setempat, karena mau atau tidak mau, suka atau tidak suka mereka harus rela untukmeninggalkan tempat yang selama ini didiaminya, untuk berpindah ke lokasi pemukiman baru yaitu desa Saengga yang jaraknya lebih kurang 500m (dihuni oleh suku Simuri).

Pada tanggal 20 Mei 1999 yang kemudian lebih dipertegas lagi pada tanggal 19 Juli 1999 ada sejumlah negoisasi yang disepakati oleh pemegang hak ulayat marga Simuna dengan pihak Pertamina-Arco, yang difasilitasi olehPemerintah Kabupaten Manokwari. Salah satunya adalah akan dilakukan program (relokasi dan resettlement) dengan melibatkan masyarakat desa Tanah Merah dan masyarakat desa Saengga.

Guna mendukung pelaksanaan relokasi dan resettlement penduduk Tanah Merah maka dalam kedua kesepakatan itu memuat juga hal sebagai berikut :

a. Marga Simuna telah melepaskan hak atas tanah adatnya seluas 200 ha kepada Pertamina-Arco untuk keperluan relokasi dan resettlement.b. Harga tanah disepakati sebesar Rp. 150.000,- per hektar.Sementara ganti rugi tanaman dan tumbuhan disepakati berdasarkan SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Manokwari Nomor: 213 tahun 1997 tanggal 12 Mei 1997.Kemudian yang menjadi permasalahan adalah mengenai harga tanah yang menurut peneliti jauh dibawah harga standar sehingga menimbulkan tanda tanya sebagai berikut ;

a. Apakah harga tanah Rp.15 per meter² layak untuk ukuran sekarang ?b. Apakah karena ketidak pahaman masyarakat atas harga Rp. 150.000,-/hektar, sehingga dipahami lain oleh masyarakat bahwa Rp. 150.000,- itu adalah /m² ?c. Ataukah ada intervensi pihak ketiga dengan cara mengintimidasi masyarakat untuk menerima kesepakatan tersebut ?Ketika peneliti tiba di desa Tanah Merah yang menjadi obyek daerah penelitian, terlihat masyarakat terkesan apatis bahkan cenderung apriori terhadap orang-orang baru yang datang di desa itu. Ternyata ada kesepakatanyang dibuat dari sebuah lembaga yang di bentuk Community Developmen BP dan masyarakat desa Tanah Merah (masyarakat setempat menyebutnya dengan comite) untuk tidak menerima bahkan berbicara dengan orangbaru yang datang ke desa itu, terutama organisasi-organisasi kemasyarakatan (LSM).

Menurut keterangan yang peneliti dapat dari Team Sensus Ekonomi Unipa 2002 (setelah peneliti kembali ke Manokwari), mereka juga sampai 3 kali mendapat perlakuan yang sama, bahkan ada yang mengancam akan memotong leher salahsatu dari Team Sensus Ekonomi Unipa 2002.

Kami mungkin masih beruntung karena ada salah satu tokoh masyarakat namanya Salim Masipa (responden yang ditunjuk oleh Key Person di kec. Babo) masih mau menerima kami kendati kelihatan setengah hati untukmemberikan keterangan. Hal tersebut terlihat dari sikapnya yang selalu gelisah saat kami berbincang-bincang bahkan ketika salah satu dari peneliti menawarkan untuk merekam wawancara tersebut, beliau menolak denganalasan sedang melakukan pelatihan komite. Sehingga baru saja dialog berlangsung beberapa saat kemudian beliau pamit untuk pergi mengikuti kembali pelatihan dan berjanji akan segera menemui peneliti setelah pelatihanselesai. Akan tetapi pak Salim Masipa tidak muncul sampai pelatihan usai. Satu jam kemudian beliau muncul akan tetapi belum lagi kami sempat berbincang-bincang, tiba-tiba terjadi keributan yang berasal dari sekelompokpemuda mabuk dan berakhir dengan perkelahian diantara mereka. Ditengah keributan itu kami sempat mendengar teriakan-teriakan dari mereka antara lain;

“stop sudah latihan, bubarkan komite, komite apa itu, kami ini marga Masipa tetap saja miskin yang jadi kaya itu orang lain !”

Kejadian tersebut membuat kami menangguhkan perbincangan dengan pak Salim Masipa karena beliau harus menenangkan keadaan, kami sempat menunggu beberapa saat akan tetapi keributan tidak juga reda, akhirnyakami mengambil inisiatif untuk segera meninggalkan desa tersebut dan kembali nanti setelah keadaan tenang.Ternyata rencana pembangunan Kilang LNG Tangguh masih banyak menyimpan permasalahan dalam masyarakat, seperti boom waktu yang dapat meledak setiap saat jika tidak diantisipasi dan dicarikan solusinya. Teriakan-teriakan pemuda mabuk itu mengungkapkan rasa ketidakpuasan atas hadirnya mega proyek tersebut – ini hanya sebuah contoh kecil dampak dari keberadaan Kilang LNG Tangguh yang belum beroperasi, apalagi kalau sudahberproduksi ?

Dari hasil wawancara singkat yang dapat peneliti catat dengan bapak Salim Masipa adalah sebagai berikut;

“Harga tanah yang paling murah didunia ini hanya ada di desa Tanah Merah, Rp.15/m², bahkan lebih murah dari harga satu buah gula-gula“.

ketika peneliti mencoba menanyakan kenapa tidak dibicarakan lebih lanjut dengan pihak Pertamina – Arco ? Jawabannya adalah;“Kami ini hanya orang kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa, kami pikir bahwa biar kami tolak juga perusahaan itu akan tetap ada“.

Pembangunan Kilang LNG Tangguh di kawasan Teluk Bintuni terkesan dipaksakan, tanpa menghiraukan dampak-dampak yang akan muncul dikemudian hari akibat persoalan-persoalan yang tidak diselesaikan secara baikdengan masyarakat setempat sebagai pemilik hak ulayat atas tanah yang hendak di eksploitasi sumberdaya alamnya.

D. Kecamatan Bintuni

1. 2001 Penyerangan Polsek Bintuni (26 Agustus)

Peristiwa ini bermula dari aspirasi Masyarakat Papua yang berada di Kec. Bintuni untuk menuntut kembali kemerdekaan yang pernah diproklamirkan pada 1 Desember 1961. Seiring dengan bertiupnya angin reformasi maka dikecamatan ini banyak pemuda yang menghimpunkan dirinya bergabung dengan Satgas Papua, salah satu pemuda yang berkumpul dalam satgas papua ialah Yulian Nauw.

Pada tanggal 26 Agustus 2001 malam, Saudara Max Ronsumbre dan beberapa temannya berkumpul untuk minum-minuman keras, tiba-tiba datang beberapa anggota polisi menangkap mereka, pada proses penangkapan initidak terjadi keributan apa-apa, selain itu penangkapan ini tidak diketahui pula oleh para anggota Satgas Papua, dini hari kira-kira pukul 04.00 WIT baru peristiwa tersebut diketahui oleh mereka. Yulian Nauw dan beberapatemannya merasa tidak terima akan kejadian ini,

(Pada banyak kasus mabuk, biasanya polisi tidak mengambil tindakan apapun, kecuali si pemabuk melakukan tindakan yang melanggar ketertiban. Menurut keterangan beberapa saksi, Max Ronsumbre dan teman-temannya tidak melakukanpelanggaran apapun)

langsung mendatangi Polsek Bintuni untuk minta agar Max Ronsumbre dan teman-temannya dibebaskan. Menurut keterangan saksi mata, bahwa ada teman Yulian Nauw yang membawa senjata tradisional. Polisimenganggap tindakan ini merupakan penyerangan, sehingga kedatangan Yulian dan teman-temannya langsung disambut dengan tembakan dan pemukulan.

Dampak kejadian ini adalah :

(1). Yulian Nauw mengalami luka tembak dan menjadi cacat seumur hidup, padahal Yulian adalah tulang punggung dalam keluarga keluarga Baldus Nauw.

(2). Penangkapan terhadap beberapa aktifis Papua Merdeka.

Sementara itu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah adalah mengirim Yulian Nauw ke Surabaya untuk berobat (Yulian telah berada kembali di Bintuni, tetapi dalam keadaan cacat seumur hidup) sedangkan upayamasyarakat adalah meminta berbagai pihak untuk dapat melepaskan mereka dari jerat hukum.

KABUPATEN MERAUKE

I. Kecamatan Merauke1. 1996

Pencaplokan Tanah AdatBerawal dari keinginan Yakob Banggo, salah satu dari 2 marga pemilik tanah, sekaligus –waktu itu–kepala desa Sota, yang mengusulkan kepada Pemda Merauke agar mendatangkan transmigran di daerah tersebut. Ataskehadiran para transmigran, marga Ndiken, sebagai pemilik sah hak ulayat lainnya yang merasa tidak pernah dilibatkan sebelumnya –juga tidak mendapatkan ganti rugi– lantas mengadukan hal ini kepada Pemda Merauke,tetapi tidak mendapatkan tanggapan.Pada tahun 2000, (Yakob Banggo tidak lagi menjabat sebagai Kepala Desa) kembali marga Ndiken menuntut ganti rugi. Atas tuntutan tersebut, Pemda Merauke menjanjikan untuk mempertemukan kedua marga pemilik tanahdan akan memberikan ganti rugi. Akan tetapi hal tersebut belum terealisasi sampai sekarang. Alasan Pemda Merauke adalah Perda tentang tanah belum dirampungkan.Sementara itu, transmigran yang menempati kawasan sengketa tersebut sampai sekarang belum mendapatkan sertifikat tanah. Padahal keberadaan mereka telah menjadi tanggung jawab Pemda Merauke. Akibatnya,transmigran kebingungan menentukan sikap. Hendak membangun rumah dan keperluan lain yang berhubungan dengan tanah yang ditempatinya, akan tetapi mereka merasa takut jika nanti menimbulkan masalah denganpemilik tanah adat yang tengah menuntut ganti rugi. Dalam kebimbangannya, sebagian transmigran memilih kembali pulang ke tanah asalnya di Jawa, sedangkan sebagian lainnya memilih pindah ke daerah lain. Transmigranyang tetap bertahan di lokasi tersebut lantas mengadukan nasib mereka ke pihak Pemda Merauke yang sampai sekarang belum mendapatkan jawaban yang pasti.

Pertikaian EtnisBerawal dari keributan kecil, telah mengakibatkan perkelahian antara seorang masyarakat Papua dengan non Papua yang berbuntut pada meninggalnya etnis Papua. Hal ini telah membuat sekelompok masyarakat Papuamelampiaskan kemarahannya kepada etnis non Papua yang berada di dalam dan di sekitar kompleks pasar. Setelah mengusir keluar masyarakat non Papua (sambil mengancam dengan menggunakan senjata tradisonal) daridalam kompleks pasar, beberapa kios dan toko milik etnis non Papua dirusak dan dijarah.

Pada saat yang bersamaan, di terminal yang merupakan bagian dari pasar Ampera, sekelompok masyarakat Papua lainnya juga melakukan hal yang sama. Beberapa mobil/taksi tidak diperbolehkan masuk terminal. Bahkanada yang sempat dikejar, dirusak dan sopirnya dianiaya. Beberapa orang dilaporkan mengalami luka-luka dan mengharuskan mereka menjalani perawatan di RSUD Merauke. Selain luka-luka, tidak ada korban jiwa dalaminsiden tersebut. Selama beberapa hari, keadaan kota Merauke sempat terlihat lengang. Pasar macet total dan sebagian besar toko tutup.Dari laporan beberapa responden (pelaku – masyarakat Papua), bahwa kemarahan mereka sebetulnya dilatarbelakangi oleh kecemburuan sosial atas keistimewaan fasilitas yang diperoleh etnis non Papua dalam pasar. Sebelum kejadian tersebut,masyarakat Papua tidak boleh menempati areal di dalam pasar. Mereka hanya berjualan di sekitar pinggiran pasar.Seorang responden lain (pedagang di dalam pasar – etnis non Papua), mengemukakan alasannya, bahwa bagaimana mungkin di los penjualan pakaian, makanan atau juga kelontongan harus bercampur dengan para penjual buah, sayur, atau ikandan daging. Tentunya para konsumen tidak akan ada yang mau belanja di tokonya karena terkesan kotor.

2. 1999 Pengrusakan Aset Pemerintah dan Warga Non Papua (September)

Peristiwa penghancuran beberapa bangunan milik pemerintah dan BUMN, serta penjarahan beberapa toko dan kios milik etnis non Papua berawal dari tenggelamnya KM. Bimas Raya II di perairan laut Merauke, dengankorban meninggal dunia mencapai 300-an orang.Kelambanan tim penyelamat ketika mengevakuasi korban pada akhirnya telah menyebabkan sekelompok masyarakat Papua sudah tidak mampu untuk bersabar lagi. Dalam suasana duka, marah dan lelah menunggu terlalulama, (menurut responden berinisial FK) tiba-tiba muncul seorang Papua dalam keadan mabuk dan tidak mereka kenali, lalu mengeluarkan kalimat bernada menghasut –dengan memakai isu Papua Merdeka– kepada semuamasyarakat Papua yang berada di sekitar pelabuhan. Hasutan itulah yang telah menyebabkan beberapa perkantoran milik pemerintah (diantaranya Kantor Pelni, Navigasi dan Administrator Pelayaran) rusak berat akibatamukan massa.Massa yang kian brutal terus mengarahkan aksinya menuju kantor DPRD Merauke untuk menyampaikan tuntutannya. Sepanjang jalan yang mereka lalui (Jl. Brawijaya dan Jl. TMP Polder), beberapa toko dan kios milik etnisnon Papua menjadi korban penjarahan dan pengrusakan. Tidak puas dengan hal itu, aksi massa –yang kini telah kental dengan nuansa Papua Merdeka– masih juga melakukan pengrusakan terhadap bangunan kantor DPRD.Hal yang patut disesalkan adalah tindakan aparat keamanan yang terkesan membiarkan gelombang massa dalam jumlah yang cukup besar melakukan aksinya. Hal ini terlihat dari meluasnya wilayah konflik yang tentu sajamenyebabkan kerugian yang semakin bertambah banyak.Atas peristiwa tenggelamnya kapal, Pemda Merauke memberikan santunan sebesar Rp. 5.000.000,- per korban. Selain itu, mendatangkan 3 buah kapal untuk melayani daerah-daerah di pedalaman Merauke. Tetapi yanganeh, Muspida Merauke terkesan tidak menghiraukan korban dari penjarahan yang dilakukan oleh massa Papua ketika meluapkan amarahnya. Padahal kerugian material di pihak etnis pendatang saat itu cukup besar.Walaupun telah ada yang dikembalikan, namun sebagian dari pemilik barang yang dijarah masih belum mendapatkan barangnya. Juga tidak ada upaya dari penegak hukum terhadap para pelaku.Pasca munculnya tuntutan kemerdekaan secara terang-terangan yang ditandai dengan dikibarkannya bendera Bintang Kejora Juli 1998 di Jayapura, telah berakibat pada menguatnya institusi dan ideologi Papua Merdeka diseluruh tanah Papua. Di beberapa daerah kecamatan di pedalaman Merauke, isu yang beredar lebih besar lagi, yakni bahwa Papua telah merdeka dan masyarakat Papua tinggal datang ke kota (Merauke) untuk mengambilatau memilih rumah sendiri, dan untuk Satgas Papua telah disediakan uang dan senjata.Isu inilah yang telah membuat masyarakat Papua di pedalaman Merauke –tanpa memikirkan keselamatannya– berbondong-bondong ke kota Merauke dengan menumpang kapal perintis (alternatif transportasi paling murah)yang mempunyai daya angkut tidak lebih dari 100 orang, akan tetapi penumpang kapal telah melebihi 700 orang. Dengan over bagasi yang sangat besar ditambah dengan kondisi kapal yang sudah tua (lama beroperasi dipedalaman Kalimantan) telah menyebabkan tidak kurang dari 300 orang menjadi korban akibat tenggelamnya kapal.Pada saat yang bersamaan, di kota Merauke, tengah terbangun isu pertentangan antaragama (Protestan – Katolik juga Protestan – Katolik – Islam), antarsuku di Papua (Utara –Selatan) juga antar etnis Papua dan non Papua.

3. 2000 Penolakan Otonomi (16 Februari)

Sehari sebelumnya, 15 Februari, bakal calon Bupati Merauke (Drs. Jhon Gluba Gebze – sekarang Bupati Merauke) melakukan kampanye otonomisasi yang disiarkan langsung melalui RRI. Pada 16 Februari, sekelompokmasyarakat sipil Papua menuju bandara Mopah Merauke dengan maksud mencegat kelompok yang mereka duga sebagai utusan yang akan meminta otonomi ke Jakarta dan meminta sdr Drs. John Gluba Gebze untukmeluruskan perkataannya di RRI. Aksi kemudian dilanjutkan –setelah upaya negosiasi yang coba dilakukan oleh Uskup Agung Merauke dan yang lainnya gagal– dengan melakukan pengrusakan pada kantor RRI yang telahdianggap ikut menyebarluaskan otonomi. Massa Papua yang bersenjatakan panah dan kampak serta senjata tajam lainnya semakin marah ketika mereka kembali berhadapan dengan satuan Kepolisian. Akibatnya, seoranganggota Kepolisian dan seorang pegawai RRI terluka parah ketika berhadapan dengan kelompok massa. Di pihak massa, tercatat seorang langsung meninggal dunia dan 2 orang lainnya luka terkena terjangan peluru aparat.Tidak sampai di sini. Kelompok massa yang semakin brutal, dengan membawa beberapa jenis senjata tradisional kemudian mengalihkan obyek amuknya pada kantor Bupati Merauke serta mendatangi Polres Merauke gunameminta pertanggungjawaban Kepolisian atas jatuhnya korban di pihak mereka. Kapolres Merauke, Letkol Pol. I Nyoman Rubrata dan Kajari Merauke yang berusaha melakukan negosiasi, tidak dihiraukan oleh kelompokmassa. Melihat gelagat ini, pihak Kepolisian langsung memberikan tembakan peringatan ke arah kerumunan massa yang belum juga bergeming. Sampai akhirnya seorang dari kelompok massa –yang ternyata bukan bagian

dari kelompok massa penyerang– tertembak dan langsung menghembuskan nafas terakhirnya, serta 7 orang lainnya mengalami luka-luka, telah mengkocar-kacirkan barisan massa. Selain itu, di pihak Kepolisian tercatatsekitar 10 orang mengalami luka-luka.Sampai sekarang, kasus tersebut tidak pernah ada upaya penyelesaian hukum terhadap oknum polisi yang melakukan penembakan terhadap masyarakat di kantor RRI dan Polres Merauke.

Kasus Jl. Natuna (4 – 11 November)Bermula dari persoalan keluarga di Jl. Natuna (yang kebetulan berdekatan dengan Markas Brimob Merauke dan Posko Satgas Papua) pada 3 November 2000. Masing-masing pihak yang bertikai ada yang melapor ke MarkasBrimob dan ada yang melapor ke Posko Satgas Papua. Ketika anggota Brimob datang ke TKP, terjadi pertengkaran mulut dengan salah seorang masyarakat Papua yang berada di TKP (salah satu responden mengatakanbahwa anggota Brimob tersebut dianiaya oleh salah seorang Satgas Papua).Anggota Brimob yang tidak menerima perlakuan Satgas Papua kemudian memanggil teman-temannya lalu menodongkan senjata ke salah seorang dari mereka sehingga menimbulkan perseteruan kecil antara anggota SatgasPapua dan anggota Brimob di TKP. Dankie Brimob selanjutnya melaporkan perihal pemukulan anggotanya oleh masyarakat Papua tersebut kepada satuan Sabhara Polres Merauke yang kebetulan mengantar anggota BrimobBKO yang akan berjaga di Polres Merauke.Laporan resmi Polres Merauke :

Terjadi kesalahan informasi, bahwa tidak benar ada anggota Brimob dianiaya oleh Satgas Papua.

Pada 4 November 2000, sekitar pukul 11.00 WIT, 2 peleton aparat kepolisian dari Brimob dan Polres Merauke diturunkan untuk menangkap oknum sipil Papua yang melakukan penganiayaan terhadap anggota Brimob.

Kehadiran mereka dengan arogansi yang tinggi telah menimbulkan perlawanan dari Satgas Papua di Posko Jl. Natuna. Akibat perlawanan tersebut, 3 truk pasukan dari Polres dan Brimob Merauke kembali diturunkan untukmem-back up satuan sebelumnya. Perlawanan Satgas Papua berhasil dilumpuhkan dan 25 orang massa Papua ditangkap pada saat kejadian, 5 orang lainnya ditembak ketika berusaha melarikan diri dan menewaskan salahseorang dari mereka (Lukas Base, 29 tahun, laki-laki, etnis Asmat). Tidak hanya di Jl. Natuna. Aparat keamanan kemudian meluaskan daerah operasinya ke beberapa tempat.

Di Jl. Ampera IV, oknum Polisi menembak salah seorang massa Papua di bahu sebelah kanan (Robertus Waimu, 21 tahun, etnis Yakai). Sementara di daerah Jl. Raya Mandala (Muli), masyarakat Papua yang mengadakanperlawanan dengan panah, kampak dan parang memaksa satuan polisi menembak 2 orang dari mereka, masing-masing Ferry Tandigaimu, suku Mapi dan Aloysia Bivak, suku Asmat). Di Bea Cukai dan Pintu Air, 2 orang, yakniAdam Baiyt dan Kolitus Kandaimu, masing-masing suku Asmat dan suku Mapi menyusul menghembuskan nafas terakhirnya. Selain itu, korban luka-luka dari masyarakat Papua yang harus menjalani opname dan perawatan diRSUD Merauke mencapai 14 orang.

Laporan resmi Polres Merauke :Upaya tersebut ditempuh setelah di setiap wilayah muncul laporan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh kelompok Satgas Papua.

Pada saat yang bersamaan, massa Papua (sebagian besar adalah anggota Satgas Papua) yang merasa frustrasi menghadapi aparat keamanan akhirnya menumpahkan kemarahan mereka kepada masyarakat etnispendatang. Maka terjadilah pemalangan jalan, intimidasi, pembakaran kendaraan, pemukulan, pemerkosaan bahkan pembunuhan. Akibatnya 6 orang etnis non Papua terpaksa mengalami opname dan perawatan di RSUDMerauke. Tercatat pula, 10 buah truck, 4 buah mobil pick up dan 1 buah mobil jeep di sandera oleh kelompok Stgas Papua di daerah Mopa Lama.

5 November 2000. Pihak Kepolisian terus mengadakan pengejaran dan pembongkaran terhadap Posko-Posko Satgas Papua dan penurunan serta penyobekan bendera Bintang Kejora. Sementara itu, di beberapa tempat,masyarakat etnis Papua juga terus melakukan penganiayaan dan berbagai intimidasi lainnya terhadap etnis non Papua. Pada hari ini, Sulistio, Risaumidin, Sukarno dan Yono, suku Jawa serta Sangkala, suku Bugis juga ZetManggape harus menjalani opname di RSUD Merauke karenanya.6 November 2000, di daerah Blorep, seorang etnis non Papua dianiaya oleh beberapa orang Papua dan meninggal setelah mendapatkan perawatan (RB. Purba, suku Batak).9 November 2000, aparat kepolisian yang kini telah di-back up oleh satuan TNI kembali menembak mati seorang Papua (Thomas Tombi, suku Muyu) di Mopah Lama. Pada saat yang bersamaan, kelompok Papua jugamelakukan aksinya, seorang dipanah dan satu lagi diperkosa (Abraham Bangaling Lindo dan Damaris masing-masing suku Toraja). Masyarakat Papua yang semakin frustrasi, terus melakukan aksi balas dendamnya terhadapetnis non Papua. Kembali 2 orang meninggal dan 4 orang dari etnis non Papua lainnya menderita luka-luka.

Aksi balas membalas antara massa Papua terhadap etnis non Papua dan aparat keamanan terhadap masyarakat Papua terus terjadi. Pada 11 November 2000, seorang oknum non Papua (Djuhari, suku Jawa) dibakar hidup-hidup bersama mobilnya di daerah Mopa Lama dan Ahmad Junaedi, suku Jawa, menderita luka akibat dianiaya oleh massa Papua, setelah massa Papua mengetahui aparat keamanan kembali menembak mati salah seorangdari kelompok mereka sehari sebelumnya. Pada saat yang sama, seorang Papua (Sebastianus Ayep, suku Asmat) harus diopname setelah terkena luka tembak oleh aparat keamanan.Pada 16 November, Kapolres Merauke (AKBP Yohanes Agus Mulyono) mengakui, bahwa sikap represif anggotanya bukan atas perintahnya, hal itu dilakukan karena luapan emosi saja. Akan tetapi ironisnya, bahwa peristiwayang telah merenggut dan mencabut hak hidup manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna tersebut, dianggap tidak pernah ada oleh Muspida dan juga DPRD Merauke. Hal ini terbukti tidak digubrisnyatuntutan beberapa kelompok masyarakat dan atau kelompok aktivis HAM yang mendesak untuk diadakannya pengusutan dan upaya hukum terhadap aparat TNI/Polisi sebagai pelaku atas state crime. Juga terhadap kelompok-kelompok sipil bersenjata (Papua maupun non Papua) yang telah saling menghilangkan eksistensi kemanusiaan satu sama lainnya.

Pengibaran Bintang Kejora (2 – 4 Desember)Tanggal 9 November 2000, Muspida tingkat I Papua mengadakan pertemuan dengan Presidium Dewan Papua (PDP) di Jayapura, yang menghasilkan kesepakatan antara lain, hanya boleh ada 1 bendera Bintang Kejora yangberkibar di setiap rumah Ketua LMA Kabupaten. Pada tanggal 29 November 2000, Kapolres Merauke dalam suratnya bernomor B/1859/XI/2000/Res Mrk, perihal, pemberitahuan kepada Ketua Panel Dewan Papua (JanuariusWiwaron) dan Komandan Satgas Papua di Merauke (Nicolaus Yeem) menyatakan antara lain, 1 Desember 2000, Bendera Bintang Kejora hanya ada 1 yang dikibarkan di rumah Ketua LMA Merauke berdampingan denganMerah Putih.Akan tetapi, pada tanggal 30 November 2000, pukul 08.00 WIT, pihak Muspida Merauke mengadakan pertemuan dengan pimpinan dan ketua-ketua fraksi DPRD Merauke yang isinya antara lain melarang pengibaran benderapada tanggal 1 Desember 2000.Kesepakatan tersebut oleh Muspida Merauke, kemudian dibawa dalam pertemuan dengan Dewan Panel Kabupaten Merauke pada hari yang sama, sekitar pukul 20.00 WIT. Pengakuan seorang responden yang kebetulananggota PDP dari Kabupaten Merauke mengatakan bahwa, pada pertemuan tersebut tidak ada kesepakatan, melainkan pemaksaan kehendak untuk menerima kesepakatan antara Muspida dengan DPRD Merauke pada pagiharinya.Setelah kurang lebih 5 jam berselang usai pemaksaan kehendak tersebut, 1 Desember, masyarakat Papua yang bermaksud mengibarkan bendera Bintang Kejora di lapangan Pemda Merauke mendapat halangan dari pihakkeamanan. Setelah dilakukan negosiasi antara Kapolres dan Bupati Merauke dengan massa Papua, bendera tidak jadi dinaikan. Masyarakat kembali ke rumah masing-masing.Pagi hari 2 Desember, sekelompok masyarakat Papua berhasil mengibarkan bendera Bintang Kejora. Setelah melalui negosiasi dengan Kepoliisian, maka bendera diturunkan setelah sekitar 30 menit berkibar, dan masyarakatkembali ke rumah masing-masing. Pada hari yang sama, di daerah Kuda Mati, seorang non Papua meninggal setelah dianiaya oleh massa Papua beberapa saat setelah mereka kembali dari lapangan Pemda.Setelah itu, kembali puluhan etnis Papua, kali ini dengan membawa senjata tradisional, dari arah Kuda Mati menuju lapangan Pemda Merauke. Ketika melewati kantor pariwisata, beberapa dari kelompok massa tersebutmenurunkan dan menyobek bendera Merah Putih serta bermaksud hendak menyerang aparat keamanan. Kondisi tersebut kemudian memancing emosi pihak keamanan yang langsung melakukan penembakan terhadapkerumunan massa Papua hingga akhirnya mengakibatkan 1 orang meninggal di tempat kejadian dan 6 orang lainnya menyusul setelah tidak berhasil diselamatkan di RSUD Merauke.

Sedangkan 4 orang Papua lainnya mengalami luka-luka. Setelah itu, menyusul 1 orang non Papua meninggal dunia dan beberapa harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Hari itu juga, pihak kepolisian melakukan pembongkaran Posko Satgas, pengejaran dan penangkapan terhadap massa Papua yang dicurigai sebagai anggota Satgas di sekitar Kuda Mati dan Jl. Sesate, Gudang Arang sertakantong-kantong massa Papua sampai tanggal 4 Desember 2000.

Menyangkut LMA, di Kabupaten Merauke jauh sebelumnya telah dibentuk Forum Komunikasi Cendikiawan Masyarakat Adat Merauke (FKCMAMER) yang diketuai oleh Januarius Wiwaron. Organisasi ini telah diakui penguasa sebelumnya danmasyarakat adat Papua sebagai representase dari kelompok adat di Kabupaten Merauke serta dianggap sebagai LMA Kabupaten. Akan tetapi paham ini tidak berlaku bagi Bupati Drs. John Gluba Gebze. FKCMAMER bukan LMA, dan JanuariusWiwaron bukan Ketua LMA. Dengan alasan belum adanya LMA di Kabupaten Merauke tersebut, maka Muspida Merauke melarang pengibaran bendera Bintang Kejora.

Kembali, aparat keamanan yang melakukan penyisiran dan penangkapan dengan menggunakan peluru tajam yang mematikan, belum mampu juga mengidentifikasi pelaku dan yang bukan pelaku. Akibatnya, masyarakat yangtidak berdosa dan tidak mengerti apa-apa dengan persoalan Papua Merdeka pun juga ditangkap, dipukul serta dianiaya oleh aparat kemanan.Pendeknya, selain perempuan dan orang tua serta bayi semuanya ditangkap, bahkan anak laki-laki yang masih kecil juga tidak luput dari tindakan brutal aparat keamanan. Sehingga menurut pengakuan responden (etnispribumi dan pendatang), di daerah Kuda Mati, setidaknya ada 2 titik yang diduga sebagai tempat kuburan massal (perlu pembuktian lebih akurat lagi). Selain banyaknya korban yang meninggal dan luka-luka, juga tidak sedikitmasyarakat Papua yang mengungsi sampai ke PNG untuk menyelamatkan diri dan keluarganya dari kejaran pihak kepolisian.Sementara itu, di pihak masyarakat pribumi, isu kemerdekaan Papua telah dipahami dan dimaknai sebagai gerakan rasialis dan telah diterjemahkan dalam bentuk pengusiran, pengintimidasian, bahkan yang lebih parah adalahpembunuhan terhadap etnis pendatang yang dianggap sebagai orang-orang Indonesia. Hal ini juga diperparah dengan rasa frustrasi mereka ketika tidak mampu menghadapi tindakan represif dari aparat keamanan. Sedangkan

di pihak etnis non Papua, semangat mempertahankan diri semakin dipertebal dengan propaganda nasionalisme dari aparat keamanan dan pemerintah. Akibatnya, nuansa konflik horizontal semakin kental. Siapa yangdiuntungkan ?

Sampai sekarang, Muspida dan DPRD Merauke masih bersikap apatis terhadap peristiwa yang dapat dikategorikan sebagai violence by action atas state crime tersebut. Hal ini terbukti dari tidak adanya keinginan dari Muspidadan juga DPRD Merauke untuk mengupayakan pengusutan sampai tuntas persoalan tersebut, apa lagi upaya hukum terhadap pelaku (oknum aparat keamanan dan juga masyarakat sipil secara keseluruhan). Bahkan KapolresMerauke (AKBP Yohanes Agus Mulyono) dengan sangat tegas sekali tidak menyetujui adanya rekonsiliasi di antara pihak-pihak yang bertikai pada peristiwa yang semakin memperpanjang deretan praktek impunity tersebut.

Menyertai insiden 4 November dan 2 Desember 2000 yang telah mengakibatkan tidak kurang dari 50 orang etnis non Papua menjadi korban dari tindakan anarkis kelompok Papua. Di beberapa tempat, telah lahir kelompok-kelompok sipil non Papua bersenjata dalam bentuk keamanan lingkungan yang mempersenjatai diri mereka dengan parang, tombak, keris, badik bahkan senjata dan bom rakitan.Menurut salah seorang responden, kebanyakan dari senjata rakitan tersebut mendapat dukungan peluru dari aparat keamanan (?).

Tindakan mereka berawal dari himbauan Kapolda Papua (Irjen SY. Wenas) pada tanggal 29 September 2000 kepada seluruh etnis pendatang untuk mempersenjatai diri. Himbauan ini telah ditafsirkan oleh masyarakat nonPapua -- setelah sekian lama cenderung berdiam diri dalam ketakutan oleh tindakan anarkis masyarakat Papua – sebagai legitimasi untuk melakukan perlawanan. Tindakan kelompok masyarakat sipil non Papua bersenjata inikerap kali hampir menyamai kebrutalan dan arogansi dari aparat, bahkan cenderung tindakan mereka berubah menjadi anarkis.

B. Kecamatan Citak Mitak1. 1995 – 1999

Kesewenangan aparat KepolisianKehadiran aparat keamanan, dalam hal ini Polisi (Polsek) di Kecamatan Citak Mitak bukannya merupakan sebagai pelindung dan pengayom masyarkat. Akan tetapi mereka lebih banyak hadir sebagai pelaku ekonomi.Ironisnya, kerap kali mereka mengunakan cara-cara yang kotor ketika menjalankan usahanya. Tanpa perasaan malu, masyarakat Papua pencari kayu gaharu atau hasil alam lainnya sering kali diperas dan intimidasi untukmenjual hasil pencahariannya di bawah standar. Masyarakat dengan keluguan dan ketakutannya terhadap sosok manusia bersenjata, tanpa berpikir panjang saja menyerahkan apa yang diminta.Seorang oknum anggota Polsek, berinisial Bripka RY, berdasarkan laporan dari responden pernah dengan terang-terangan menganiaya seorang masyarakat hanya karena dianggap bertingkah ketika mengajukan penawaranharga. Beberapa masyarakat yang sudah terlalu muak dengan sikap dan tingkah lakunya lantas mengejar oknum polisi tersebut yang kemudian menyelamatkan diri pada salah satu rumah yang ditempati oknum TNI (darikesatuan Kostrad) yang juga ditempatkan di Citak Mitak. Kemarahan warga berhasil diredakan oleh oknum TNI tersebut.

2. 1999 – 2000 Aspirasi Merdeka

Terbatasnya informasi dan komunikasi serta sumber daya manusia di kecamatan ini, telah menjadikan mereka sangat gampang termakan oleh isu. Hal inilah yang kemudian membuat kenapa begitu cepat isu Papua Merdekamengkristal. Sebuah kenyataan yang tidak bisa dibantah di kecamatan ini adalah, keinginan kuat masyarakat untuk Merdeka lepas dari semua penindasan dan kesewenang-wenangan aparat keamanan (TNI/Polisi).

C. Kecamatan Suator1. 1997

Penembakan 7 Orang Suku Terasing Oleh Oknum TNI.Menjamurnya pencari kayu gaharu sejak 1996, telah menjadikan persoalan tersendiri di kalangan masyarakat adat di pedalaman Merauke. Ketenangan mereka terusik, hak ekonomi, adat dan budayanya terampas. Sebagaidaerah kecamatan yang baru dimekarkan, kecamatan Suator tentu saja masih sangat tertinggal dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Hal ini terbukti dengan masih adanya suku terasing dan sangat terisolir dengan alam diluar mereka.

Pencari kayu gaharu yang lebih tergiur oleh uang ketimbang keselamatan dirinya telah membuatnya rela berjalan puluhan kilo meter bahkan ratusan kilo meter ke dalam hutan. Kehadiran mereka inilah yang telah dianggappengganggu oleh suku terasing, karena pencari kayu gaharu tanpa permisi telah memasuki daerah mereka. Protes masyarakat adat dari suku terasing inilah yang justru dijawab oleh beberapa oknum pencari kayu denganmembayar seorang oknum anggota Koramil di daerah tersebut untuk memberikan pengamanan kepada mereka.

Kembali, masyarakat terasing ini bermaksud mengusir pencari kayu tersebut, akan tetapi kesigapan dan kelihaian anggota TNI tersebut telah berhasil menembak mati 7 orang dari kelompok masyarakat suku terasing,sementara beberapa diantaranya mengalami luka-luka.

Oknum TNI dan Polri, masih saja seringkali mengabaikan tugas utamanya. Mereka juga terobsesi dengan besarnya keuntungan materi yang didapatnya jika berhasil. Hal ini merupakan kewajaran bagi mereka, mengingat gajimereka yang sangat kecil sedangkan kebutuhan pemenuhan biaya hidup di pedalaman sangat tinggi, demikian pengakuan seorang responden yang kebetulan seorang anggota kepolisian.

D. Kecamatan Atsy1. 1999 – 2000

Arogansi Anggota Satgas dan Masyarakat PapuaKecamatan Atsy tidak luput dari menguatnya isu Papua merdeka. Praktek intimidasi terhadap etnis non Papua menjadi hal yang biasa dilihat sehari-hari. Keberanian mengaktualisasikan diri inilah yang dijadikan peluang untukmenggugat status tanah yang dipakai oleh etnis non Papua sejak jauh sebelumnya. Intimidasi yang cenderung mengarah ke penganiayaan sering kali dilakukan oleh oknum masyarakat Papua terhadap etnis non Papua ketikamenuntut hak atas tanah juga pada saat oknum Satgas Papua menagih uang untuk biaya operasional Satgas.Kecamatan Atsy, sebagai salah satu daerah penghasil kayu gaharu, banyak terdapat rumah keluarga, warung makan dan penginapan yang beralih fungsi sebagai tempat prostitusi. Ironisnya adalah –pengakuan 2orang responden yang kebetulan pegawai negeri namun beda instansi– para wanita ini dipasok dari Agats dan Timika oleh oknum TNI dan Polisi yang bertugas di Polsek dan Koramil Atsy.

E. Kecamatan Assue1. 1995 – 2001

Perilaku Aparat KeamananPerlakuan petugas keamanan (TNI dan Polisi) di Kecamatan Assue tidak berbeda dengan Kecamatan Citak Mitak dan Atsy. Bahkan dalam melakukan manuvernya, mereka telah menguasai semua sentra kehidupanmasyarakat. Beberapa dari mereka menjadi beking dari pengusaha, mendatangkan dan melindungi WTS, perjudian dan minuman keras. Seorang responden (anggota Polisi) mengakui jika beberapa dari mereka ada yangmelakukan hal tersebut. Laporan dari tokoh masyarakat di Kecamatan Assue juga memperkuat hal itu. Tindakan oknum kepolisian sering kali bertentangan dengan keinginan dan aturan adat. Ketika pihak kelompok adatberkeinginan untuk membubarkan judi, minuman keras dan mengusir WTS, maka mereka senantiasa harus berhadapan dengan senjata aparat kemanan. Tercatat setidaknya 3 kali kelompok mama-mama dan wanita dikecamatan Assue melakukan unjuk rasa menuntut pengembalian para WTS liar, tetapi sebanyak itu pula mereka harus berhadapan dengan aparat kepolisian. Bahkan seorang ibu yang menggerakan demonstrasi tersebutjustru ditampar oleh oknum polisi.

Kepolisian sering kali menindak masyarakat yang mabuk dengan dentuman dan popor senjata. Tercatat pada 1999, 2 orang warga Papua ditembak mati oleh seorang oknum TNI dan pada 2000, seorang Papua meninggalsetelah terkena peluru milik oknum kepolisian (Brimob).

Sampai sekarang tidak pernah ada upaya hukum terhadap pelaku. Kalaupun atasan mereka mengetahui dan menindak oknum-oknum tersebut, paling berat adalah sanksi administrasi.

Perihal perilaku dan kesewenangan aparat kepolisian dan TNI ini telah dilaporkan oleh LMA ke Muspida dan instansi terkait, akan tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan.

F. Kecamatan Kimaam1. 1995 – 2001

Kesewenangan Perusahaan dan Aparat Keamanan (TNI/Polisi)Masyarakat lokal, yang hidup di kampung-kampung sekitar pantai barat dan selatan laut dan kali/sungai di pulau Kimaam sangat menggantungkan kehidupan mereka pada kemurahan alam. Alam bagi mereka tidak hanyabermakna pada dimensi ekonomi, akan tetapi juga bermakna sosial dan budaya. Selain itu, kondisi tanah yang bisa dikatakan tidak layak untuk pertanian, karena jika musim hujan tiba, maka semua permukaan tanah tertutupoleh air. Pun ketika musim kemarau, tanah menjadi retak-retak, kering dan tandus. Olehnya itu, masyarakat sangat menjaga perairan (laut, kali/sungai dan rawa) sebagai kekayaan mereka satu-satunya dan tempat merekamenggantungkan hidup.

Sejak kehadiran perusahaan PT. Djarma Aru (Djajanti Grop) di Wanam Camp –serta kapal penangkap ikan dari Sumatera, Jawa dan Sulawesi– yang melakukan operasinya di perairan (laut dan kali/sungai) pulau Kimaam,kedamaian masyarakat terusik. Karena bagaimanapun juga sumber penghasilan mereka akan berkurang. Pula sering kali tanpa pamit, mereka langsung menebar jaring di kali-kali.Undang-Undang Perairan yang mengatakan bahwa Zona I dari Zona Territorial (± 5 mill dari peisir pantai) diperuntukam bagi nelayan tradisional. Tapi kenyataannya pihak perusahaan telah jauh memasuki daerah tersebutbahkan sampai di sepanjang kali dan sungai. Tidak jarang masyarakat yang hidup di sekitar areal penangkapan ikan menjadi obyek penipuan dari beberapa pencari ikan, bahkan dari aparat keamanan sekaligus ekonom, sertadari pedagang.Atas kebijakan perusahaan, pihak Polsek Kimaam diberikan 1 unit kapal pencari ikan yang digunakan untuk menangkap ikan sendiri. Kehadiran Polisi penangkap ikan ini yang pada prakteknya sering kali melakukan tindakanintimidasi dengan bentuk menembakan senjata dengan maksud menakut-nakuti, memukul, menodongkan senjata kepada masyarakat agar mau menjual ikannya dengan harga murah, bahkan tidak jarang menghina eksistensiorang Papua sebagai suku terasing, kotor, bodoh serta perkataan bermakna menghina lainnya. Seorang kepala desa Kawe pernah dianiaya oleh aparat keamanan sampai babak belur dan tidak diberikan makan sehari penuh.Apalagi hanya seorang masyarakat biasa.Masyarakat lokal yang berusaha mempertahankan hidup di tengah tingginya harga barang yang dijual oleh para pedagang dan –terkadang– aparat keamanan, akhirnya menaikan harga jual ikan. Akan tetapi, upaya merekaselalu berhadapan dengan moncong senjata aparat keamanan. Kecewa dan marah, itu hal yang pasti dirasakan mereka.Akibat dari seringnya masyarakat diperlakukan demikian, timbul kemarahan masyarakat lokal terhadap pencari ikan, keamanan dan para pedagang. Sikap antipati ini, telah diterjemahkan dalam bentuk merusak beberapa jaringdari kapal pencari ikan serta beberapa bentuk protes lain. Atas ulah kelompok masyarakat tersebut, pihak perusahaan mulai mengikutkan seorang aparat keamanan pada setiap kapal untuk melindungi pencari ikan.

Pihak perusahaan tentu tidak mugkin kehabisan stok aparat keamanan, sebab di lokasi perusahaan (Wanam Camp – desa Wogekel), 5 satuan keamanan, yakni Brimob, Kostrad, Polairud, Pos Polsek, Pos Koramil, plus Satpam perusahaan telahsiap untuk mengamankan asset perusahaan sekaligus asset negara.

Dalam prakteknya, kerap kali kehadiran aparat keamanan melakukan intimidasi dalam bentuk yang lebih besar lagi, antara lain melakukan penyiksaan terhadap masyarakat yang dianggap pengganggu. Intimidasi juga biasanyadilakukan dengan melakukan penembakan dengan maksud agar masyarakat tidak mendekati kapal serta menghalangi kebiasaan-kebiasaan lama aparat kemanan. Tidak jarang, aparat juga menembakan langsung senjatanyakepada masyarakat, hingga mengakibatkan beberapa dari mereka mengalami luka.

2. 1999 – 2000

Arogansi Kelompok Masyarakat Sipil Pro MerdekaIsu Papua Merdeka juga ikut merambah ke daerah Kimaam. Kehadiran Yakosarai, seorang penasehat TPN/OPM yang berusaha untuk memobilisir massa pro merdeka dengan membentuk Satgas Papua. Tidak jarang darimereka melakukan intimidasi psikis, bahkan fisik terhadap masyarakat non Papua dengan memakai isu Papua Merdeka. Akan tetapi, belum pernah ada satupun laporan tentang adanya korban jiwa akibat intimidasi tersebut.Keberadaan mereka berjalan tidak begitu mulus, karena kelompok Willem Onde yang selalu menyebut diri dan kelompoknya sebagai TPN (Tentara Pembebasan Nasional Papua), kini membubarkan kelompok Satgas Papuabentukan Yakosarai.

3. 2001

Pembunuhan ABK KM. Kiman 15 (23 Juli)Tanggal 25 Juli 2001, sekitar pukul 10.00 WIT, sekelompok masyarakat Papua di bawah pimpinan Yakob Mawen membunuh 12 orang ABK Kapal KM. Kiman 15 (kapal milik PT. Djarma Aru) dan menyembunyikan kapal KM.Kiman 15 di kepala kali Korimen (± 50 km dari tempat kejadian). Tidak ada korban jiwa dari masyarakat.

Insiden ini tidak dapat dipisahkan dengan point 1 –lihat : Kasus Kesewenangan Aparat Perusahaan dan Aparat Keamanan (TNI/Polri). Karena akumulasi kemarahan dan kekecewaan terhadap kapal pencari ikan, perusahaan,aparat keamanan (TNI/Polri), dan pihak Muspika (pemerintah) yang tidak pernah menggubris pengaduan mereka serta belum pernah sekalipun melakukan kunjungan kerja ke daerah pantai barat, terus bertumpuk sejak 1995,kini telah diekspresikan melalui perlawanan terhadap kapal pencari ikan.

Pembakaran Kapal dan Pembunuhan ABK KM. Jala PerkasaPeristiwa ini masih merupakan rangkaian dari point 1 –lihat : Kesewenangan Aparat Perusahaan dan Aparat Keamanan (TNI/Polri). Sekelompok masyarakat Papua, masih di bawah pimpinan Yacob Mawen, denganmenggunakan perahu mendatangi kapal pencari ikan KM. Jala Perkasa (kapal dari Tanjung Balai). Ketika merapat, seorang dari kelompok masyarakat tersebut meminta rokok pada salah satu ABK, akan tetapi pada saat yangbersamaan, terdengar bunyi tembakan dari arah anjungan kapal. Bunyi tembakan tersebutlah yang membuat Yacob Mawen marah dan langsung mengejarnya. Yacob Mawen dan orang yang membunyikan senjata akhirnyaberkelahi sampai di kamar mesin.

Dalam keremangan malam, karena semua lampu kapal dipadamkan, Yacob Mawen keluar dari kamar mesin, ketika itu seorang dari anak buahnya tidak bisa lagi mengetahui dengan jelas posisi pimpinannya langsungmelepaskan anak panah yang telah mengakibatkan nyawa Yacob Mawen tidak dapat diselamatkan lagi.

Mengetahui pimpinannya telah meninggal, dengan seketika semua anak buahnya yang sebelumnya berada di atas perahunya masing-masing menyerbu ke atas kapal. 2 buah drum yang berisi persediaan bahan bakarditumpahkan ke atas kapal dan langsung membakar kapal. Seluruh ABK serta-merta menyelamatkan diri dengan jalan melompat ke kali. Kondisi ini dijadikan kesempatan oleh sekelompok masyarakat Papua tersebut yanglangsung menyerang mereka dengan busur dan anak panah, kampak serta tombak.

Akibatnya, 19 orang ABK KM. Jala Perkasa dan seorang aparat keamanan (Bharada Asep Firkah Fansuri –tidak diketemukan jenazahnya) dari sat Pol Airud di Wanam Camp langsung meninggal. Seorang ABK lainnya, SofyanHadi, berhasil diselamatkan oleh tim yang diturunkan untuk melakukan evakuasi.

Pembakaran Desa (September)Setelah peristiwa 12 Agustus 2001, masyarakat Kawe mengungsi ke kampung Kawe lama. Sementara itu, akibat dari 2 peristiwa pembunuhan dan pembakaran kapal pada Juli dan Agustus 2000 tersebut, sekelompok aparatKepolisian dari satuan Brimob dan Polairud yang bertugas di Wanam Camp (areal perusahaan) ditambah dengan beberapa anggota dari Polsek Kimaam melakukan pembakaran bevak-bevak di sekitar aliran kali Kontuar.Selain itu, 9 buah rumah di kampung Sibenda dan 6 buah rumah di kampung Wetau serta 64 buah rumah masyarakat di desa Kawe (baru) habis dibakar. Beberapa simbol negara antara lain, bendera Merah Putih, stempel danarsip/dokumen desa serta baju dinas kepala desa Kawe ikut terbakar.

Lapangan Maskura Berdarah (28 November)Setelah kembali dan mendapatkan rumah dan bevak mereka telah habis terbakar, ditambah dengan gambaran penderitaan pada point 1, yang terakumulasi dengan kekecewaan dan kemarahan mereka, maka dengan dibantuoleh beberapa masyarakat dari desa tetangga (Kelilam, Wetau, Sibenda dan Batu Merah), mereka menyatakan tekadnya untuk menyerang Polsek Kimaam. Kelompok tersebut mereka namakan Pasukan 3 Buta (menurutmereka adalah, Buta Pendidikan, Buta Kunjungan dan Buta Kesehatan). Perjalanan menuju kota Kecamatan Kimaam ditambah dengan persiapan mereka di desa Kodar memakan waktu sekitar 2 minggu. Menanggapi niat dariPasukan 3 Buta tersebut, pihak Tripika Kecamatan Kimaam mengirim tim negosiasi yang terdiri dari Ketua LMA Khimakhima, Petrus Xaverius Yamaka dan seorang guru SD, Primus Berans, ke desa Kodar untuk menemuiPasukan 3 Buta dan menyarankan untuk tidak melanjutkan niatnya. Akan tetapi usaha tim gagal.

Masih di desa Kodar, pada tanggal 27 November, untuk kedua kalinya tim negosiasi yang kali ini beranggotakan Ketua LMA Khimakhima, Petrus Xaverius Yamaka; Pastor Gery Ohoiduan, MSc; staf Kecamatan Kimaam, FredyBuer; Kepala desa Ilwayab, Johanis Agape Mahuze; guru SD, Primus Berans; dan seorang purnawirawan TNI – AD, Vinsen Waffa, kembali mendatangi Pasukan 3 Buta. Negosiasi gagal. Pasukan 3 Buta tetap denganpendiriannya, bahwa tanggal 28 November, mereka tetap akan menyerang Polsek Kimaam dan meminta kepada Pastor Gery untuk membunyikan lonceng gereja ketika Pasukan 3 Buta memasuki kota Kimaam.28 November. Dengan iringan lonceng gereja, Pasukan 3 Buta yang beranggotakan 65 orang memasuki kota Kimaam dan berhenti di ujung lapangan Maskura. Sementara itu, 3 orang dari satuan Brimob dari Wanam Campdan 2 orang anggota Koramil Kimaam telah didatangkan untuk membantu anggota Polsek Kimaam dan telah siap di ujung lapangan lain dengan senjata di tangan.Pastor Gery Ohoiduan, M.Sc, dan Pastor Frans Mandagi, M.Sc serta Sekcam Kimaam, Philipus Tokoro, S.Sos, bermaksud melakukan negosiasi untuk ketiga kalinya dengan Pasukan 3 Buta. Akan tetapi belum sampai kelapangan, tembakan peringatan disertai tembakan mendatar yang beruntun dan telah mengakibatkan 2 orang meninggal seketika, serta yang lainnya luka-luka. Saat itu juga aparat terus mengejar Pasukan 3 Buta sampai kekampung Kodar dan kampung-kampung tetangganya.

Akibatnya, 2 orang dari Pasukan 3 Buta, yakni Yohanis Racu tertembak di dada dan lengan kiri serta Ruben Munbera, tertembak di paha, lutut dan bokong, langsung meninggal di tempat. Beberapa lainnya mengalami luka-luka, 2 diantaranya dievakuasi ke RSUD Merauke dengan menggunakan helicopter bersama-sama dengan rombongan Kapolres, Wakil Bupati dan Ketua DPRD Merauke yang turun langsung ke TKP.Pengakuan Pasukan 3 Buta, mereka sedang dalam posisi menari-nari dan belum melewati tiang bendera sebagai batas antara kedua pasukan ketika tembakan terdengar. Melihat bekas proyektil peluru aparat di dinding SDYPPK St. Don Bosco, yang berada di ujung lapangan Maskura, dimana Pasukan 3 Buta berhenti. Sebagian besar bekas proyektil tersebut mengarah ke bagian dada dan kepala. Jelas terlihat bahwa pihak aparat tidakmenerapkan sepenuhnya Prosedur Tetap (Protap) pengendalian massa.Atas rentetan tragedi kemanusiaan di Kecamatan Kimaam tersebut, telah mengundang simpati dari para pejuang HAM di kota Merauke yang kemudian membentuk FORMED (Forum Merauke untuk Demokrasi), serta bertindaksebagai Tim Pencari Fakta dan telah melaporkan hasilnya ke pihak Pemda Merauke. Belum ada tanggapan serius dari Pemda Merauke, minimal sampai akhir bulan Mei 2002.

G. Kecamatan Mandobo1. 1995 – 1999

Reklaiming Hutan oleh Masyarakat AdatSelain kecamatan Jair dan Muting, Mandobo juga merupakan daerah konsensi perusahaan PT. Bade Makmur Orisa, sebagai pemilik izin HPH. Di kecamatan ini pun, pihak perusahaan tidak pernah melbatkan masyarakat adatsebagai pemilik sah atas tanah dan hutan sejak awal beroperasinya (1994). Kejadian ini terus berlangsung sampai pertengahan 1999.

Pada 1999 – 2001, setelah ada SK Gubernur mengenai harga kayu, perusahaan baru mau mulai membayarkan kompensasi. Tuntutan demi tuntutan terhadap perusahaan pada areal hutan yang sama kerap kali muncul.Ternyata perusahaan tidak pernah menuntaskan persoalan sampai ke akar-akarnya. Lihat point 1 denga kasus yang sama di kecamatan Jair.

2. 1998 – 2000

Arogansi Kelompok Papua Sipil BersenjataDi Kecamatan Mandobo, kelompok perjuangan Papua Merdeka terbagi dalam tiga faksi, yakni SORANDA, Willem Onde –yang mengkalim diri sebagai TPN/OPM– dan Satgas Papua. Kecenderungan arogansi mereka terhadapkelompok non Papua sangat terasa ketika memasuki tahun 1999 – 2000.

H Kecamatan Jair1. 1995 – 1999

Reklaiming Hutan Oleh Masyarakat Adat

PT. Bade Makmur Orisa memulai operasinya sejak tahun 1994, sampai sekarang terus melakukan penebangan yang pada awalnya tidak pernah melibatkan masyarakat adat. Pada 1999, ketika masyarakat mulai beranimenuntut haknya, perusahaan baru mulai membayar kepada masyarakat adat. Akan tetapi kendala terus bermunculan. Setiap kali selesai diadakan pembayaran, selalu saja ada tuntutan baru atas areal hutan yang sama. Apasebab demikian ?Pihak perusahaan dalam setiap menyelesaikan pembayaran hanya meminta pihak pemerintah untuk menentukan batas dan pemilik yang sah. Padahal yang lebih memahami dan mengerti setiap sudut batas adat atas hutanyang menjadi daerah konsensi perusahaan adalah masyarakat adat sendiri, bukan pemerintah. Akhirnya perusahaan kewalahan sendiri menghadapi para penuntut ini. Mestinya perusahaan juga memahami strata adat dankepemilikan hutan menurut hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

2. 1998 – 2001

Arogansi kelompok masyarakat sipil Papua bersenjataPengaruh Willem Onde sampai juga di Kecamatan Jair. Begitu pula SORANDA yang berbasis di Kecamatan Mandobo serta Satgas Papua di Kecamatan Jair. Pertikaian mereka dalam perebutan pengaruh dan wilayahkekuasaan kerap kali terjadi. Misalnya pada September 2000, Wilem Onde membubarkan kelompok Satgas Papua yang sedang melakukan latihan, dan menuntut untuk segera membubarkan kelompok Satgas Papua, sertamelarang penaikan bendera Bintang kejora pada 1 Desember 2000. Padahal pada November 1999, Willem Onde-lah yang mengkoordinir masyarakat Papua untuk melakukan aksi penaikan bendera Bintang Kejora.Selain itu, Willem Onde juga sering kali melakukan serangan (menakut-nakuti) terhadap masyarakat Auyu sebagai penduduk asli yang sah di Asiki (lokasi peusahaan plywood – PT. Korindi Group), dan tidak jarang pula ditempat-tempat umum (pasar), kelompok Willem Onde menembakan senjata berkali-kali dengan maksud menakut-nakuti masyarakat. Juga sering kali melakukan pemalangan terhadap setiap mobil dari dan ke kota Merauke.Ketika hal ini dikonfirmasikan ke pihak kepolisian, secara implisit, Kapolsek Jair mengakui bahwa ada ketakutan tersendiri pada kekuatan lain yang ada di belakang barisan Willem Onde jika harus menindaknya.Kelompok Willem Onde sering kali melakukan pemerasan terhadap perusahaan. Sehingga atas koordinasi dengan semua satuan keamanan di sekitar Perusahaan (Kopasus, Kostrad, Brimob, Koramil dan Polsek –KapolsekJair tidak mengakui jika ada koordinasi tersebut), maka perusahaan memberikan 1 unit rumah kepada kelompok Willem Onde sebagai Markas, dan memberikan tunjangan makanan dan uang setiap bulannya. Hal yang diakuioleh Kapolsek Jair tersebut, (karena pernah menyaksikan langsung) dibantah oleh pihak perusahaan.Dampak yang timbul pada masyarakat adat di sekitar perusahaan adalah, kecemburuan sosial atas sikap perusahaan pada perlakuan istimewa terhadap Willem Onde, sedangkan dia bukan suku asli di daerah tersebut (WillemOnde adalah suku Muyu di Kecamatan Waropko).

3. 2001

Penyanderaan karyawan dan Pimpinan PT. Korindo Group (17 Januari 2001).Aksi Willem Onde berawal dari kekecewaannya ketika mabuk di kota Merauke, dan dihajar oleh seorang anggota Brimob. Pada saat yang bersamaan, anak buahnya yang berada di markas perusahaan di Asiki, meminta 6drum bahan bakar kepada perusahaan, akan tetapi pihak perusahaan tidak menghiraukan permintaan mereka. Kekecewaan dan kemarahan terhadap penolakan perusahaan atas permintaan anak buahnya ditambah dengankejengkanyya terhadap anggota Brimob di kota Merauke telah dilampiaskannya dengan menyandera 16 orang karyawan perusahaan, termasuk salah satu pimpinan perusahaan berkebangsaan Korea.Proses pembebasan berhasil setelah Bupati dan Kapolres Merauke –yang turun langsung– menjanjikan untuk memenuhi tuntutan Willem Onde dalam bentuk uang senilai Rp. 1 milyar dan bertemu dengan Presiden RepublikIndonesia.

I Kecamatan Kurik1. 1995 – 2001

Arogansi kelompok masyarakat sipil Papua bersenjataMunculnya kelompok sipil Papua bersenjata pada prakteknya sering kali melakukan intimidasi dan kekerasan fisik terhadap masyarakat non Papua di Kecamatan kurik. Setiap orang yang lewat di depan Posko Satgas harusdiperiksa. Bagi kendaraan bermotor, wajib memperlambat laju kendaraannya. Tidak hanya kepada masyarakat non Papua sikap ini diberlakukan, akan tetapi beberapa masyarakat Papua juga mengalami hal yang sama. Tidakjarang kekerasan fisik bahkan juga penganiayaan dari Satgas Papua ini dialami oleh beberapa masyarakat non Papua.

Kecenderungan anarkis dari kelompok pro merdeka ini telah menimbulkan solidaritas di kalangan masyarakat non Papua dan telah diterjemahkan dalam bentuk kelompok-kelompok sipil bersenjata pada awal tahun 2000.Mereka mengorganisir diri dengan maksud untuk berjaga-jaga terhadap kelompok Papua yang melakukan intimidasi terhadap mereka (perlawanan ?).

Nuansa konflik horizontal ini mereda ketika ada penempatan pasukan keamanan (Brimob) di Kecamatan Kurik.

KABUPATEN JAYAWIJAYA

A. Kecamatan Wamena Kota1. 2000

Wamena Berdarah (6 Oktober)Sebagai pusat kendali dari semua pembangunan, di mana telah terjadi perubahan dalam semua bidang yang signifikan terutama dalam bidang politik yang mana setelah terjadinya reformasi, eskalasi kegiatan politik semakinmeningkat berkaitan dengan aspirasi masyarakat untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Apalagi bendera Bintang Kejora dapat berkibar dengan bebas di semua tempat setelah mendapat ijin /restu dari Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Hal inilah yang melatarbelakangi terjadinya peristiwa Wamena berdarah yang terjadi pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2000.Adapun kronologis dari peristiwa Wamena berdarah adalah sebagai berikut :a. Pkl. 06.00 WIT

Aparat terdiri dari pasukan gabungan (Dalmas, Brimob dan TNI) yang mana didominasi oleh Brimob mulai beraksi menurunkan bendera Bintang Kejora di bawah pimpinan Kapolres Jayawijaya Daniel Suripatty. Brimob mulaibergerak ke Sinakma Atas. Di Sinakma Brimob tidak datang untuk menurunkan bendera walaupun ada 3 posko di sana. Hal ini karena benderanya telah diturunkan oleh masyarakat.

b. Pkl. 06.30 WITPasukan Brimob melakukan penurunan bendera Bintang Kejora di posko I – PGRI Sinakma Bawah yang berada di Jl. Bhayangkara. Semua anggota Satgas lari karena aparat mengeluarkan tembakan beberapa kali. Tidakada korban. Bendera diturunkan, lalu tiangnya digergaji dengan sensor, sedang honai posko dibakar. Benderanya dibawa oleh polisi. Tak satupun anggota Satgas yang di bawa ke Mapolres.

c. Pkl. 06.45 WITPasukan Brimob menurunkan bendera bintang Kejora di posko II- YPK, Jl. Bhayangkara, 100 m dari posko I. Posko II ini berada di depan gubuk anak–anak sekolah dari kampung– kampung yang kebetulan sekolah di PGRIdan YPK. Pasukan datang dengan tembakan peringatan beberapa kali. Mereka datang dengan menggunakan 3 buah truk dan 2 mobil. Semua Satgas melarikan diri mencari perlindungan ke asrama YPK, 50 m dari TKP.Tembakan beruntun menyusuli mereka. Tidak ada korban jiwa di sini. Bendera diturunkan secara paksa oleh aparat, tiang bendera langsung digergaji dengan sensor, honai posko dirusak. Bendera dibawa ke Mapolres, 7orang dipaksa naik ke atas truk aparat di mana 6 orang diantaranya adalah anak sekolah sedang seorang lagi adalah wakil ketua satgas di posko tersebut. Itu merupakan gelombang pertama. Gelombang ke dua, 28 oranglagi diangkut dari gubuk yang sama. Sehingga dari posko II semuanya 35 orang yang ditangkap dan disiksa di Mapolres Jayawijaya.

d. Pkl 07.00 WITPasukan Brimob bersama ketujuh orang (gelombang I) dari posko II itu tiba di posko satgas III di Sinapuk. Di sana hanya ada seorang bapak dan 3 orang ibu yang berada di dalam honai. Ketika pasukan mulai mendobrakpintu pagar untuk masuk menurunkan bendera bapak itu berkata :“Kamu mau menurunkan bendera atas perintah siapa ? Apakah Presiden yang perintah ?“.

Kapolres menjawab dengan tegas“Saya ini Kapolres Jayawijaya. Saya yang perintahkan untuk turunkan bendera bintang Kejora”.

Brimob pun mulai beraksi dengan menurunkan bendera dan selanjutnya tiang bendera disensor. 2 orang Satgas yang baru muncul dari rumah kediamannya yang berada tidak jauh dari posko langsung dipaksa naik ke truk.Honai posko tidak dirusak dan bendera dibawa oleh polisi.

e. Pkl 07.15 WITPasukan Brimob tiba di posko IV di Kama. Mereka langsung menurunkan bendera secara paksa, tiang bendera digergaji dengan sensor, honai posko dibakar, seorang satgas ditendang oleh Brimob hingga jatuh tersungkurtak berdaya lalu ditarik dengan kasar dinaikkan ke mobil.

f. Pkl 07.30 WITPasukan tiba di posko V di pertigaan Hom-Hom, Pikhe dan pasar baru di Jl. Pikhe. Posko ini berdampingan dengan pos penjagaan kehutanan Jayawijaya. Bendera diturunkan dengan paksa oleh aparat menggunakansensor. Terjadi bentrokan fisik antara aparat dengan satgas papua. 2 orang Satgas Papua terluka dan 1 brimob terluka. Brimob mengeluarkan tembakan beruntun, akibatnya semua anggota satgas mundur. Bendera dibawabrimob, honai posko dirusak dan 15 orang ditangkap dan dibawa ke Mapolres.

g. Pkl 07.50 WITPasukan mulai lagi beraksi di posko honai resort di jln. Pikhe. Bendera diturunkan secara paksa, tiang bendera disensor aparat dan honai posko dirusak. Bendera di bawa oleh aparat dan 6 orang ditangkap. Beberapa menitkemudian warga Pikhe mulai berkumpul di pertigaan dengan maksud ingin menyerang pasukan Brimob. Warga Pikhe akhirnya membatalkan rencana penyerangan itu karena dilarang oleh tua–tua adat. Namun di hadapanpasukan mereka berteriak :“Kami naikkan bendera bukan untuk membentuk negara dalam negara. Tapi ingat justru karena kalian (TNI/Polri) yang pernah merampas negara kami dengan segala macam alasan. Kami minta tanah air kami dikembalikan sekarang juga. Kamibangsa Papua yang berada di lembah Baliem sekarang ini juga siap melawan kalian dengan tombak dan jubi demi tanah yang kami cintai ini“.

Pasukan brimob tidak peduli. Dan atas perintah Kapolres mereka kembali ke Mapolres.h. Pkl 08.00 WIT – 08.20 WIT

Pasukan yang beroperasi tiba di mapolres Jl. Bhayangkara. Bendera–bendera hasil sitaan di simpan di Mapolres. Sedangkan ke-59 orang yang ditangkap langsung dimasukkan ke dalam tahanan dan selanjutnya penyiksaanmulai berlangsung dengan sadis. Mereka dipukul dengan tangan, popor senapan, rotan, ban pinggang/kopel dan ditendang dengan sepatu lars. Siksaan berat dialami oleh mereka, padahal sebagian besar dari merekaadalah anak–anak sekolah yang tidak tahu apa–apa. Nampak beberapa dalmas dan Brimob papua asli yang tidak dipersenjatai yang sempat menahan aparat untuk tidak lagi melakukan penyiksaan karena kondisi merekasudah sempoyongan.

i. Pkl. 08.30 WITAtas perintah kapolres, pasukan mulai beraksi lagi di posko induk Jl. Trikora kompleks lama Wamena Kota. Aksi kekerasan digelar aparat, bendera bintang kejora diturunkan secara paksa dengan menyensor tiang bendera.Pasukan mengejar anggota satgas dengan tembakan beruntun. Terjadi bentrokan fisik sehingga beberapa anggota satgas papua luka– luka. Bendera disita, tetapi tidak ada yang berhasil ditangkap. Polisi kembali keMapolres. Suasana Wamena mencekam. Berbagai aktivitas warga macet dan semua orang diliputi ketakutan.

j. Pkl 09.00 – 14. 59 WITSuasana Wamena Kota menjadi tegang. Tetapi belum ada orang yang bereaksi untuk mengungsi.Sementara itu Brimob mengirim berita kepada satgas di Posko Maflima dan Wouma di daerah misi/jalur Kurima, bahwa tepat pukul 15.00 WIT pasukan akan datang untuk menurunkan bendera. Mendengar berita itu, satgasPapua di kedua posko bersama para pencinta Bintang Kejora membalas berita ke polisi bahwa mereka akan siap melawan dengan tombak dan anak panah. Bahwa mereka siap mati demi tanah leluhur mereka yang telahdirampas.

k. Pkl 15.00 WITPasukan gabungan (TNI/POLRI) sudah berada di pasar kaget kompleks Missi Jl. A. Yani Tolikara. Anggota pasukan ini menggunakan 3 buah truk. Sementara itu sekitar 2.000 orang masyarakat asli dari arah Kurima sudahberada di sebelah jembatan Tolikara – Wouma. Melihat masyarakat yang bersenjatakan jubi, tombak dan parang mulai menyeberang jembatan untuk maju menyerang, pasukan gabungan itu bergerak mundur sampai didepan gereja Katolik. Orang Baliem dari Kurima dan Wouma yang berbudaya perang itu berarak– arakan maju tanpa melepaskan anak panah. Setelah mereka melewati perempatan pasar kaget itu terdengar bunyi tembakanberuntun dari arah rumah–rumah penduduk sipil di sekitar pasar kaget. Bunyi tembakan itu bukan bunyi tembakan peringatan, tetapi sekaligus tembakan isyarat perang. Peluru tajam yang diberondongkan aparatberhamburan. Akibatnya korban berjatuhan.Pasukan berlindung di rumah–rumah penduduk sipil dan di dalam truk, lantas memberondongkan peluru tajam. Dalam suasana demikian masyarakat menjadi tegang. Akhirnya sasaran penyerangan sebenarnya aparat,tetapi karena mereka bersembunyi di dalam rumah warga akhirnya membangkitkan kemarahan massa dan melampiaskan emosionalnya terhadap masyarakat pendatang. Warga dibunuh serta dibantai. Rumah– rumahwarga pendatang dibakar karena diduga masih ada pasukan bersenjata yang berlindung di dalamnya. Maka korbanpun berjatuhan, termasuk warga sipil yang tak berdosa dan tak tahu apa–apa seperti bayi–bayi belia.Pertikaian fisik yang sengit itu berlangsung hingga pukul 18.00 WIT. Korban luka–luka yang sempat dilihat langsung dilarikan ke RS, sementara korban tewas belum dapat dikumpulkan karena suasana belum mengijinkan.Pasukan bersenjata kembali ke markasnya dan masyarakat juga demikian. Suasana kota tegang. Ibu kota kabupaten Jayawijaya dalam sekejap berubah menjadi kota mati yang sunyi senyap. Hingga pukul 24.00 WIT diRSUD Wamena tercatat 21 korban luka–luka dan 3 orang meninggal dunia.Setelah peristiwa Jumat berdarah tersebut aparat mengambil langkah–langkah represif yang dibantu pasukan dari Jayapura. Berbagai langkah diambil guna pemulihan keamanan. Dalam operasi penyisiran tersebut di sekitarTKP terjadi berbagai penyiksaan dan intimidasi. Tercatat 7 orang ditangkap dan ditahan. 2 orang di antaranya menderita luka berat. Selain itu seorang fotografer asal NTT ( TIFA PAPUA ), Yoseph Udin tewas dianiaya polisi.Jadi jumlah seluruh korban akibat peristiwa 6 Oktober tersebut yaitu 32 orang meninggal dan 53 lainnya mengalami luka baik ringan maupun berat akibat penyiksaan yang dilakukan aparat. Korban semua dikubur secaramassal di pekuburan Sinakma dengan memisahkan yang beragama Islam dan Kristen. Selain itu ada pula yang dikubur di kampung karena permintaan dari keluarganya.

Dari peristiwa tersebut tergambarkan kesewenang–wenangan aparat Kepolisian di mana telah mengambil tindakan secara sepihak melanggar kesepakatan yang telah di buat dengan anggota Presidium dan Panel KabupatenJayawijaya. Sebelum terjadi peristiwa itu ada negosiasi dengan panel dan Presidium dan menghasilkan kesepakatan bahwa bendera Bintang Kejora akan diturunkan setelah anggota Presidium (Pdt. Obed Komba)mengadakan pertemuan dengan PDP di Jayapura. Pada tanggal 3 Oktober 2000 ada pertemuan PDP dengan Muspida tentang rencana penurunan bendera yang diberi batas akhir hingga tanggal 19 Oktober setelah PDPpulang bertemu dengan Presiden Gus Dur. Inipun bukanlah merupakan harga mati.Di Jayawijaya sendiri telah ada usaha untuk menurunkan bendera di Sinakma dan juga beredar isu telah diturunkannya bendera dan benderanya disobek–sobek serta poskonya pun dibakar. Akhirnya pada tanggal 6 Oktoberperistiwa itu terjadi yang dimulai dengan penurunan bendera secara paksa dengan cara disensor tiangnya dan posko dibakar dan dirusak.Peristiwa yang menelan korban jiwa tidak sedikit tersebut membuat semua pihak kaget sebab setahu mereka akan ada sosialisasi dulu dari Pdt. Obed Komba setelah kepulangannya dari Jayapura. Namun beliau belumpulang untuk sosialisasi peristiwa tragis tersebut sudah meledak.Selain itu yang cukup mengerikan adalah jatuhnya korban dari pihak sipil pendatang yang tidak tahu–menahu persoalan. Menurut cerita masyarakat bahwa pada waktu itu pasukan Brimob yang menembaki massabersembunyi di rumah penduduk sipil. Mereka masuk ke dalam rumah secara paksa. Akhirnya massa pun menyerang penduduk sipil untuk melampiaskan emosi mereka karena dirasa menyimpan musuh mereka. Hal initerlihat dari luka korban tembak yang semuanya terletak di samping kiri dan kanan tubuh korban. Selain itu pada bulan Pebruari – Maret 2001 telah terjadi penyerangan anggota Kodim terhadap anggota Brimob yang berjaga-jaga pada waktu sidang kasus Makar Panel dan Presidium Kabupaten Jayawijaya. Penyerangan ini dilakukan karena ada istri salah satu anggota Kodim yang ikut terbunuh pada waktu peristiwa 6 Oktober tahun 2000. Faktainilah yang memperkuat dugaan bahwa pada waktu itu bila anggota Brimob tidak masuk secara paksa maka peristiwa mengerikan tersebut tidak terjadi. Menurut cerita masyarakat yang lain bahwa penurunan benderadilakukan diakibatkan Kepolisian tidak mendapat proyek sehingga melampiaskan emosi mereka. Yang ironis sekali setelah kejadian itu anggota Panel dan Presidium yang berjumlah 5 orang ditangkap dan dituduh sebagaipelaku peristiwa 6 Oktober. Mereka yang ditangkap adalah :a. Pdt. Obed Komba ( Anggota Presidium Kab. Jayawijaya )b. Murjono Murib, S.Pd ( Ketua Panel Kab. Jayawijaya )c. Yafeth Yelemaken ( Sekretaris Panel Kab. Jayawijaya )d. Pdt. Yudas Meage ( Anggota Panel Kab. Jayawijaya )e. Ibu Amelia Jigibalom ( Anggota Panel Kab. Jayawijaya )Penangkapan dan penahanan terhadap mereka terasa sangat janggal. Hal ini dikarenakan pada waktu sebelum mereka ditangkap diadakan pertemuan di kantor Bupati, dimana mereka diminta untuk mempertanggungjawabkan peristiwa tersebut berserta dengan 17 anggota Satgas Papua yang ditangkap pada waktu terjadi penurunan bendera. Dengan kejadian itu Presidium dan panel serta masyarakat sipil dijadikan kambing hitamnya.Tetapi karena merasa tidak berbuat jadi mereka tidak mau. Akhirnya mereka langsung ditangkap dan diperiksa di kantor Polisi. Pemeriksaan mereka dilakukan bergiliran hingga dini hari. Namun yang lebih tragis lagipemberitaan yang dilakukan ke luar Wamena (Jakarta) tersiar bahwa pelaku kasus 6 Oktober sudah tertangkap. Namun dalam pemeriksaan di Kepolisian dan Pengadilan Negeri Wamena para terdakwa diperiksa berkaitandengan kasus Makar di mana mereka ditanya seputar keikutsertaan mereka pada Mubes, Kongres dan kegiatan– kegiatan lainnya. Dengan demikian, yang terjadi adalah proses pembelokan masalah.Selain itu dampak lain adalah terjadi gelombang pengungsian besar–besaran ke luar dari Wamena (Jayapura dan Merauke) sekitar 4.000 – 5.000 orang. Sedang yang lain diungsikan di Makodim 1702, Mapolres Jayawijaya,rumah–rumah ibadah, rumah penduduk, Lembaga Pemasyarakatan dan Hotel Nayak serta Maranu Jaya yang keseluruhan berjumlah 6.144 orang.Menurut keterangan warga yang lain bahwa tindakan di luar dari kesepakatan ini diambil karena pihak Kepolisian tidak mendapat dana proyek. Akhirnya melampiaskan emosinya dengan melakukan penurunan benderasecara paksa dengan tidak mempedulikan kesepakatan yang telah dibuat dengan anggota Presidium dan Panel Jayawijaya.Telah ada upaya untuk mengadakan perdamaian yang dilakukan oleh Pemda dengan melibatkan seluruh Tokoh Agama, Adat dan masyarakat yaitu dengan mengadakan upacara adat. Tetapi masyarakat menolak karenaacara itu hanya formalitas saja sedang yang harus dilakukan adalah mencari siapa yang bertanggung jawab peristiwa tersebut. Akhirnya peristiwa Wamena Berdarah hingga sekarang tidak jelas karena tidak ada yang maubertanggung jawab.

B. Kecamatan Tiom1. 2000

Pemaksaan Penurunan Bendera Bintang Kejora (15 Desember)a. Pada tanggal 14 Desember 2000, masyarakat meminta ijin untuk menaikkan bendera Bintang Kejora, tetapi tidak diijinkan. Walaupun demikian masyarakat tetap mengibarkan bendera. Namun setelah melalui proses

negosiasi akhirnya bendera Bintang Kejora bisa diturunkan.b. Pada tanggal 15 Desember 2000, masyarakat menaikkan bendera di desa Nggolo. Mendengar itu aparat TNI dari kesatuan Yonif 721 yang diperbantukan pada Yonif 713 berjumlah 4 orang bergerak naik bermaksud untuk

menurunkan bendera tersebut (letak pengibaran bendera di gunung).Setibanya di sana militer dengan paksa menurunkan bendera yang sebelumnya menembak tiang bendera. Kepada anak–anak yang menjaga tiang bendera diperintahkan untuk segera menurunkan bendera. Tetapi merekaberkata bahwa mereka hanya di suruh menjaga. Lalu aparat menembak lagi sehingga anak–anak kecil tersebut melarikan diri.

Kemudian aparat berhasil menurunkan bendera dan langsung pulang dengan menggiring 13 anggota masyarakat. Di tengah perjalanan mereka dihadang oleh masyarakat yang jumlahnya banyak dan mengepung aparat.Mereka bersenjatakan anak panah, parang, kapak dan alat tajam lainnya.Aparat kemudian melepaskan tembakan peringatan. Tetapi hal itu tidak membuat masyarakat takut. Akhirnya masyarakat menyerbu aparat. 2 orang anggota melarikan diri ke base kamp suatu perusahaan yang sedangberoperasi di sana untuk mengambil motor. Dua (2) orang lagi melarikan diri hingga ke kali Tiom. Di tempat ini terjadi kontak fisik. Beberapa warga luka kena tembak sedang 1 orang aparat mati terkena anak panah di leher(Kopda Sahrudin). Tetapi dalam kondisi sekarat, aparat tersebut sempat menembak warga yang memanah dia. Kejadian ini terjadi di dekat jembatan besar sebagai sarana penghubung desa tersebut dengan ibu kotakecamatan. Tembakan itu tepat di kening warga masyarakat tersebut sehingga langsung mati di tempat.Sedangkan aparat yang satunya yang mengalami luka–luka akibat terkena panah dan kena bacokan diantar pulang oleh masyarakat ke Koramil di Bokon.Kemudian Dan Ramil dengan beberapa orang dari Koramil datang ke TKP untuk mengambil mayat anggota tetapi masyarakat bersikeras untuk menahannya. Tetapi setelah diadakan negosiasi akhirnya jenazah aparat tersebutberhasil dibawa pulang. Kemudian keesokan harinya mayat Kopda Sahrudin diterbangkan dari lapangan Sentani menuju ke Makasar.Pada peristiwa itu senjata aparat yang dibunuh berhasil dibawa kabur oleh masyarakat.Kejadian ini berawal dari pelaporan anak buah perusahaan yang sedang beroperasi di sana bahwa ada penaikan bendera di gunung di desa Ngolo. Mendengar laporan tersebut 4 orang anggota TNI langsung bergerak ke sanatanpa melapor/koordinasi ke pimpinan terlebih dahulu (Babinsa). Padahal menurut sistem militer hal ini terlebih dahulu harus dilaporkan ke pimpinan dan bila disetujui oleh pimpinan baru bisa dilaksanakan.4 (empat) orang aparat tersebut adalah :

1. Kopral Dua Sahrudin (meninggal dunia).2. Kopral Dua Zulkifli3. Prajurit Satu Nasir4. Prajurit Satu AsrilPada kejadian tersebut yang uniknya adalah salah seorang aparat yang terluka justru di antar ke Koramil di Bokon, sedang yang seorang ditembak dengan anak panah hingga meninggal. Menurut cerita warga bahwa aparatyang mati adalah aparat yang sangat arogan dan sangat kejam terhadap masyarakat karena beliau bekas aparat dari Timor–Timur.Berdasarkan responden yang lain bahwa penaikan bendera disebabkan karena warga yang meminta dana Bangdes tidak diberikan oleh Kecamatan. Menurut informan tersebut Camat Tiom berkata bahwa uang Bangdestersebut adalah milik Republik Indonesia bukan milik orang Papua. Stigma TPN/OPM yang diberikan kepada masyarakat telah memancing kemarahan warga sehingga menaikkan bendera Bintang Kejora.Mendengar kejadian itu aparat bergerak mendatangi honai yang menjadi posko Satgas Papua di sekitar TKP dan langsung di rusak dan di bakar, sehingga menyebabkan 3 warga meninggal. Suasana semakin mencekamdengan kondisi tersebut apalagi ada pemalangan bagi masyarakat pendatang (perdagangan). Kondisi ini semakin membuat masyararakat resah dan diliputi ketakutan. Apalagi beredar isu akan ada penyerangan dari TPN/OPMterhadap Posko militer di ibukota Kecamatan Tiom.Setelah kejadian tersebut Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat setempat dikumpulkan dan disuruh mencari senjata yang hilang. Akhirnya pada hari Minggu tanggal 17 Desember 2000, senjata yang dirampas oleh warga padawaktu terjadi kontak fisik dikembalikan lagi kepada aparat setelah didesak oleh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Sedangkan dari peristiwa itu, aparat militer yang melakukan indisipliner tersebut tidak diambil tindakan yangtegas.Sehingga dari kasus penaikan bendera tersebut, 1 orang tentara dan 4 orang warga masyarakat meninggal dunia (Tinius Wandik, Terius Tabuni, Wekinus Wenda dan Banbier Wenda) serta 3 orang luka tertembak. Bahkanketika Tim Peneliti AlDP tiba di lokasi, ada rencana dari TPN/OPM akan melakukan penyerangan terhadap pos militer. Pasukan OPM telah bersiap sedia di balik gunung. Untung saja Tokoh Agama di sana melarang danmengusir mereka agar jangan melakukan penyerangan.

C. Kecamatan Bokondini1. 1999

Penanganan yang Berlebihan (1 Desember)Di Kecamatan ini tidak terjadi konflik yang berskala besar. Tetapi akibat peningkatan eskalasi kegiatan politik sehingga militer mengerahkan kekuatan guna terus mengawasi gerak – gerik warga dari berbagai aktivitasnya. Halini tentu saja meresahkan warga karena mereka merasa tidak bebas untuk bergerak karena akan di terror serta diintimidasi. Hal ini terjadi pada tokoh – tokoh yang berperan di sana (tokoh agama, masyarakat, dll).

Peristiwa yang terjadi di Bokondini ini bermula dari pengibaran bendera pada tanggal 1 Desember 1999, akibat Bupati David Hubi tidak menijinkan pengibaran di Wamena. Pengibaran ini di lakukan pukul 07.20 WIT danditurunkan pada pukul 15.45 WIT setelah Pdt. Obed Komba didatangkan dengan helikopter dari Wamena. Akibat pengibaran bendera tersebut maka pada tanggal 12 Desember di Wamena Polres Jayawijaya memeriksa 9orang pelaku pengibaran bendera. Dan pada tanggal 19 Desember ditangkap lagi 1 orang pelaku pengibaran bendera yang kesemuanya berjumlah 10 orang.Di Kecamatan Bokondini aparat keamanan dalam memperlakukan masyarakat telah bertindak di luar batas–batas kemanusiaan. Harga diri sebagai manusia sangat begitu tidak dihargai padahal mereka adalah manusia yangjuga ingin hidup bebas beraktifitas sebagaimana mestinya. Kondisi ini pernah dilaporkan beberapa kali kepada Bupati David Hubi dan juga Dandim Kabupaten Jayawijaya namun sepertinya tidak digubris.Dampak peristiwa itu akhirnya masyarakat menjadi resah karena diteror dan diintimidasi oleh aparat. Hingga sekarang daerah ini menjadi mencekam karena gerak–gerik mereka diawasi terus. Masyarakat menjadi tidak bebasdi tanahnya sendiri, hal ini dikarenakan adanya penambahan pasukan dalam jumlah yang besar. Aparat keamanan menunjukkan kesewenang–wenangannya (show power) dan menakuti–nakuti warga dan mengancam dengansenjata sehingga warga semakin takut dan ada warga yang akhirnya meninggalkan kampungnya untuk pergi ke kampung lain atau ke hutan (mengungsi).

Pada saat Peneliti tiba di Bokondini, Bendera bintang kejora masih berkibar di daerah Bilu baga yang merupakan dampak dari traumatis pengalaman tahun 1977 dan aspirasi politik yang terjadi di seluruh Papua. Akibatnyamasyarakat di kecamatan Bokondini khususnya desa Bilubaga mengalami ketakutan dan kecemasan akan terjadinya konflik antara militer dengan pengikut bapak Yatan Weah dan Elias Baminggen. Tokoh adat desa Bilubagameminta kepada Tim Peneliti (AlDP) untuk memfasilitasi ke PDP memberikan penguatan kepada masyarakat desa Bilubaga agar bendera diturunkan sehingga potensi konflik pelanggaran HAM dapat dihindari. Sekarang inibendera Bintang Kejora telah di turunkan setelah ada perintah dari Presidium Dewan Papua (PDP) yang difasilitasi oleh AlDP. Sehingga ketakutan akan terjadinya konflik yang dikuatirkan oleh masyarakat menjadi sedikitberkurang.Sebagai contohnya, bahwa di ibu kota Kecamatan Bokondini, responden (Ketua Klasis Bokondini) ditodong dengan senjata karena dituduh mengijinkan tim peneliti untuk bertemu dengan korban penyiksaan tahun 2002 (ToteWeah dan Jondi Weah) serta Elias Baminggen. Akibatnya Tim Peneliti juga diancam akan dibunuh apabila datang ke Ibu kota Kecamatan Bokondini.

D. Kecamatan Kelila1. 1999

Penanganan yang Berlebihan (1 Desember)Aparat sering melakukan banyak tindakan kekerasan, baik itu penyiksaan secara fisik maupun non fisik seperti, intimidasi, terror serta beban psikologis karena dihina, dicaci maki dan diberikan stigma inferior (malas, bodoh danprimitif). Keadaan tersebut menyebabkan masyarakat di Kelila dicap sebagai Daerah Merah. Warga menjadi tidak bebas bergerak di wilayahnya sendiri. Sebelum tahun 1999, teror dan intimidasi lainnya terus dilakukan olehaparat karena daerah ini dianggap sebagai daerah merah. Akibat pendekatan represif yang dilakukan oleh militer dan juga berbagai stigma yang mendiskreditkan warga sehingga telah menjadi stereotip warga bahwa militeridentik dengan kekerasan.

Setelah 1999, eskalasi kegiatan politik semakin meningkat dimana roda reformasi bergulir melanda negeri dan juga setelah diijinkannya pengibaran bendera oleh Penguasa. Suasana telah berubah semakin mencekam karenatindakan terror, penyiksaan menunjukkan peningkatan yang signifikan

Aparat militer khususnya pasukan non organik yang ditempatkan di sana tidak berusaha untuk beradaptasi dengan masyarakat, tetapi malah mempertontonkan kehebatannya dengan menggunakan senjata (show power).Berbagai aturan-aturan adat telah dilecehkan dan menganggap bahwa dialah hukum yang berlaku. Penghormatan terhadap tokoh yang berperan dirasa sudah tidak ada. Padahal bagi masyarakat seperti tokoh adat dan tokohAgama begitu dihormati dan dihargai. Simbol-simbol adat (topi kepala suku) sebagai lambang keagungan masyarakat adat dan hanya dipakai pada acara-acara khusus saja (bersifat sakral), kini dipermainkan seperti barangsampah, padahal seharusnya simbol tersebut. Apa yang diinginkan harus dipenuhi dan bila tidak maka akan berhadapan dengan moncong senapan. Keadaan ini semakin menjadikan kebencian yang mendalam kepada militerapalagi memori 1977 belum hilang dari ingatan di mana terjadi pembantaian besar-besaran dan kini memoria pasionis tersebut kembali bertambah dengan banyaknya penyiksaan, teror, intimidasi, penyiksaan dan berbagaimacam tekanan yang membuat masyarakat depresi.

F. Kecamatan Mapnduma1. 1996

Penyanderaan Tim Lorentz (8 Januari)Kejadian ini bermula dari kedatangan Tim Lorenzt ke Mapnduma pada tahun 1996 untuk melakukan penelitian terhadap tumbuhan dan tanah yang ada di kawasan Taman Nasional Lorentz. Masyarakat merasa kurang sukamelihat keadaan ini karena bertentangan dengan budaya setempat. Mereka menyandera dan membawa tim tersebut ke tengah hutan.

Adapun kronologis peristiwa dari penyanderaan hingga pembebasan dan akhirnya diadakan operasi penyisiran, adalah :

a. Tanggal 8 Januari 1996Penyanderaan mulai dilakukan oleh TPN/OPM di bawah pimpinan Kelly Kwalik dan Daniel Yudas Kogoya. Tim peneliti yang disandera berjumlah 24 orang.

b. Bulan Pebruari – Maret 1996Ada usaha negosiasi terhadap penyandera oleh Palang Merah Internasional (ICRC) yang dilakukan oleh Silviana Bonday, namun upaya pembebasan sandera gagal di lakukan.

c. 8 Mei 1996Dilakukan operasi pembebasan sandera oleh Kopassus yang di pimpin oleh Mayjen Prabowo. Sedang yang diturunkan di Mapnduma di pimpin oleh Kapten Made. Selain itu juga dari kesatuan lain seperti Kostrad, PasukanKasuari dsb.

d. Maret – Mei 1996Terjadi pembantaian besar–besaran, kebun, rumah dan gereja dirusak serta dibakar. Kampung dimusnahkan

e. Juni – Agustus 1996Terjadi pemerkosaan terhadap seorang perempuan dewasa. Hal ini dilaporkan ke komandan atas perbuatan anak buahnya namun sebagai bentuk upaya perdamaian hanya diberikan beras sebanyak 150 Kg.

Penyanderaan yang dilakukan terhadap tim peneliti terjadi diakibatkan ketidakpahaman peneliti Lorentz mereka terhadap budaya lokal, di mana mereka mengambil tanah dan tumbuhan yang akan digunakan untuk keperluanpenelitian dan akan diangkut ke Wamena Kota dan akhirnya ke luar dari Papua. Padahal kegiatan tersebut bertentangan dengan adat yang berlaku dan menyebabkan warga tersinggung dan marah. Masyarakat merasa seluruhhasil bumi mereka akan diangkut ke luar dan nantinya mereka tidak akan dapat hidup lagi karena semuanya telah habis.

Untuk peristiwa tersebut dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahapan yang terdiri dari :

I. Periode Pra penyanderaanSosialisasi oleh Tim Peneliti tentang tujuan kedatangan mereka. Namun dalam rapat tersebut pendapat salah seorang (dikemudian hari diketahui pelaku penyanderaan) tidak diterima, yang mengakibatkan dia marah danmelaporkan hal ini kepada Kelly Kwalik.

Pertanyaan dia adalah tentang pengalaman suku Amungme yang memprihatinkan dan tragis, di mana hanya jadi penonton atas pengrusakan habitat mereka yaitu dengan beroperasinya PT. Freeport. Ketakutan dankecemasan inilah yang membuat warga tersebut marah dan ke luar dari ruangan karena pendapatnya tidak diterima. Kemudian tidak berapa lama dia datang dengan sejumlah temannya dan langsung melakukanpenyanderaan terhadap 24 orang peneliti, termasuk masyarakat sipil yang mengikuti rapat tersebut (tanggal 8 januari 1996).

II. Periode PenyanderaanPeristiwa penyanderaan tersebut telah menarik simpati banyak pihak karena terdapat di dalamnya peneliti dari Luar Negeri antara lain dari Ingris, Jerman, Belanda. Berbagai pendekatan dilakukan sebagai upayapembebasan. Berbagai mediator di pakai guna menjadi negosiator antara ke dua belah pihak (pemerintah/ABRI dengan OPM).

Pendekatan persuasif telah dilakukan antara lain oleh pihak gereja, ICRC, militer, Tokoh Masyarakat Lokal dan Pemda Jayawijaya.

Namun karena negosiasi tidak berhasil, maka langkah yang diambil selanjutnya adalah melakukan operasi militer. Di sinilah awal terjadinya berbagai peristiwa yang menakutkan dan mencekam.

Militer kemudian membuat basis pangkalan di daerah sekitar penyanderaan seperti di Keneyam, yang jumlah mereka sangat banyak dan dari berbagai kesatuan seperti dari Kostrad, Kodam VIII Trikora, Pasukan Kasuari,kopassus dll. Mobilisasi pasukan ini dilakukan dengan menggunakan pesawat helikopter. Selain itu juga dilakukan “Silent Operation“. Operasi yang dilakukan dan terkesan Show Power semakin membuat warga diliputirasa ketakutan, shock karena tertekan dan tidak bebas, karena takut dituduh sebagai anggota dari TPN/OPM.

Padahal ketika merencanakan pembebasan sandera telah diperingatkan oleh ketua Klasis untuk berhati-hati, bahwa harus dibedakan mana yang masyarakat sipil biasa dan mana yang anggota TPN/OPM. Namun padakenyataannya hal tersebut tidak diindahkan. Militer melakukan penyisiran dan mengejar warga hingga ke dalam hutan yang menyebabkan warga banyak yang mati tertembak. Bahkan rumah warga ada yang dijadikanbasis militer sehingga mereka pergi mengungsi ke keluarga mereka. Selain itu sekolah juga turut dipakai sehingga aktifitas belajar terganggu. Warga dilarang untuk tidak boleh ke mana-mana padahal mereka bisa bertahanhidup dari hasil berkebun.

Selain itu, militer juga melakukan penyisiran terhadap kampung-kampung yang ada. Warga karena yang akhirnya melarikan diri ke hutan-hutan yang diperkirakan berjumlah sekitar 500 Jiwa. Kemudian militer jugamelakukan penyisiran di pinggir-pinggir kampung dan banyak membunuh warga karena dituduh termasuk anggota penyandera. Padahal mereka inilah para warga yang mengungsi ke hutan-hutan.

Bahkan ada pula yang mati karena kelaparan sebab tidak mempunyai cadangan makanan. Warga yang menyerahkan diri karena sudah kelaparan juga disiksa dan dibunuh. Warga yang telah mati ditembak, lantasditinggalkan begitu saja hingga mayatnya dimakan oleh binatang liar.

Militer yang melakukan penyisiran ke kampung-kampung terus melakukan kekerasan serta meneror masyarakat. Setidaknya ada 5 (lima) desa yang diobrak-abrik oleh aparat rumah dan tanaman dirusak dengan bom.Tempat ibadah (Gereja) di Soroama juga dihancurkan dengan bom. Perempuan diperkosa (dewasa + di bawah umur). Bahkan ada perempuan yang hamil digilir oleh 7 orang aparat. Penembakan membabi buta dilakukansehingga banyak yang cedera hingga cacat dan juga mati. Penganiayaan juga terus dilakukan dan bahkan ada seorang warga yang disuruh minum air kencing (urine) aparat, yang bernama Leon Nerigi.

Ke-5 lima desa yang menjadi daerah paling parah yaitu :

a. Desa Geseleimab. Desa Yenggeloc. Desa Alamad. Desa Huareme. Desa NolakEskalasi kekerasan militer semakin meningkat tatkala penyandera menunda pembebasan sandera. Akhirnya warga kembali mengalami penderitaan. Rumah ibadah dan sarana lainnya digunakan sebagai basis militer.Hutan dirusak dengan cara dibom yang akan digunakan sebagai tempat pendaratan helicopter. Juga ada tokoh agama mengalami nasib yang tragis dimana ditembak hingga mati di depan gereja yang dilakukan oleh Yonif751, yang sebelumnya gereja tersebut lebih dahulu di bom dari udara. Jadi penyisiran yang dibuat oleh aparat militer dilakukan baik dari darat maupun dari udara. Juga pernah terjadi di Keneyam yaitu peledakan bom yangditinggalkan oleh aparat di rumah penduduk di mana mengakibatkan 5 orang meninggal dan 2 orang lainnya luka – luka.

Ketika terjadi pembebasan sandera telah diberikan bantuan berupa bahan makanan kepada masyarakat. Namun ternyata usaha bantuan kemanusiaan dinodai oknum tertentu di mana helicopter yang berencanamenurunkan bahan makanan, tetapi di dalamnya telah bersiap pasukan dari luar negeri untuk menghabisi warga, karena pada waktu itu ada pertemuan antara masyarakat dengan penyandera. Masyarakat mengirahelicopter itu akan menurunkan bahan makanan seperti biasanya karena terlihat dari pesawat tersebut dikeluarkan bendera lambang Palang Merah. Masyarakat mendekati pesawat itu. Tetapi kemudian ketika pintupesawat dibuka maka tembakan membabi buta dilakukan oleh pasukan yang memang telah berada pada posisi siap tempur. Akhirnya korban pun tidak bisa dihindarkan. Warga yang selamat kemudian mengungsi lagi kehutan. Ada warga yang mati di tempat, ada yang akhirnya cacat seumur hidup dan lainnya luka-luka.

Menurut responden, pesawat yang dipakai dalam operasi pembebasan sandera adalah milik PT. Freeport yang dipakai oleh Air Fast untuk melakukan pengejaran dan menembak masyarakat hingga ke hutan. Dan jugahelikopter militer TNI berjenis Twin Otter maupun Puma.

Pada tanggal 15 Mei 1996 para sandera dibebaskan, namun ada 2 orang peneliti yang meninggal yaitu Nafi (Sulawesi Utara) dan Matias dari Ambon. Sedangkan di pihak TPN/OPM meninggal 1 orang.

Selama terjadi penyisiran dan selama operasi pembebasan di lakukan, kurang lebih ratusan jiwa meninggal (menurut responden 300) dan banyak penduduk yang mengungsi serta perempuan-perempuan kampung yangdiperkosa, namun karena malu sehingga tidak dilaporkan. Ada yang menderita cacat. Namun yang paling berat adalah beban mental (kondisi psikologis) yang dirasakan akibat operasi pembebasan sandera. Kondisi inisemua pernah dilaporkan oleh warga kepada Els-HAM (Lembaga Studi dan Advokasi HAM) di Jayapura. Sedang pemerintah nampaknya bersifat apatis melihat kondisi tersebut.

III. Periode Pasca Penyanderaan

Keadaan ini (setelah pembebasan sandera pada tanggal 15 Mei 1996) tidak secara otomatis langsung menghilangkan penderitaan warga. Karena setelah itu penyiksaan, pembunuhan dan bentuk kekerasan lainnya tetapdirasakan. Karena walaupun telah di cabut status Mapnduma dari Daerah Operasi Militer (DOM) menjadi Pengawalan Daerah Rawan (PDR), toh tindak kekerasan terus terjadi. Pernah terjadi di Keneyam yaitu peledakanbom yang ditinggalkan oleh aparat dimana mengakibatkan 5 orang meninggal dunia dan 2 orang luka-luka. Juga anak ketua Klasis yang bernama Joni, ikut meninggal karena tertembak oleh pasukan 751 pada tanggal 16Juni 2000, bahkan ada anak perempuan yang berumur 3 dan 11 tahun di perkosa.

G. Kecamatan Oksibil1. 1996

Perilaku Kelompok Sipil BersenjataDaerah ini merupakan salah satu dari 6 (enam) Kecamatan yang berada di sebelah Timur Kabupaten Jayawijaya. Konflik yang terjadi di sini pada umumnya akibat ulah militer yang bertindak di luar aturan. Hal ini di karenakandaerah ini dekat dengan negara tetangga, PNG.

Adapun kasus yang terjadi pada tahun 1996 di Desa Kutdol Kecamatan Oksibil yaitu :

Kasus ini berawal dari seorang anggota OPM, bernama Titus Uropdana yang tinggal bersama dengan Komandan OPM Paulus Kaladana di perbatasan wilayah Oksibil dengan Kiwirok dan PNG (Yapsi). Pada saat itu di daerahtersebut terdapat seorang anak perempuan yang orang tuanya memiliki hutang terhadap keluarganya Titus Uropdana. Pada saat Titus Uropdana menagih hutang tersebut untuk segera dibayar, keluarga yang berhutang malahmengembangkan isyu bahwa Titus membayar orang untuk membunuh keluarga yang berhutang tersebut.

Pada awalnya pula Titus Uropdana ini bukanlah anggota OPM, dalam hal ini yang menjadi anggota OPM adalah adiknya yang bernama Xaverius Uropdana. Kemudian Titus tersebut melaporkan permasalahannya kepadaadiknya Xaverius Uropdana yang kemudian keduanya bersama rombongan OPM lainnya dengan membawa senjata lantas mendatangi kampung tempat tinggal keluarga yang berhutang tersebut dan membunuh sertamengambil hasil ternak dan kebun para warga Kampung. Setelah selesai melakukan hal itu, kemudian mereka turun ke kampung berikutnya. Kebetulan pada saat itu Hari Jumat, TNI bersama masyarakat sedang ke DesaKutdol untuk melaksanakan ABRI Masuk Desa. Mendenganr hal itu, rombongan Titus dan Xaverius Uropdana langsung merencanakan penghadangan dan menjaga di jalan yang akan dilewati oleh TNI dari Kostrad 509bersama masyarakat.

Pada saat TNI dan masyarakat lewat di jalan tersebut, rombongan Titus dan Xaverius langsung melepaskan tembakan ke arah TNI dan masyarakat, namun tembakan tersebut meleset. Setelah melepaskan tembakan,rombongan Titus dan Xaverius berlari kearah kampung tempat di mana keluarga yang berhutang kepada Titus tersebut tinggal. Akibatnya TNI dari Kostrad 509 mengejar kelompok penyerang dengan mengepung kampung danmelepaskan tembakan secara beruntun.

Ketika TNI sedang melakukan penyerangan terhadap kelompok Titus dan Xaverius Uropdana, tiba-tiba Yunus Gobay, seorang anggota Koramil yang kebetulan ikut bersama TNI pada saat itu, berlompat menerobos masukmenuju ke arah kelompok Titus dan Xaverius Uropdana. Dan pada saat itu pula Komandan TNI yang bernama Zulkifli langsung menembak anggota Koramil tersebut hingga tewas dan rombongan OPM Titus dan Xaverius larimasuk hutan. Seorang anggota masyarakat yang bernama Uropyambul Ningmabin tewas tertembak dan ada pula seorang ibu tua yang meninggal karena terkejut setelah mendengar suara tembakan terus-menerus.

Setelah kejadian tersebut, masyarakat kemudian memindahkan warga kampung ke Ibukota Desa untuk menghindari terjadinya konflik susulan.

2. 1996 – 1997 Penanganan yang Berlebihan

Teror dan intimidasi tersebut dilakukan oleh Kopasus dan Militer dengan menuduh masyarakat menyimpan senjata dan masyarakat dituduh berhubungan dengan OPM. Teror dan intimidasi dilakukan pula dengan penodongansenjata kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi takut dan cemas.

Kasus ini telah dilaporkan oleh masyarakat kepada lembaga keagamaan (Keuskupan) dan Kodam XVII Trikora dan berbagai pihak namun nampaknya tidak ditindak lanjuti.

H. Kecamatan Kiwirok1. 1995

Balas DendamAdapun runtutan peristiwa yang terjadi mulai tahun 1995 – 2002 antara lain :

Pembantaian yang dilakukan oleh aparat militer pada masa pemberlakuan DOM terhadap masyarakat desa Kukihil, desa Tapahik hingga desa Marikong Pahik Kecamatan Kiwirok.Peristiwa ini berawal dari persoalan keluarga yang diadukan oleh Yosepha Taplo yang merupakan anak dari Hegap Kaweng Taplo ( korban penyiksaan oleh Kapolsek Kiwirok tahun 1982 ) mengadu ke pos 732 denganmengatakan bahwa di desa Kukihil dan kampung sekitarnya terdapat markas kelompok TPN/OPM pimpinan Daniel Taplo.

Mendengar laporan tersebut aparat langsung menuju ke desa tersebut dan melakukan operasi. Masyarakat kemudian di kumpulkan dan ditangkap serta dimasukkan dalam suatu rumah lalu di tembak mati semuanya danrumahnya di bakar. Jumlah korban peristiwa tersebut berjumlah 579 orang. Dan salah seorang warga yang lolos dari peristiwa itu bernama Tabub Kakadier kini telah menjadi kepala desa Asua. Adapun pelaku pembantaianadalah Komandan Pos Tirton dengan Komandan operasinya Adolof Telepari dengan sandi Operasi Pembersihan GPK. Setelah kejadian pembantaian tersebut Pos yonif 732 langsung ditarik ke luar dari kecamatan Kiwirok.

2. Tahun 1996 Penanganan yang Berlebihan

a. Terjadi pembunuhan terhadap Yusak Taplo salah seorang anggota Majelis Gereja oleh Yonif 403, pada tanggal 10 Maret pada pukul 06.00 WIT bertepatan dengan hari Minggu.Peristiwa ini berawal pada pukul 04.00 dini hari, di mana anggota TNI dari Yonif 403 menyerang kampung Depsos desa Kiwi. Karena ketakutan, korban kemudian berlari ke luar dari rumah. Pada saat itu korban langsungditangkap di jalan raya kemudian di tembak mati langsung di seret.

Setelah di tembak mati, mayat korban di jaga oleh aparat dan bagi masyarakat yang mendekat untuk melihat mayat tersebut akan di tembak. Pelaku penembakan tersebut bernama Prada Supriyono dari Yonif 403 yangdilakukan di depan Camat Kiwirok Drs. Yusuf Syawal. Korban kemudian di makamkan pada pukul 15.00 WIT setelah masyarakat pulang dari kebaktian di Gereja. Alasan pembunuhan tersebut adalah bahwa korban bukanmerupakan warga desa Kiwi dan tidak memiliki KTP. Alasan lain adalah bahwa korban sering menyembunyikan anaknya yang bernama Marius Taplo yang di duga merupakan anggota TPN/OPM.

b. Tiga (3 ) bulan setelah terjadi penembakan terhadap Yusak Taplo, anak dari korban yang bernama Marius Taplo di tangkap oleh Team Merah Putih yang sengaja dibentuk yang terdiri dari putra asli setempat.Korban kemudian ditangkap lalu di bunuh di desa Okbab yang terletak di antara Kecamatan Kiwirok dan Kecamatan Okbibab. Alasan pembunuhan terhadap Marius Taplo karena di tuduh sebagai anggota TPN/OPM danjuga menyebarkan paham / ideologi Kargoisme.

3. Tahun 2001 Mogok Kerja Pegawai Puskesmas

a. Terjadi aksi mogok pegawai Puskesmas dan Bidan Puskesmas Kiwirok sebagai akibat dari pemotongan gaji yang tidak transparan kegunaannya. Pemotongan ini mulai terjadi dari bulan Maret hingga Desember 2001 danjuga terhadap Tunjangan Hari Raya (THR) untuk tahun tersebut.

Jumlah pegawai dan Bidan PPT yang dipotong gajinya sebanyak 19 orang dengan total pemotongan sebesar Rp 42.177.000 yang dilakukan oleh Kepala Puskesmas Kiwirok yaitu Henok Uropmabin.

Dari uraian kasus yang pertama terlihat nampak bahwa tindakan aparat militer sangatlah arogan. Oknum aparat terlalu over action dalam menghadapi masyarakat. Tidak ada pendekatan persuasif yang dilakukan gunamenyelesaikan persoalan yang muncul ataupun menyeleksi berita – berita yang diinformasikan. Akhirnya dengan suatu doktrin agar menumpas habis gerakan separatis menjadi alat legitimasi untuk melakukan kekerasanyang walaupun korban berasal dari masyarakat sipil tidak tahu – menahu tentang kegiatan TPN/OPM.

Dan yang sangat disayangkan dan disesalkan bahwa aparat pelaku tindak kekerasan terhadap warga walaupun sudah di tarik dari Kiwirok namun tidak diambil tindakan tegas kepada mereka, terkesan seolah – olah tindakan tersebutdirestui oleh pimpinannya.Sedangkan bagi kasus ke dua di mana terjadi aksi mogok pegawai Puskesmas Kecamatan Kiwirok yang di latar belakangi akibat pemotongan gaji mereka yang dilakukan oleh pimpinan Puskesmas tempat mereka bertugas. Upayauntuk memperkaya diri dengan jalan yang tidak benar (korupsi) telah menyebabkan orang lain menderita kerugian. Selain itu juga beliau sering mengancam pasien dan menyuruh pulang tanpa alasan yang jelas. Bahkan beliau seringmengambil apa yang menjadi tugas orang lain dengan alasan, dia adalah putra asli.

Walaupun sudah melapor ke pimpinan di kabupaten dan Propinsi namun tidak di gubris. Warga yang mengalami kerugian kini tetap menanti akan tegaknya keadilan bagi mereka.Dampak dari aksi mogok tersebut kini Puskesmas tersebut menjadi terlantar dan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat tidak berjalan dengan baik.

BAB IIIPEMBAHASAN DAN ANALISA

KONFLIK PELANGGARAN HAM DI PAPUA

A. Motif

Dari hasil penelitian sangatlah sulit dipisahkan bahwa tiap kasus berdiri sendiri karena lebih banyak ditemukan kasus yang terjadi menyusul seketika atau hampir bersamaan dengan peristiwa sebelumnya atau dapat disinyalirmerupakan rentetan kasus. Dari motif / penyebab munculnya konflik pelanggaran HAM ditemukan adanya 3 motif utama yakni politik, ekonomi dan sosial budaya serta dijumpai bahwa terdapat pergesaran motif sehingga dari 74kasus terdapat 87 kali konfigurasi motif hal ini terjadi karena bisa saja pada satu peristiwa tidak saja terdapat satu motif tetapi bisa terdapat 2 atau 3 motif sekaligus yang ketika ditarik ke sumber konflik maka ada 87 pergeseran motif.Hal ini dapat di lihat pada Matriks Pelanggaran HAM di 5 kabupaten.Seperti diketahui bahwa sejak lama telah muncul perjuangan dalam rangka menggugat kembali proses masuknya Papua ke dalam NKRI yang terjadi di beberapa tempat yang didominasi oleh kekuatan bersenjata dengan polaperjuangan tertutup karena lebih banyak bergerilya berbasis di hutan. Reformasi tahun 1998 memunculkan pola–pola perjuangan baru yang merupakan babak baru dari perjuangan untuk menggugat kembali proses masuknya Papuake dalam NKRI tersebut. Secara internal, kondisi ini ditandai dengan dimulainya dialog Tim 100, kemudian Mubes Papua 2000 dan Konggres Papua II 2000. Secara eksternal, kondisi ini ditandai dengan perubahan pola kepemimpinannasional yang dilakukan oleh presiden Abdurrahman Wahid sehingga memberikan peluang demokrasi yang lebih besar – walaupun konsistensinya dipertanyakan kemudian – hal ini ditandai dengan disetujuinya pengibaran benderaBintang Fajar.

Maka hal tersebut menjadi momentum dari perubahan pola perjuangan Papua Merdeka ke areal yang lebih terbuka. Kondisi ini disikapi pula dengan berbagai banyak cara berjuang yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat,ternyata langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan ketetanegaraan dan pemerintahan (baca : politik pembangunan) di Papua melalui penjinakan (domestikasi), seperti politik bagi-bagi duit yang dilakukan olehpemerintah, dana crash program, JPS maupun Otsus – nampaknya hal yang sama merupakan pengulangan dari sejarah era 60-an (blueprint) ketika proses masuknya Papua ke dalam NKRI : penjinakan dilakukan kepada paratokoh-tokoh masyarakat.

Dilihat dari matriks Pergeseran Motif / Tahun (Matrix D1) berdasarkan kabupaten, maka ditemukan :

Pertama, motif politik dimulai pada daerah Jawawijaya tahun 1995 dengan peristiwa di desa Kukihil - Kiwirok berkaitan dengan munculnya keinginan atau aspirasi masyarakat untuk merdeka dan di daerah Biak Numfor KecamatanBiak Barat dan Supiori Selatan yang berkaitan dengan terkekangnya masyarakat atas label daerah separatis yang disebabkan oleh momentum empirik perjuangan masyarakat pada waktu lampau. Motif ekonomi dimulai di Biak Selatanpada Januari 1995, yakni pembakaran pasar Inpres dan juga di Merauke tentang reclaiming hutan masyarakat adat di kecamatan Mandobo—sekaligus merupakan motif sosial budaya. Motif sosial budaya dimulai juga pada desaKaruboi – Biak dan Kecamatan Jair – Merauke mengenai reclaiming hutan masyarakat adat.

Kedua, terdapat kasus yang terus terjadi atau dapat dipandang terjadi lebih dari setahun yakni selama periode 1995-2001. Biasanya tidak muncul dengan intensitas tinggi atau memuncak akan tetapi dampak / pengaruhnya terhadapmasyarakat setempat tidak dapat dikatakan lebih ringan dari kasus yang muncul sekaligus dalam tempo yg relatif singkat. Dari motif politik setidaknya ada beberapa desa di Biak Barat dan Supiori Selatan, yakni pada desa-desa yangdiberi stigma TPN/OPM karena dipandang sebagai basis TPN/OPM.

Kondisi ini mempengaruhi psikologis masyarakat karena masyarakat menjadi takut dan merasa tidak aman untuk melakukan aktifitas kehidupan sehari-hari.Hal yang sama terjadi pula di daerah Merauke pada Kecamatan Mandobodan Kecamatan Kurik. Hanya saja masyarakat yang menjadi korban dari situasi tersebut di wilayah ini justru masyarakat migran / non Papua akibat ulah kelompok Satgas Papua dan Kelompok papua bersenjata lainnya.

Untuk motif ekonomi yang terus terjadi sepanjang tahun adalah reklaiming atas tanah, hutan dan kekayaaan alam. Hal ini terjadi di Kecamatan Babo – mulai dari pelanggaran batas wilayah penangkapan ikan oleh perusahaan,ketidakjelasan luasnya areal perkebunan perusahaan, pengalihan tanah untuk pemukiman transmigrasi dan kasus Tanah termurah di dunia. Di Merauke untuk alasan yang sama, yakni persoalan reclaiming tanah terjadi juga diKecamatan Mandobo, Kecamatan Jair dan penguasaaan asset / kekayaan alam di Kecamatan Kimaam, Assue dan Citak Mitak.Untuk kasus dengan motif sosial budaya secara khusus, kasus yang menyangkut persoalan budaya terjadi di desa Andey di Biak dan di Manokwari – Kecamatan Babo (masih bersinggungan dengan motif ekonomi) serta Merauke padaKecamatan Assue, Jair dan Mandobo (juga masih bersinggungan dengan motif ekonomi).

PolitikDari hasil penelitian dijumpai pelanggaran HAM yang terjadi dengan motif politik yang terjadi sekitar tahun 1995 di daerah Jayawijaya dan Biak Numfor. Hal ini sendiri perlu diselidiki lebih lanjut apakah ini terjadi berkaitan dengan siklusperistiwa Wamena 1977 dan Biak 1971 – 1972 akibat akumulasi penderitaan selama 20 tahun yang tergambar dalam memoria pasionis sehingga memunculkan perlawanan (Tentu saja tanpa bermaksud mengabaikan kasus–kasuspelanggaran HAM lainnya yang terjadi sekitar masa tersebut di daerah lain). Tahun 1999 – 2000, sedikitnya ada 34 kasus bermotif politik (lihat Matrix D1& D2) yang mencuat terjadi hampir di setiap daerah. Mulai dari Jayapura,Manokwari, Jayawijaya, Merauke dan Biak . Hal ini justru terjadi pada saat era reformasi : sekali lagi dapat ditandai sebagai akibat kondisi internal dan eksternal Papua – kebangkitan Nasionalisme Papua dan juga perubahan kebijakanpemerintahan era Gus Dur.Adanya beberapa daerah yang merupakan basis TPN/OPM terutama sebagai tempat pengerahan kekuatan sipil bersenjata seperti Pantai Timur, Tor Atas maupun Betaf yang ditandai sebagai daerah merah termasuk pada daerah-daerah yang diberi stigma basis TPN/OPM menjadi tempat yang signifikan terhadap munculnya motif politik. Motif politik mulai pada kasus yang benar-benar nampak dengan pemicunya politik murni seperti kasus Wamena 6 Oktober2000; Biak Juli 1998; Merauke November dan Desember 2000 maupun dari kasus kasus yang muncul seolah–olah bermotif ekonomi dan sosial budaya.

Catatan menarik adalah, bahwa semua kasus yang terjadi berkaitan dengan motif politik selalu mengenai 2 kehendak yang berbeda, yakni bergabungnya Papua dalam NKRI serta Papua yang merdeka terlepas dari NKRI. Bahkan daridata dapat dilihat dengan sangat lugas seperti contoh semua kasus politik yang terjadi di Jayawijaya yang hanya berkisar pada 2 kehendak tersebut. Motif politik di sini tidak lagi dikategorikan pada perbedaan jangka pendek, perubahankebijakan persoalan politik pembangunan dan sejenisnya, tetapi lebih pada perdebatan soal nation.

Sosial BudayaMotif Sosial budaya tidak saja ditandai dengan penguasaan terhadap sumber daya alam tetapi juga penguasaan terhadap nilai-nilai yang telah lama ada seperti nilai kepatutan, keharmonisan dan keseimbangan yang semuanyatercermin dalam kebudayaan Papua. Pergeseran akibat penguasaan terhadap nilai-nilai tersebutlah yang menjadi motif dari pelanggaran HAM. Tanah yang semula bernilai religius magis, berubah menjadi nilai ekonomis. ritual dansimbol–simbol adat yang semula dihargai berubah menjadi hal yang biasa-biasa saja ,rakyat yang semula sebagai pemilik hak ulayat serta seluruh kekayaan alam tiba-tiba berubah menjadi buruh dan lain sebagainya.

Masuknya kekuatan-kekuatan kapitalis , perusahaan – Group Center – dapat dilihat dari sejumlah perusahaan semisal di Kecamatan Kimaam – Merauke, Perusahaan Kayu DMP Wasior – Manokwari, Kecenderungan BP – LNGBintuni dan sejenisnya.Pembukaan lahan sebagai pemukiman transmigrasi seperti di Sota – Merauke, desa Besum dan desa Karya Bumi – Jayapura juga merupakan kisah nyata dari hilangnya penguasaan hak atas tanah dankekayaan alam local people. Hal ini biasanya disertai dengan proses alienasi system demokrasi local ke dalam institusi-institusi formal buatan pemerintah seperti dibentuknya LKMD atau LMA demi kepentingan pemerintah yangkemudian digunakan oleh pemerintah sebagai representase dari rakyat ketika pemerintah menyelesaikan persoalan dengan rakyatnya. Intervensi pemerintah terhadap hak ulayat dapat juga menyebabkan konflik sosial budayaantara local people seperti yang terlihat pada penggunaan lahan transmigrasi di desa Sota – Merauke tahun 1996, yang masih merupakan permasalahan 2 ( dua ) marga yang berbeda sampai sekarang ini.

Masuknya nilai-nilai baru dari luar selalu mengalienasi nilai-nilai budaya yang telah ada sebelumnya.Sehingga membingungkan rakyat setempat tentang nilai–nilai yang harus dipatuhi kemudian : benar-salah, baik – buruk, penting– tidak penting : rakyat mengalami disorientasi nilai dan juga memarginalkan diri mereka pada skema social : majikan – buruh, pemilik – pekerja : rakyat mengalami disorientasi lokasi pada skema sosial yang kemudian ada.

EkonomiKekayaan sumber daya alam Papua menjadikan Papua sangat diminati oleh tidak hanya pelaku usaha tetapi pemerintah – TNI/POLRI. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ekploitasi dan manipulasi kekayaan alam yang sungguh luarbiasa (out of countrol). Sehingga akhirnya semua kelompok kepentingan (pelaku usaha maupun bukan pelaku usaha) berbondong-bondong mendatangi dan menguasai sumber-sumber kekayaan alam. Nampak dengan terdapatnyabanyak perusahaan, keterlibatan pemerintah dan juga kekuatan TNI/POLRI di daerah-daerah yang memiliki sumber kekayaan alam. Hal ini menyebabkan rakyat “kehilangan“ kekuatan untuk mengelola kekayaan alamnya sendiri melalui

seperti : pertambangan rakyat, perkebunan rakyat, kendati ada beberapa perusahaan yang memakai label “rakyat”. Lihat saja penguasaan hak ulayat oleh pihak perusahaan kayu di desa Wombu. Bahkan para kelompok kepentinganyang bukan pelaku usaha memanfaatkan kondisi tersebut. Lihat saja penguasaan para aparat TNI/POLRI terhadap daerah yang kaya akan hasil hutan dan laut pada Kecamatan Kimaam di Merauke.Ternyata motif ekonomi tersebut tidak saja terjadi antara pihak kapitalis – perusahaan dengan masyarakat pemilik hak ulayat, akan tetapi mulai nampak terjadi juga pada soal tingkat kesejahteraan buruh perusahaan sendiri.Hal ini dapat dilihat dari kasus tuntutan perbaikan kesejahteraan karyawan dan pembentukan SBSI tahun 1999 – 2001 yang terjadi di Kecamatan Babo – Manokwari dan persoalan PHK karyawan Hotel Marau – Biak, Juni 2001. Walaukasus tersebut baru terjadi pada sebagian kecil perusahaan akan tetapi berpotensi meledak sewaktu-waktu pada perusahaan–perusahaan lainnya.Dominasi sentra-sentra ekonomi rakyat pada kelompok etnis tertentu menyebabkan kecemburuan yang berakibat pada kesenjangan sosial. Konflik ini biasanya tidak muncul langsung akan tetapi terjadi/muncul mengikuti konflik yanglain seperti pembakaran pasar sentral Abepura tanggal 18 Maret 1996 setelah kedatangan jenazah Tom Wanggai dari Jakarta. Pembakaran pasar Inpres Biak awal Januari 1995 akibat dari pengroyokan antara etnis pendatang denganpribumi, pengrusakan dan penganiayaan yang terjadi di pasar Ampera Merauke tahun 1996 sampai pada pembakaran pasar Sentani November 2001 menyusul kasus penculikan dan pembunuhan ketua Presidium Dewan Papua.

Bahwa kasus yang terjadi pada sentra eknomi rakyat tersebut disebabkan karena semua sentra ekonomi rakyat tersebut didominasi oleh kelompok etnis pendatang baik pada pasar-pasar tradisional tetapi juga pada pemilik modalbesar.Penguasaan sumber daya alam melalui masuknya para investor/kapitalis/Groups Center selalu bersamaan dengan masuknya persoalan ekonomi ke dalam komunitas masyarakat tersebut. Sehingga sulit ditemui bahwa secaraekonomis masyarakat mengalami perbaikan tingkat kesejahteraan akibat adanya perusahaan karena biasanya justru terjadi sebaliknya. Pada Kecamatan Kimaam, dimana dulu masyarakat dengan bebas mencari ikan untuk memenuhikehidupannya justru setelah ada perusahaan di Wanam Camp. Masyarakat malah dibatasi areal pencahariaannya, bahkan juga dibatasi nilai jualnya. Kemudian juga kasus tanah termurah, Rp.15 / m2 = Rp.150.000 untuk 1.000 / m2.Logikanya adalah, tanah seluas 1.000 / m2 tentu dapat memenuhi kebutuhan sekian orang hidup selama batas waktu yang tidak dapat ditentukan akan tetapi dengan nilai Rp.150.000 pastilah tidak mampu membiaya hidup seseorangapalagi untuk sepanjang usianya. Hal yang sama juga terjadi pada perkebunan PIR – Jayapura .

Biasanya tahap awal perusahaan membangunan usahanya jarang sekali melibatkan masyarakat bahkan ada masyarakat yang tidak mengetahui luas areal sesungguhnya yang dikuasai oleh perusahaan. Seperti luas areal perusahaanperkebunan pada Kecamatan Babo – Manokwari. Perusahaan selalu menggunakan kekuatan dari luar baik itu dengan menggunakan campur tangan pemerintah seperti kasus hak ulayat desa Andei Kecamatan Biak Utara tahun 2000,Kasus BP LNG tahun 2001 (Pembuatan Kesepakatan) dan juga menggunakan kekuatan TNI/POLRI untuk menjaga kelangsungan usahanya seperti PT. Djarma Aru (Djajanti Group) di Kimaam – Merauke dan perusahaan DMP diWasior – Manokwari. Bahkan ada perusahaan yang menggunakan kekuatan TNI/POLRI lebih dari 1 kesatuan – setidaknya ada 5 kesatuan seperti di Wanam Camp – Kimaam Merauke .

Selain itu, melimpahnya sumber daya alam/kekayaan alam seperti kayu Gaharu menjadi sebab munculnya konflik pelanggaran HAM di bidang ekonomi karena perebutan penguasaan sumber daya alam tersebut dengan cara-carakekerasan. Seperti di Kecamatan Citak Mitak, Suator, Assue dan Kecamatan Atsy di Merauke. Pihak keamanan TNI/POLRI ikut melakukan bisnis tersebut dengan melakukan intimidasi terhadap rakyat setempat.

Secara khusus, masalah hak ulayat baik yang berkaitan dengan motif politik, ekonomi dan sosial budaya terjadi hampir di setiap tempat lokasi penelitian di Papua. Bahkan dapat dilihat dari 87 pergeseran motif maka jika dipiliah adasekitar motif politik sebanyak 43 kasus, motif ekonomi 26 kasus dan motif sosbud ada 18 kasus (lihat Matrix A) serta yang menyangkut hak ulayat terdapat 14 kasus. Antara lain seperti yang terjadi pada kasus sengketa tanah lokasitransmigrasi desa Besum 1996, Desa Andei Biak utara tahun 2000, desa Yeroboy 1995 di Biak, desa Sota – Merauke tahun 1996 dan Kecamatan Babo di Manokwari, dan lain-lain. Jika hal ini tidak juga diselesaiakan maka akan selaluberpotensi konflik yang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM untuk waktu-waktu yang akan datang.

B. ModusModus atau cara yang digunakan dalam melakukan konflik pelanggaran HAM pada dasarnya tidak terlepas dari cara-cara kekerasan fisik bahkan sampai menyebabkan kematian dan juga kekerasan/intimidasi secara psikologis.Modus masih berupa : penangkapan yang sewenang-wenang, penyisiran, penganiayaan, penipuan,mengancam , ingkar janji, pembakaran, demonstrasi dan lain-lain. TNI – POLRI

Modus yang digunakan selalu berupa kekerasan fisik mulai dari pemukulan, penganiayaan, penangkapan yang sewenang-wenang, penembakan, penyisiran sampai pembunuhan. Serta kekerasan psikis melalui intimidasi psikologisjuga merupakan hal yang sangat ditakutkan masyarakat modus ini digunakan baik di perkotaan maupun di daerah yang jauh dari kota. Intimidasi psikologis ini biasanya justru membawa kesan yang mendalam mengingatpengalaman traumatik masa lalu, memoriapasionis Wamena 77 atau Biak Barat 71-72. Perilaku TNI/POLRI pada desa-desa di luar kota dimana orang memandang TNI/POLRI sebagai suatu kekuatan penguasa yang datang dariluar perilaku aparat TNI di daerah perbatasan, aparat POLRI di daerah pedalaman seperti Kecamatan Assue, Atsy, Kimaam di Merauke serta Kecamatan Bokondini, Tiom, Kelilla di Jayawijaya.

Secara khusus, perilaku aparat Brimob di desa Rasey, Wombu, Wondiwoy di Kecamatan Wasior di Manokwari; desa-desa di Kecamatan Biak Barat antara lain desa Sarwa, Napdori, Krisdori, Orkdori, Farusi Adadikam; desa Sopendan Desa Mansram Kecamatan Supiori Selatan.Selain itu modus yang digunakan adalah penjinakan / pembudidayaan/domestikasi terhadap kelompok sipil bersenjata terutama yang terjadi di daerah perbatasan seperti JayawijayaTimur – Pengunungan Bintang, dikhawatirkan jika target pembudidayaan selesai, maka kelompok tersebut akan dihabiskan – hal ini perlu diselidiki lebih lanjut.

Kelompok Sipil bersenjataMelakukan penganiayaan, penembakan seperti terjadi pada kasus desa Wondiboy – Wasior, kasus perampasan senjata di Tor Atas pada 25 Desember 2000 di Jayapura, peristiwa desa Kutdol – Oksibil pada 1996 di Jayawijaya,dan juga intimidasi psikologis seperti terjadi di Kecamatan Mandobo dan Kecamatan Jair di Merauke. Kelompok TPN-OPM yang berada di daerah perbatasan dengan negara PNG biasanya modus yang digunakan berbeda. Untukdaerah yang berbatasan darat dengan negara PNG modus yang digunakan adalah penyanderaan, lihat kasus penyanderaan warga PIR VI Arso – Jayapura tahun 1999, kasus Penyanderaan karyawan PT.Korindo Group 17Januari 2001 – Merauke dan kasus penyanderaan Tim Peneliti Lorenzt – Mapnduma 06 Januari 1996.

Sedangkan untuk daerah perbatasan yang terbuka karena berbatasan dengan laut misalnya, maka modus yang digunakan lebih banyak dengan melakukan kontak senjata dengan TNI/POLRI, seperti daerah pesisir Pantai TimurTor Atas dan Sarmi tahun 2000, Betaf tahun 2001– Jayapura; desa Rasiey – Kecamatan Wasior – Manokwari.

Kelompok SipilBagi kelompok sipil Papua modus yang digunakan biasanya pembakaran, pemalangan dan juga intimidasi terhadap kaum migran, selain itu, modus lain yang digunakan adalah dengan mencari kelompok tertentu yang biasanya“berseberangan” dengan institusi pemerintah dan TNI/POLRI. Hal ini terjadi pada saat rakyat kehilangan kepercayaan dan harapannya kepada pemerintah dan atau pihak keamanan TNI/POLRI dalam menyelesaikan persoalanmaka mereka memilih alternatif baru, yakni mengadukan persoalan kepada kelompok sipil bersenjata maupun Satgas Papua. Hal ini nampak pada kasus desa Wombu – Manokwari, pengaduan masyarakat tentang perusahaanHPH yang sebelumnya telah disampaikan kepada pemerintah tetapi tidak ditanggapi, desa Kutdol – Jayawijaya : persoalan hutang piutang antara keluarga yang dilaporkan kepada kelompok TPN/OPM, Merauke Kota : persoalankeluarga di Jl. Natuna, yang mana ada yang melapor kepada satgas dan ada yang ke Brimob.

Mempersenjatai diri dengan senjata rakitan adalah juga modus baru yang digunakan terutama oleh kaum migran biasanya terjadi di daerah konsentrasi pemukiman kaum migran seperti daerah transmigrasi.

Kurangnya perhatian dan atau sikap yang tidak tepat dari pemerintah termasuk TNI/POLRI dalam meresponi pengaduan masyarakat tidak menyebabkan masyarakat berdiam diri saja akan tetapi masyarakat mencoba mencari cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah mereka. Dan cara-cara ini selalu dipandang oleh pemerintah dan TNI/POLRI sebagai “perlawanan”. Bahayanya adalah, jika kemampuan untuk menemukan cara-cara baru tersebut digunakanoleh kelompok tertentu untuk mengadu domba antara pemerintah dan TNI/POLRI dengan rakyat. Pemerintah dan Perusahaan

Agak sulit membedakan antara pemerintah dan perusahaan. Karena biasanya kedua pelaku ini menggunakan modus yang sama untuk mengamankan kepentingannya. Modusnya dapat berupa ingkar janji (inkonsistensi), khusussikap pemerintah terhadap kebijakan pengibaran bendera Bintang Fajar. Penipuan dan ingkar janji melalui kesepakatan, perijinan, penyerahan luas wilayah HPH sering dilakukan atau merupakan persekongkolan antara pemerintahdan perusahaan. Bahkan juga mereka menggunakan pihak ketiga, seperti kekuatan TNI-POLRI untuk mengamankan kebijakan dan kepentingan usahanya. Termasuk juga membentuk institusi-institusi formal untuk menggantikansistem demokrasi local yang telah lama ada dan dijadikan alat adu dengan rakyat setempat.

C. PelakuSebelum tahun 1996, kasus pelanggaran HAM cenderung didominasi oleh kekuatan bersenjata TNI/POLRI dan TPN/OPM. Pergeseran sekaligus penambahan pelaku pada pihak perusahaan mulai terjadi di era awal 90-an yangditandai dengan munculnya beberapa perusahaan. Di Kecamatan Kimaam – Merauke, Kecamatan Biak Utara – Biak, Kecamatan Babo – Manokwari. Di era reformasi sekitar tahun 1999 – 2000, terutama akibat motif politik makamuncul pula kekuatan baru sebagai pelaku yakni Satgas Papua dari pihak pribumi. Mulanya perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Papua ditujukan kepada pemerintah dan TNI/POLRI akan tetapi ketika tidak sesuai dengankeinginan mereka maka beralih kepada masyarakat migran karena dianggap bagian dari pemerintah Indonesia, bagian dari TNI/POLRI dan bagian dari yang menindas mereka. Sehingga memunculkan pula perlawanan dari kaummigran (momentum internal). Himbauan lewat radio oleh Kapolda Papua, Irjen S.Y. Wenas, menjelang pengibaran bendera 1 Desember 2000, oleh sebagian kaum migran ditafsirkan sebagai alasan untuk melakukan perlawanan

terhadap pribumi ( momentum eksternal) .Maka lahirlah model-model perlawanan bersenjatakan rakitan. Seperti yang terjadi di Merauke, Jayapura maupun di Wamena Kota. Ternyata motif politik berpeluang lebih besar terhadapmunculnya kasus yang bernuansa horizontal serta berbanding lurus terhadap bertambahnya jumlah pelaku yang berasal dari masyarakat pribumi maupun migran.

Secara umum dapat dilihat, bahwa selama kurun waktu 1995-2001, TNI, terutama pasukan non organic adalah pelaku pada hampir seluruh kasus pelanggaran HAM di Jayawijaya, selain beberapa pelaku sipil seperti TPN/OPM. Untukdaerah Manokwari pelakunya banyak dari Brimob. Beberapa desa di Biak, terutama Biak Barat dan Supiori Selatan banyak dilakukan oleh TNI, baik organic maupun non organic. Untuk daerah lainnya, Merauke dan Jayapura ditemukanpelaku yang sangat variatif, hal ini bisa disebabkan bahwa semakin luasnya wilayah, letak geografis sebagai daerah terbuka, tingginya jumlah penduduk dan heterogenitas penduduk serta banyaknya perusahaan menyebabkanmeningkatnya jumlah/kategori pelaku.

Baik TNI/POLRI, TPN/OPM ditemukan banyak melakukan pelanggaran HAM di sekitar jazirah Jayapura, Jayawijaya Timur dan Merauke. Secara kwantitatif dapat dilihat bahwa pelaku didominasi adalah POLRI, terutama terjadi setelahera reformasi. Sedangkan sebelum reformasi adalah pihak TNI. Prosentase keseluruhan adalah POLRI ( 22 %), TNI 19 %, sipil Bersenjata 14 %, sipil tidak bersenjata 14 %, pemerintah 15 %, Perusahaan 10 % serta lain-lain 5 %. Halini bisa jadi disebabkan karena, pertama dampak pemisahan institusi TNI/POLRI sehingga sekarang POLRI yang dikedepankan dalam menghadapi setiap konflik yang terjadi (secara eksternal) akan tetapi bisa juga disebabkan karenaperubahan perilaku (secara internal) hal ini perlu dibuktikan lebih lanjut.

Selain itu muncul pula pelaku akibat dari banyaknya kekuatan sipil bersenjata yang ada seiring dengan menguatnya aspirasi Papua Merdeka (motif politik), seperti di Merauke, ada kelompok TPN/OPM, kelompok Satgas Papua danKelompok SORANDA, dan dari non Papua ada kecenderungan muncul kelompok sejenis (Barisan Merah Putih, Pasukan Jihad dan Laskar Kristus) – perlu dikaji lebih lanjut.

D. Geografis - TeritorialPertama, dari keseluruhan peristiwa pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang tahun dapat dilihat terjadi di daerah- daerah yang jauh dari ibu kota kabupaten : Kecamatan Babo di Manokwari; Kecamatan Jair, Assue dan Mandobo sertaKimaam yang jauh dari Merauke serta Kecamatan Kiwirok dan Oksibil di Jayawijaya. Hal ini sangat berhubungan dengan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari program pembangunan. Karena khusus daerah– daerahyang jauh dari ibu Kabupaten dan juga Kecamatan perhatian yang diberikan oleh pemerintah kepada aparatur negara sangat terbatas sekali. Hal yang sama juga terjadi pada management di TNI/POLRI terhadap anak buah mereka.Akibatnya baik aparatur negara maupun TNI/POLRI di daerah yang jauh dari kota kurang mendapat pengawasan sehingga cenderung melakukan tindakan kesewenang–wenangan, kendati hal ini terjadi juga bagi aparat yang berada dikota.Kedua, letak geografis termasuk luas wilayah, memberikan peluang yang lebih besar terhadap meningkatnya pelanggaran HAM baik dari segi kwantitas maupun kwalitas serta melahirkan pelaku-pelaku baru yang sangat luas danheterogen, baik dari segi jumlah tiap motif, juga memunculkan pelaku-pelaku yang baru, seperti kekuatan sipil non papua bersenjata. Terlihat pada daerah Merauke yang sangat luas wilayahnya, Jayapura sebagai ibukota propinsi danjumlah penduduk yang banyak juga daerah-daerah terbuka sebagai basis perusahaan : Jayapura – Merauke dan Manokwari.

Ketiga, bagi kabupaten yang berbatasan langsung dengan negara PNG, mempunyai ciri khusus dalam hal konflik pelanggaran HAM yang terjadi. Dari kasus yang didapat sepanjang tahun 1995 – 2001 ditemui bahwa kasus denganmotif politik sebanyak 55 kasus terjadi di sepanjang pesisir Jayapura, sebelah Timur Jayawijaya dan Merauke. Jazirah ini ditandai sebagai daerah dengan “kekerasan bersenjata” terbanyak. Maka nampak dari besarnya konsentrasikekuatan TNI organik maupun non organik dan POLRI disatu pihak, serta juga kelompok sipil Papua bersenjata atau TPN/OPM di pihak lain.Kontak senjata sering terjadi di daerah pesisir Jayapura. Nampak kontak senjata paling banyak terjadi di daerah Kecamatan Pantai Timur (Betaf), Tor Atas, Bonggo dan Sarmi. Dapat dicatat pula bahwa daerah Biak Barat, SupioriSelatan ini dipandang strategis karena memberikan ruang gerak yang cukup besar bagi posisi TPN/OPM.Orientasi ruang ini berubah setelah kekuatan awal di daerah sekitar Biak dan manokwari (basis tertutup) kurang memberikanruang gerak yang cukup luas. Kondisi ini dipahami pula sebagai alasan untuk menempatkan pasukan non organic dan organic secara besar-besaran, sehingga pada daerah-daerah perbatasan selalu terjadinya konflik pelanggaranHAM.Daerah yang berbatasan langsung dengan negara PNG dapat dipahami sebagai wilayah yang harus dijaga karena merupakan batas negara RI dengan PNG sehingga terjadi konsentrasi TNI/POLRI yang cukup besar pada pos-possekitar perbatasan termasuk pos-pos di sekitar pemukiman transmigrasi – di Jayapura, dari sekitar 40 pos TNI – non Organik, sekitar 75 % berada justru di daerah transmigrasi. Di sisi lain, daerah perbatasan menjadi daerah “ terbuka”bagi kekuatan Sipil bersenjata TPN/OPM.

E. Peran dalam menyelesaikan Konflik. Pemerintah

1. Dari 74 kasus, tidak semua ditindaklanjuti oleh pemerintah. Pemerintah lebih banyak menanggapi semua kasus sebagai persolan kesejahteraan sehingga lebih banyak melakukan bantuan kemanusiaan yang sifatnya lebihbanyak jangka pendek seperti memberikan bahan makanan dan santunan – kasus di desa Wouma Wamena, Kasus Wasior – Manokwari dan juga di Merauke, rehabilitasi pasar (kasus Biak Selatan), pencarian dan membantuevakuasi korban – kasus Kimaam – Merauke, membantu pembebasan sandera – Kasus Korindo di Merauke, menampung keluhan masyarakat tanpa menindaklanjuti – kasus Puskesmas di Kiwirok, mengupayakan refungsibadan-badan usaha – kasus hotel Marauw – Biak.

2. Melakukan dialog dengan Masyarakat : pembakaran pasar abepura dan pertikaian etnis, Kasus Desa Besum dan desa Kayu Bumi, desa Sabron Samon, akan tetapi dari semua dialog biasanya mengeluarkan kesepakatan daripemerintah seperti ganti rugi tanah hak ulayat tapi hanya sebagian kecil dari kesepakatan itu yang kemudian direalisasikan.

3. Membentuk Tim Pencari Fakta seperti kasus Uncen Berdarah di Jayapura dan Biak 1998, Pembentukan KPP HAM untuk kasus Abepura 2000, pembentukan KOMNAS HAM dan KPN (kasus penculikan dan pembunuhan ketuaPDP) dan pembentukan Pansus melalui DPRD.

4. Ada upaya untuk membuat Peraturan Daerah batas-batas wilayah dan tanah adat, seperti keinginan pemerintah Merauke tetapi belum juga direalisasikan sampai saaat ini.5. Ada kasus yang diproses hukum sampai persidangan di pengadilan Negeri, akan tetapi tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Kasus Betaf – Jayapura dan Kasus Wasior Manokwari, kasus Wouma

Wamena dan kasus penahanan Tokoh PDP memang sampai pada tingkat pengadilan akan tetapi terjadi perubahan dalam tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum (JPU), baik dari pasal-pasal makar ke UU Darurat No. 12/1951,perubahan pada tuduhan peran/keterlibatan dan juga mengenai lokasi kejadian. Ada yang ditangkap dan ditahan cukup lama kemudian ditangguhkan,ada yang sudah menjalani beberapa kali pemeriksaan tetapi kemudianprosesnya tidak dilanjutkan, termasuk pada perkara yang sudah didaftarkan dan disidangkan di Pengadilan Jayapura setelah sebelumnya telah menjalani penahanan Kepolisian ,Kejaksaan dan pengadilan sekitar seratus harilebih tetapi kemudian kasusnya “terbengkalai”. Seharusnya ada pertanggungjawaban hukum terhadap semua pihak yang melakukan proses tersebut.eRehabilitasi dan pemulihan nama baik bagi mereka yang mengalami“proses extrajudicial” yang telah dilakukan oleh pemerintah dan para penegak hukum. Selain itu, proses hukum tidak ditujukan kepada semua pihak yang terilbat dalam kasus tersebut. Dengan kata lain, dari kasus tersebutyang diproses sampai ke pengadilan hanyalah rakyatnya saja. Lantas bagaimana dengan pelaku lainnya yang terlibat atau turut serta dan juga pada kasus-kasus yang lain ?

Institusi LainPeran ini banyak dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, melalui proses pendampingan litigasi, pendampingan hukum di tingkat kepolisian, kejaksaan dan pengadilan, serta upaya non litigasi. Termasuk dengan melakukaninvestigasi, membentuk Tim Pencari Fakta dan juga bantuan kemanusiaan : membantu evakuasi korban dan lain-lain. Juga adanya pendampingan yang terus-menerus terhadap masyarakat yang senantiasa merasa tidak amanhidupnya sebab selalu berada dalam kondisi penindasan dan intimidasi.

MasyarakatMasyarakat selalu berperan dengan menggunakan lembaga adat maupun komunitas-komunitas budaya lainnya. Mulai dengan memberikan surat kepada pemerintah local, nasional maupun institusi–institusi internasional,demonstrasi, membentuk forum Komunikasi bersama, melakukan pembangunan kembali pasar secara swadaya dan juga dialog dengan masyarakat maupun pemerintah .

Peran dari pemerintah, institusi lain dan juga masyarakat sejauh ini masih kurang efektif karena tidak adanya sinergis dari ketiga komponen tersebut. Pemerintah masih dalam tahapan menerima dan merencanakan tindak lanjut ataumelakukan aksi-aksi jangka pendek, selain proses hukum yang tidak tepat. Hasil-hasil temuan investigasi yang dilakukan oleh instutusi lain seperti LSM, Tim Pencari Fakta, KPN dan KPP HAM, masih sebatas hasil dokumentasi yangbelum bisa langsung siap dibawa ke proses peradilan, karena mengalami hambatan hukum yang cukup besar akibat intervensi kepentingan penguasa pada lembaga penegak hukum dan juga lemahnya aturan hukum yang ada.Catatan penting lainnya adalah, adanya perbedaan sikap pemerintah dalam menyelesaikan persoalan konflik kemanusiaan di Papua baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah. Khusus pendekatan yang dilakukan olehpemerintah di daerah berbeda-beda. Nampak sekali bahwa tidak ada konsep dasar yang jelas mengenai para pihak, tujuan dan bentuk-bentuk kewenangan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan konflik pelanggaran HAM. DiJayapura dan Merauke masih nampak ada upaya dari pemerintah yang cukup “nampak“ juga di Manokwari – walaupun tidak efektif – untuk meresponi persoalan yang ada, akan tetapi ada juga pemerintah yang berperan sangat kecildalam menyelesaikan konflik yang terjadi seperti di Jayawijaya. Hal ini menimbulkan kesan sangat terbatasnya peran pemerintah di mata masyarakat.

BAB IVP E N U T U P

A. Kesimpulan1. Pelanggaran HAM dengan politik disebabkan pada 2 perbedaan pokok, yakni Papua di dalam wilayah NKRI dan Papua di luar NKRI, merdeka, lepas dari NKRI.2. Motif politik nampak mencuat setelah era reformasi dan memberikan peluang yang sangat besar terhadap bertambahnya pelaku pelanggaran HAM.3. Pelanggaran HAM dengan motif ekonomi disebabkan karena kekayaan sumber daya alam Papua yang tidak saja dilakukan oleh pelaku usaha tetapi juga oleh oleh pihak-pihak diluar pelaku usaha seperti pemerintah dan TNI –

POLRI.4. Pelanggaran HAM dengan motif Sosbud terjadi akibat penguasaan sumber daya alam sekaligus nilai-nilai budaya oleh kelompok luar (non local people) terutama yang dilakukan oleh pihak perusahaan sehingga rakyat mengalami

disorientasi nilai dan disorientasi lokasi.5. Penyelesaian persoalan di Papua dengan menggunakan pendekatan kekerasan tidak efektif bahkan justru menimbulkan perlawanan-perlawanan baru karena tidak mendapatkan simpatik rakyat.6. Tidak pernah ada penyelesaian yang tuntas berdasarkan mekanisme hukum yang adli dan benar—terhadap semua pihak -- terhadap semua kasus pelanggaran HAM yang terjadi sepanjang 1995-2001.7. Karena kondisi geografis dan demografis Papua yang sangat luas dan beragam maka peran media massa sangat besar sekali untuk mempublikasi suatu kasus pelanggaran HAM terutama yang terjadi di daerah-daerah

pedalaman / terpencil.

B. RekomendasiPerubahan policy, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun institusi TNI/POLRI, harus juga diikuti dengan perubahan yang signifikan pada struktur dan perilaku. Karena kendati beberapa policy telah berubah seperti penghapusanDOM, UU No. 39/1999 tentang HAM, UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus, maupun UU No. 26/1999 tentang Peradilan HAM, akan tetapi jika pada tingkat implementasi tidak mencerminkan adanya perubahan seperti misalnyamemperpendek jalur birokrasi demi mempermudah pelayanan, mengadili pelaku pelanggaran HAM, penarikan pasukan non organic, memperhatikan kehendak masyarakat dalam mengeluarkan perijinan HPH, pengakuan kembali hak-hak dasar masyarakat, pendelegasian wewenang dan lain-lain. Jika hal tersebut tidak dilakukan maka sesungguhnya yang terjadi adalah pemerintah termasuk TNI/POLRI hanya “bermetamorfosa” dari bentuk bentuk lama ke dalambentuk-bentuk yang lebih sempurna. Selain itu segenap komponen masyarakat : lembaga adat, lembaga keagamaan, tokoh masyarakat, LSM, Pers dan juga kekuatan sipil bersenjata termasuk TPN/OPM harus terus menempuh cara-cara damai dalam menyelesaikan semua konflik yang ada di Papua. Sehingga dapat memperbaiki kenyataan (kesalahan) yang terjadi sekarang ini walaupun dikatakan sebagai era reformasi bagi seluruh komponen termasukpemerintah dan TNI/POLRI, akan tetapi pelanggaran HAM yang terjadi baik secara kwantitatif, modus, pelaku dan korban justru meningkat jumlahnya. Karena itu hal-hal yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut :

Politik1. Mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM yang terjadi selama kurun waktu tersebut bahkan sebelum tahun 1995 dan setelah tahun 2001.Proses ini diawali dengan adanya upaya untuk melakukan inventarisasi kasus-kasus

yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM melalui peran serta masyarakat, LSM dan pihak pemerintah. Mendorong pembentukan dan peran institusi-institusi kenegaraan untuk melakukan investigasi, penyelidikan,penyidikan dan pengadilan HAM. Seperti mempercepat terbentuknya Komda HAM , menyiapkan sarana dan prasarana agar terbentuknya Peradilan HAM serta menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai Hak AsasiManusia di dalam system hukum Indonesia (Perbedaan antara UU HAM dan UU Otonomi Khusus tentang pembentukan perwakilan dan Komisi Daerah : HAM ). Serta adanya pelimpahan kewenangan yang sinergis – bukanpelimpahan administrasi antara semua penegak hukum.

2. Perlu diadakan rekonsiliasi antara semua komponen masyarakat guna mencari solusi yang konkrit, jelas dan bertanggungjawab. Rekonsiliasi ini harus diprakarsai oleh kelompok-kelompok yang teribat dalam konflik. Sepertimendorong peran Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat.

3. Kebijakan pemerintah mengenai fungsi pertahanan keamanan dari TNI/POLRI perlu ditinjau kembali. Terutama mengenai kebijakan pengirim dan penempatan pasukan non organic ke wilayah Papua.4. Perlunya peningkatan partisipasi peran dari negara asing dalam membantu proses penegakan nilai-nilai kemanusiaan yang sifatnya universal : Hak Asasi Manusia di Indonesia. Seperti memberikan bantuan tehnis terhadap

terbentuknya Peradilan HAM, termasuk sikap terhadap perilaku penguasa (Indonesia) dalam menjalankan pemerintahannya, yakni secara khusus dimohon agar pemerintah USA tidak mencabut embargo senjata terhadappemerintah Indonesia.

5. Penertiban aparat pemerintahan dan keamanan melalui monitoring dan pemberian sanksi yang tegas terutama kepada aparat Kepolisian yang berada di daerah-daerah pedalaman seperti Merauke : Kecamatan Atsy, Asgondan Kimaam yang selalu bertindak sewenang-wenang terhadap aset dan akses ekonomi rakyat. Juga terhadap aparat pemerintahan yang selalu meninggalkan tugasnya seperti : guru, tenaga medis dan pegawai kecamatan.

6. Meningkatkan peran institusi pemerintah, LSM dan masyarakat dalam melakukan penguatan terhadap upaya untuk mencegah terjadinya Pelanggaran HAM melalui advokasi litigasi dan non litigasi termasuk denganpembentukan institusi local – model-model pertahanan masyarakat desa yang sesuai dengan system demokrasi local seperti dibentuknya polisi adat untuk menjaga keamanan kampung .

7. Perbedaan politik yang menyebabkan kekerasan bersenjata baik yang dilakukan oleh TNI/POLRI, TPN/OPM hendaknya dihentikan dan kelompok-kelompok tersebut termasuk Satgas Papua hendaknya menghindari segalabentuk intimidasi phisik maupun psikologis terhadap penduduk Papua maupun non Papua yang sedang melaksanakan kehidupan normal sehari-hari karena itu perlu dilakukan upaya damai tanpa kekerasan baik yangdilakukan langsung antar pihak maupun dengan menggunakan bantuan pihak ke tiga (mediasi).

8. Meninjau kembali sejumlah kebijakan pemerintah dalam menyelesaikan masalah baik untuk kepentingan jangka pendek seperti bagi-bagi uang ataupun seperti pemekaran wilayah agar semuanya mengacu kepadakepentingan local people. Hendaknya penyelesaian masalah yang dilakukan oleh pemerintah tidaklah semata-mata menggunakan pendekatan (politik) pembangunan tetapi juga pemerintah turut aktif mendorong penyelesaianperkara melalui proses hukum dengan memberikan ruang yang sehat terhadap proses hukum tersebut seperti mendorong tindak lanjut pekerjaan yang dilakukan oleh Tim Pencari Fakta atau bahkan KPP HAM sehinggamempercepat proses peradilan HAM.

Ekonomi1. Menghentikan dominasi kelompok tertentu terhadap sentra-sentra ekonomi rakyat dengan cara memperhatikan siklusi akumulasi modal agar tidak terkonsentrasi pada satu kelompok tertentu saja melalui penghapusan

monopoli hasil pertanian, perkebunan, kehutanan dan laut serta memberikan subsidi terhadap pedagang-pedagang tradisional yang mengalami keterbatasan modal melalui bantuan yang tidak mengikat. Serta mengarahkanprioritas pembangunan ekonomi dan bantuan/pinjaman luar negeri lebih kepada pelaku usaha kelas menengah ke bawah dan bukan kepada kapitalis/konglomerat .

2. Melakukan penguatan masyarakat terutama melalui masyarakat adat dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki melalui penyediaan tenaga management pola usaha yang berbasis pada pasar-pasar tardisionalyang memasarkan produk-produk local dalam rangka mengurangi ketergantung masyarakat terhadap produk luar. Pengelolaan tanaman sagu, perikanan, hasil hutan melalui lembaga setempat

3. Memperketat/selektif dalam pemberian ijin investor/ perusahaan yang akan membuka usaha di Papua seperti penetapan areal HPH, perkebunan dan pertambangan, perikanan dengan mengedepankan equity partisipationrakyat.Caranya dengan melibatkan masyarakat sejak awal dalam setiap proses usaha yang berkaitan dengan hak ulayat mereka.

4. Mengontrol standar harga terutama kebutuhan pokok masyarakat pada daerah-daerah pedalaman/terpencil dengan melakukan subsidi pada sarana transportasi dan juga komunikasi.5. Perlunya memperhatikan tingkat kesejahteraan TNI/POLRI melalui penyediaan sarana tempat tinggal yang memadai termasuk subsidi untuk yang bertugas di daerah terpencil.

Sosial Budaya1. Perlunya pengetahuan dan pemahaman bagi semua orang terutama non local people terutama termasuk para investor dan juga TNI/POLRI mengenai nilai-nilai budaya yang ada di tanah Papua agar muncul penghormatan

dan penghargaan terhadap eksistensi kemanusiaan. Misalnya perlu melakukan kajian yang mendalam mengenai Analisa Sosial (Ansos) dan kajian antropologis terhadap suatu daerah yang akan dijadikan tempatusaha/investasi tetapi juga daerah-daerah yang akan dilaksanakan program pembangunan maupun penempatan pasukan TNI-POLRI.

2. Memberikan penguatan pada masyarakat adat sesuai dengan system demokrasi local dengan jalan menghidupkan kembali pranata-pranata adat yang mencerminkan kearifan tradisional dan menghindari munculnya institusibuatan pihak luar yang dapat dipakai untuk menimbulkan konflik antara sesama masyarakat adat. Seperti menghidupkan kembali penggunaan dusun, pengembalian batas-batas wilayah yang berdasarkan “pembagian“administrasi pemerintahan kepada batas-batas wilayah berdasarkan adat.

3. Penanggulangan terhadap penyakit-penyakit social masyarakat seperti perjudian, praktek prostitusi, mafia kayu, miras dan lain-lain dengan jalan melakukan manegement usaha yang transparan dan menghidari monopoli ,penertiban kependudukan desa serta penertiban aparat pemerintahan dan keamanan yang memback –up praktek-praktek penyakit social tersebut.

4. Diberikannya perhatian yang lebih besar terhadap dunia pendidikan dan juga sarana dan prasarana kesehatan terutama pada daerah-daerah perbatasan dan pedalaman Jayawijaya bagian Timur, Kimaam, Asgon, Atsy diMerauke, Manokwari, Biak dan Jayapura. Hal ini dapat dilakukan dengan penambahan tenaga guru dan medis, mengefektifkan proses belajar mengajar di sekolah, kehadiran guru dan para medis termasuk juga perhatianterhadap tingkat kesejahteraan mereka (para guru dan tenaga medis).

5. Memaksimalkan peran media massa terutama di daerah pedalaman untuk membantu mempublikasikan kasus-kasus yang terjadi melalui upaya membangunan kontak dan jaringan dengan lembaga setempat, masyarakat, LSMdan lain-lain atau menyediaakan tenaga-tenaga local dengan methode-methode sederhana yang dapat digunakan membantu memberikan laporan-laporan tentang kasus pelanggaran HAM.

Geografis – Teritorial

Agar dihentikannya kekerasan bersenjata terutama pada daerah-daerah yang berbasis TNI/POLRI dan TPN/OPM karena di daerah tersebut terdapat juga masyarakat sipil yang membutuhkan kehidupan sehari-hari yang normaldan damai. Akan tetapi jika kekerasan bersenjata tidak dapat dihentikan oleh kedua belah pihak, maka perlu melokalisir wilayah/daerah tertentu kontak senjata berdasarkan kesepakatan para pihak : TNI/POLRI dan TPN/OPM(berlaku hukum Humaniter). Hukum yang mengatur tata cara perang dan juga perlindungan terhadap kombatan maupun penduduk sipil agar rakyat yang tak berdosa tidak menjadi korban – pertama dan terbanyak– baik secaraphisik maupun psikis. Kasus Wasior dan Mapnduma serta Pantai Timur Betaf adalah contoh nyata TPN/OPM.

Catatan akhir dari rekomendasi ini adalah : Perlunya keterbukaan dalam memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai peristiwa pelanggaran HAM dari pihak pemerintah, DPRD terutama TNI/POLRI (hanya sebagian kecilyang bersikap informative seperti Polres Merauke). Semoga dapat menghindari kesan apatis, memberikan data yang tidak sesuai (data kriminal murni) bahkan intimidasi terhadap para pencari informasi mengenai peristiwa pelanggaranHAM seperti yang terjadi pada peneliti kami pada saat mengumpulkan data di lapangan. Hendaknya kerjasama ini dipandang sebagai rangkaian usaha bersama segenap komponen dalam mengatasi dan mencegah terjadinya konflikyang menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM di Papua.Demikian hasil ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban penelitian yang telah kami lakukan pada 5 lokasi di Papua : Jayapura, Merauke, Biak, Manokwari dan Jayawijaya. Secara tertulis hasil ini akan kami sampaikan juga kepadapihak pemerintah sipil maupun militer di Propinsi Papua dari 5 lokasi penelitian.Semoga hasil penelitian ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mencegah terjadinya konflik pelanggaran HAM di tanah Papua guna mewujudkan terciptanya Papua sebagai Zona Damai untuk semua orang tanpamemandang suku, ras, agama maupun warna kulit.

Port Numbay, 8 Juni 2002

Aliansi Demokrasi Untuk Papua

MATRIX KONFLIK PELANGGARAN HAM DI KABUPATEN BIAK NUMFOR

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK PELAKU KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

Kecamatan BiakSelatan

Kelurahan Waupnor Pembakaran PasarPertikaian warga lokaldan ~Penikaman Ekonomi : ~Warga lokal ~Warga lokal ~Rehabilitasi Pasar ~ ~

January 1995 warga migran ~Kekerasan Fisik Dominasinya kelompok ~warga migran~Pembakaran migran di dalam Pasar

Inpres

Kelurahan Burokub(Pnas) Biak Berdarah ~Pengibaran Bendera ~Penembakan Politik : ~Pemerintah ~Warga Sipil

~Upaya untukrekonsiliasi ~Melakukan investigasi ~

06 July 1998 Bintang Kejora ~Penyisiran ~Adanya keinginan untuk~Kelompok PapuaMerdeka ~Anggota Polisi

~Pembubaran masapengi- ~Kekerasan Fisik

memisahkan diri dariNKRI ~TNI/Polisi

bar bendera BK ~Penagkapan~Penanganan yangrepresif

~Penahanandari aparat Kepolisian

dan~Penganiayaan TNI~Intimidasi

Kecamatan Biak Timur

Desa Mnurwar PHK Karyawan Hotel ~Kesewenangan pihak ~PHK Sosbud/Ekonomi : ~Pihak Perusahaan~KaryawanPerusahaan

~Pengalihan asetHotel ~ ~Aksi Damai

Marauperusahaan dalam

pem-~Demonstrasikaryawan ~Kurangnya perhatian tdp Marau menjadi milik

Juny 2001 berlakuan kebijakan~KebijakanPerusahaan kesejahteraan karyawan Pemerintah

~Tuntutan karyawankpd ~Konpensasi yang tidak

~Mengupayakanrefungsi

pihak perusahaan layak thd karyawan Hotel

Kecamatan Biak Utara

Desa AndeyPencaplokan tanahmasya- ~Kesewenagan Camat ~Perampasan Ekonomi : ~Camat Biak Utara ~Masyarakat Pemilik ~ ~ ~Mengadukan kepada

rakat guna kepentingan~Beroperasinyaperusahan ~Pemalangan

Tidakadanya konpensasiyg ~Perusahaan Korea tanah Pemerintah Kabupaten

Perusahaan Korea(2000) korea tersebut

~Mengatasnamakansbg

diberikan kepadamasyarakat

programPemerintah

dan tidakadanyaketerlibatanmasyarakat dalam proses

tersebut

Desa Yeruboi Klaim atas tanah Hak Pertikaian antar marga~PembakaranRumah Sosbud

~Kelompok marga ygmeng-

~Keluarga yang di-klaim ~ ~ ~Rekonsiliasi melalui adat

Ulayat (1995) ~Kepemilikan atas tanah klaimulayat

~Kabur-nya ikatan-ikatannilai adat yang

disepakatioleh orang tua-tua

terdahulu

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK AKTOR KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

Kecamatan Biak BaratTer-belenggu-nyamasyara-

Stigma yang diberikanthd ~Stigma-isasi Politik : ~Pemerintah ~Masyarakat Desa ~ ~Melakukan Investigasi ~

kat atas lebel sebagaidesa desa-desa tersebut ~Kejadian empirik waktu ~TNI/Polriseparatis PapuaMerdeka

lampau atasmemperjuang-kan Papua Merdeka

~Akumulasi keinginanwargadesa dalam

memperjuang-kan Kemerdekaan

Papua

Kecamatan SupioriSelatan

Ter-belenggu-nyamasyara-

Stigma yang diberikanthd ~Stigma-isasi Politik : ~Pemerintah ~Masyarakat Desa ~ ~Melakukan Investigasi ~

kat atas lebel sebagaidesa desa-desa tersebut ~Kejadian empirik waktu ~TNI/Polriseparatis PapuaMerdeka

lampau atasmemperjuang-kan Papua Merdeka

~Akumulasi keinginanwargadesa dalam

memperjuang-kan Kemerdekaan

Papua

MATRIX KONFLIK PELANGGARAN HAM DI KABUPATEN / KODYA JAYAPURA

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK PELAKU KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

Kecamatan Demta

Desa Muris Kecil Pemalangan LogpondPerusahaan tidakmenepati ~ Pemalangan Ekonomi : ~Pemerintah

~Masyarakatpemilik

Menampungtuntutan ~ ~Menyurat Gubernur

PT. Youlim Sari (1999) janjinya kepada masya- ~ Ingkar janji oleh ~Eksploitasi SDA/Hutan ~Perusahaan Hak Ulayat masyarakat ~Aksi Demo di DPRDrakat Perusahaan ~Konpensasi atas tanah ~Masyarakat ~Perusahaan

hak ulayat tidak sesuai

Desa Ambora Kesewenangan yang Stigma sebagai daerah~Melepaskantembakan Politik :

PasukanN.Organik ~Masyarakat Sipil ~ ~ ~

dilakukan oleh TNI basis TPN/OPM ~Intimidasi ~Meredam AspirasiPasukan Non Organik ~Interogasi Papua Merdeka

KecamatanNimboranKel. Pobain Pencaplokan Tanah ~Peng-klaim-an tanah ~Penipuan Ekonomi/Politik : ~Oknum Pendeta ~Masyarakat Pemi- ~Proses melalui ~ ~

Masyarakat sebesar masyarakat oleh~Penangkapansewenang ~Kepemilikan atas Tanah ~Yasuka lik tanah Pengadilan dan

57,96 Ha (1999) Yasuka ~Kekerasan Fisik ~Tidak adanya kompen- ~Brimob keputusan dime-~Eksistensi Brimobguna ~Intimidasi sasi thd luasan tanah nangkan oleh Pe-kepentingan Yasuka ~Penyisiran yang diambil milik tanah

~Stigma sebagai ~Pengalihan perhatiandaerah separatis kepada persoalan aspi-

rasi Papua Merdeka

Desa Besum dan Sengketa Tanah pada Dibukanya areal lahan Kebijakan Pemerintah Ekonomi :InstansiPemerintah Masyarakat pemilik ~Dialog dgn warga ~ ~Berdialog dengan

Desa Karya Bumilokasi Transmigrasi(1996) masyarakat untuk Tidak adanya ganti rugi terkait tanah pemilik tanah dan pemerintah

ttransmigran terhadapa tanah warga transmasyarakat yang digarap ~Menjanjikan akan

oleh pemerintahadanya

kompensasiganti rugi

Kota Kec.Nimboran Kesewenangan yang Pengibaran Bendera ~Penggeledahan Politik : Brimob Masyarakat

~Muspicambersedia ~ ~

dilakukan oleh Brimob Bintang Kejora ~Penagkapan Meredam Aspirasi sebagai jaminanterhadap masa pengi- tgl 1 Juli 1998 ~Penahanan Kemerdekaan Papua hukumbar bendera Bintang

Kejora

Kec. Kemtuk GresiDesa SabronSamon

Perilakukesewenangan

Tertembak danmeninggal Penembakan ~ Oknum Pasukan Seorang W Sipil ~Dialog dgn warga ~Berdialog dgn Peme

Aparat Militer Robert Y 515 Kostrad~Merealisasikantun- rintah

tgl 7 Juni 1999 tutan warga

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK PELAKU KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

KecamatanSentaniKelurahanInakombe Pembakaran Pasar ~Perkelahian yang ~Penikaman Politik :

~PemerintahDaerah Masyarakat sekitar ~ ~ ~Pembangunan kem-

Sentani (Juli 2000)menyebabkan

seorang~Surat Edaran PemdaTk. ~Kebijakan Pemda Tk II ~Kel. Masyarakat Pasar bali pasar secara

warga lokal meninggalII ttg pengosongan

pasar atas keberadaan warga~Kepolisian &TNI swadaya

di Tj. Elmo~Penanganan konflikoleh di Pasar ~Membentuk Forum

~Misinformation aparat secara represif ~Penempatan aparat KomunikasiKepolisian dan TNIuntuk menangani konflik

Kel. Sentani Kota Meninggalnya Ketua Tokoh pergerakan ~Penculikan Politik : Kopassus Ketua PDP~PembentukanKPN ~Membentuk Tim ~Aksi Damai

Presidium Dewan Kemerdekaan Papua ~Kekerasan Fisik Aspirasi Papua Merdeka~MengutusKomnas Investigasi

Papua (PDP) ~Penganiayaan HAM10 November 2001

Pembakaran aset pere- Meninggalnya Ketua ~Pembakaran Masyarakat Para pemilik aset ~ ~ ~konomian (implikasi-nya) Presidium Dewan ~Penjarahan

perekonomianterse-

11 November 2001 Papua (PDP) but

KecamatanAbepura

Kelurahan Asano Pembakaran Pasar~Informasi ataskematian ~Penyerangan Politik : ~Masyarakat ~Masyarakat

~MerehabilitasiPasar

PendampinganHukum ~Berdialog dgn Peme-

Abepura (18 Maret 96) Bpk. Thom Wanggai ~Pembakaran Meninggalnya Bpk. Thom ~Mahasiswa~Dialog dgnmasyara rintah Kota

yang tidak wajar ~Penjarahan Wanggai sebagai tokoh ~Polisi kat ~Siskamling~Tidak terlaksananya ~Penganiayaan Perjuangan Papua Mer-keinginan masyarakat ~Pelemparan deka

& mahasiswa untuk~Penanganan yglambat

memberikan peng- dari kepolisianhormatan terakhir kpdBpk. Thom Wanggai

Pertikaian Etnis Pemukulan terhadap ~Kekerasan Fisik Ekonomi/Sosbud :~MasyarakatMigran

~MasyarakatMigran ~Dialog dgn tokoh

Konsolidasi olehKKSS Dialog antar tokoh

14 November 2000 pemilik warung makan ~Pelemparan ~Dominasi kelompok di~MasyarakatLokal ~Masyarakat Lokal masyarakat lokal masyarakat lokal dan

oleh 2 org pemudamabuk ~Penyerangan pasar dan migran migran

(warga lokal)~Penanganan yglambat ~Arogansi sebagai putra

dari kepolisian daerah

Kelurahan Hedam Uncen Berdarah~DemonstrasiMahasiswa ~Penembakan Politik :

03 July 1998menuntut

penyelesaian Aspirasi Papua Merdeka ~Mahasiswa ~Mahasiswa ~ Membentuk tim Aksi Damaikasus pelanggaran

HAM ~TNI ~Murid SMP Pencari Faktadi Papua &

Pengibaran~Seorang IntelPolisi

Bendera BintangKejora~Penganiayaanterhadapseorang intelPolisi

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK AKTOR KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

Kelurahan Hedam Polsek AbepuraSerangan fajar yangdilaku- ~Kekerasan Fisik Politik : ~Kelompok tak dike- ~Anggota Polisi ~

~Melakukaninvestigasi ~

07 Desmber 2000kan oleh kelompok takdi- ~Intimidasi ~Perjuangan Papua Mer- nal ~Mahasiswa ~Membentuk KPPkenal pada Polsek Abe, ~Penembakan deka ~Brimob ~Masyarakat Sipil HAMKantor Otonom & Ruko ~Penanganan secara rep-

resif yang dilakukan olehBrimob

Kec. Jayapura Penahanan PDP ~Melaksanakan Mubes, ~Penangkapan Politik ~Pemerintah Anggota PDP ~ ~ ~29 November 2000 1 Desember, Kongres ~Penahanan Penyikapaan akumulasi ~Kepolisian

~MelaksanakanKegiatan- ~Persidangan persoalan dgn melakukan

kegiatan yangmengarah kegiatan-kegiatan politikkepada pemisahan

NKRI

Kecamatan Sarmi

Pasar SarmiPenyeranganTPN/OPM Separatis Penembakan Politik : Angg. Polsek Sarmi ~OPM/TPN ~Mengevakuasi kor- ~ ~oleh Polsek Sarmi Separatis TPN/OPM yg ~Warga Sipil ban yang tertembakNovember 2000 ingin berpisah dari NKRI ke Jayapura

(Camat)

Kecamatan TorAtas

Desa SamanentePerampasan Senjataoleh Keinginan Merdeka ~Penyergapan Politik : TPN/OPM Anggota Polsek Tor ~ ~ ~TPN/OPM ~Ancaman Adanya keinginan untuk Atas25 Desmber 2000 ~Kekerasan Fisik memisahkan diri dari Masyarakat

NKRI

Kecamatan Betaf(Pantai Timur)

Desa KuefaKontak SenjataTPN/OPM

~Merebut kembalisenjata ~Penyerangan Politik : ~TPN/OPM ~TPN/OPM

Melindungimasyarakat ~ ~

di Pos Satgas TribuanaTPN/OPM yang

diserah- ~Penganiayaan ~Adanya keinginan untuk ~Satgas Tribuana ~Anggota Satgas di rumah camat03 February 2001 kan ~Kekerasan Fisik memisahkan diri dari Tribuana

~Keinginan Merdeka NKRI ~Masyarakat~Penempatan Pos-PosMiliter

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK AKTOR KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

KecamatanBonggo

SP VIII ArmopaTerlantarnya wargaTrans Didatangkannya warga Kebijakan Pemerintah Politik : ~Menampung tuntutan ~Menampung warga Aksi Damai

di lokasi Transmigrantrans dari jawa danNTT Adanya kebijakan atas Instansi Pemerintah

Warga Trans SPVIII masyarakat yang meninggalkan

February 2000 Transmigrasi ke Papua Terkait ~Meninjau Lokasi lokasi~Pendampingan

Demonstrasi menuntut ~Teror Sosbud :perbaikan hidup dilokasi ~Penangkapan Keinginan mendapatkan Ke-polis-ian

Warga Trans SPVIII ~Menampung tuntutan ~Menampung warga Aksi Damai

Trans ~Penahanan kesejahteraan hidup Pemerintah masyarakat yang meninggalkan~Meninjau Lokasi lokasi

~Pendampingan

Kecamatan ArsoPIR-IV Arso Penyanderaan Warga ~Pertemuan yang tidak ~Penyergapan Politik :

31 Mey 1999terlaksana dgn

Pangdam ~Penyanderaan ~Adanya keinginan untuk TPN/OPM Warga PIR IV Mengupayakan untuk ~ ~~Keinginan Merdeka memisahkan diri dari melepaskan sandera

NKRI

MATRIX KONFLIK PELANGGARAN HAM DI KABUPATEN MERAUKE

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK PELAKU KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

KecamatanMerauke

Desa Sota (1996) Pencaplokan Tanah Pembukaan lahan untuk Penempatan transmigan Sosbudl/Ekonomi : ~Instansi Pemerintah Masyarakat adat~MerancangPerda ~ Menuntut ganti rugi

masyarakat transmigrasi ~Penguasaan tanah terkait pemilik tanah~Upaya gantirugi

masy. Adat~Tidak adanyakompensasi ataspenggunaan tanah

Merauke KotaPertikaian etnis di Penikaman seorang ~Pengusiran Sosbud/Ekonomi : ~Klpk. Masy. Papua ~Masyarakat Papua ~ ~ ~

areal pasar (1996) masyarakat Papua ~Pengrusakan ~Sikap arogan~Klpk. Masy. nonPapua

~Masyarakat nonPapua

~Penjarahan sekelompok warga papua~Kekerasan fisik ~Penguasaan aset pasar

oleh migran

Pengrusakan aset Tenggelamnya kapal ~Pengrusakan Politik : ~Masyarakat Papua~Masyarakat nonPapua ~ ~ Menuntut ganti rugi

pemerintah danmasyara- KM. Bimas Raya II ~Penjarahan Mengkristalnya aspirasi ~Masyarakat Papuakat migran (Sep 1999) ~Kekerasan fisik Papua Merdeka ~Instansi pemerintah

Penolakan Otonomi Pemaparan visi dan misi ~Pengrusakan Politik : ~Klpk. Masy. Papua ~Klpk. Masy. PapuaPemberiansantunan ~ ~

16 February 2000 calon Bupati ~Penembakan Mengkristalnya aspirasi ~Aparat Polisi ~Aparat Polisi~Kekerasan fisik Papua Merdeka ~Pegawai RRI

Jalan Natuna Arogansi anggota Brimob ~Pembongkaran Posko Politik : ~Aparat Kepolisian/TNI ~Klpk. Masy. Papua ~ Pendampingan Menuntut penyelesaian4 - 11 November 2000 dan Satgas Papua ~Kekerasan fisik ~Mengkristalnya aspirasi ~Klpk. Masy. Papua ~Satgas Papua

~Penembakan Papua Merdeka ~Satgas Papua~Penyisiran ~Penanganan yang~Penangkapan represif dari Kepolisian

Pembongkaran Posko ~Pembongkaran Posko ~Aparat Kepolisian ~Klpk. Masy. Papuadan Penurunan bendera ~Kekerasan fisik ~Satgas PapuaBintang Kejora ~Penembakan(Implikasi-nya) ~Penyisiran

~Penangkapan

Frustrasi masy. Papua & ~Pemerkosaan ~Klpk. Masy. Papua Masy. Non PapuaSatgas ketikamenghadapi ~Pemalangan ~Satgas Papuatekanan aparatKepolisian ~Pembunuhan(Implikasi-nya) ~Kekerasan fisik

Serangan yang dilakukan ~Pembunuhan Klpk. Masy. Non Papua ~Klpk. Masy. Papuaoleh klpk. Masy. Papua ~Kekerasan fisik ~Satgas PapuaSatgas Papua ~Mempersenjatai diri(implikasi-nya)

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK PELAKU KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

Merauke Kota Pengibaran Bendera~Pelaranganpengibaran ~Kekerasan fisik Politik : ~Aparat Kepolisian/TNI ~Klpk. Masy. Papua ~ Pendampingan ~

Bintang Kejorabendera Bintang

Kejora ~Penembakan ~Mengkristalnya aspirasi ~Satgas Papua2 - 4 Desember 2000 ~Sikap politik Pemda ~Penyisiran Papua Merdeka

yang plin-plan ~Penangkapan~Penyobekan bendera ~PembunuhanMerah Putih ~Pembongkaran Posko

Frustrasi masy. Papua& ~Pemerkosaan ~Klpk. Masy. Papua Masy. Non PapuaSatgas ketikamenghadapi ~Pemalangan ~Satgas Papuatekanan aparatKepolisian ~Pembunuhan(implikasi-nya) ~Kekerasan fisik

Serangan yangdilakukan ~Pembunuhan Klpk. Masy. Non Papua ~Klpk. Masy. Papuaoleh klpk. Masy. Papua ~Kekerasan fisik ~Satgas Papuadan Satgas Papua ~Mempersenjatai diri(implikasinya)

Kecamatan Citak Mitak:

Desa Senggo Kesewenangan aparatPemaksaan aparatPolsek ~Intimidasi Ekonomi : Aparat Polsek ~Klpk. Masy. Papua ~ ~ ~

Kepolisian terhadap masyarakat ~Kekerasan fisik ~Penguasaan aset ekono-(1995 - 2000) ~Pemaksaan mi oleh anggota polisi

~Upaya memperkaya dirioleh anggota Kepolisian

Aspirasi merdeka Mengkristalnya isu ~Intimidasi Politik : ~Klpk. Masy. Papua~Klpk. Masy. NonPapua ~ ~ ~

(1999 - 2000) Papua Merdeka ~Kekerasan fisik ~Mengkristalnya aspirasi ~Satgas Papua~Pemaksaan Papua Merdeka

Kecamatan SuatorPenembakan 7 orangsuku Masuknya pencari ~Penembakan Ekonomi/Sosbud : ~Aparat Koramil Masy. Suku terasing ~ ~ ~terasing (1997) kayu Gaharu ~Kekerasan fisik ~Penguasaan aset ~Pencari kayu Gaharu

ekonomi~Upaya memperkaya dirioleh anggota Koramil

~Pelanggaran terhadapnilai-nilai adat

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK PELAKU KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

Kecamatan Atsy :Arogansi anggotaSatgas Mengkristalnya isu ~Intimidasi Politik/Ekonomi/Sosbud : ~Klpk. Masy. Papua ~Masy. Non Papua ~ ~

~Menuntutpemulangan

dan klpk. Masy. Papua Papua Merdeka ~Kekerasan fisik ~Mengkristalnya aspirasi ~Satgas Papua ~Masy. Papua WTS liar

(1999 - 2000) Papua Merdeka ~Aparat TNI/Polri~Menuntutpenyelesaian

~Reklaiming tanah milik kasus tanahmasyarakat Papua

Kecamatan AssuePerilaku aparatTNI/Polisi Kesewenangan aparat ~Intimidasi Ekonomi/Sosbud : ~TNI/Polisi Klpk. Masy. Papua ~ ~ ~

(1995 - 2001) TNI/Polisi ~Kekerasan fisik ~Penguasaan aset~Klpk. Masy. NonPapua

~Penembakan ekonomi~Pembunuhan ~Tindakan memperkaya~Back up tempat judi, diriprostitusi dan miras ~Menjamurnya tempat-oleh aparat TNI/Polisi tempat perjudian, miras

dan prostitusi

Kecamatan KimaamKesewenang-wenangan Kesewenangan aparat ~Intimidasi Ekonomi/Sosbud : ~Perusahaan Masyarakat lokal/adat ~ ~

Melaporkan sikapdan

aparat TNI/Polisi dandan perusahaanmengeks- ~Kekerasan fisik ~Penguasaan aset ~TNI/Polisi

kesewenanganperusahaan

Perusahan ploitasi hasil alam serta ~Penembakan ekonomi masy. Lokal ~Pedagangdan aparatTNI/Polisi

1995 - 2001 pelanggaran budaya ~Penipuan secara paksa ~Pemerintah ke Muspikamasyarakat lokal ~Penghinaan martabat ~Pelanggaran terhadap

orang Papua batas-batas wilayah adatmasyarakat oleh aparatdan perusahaan

Arogansi kelompok Eksistensi Klpk. Masy. Intimidasi Politik :~Anggota SatgasPapua Klpk. Masy. Non Papua ~ ~ ~

masyarakat ProMerdeka sipil Papua bersenjata Mengkristalnya aspirasi ~Klpk. Masy. Papua1999 - 2001 Papua Merdeka

Pembunuhan ABK Akumulasi kekecewaan ~Pembunuhan Ekonomi/Sosbud : Masyarakat lokal ~ABK KM. Kiman 15 Pencarian korban Pencarian korban ~

Kimaam 15masyarakat lokalterhadap ~Kekerasan fisik ~Penguasaan aset ~Perusahaan

23 July 2001 ulah perusahaan dan ~Menyembunyikan kapal ekonomi masy. Lokalaparat TNI/Polisi secara paksa

~Pelanggaran terhadapbatas-batas wilayah adatmasyarakat oleh aparatdan perusahaan

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK PELAKU KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

Kecamatan Kimaam

Pembunuhan ABK Jala Akumulasi kekecewaan ~Pembunuhan Ekonomi/Sosbud : Masyarakat lokal~ABK KM. JalaPerkasa ~Pencarian pelaku ~Evakuasi korban ~

Perkasamasyarakat lokalterhadap ~Pembakaran kapal ~Penguasaan aset ~Perusahaan ~Evakuasi korban

24 Agstus 2001 ulah perusahaan dan ~Kekerasan fisik ekonomi masy. Lokal ~Aparat Polisiaparat TNI/Polisi secara paksa

~Pelanggaran terhadapbatas-batas wilayah adatmasyarakat oleh aparatdan perusahaan

Penanganan yangberle- Pembakaran kapal dan ~Pembakaran desa Kelompok Polisi Masyarakat lokal ~ ~ ~bihan oleh Brimob pembunuhan ABK ~Pembakaran bevakSep 2001 (implikasi dari KM Jala Perkasa ~Penyisirankasus pembakarankapal) ~Penembakan

Lapangan Maskura Pembakaran desa dan ~Penyerangan Polsek ~Klpk. Masy. Papua Masyarakat lokal~Menyetujui danmemfasi- ~Pembentukan TPF ~

28 Nov 2001 (implikasidr

bevak milik masy.Lokal ~Penembakan (Pasukan 3 Buta)

tasi TPF kasusKimaam ~Pendampingan

kasus penangananBrimob) ~Pembunuhan ~Aparat TNI/Polisi

~Bantuankemanusiaan

~Penyisiran~Penangkapan~Kekerasan fisik

Kecamatan Jair

Reklaiming hutan olehPembuatan HPHsepihak Eksploitasi hutan Ekonomi/Sosbud : ~Pemerintah Masyarakat adat ~SK Gubernur

Merealisasikansebagian ~

masyarakat adat oleh perusahaan ~Tidak adanya keterlibatan ~Perusahaan ~Merancang Perda tuntutan(1995 - 1999) masyarakat adat dalam tentang tanah

eksploitasi hutan adat~Tidak dipahaminyapranata sosial antropo-logis dan sosiologismasyarakat adat

Arogansi klpk. Masy.Kesewenangan klpkmasy. ~Intimidasi Politik :

Klpk. Masy. PapuaSipil

~Klpk. Masy.Papua ~ ~

Masy. Lokalmenuntut

Papua sipil bersenjata Papua sipil bersenjata ~Penembakan ~Mengkristalnya aspirasi bersenjata~Klpk. Masy. NonPapua

pembubaranklpk. Masy.

(1999 - 2001) ~Pemalangan jalan Papua MerdekaPapua sipilbersenjata

~Kekerasan fisik~Pemerasan

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK PELAKU KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

Kecamatan Jair :

Penyanderaankaryawan

Kekecewaan klpk.Masy. ~Penyanderaan Politik :

Klpk. Masy. PapuaSipil Perusahaan

~Prosespembebasan

~Prosespembebasan ~

~Mengkristalnya aspirasiPapua Merdeka

PT. Korindo Group Papua sipil bersenjata ~Intimidasi ~Tidak terealisasikannya bersenjata~Merealisasikansebagian

~Merealisasikansebagian

(17 Januari 2001) ~Tuntutan tuntutan klpk. Masy.tuntutan

penyanderatuntutan

penyanderaPapua sipil bersenjata

Kecamatan Mandobo

Reklaiming hutan olehPembuatan HPHsepihak Eksploitasi hutan Ekonomi/Sosbud : ~Pemerintah Masyarakat adat ~SK Gubernur

Merealisasikansebagian ~

masyarakat adat oleh perusahaan ~Tidak adanya keterlibatan ~Perusahaan~MerancangPerda tuntutan

1995 - 1999 masyarakat adat dalam tentang tanaheksploitasi hutan adat

~Tidak dipahaminyapranata sosial antropo-logis dan sosiologismasyarakat adat

Arogansi klpk. Masy. Perebutan pengaruh ~Intimidasi Politik :Klpk. Masy. PapuaSipil

~Klpk. Masy. NonPapua ~ ~ ~

Papua sipil bersenjata kekuasaan antar-klpk. ~Saling klaim daerah Mengkristalnya aspirasi bersenjata(1999 - 2000) masy. Papua sipil kekuasaan antar-klpk. Papua Merdeka

bersenjata masy. Papua sipilbersenjata

Kecamatan KurikArogansi anggotaSatgas Mengkristalnya isu ~Intimidasi Politik : Anggota Satgas Papua

Klpk. Masy. NonPapua ~ ~ ~

dan klpk. Masy. Papua Papua Merdeka ~Kekerasan fisik Mengkristalnya aspirasi(1999 - 2000) Papua Merdeka

MATRIX KONFLIK PELANGGARAN HAM DI KABUPATEN MANOKWARI 1995 - 2001

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK PELAKU KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

Kec. Manokwari

Manokwari Kota Pelabuhan Penolakan Pengungsi ~Penembakan Politik : ~Pemerintah ~Satgas PapuaMemberikanpengobatan Melakukan advokasi Meminta Advokasi

24-25 September1999 di Pelabuhan Manokwari ~Penangkapan ~Adanya upaya pemindahan ~Brimob ~Masyarakat

kepada korban diRSAD

~Penganiayaan konflik Ambon ke Papua Jakarta~Kekerasan Fisik ~Pemerintah tidak mematuhi

kesepakatan yang adaMeminta Advokasi

Amban Pantai Amban Pantai ~Pengambilan pasir oleh ~Kekerasan Fisik Ekonomi : ~Brimob ~Warga Pemilik Pasir ~ Melakukan advokasi Meminta Advokasi13 Desmber 2000 beberapa orang tanpa ijin ~Penganiayaan ~Perilaku aparat Brimob

dari pemilik ~Penangkapan dalam menangani masa-lah

Fanindi Dalam Fanindi Dalam ~Pembakaran Mobil ~Kekerasan Fisik Politik : ~Satgas Papua ~ Melakukan advokasi~MemintaAdvokasi

1 May 2001 Sekwilda terpilih ~Penganiayaan ~Aspirasi Papua Merdeka ~Brimob ~Warga Sipil disekitar~Menyampaikanpersoa-

~Penurunan Bendera ~Penembakan lokasilan kepada

Parlemen UniBintang Kejora ~Penagkapan Eropa

KecamatanWasior

Desa Wombu Wombu ~Tidakadanya pembayaran ~Pemalangan Ekonomi : ~Perusahaan ~Warga Sipil ~Melakukanpendampingan Meminta Advokasi

31 Marat 2001fee oleh perusahaanselama ~Penyerangan ~Pengabaian tuntutan masya-

~Kelompok SipilBersenjata ~Karyawan Perusahaan

2 tahun ~Penembakan rakat adat atas konpensasi ~Brimob~Pemalangan Jalan di hak Ulayatkm. 35 oleh Masyarakatadat wombu

Desa Rasiey Rasiey~Salah informasi thdkelompok ~Penembakan Politik : ~Brimob Warga Sipil

Pengobatan keRSUD

Melakukanpendampingan Meminta Advokasi

03 Mey 2001 sipil tersebut ~Penganiayaan ~Kecurigaan thd kelompok ~Informan (Sipil)~Penyerangan thd warga ~Penangkapan sipil tsb sebagai TPN/OPM

sipil~Penyidangan ygsemena- ~Pengalihan tuduhan karenamena bukti tidak ada

Desa Wondiboy Wondiboy ~Penahanan Speedboat ~Penembakan Ekonomi/Politik/Sosbud :~Kelompok SipilBersenjata ~Aparat Brimob

~Membentuk timkemanu-

Melakukanpendampingan

~MemintaPendampingan

13 Juny 2001 perusahaan oleh masya- ~Penganiayaan ~Penguasaan aset masyara- ~Brimob ~Warga Sipil siaan~Membentuk timuntuk

rakat pemilik hak ulayat ~Penangkapan kat adat secara paksa ~Perusahaanpengembalian

senjata~Penempatan Brimob untuk ~Pembunuhan ~Konpensasi yang tidakkepentingan perusahaan ~Penyisiran transparan

~Tuntutan masyarakat ~Pemanfaatan aspirasi merde-kepada Perusahaan ka untuk meredam keinginan

masyarakat adat~Keberpihakan yg berlebihanoleh aparat kpd perusahaan

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK PELAKU KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

Kec. Babo Pelanggaran wilayahEkspansi lokasipenangka-

Penyerobotan batashak Ekonomi : ~Pemerintah Masyarakat ~ ~

~Melaporkankepada Peme-

penangkapan ikanyang di- pan ikan ulayat masyarakat ~Adanya proteksi pemerintah ~Perusahaan

rintahkecamatan

lakukan olehPerusahaan kepada perusahaan

~Memintaperhatianperusa-

1995 - 2001 ~Kesewenangan perusahaan haan

Ketidakjelasan areal~Perluasan Arealgarapan Perampasan lahan Ekonomi/Sosbud : ~Pemerintah Masyarakat ~ ~

~Melaporkankepada Peme-

PerkebunanPerusahaan oleh perusahaan ~Penguasaan secara paksa ~Perusahaan

rintahkecamatan

1996 - 2001 ~Pencaplokan Tanah aset masyarakat adat

~Memintaperhatianperusa-

masyarakat adat ~Konpensasi yang tidak haanlayak atas tanah & kayu

~Penyalahgunaan ijin~Pengabaian nilai adat

Pembangunanpemukiman ~Pembukaan SP Trans. ~Pencaplokan Tanah Ekonomi/Sosbud : ~Pemerintah Masyarakat ~ ~

~MelaporkepadaPemerin-

untuk transmigrasi masyarakat adat ~Penguasaan secara paksa ~Perusahaan tah UPT

1996 aset masyarakat adat

~Memintaperhatianperusa-

~Tidak ada Konpensasi atas haanlahan yang dibuka

~Pengabaian nilai adatPemukulan karyawan Tuntutan karyawan atas ~Penembakan Sosbud : ~Brimob Karyawan Perusahaan ~ ~ ~

PT Varita pemberlakuan UMR~PembubaranPertemuan ~Pengabaian hak-hak buruh ~Perusahaan

2001 ~Kekerasan Fisik ~Pengabaian atas aturanPemerintah

~Keberpihakan Aparat Brimobkepada Perusahaan

Pembentukan SBSI Perilaku Aparat Brimob ~Pemukulan Sosbud : ~Aparat Brimob Karyawan Perusahaan ~ ~ ~2001 ~Pencekalan berangkat ~Pengabaian hak-hak buruh ~Perusahaan

~Pengabaian atas aturan ~PemerintahPemerintah

~Keberpihakan Aparat Brimobkepada Perusahaan

Desa TnhMerah

Tanah termurahdidunia

~Pembebasan tanahuntuk ~Pembebasan tanah Ekonomi : ~Perusahaan Masyarakat ~ ~ ~

1999 lokasi pengilangan LNG~Pemindahanmasyarakat ~Eksploitasi SDA ~Pemerintah

~Konpensasi yang tidaklayak atas tanah

Kec. Bintuni Penyerangan Polsek Penagkapan terhadap ~Penangkapan Politik : ~Polisi ~Warga Sipil ~ ~ ~Bintuni seorang warga sipil ~Penembakan ~Adanya keinginan untuk2001 ~Pemukulan merdeka

~Pembongkaran pos ~Perilaku kesewenangansatgas oleh aparat Polsek Bintuni

MATRIX KONFLIK PELANGGARAN HAM DI KABUPATENJAYAWIJAYA

LOKASI KASUS PEMICU MODUS SUMBER KONFLIK PELAKU KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIKPEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

Kec. WamenaDesa Wouma Wamena Berdarah ~Penurunan Bendera Bin- ~Pembunuhan Politik : ~Kepolisian/TNI ~Masyarakat sipil Bantuan Kemanusiaan ~Pendampingan ~Mengungsi

06 Oktobr 2000 tang Kejora ~Penembakan Keinginan masyarakat ~Pemerintah(Papua & Non

Papua) ~Rekonsiliasi~Perilaku kesewenangan ~Penangkapan untuk Merdeka ~Masyarakat Sipil ~Satgas Papua

dari aparat Kepolisian & ~Penganiayaan ~Satgas Papua~Anggota PDP &Panel

TNI ~Pembakaran ~Anggota Polisi~Penculikan~Intimidasi

Kec. Tiom

Desa NggolaPemaksaanPenurunan ~Penurunan Bendera Bin- ~Pembunuhan Politik : ~Aparat TNI ~Aparat TNI ~ ~ Mengembalikan senjataBendera BintangKejora tang Kejora ~Penembakan Keinginan masyarakat ~Masyarakat Sipil ~Masyarakat Sipil yang dirampas15 Desmber 2000 ~Perilaku kesewenangan ~Penangkapan untuk Merdeka ~Satgas Papua ~Satgas Papua

dari aparat TNI ~Penganiayaan~Pembakaran

Kec. Bokondini

Kota KecamatanPenanganan YangBerle- ~Pengibaran Bendera ~Penangkapan Politik : Aparat TNI Masyarakat Sipil ~ ~ ~bihan (01 Desember1999) Bintang Kejora ~Intimidasi Keinginan masyarakat

~Perilaku kesewenangan~Mengamati gerak-gerik untuk Merdeka

dari aparat TNI masyarakat~Pamer Kekuatan

Desa BilubagaPenanganan YangBerle- ~Pengibaran Bendera ~Penangkapan Politik : Aparat TNI Masyarakat Sipil ~ ~ ~bihan (1999) Bintang Kejora ~Intimidasi Keinginan masyarakat

~Perilaku kesewenangan~Mengamati gerak-gerik untuk Merdeka

dari aparat TNI masyarakat

~Pamer Kekuatan

Kec. KelilaPenanganan YangBerle- ~Pengibaran Bendera ~Penangkapan Politik : Aparat TNI Masyarakat Sipil ~ ~ ~bihan (1999) Bintang Kejora ~Intimidasi Keinginan masyarakat

~Perilaku kesewenangan~Mengamati gerak-gerik untuk Merdeka

dari aparat TNI masyarakat~Tidak adanya penghorma- ~Pamer Kekuatantan terhadap nilai-nilaibudaya & adat istiadat

LOKASI KASUS PEMICU MODUSSUMBERKONFLIK PELAKU KORBAN PERAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK

PEMERINTAH INSTITUSI LAIN MASYARAKAT

Kec. MapndumaPenyanderaan TimPene- ~Pengabaian terhadap ~Penembakan Politik : ~TNI Masyarakat Sipil ~ Pendampingan ~

liti Lorenzt nilai-nilai budaya ~Penyisiran~Tidak adanyapenghorma- ~TPN/OPM

08 January 1996 ~Pembakaran pemukimantan terhadap

nilai-nilai ~Pasukan Asing

dan sarana ibadahbudaya & adat

istiadat

~Pemerkosaan~Keinginanmasyarakat

~Penganiayaanuntuk

Merdeka~Pembantaian

Kec. Oksibil Perilaku kelompok sipil ~Penghadangan thd anggota Penembakan Politik : ~TNI Masyarakat Sipil ~ Pendampingan Melaporkan Persoalan

Desa Kutdol Bersenjata (1996) TNI & Masyarakat yg~Arogansikelompok TPN/ ~TPN/OPM

melakukan bakhti sosial OPM~Keinginanmasyarakatuntuk

Merdeka

Penaganan yangberlebi- ~Kecurigaan yang berlebihan ~Swiping senjata Politik : TNI Masyarakat Sipil ~ Pendampingan Melaporkan Persoalan

han 1997 kepada masyarakat ~Kekerasan Fisik~Keinginanmasyarakatuntuk

Merdeka

Kec. KiwirokDesa Kukihil Balas Dendam ~Memberikan informasi yang ~Penembakan Politik : TNI Masyarakat Sipil ~ Pendampingan Melapor ke Keuskupan

Tahun 1995 salah ~Penganiayaan~Keinginanmasyarakat dan Pangdam Trikora

~Pembakaran Pemukimanuntuk

Merdeka

Desa KiwiPenaganan yangberlebi- ~Kecurigaan atas melindungi ~Penembakan Politik : TNI Warga Sipil ~ ~ ~

han (10 Maret 1996) anggota TPN/OPM~Keinginanmasyarakatuntuk

Merdeka

Penaganan yangberlebi- ~Tuduhan sebagai TPN/OPM ~Penganiayaan Politik : TNI Warga Sipil ~ ~ ~

han (Juni 1996) ~Kekerasan Fisik~Keinginanmasyarakat

KelompokMasyarakat

~Penembakanuntuk

Merdeka

Kota Kecamatan Kasus Puskesmas ~Mogok kerja oleh pegawai ~Penggelapan Gaji Sosial :KepalaPuskesmas ~Pegawai Puskesmas ~ ~ ~

(Maret Desember2001) Puskesmas

~KesejahteraanPegawai ~Masyarakat

~Penyelewengan Gajipegawai