maximum access limited exemption

+

Maximum Access Limited ExemptionOleh : Ari Santoso

Kepala Pusat Data Kementerian Komunikasi dan Informatika RI

Concept discussion

Action Results

UU NOMOR 14 TH 2008TENTANGKETERBUKAAN INFORMASIPUBLIK

MALE

Disampaikan dalam acaraPusat Data Kemenkominfo di Semarang18 Maret 2010

+

DASAR KONSTITUSI

Pasal 28 F UUD 1945 : Setiap warga negara berhak

untuk berkomunikasi dst

Pasal 28 J UUD 1945 : Kebebasan setiap orang

dibatasi oleh UU

+

UNDANG-UNDANG UNDANG-UNDANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIKKETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

mendorong terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan aturan hukum yang ada dan kebijakan pemerintah akan makin mudah diakses dan diawasi publik

mendorong terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan ke arah yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan efisien, serta sesuai dengan aturan hukum yang ada dan kebijakan pemerintah akan makin mudah diakses dan diawasi publik

REFORMASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

REFORMASI PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

+PrinsipInformasi Publik UU 14 Tahun 2008

Asas Terbuka dan dapat diakses setiap pengguna Informasi yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas. Informasi diperoleh dengan cepat dan tepat waktu, biaya

ringan, dan cara sederhana.

Tujuan Hak warga negara Mendorong partisipasi Peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Mengetahui alasan kebijakan publik. Mengembangkan ilmu pengetahuan. Meningkatkan pengelolaan informasi pada badan

publik.

+Batasan Informasi Publik Berdasar UU No 14 Tahun 2008

Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan,disimpan,dikelola, dikirim,dan/atau diterima

oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Badan publik adalah lembaga eksekutif,legislatif, yudikatif, dan badan lain yang tugas

pokoknya berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruhnya dananya bersumber APBN dan/atau APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN/APBD, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

+Prinsip Keterbukaan Informasi Publik“MAXIMUM ACCESS LIMITED EXEMPTION”(MALE)

INFORMASI RAHASIA

Informasi Publik

INFORMASI PUBLIK

EXEMPTION(dapat dirahasiakan)

Melalui metode Consequential Harm dan Balancing Public Interests Pembatasan waktu pemberlakuan kerahasiaan

Rezim Pemerintahan Tertutup Rezim Pemerintahan Terbuka

+

Yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Berkala;

Yang Wajib Diumumkan

Secara Serta Merta;

Yang Wajib Tersedia Setiap Saat;

Yang Dikecualikan

Yang Diperoleh

Berdasarkan Permintaan

Jenis-jenisInformasi Publik UU 14 Tahun 2008

+



Secara Serta Merta;

Yang Wajib Tersedia

Setiap Saat;

Yang Dikecualikan

Yang Diperoleh


informasi yang berkaitan dengan badan publik;

informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait

informasi mengenai laporan keuangan

informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan


+

Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.



Secara Serta Merta;

Yang Wajib Tersedia

Setiap Saat;

Yang Dikecualikan

Yang Diperoleh



+



Secara Serta Merta;

Yang Wajib Tersedia

Setiap Saat;

Yang Dikecualikan

Yang Diperoleh


daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;

hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya;

seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;

rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik;

perjanjian badan publik dengan pihak ketiga;

informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;

prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan

laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.


+

1.yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat menghambat proses penegakan hukum

2.yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;

3.yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara

4.yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;

5.yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:



Secara Serta Merta;

Yang Wajib Tersedia

Setiap Saat;

Yang Dikecualikan

Yang Diperoleh



+

6. yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:

7. yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;

8. yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon dapat mengungkap rahasia pribadi,

9. memorandum/surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan;

10.yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang



Secara Serta Merta;

Yang Wajib Tersedia

Setiap Saat;

Yang Dikecualikan

Yang Diperoleh



+Mekanisme Permintaan IP

1

2 3

4

5

87

6

PEMOHON INFO

PPID

PENCATATAN INFO :

PEMBERIAN TD BUKTI

PEMBERITAHUAN TERTULIS PERMINTAAN INFORMASI

PEMBERIAN INFO YG DIMINTA

PERPANJANGAN WAKTU

TERTULIS ATAU TDK TERTULIS

NOMOR FORMULIR-NAMA PEMOHON-ALAMAT & NO. TELP- SUBYEK & KETERANGAN INFO YG DIMINTA-FORMAT PENGIRIMAN- NAMA DAN TD TANGAN PPID-TANGGAL DITERIMANYA PENGAJUAN PERMINTAAN- CAP BP

PENOLAKAN DISERTAI ALASAN

DOK & KLASIFIKASI INFO.

IP. YG DIUMUMKAN BERKALA

IP.YG DIUMUMKAN SERTA MERTA

IP. YG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

IP. YG DIKECUALIKAN

PERPANJANGAN WAKTU DISERTAI ALASAN, MAKS 7 HARI

PEMBERIAN INFO YG DIMINTA SESUAI DGN FORMAT YG DISEPAKATI

DPT MENGAJUKAN KEBERATAN MELALUI ATASAN PPID, KI,PN, MA

+

HAK PEMOHON DAN PENGGUNA:

Setiap orang berhak memperoleh informasi publik.

Setiap orang berhak: Melihat dan mengetahui informasi publik Menghadiri pertemuan publik Mendapatkan salinan informasi publik Menyebarluaskan informasi publik Setiap pemohon berhak mengajukan permintaan informasi publik Mengajukan gugatan

KEWAJIBAN PENGGUNA:

Penggunaan sesuai dengan peraturan

Pengguna wajib mencantumkan sumber

Hak dan KewajibanUU 14 Tahun 2008

+

HAK BADAN PUBLIK:

Menolak memberikan informasi yang dikecualikan.

Menolak bila tidak sesuai dengan peraturan perundangan

Informasi yang tidak dapat diberikan: Membahayakan negara. Yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha

dari persaingan tidak sehat. Informasi yang berkaitan dengan hak pribadi Info yang berkaitan dengan rahasia jabatan. Info yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.


+

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK:

Menyediakan,memberikan dan/atau menerbitkan

Menyediakan informasi publik yang akurat,benar, dan tidak menyesatkan.

Mengembangkan Sistem Informasi Manajemen.

Membuat pertimbangan dalam setiap membuat kebijakan publik.

Melaksanakan kearsipan dan pendokumentasian dengan memanfaatkan sarana yang ada.

Setiap tahun umumkan (1) jumlah permintaan informasi yang diterima; (2) waktu yang diperlukan dalam memenuhi permintaan informasi; (3) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau (4) alasan penolakan permintaan informasi.


+Sengketadalam Informasi PublikDiadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

+Sengketa dalam Informasi PublikDiadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

+

Sengketadalam Informasi PublikDiadopsi dari Sudibyo, dkk. 2008. Panduan Sederhana Penerapan UU KIP

+ PPID menolak permohonan informasi

Pemohon Informasi mengajukan KEBERATAN (paling lambat

14 hari kerja)

Atasan PPID memberikan alasan tertulis disertai

tanggapan (paling lambat 14 hari kerja)

PUASTIDAK PUAS

KOMISI INFORMASI

MEDIASI

BERHASILTIDAK

BERHASIL

AJUDIKASI

Putusan Komisi Informasi

TERIMATIDAK

TERIMA

Gugatan Ke Pengadilan (paling lambat 14 hari

kerja)

Pengadilan Negeri

Pengadilan Tata Usaha

Negara

Terima

Tidak Terima

Terima

Tidak Terima

MAHKAMAH AGUNG

Putusan Akhir

PenyelesaianSengketa InformasiKepada Komisi Informasi(paling lambat 14 hari kerja)

Paling lambat 100 hari kerja

(Paling lambat 14 hari kerja)Permohonan Informasi menggugat ke pengadilan (paling lambat 14 hari kerja)

+

menggunakan informasi publik secara melawan hukum dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Pasal 51)

Badan Publik yang dengan sengaja tidak menyediakan, tidak memberikan, dan/atau tidak menerbitkan Informasi Publik dan mengakibatkan kerugian dikenakan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) (Pasal 52).

Orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, dan/atau menghilangkan dokumen Informasi Publik dalam bentuk media apa pun dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) (Pasal 53)

SanksiUU 14/2008

+

Pasal 54 ayat (1):dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh; memberikan informasi yang dikecualikan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp10 juta.

Pasal 54 ayat (2)dengan sengaja dan tanpa hak mengakses; memperoleh; memberikan informasi dikecualikan yang membahayakan keamanan dan ekonomi negara, pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda paling banyak Rp20 juta.

Pasal 55sengaja membuat Informasi Publik tidak benar atau menyesatkan dan mengakibatkan kerugian orang lain, pidana penjara paling lama 1 tahun dan/atau denda paling banyak Rp5 juta rupiah.

Pasal 56Pelanggaran juga diancam dengan sanksi UU lain yang bersifat khusus

Pasal 57Tuntutan pidana merupakan delik aduan dan diajukan melalui peradilan pidana.

SanksiUU 14/2008

+Panduan Implementasi UU KIP

TELAH DISUSUN RPP TENTANG PELAKSANAAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

UU INI MENGAMANATKAN 2 PP1. PP tentang Jangka Waktu Pengecualian

(pasal 20 ayat 2)2. PP Tentang Cara Pembayaran Ganti Rugi

(pasal 58 )(DISATUKAN DENGAN PERTIMBANGAN

EFESIENSI)

+Alur penyiapan dan Pelayanan IP di Depkominfo

Pusat Data

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

PPID

Pengelolaan Informasi

Kesekjenan

Biro & PusatPJT Fungsional

Itjen

Ses & InspekturPJT Fungsional Postel

Ses & DirekturPJT Fungsional

SKDI


APTEL


BIP

Ses & KapusPJT Fungsional

BALITBANG SDM

Ses & KapusPJT Fungsional

+Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi oleh Badan Publik Negara Ganti rugi atas perbuatan Badan Publik Negara yang

mengakibatkan adanya kerugian materiel yang diderita oleh Penggugat dilaksanakan berdasarkan tata cara pelaksanaan ganti rugi pada Peradilan Tata Usaha Negara dengan ganti rugi paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jika terbukti terjadi kerugian materiel akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan Publik Negara.

Ganti rugi yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara jumlahnya tetap dan tidak berubah sekalipun ada tenggang waktu antara tanggal ditetapkannya putusan tersebut dengan waktu pembayaran ganti rugi.

+Pembebanan Pidana Denda

Pembayaran pidana denda yang menjadi tanggung jawab Badan Publik Negara di pusat dapat dibebankan pada APBN.

Pembayaran pidana denda yang menjadi tanggung jawab Badan Publik Negara di daerah dapat dibebankan pada APBD.

Pembayaran pidana denda bagi Badan Publik selain Badan Publik Negara menjadi beban keuangan Badan Publik dimaksud.

+Pembebanan Pidana Denda (lanjutan)

Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) menjadi tanggung jawab pejabat publik dan tidak dapat dibebankan pada APBN atau APBD jika dapat dibuktikan tindakan yang dilakukannya di luar tugas pokok dan fungsinya dengan melampaui wewenangnya yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Badan Publik dimaksud.

+Pembebanan Pidana

Putusan pengadilan yang membebankan pidana denda kepada Badan Publik sebagai badan Tata Usaha Negara tidak mengurangi hak negara untuk menjatuhkan sanksi administratif terhadap pejabat publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

+Kesiapan Badan Publik Menyongsong Pelaksanaan UU KIP Tahun 2008

Aspek Kesiapan

Pemprov Kalimantan

Barat

Pemkot Singkawang

Pemprov Sumatera

Barat

Pemkot Bukit Tinggi

Pemprov NTB

Kelembagaan ++ + + + ++

Sarana-Prasarana

++ + + + ++

Sumber Daya Manusia

++ + + + +

Database Informasi

++ + + ++ +

Keterangan: (++) = SIAP; (+) = DALAM PROSES PERSIAPANSumber: Monitoring dan Telaah Kesiapan Badan Publik, Pusat Pengelolaan Pendapat Umum Badan Informasi Publik Depkominfo

+Sebelum Implementasi Penyusunan Daftar Informasi Yang

Dimiliki

Pemilahan Kategori Informasi

Penyusunan Staf

Penyiapan Infrastruktur

Penyusunan Action Plan

Pelatihan Pengelolaan Database

Saat Implementasi- Pengelolaan Teknologi Informasi- Pemberian Hak Akses / Login Administrasi- Pengelolaan Permintaan Informasi

+Pilihan Mekanisme Publikasi

Bagaimana skema publikasi yang dipilih dan apakah ada biaya yang harus dibayar oleh peminta informasi :

World Wide Web (gratis) Tercetak, leaflet, brosur dan lainnya (biasanya gratis) Bentuk terbitan lain seperti bagian ringkasan atau

hasil penelitian atau yang lain (ongkos penggandaan biasanya dibebankan kepada peminta)

+Hasil Riset di AS

Personal experience 64 %

Major business magazines 37 %

Articles in national newspaper 35 %

Word of mouth 31 %

Television news 14 %

Articles in local newspaper 14 %

Television current affairs programs 13 %

+Problem yang sering dihadapi oleh pengguna informasi :

1. Informasi publik tidak tersedia

2. Informasi publik terlambat diberikan

3. Informasi publik di klaim rahasia secara sepihak

4. Mekanisme palayanan informasi publik yang buruk

5. Akses informasi publik yang asimetris

+Komisi InformasiProses Pemilihan

Pemerintah/Presiden Membentuk

Panitia Seleksi

Panitia Seleksi

Panitia SeleksiMelakukan Rekruitmen

Pengajuan Calon Anggota Komisi InformasiKepada DP RI (21 orang)

DPR RI

Penyerahan hasil rekruitmen kepada presiden

Fit and Proper Test

7 Orang terpilih dari hasil pemeringkatanFit and Proper Test

Penetapan oleh Presiden

+SELESAI

maximum access limited exemption

Documents