matriks pembagian kewenangan, tugas, fungsi … · b koordinasi kesiapan armada ambulance dinas...
TRANSCRIPT
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KABUPATEN BANDUNG
NOMOR :23 TAHUN 2013
TANGGAL ; 24 Mei 2013
TENTANG : PEMBAGIAN KEWENANGAN TUGAS DAN FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DALAM PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BANDUNG
MATRIKS PEMBAGIAN KEWENANGAN, TUGAS, FUNGSI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
DALAM PENYELENGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA
No TAHAPAN KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN INSTANSI PENANGGUNG
JAWAB INSTANSI PELAKSANA
1 2 3 4 5 6
I PRA BENCANA
1 Tidak Terjadi
Bencana
1 Perencanaan
penanggulangan
bencana;
a Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bandung
b Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana
(RAD PB) c Fasilitasi Forum PRB
d Penyusunan rencana kontijensi
e Penyusunan rencana operasi kedaruratan (dipindahkan ke Kedaruratan)
f Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan RPB dan RAD
g Melakukan penelitian dan riset kebencanaan
BPBD
SETDA, BAPPEDA
Penyiapan dan perumusan bahan kebijakan penanggulangan bencana
(koordinasi, fasilitasi,pemantauan dan evaluasi) BPBD SETDA, BAPPEDA
Penyiapan regulasi tentang prosedur penanggulangan bencana BPBD SETDA, ,BAPPEDA
Kajian/analisis bidang perhubungan, pekerjaan umum, perumahan dan ESDM, kebudayaan
dan pariwisata yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan
lebih lanjut
Asisten Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
BAPPEDA, BPBD, Dinas
SDAPE,Dinas Pertasih,
Dinas Bina Marga, Dinas
Perhubungan Dinas
Pemuda Olah Raga dan
Pariwisata dan pemangku kepentingan
Kajian/analisis bidang industri, perdagangan, koperasi, UKM,
Kajian / analisis bidang pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, lingkungan hidup
penanaman modal yang berhubungan dengan pengurangan resiko bencana untuk kebijakan
lebih lanjut
Asisten Ekonomi Kesejahteraan Rakyat
BAPPEDA, BPBD, Dinas
SDAPE, Dinas Pertasih,
Dinas BM dan Dinas
Koperasi UKM, Perindag,
Dinas Pertanian,
Kehutanan dan
Perkebunan, BPLH,
BPMP
a. Penyusunan Database dan Pemetaan Kawasan Rawan Bencana
b. Updating Data Kependudukan, Fungsi Sosial, Ekonomi, Budaya, dan
Lingkungan, serta Infrastruktur
c. Perencanaan Kebijakan Tata Ruang Kawasan Rawan Bencana
BPBD
Bappeda, Pertasih,
Disdukcaasip,Bina
marga,
Distanbunhut,
SDAPE, Bag.
Koordianasi sosial,
Bag Perekonomian
a Penyediaan dan penyiapan barang pasokan kebutuhan dasar, meliputi : 1) Logistik : Beras, lauk pauk, sandang, alat dapur keluarga, family
kit , kid ware , dll 2) Evakuasi/Shelter Kit : Perahu evakuasi, perahu karet, tenda regu, tenda
pengungsi, tenda peleton, Veldbed, alat dumlap, tenda keluarga, tenda komando,
genset. 3) Unit Siaga Bencana : Mobil Dumlap, Mobil Rescue Tactical Unit
/komando, mobil tanki air, truk. b Menyusun penatausahaan gudang dan inventarisasi/stock opname barang persediaan
dan barang aset milik Negara dan Daerah. c Pemetaan wilayah potensi bencana untuk menyusun program kerja
bidang bantuan dan jaminan sosial
Dinas Sosial
BPBD
Perencanaan, pengaturan tata bangunan dan pembangunan konstruksi
bangunan aman
Dinas Pertasih
BPBD , BAPPEDA dan BPMP
Menyusun rencana kebutuhan SDM Aparatur Penanggulangan Bencana
BKPP
Bagian Organisasi, BPBD
Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan terkait penanggulangan
bencana kepada pemangku kepentingan
BKPPP
Dinas Sosial, Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan Dinas
Koperasi UKM, Perindag, Bulog a Mengidentifikasi sekolah di daerah rawan bencana
b Membuat peta ring sekolah di daerah rawan bencana
c Menyusun kurikulum muatan lokal penanggulangan bencana
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
BAPPEDA, BPBD,
Kantor KesbangPol,
POLRI, Perguruan
Tinggi, pemangku
kepentingan. Menginventarisir Cagar Budaya di daerah rawan bencana sesuai kewenangan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan BPBD, DISPOPAR dan BPN
Menginventarisir objek dan tujuan wisata di daerah rawan bencana Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
BPBD
Menyusun HOPE (Hospital Plann Emergency) / HDP (Hospital Dissaster Plan)
RS Majalaya, Soreang, Cicalengka
Dinas Kesehatan, BPBD
dan pemangku
kepentingan lainnya, Dinas
Sosial a Pengelolaan dan pengaturan sistem kearsipan yang berwawasan penanggulangan
bencana b Pengelolaan arsip penanggulangan bencana
BAPAPSI
Seluruh SKPD
2 Pengurangan
resiko bencana;
a Menyusun Peta Resiko Bencana
b Pembangunan Sistem Informasi penanggulangan bencana c Pengembangan
Desa Tangguh Bencana
BPBD
Bapapsi, BAPPEDA, Dinas
Sosial, Dinas Kesehatan,
Dinas Pertasih, Dinas
Bina Marga, Dinas SDAPE
Pembuatan jalur evakuasi dan barak pengungsian
BPBD Dinas Pertasih, Dinas Sosial
Penyusunan Standar Bangunan Aman Bencana
Dinas Pertasih BPBD
Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana di lingkungan sekolah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
BPBD, Kecamatan
Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana di lingkungan rumah sakit
RSUD Soreang, Majalaya dan Cicalengka
Dinas Kesehatan, BPBD, Kecamatan dan pemangku kepentingan
Sosialisasi dan simulasi pengurangan resiko bencana di lingkungan ekonomi, dan
permukiman Rawan Bencana(industri, perdagangan dan lain-lain). (dirinci perurusan)
Diskop UKM Perindag SETDA, Satpol PP, BPBD, POLRI, TNI, PMI, Disnaker dan pemangku kepentingan
Melaksanakan pemantauan, peringatan, himbauan, pengamanan, penertiban di daerah rawan bencana
Satpol PP
BPBD, Dinas Pertasih, SDAPE, Bina Marga, Dinas Perhubungan dan Kesbangpol, Bapabsi
PRB pada kawasan hutan dan Perkebunan :
a . Melakukan bimbingan dan penyuluhan konservasi dan perlindungan hutan terhadap
masyarakat b Membuat rambu-rambu peringatan rawan bencana di kawasan hutan
untuk mengurangi resiko bencana
c Melakukan reboisasi.
Dinas Pertanian Kehutanan dan
Perkebunan
BPBD, BPN,
Dinas SDAPE
dan pemangku
kepentingan
Pengelolaan ternak berbasis pengurangan resiko bencana
Dinas Peternakan dan Perikanan
BPBD, BAPPEDA, BPLH dan Kecamatan
3 Pencegahan a Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC)
b Pengorganisasian Relawan Pencegahan Bencana
BPBD
SKPD, SAR,
ORARI/RAPI,
Kecamatan dan
pemangku kepentingan
a Membuat panduan konstruksi bangunan aman (termasuk tahan gempa) b Memasang rambu larangan membangun bangunan di daerah rawan
bencana c Konservasi sumberdaya air
d Pemasangan/ pemeliharaan peralatan peringatan dini ancaman banjir
Dinas Pertasih dan SDAPE
BPBD, Satpol PP, BPN,
pemangku kepentingan
lainnya dan Kecamatan
a Membangun lumbung pangan di daerah rawan bencana
b Pengelolaan ketersediaan pangan di daerah rawan bencana
BKPPP
Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan, Diskop UKM Perindag.
a Pengendalian pencemaran limbah padat, limbah cair dan limbah rumah tangga b Pengkajian kegiatan yang menimbulkan dampak dengan penilaian
dokumen AMDAL dan dokumen lingkungan hidup lainnya (UKL-UPL, DPL, SPPL) c Pengendalian Tataruang dengan Kajian Lingkungan Strategis
yang memuat daya dukung dan daya tampung lingkungan d Pengendalian dampak lingkungan dengan penegakan hukum melalui tindakan represif dan
preventif.
f Pengendalian konservasi Sumber Daya Alam
e Pengendalian Pencemaran udara melalui program perlindungan
lapisan ozon dan Program Langit Biru
BPLH
BPBD, Dinas Pertasih, Dinas SDAPE, Dinas BM, Dinas Koperasi UKM Perindag, BAPPEDA, BAPAPSI, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, Satpol PP, BPMP, dan Kecamatan.
a Sosialisasi sadar bencana untuk peserta didik dan tenaga kependidikan b Fasilitasi Sekolah Siaga Bencana
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
BPBD, Kecamatan dan
pemangku
kepentingan lainnya,
Pemasangan rambu-rambu rawan bencana
BPBD
Dinas Pertasih, SDAPE, Dishub
Fasilitasi pengamanan ternak di daerah rawan bencana
Dinas Peternakan dan Perikanan
BPBD, Kecamatan dan pemangku kepentingan
4 Pemaduan dalam
perencanaan
pembangunan
Pengembangan dan peningkatan koordinasi antara stakeholder yang bertanggungjawab
atas penurunan ketersediaan pangan untuk mencegah kerawanan pangan BKPPP
BPBD, BAPPEDA, Bagian
Koordinasi Perekonomian,
BULOG
Melaksanakan kegiatan koordinasi dengan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/lembaga terkait penanggulangan bencana
BPBD
SKPD, INSTANSI PENANGGUNG JAWAB vertikal terkait dan pemangku kepentingan
Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan
BAPPEDA
SKPD, INSTANSI PENANGGUNG JAWAB vertikal,dan Pemangku kepentingan vertikal terkait
Koordinasi antar SKPD dalam penyelarasan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis
pengurangan resiko bencana
BAPPEDA
SKPD , INSTANSI
PENANGGUNG JAWAB
vertikal terkait dan
pemangku kepentingan 5 Penyiapan dan
pemeliharaan
sarana dan
prasarana umum
Pengadaan dan pemeliharaan Sarana Prasarana Linmas untuk
penanggulangan bencana
Satpol PP
BPBD, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan, KesbangPol
Membangun infrastruktur prasarana umum untuk mengurangi resiko bencana
Dinas Pertasih
BPBD, Dinas Bina Marga
dan Kecamatan
Memasang dan memelihara peralatan komunikasi pendukung PRB di
daerah rawan bencana
BPBD
Dinas Pertasih, Dinas SDAPE, DINAS Bina Marga,Bapabsi, Dinas Perhubungan, Kecamatan
a Koordinasi kesiapan Instalasi Gawat Darurat
b Koordinasi kesiapan armada Ambulance
Dinas Kesehatan
TNI/POLRI, RSUD,
PMI, BPBD,
Kecamatan
Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemenuhan Kebutuhan Bencana (disatukan dalam point ) halaman 2
Dinas Sosial BPBD dan DPPK
Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana konservasi hutan
Dinas Pertanian Kehutanan danPerkebunan
BPBD, BPLH, dan
Kecamatan
6 Persyaratan
analisis
resiko
bencana
Melakukan kajian potensi bencana alam, non alam dan sosial BPBD
SKPD,
Kecamatan dan
pemangku
kepentingan.
Melakukan analisis risiko bencana pada pembangunan yang beresiko tinggi
7 Pelaksanaan dan
penegakan rencana
tata ruang
Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) berdasarkan kajian analisis resiko bencana BAPPEDA
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Vertikal, Dinas Pertasih, BPBD, SKPD, Kecamatan
Koordinasi Penegakan Perda RTRW
Satpol PP
BPMP, Dinas Pertasih, Kecamatan
8 Pelaksanaan dan
penegakan
ketentuan
pendirian
bangunan
Penyusunan dan sosialisasi Peraturan Daerah mengenai Kawasan
Rawan Bencana
BPBD
Dinas SDAPE, SKPD dan
Kecamatan
Koordinasi penegakan ketentuan pendirian bangunan aman
Satpol PP
BPBD, Dinas
Pertasih dan
pemangku
kepentingan
lainnya.
9 Persyaratan
standar teknis
Penyusunan prosedur tetap Penanggulangan Bencana BPBD Bagian Organisasi, Bag. Hukum
penanggulangan
bencana
Penyusunan SOP perawatan bangunan cagar budaya dari resiko bencana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
BPBD, DSPOPAR
Penyusunan SOP penanganan psikososial korban bencana Dinas Sosial Dinas Kesehatan, RSUD,
BPBD, BKBPP
Penyusunan Pedoman SOP buffer stock/cadangan logistik kebutuhan dasar Dinas Sosial
BPBD, BKPPP
Menyusun SOP penanggulangan bahaya kebakaran hutan Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan
BPBD, Dinas Pertasih, Perhutani,
Penyusunan standar teknis SAR BPBD TNI/POLRI, BASARNAS
No TAHAPAN KEGIATAN TAHAPAN KEGIATAN INSTANSI PENANGGUNG
JAWAB
INSTA NSI PELAKSANA
1 2 3 4 5 6
10 Pendidikan dan
pelatihan Penugasan PNS dalam pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana.
BPBD BKPP
Pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana bagi masyarakat dan dunia usaha BPBD
Kecamatan
Peningkatan kapasitas SDM bidang penanggulangan bencana
Melaksanakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana BPBD SKPD
Pelatihan penanganan psikososial korban bencana
Pelatihan pemenuhan kebutuhan dasar fisik dan psikis bagi korban bencana
Dinas Sosial
BPBD, Dinas Kesehatan , RSUD,
BKBPP
Pelatihan peningkatan kapasitas SDM kesehatan dalam
penanggulangan bencana
Dinas Kesehatan
BPBD
Melakukan pelatihan terhadap petugas lapangan dan Polisi Hutan dasar- dasar
penanggulangan bencana di kawasan hutan
Dinas Pertanian Hutbun
BPBD, Perhutani
Pengintegrasian pengurangan resiko bencana dalam kurikulum pendidikan
Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan
BPBD
a Peningkatan kapasitas Pol PP dalam penanggulangan bencana
b Pelatihan dan pemantapan tenaga medis dan paramedis siaga
bencana d Melaksanakan pemantapan dan pelatihan, rapat kerja teknis, sosialisasi, konvensi,
penguatan bidang bantuan dan jaminan sosial
e Pembinaan dan penyegaran Relawan (rekrutmen/pendataan ulang, sosialisasi,
rapat kerja, pemantapan dan pelatihan, apel siaga)
BPBD
POLRI, TNI, BASARNAS,
Satpol PP dan Linmas Dinas
Kesehatan, Dinas Sosial
Pelatihan SAR
BPBD
Satpol PP Kesbang Pol,
Kepolisian, TNI, BASARNAS
Pelatihan SAR Linmas dalam penanggulangan bencana
Satpol PP
BPBD, TNI/POLRI, BASARNAS, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan
2 Potensi
Terjadi
Bencana
1 Kesiapsiagaan a Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi ancaman bencana
b Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan simulasi tentang
tanggap darurat
BPBD
SKPD teknis terkait kebencanaan, TNI, Polri dan Pemangku Kepentingan
a Penyiapan sarana dan prasarana penanggulangan bencana
b Penyusunan mekanisme kesiapsiagaan penanggulangan bencana
c Pengorganisasian dan penyebarluasan informasi potensi terjadinya bencana d ( dipindahkan ke Kedaruratan Logistik)
e Uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
f Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
g Memastikan penyediaan dan penyiapan barang pasokan
pemenuhan kebutuhan dasar
BPBD
Dinas Binamarga, Dinas Pertasih, SDAPE, Dinas Sosial, Bapabsi
Melakukan penyiapan logistik dan peralatan kedaruratan BPBD Dinas Sosial, PMI,
Koordinasi penanganan psikososial menghadapi potensi ancaman
bencana DInas Sosial
BPBD, Dinas Kesehatan
Pengamanan aset milik pemerintah/ pemerintah daerah Bag.Pengelolaan Aset SETDA
BPBD, Satpol PP
Koordinasi kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana kebakaran hutan dan lahan
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan
BPBD,Dinas Pertasih, Dinas Sosial
dan Kecamatan (INSTANSI
PENANGGUNG JAWAB Vertikal)
a Menyiapkan tempat pengungsian pasien apabila rumah sakit masuk dalam ring
bahaya b Pembuatan jalur evakuasi pasien di rumah sakit
RSUDA Soreang, MaJalaya, Cicalengka
INSTANSI PENANGGUNG
JAWAB Vertikal, Dinas
Sosial, BPBD, Dinas
Kesehatan, Kecamatan, dan
Pemangku kepentingan
a Mendukung data ketersediaan pangan yang dibutuhkan kepada pemangku
kepentingan b Menyiapkan lumbung pangan
BKPPP
Dinas Sosial, BPBD,Dinas
Pertanian Hutbun, BULOG,
Dinas Koperasi UKM
Perindagkop,
Mengidentifikasi dan menyiapkan sekolah di luar daerah rawan bencana sebagai
sekolah penampung
Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
BAPPEDA, BPBD, Satpol PP,
POLRI,SAR, Perguruan Tinggi dan
Kecamatan
a Menyiapkan jalur evakuasi
b Menyiapkan jalan untuk evakuasi
c Menyiapkan barak pengungsi
d Menyiapkan (koordinasi, inventarisasi, fasilitasi) alat berat untuk penanggulangan bencana
BPBD
Dinas Bina M arga, Dinas Sosial,
Dinas Perhubungan, Kecamatan
a Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar b Fasilitasi Kebutuhan Sarana prasarana shelter
Dinas Sosial
BAPPEDA, BPBD, DPPK, BULOG,
Kecamatan.
2 Mitigasi bencana Melaksanakan kegiatan koordinasi mitigasi bencana BPBD
Dinas Binamarga, Dinas Pertasih,
Dinas SDAPE , Dinas Pertanian
Hutbun, Kecamatan
Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana di tingkat desa
a Melakukan upaya pembatasan aktifitas petugas lapangan dan masyarakat. b Melakukan perlindungan tanaman kehutanan dan perkebunan
dengan menggunakan teknologi tertentu c Membuat perlindungan sipil teknis pada daerah rawan tertentu
d Melakukan pelatihan penanggulangan bencana secara terpadu antar petugas dan masyarakat
Dinas Pertanian Kehutanan dan
Perkebunan
BPBD, Dinas Pertasih, Kecamatan, PTPN VIII
Penyiapan bahan perumusan kebijakan mitigasi penanggulangan bencana
Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
BPBD, Bapapsi, Dinas Binamarga, Dinas Pertasih, SDAPE, BAPPEDA, BPBD
Mengoptimalkan peran anggota dalam pemantauan melalui patroli wilayah,
pengamanan wilayah, operasi intelijen
Kesbangpol
POLRI, TNI, Pol PP,dan Kecamatan
a Pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mitigasi bencana
b Pengendalian pembangunan infrastruktur
Dinas Pertasih BPBD
Penerapan program sekolah aman
Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
BPBD, Dinas Pertasih
3 Peringatan dini a) Penyusunan mekanisme dan SOP peringatan dini b) Pengamatan potensi terjadi bencana sesuai ancaman bencana dan
pelaksanaan sistem peringatan dini
c) Pengambilan keputusan dan penyebarluasan informasi peringatan bencana
d) Komando pengaktifan tanda bahaya/bencana (early warning system)
BPBD
BMKG, BPVMG, Bapapsi, Dinas
Kesehatan, TNI/POLRI, Satpol PP,
Kecamatan
Evaluasi kebijakan yang berkaitan dengan kebencanaan
Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
BPBD, Bagian Koordinasi Sosial
II TANGGAP 1 Pengkajian secara Penugasan Satuan Tugas Reaksi Cepat BPBD SKPD terkait kebencanaan, TNI/ Polri
DARURAT cepat dan tepat
terhadap lokasi,
kerusakan dan
sumberdaya
a) Pengkajian lokasi kerusakan lokasi bencana b) Pengkajian jumlah korban c) Pengkajian gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan d) Pengkajian kemampuan sumber daya alam maupun buatan
BPBD
Dinas Pertasih, SDAPE, Dinas
Pertanian Hutbun, Bagian
Pemerintahan Umum
e) Pengkajian kerusakan dan kerugian akibat bencana BPBD SKPD Teknis Kebencanaan, Kecamatan
Rekomendasi kondisi kedaruratan BPBD SKPD Teknis Kebencanaan
2 Penentuan status
keadaan darurat
Penetapan status keadaan darurat ( bencana atau bukan)
BPBD
Bagian Hukum Ass. Ekja, DPPK, SKPD teknis, Kecamatan
Penunjukan komandan tanggap darurat (kalau dinyatakan keadaan darurat)
BPBD
Bagian Hukum ,Ass. Ekja
3 Penyelamatan dan
evakuasi Mengaktifkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi pusat komando tanggap darurat BPBD SKPD terkait, ORARI
Pencarian dan penyelamatan
BPBD
Satpol PP, BASARNAS, Dinas Sosial,
PMI, TNI, POLRI, Dinas Kesehatan,
Dinas Pertanian Kehutanan dan
Perkebunan,
Pertolongan darurat
BPBD
RSUD, Dinas Kesehatan, PMI,
SAR, TNI/POLRI, Kecamatan
Evakuasi, dan penempatan pada lokasi aman
BPBD
Satpol PP, Dinas Sosial, PMI, TNI,
POLRI, Dinas Kesehatan, Bapapsi,
RSUD, Satpol PP, Kecamatan
Pengerahan sarana angkutan, peralatan evakuasi, dan alat berat
BPBD
Satpol PP, Dinas Sosial, PMI, TNI,
POLRI, Dinas Kesehatan, Dinas
Binamarga, Dinas Perhubungan
dan Kecamatan
Penugasan PNS dalam kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana BKPP BPBD
a Mengidentifikasi sekolah yang kena dampak bencana
b Mengidentifikasi kerusakan sekolah dampak bencana
(menggolongkan tingkat kerusakan sekolah)
BPBD
Dinas Pertasih dan Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Memobilisasi dokter dan perawat untuk penanganan kesehatan jiwa dan kasus
psikososial
BPBD
Dinas Kesehatan , Dinas Sosial, RSUD, Kecamatan
Mengoptimalkan pengamanan aset -aset pemerintah
BPBD
Satpol PP/Bag Aset , TNI/POLRI, Badan Kesbangpol,, Kecamatan
4 Pemenuhan
kebutuhan dasar
a. Menyiapkan penampungan pengungsi (shelter)
b Menyiapkan logistik dan dapur umum
BPBD
Dinas Sosial, Dinas Pertasih, DinasKesehatan
Kebutuhan air bersih, sanitasi dan persampahan
BPBD Dinas Pertasih ,BPBD, PDAM,
BPLH, Dinas Kesehatan, PMI,
Kecamatan
Pangan
BPBD Dinas Sosial , BKPPP, BULOG, Dinas Koperasi UKM Perindag.
Sandang BPBD Dinas Sosial, Diskoperindag
Pelayanan kesehatan dan psikososial, terutama untuk kelompok rentan
Dinas Kesehatan
BPBD , RSUD, PMI, Sat Pol PP, Dinas Sosial
Tempat hunian sementara BPBD Dinas Pertasih, BPBD, BPLH
Bantuan peralatan memasak dan makan BPBD Dinas Sosial, PMI
Bantuan bahan bakar dan penerangan dan alat-alat lainnya
BPBD
Dinas SDAPE, Pertamina, PLN
Pengamanan aset penghidupan korban bencana
BPBD
Dinas Pertanian Hutbun, TNI, POLRI, Satpol PP, Bagian Aset, Kecamatan
Penyiapan armada / angkutan untuk pengiriman bantuan
BPBD
Dinas Perhubungan, Dinas Sosial TNI/POLRI
Memberikan bantuan perangkat kelengkapan alat sekolah BPBD Dinas Dikbud, Bapapsi
Manajemen bantuan darurat
BPBD
Dinas Sosial, Dinas Kesehatan,
Bagian Koordinasi Kesra, DPPKA,
PMI, Bapapsi, Kecamatan
Manajemen data base pengungsi BPBD Dinas Sosial, Kecamatan
5 Pemulihan dengan
segera sarana- sarana vital
Mengkoordinasikan INSTANSI PENANGGUNG JAWAB / lembaga untuk
pemulihan segera prasarana dan sarana vital
BPBD
SKPD yang mempunyai
fungsi pembangunan fisik,
PLN, PDAM, Kecamatan
Membangun dan mengembalikan berfungsinya jalan, jembatan, kebutuhan air
dan kebutuhan fisik dasar lainnya
BPBD Binamagra, Pertasih, SDAPE , Camat
Perbaikan jaringan telekomunikasi, rambu jalan dan rambu tempat tertentu Dishub
BPBD,PLN, Telkom, PDAM, Dinas Bina Marga dan Camat
6 Penyelenggaraan
fase akhir tahap
tanggap darurat
bencana
Menyusun rencana aksi pemulihan awal
BPBD
BAPPEDA, Dinas Perindag, Dinas
Sosial, Dinas SDAPE, Dinas Binamarga, Pertasih, Camat
Melaksanakan pembelajaran anak sekolah sementara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Sosial, BAPPEDA dan Camat
Melakukan perbaikan darurat / tindakan penyelamatan terhadap kondisi Darurat BPBD Dinas Sosial, Dinas Pertasih, SDAPE,
Dinas BM
Perbaikan awal kondisi lingkungan daerah bencana BPBD Dinas Pertasih, BPLH, Bina Marga
Pemulihan awal sosial psikologis BPBD Dinas Kesehatan , Dinas Sosial, RSUD
Pelayanan kesehatan
Rekonsiliasi dan resolusi konflik BPBD Asisten Pemerintahan , Kesbangpol,
Satpol PP, Bag.Pemum
Pemulihan keamanan dan ketertiban
BPBD Satpol PP , TNI, POLRI, kecamatan
Pemulihan awal fungsi pemerintahan
BPBD Asisten Pemerintahan , Dinas
Dikbud, BPN, kementerian
Agama POLRI, Camat
Penilaian kebutuhan pasca bencana dan penyusunan Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi
BPBD
BAPPEDA, SKPD terkait, Camat
III 1 REHABILI
TASI DAN REKONTRUKSI
1 Rehabilitasi Perbaikan lingkungan daerah bencana
BPBD
DPPK, Dinas Pertasih, BPLH, BAPPEDA, Dinas
Pertanian Hutbun, Camat, pemangku kepentingan.
Perbaikan sarana dan prasarana umum
BPBD DPPK, Dinas Pertasih, Binamarga,
BPLH, Bagian Pembangunan, Dinas
Dikbud, Dinas Kesehatan, Dinas
SDAPE, dan Camat
Fasilitasi pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat
Dinas Sosial
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB Vertikal, BPBD, DPPK, Dinas Pertasih, Camat
Pemulihan sosial psikologis
Dinas Kesehatan
Dinas Sosial, Dinas Dikbud, Dinas Naker, RSUD, Kementrian Agama, Camat
Pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan RSUD, Puskesmas.
Pelayanan pendidikan
Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
BPBD, Camat
Pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Dinas Pertasih, Dinas SDAPE,
Dinas Binamarga, Dinas
Perhubungan, Dinas Koperasi
UKM, Perindag, Camat
Rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial
Asisten Pemerintahan
Kantor Kesbangpol, Bag Tata
Pemerintahan, Satpol PP, Camat,
Dinsos
Pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya
BPBD
Dinas Pertanian Hutbun, Dinas
Koperasi UKM, Perindag, Dinas
Dikbud, Dinas Popar, BPMPD, Dinas
Sosial, Camat
Pemulihan keamanan dan ketertiban
Sat. Pol PP
Dinas Perhubungan, Dinas Pertasih, Kesbangpol, Camat
Pemulihan fungsi pemerintahan
Ass Pemerintahan
Semua SKPD dan Camat
Pemulihan fungsi pelayanan publik
Ass Administasi
Semua SKPD dan Camat.
Penggantian Dokumen Penting, Surat Berharga (ijazah, KTP, dokumen pertanahan,
dokumen kependudukan, SK Kepegawaian, dll)
Ass Pemerintahan
Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja Dinas Catatan Sipil, Dinas Kependudukan, BPN , BKPP dan Camat
2 Pemulihan fungsi
pemerintahan
Pemantauan dan evaluasi kebijakan rehabilitasi
Bagian Pembangunan
SKPD yang membidangi, Camat,
Mengkondisikan pelayanan angkutan umum
Asisten Ekonomi dan Kesejahtaraan Rakyat
Dinas Binamarga, Dishub dan Camat
Peningkatan sarana pelayanan kesehatan Dinas Kesehatan RSUD, Puskesmas, Camat
3 Pemulihan fungsi
pelayanan publik
Pembangunan kembali sarana dan prasarana pelayanan publik milik
pemerintah Kabupaten
Dinas Pertasiih
SKPD penyelenggara pelayanan
publik, Camat
Membuka kembali loket/tempat layanan pelayanan publik
Ass Pemerintahan
SKPD penyelenggara pelayanan publik, Camat
2 REKONS-
TRUKSI
1 Pembangunan
kembali sarana dan
prasarana
Memperbaiki fasilitas perlengkapan perhubungan dan fasilitas publik bidang
perhubungan
Dinas Perhubungan
BPBD, Dinas SDAPE, Pertasih dan Binamarga
Membangun sarana dan prasarana umum sesuai rencana yang membidanginya
Dinas Pertasih
BPBD, SKPD Teknis yang membidanginya dan Camat
Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi
Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
BPBD, SKPD dan Camat
Koordinasi dan fasilitasi BPBD SKPD dan Camat
Membangun kembali infrastruktur bidang perhubungan, fasilitas untuk layanan masyarakat, dan pekerjaan umum lainnya
Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
Dinas Binamarga, Dinas Pertasih,
SDAPE
2 Pembangunan
kembali sarana
sosial masyarakat
Fasilitasi pembangunan sarana prasarana sosial masyarakat Dinas Pertasih SKPD yang membidanginya dan Camat
Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi
Asisten Ekonomi dan
Kesejahteraan Rakyat
BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pertasih, Dinas Dikbud, Dispopar
3 Pembangkitan
kembali
kehidupan sosial
Pendampingan kesehatan jiwa di masyarakat Dinas Kesehatan Dinas Sosial, RSUD dan Camat Melaksanakan kegiatan berbasis keserasian sosial
Dinas Sosial
SKPD terkait yang membidangi
budaya
masyarakat
Pemantauan dan evaluasi kebijakan rekonstruksi
Asisten Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat
SKPD terkait yang membidangi
Koordinasi dan fasilitasi BPBD SKPD
4 Penerapan rancang
bangun yang tepat
dan penggunaan
peralatan yang
lebih baik dan
tahan bencana
sesuai dengan
standar teknis yang
berlaku
Menyusun rencana pelatihan ketrampilan pasca bencana dalam rangka dampak
bencana untuk wirausaha mandiri
Diskoperindag
BPBD,
Pendampingan masyarakat melalui pelatihan peningkatan motivasi
Diskoperindag
5 Peran serta
lembaga dan
organisasi
kemasyarakatan,
dunia usaha dan
masyarakat
a Menetapkan tolak ukur pencapaian aktivitas dan melakukan estimasi waktu yang
dibutuhkan untuk melaksanakan aktivitas
b Melaksanaan koordinasi untuk mengurangi kesimpangsiuran dalam rangka
penanggulangan bencana
Asisten Ekonomi
dan Kesejahteraan
Rakyat
BAPPEDA, BPBD, Dinas
Binamarga, Pertasih, SDAPE,
Dinas Sosial, Dinas
Kesehatan, Dinas Naker,
Kesbangpol, Camat,.
6 Peningkatan
kondisi pelayanan
pendidikan
Koordinasi peningkatan pelayanan pendidikan
Dinas Pendidikan
Dan Kebudayaan
BPBD, Dinas Pertasih, dan
Camat
7 Peningkatan
kondisi sosial,
ekonomi, dan
budaya
a Pemberdayaan masyarakat melalui Lembaga Akses Pangan
Masyarakat b Pemanfaatan cadangan pangan gapoktan dalam wadah Lembaga
Distribusi Pangan Masyarakat c Pemberdayaan Daerah Rawan Pangan d Pemantapan
ketersediaan pangan
e Pengembangan desa mandiri pangan
BKPPP
Dinas Pertanian Hutbun, Dinas
Koperasi UKM, Perindag, BULOG,
Camat
Menyelenggarakan pelatihan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) dan pembentukan Kelompok Usaha
Disnaker Kecamatan, Pemangku Kepentingan
Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bangunan berdasarkan data studi teknis dan perencanaan yang telah ada.
BPBD
Bappeda, SKPD Teknis, Camat
a Fasilitasi Penyelenggaraan Event Kepariwisataan
b Penyelenggaraan Event Kepariwisataan
c Fasilitasi Penyelenggaraan Atraksi Kesenian
Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata
Dinas Dikbud, Dinas Koperasi UKM
Perindag, Camat, PHRI (Persatuan Hotel Republik Indonesia)
Peningkatan Kondisi Ekonomi Masyarakat :
a Fasilitasi pengembangan IKM (Pelatihan, Bintek dls)
b Pameran Produk IKM/UKM Korban Bencana.
c Fasilitasi Perdagangan UKM Korban Bencana
- (Pemberdayaan Pasar Tradisional & Pedagang Pasar)
d Penguatan Permodalan bagi IKM dan KUKM Korban Bencana e Fasilitasi /
Bantuan Peralatan bagi IKM dan Koperasi.
Dinas Kopersi
UKM
Perindustrian
Perdagangan
BAPPEDA, DPPK, Disnaker,
BPBD, Camat
f Fasilitasi Tera dan Tera Ulang UTTP. Diskop UKM Perindag BMKG, Kecamatan dan Kepala
Desa
Koordinasi peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya BPBD SKPD dan Camat
Terselenggarakanya pelayanan publik di bidang perhubungan
Dinas Perhubungan
SKPD dan Camat
Perbaikan sarana dan prasarana pelayanan pasien RSUD Dinas Kesehatan
8 Peningkatan fungsi
pelayanan publik
Fasilitasi Rapat Dengar Pendapat Umum untuk melaksanakan Evaluasi
Anggaran dan Evaluasi Regulasi
Sekretariat DPRD
SKPD dan Camat
9 Peningkatan
pelayanan utama
kepada masyarakat
Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Asisten Pemerintahan
SKPD dan Camat
3 MONEV
1 Monitoring dan
Evaluasi
a Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Rekonstruksi b. Pengendalian Pemanfaatan Lahan pada Kawasan Rawan Bencana
Bappeda/BPBD
SKPD dan Camat
BUPATI BANDUNG
TTD
H. DADANG M. NASER, SH, S.Ip