Peran Akuntansi Sektor Pemerintahan dalam Tata

Kelolaan Yang Baik: Ditinjau dari Segi Ekonomi

Ross H. McLeodIndonesia Project, ANU

19 May, 2009ross.mcleod@anu.edu.au

Tata Kelolaan Baik

• Berarti pejabat-2 (yg terpilih maupun yg ditunjuk) mengutamakan kepentingan masyarakat luas– Eksekutif (presiden, wakil presiden,

menteri)– Birokrasi– Badan penegak hukum

• Kepolisian, Kejaksaan Agung, Jaksa Penuntut Umum, Hakim & Pengadilan

Tata Kelolaan Baik

Tetapi setiap orang tsb mempunyai insentif untuk

memanfaatkan kepercayaan yg diberikannya oleh masyarakat

untuk kepentingan sendiri.

Tata Kelolaan Baik

• Warga masing-2 secara individu tak mungkin memantau semua yg dilakukan orang-2 tsb

• Maka munculnya berbagai mekanisme untuk melindungi kepentingan warga itu (‘Checks and Balances’)

Checks and Balances Dalam Sektor Publik

• DPR/DPRD– Keterlibatan dalam menyusun kebijakan

pemerintah oleh eksekutif– Pemantauan kinerja eksekutif,

departemen/instansi pemerintah

• Proses pemilihan umum– Memungkinkan penggantian pemimpin

pemerintah– Memungkinkan penggantian perwakilan

rakyat

Checks and Balances Dalam Sektor Publik

• Badan Penegak Hukum– Menindak pejabat (terpilih/ditunjuk) yg

melanggar hukum

• DPR– Menindak hakim yg melanggar hukum

Checks and Balances Di Luar Sektor Publik

• Media– Mengabarkan perilaku pejabat terpilih/

ditunjuk– Pengaruhnya lewat proses pemilu serta

DPR/DPRD

• LSM (yg terorientasi pada tata kelolaan)– Memantau perilaku pejabat terpilih/ditunjuk– Mempengaruhi tanggapan DPR serta rakyat

terhadap pejabat tsb

Tata Kelolaan di Era Soeharto

• Pemerintah mengutamakan kepentingan elit terbatas (ketimbang masyarakat secara keseluruhan)

• Checks and balances yg seharusnya melindungi kepentingan rakyat sengaja dinetralisir

• Lembaga-2 sektor publik justru melindungi rezim serta elit, atas beban rakyat

Tata Kelolaan di Era Soeharto

• Partai-2 politik dikendalikan dengan ketat• Pemilihan presiden secara tidak langsung,

justru oleh orang-2 pendukungnya– Maka DPR/DPRD kurang efektif

• Badan penegak hukum dikuasai oleh rezim

• Media tertekan• LSM yg terorientasi pada good

governance ditindas

Tata Kelolaan di Era Soeharto

Terutama sekali, sebagian besar tugas penyimpanan catatan-2

dan penyusunan laporan keuangan dalam sektor publik

diabaikan

Reformasi

• Proses pemilu menjadi bebas dan terbuka– Kebebasan untuk mendirikan partai politik

baru– Pemilihan langsung pemimpin pemerintah– Mundurnya militer dari DPR

• Pendirian lembaga baru yg mendukung tata kelolaan yg baik– Komisi Yudisial– Kantor Ombudsman– Komisi Pemberantasan Korupsi

Reformasi

• Kebebasan pers (termasuk TV/radio)• Kebebasan mendirikan LSM• Diserahkannya kekuatan dan

kewenangan politik kepada pemerintah daerah

• Fokus baru atas fungsi akuntansi dalam sektor publik

Reformasi Akuntansi

• Tujuan: agar pemerintah-2 transparan serta bertanggung jawab dalam menggunakan uang dan aset rakyat– UU Keuangan Negara– UU Perbendaharaan Negara– UU Pemeriksaan Pengelolaan &

Tanggung Jawab Keuangan Negara– Pengembangan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP)

Reformasi Akuntansi

• Kemungkinan lain yaitu sistem laporan keuangan dipergunakan sebagai alat manajemen (utk meningkatkan efisiensi maupun efektivitas)

• Ini merupakan fokus utama di negara spt Australia dan Zelandia Baru

• Namun masalah yg paling berat di Indonesia adalah KKN, maka aspek inilah yg harus diutamakan

Aspek Mendasar SAP

• Pergeseran ke akuntansi akrual (double-entry) dari akuntansi cash-based– Realisasi APBN/APBD– Neraca– Laporan arus kas– Catatan atas laporan

Akuntansi Akrual

• Ide ini berasal dari sektor swasta, di mana pemangku kepentingan tertarik pada aspek laba maupun solvabilitas

• Laporan yg berdasarkan akrual memungkinkan penilaian kinerja seperti:– Return on assets– Return on equity– Likwiditas, solvabilitas dlsb

Akuntansi Akrual

• Namun tidak semua negara maju yg menerapkan sistem akrual: belum tentu ini merupakan ‘international best practice’

• Maka dari itu: sebaiknya Indonesia berpikir secara mendalam apakah sistem tsb sesuai dengan keadaan dan kebutuhan saat ini

Akuntansi Akrual

• Sebagian dari ini semua tidak begitu penting/relevan dalam urusan sektor publik

• Pemerintah tidak mengejar laba, maka ukuran return on assets/equity tidak begitu berguna

• Kepailitan tidak merupakan masalah yg harus dihadapi dalam praktek– ‘Kerugian’ dapat ditutupi dengan pendapatan

pajak

• Penyebaran biaya penggunaan aset tetap (penyusutan) selama beberapa tahun tidak begitu penting

Akuntansi Akrual

• Namun sistem akrual mempunyai berbagai unggulan dibanding sistem ‘cash based’

• Sistem double-entry jauh lebih sistematis, sehingga seharusnya tak ada selisih-2 angka yg sulit diperbaiki/dimengerti

• Angka-2 dapat dibenarkan demi internal consistency laporan keuangan– Mis. saldo rekening bank pada akhir periode

harus sama dengan saldo semula ditambah penerimaan dikurangi pengeluaran

Akuntansi Akrual

• Pencatatan setiap pembayaran maupun penerimaan secara sistematis merupakan alat yg sangat efektif dalam memberantas korupsi (lihat skandal Pemerintah Inggeris saat ini!)

• Pada pokoknya, setiap transaksi yg menyangkut instansi pemerintah apapun harus dicatat, dan dokumen-2 yg mendasarinya harus dapat dibenarkan oleh auditor, mis: – Dokumen yg mendasari pilihan pemenang lelang– Dokumen yg mendasari pengangkatan seseorang

sbg PNS

Paradoks Laporan Keuangan

• Laporan keuangan yg akurat serta tepat waktu sangat perlu utk tata keloloaan yg baik

• Namun hampir tidak ada yg baca laporan-2 tsb!

• Rakyat lebih cenderung memperhatikan tingkat pelayanan umum yg disediakan pemerintah, serta berita di pers mengenai korupsi

• Baru segelintir anggota DPR/DPRD yg memiliki ketrampilan yg memungkinkan mereka utk menelaah laporan tsb

Paradoks Laporan Keuangan

• Seperti halnya dengan pemerintahan sendiri, pekerjaan itu kita serahkan kepada sebuah lembaga khusus: BPK

• BPK melaksanakan tugas yg penting itu atas nama rakyat

• BPK melihat apakah yg wajib dilaporkan memang telah dilaporkan

• BPK meneliti dokumen/bukti lainnya utk mengetahui apa yg dilaporkan benar dan akurat

Badan Audit Menjadi Syarat Mutlak

• Tanpa ada sang auditor, laporan-2 keuangan hampir tidak ada gunanya– Orang lain kekurangan waktu utk

membaca laporan secara keseluruhan– Jadi yg betul-2 penting yaitu memeriksa

bukti dasar utk mengetahui apakah laporan serta catatan benar dan akurat

– Pengembangan aspek tata kelolaan baik ini lebih lanjut tergantung pada upaya memperkuat BPK secara terus-menerus

Tindak Lanjut Audit

• Proses audit yg kuat perlu tapi tak cukup (necessary but not sufficient) jika akuntansi diharapkan dapat mendukung good governance

• Para pemeriksa pasti menemukan kasus ketidakpatuan terhadap peraturan, maupun perilaku melanggar hukum

• Kalau tidak ada tindak lanjut yg tegas, upaya-2 akuntan serta pemeriksa jadi sia-sia

Tindak Lanjut Audit

• Ketidakpatuan terhadap peraturan sebab ketidaktahuan peraturan tsb seharusnya mengakibatkan teguran atau pelatihan tambahan bagi pejabat yg bersangkutan

• Dalam hal ada bukti korupsi, bukti tsb harus diserahkan kepada badan penegak hukum terkait utk ditindaklanjuti

Hambatan Reformasi Akuntansi

• Kekurangan ketrampilan yg dibutuhkan di birokrasi– Pada jaman Soeharto hampir tidak ada

transparansi serta akuntabilitas selama tiga dasawarsa

– Maka sedikit sekali jumlah akuntan profesionil yg ‘diwarisi’ rezim tsb

– Masa kini peraturan mengenai PNS tidak membolehkan pengangkatan akuntan yg berijasa serta berpengalaman (kecuali di golongan rendah)

Hambatan Reformasi Akuntansi

• Insentif yg kuat di kalangan PNS utk menghambat reformasi– Gaji pejabat tidak memadai– Banyak cara utk menambah pendapatan

para PNS dikembangkan selama berberapa dasawarsa belakangan

– Cukup banyak cara tsb tidak mematuhi peraturan yg ada

– Mengharapkan birokrasi menjadi terbuka/ transparan tidak realistis

Menangani Hambatan-hambatan

• Dengan kenyataan kekurangan ketrampilan yg dibutuhkan, lebih baik kita jangan terlalu ambisius– Pengukuran secara akurat nilai aset dan

kewajiban yg ‘susah’ sebaiknya sementara diundurkan

– Menciptakan sistem akuntansi yg sederhana dan seragam, yg terkomputerisasi

– Menitikberatkan pada penangkapan data keuangan pada saat terjadinya transaksi, serta pemrosesan dilaksanakan komputer (perangkat lunak)

Menangani Hambatan-hambatan

• Tingkat ketrampilan bidang akuntansi dikembangkan secepat mungkin– Pelatihan staf dalam tugas pembukuan

sederhana (terutama pemasukan data secara elektronik)

– Mempertimbangkan bidang akuntansi dijadikan fungsionil (bukan struktural), yg diberi tunjangan khusus supaya sebanding dengan pendapatan akuntan disektor swasta

Peran Akuntansi Sektor Pemerintahan dalam Tata

Kelolaan Yang Baik : Ditinjau dari Segi Ekonomi

Ross H. McLeodIndonesia Project, ANU

19 May, 2009ross.mcleod@anu.edu.au