AMAHL S AZWAR

TERSANGKA kasus suap Wisma Atlet SEA Games Muhammad Nazaruddin memilih bungkam di hadapan Komite Etik KPK. Sebelum permintaan pindah dari sel Rutan Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, diloloskan, mantan Bendaha-ra Umum Partai Demokrat itu akan tetap bungkam.

Namun, Komite Etik KPK tidak percaya begitu saja atas permintaan anggota Komisi VII DPR tersebut. Dia ber-hak diam. Kami tidak bisa memaksa. Kita belum percaya juga apakah kalau dipindah-kan lantas Nazaruddin mau ngomong, kata anggota Komite Etik Syafii Maarif di Gedung KPK, kemarin.

Mantan Ketua Umum PP Mu-hammadiyah itu menegaskan perpindahan seorang tersangka dari rumah tahanan tidak semu-dah membalik telapak tangan. Menurut dia, pihak rutan lain seperti di Salemba ataupun Cipi-nang mesti dilibatkan.

Sejauh ini Nazar mengaku ter-intimidasi, termasuk saat berada di sel Mako Brimob. Salah satu anggota kuasa hukum Nazarud-din, Dea Tunggaesti, mengaku belum mengetahui bentuk in-timidasi itu. Nazar tidak mau bilang kepada kita.

Sumber Media Indonesia me-nyebutkan Nazar trauma kare-na pernah dipukul di bagian tulang rusuk sebelah kanan

saat perjalanan pulang dari Bo-gota menuju Jakarta. Setelah itu, Nazar diberi obat penenang dan tidur terlelap.

Kuasa hukum Nazaruddin dari fi rma OC Kaligis & Associa-tes pun lantas mengirim surat resmi kepada komite perlin-dungan HAM anggota parlemen dunia, The Joint Committee on Human Rights.

Salah satu kuasa hukum Na-zar, Afrian Bondjol, mengatakan dugaan pelanggaran HAM ter-hadap kliennya mulai terasa se-jak penjemputan. Kita berkirim surat supaya dipantau, tutur Afrian, kemarin.

Orang bersenjataKetua Komite Etik KPK

Abdul lah Hehamahua juga mendengar cerita dari sumber lain yang menyebutkan Nazar mengklaim pernah didatangi orang bersenjata di kamar sel-nya pada malam hari. Komite etik lantas mempertanyakan ke-jujuran Nazaruddin mengingat aksi itu tidak terekam di dalam CCTV sel.

Berarti ketahuan kalau dia bohong. Apa dia tidak tahu ka-lau KPK punya CCTV? papar Abdullah, kemarin.

Komite etik juga sempat me-nanyakan kepada Nazar soal in ti midasi lainnya. Atas perta-nya an itu, Nazar mengatakan anggota Komite Etik KPK Bibit Samad Rianto yang pernah berkarier di kepolisian pasti menger ti bentuk intimidasi apa yang dia dapat.

Pak Bibit kan polisi. Pasti tahulah maksud saya, tutur Ab-dullah Hehamahua menirukan kesaksian Nazaruddin.

Saat menanggapi klaim dari pengacara OC Kaligis bahwa Nazaruddin mesti dipindah dalam satu minggu supaya tidak mengalami depresi, Abdul-lah mengatakan Nazar bisa mengon trol emosinya.

Abdullah juga menegaskan tidak ada jaminan Nazarud-din tidak kembali mengarang cerita baru jika dipindahkan dari Mako Brimob. Komite etik juga tidak akan melakukan tes uji kebohongan menggunakan lie detector karena Nazaruddin akan mampu mengelabui lie detector. (X-7)

amahl@mediaindonesia.com

Pemasangan Iklan & Customer

Service:021 5821303

No Bebas Pulsa:08001990990

e-mail:cs@mediaindonesia.com

Rp2.900/eks(di luar P. Jawa Rp3.100/eks)

Rp67.000/bulan(di luar P.Jawa

+ ongkos kirim)

WARNA-WARNI CERIA DI HARI NAN FITRIModel kaftan masih tetap digemari dengan permainan pecah pola yang bervariasi sehingga tidak tampak membosankan.

MI/PANCA SYURKANI

RABU, 24 AGUSTUS 2011 | NO.11124 | TAHUN XLI I | 36 HALAMAN

EDITORIAL

SURAT mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin istimewa di mata Presiden Yudhoyono. Hanya butuh tiga hari surat itu menda-patkan balasan. Surat dikirim 18 Agustus dan dibalas 21 Agustus.

Surat balasan dua lembar itu semakin istimewa tidak saja karena memakai lambang bertuliskan Presiden Republik Indonesia, ditandatangani Presiden Yu-dhoyono, tetapi juga karena tidak cukup dibacakan staf di depan wartawan di Istana Negara. Presiden yang merangkap Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat bahkan memandang penting membaca sendiri isi surat itu di hadapan pengurus Partai Demokrat saat berbuka puasa di Cikeas, kediaman pribadi Yudhoyono, pada 21 Agustus.

Isi surat Nazaruddin itu tidak berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Nazaruddin meminta Presi-den agar istri dan anaknya jangan diganggu. Itulah sebabnya para pembantu Presiden termasuk Sekre-taris Kabinet Dipo Alam sangat percaya Presiden tidak akan menanggapi surat Nazaruddin. Dipo bahkan sesumbar, Su-rat itu bukan urusan Presiden. Silakan para politikus dan pengamat berandai dan menyoal sepuasnya.

Ternyata Dipo Alam keliru besar. Nazarud-din ialah rakyat yang suaranya perlu didengar Presiden dan karena itu, Presiden segera memba-las suratnya. Pertanyaan-nya, bagaimana dengan nasib surat rakyat lainnya?

Misalnya, pada 18 Agustus, korban lumpur La-pindo dari 45 RT di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, juga mengirim surat kepada Presiden meminta agar kawasan 45 RT dimasukkan ke area terdampak korban lumpur. Hal itu berkaitan dengan revisi Peraturan Presiden tentang Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo yang akan ditetapkan tahun ini.

Korban pelanggaran HAM juga tidak pernah berhenti mengirim surat kepada Presiden. Tiga hari sebelum Nazaruddin bersurat, tepatnya 15 Agustus, korban pelanggaran HAM mengirim 1.279 pucuk surat kepada Presiden. Semua surat intinya meminta agar Presiden mau mengupayakan penyelesaian kasus HAM secara berkeadilan dan bermartabat.

Pada 20 Agustus, sebanyak 29 tokoh masyarakat juga melayangkan surat kepada Presiden mengimbau agar Presiden berani menindak koruptor. Para tokoh itu juga meminta agar Presiden menggunakan kewenangan tertingginya sebagai kepala negara dan kepala pe me-rintahan untuk melindungi negara dan warga bangsa dari serangan balik koruptor.

Apakah semua surat itu dibalas Presiden Yu-dhoyono? Publik tidak tahu karena tidak diberi tahu. Berbeda dengan surat Nazaruddin, bahkan Presiden Yudhoyono sendiri perlu membaca balasannya.

Jika Presiden belum membalas surat warga yang lain, tentu bukan karena ia tidak memberi perhatian. Presiden tentu bekerja berdasarkan skala prioritas dan saat ini prioritasnya ialah membalas surat Na-zaruddin.

Berbalas Surat

Silakan tanggapiEditorial ini melalui:mediaindonesia.com

Presiden tentu bekerja

berdasarkan skala prioritas dan saat ini prioritasnya ialah membalas surat Nazaruddin.

TAHUKAH Anda, menggendong bayi menghadap ke depan dapat berdampak negatif pada pertum-buhannya? Menurut studi dari Dundee University, Inggris, bayi yang sering digendong dengan wajahnya menghadap ke depan rentan mengalami perkembangan yang naik turun sehingga saat dewasa kelak cenderung memiliki tingkat kecemasan tinggi. Efek yang sama juga terjadi ketika menggunakan kereta dorong bayi. Bayi yang dipangku menghadap ke depan dan kereta dorong menciptakan situasi yang sangat menegangkan, kata Profesor Cathe rine Fowler.

Sebaliknya, bayi yang digendong secara tradi sio nal cen-derung tertawa, mendengarkan ibu, dan tertidur meng hadap ibunya sehingga tingkat stres rendah. (Daily Mail/*/X-5)

Gendong dan Bayi Stres PAUSE

REUTERS/PAIL HACKETT

SAMBUT PENDUKUNG: Putra Moamar Khadafi, Saif Al Islam, menyambut para pendukungnya di Tripoli, Libia, kemarin. Sebelumnya pasukan oposisi mengatakan telah menangkap putra pemimpin Libia tersebut.

MI/SUSANTO

Berarti ketahuan kalau Nazar bo-

hong. Apa dia tidak tahu kalau KPK punya CCTV?

Abdul lah Hehamahua Ketua Komite Etik KPK

Komite EtikSebut NazarMengarangNazaruddin mengklaim pernah didatangi orang bersenjata di kamar selnya pada malam hari.

PASUKAN oposisi Libia kemarin terus mengepung kompleks kediaman Moamar Khadafi di Distrik Bab al-Azi-zi ya di ibu kota Libia, Tripoli. Beberapa di antara mereka bahkan dilaporkan telah mulai masuk melalui salah satu pintu gerbang terluar. Bab al-Aziziya juga tidak luput dari bombardir pesawat NATO.

Tripoli belum sepenuhnya dikuasai pasukan oposisi. Ten-tara Khadafi masih melakukan perlawanan menggunakan senjata berat dan mortir dengan target serangan antara lain ke arah Green Square.

Sebelumnya salah seorang putra Khadafi , Saif Al Islam, juga mendadak muncul di Ho-tel Rixos yang dihuni banyak wartawan asing. Padahal Saif

diberitakan telah ditangkap oposisi pada Minggu (21/8).

Datangnya Saif ke wilayah yang menjadi basis pendu-kung Khadafi di Al-Mansou-ra itu telah membangkitkan kembali semangat pasukan pemerintah.

Saif mengatakan kepada para jurnalis asing bahwa Tripoli masih berada dalam geng-gaman pemerintah. Namun dia tidak menyebutkan soal

keberadaan ayahnya. Tentu saja, jawab Saif ketika warta-wan bertanya apakah ayahnya dalam keadaan aman.

D a l a m p e r k e m b a n g a n lain, oposisi telah menguasai wilayah penting di timur Libia yakni kota minyak Ras Lanuf. Televisi Al Jazeera melaporkan, loyalis Khadafi kini terdesak mundur ke pinggir Kota Bin Jawad dan sebagian lagi ber-kumpul di Kota Sirte yang merupakan tempat kelahiran Khadafi .

Di Brussels, Belgia, juru bi-cara NATO Oana Lungescu menyatakan pihaknya mung-kin akan memainkan peran di Libia pascajatuhnya Khadafi . NATO bersedia membantu jika diminta Libia, kata Lung-escu. (*/AP/Reuters/I-1)

POLISI akan menindak tegas pemudik yang melanggar ke-tentuan, khususnya pengen-dara sepeda motor, demi keselamat an bersama. Kami siapkan seki-tar 11 pos penga-manan untuk men-indak, ujar Kabag Bin Ops Ditlantas Polda Metro Jaya AKB Latif Usman di Jakarta, kema-rin.

Pos penindakan tersebut tersebar di titik-titik jalan ke-luar dari Jakarta. Dalam menin-dak itu, selain menegur dan menilang, polisi akan memaksa pemudik kembali. Pelanggaran itu di antaranya membawa pe-

numpang atau barang bawaan berlebih, jelasnya.

Tindakan tegas itu dilakukan untuk menekan angka korban

jiwa. Data Direktorat Lalu Lintas mencatat pada

Operasi Ketupat Jaya 2010 terjadi

213 kecelakaan. Sebanyak 62% atau sekitar 132 kasus ialah peng-guna sepeda mo-tor. Itu terjadi di wilayah Jakarta,

tuturnya.Dari total 213 kejadian

itu, 45 orang meninggal dunia. Jumlah itu mening kat dari tahun sebe lum nya, 33 jiwa.

Terkait dengan kelancaran lalu lintas, Kemenhub meresmi-

kan operasional pos koordinasi (posko) yang dilengkapi dengan CCTV di 231 titik. Dengan posko ini, kalau ada sesuatu bisa langsung ditindaklanjuti, kata Menhub Freddy Numberi.

Berdasarkan pemantauan di beberapa titik pemberangkatan hingga H-7, kemarin, belum ter-jadi lonjakan penum pang yang signifikan. Kecuali di Stasiun Kereta Api Senen, Jakarta.

Wakil Menhub Bambang Su-santo menyatakan pemerin tah menyiapkan kereta api tambah-an.Untuk memperlan car arus mudik, truk dua sumbu dilarang beroperasi pada H-4 hingga H-1 di seluruh jalur Su matra dan Jawa. (Mad/NY/VB/*/X-5)

Berita terkait hlm 6 dan 13

Oposisi Libia Kepung Rumah Khada

Pemudik Motor Dilarang Bawa Penumpang Berlebih

Kirimkan tanggapan Andaatas berita ini melalui e-mail:

interupsi@mediaindonesia.comatau mediaindonesia.com

Facebook: Harian Umum Media Indonesia

Twitter: @MIdotcom

Hlm 21-24

SENO

H-6

MENTERI Negara Urusan Hak Asasi Manusia Kabinet Persatuan Nasional Hasballah M Saad, dini hari kemarin, telah berpulang. Almarhum yang juga menjadi anggota Komisi Nasional HAM periode 2000-2007 itu meninggal dalam perawatan di Rumah Sakit Mitra Keluarga, Bekasi.

Almarhum lahir di Gampong Lameu, Kota Bakti, Pidie, Aceh. Jenazah Hasballah dimakamkan Selasa (23/8) sore di kampung halamannya. Almarhum me-ninggalkan seorang istri berna-ma Darmawati dan tiga putri.

Karier politik almarhum di-mulai di Partai Persatuan Pem-bangunan. Selanjutnya, Hasbal-lah bergabung dengan Partai

Amanat Nasional. Di partai poli-tik tersebut, almarhum pernah menjabat sebagai anggota Maje-lis Pertimbangan DPP PAN.

Sebelum menduduki jabatan sebagai menteri dalam Kabinet Persatuan Nasional yang dipim-pin Presiden Abdurrahman Wa-hid, pria yang dilahirkan pada 14 Juli 1948 itu tercatat sebagai anggota DPR.

Semasa muda, almarhum juga sempat aktif mengajar di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Syiah Kuala, Aceh. Hasballah juga

pernah menjadi Rektor Uni-versitas Jabal Ghafur, di Kabu-paten Pidie.

Di rumah duka di Perumahan Taman Sari Persada Raya, Jatibe-ning, Bekasi, kemarin, tampak berjajar kara ng an bunga duka-cita. Di antaranya, dari Menteri Hukum dan HAM Patrialis Ak-bar, Sekretaris Jenderal Kemente-rian Hukum dan HAM Bambang Rantam, Direktur Jenderal HAM Harkristuti Harkrisnowo, man-tan Ketua DPR Akbar Tandjung, dan Plt Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi. (Che/P-3)

PIDATO nota keuangan tahunan juga serasa rutin dan biasa. Publik juga su-dah biasa mendengarkannya sehingga bukan sebagai suatu hal yang istimewa. Tidak ada kejutan baru atau harapan yang meningkat karena rutinitas itu sudah melembaga betapa pun pidato tersebut disiarkan me-luas ke seluruh Nusantara oleh semua stasiun TV dan dimuat media massa. Sepotong pidato yang merupakan pengantar untuk pelaksanaan anggaran bagi bangsa Indonesia lewat begitu saja, meskipun diting-kahi seribu berita untuk pidato pengantar tersebut.

Secara normatif sepotong pidato itu bernada harapan, sesekali puitis, tetapi juga mengakui kekecewaan. Tetapi pidato tidak dapat menyem-bunyikan angka-angka kritis di dalam RUU APBN 2012 ini. Tetapi tahukah kita RAPBN 2012 yang disebut ekspansif tersebut dapat dikatakan mem-biayai seluruh belanja modal-nya dari utang? Tidak hanya itu, utang dalam negeri dan utang luar negeri juga mem-biayai sebagian belanja rutin lainnya, seperti untuk belanja pegawai atau belanja subsidi energi yang salah kaprah itu. Jadi, dengan pola belanja boros tanpa strategi, jika utang tidak dibuat, belanja modal menjadi nihil dan banyak belanja lain-

nya ditunda. Belanja modal sekitar Rp168

triliun sekitar 12%-13% dari total anggaran. Tetapi ini over-estimate karena belanja terse-but bukan untuk membangun pengembangan infrastruk-tur yang sebenarnya untuk menjadi fondasi produktivi-tas ekonomi. Perbaikan jalan, menata waduk yang rusak, perbaikan jembatan, memba-ngun rumah untuk keluarga-keluarga sebenarnya tidak menambah infrastruktur apa pun. Jadi RAPBN ini lemah dalam mendukung pengem-bangan infrastruktur yang sesungguhnya. Karena itu, sebagian besar pengembangan infrastruktur yang diperlukan tidak terealisasi.

Akhirnya, karena menyadari daya dorong APBN yang lalu dan RAPBN 2012 sekarang akan lemah, pemerintah membangun pola kebijakan MP3EI karena investasi yang besar sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian. Tetapi MP3EI yang diperkenalkan beberapa waktu lalu lebih merupakan daftar rencana investasi swasta, BUMN dan PPP (gabungan swasta dan pemerintah).

Utang luar negeri dan dalam negeri yang dirancang bersama sekarang sekitar Rp190 triliun. Rancangan utang sebesar itu merupakan keputusan yang berani untuk membiayai be-

lanja modal dan infrastruktur. Andaikan utang ini tidak diran-cang dan tidak diwujudkan, praktis dengan pola belanja yang boros sekarang pasti tidak akan ada belanja infrastruktur apa pun alias nihil, bahkan untuk perbaikan infrastruktur yang ada sekalipun.

Jadi, meskipun RAPBN 2012 bertambah sekitar Rp100 triliun, pola belanjanya sa-ngat tidak strategis, cair, dan tercabik-cabik dengan pola yang semrawut, dan banyak tumpukan kepentingan yang simpang siur, mirip pasar loak yang ruwet. Tambahan belanja ini yang terkesan ekspansif sebenarnya dibiayai oleh utang berganda dari dalam dan luar negeri. Sementara itu, pemba-yaran utang itu sendiri hampir setara dengan utang baru yang dibuat. Jadi, RAPBN 2012 boleh dikatakan ekspansif semu kare-na seolah-olah belanja modal dan rutin ditambah dengan

utang baru. Tetapi pada tahun yang sama, penerimaan pajak juga dipakai untuk membayar utang dalam negeri dan luar negeri dengan jumlah pemba-yaran hampir setara.

Anggaran bertambah besar, namun ruang gerak fi skal yang diharapkan menjadi stimulus perekonomian tetap rendah. Anggaran untuk belanja mo-dal yang sekarang meningkat, tetapi masih jauh dari memadai karena boros pada pos belanja yang bersifat rutin dan bukan untuk pos belanja yang produk-tif untuk perekonomian. Kare-na boros dan daya belanja yang menyebar kuat di seluruh lini birokrasi dan daerah, kebu-tuhan terhadap utang kembali meningkat. Utang luar negeri pada RAPBN 2012 menjadi ber-tambah Rp56 triliun. Pada saat yang sama utang dalam negeri terus digenjot dengan jumlah yang tidak pernah menurun.

Ini artinya terjadi era baru kecanduan utang setelah bebe-rapa tahun utang luar negeri dikurangi sangat drastis. Pen-ciptaan utang sekarang ber-asal dari dua pos penerimaan dalam negeri dan luar negeri, yang pasti akan punya impli-kasi kewajiban berat di masa yang akan datang. Skenario ini lebih hebat daripada peme-rintah Orde Baru, yang hanya menggantungkan pada utang luar negeri.

2 RABU, 24 AGUSTUS 2011POLKAM

MI/SUSANTO

Interupsi @

Jangan Jadi Budak JabatanJANGAN jadi budak jabatan, tapi jadikan dunia budak Anda.

Abdun Dk

Tawar-menawar JabatanBIROKRASI Indonesia sudah terbiasa dengan tawar-menawar harga untuk suatu kedudukan tertentu....

Aryo Prabu Alang Alang

Ini Intrik PolitikINTRIK politik adalah sebuah panggung sandiwara...! Ketika suatu tawaran tak menguntungkan partai, se-galanya tak mau diterima.

Tapi sebaliknya, bila dapat keuntungan, kue yang sudah basi pun terasa cokelat!

Beluri Broer

Tergoda Bujuk Rayu JANGANLAH kau tergoda, janganlah kau termakan bujuk rayuan. Tetaplah jadi oposisi yang teguh dari pemerintahan korup ini. Jangan mau disetir seperti partai lain....

Ars Lazuarda

Agar tidak GalakWAH lagi pendekatan nih supaya enggak galak-galak....

Haerudin Tea

Buat PencitraanAYO PDIP buat pencitraan kayak Demokrat.... Negeri ini kan negeri latah....

Ismet Dmi

Tetap OposisiPARTAI itu harus punya pendirian dan komitmen, sekali merah tetap merah jangan berubah jadi biru, sekali oposisi tetap oposisi.

Toni Ardiansyah

Jangan MauKALAU mau, betapa bodohnya PDIP.

Carolus Lwanga H

Demi NKRIYANG pokok ialah pola pikir orang yang menjadi dubes terfokus kepada martabat kebenaran dan keadilan dan posisi NKRI di kancah internasional. Bukan orang yang berorientasi kepada kedudukan dan mengorbankan harga diri dan rasa malu demi kedudukannya.

Kahar Zakir

PDIP Harus Konsisten

PENGANTAR

Interupsi Selengkapnya di mediaindonesia.com

BERIKUT pendapat masyara-kat terkait dengan pengunduran diri anggota DPR dari PDIP M Prakosa dari pencalonan seba-gai duta besar RI di Italia. Pen-dapat disampaikan lewat Me-diaindonesia.com, interupsi@mediaindonesia.com, Facebook Harian Umum Media Indonesia, dan Twitter@MIdotcom.

Sepotong PidatoPODIUM

ARYO BHAWONO

KEPERCAYAAN Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sudah kian tergerus me-lihat kinerja DPP PD. Dengan begitu, SBY sampai memben-tuk tim tersendiri untuk mem-perbaiki citra partai.

Direktur Eksekutif Indo Ba-rometer M Qodari di Jakarta,

kemarin, menilai perintah mem-bentuk tim pencitraan memper-lihatkan SBY telah memasuki wilayah teknis kebijakan partai.

Sebetulnya SBY mengarah jauh dari kapasitas sebagai ketua dewan pembina. Hal semacam itu kan seharusnya masuk kebi-jakan rutin DPP, ujarnya.

Qodari menilai SBY mengang-gap pengurus partai telah gagal dalam memberikan dukungan pencitraan terhadap dirinya

Tim pencitraan akan menangani sejumlah kader Partai Demokrat yang terlilit kasus.

SBY Sangsikan Pengurus PD

Hasballah M Saad Wafat

selaku Presiden. Bahkan, tampil-nya kader Partai Demokrat di de-pan publik justru memunculkan polemik bagi partai.

Dia memperkirakan, ada dua tugas utama yang harus dita-ngani tim pencitraan, yakni banyak kader Partai Demokrat yang terlibat masalah, seperti mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin dan Ketua Divisi Komunikasi Publik Andi Nurpati.

Persoalan kedua adalah DPP Partai Demokrat dianggap tidak mampu mengelola pencitraan partai. Tim inilah yang lalu tampil menjadi damage control (pengontrol kerusakan). Seperti

dalam kasus Nazaruddin, mere-ka yang akan menata komunikasi dengan publik, imbuhnya.

Anak mudaWakil Sekjen Demokrat Ra-

madhan Pohan menegaskan pembentukan tim tersebut tidak bermaksud menciptakan faksi di internal Partai Demokrat.

Tim tersebut, lanjut Ramadhan, dibentuk karena situasi yang mengharuskan pengembalian citra dan nama baik Demokrat. Pak SBY sudah tekankan semua kader harus solid. Tim dibentuk untuk pencitraan, ujarnya.

Dia mengatakan, tim penci-traan itu bakal didominasi aktivis

dan anak muda internal partai. Rencananya terdiri dari anak-anak muda. Tapi nama-nama belum ditentukan, ujarnya.

Ramadhan melanjutkan, da-lam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat pada 25-26 Juli menyepakati pembentukan tim komunikasi yang terdiri dari lima orang.

Namun, untuk mempercepat pengembalian citra Demokrat, sambung Ramadhan, SBY meng-instruksikan untuk membentuk tim yang terdiri dari 30 kader yang punya kemampuan komu-nikasi. (*/P-1)

bhawono@mediaindonesia.com

Cari Sensasi SajaSAYA pernah jadi dubes. Prosesnya panjang, kok. Sebelum resmi dicalonkan presiden, kita dihubungi Sekjen Kemenlu yang menya-takan kita akan dicalonkan sebagai dubes oleh menlu ke Bapak Presiden. Presiden boleh setuju atau tidak. Setelah presiden setuju, barulah disampaikan ke nagara mana akan ditempatkan, itu pun dengan catatan kalau lolos pertimbangan DPR. Setelah itu, ada penataran. Jadi, enggak ada itu penunjukan ujug-ujug. Penolakan M Prakosa saya nilai hanya mencari sensasi.

Toty Ratnawaty

Harus Punya IdealismePDIP yang berdiri di luar pemerintahan harus memegang teguh idealisme mereka. Sekali di luar tetap di luar. Jika tidak bisa jaga idealisme, sama dengan munafi k.

Nahop

Oposisi Lebih BaikBUAT kader PDIP lebih berada di luar pemerintahan. Jangan tergoda masuk dalam pemerintahan karena oposisi lebih baik dan punya daya tawar dan lagi menyalahi komitmen PDIP.

Bang Inoy

Ketua BK DPR M Prakosa

Didik J RachbiniPendiri dan ekonom senior Indef

MI/AGUS M

OBITUARIUM

MI/ROMMY PUJIANTO

Hasballah M Saad14-07-1948 - 23-08- 2011

MAHKAMAH Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi terhadap Undang-undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

Mengabulkan permohon-an para pemohon untuk se-bagian, ujar Ketua MK Mah-fud MD saat membacakan putusan di Gedung MK di Jakarta, kemarin.

Dalam pertimbangan hukum, majelis hakim berpendapat lembaga ombudsman tidak da-pat dimonopoli negara. Dengan begitu, larangan pembentukan lembaga dengan nama om-budsman oleh suatu lembaga tidak sejalan dengan semangat dan perlindungan yang dijamin konstitusi.

Larangan tersebut juga ber-tentangan dengan jaminan konstitusi terhadap hak setiap orang untuk memajukan di-rinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bang-

sa, dan negaranya, ujar hakim konstitusi Akil Mochtar.

Uji materi UU Ombudsman itu diajukan Wali Kota Makas-sar, Sulawesi Selatan, Ilham Arief Sirajuddin dan sejumlah perwakilan lembaga ombuds-man daerah, yakni Ombuds-man Daerah Istimewa Yogya-karta, Ombudsman Kabupaten Asahan, Ombudsman Swasta DIY, dan LSM Komite Peman-tau Legislatif Sulawesi.

Menurut para pemohon, pasal-pasal yang diuji itu meng-ancam keberadaan lembaga ombudsman di daerah yang

dibentuk dengan peraturan daerah karena UU itu melarang penggunaan nama ombuds-man untuk lembaga itu.

Pasal 46 UU ORI mengharus-kan lembaga lain yang meng-gunakan nama ombudsman di daerah untuk mengganti dalam waktu dua tahun sejak UU ORI berlaku pada 7 Oktober 2008.

Akil menambahkan, jaminan dan perlindungan hukum wajib diberikan kepada setiap institu-si untuk membentuk lembaga ombudsman. Ombudsman, jelas Akil, menjalankan fungsi independen dalam menerima laporan dan keluhan, melaku-kan investigasi serta memberi alternatif penyelesaian dan rekomendasi kebijakan atas pengaduan tersebut kepada pihak tertentu.

Jaminan dan perlindungan hukum tersebut harus diberi-kan kepada setiap lembaga atau institusi yang membentuk lembaga ombudsman, tegas Akil. (*/P-1)

BUKA BERSAMA: Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan memberi sambutan saat buka puasa bersama di kediamannya, di Jakarta, Senin (22/8). Taufik memaparkan bahwa masyarakat saat ini disuguhi banyak realitas politik layaknya sinetron. Buka puasa bersama tersebut dihadiri sekitar 60 anak yatim, anggota Majelis Talim Aisyah, dan tamu undangan lainnya.

DOK DPR

BERITA FOTO

RATNA NURAINI

DPR menilai Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberan-tasan Korupsi (Pan-sel KPK) memaksakan diri menyerahkan delapan nama. Mereka tidak mau didikte pe-merintah dalam hal tersebut. Keterwakilan jaksa dan polisi merupakan suatu keharusan.

Menurut saya begitu (dipak-sakan). Ya, mengapa harus di-paksakan delapan orang kalau hanya empat yang berkualitas, ya enggak, kata Benny K Har-man, Ketua Komisi III DPR, saat ditemui di depan ruang rapat Paripurna DPR, kemarin.

Benny menambahkan, DPR tidak terpengaruh dengan pe ringkat yang dibuat Pansel KPK. Jika Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono dan Pansel KPK yang diketuai Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar menilai ada empat orang terbaik di urutan atas, DPR bisa mempunyai penilaian sendiri. Kita belum tes kok orang-orang ini kayak apa. Saya rasa tidak ada nilainya pemering-katan itu bagi DPR, kita belum tahu kayak apa, itu kan penilai-an pansel. DPR saja belum lakukan fi t and proper test, bisa saja nanti output-nya beda. Bisa saja terbalik, empat terakhir yang terbaik, tandas anggota

Fraksi Partai Demokrat itu.Benny juga menegaskan,

calon pimpinan KPK harus memiliki unsur polisi dan jaksa karena berpengalaman dalam menuntut serta menyidik. Na-mun, bukan berarti calon yang memiliki unsur jaksa dan polisi otomatis diloloskan. Apakah mereka akan lolos atau tidak, itu hal yang berbeda lagi. Itu nanti tergantung fi t and proper test di komisi, ujarnya.

Sebelumnya, Pansel KPK mengumumkan delapan calon pemimpin lembaga pemburu koruptor yang akan menjalani uji kepatutan dan kelayakan di DPR. Nama-nama calon itu diumumkan berdasarkan rang-king penilaian pansel. Yakni

Bambang Widjojanto (ad-vokat), Yunus Husein (Kepala PPATK), Abdullah Hehamahua

(Penasihat KPK), Handoyo Sudrajat (Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan KPK), Abraham Samad (advokat), Zulkarnain (staf ahli Jaksa Agung), Adnan Pandupraja (Kompolnas), dan Aryanto Sutadi (purnawirawan polisi/Deputi BPN).

Fraksi di DPR pun mulai mengambil ancang-ancang un-tuk mementahkan hasil seleksi calon pimpinan KPK dari tim

bentukan pemerintah. Salah satunya dari PDIP. Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo menga-takan hingga sekarang PDIP belum mau membahas delapan nama calon pemimpin KPK.

Sikap itu berdasarkan keten-tuan Undang-Undang 30/2002 tentang KPK bahwa setidaknya calon pimpinan KPK yang di-sodorkan ke DPR terdiri dari 10 nama. Oleh karena itu, Komisi III harus segera rapat untuk membahas persoalan tersebut. PDIP belum menginginkan nama delapan ini dibahas dulu. Kalau delapan nama ini diba-has, berarti DPR melanggar UU. Kan aturannya 10, kalau delapan Pak Busyro Muqod-das masuk lagi, masih kurang satu nama. Jangan sampai nanti DPR memutus atas masukan yang salah dari pemerintah,

yang disalahkan DPR.

Tidak otomatisAdapun PDIP menunggu

Komisi III untuk membahas persoalan tersebut. Pemba-hasan di Komisi III penting untuk memastikan apakah pemberian delapan nama terse-but bertentangan atau tidak dengan mekanisme UU. Mo-hon maaf UU KPK kan harus mengirim 10 nama, dan DPR pilih lima dari 10 nama. DPR juga memilih ketua. Jadi Pak Busyro tidak otomatis jadi ketua nanti, terangnya.

Berdasarkan evaluasi PDIP, pimpinan KPK dua periode lalu tidak kompak. Antarpimpinan sering jalan sendiri-sendiri. Untuk itu, PDIP menginginkan calon pimpinan KPK terpilih nanti harus menjalin kekom-

pakan. Tjahjo juga menjelaskan, DPR

tidak akan bisa didikte peme-rintah terkait dengan pemilihan pimpinan KPK. DPR sendiri adalah lembaga politik profe-sional yang punya keputusan politik sendiri. DPR pada prin-sipnya menginginkan pimpinan terpilih KPK bisa menegakkan keadilan tanpa tebang pilih. Ini kan enggak fair untuk penegak-an hukum yang berkeadilan jangan sampai terkesan tebang pilih. Kami akan mengharapkan semua teman di DPR memilih lima plus Pak Busyro dan empat lainnya untuk teamwork yang kuat, solid, mampu mence-gah, dan mampu menegakkan hukum yang berkeadilan, paparnya. (*/P-2)

ratna@mediaindonesia.com

RABU, 24 AGUSTUS 2011 3POLKAM

Bisa saja nanti output-nya beda.

Bisa saja terbalik, empat terakhir yang terbaik.

Benny K HarmanKetua Komisi III DPR

Uji kepatutan dan kelayakan pimpinan KPK di DPR bisa berlangsung alot.

DPR Dorong Calon dari Jaksa dan Polisi

MAHKAMAH Konstitusi me-nolak gugatan ihwal perkara perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada) Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, yang dilayangkan pasangan Budhi Sarwono-Kusuma Winahyu Diah.

Dalam sidang pleno pem-bacaan putusan di Gedung MK, kemarin, majelis hakim menilai, pelanggaran terstruk-tur, sistematis, dan masif yang didalilkan oleh pemohon tidak cukup bukti. Menolak per-mohonan pemohon untuk seluruhnya, ujar Ketua Majelis Hakim Mahfud MD dalam persidangan.

Dalam keputusannya, ma-jelis hakim berpendapat, pe-langgaran memang terjadi di lapangan. Namun, pelanggaran tersebut tidak memengaruhi perolehan suara pemohon se-

cara signifikan. Oleh karena itu, mahkamah berkesimpulan dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum. Pemohon yang men-dalilkan adanya intimidasi ke-pada pemilih memang terbukti. Namun bukti-bukti yang diaju-kan tidak cukup meyakinkan karena hanya terjadi secara sporadis di beberapa tempat saja, kata anggota majelis ha-kim Achmad Sodiki.

Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan para pihak, mahkamah juga berpendapat dugaan pembagian uang (money politics) agar pemilih memilih pasangan Sutedjo Slamet Uto-mo-Hadi Supeno sebagai pihak terkait masih lemah. Memang terjadi politik uang. Namun buk-ti-bukti yang diajukan pemohon tidak cukup meyakinkan bahwa terjadi money politics secara ter-

struktur, sistematis, dan masif, katanya.

Selain itu, pemohon juga dini-lai tidak dapat membuktikan dan meyakinkan mahkamah terkait dugaan pemilih ganda. Kalaupun ada, kata Sodiki, pelanggaran tersebut tidak memengaruhi perolehan suara. Tentang adanya pelanggaran lainnya, dalil pemohon tidak dibuktikan oleh bukti yang cu-kup meyakinkan sehingga dapat memengaruhi hasil penghitung-an suara, tandas Sodiki.

Pemohon gugatan adalah pasangan Budhi Sarwono-Kusuma Winahyu Diah. Me-reka kalah dalam pemilihan Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Banjarnegara pada 2011. KPU Banjarnegara sendiri menetap-kan pasangan Sutedjo Slamet Utomo-Hadi Supeno sebagai peraih suara terbanyak. (*/P-3)

MK Tolak Gugatan Pemilu Kada Banjarnegara

Daerah Boleh BuatLembaga Ombudsman

MI/USMAN ISKANDAR

Akil MochtarHakim konstitusi

P O L I T I K U S s e n i o r P a r-tai Golkar Ferry Mursyidan Baldan menolak mundur dari organisasi kemasyarakatan Nasional Demokrat. Dia juga mempertanyakan pengun-duran tenggat bagi kader partai berlambang beringin itu untuk memilih antara Partai Golkar dan Nasional Demokrat.

Dalam surat elektronik yang diterima Media Indonesia, Ferry mempertanyakan surat DPP Partai Golkar bernomor B-278/Golkar/VIII/2011 yang ditan-datangani Wakil Ketua Umum Theo Sambuaga dan Sekjen Idrus Marham.

Demi menyelamatkan dan menjaga maruah Partai Gol-kar, saya menyatakan tidak

mundur, baik dari organisa-si kemasyarakatan Nasional Demokrat maupun Partai Gol-kar, kata dia.

Dalam surat itu, lanjut dia, DPP Partai Golkar kembali mempersoalkan kader partai yang ada di Nasional Demokrat. Apalagi, sambungnya, batas waktu seakan sekadar dican-tumkan tanpa ada makna jika dibandingkan dengan surat ter-dahulu. Dalam surat pertama tenggatnya 11 Agustus, sedang-kan pada surat terbaru menjadi 8 September, tukas dia.

Dia juga menilai surat DPP Partai Golkar sebagai intimi-dasi gaya baru karena mem-bandingkan sesuatu yang tidak pada tempatnya.

Logika dan cara yang di-gunakan sangat mengkhawa-tirkan karena sudah masuk ke ruang privat warga negara. Jika tidak dicegah, jangan-jangan nanti bisa juga ancaman itu juga menyangkut pada keya-kinan, tegas dia.

Ferry yang menduduki po-sisi Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan Nasional Demokrat itu mengingatkan surat sejenis tentang pem-berhentian mendadak Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat Irianto MS Syafi udin atau yang kerap dipanggil Yance. Surat pemberhentian itu, lanjutnya, juga ditandatangani Theo Sam-buaga dan Idrus Marham.

Karena tindakan pemecatan

itu, lanjutnya, DPD Partai Gol-kar Jawa Barat harus meng-gelar musyawarah daerah luar biasa. Dan Kang Yance kem-bali terpilih secara aklamasi, ujarnya.

Menurut Ferry, peristiwa itu semestinya membuat Idrus Marham mundur dari Sekjen Partai Golkar karena argumen-tasinya terpatahkan oleh sikap kader Golkar di seluruh kabu-paten/kota di Jawa Barat.

Ferry merasa senang dan sedih menanggapi surat yang bernada intimidasi itu. Senang karena Partai Golkar masih mengingat saya. Tetapi sedih karena substansi surat tidak mencermin kan pemahaman yang memadai. (*/P-1)

DPP Golkar Dianggap Sebar Intimidasi

Tim Sembilan Kantongi Fakta Baru

KOMITMEN TUNTASKAN KASUS CENTURY: Inisiator hak angket Bank Century atau Tim Sembilan, dari kiri Sarifuddin Sudding, Misbakhun, Bambang Soesatyo, Lily Wahid, dan Maruarar Sirait, berjabat tangan saat buka puasa bersama di Jakarta, kemarin. Dalam acara itu, Tim Sembilan berkomitmen untuk menuntaskan kasus Century.

4 RABU, 24 AGUSTUS 2011POLKAM

Ada fakta baru yang menunjukkan FPJP tidak pernah dimintakan oleh Bank Century.

batan sejumlah elite dalam ka sus ini, tuturnya, kemarin, saat berbuka puasa bersama Tim Sembilan di Plaza Indone-sia, Jakarta.

Misbakhun juga mengung-kapkan, Robert menyebut se-mua kesaksian itu sudah di-beritahukan ke Komisi Pembe-rantasan Korupsi (KPK). Hanya saja, tidak pernah dijadikan bukti hukum.

Penuh kebohonganKasus Century sangat pen-

ting untuk terus dilanjutkan, menurut Misbakhun, hingga akhirnya rakyat tahu bahwa rezim saat ini penuh kebohong-an.

Sudah saatnya dikatakan, saya tidak percaya lagi pada presiden Anda, cetusnya.

Sementara itu, Bambang Soe -

HENRI SIAGIAN

TIM Sembilan yang menginis ias i Hak Ang ket Century sepa-kat meneruskan kasus itu hingga pada tahap hak menyatakan pendapat. Dijad-walkan, penggalangan hak itu dilakukan pasca-Idul Fitri.

Politikus PKS yang baru menghirup udara bebas, Misba-khun, mengatakan saat dipen-jara dirinya bertemu dengan pemilik Bank Century Robert Tantular. Robert mengatakan Bank Century sebetulnya tidak pernah meminta untuk men-dapatkan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP).

FPJP, seperti ditirukan Mis-bakhun yang merupakan ang-gota Tim Sembilan, hanya di alirkan berdasarkan notula

rapat Gubernur BI. Padahal ber dasarkan aturan BI, kata dia, FPJP dikucurkan setelah ada surat pengajuan.

Misbakhun juga memapar-kan, dalam dokumen rapat BI disebutkan Robert ha dir dalam pembahasan FPJP. Padahal, menurut pengakuan Ro bert, di-rinya tidak hadir dalam rapat.

Ditambahkan Misbakhun, Robert juga mengatakan bah-wa uang yang dikucurkan un tuk bailout (pemberian dana talangan) Bank Century dialir-kan sebelum akta notaris FPJP ditandatangani.

Akta notaris ditandatangani pada 15 November 2009 pukul 02.00 WIB dan uang FPJP di-kucurkan pada 14 November pukul 12.43 WIB.

Banyaklah yang diceritakan Robert. Termasuk, soal keterli-

MAJELIS hakim Pengadilan Ti pikor, kemarin, memvonis mantan Sesmenko Kesra Soete-djo Yuwono tiga tahun penjara lantaran terbukti menyalahgu-nakan wewenangnya terkait pro ses pengadaan alat kesehat-an pada rumah sakit rujukan penanganan fl u burung.

Mengadili terdakwa Soete-djo Yuwono terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tin dak pidana korupsi, kata Ke tua Majelis Hakim Tjokorda Ray Suamba, saat membacakan amar putusan, kemarin.

Tindakan Soetedjo mengaki-batkan keuangan negara rugi se-besar Rp36,2 miliar. Soetedjo sen-diri juga dinilai menikmati uang hasil korupsi sebesar Rp3,17 miliar. Menanggapi vonis itu, Soetedjo berujar, Ada beberapa hal yang menurut saya tidak saya lakukan.

Pada persidangan terpisah di Pengadilan Tipikor, konsul-tan pajak PT Metropolitan Re-tail mart Roberto Santonius akhirnya divonis bersalah. Dia dinyatakan terbukti menyuap pegawai Ditjen Pajak Gayus Tam bunan. Selain hukuman ba-dan selama dua tahun, Roberto juga didenda Rp100 juta. Tjokor-da Ray Suamba yang juga me-mimpin sidang itu mengatakan, hal yang memberatkan adalah karena perbuatan terdakwa ti-dak profesional. (*/P-3)

Demokrat Diingatkan Urus Setgab

PARTAI Demokrat diingatkan untuk kembali memberi perha-tian kepada sekretariat gabung-an (setgab) yang mewadahi partai-partai politik pendukung pemerintah. Persoalan internal Demokrat seharusnya tidak me mengaruhi aktivitas dan pro-duktivitas setgab.

Banyak persoalan yang harus dikomunikasikan. Harus dari teman-teman Demokrat yang me mulai lagi, ujar Sekretaris Fraksi PPP Arwani Thomafi, kemarin, di Jakarta.

Persoalan bekas Bendahara Umum Partai Demokrat Mu-hammad Nazaruddin, menurut Arwani, merupakan hal yang terpisah.

Jangan terhenti semangatnya (setgab) akibat persoalan inter-nal partai. Persoalan internal Partai Demokrat adalah sesuatu yang terpisah dari setgab, tan-das nya.

Sekretaris F-PAN DPR Teguh Juwarno mengatakan, jika set-gab tidak dapat menjembatani perbedaan, lebih baik bekerja sendiri-sendiri. (Wta/P-3)

DINAMIKA

Mantan Sesmenko Kesra Divonis

satyo mengatakan, penggunaan hak menyatakan pendapat oleh DPR akan tidak terhindarkan jika hasil audit forensik Badan Pemeriksa Ke uang an (BPK) mengonfi rmasi adanya pe nyim-pangan dan pe nyalahgunaan wewenang da lam proses bailout untuk Bank Century.

Tim DPR untuk Pengawas-an Penuntasan Proses Hukum Skandal Bank Century, pekan lalu, sudah mendapat gambar-an sekilas tentang hasil audit

proses hukum terhadap kedua-nya, menurut Bambang, sudah direkomendasikan oleh Kepu-tusan Sidang Paripurna DPR.

Jika proses hukum terus tersendat-sendat seperti seka-rang ini, konfi rmasi audit fo-rensik BPK bisa memaksa DPR menggunakan hak menyatakan pendapat. Prosesnya memang panjang, tapi demi kebenaran dan keadilan, tim tidak takut menggalang dukungan demi tercapainya kuorum penggu-

forensik itu. Kendati proses audit baru berjalan sekitar 35%, hasilnya sudah bisa mengonfi r-masi dugaan penyimpangan dalam keterkaitan aliran dana bailout itu.

Jika audit forensik itu akhir-nya benar-benar mengonfi rma-si penyalahgunaan wewenang itu, Bambang menambahkan, Boediono dan Sri Mulyani otomatis harus memberikan pertanggungjawaban mereka. Landasan untuk melakukan

naan hak itu, ujarnya.Sementara itu, Hendardi dari

Setara Institute sebagai pem-bicara dalam diskusi terbuka yang diadakan oleh Rumah Perubahan 2.0 bertajuk Rekaya-sa Kasus Nazaruddin, Antasari, dan Bank Century mengatakan bahwa KPK saat ini terlihat ga-gap dan menunjukkan gejala keanehan dalam penanganan beberapa kasus. (*/P-3)

henri@mediaindonesia.com

MI/M IRFAN

PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL A. Pendapatan dan Beban Bunga 1. Pendapatan Bunga a. Rupiah 26.150 26.529 b. Valuta asing 28 13 2. Beban Bunga a. Rupiah 11.655 11.576 b. Valuta asing 15 30 Pendapatan (Beban) Bunga Bersih 14.508 14.936 B. Pendapatan dan Beban Operasional selain Bunga 1. Pendapatan Operasional selain Bunga a. Peningkatan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga - - ii. Kredit - - iii. Spot dan derivatif - - iv. Aset keuangan lainnya - - b. Penurunan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) - - c. Keuntungan penjualan aset keuangan i. Surat berharga - - ii. Kredit - - iii. Aset keuangan lainnya - - d. Keuntungan transaksi spot dan derivatif (realised) - - e. Dividen, keuntungan dari penyertaan dengan equity method, komisi/provisi/fee dan administrasi 828 509 f. Koreksi atas cadangan kerugian penurunan nilai, penyisihan penghapusan aset non produktif dan penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif - 1.112 g. Pendapatan lainnya 1.071 839 2. Beban Operasional Selain Bunga a. Penurunan nilai wajar aset keuangan (mark to market) i. Surat berharga - - ii. Kredit - - iii. Spot dan derivatif - - iv. Aset keuangan lainnya - - b. Peningkatan nilai wajar kewajiban keuangan (mark to market) - - c. Kerugian penjualan aset keuangan i. Surat berharga - - ii. Kredit - - iii. Aset keuangan lainnya - - d. Kerugian transaksi spot dan derivatif (realised) - - e. Kerugian penurunan nilai aset keuangan (impairment) i. Surat berharga - - ii. Kredit - - iii. Pembiayaan syariah - - iv. Aset keuangan lainnya - - f. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif - - g. Penyisihan kerugian risiko operasional - - h. Kerugian terkait risiko operasional - - i. Kerugian dari penyertaan dengan equity method, komisi/ provisi/fee dan administrasi - - j. Kerugian penurunan nilai aset lainnya (non keuangan) - - k. Penyisihan penghapusan aset non produktif - - l. Beban tenaga kerja 7.089 6.532 m. Beban promosi - - n. Beban lainnya 6.019 5.871 Pendapatan (Beban) Operasional Selain Bunga Bersih (11.209 ) (9.943 ) LABA (RUGI) OPERASIONAL 3.299 4.993 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL 1. Keuntungan (kerugian) penjualan aset tetap dan inventaris 2 225 2. Keuntungan (kerugian) penjabaran transaksi valuta asing - - 3. Pendapatan (beban) non operasional lainnya - - LABA (RUGI) NON OPERASIONAL 2 225 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM PAJAK 3.301 5.218 1. Transfer laba (rugi) ke kantor pusat - - 2. Pajak penghasilan a. Taksiran pajak tahun berjalan - - b. Pendapatan (beban) pajak tangguhan 138 108 LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH PAJAK BERSIH 3.439 5.326 LABA (RUGI) KEPENTINGAN MINORITAS (MINORITY INTEREST) - - LABA (RUGI) SETELAH KEPENTINGAN MINORITAS (MINORITY INTEREST) 3.439 5.326 DIVIDEN - - LABA BERSIH PER SAHAM *)

I. TAGIHAN KOMITMEN

1. Fasilitas pinjaman yang belum ditarik a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2. Posisi pembelian spot dan derivatif yang masih berjalan - - 3. Lainnya - -

II. KEWAJIBAN KOMITMEN

1. Fasilitas kredit kepada nasabah yang belum ditarik a. BUMN i. Committed - Rupiah - - - Valuta asing - - ii. Uncommitted - Rupiah - - - Valuta asing - - b. Lainnya i. Committed 172.844 157.644 ii. Uncommitted - - 2. Fasilitas kredit kepada bank lain yang belum ditarik a. Committed i. Rupiah - - ii. Valuta asing - - b. Uncommitted i. Rupiah - - ii. Valuta asing - - 3. Irrevocable L/C yang masih berjalan a. L/C luar negeri - - b. L/C dalam negeri - 207 4. Posisi penjualan spot dan derivatif yang masih berjalan - - 5. Lainnya - -

III. TAGIHAN KONTINJENSI

1. Garansi yang diterima a. Rupiah - - b. Valuta asing - - 2. Pendapatan bunga dalam penyelesaian a. Bunga kredit yang diberikan 743 304 b. Bunga lainnya - - 3. Lainnya 1.644 652

IV. KEWAJIBAN KONTINJENSI

1. Garansi yang diberikan a. Rupiah 1.381 1.471 b. Valuta asing 2.771 2.929 2. Lainnya - -

A. Terkait dengan Nilai Tukar 1. Spot - - - - - 2. Forward - - - - - 3. Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 4. Future - - - - - 5. Swap - - - - - 6. Lainnya - - - - -

B. Terkait dengan Suku Bunga 1. Forward - - - - - 2. Option a. Jual - - - - - b. Beli - - - - - 3. Future - - - - - 4. Swap - - - - - 5. Lainnya - - - - -C. Lainnya - - - - - J U M L A H - - - - -

Pemegang Saham Pengendali (PSP) : 1. Ultimate shareholder : Djitu Sianandar dan Witu Sianandar melalui PT Metropanca Gemilang : 99,998% 2. Djitu Sianandar : 0,002%

Pemegang Saham Bukan PSP melalui pasar modal ( 5%) : Tidak ada Pemegang Saham Bukan PSP tidak melalui pasar modal ( 5%) : Tidak ada

I. KOMPONEN MODAL

A. MODAL INTI 191.604 185.018 1. Modal Disetor 50.000 50.000 2. Cadangan Tambahan Modal 141.810 135.143 2.1. Faktor penambah 141.810 135.143 a. Agio - - b. Modal sumbangan - - c. Cadangan umum 500 500 d. Cadangan tujuan - - e. Laba tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) 140.072 132.687 f. Laba tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (50%) 1.238 1.956 g. Selisih lebih karena penjabaran laporan keuangan - - h. Dana setoran modal - - i. Waran yang diterbitkan (50%) - - j. Opsi saham yang diterbitkan dalam rangka program kompensasi berbasis saham (50%) - -

2.2. Faktor pengurang - - a. Disagio - - b. Rugi tahun-tahun lalu yang dapat diperhitungkan (100%) - - c. Rugi tahun berjalan yang dapat diperhitungkan (100%) - - d. Selisih kurang karena penjabaran laporan keuangan - - e. Pendapatan komprehensif lain : Kerugian dari penurunan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori Tersedia untuk Dijual - - f. Selisih kurang antara PPA dan cadangan kerugian penurunan nilai atas aset produktif - - g. Selisih kurang jumlah penyesuaian nilai wajar dari instrumen keuangan dalam trading book - -

3. Modal Inovatif - - 3.1. Surat berharga subordinasi (perpetual non kumulatif) - - 3.2. Pinjaman Subordinasi (perpetual non kumulatif) - - 3.3. Instrumen Modal Inovatif lainnya - -

4. Faktor Pengurang Modal Inti 206 125 4.1. Goodwill - - 4.2. Aset tidak berwujud lainnya 206 125 4.3. Penyertaan (50%) - - 4.4. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) - -

5. Kepentingan Minoritas - -

B. MODAL PELENGKAP 4.277 4.098 1. Level Atas (Upper Tier 2) 4.277 4.098 1.1. Saham preferen (perpetual kumulatif) - - 1.2. Surat berharga subordinasi (perpetual kumulatif) - - 1.3. Pinjaman subordinasi (perpetual kumulatif) - - 1.4. Mandatory convertible bond - - 1.5. Modal Inovatif yang tidak diperhitungkan sebagai Modal Inti - - 1.6. Instrumen modal pelengkap level atas (upper tier 2) lainnya - - 1.7. Revaluasi aset tetap - - 1.8. Cadangan umum aset produktif (maks 1,25% ATMR) 4.277 4.098 1.9. Pendapatan komprehensif lain : Keuntungan dari peningkatan nilai wajar atas penyertaan dalam kategori Tersedia untuk Dijual (45%) - - 2. Level Bawah (Lower Tier 2) maksimum 50% Modal Inti - - 2.1. Redeemable preference shares - - 2.2. Pinjaman atau obligasi subordinasi yang dapat diperhitungkan - - 2.3. Instrumen modal pelengkap level bawah (lower tier 2) lainnya - - 3. Faktor Pengurang Modal Pelengkap - - 3.1. Penyertaan (50%) - - 3.2. Kekurangan modal pada perusahaan anak asuransi (50%) - -

C. Faktor Pengurang Modal Inti dan Modal Pelengkap - - Eksposur Sekuritisasi - -

D. Modal Pelengkap Tambahan Yang Memenuhi Persyaratan (Tier 3) - -

E. MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR - -

II. TOTAL MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP (A+B-C) 195.881 189.116

III. TOTAL MODAL INTI, MODAL PELENGKAP, DAN MODAL PELENGKAP TAMBAHAN YANG DIALOKASIKAN UNTUK MENGANTISIPASI RISIKO PASAR (A+B-C+E) 195.881 189.116

IV. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO KREDIT 342.181 327.814

V. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO OPERASIONAL 65.733 22.358

VI. ASET TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) UNTUK RISIKO PASAR - -

VII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT DAN RISIKO OPERASIONAL [II : (IV + V)] 48,02% 54,01%

VIII. RASIO KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM UNTUK RISIKO KREDIT, RISIKO OPERASIONAL DAN RISIKO PASAR [III:(IV+V+VI)] 48,02% 54,01%

NERACATanggal 30 Juni 2011 dan 2010

(dalam jutaan rupiah) No. POS - POS 2011 2010 No. KOMPONEN MODAL 2011 2010

PERHITUNGAN KEWAJIBAN PENYEDIAAN MODAL MINIMUM (KPMM)Tanggal 30 Juni 2011 dan 2010

(dalam jutaan rupiah) No. POS - POS 2011 2010

BANK METRO EXPRESSL A P O R A N K E U A N G A N

Kantor Pusat : Jl. Hayam Wuruk No. 19-20 Jakarta Telp. : (021) 2311 888, Fax. : (021) 350 4001

Jakarta, Agustus 2011S.E. & O.Direksi

PEMEGANG SAHAM

PENGURUS BANK DEWAN KOMISARIS : DIREKSI : Presiden Komisaris : Marjanto Danoesapoetro, SE Presiden Direktur : Sri Lanny Djafar Wakil Presiden Komisaris : Djitu Sianandar Direktur : R.A. Goenawan Komisaris : Bistok Hamonangan Pardede Direktur : Harry Kusuma Komisaris : Corri Tanopo Direktur : Verysa

Catatan :1. Laporan keuangan ini disusun sesuai dengan : Peraturan Bank Indonesia No.3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No.7/50/PBI/2005 tanggal 29 November 2005. Surat Edaran Bank Indonesia No.3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 sebagaimana telah diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.7/10/DPNP tanggal 31 Maret 2005 yang telah

diubah dengan Surat Edaran Bank Indonesia No.12/11/DPNP tanggal 31 Maret 2010.2. Pemegang saham akhir PT Metropanca Gemilang adalah Djitu Sianandar dan Witu Sianandar, masing masing sebesar 50%.3. Per 30 Juni 2011 kurs USD 1 = Rp 8.575,50 dan Per 30 Juni 2010 kurs USD 1 = Rp 9.065,00

No. POS - POS 2011 2010

PERHITUNGAN LABA RUGIPeriode 1 Januari s.d. 30 Juni 2011 dan 2010

(dalam jutaan rupiah)

Rasio Kinerja 1. Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) 48,02% 54,01% 2. Aset produktif bermasalah dan aset non produktif bermasalah terhadap total aset produktif dan aset non produktif 1,02% 0,86% 3. Aset produktif bermasalah terhadap total aset produktif 1,02% 0,86% 4. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) aset keuangan terhadap aset produktif 1,53% 1,15% 5. NPL gross 1,72% 1,54% 6. NPL net 0,00% 0,00% 7. Return on Asset (ROA) 1,39% 2,12% 8. Return on Equity (ROE) 3,02% 4,72% 9. Net Interest Margin (NIM) 5,29% 5,78% 10. Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 88,25% 82,79% 11. Loan to Deposit Ratio (LDR) 86,41% 83,53%

Kepatuhan (Compliance) 1. a. Persentase pelanggaran BMPK i. Pihak terkait - - ii. Pihak tidak terkait - - b. Persentase pelampauan BMPK i. Pihak terkait - - ii. Pihak tidak terkait - - 2. Giro Wajib Minimum (GWM) a. GWM Utama Rupiah 8,12% 5,08% b. GWM Valuta asing 11,48% 7,06% 3. Posisi Devisa Neto (PDN) secara keseluruhan 1,03% 1,59%

TABEL PERHITUNGAN RASIO KEUANGANTanggal 30 Juni 2011 dan 2010

No. RASIO 2011 2010

1. Penempatan pada bank lain - 1.080 128 96 - 1.098 286 126 2. Tagihan spot dan derivatif - - - - - - - - 3. Surat berharga - 18 - - - 20 - - 4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) - - - - - - - - 6. Tagihan Akseptasi - 17 53 - - - 51 - 7. Kredit - 17.272 3.026 4.780 - 13.762 2.933 2.844 8. Penyertaan - 63 - 63 - 63 - 63 9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - -

PPA wajib dibentuk

Umum Khusus

PPA wajib dibentuk

Umum Khusus

Posisi 30 Juni 2011 No. POS - POS Posisi 30 Juni 2010CKPN

Individual Kolektif

CKPN

Individual Kolektif

CADANGAN PENYISIHAN KERUGIANPer 30 Juni 2011 dan 2010

(dalam jutaan rupiah)

L DPK KL D M JUMLAH L DPK KL D M JUMLAH

KUALITAS ASET PRODUKTIF DAN INFORMASI LAINNYATanggal 30 Juni 2011 dan 2010

(dalam jutaan rupiah) Posisi 30 Juni 2011 Posisi 30 Juni 2010 No. POS - POS

TRANSAKSI SPOT DAN DERIVATIF Tanggal 30 Juni 2011(dalam jutaan rupiah)

NilaiNotional

Tujuan Tagihan dan Kewajiban DerivatifTrading Hedging Tagihan Kewajiban

TRANSAKSINo.

Sri Lanny Djafar R.A. Goenawan Presiden Direktur Direktur

ASET 1. Kas 16.749 13.033 2. Penempatan pada Bank Indonesia 160.762 43.075 3. Penempatan pada bank lain 12.849 28.725 4. Tagihan spot dan derivatif - - 5. Surat Berharga a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo 71.227 191.704 d. Pinjaman yang diberikan dan piutang - - 6. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 7. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (reverse repo) - - 8. Tagihan akseptasi 5.273 5.073 9. Kredit a. Diukur pada nilai wajar melalui laporan laba/rugi - - b. Tersedia untuk dijual - - c. Dimiliki hingga jatuh tempo - - d. Pinjaman yang diberikan dan piutang 311.313 298.512 10. Pembiayaan syariah - - 11. Penyertaan 63 63 12. Cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan -/- a. Surat berharga - - b. Kredit (17.272 ) (13.735 ) c. Lainnya (1.178 ) (1.208 ) 13. Aset tidak berwujud 445 320 Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud -/- (240 ) (194 ) 14. Aset tetap dan inventaris 24.716 22.018 Akumulasi penyusutan aset tetap dan inventaris -/- (13.802 ) (12.266 ) 15. Properti terbengkalai - - 16. Aset yang diambil alih - - 17. Rekening tunda - - 18. Aset antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - 19. Cadangan kerugian penurunan nilai aset lainnya -/- - - 20. Penyisihan penghapusan aset non produktif -/- - - 21. Sewa pembiayaan - - 22. Aset pajak tangguhan 1.768 1.465 23. Rupa-rupa aset 5.406 6.083 TOTAL ASET 578.079 582.668

KEWAJIBAN DAN MODAL 1. Giro 50.335 48.144 2. Tabungan 53.352 48.804 3. Simpanan berjangka 256.604 260.429 4. Dana Investasi revenue sharing - - 5. Kewajiban kepada Bank Indonesia - - 6. Kewajiban kepada bank lain 692 15.548 7. Kewajiban spot dan derivatif - - 8. Kewajiban atas surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (repo) - - 9. Kewajiban akseptasi 5.273 5.073 10. Surat berharga yang diterbitkan - - 11. Pinjaman yang diterima - - 12. Setoran jaminan 5.712 5.389 13. Kewajiban antarkantor a. Melakukan kegiatan operasional di Indonesia - - b. Melakukan kegiatan operasional di luar Indonesia - - 14. Kewajiban pajak tangguhan - - 15. Penyisihan penghapusan transaksi rekening administratif 1.705 1.737 16. Rupa-rupa kewajiban 8.766 7.674 17. Dana Investasi profit sharing - - 18. Kepentingan minoritas (minority interest) - - 19. Modal Pinjaman - - 20. Modal disetor a. Modal dasar 80.000 80.000 b. Modal yang belum disetor -/- (30.000 ) (30.000 ) c. Saham yang dibeli kembali (treasury stock) -/- - - 21. Tambahan modal disetor a. Agio - - b. Disagio -/- - - c. Modal sumbangan - - d. Penyesuaian akibat penjabaran laporan keuangan - - e. Pendapatan (kerugian) komprehensif lainnya - - f. Lainnya - - g. Dana setoran modal - - 22. Selisih penilaian kembali aset tetap - - 23. Selisih kuasi reorganisasi - - 24. Selisih restrukturisasi entitas sepengendali - - 25. Cadangan a. Cadangan umum 500 500 b. Cadangan tujuan - - 26. Laba/rugi a. Tahun-tahun lalu 141.701 134.044 b. Tahun berjalan 3.439 5.326

TOTAL KEWAJIBAN DAN MODAL 578.079 582.668

KOMITMEN DAN KONTINJENSITanggal 30 Juni 2011 dan 2010

(dalam jutaan rupiah)

I. PIHAK TERKAIT

1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 3. Surat berharga a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan Akseptasi - - - - - - - - - - - - 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah 609 - - - - 609 1.503 - - - - 1.503 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah - - - - - - - - - - - - ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah - - - - - - - - - - - - ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - d. Kredit properti - - - - - - - - - - - - 8. Penyertaan - - - - - - - - - - - - 9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - - 10. Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 11. Aset yang diambil alih - - - - - - - - - - - -

II. PIHAK TIDAK TERKAIT 1. Penempatan pada bank lain a. Rupiah 623 - - - - 623 15.505 - - - - 15.505 b. Valuta asing 12.130 - - - 96 12.226 13.094 - - - 126 13.220 2. Tagihan spot dan derivatif a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 3. Surat berharga a. Rupiah 71.227 - - - - 71.227 191.704 - - - - 191.704 b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 4. Surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali (Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 5. Tagihan atas surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali (Reverse Repo) a. Rupiah - - - - - - - - - - - - b. Valuta asing - - - - - - - - - - - - 6. Tagihan Akseptasi 5.273 - - - - 5.273 5.073 - - - - 5.073 7. Kredit a. Debitur Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) i. Rupiah 148.563 3.411 167 1.183 3.993 157.317 216.937 565 1.760 601 2.251 222.114 ii. Valuta asing 686 - - - - 686 - - - - - - b. Bukan debitur UMKM i. Rupiah 152.701 - - - - 152.701 74.895 - - - - 74.895 ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - c. Kredit yang direstrukturisasi i. Rupiah - - - - - - - - - - - - ii. Valuta asing - - - - - - - - - - - - d. Kredit properti - - - - - - 2.969 - - - - 2.969 8. Penyertaan - - - - 63 63 - - - - 63 63 9. Penyertaan modal sementara - - - - - - - - - - - - 10. Komitmen dan kontinjensi a. Rupiah 172.338 - - - - 172.338 156.395 - - - - 156.395 b. Valuta asing 4.658 - - - - 4.658 5.856 - - - - 5.856 11. Aset yang diambil alih - - - - - - - - - - - -

III. INFORMASI LAIN 1. Total aset bank yang dijaminkan : a. Pada Bank Indonesia - - b. Pada pihak lain - - 2. Total CKPN aset keuangan atas aset produktif 18.451 14.943 3. Total PPA yang wajib dibentuk atas aset 8.145 6.303 4. Persentase kredit kepada UMKM terhadap total kredit 50,73% 74,91% 5. Persentase kredit kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total kredit 4,60% 13,45% 6. Persentase jumlah debitur UMKM terhadap total debitur 67,89% 97,56% 7. Persentase jumlah debitur Usaha Mikro Kecil (UMK) terhadap total debitur 27,71% 64,56 % 8. Lainnya a. Penerusan kredit - - b. Penyaluran dana Mudharabah Muqayyadah - - c. Aset produktif yang dihapus buku 25 25 d. Aset produktif dihapus buku yang dipulihkan/berhasil ditagih - - e. Aset produktif yang dihapus tagih 25 25

RABU, 24 AGUSTUS 2011 5MEGAPOLITAN

MI/ANGGA YUNIAR

KUE KERING: Warga mengantre membeli kue kering di Pasar Jatinegara, Jakarta Timur, kemarin. Menjelang Lebaran, pedagang kue di pasar tersebut kebanjiran pembeli. Kue-kue tersebut dijual Rp35 ribu hingga Rp50 ribu per kilogram.

GOLDA EKSA

ANITA Dewi Tanjung, 45, ibunda Bobby Derifi anza, 22, lang-sung menyatakan banding atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Be-kasi yang menjatuhkan huku-man rehabilitasi medis terha-dap anaknya.

Saya keberatan anak saya di-hukum walaupun sehari. Anak saya bukan pengguna narkoba. Dia korban rekayasa. Polisi dan jaksa minta uang, mengapa anak saya yang dihukum? tegasnya seusai Ketua Majelis Hakim Sri Andini membacakan putusan, kemarin.

Sri Andini dalam putusannya memvonis Bobby Derifi anza dan Afriska Prakarsa, 22, selama dua tahun delapan bulan. Namun, kedua terdakwa tidak perlu men-jalani hukuman penjara. Mereka dibantarkan wajib rehabilitasi medis di Yayasan Nurul Jannah, Jalan Swadaya, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Be kasi.

Hakim berkesimpulan kedua mahasiswa Akademi Pimpinan Perusahaan itu terlibat dalam ke pemilikan dan penyalahgu-naan ganja seberat 1,2 gram. Barang bukti tersebut ditemu-kan polisi saat menangkap Af-riska di Warnet Onestop, Jalan Agus Salim, Bekasi Timur, Kota

Bekasi, pada 18 Desember 2010 pukul 23.30 WIB.

Dalam pemeriksaan, Afris-ka menyeret teman baiknya, Bob by, sebagai pemilik barang. Bobby yang sedang terlelap di ru mah pun digelandang Ajun Komisaris Suwarno dan Briptu Bayu Mediatmiko ke Polres Metro Bekasi.

Belakangan, Afriska men-cabut berita acara pemeriksaan (BAP) dengan menyatakan Bobby tidak terlibat. Saya dite-kan dan dipaksa mengaku oleh polisi. Sebenarnya Bobby tidak terlibat. Saya minta BAP di-cabut, ucap Afriska yang ditu-lis dalam lembar pernyataan pencabutan berkas.

BAP yang dijadikan jaksa se-bagai dakwaan memang terke-san dipaksakan. Bobby disebut-kan ditangkap bersama Afriska di warnet Onestop. Padahal, Bobby ditangkap di rumahnya, Perumahan Victoria Park Resi-dence, Kelurahan Nusa Jaya, Karawaci, Tangerang.

Dimintai uang Anita dan suaminya, Erianto,

53, mengungkapkan kasus yang menimpa anak mereka pe nuh rekayasa. Selain mere-ka dimintai uang sebesar Rp3 juta, kedua polisi juga menekan supaya mengikuti apa kata pe-nyidik. Penyidik memang me-nge nakan pasal pemakai (111

KUHP), bukan pasal pengedar sebagaimana diancamkan se-mula.

Menurut Erianto, jaksa pe-nuntut umum Kejaksaan Nege-ri Bekasi Ahmad Patoni juga me mintai uang sebesar Rp15 juta. Jaksa yang kini menjabat Kasi Pidana Umum di Kota Du mai, Provinsi Riau, itu me-minta supaya uang diserahkan sebelum berkas dilimpahkan ke meja hijau.

Kami tidak memenuhi per-mintaan jaksa karena memang tidak punya uang sebanyak itu, tambah Anita. Jaksa kemu-dian menuntut Bobby selama empat tahun penjara. Namun, hakim mengganjarnya 32 bulan rehabilitasi medis.

Erianto telah melaporkan ka sus rekayasa itu ke Propam Pol da Metro Jaya. Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Baharudin Djafar, ke-dua anggota Satuan Narkotika Polres Bekasi, Ajun Komisaris Suwarno dan Briptu Bayu Me-diatmiko, telah diperiksa.

Propam sudah menelusuri dan kedua petugas mengakui ada kesalahan. Kesalahan me-reka pada surat perintah yang keluar, salah ketik waktu dan tempat penangkapan, ujarnya. Kedua polisi akan diperiksa lagi dalam waktu dekat. (*/J-1)

eksa@mediaindonesia.com

Untuk mendapatkan uang, polisi menekan pelaku narkoba menyeret teman baiknya sebagai pemilik barang.

Korban Rekayasa Divonis

Rehabilitasi

OMBUDSMAN Republik Indo-nesia kembali menggelar per-temuan dengan Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin Bogor, kemarin. Pertemuan itu bertujuan menyampaikan hasil rapat koordinasi khusus (rakorsus) antara pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat, dan Ombudsman pada 11 Agustus 2011.

Ombudsman menyatakan rakorsus mengalami deadlock. Dalam rakorsus, muncul dua kubu dengan pemikiran berbe-da menanggapi putusan Mah-kamah Agung (MA) yang me-nolak permohonan peninjau an kembali (PK) Pemerintah Kota

Bogor soal IMB Gereja GKI Ta-man Yasmin Bogor.

Kami diberi tahu bahwa pemerintah pusat mendukung sikap Wali Kota Bogor memin-dahkan GKI Taman Yasmin. Sebaliknya, Ombudsman tetap ingin menjalankan putusan MA bahwa GKI Yasmin dibuka kembali, jelas Bona Sigaling-ging, kuasa hukum GKI Taman Yasmin, seusai pertemuan.

Karena deadlock terjadi, GKI Taman Yasmin berharap Presi-den Susilo Bambang Yudhoyono menggunakan kewenangan-nya selaku pemimpin negara. Sekarang bola ada di tangan Presiden. Sebagai pemimpin

negara, bisa tidak ia menjamin kebebasan beragama di negara ini? Persoalan ini kan sudah tinggal tahap eksekusi, bukan lagi negosiasi, tegasnya.

Komisioner Ombudsman Bidang Penyelesaian Laporan/Pengaduan Budi Santoso me-nyatakan pihaknya masih me-nanti respons Wali Kota Bogor Diani Budiarto untuk mencabut SK Nomor 645.45-137 tang-gal 11 Maret 2011 yang berisi pembatalan IMB GKI Taman Yasmin terhitung 19 Juli 2011. Ombudsman memberi waktu selama 60 hari.

Sebelumnya Diani Budiarto menegaskan tidak akan men-

cabut SK Nomor 645.45-137 berisi pembekuan IMB GKI Taman Yasmin. Penolakan politikus Partai Golkar itu di-sam paikan dalam rakorsus di Kantor Menko Polhukam pada 11 Agustus 2011.

Bona mengaku tidak terkejut dengan sikap pemerintah dan Dia ni Budiarto dalam meres-pons putusan MA yang telah ber kekuatan hukum tetap. Wa li Kota Bogor keras kepala karena mendapat angin. Tapi, kami tetap yakin kepada Om-budsman meski nanti harus di-se lesaikan di tingkat presiden. Kami akan tetap berjuang de-ngan berbagai cara. (NY/J-1)

Bola GKI Yasmin di Tangan Presiden

RS PGI CIKINIJl RADEN SALEH NO 40 JAKARTA 10330

TELP : (021) 38997777, FAX : (021) 38997778

BAPERTARUM-PNSwww.bapertarum-pns.co.id

Selamat & SuksesHUT KE - 49 - 2011, LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TELEVISI REPUBLIK INDONESIA

(LPPTVRI)

PT. ZHUMA RHOBAAdvertising & Promotion, Event Organizer

Alamat :Jl. Mayjend Sutoyo Kav. 33 Cawang Jakarta Timur 13630

Telp. 021 - 808 778 57, 808 778 35, 0812 8110 447Fax. 021 - 808 778 57, E-mail:jhony_ptss@yahoo.co.id

6 RABU, 24 AGUSTUS 2011MEGAPOLITAN

Kevin Terancam Gunakan Ventilator Seumur Hidup

NESTY TRIOKA PAMUNGKAS

SEBANYAK 700 bus siap memeriahkan mudik bareng dengan meng-angkut sekitar 40 ribu pemudik mulai kemarin hingga akhir pekan.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Royke Lumowa mengaku sudah mengatur pemberang-katan melalui sejumlah titik. Antara lain lapangan Ditlantas Polda Metro Jaya, Pekan Raya Jakarta, Parkir Timur Senayan, PT AHM Sunter, Lapang-an Kemayoran, dan Yamaha Cakung.

Pengaturan dilakukan untuk mengantisipasi kemacet an yang mungkin terjadi.

Pihak yang telah melapor-kan mudik bareng antara lain PT Jasa Ra harja, Telkomsel, BRI, Pagu yuban Jawa Tengah, PT Holcim Indonesia, Sido Muncul, dan PT Astra Honda Motor.

Lainnya, PT Yamaha Motor, Kompas, Giant Hypermarket, PT XL Axiata, PT Wahana Mak-mur, PT Indosat, BNI 46, Partai Amanat Nasional (PAN), dan PT Indofood.

PAN mengawali mudik ba-reng lewat Parkir Timur Se-nayan, kemarin, dengan me-ngerahkan 100 bus Damri. Mudik bareng itu dilepas Ketua Umum PAN Hatta Rajasa, Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, dan Menteri Kehutanan Zulkifl i Hasan.

Sebanyak 5.000 pemudik di-be rangkatkan dengan iringan musik dangdut.

Mudik bareng ini bertujuan membantu warga pulang ke

kampung halaman dengan gratis. Sampaikan sa lam untuk keluarga di kampung, semoga selamat sampai tujuan dan bisa merayakan Idul Fitri ber-sama keluarga, pesan Hatta Rajasa.

Kegiatan bertajuk Mudik Ba reng PAN itu merupakan rangkaian dari ulang tahun ke-13 partai politik tersebut. Para pemudik yang ikut hanya dimintai fotokopi KTP.

Tujuan mudik meliputi dae-rah Kuni ngan, Tasikmalaya, Garut, Cia mis, Sumedang, Solo, Semarang, Yogyakarta, La mongan, Malang, Banyu-wangi, serta Lampung. Mereka diantarkan sampai terminal kota.

Terinjak-injak Arus mudik secara umum

di semua terminal bus kebe-rangkatan masih normal. Na-mun, di Stasiun Senen sudah terjadi lonjakan.

Ribuan calon penumpang kereta api (KA) ekonomi tujuan

Malang bahkan saling dorong masuk ke peron, kemarin.

Itu karena pemudik sudah berdatangan sejak pukul 10.00 WIB meski waktu keberang-katan pukul 19.00. Petugas stasiun meminta calon pe-numpang menunggu di bawah tenda besar agar tidak meng-ganggu kegiatan di dalam. Penumpang boleh masuk 1 jam sebelum keberangkatan, teriak petugas.

Eni Farida, calon penum-pang KA Ekonomi Gumarang de ngan tujuan Lamongan, me ngaku datang lebih cepat (pukul 11.00) karena membawa anak kecil dan takut tidak ke-bagian tempat duduk.

Penumpang dengan ke-berangkatan pada malam hari akhirnya menyatu dengan pe-numpang tujuan Malang yang berangkat pukul 14.00. Saling dorong terjadi.

Sedikitnya dua perempuan dewasa pingsan dan beberapa anak kecil menangis karena terpisah dari orang tua mereka. Petugas akhirnya membuka pintu peron pukul 12.30.

Humas Daop I PT KAI Ma-teta Rizalulhaq menyesalkan penumpang yang tak sabaran. Penumpang pasti kebagian kereta karena kami member-lakukan sistem boarding. Hanya yang punya tiket yang bisa berangkat, cetusnya.

Di sisi lain, terkait dengan kesibukan arus mudik Leba-ran, commuter line tidak akan berhenti di Stasiun Gambir dan Stasiun Senen.

Pada 25 Agustus2 Septem-ber, KRL Commuter Line tidak berhenti di Stasiun Gambir. Sedangkan Stasiun Pasar Senen mulai 23 Agustus2 September. Setelah itu, perjalanan normal kembali, ungkap Sekretaris Perusahaan PT KAI Com-muter Jabodetabek Makmur Syaheran. (VB/*/J-1)

nesty@mediaindonesia.com

SLANG ventilator itu tampak kebesaran ber-sandar di bayi laki-laki yang baru berusia 7 bulan ini. Sejak berusia 3 bulan, Kevin Nenobesi, bayi yang masih belajar berbicara tersebut, di vo-nis mengidap penyakit langka spinal muscular atrophy (SMA).

Nyawa dan detak jan-tung Kevin adalah ventilator. Begitulah putra kami hidup saat ini. Dokter mengatakan kepada kami, kalaupun ber-tahan hidup, anak kami akan hidup dengan ventilator dan ti dak akan pernah sembuh, ucap sang bunda, Hariyanti, 29, kepada wartawan, ke-marin.

Selain ventilator, bayi yang saat ini terbaring lemah di ruang ICU RSCM itu juga ditemani beberapa mesin penopang hidup.

Awalnya dokter mengata-kan Kevin terkena penyakit yang biasa pada anak seusia-nya, kisah warga Jatiwar-

ingin, Pondok Gede, tersebut.Barulah sekitar Mei lalu,

Kevin menunjukkan gejala aneh seperti sulit bernapas, badannya lemah, dan wajah-nya pucat nyaris membiru. Kevin sempat dirawat inap 5 minggu di RS Bunda Alia, Pondok Bambu, Jakarta. Saat itulah putra dari Alfons Nenobesi, 32, itu divonis mengidap penyakit SMA.

Pada 28 Juni lalu Kevin dirujuk ke RSCM. Dari pen-jelasan dokter, Alfons yang asli berdarah NTT mema-parkan penyakit anaknya termasuk penyakit genetik. Penyakit tersebut menyerang motor neuron (saraf peng-gerak). Akibatnya, saraf peng-gerak di tulang belakang bayi mungil tersebut melemah.

Kata dokter, hingga saat ini ilmu kedokteran dunia bah-kan tidak pernah mengetahui obatnya, imbuh karyawan perusahaan catering tersebut.

Hampir 2 bulan Kevin

dirawat di RSCM, tapi kon-disinya tidak kunjung stabil. Hariyanti mengaku tidak mau begitu saja menyerah dengan keadaan meskipun ia kebi ngungan membayar utang dan biaya pengobatan yang sudah mencapai ratusan juta. Bantuan melalui surat keterangan tidak mampu (SKTM) yang dimilikinya sebesar Rp100 juta mulai menipis, sudah Rp96 juta yang terpakai.

Kami tidak mungkin mem bunuh anak kami sendiri hanya karena tidak punya uang lagi. Tapi, saya bingung harus mencari uang ke mana lagi, tuturnya.

Kini Hariyanti dan Alfons menunggu keajaiban adanya pihak-pihak dan donatur yang peduli pada kondisi Kevin. Donasi untuk Kevin bisa melalui BRI atas nama Alfons Nenobesi 0652-01-001603-50-7. (Vini Mariyane Rosya/J-4)

700 Bus Mudik BarengSehubungan dengan kesibukan arus mudik Lebaran, commuter line tidak berhenti di Stasiun Gambir dan Stasiun Senen.

LINTAS BERITA

WN Malaysia Selundupkan SabuMICHAEL Haigh, warga negara (WN) Malaysia, ditangkap petugas Bea dan Cukai di Terminal 2-D Bandara Soekarno-Hatta. Ia tertangkap tangan membawa sabu seberat 2,1 kg atau senilai Rp3,1 miliar

Menurut Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Bandara Soekarno-Hatta Oza Olivia di Tangerang, Ban-ten, kemarin, Haigh ditangkap pada Minggu (21/8) pukul 09.45 WIB saat turun dari pesawat Malaysia Airlines jurusan Kuala Lumpur-Jakarta. Berawal dari kecurigaan petugas di unit sinar X terhadap tas koper milik pelaku. Begitu diperiksa, dinding tas koper yang dimodifi kasi berisi tiga kantong plastik berisi kristal bening yang positif sabu.

Akibatnya, lelaki yang bekerja sebagai penjual pakaian di nega-ranya itu ditangkap untuk diproses lebih jauh. Di hadapan petugas, pelaku mengaku disuruh HW yang juga warga Malaysia untuk memberikan sabu itu kepada seseorang di Hotel Jayakarta, Jakarta. Namun saat ditelusuri, HW sudah tidak ada di tempat. Haigh teran-cam hukuman mati dan denda maksimal Rp10 miliar. (SM/J-4)

Hasil Visum Livia sudah KeluarVISUM terhadap sosok mayat yang ditemukan di daerah Cisauk, Kabupaten Tangerang, sudah selesai. Namun polisi belum mem-beberkan identitas mayat yang diduga Livia, mahasiswi jurusan sastra Mandarin angkatan 2007 yang diberitakan hilang.

Hasil visum sudah keluar, ujar Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Baharudin Djafar di Jakarta, kemarin.

Meski sudah selesai divisum, polisi belum memberikan kete-rang an resmi mengenai identitas mayat itu. Sebaliknya, orangtua Livia memastikan identitas mayat yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Tangerang itu anaknya. Ibunda Livia mengenali jenazah sang anak dari kalung berliontin Dewi Kwan Im yang dikenakan saat hilang.

Meskipun ciri-ciri seperti baju, rok, kalung, liontin, dan anting yang ada pada korban mirip dengan milik Livia, untuk memas-tikan apakah mayat itu adalah Livia harus menunggu hasil tes DNA, kata Kapolres Tangerang Komisaris Besar Wahyu Widada di Tangerang, Banten, kemarin. (*/SM/J-4)

PENJURIAN: Para Juri Fatigon Aksi Semangat Indonesia Produktif, (dari kiri) Kepala Balai Besar Peningkatan Produktivitas Kemenakertrans RI Nora Ekaliana, Pendiri Rumah Perubahan Rhenald Kasali, dan praktisi komunikasi pemasaran Djito Kasilo seusai penjurian ratusan Proposal Aksi Semangat Indonesia Produktif di Kantor Kalbe Farma, Pulogadung, Jakarta, Jumat (19/8).

MUDIK GRATIS: Pemudik melambaikan tangan dari dalam bus yang akan membawa mereka ke kampung halaman masing-masing saat mengikuti mudik gratis bersama Partai Amanat Nasional di Parkir Timur, Senayan, Jakarta, kemarin.

DOK FATIGON

MI/RAMDANI

MEDIA INDONESIA I RABU, 24 AGUSTUS 2011 I HALAMAN 8

PERAYAAN Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran identik dengan kegiatan mudik. Hal itu sudah menjadi tradisi sebagian besar masyarakat Indonesia. Setiap orang yang mencari nafkah di kota-kota besar berpulang ke kampung halaman untuk merayakan Lebaran bersama keluarga. Tak pelak arus lalu lintas keluar dari kota-kota besar menuju daerah-daerah tempat tujuan mudik terlihat padat menjelang Lebaran.

Pemerintah melalui kementerian, Polri dan instansi lainnya sibuk memastikan agar kegiatan mudik berlangsung aman dan lancar. Meski demikian, hal-hal yang tidak diinginkan masih bisa terjadi, seperti kecelakaan lalu lintas.

Oleh karena itu, PT Jasa Raharja selalu menyiapkan diri memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat pada saat mudik lebaran. Jasa Raharja merupakan badan usaha milik negara (BUMN) yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan UU Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

Sesuai amanat undang-undang tersebut, pada hakikatnya Jasa Raharja bertugas mem-berikan perlindungan dasar kepada penum-pang angkutan umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan, ungkap Direktur Utama Jasa Raharja Diding S Anwar, di Jakarta, Senin (22/8).

Tekan kecelakaanSelain membayar santunan kepada korban

kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum, Jasa Raharja turut serta da-lam upaya menekan angka kecelakaan bekerja sama dengan pihak kepolisian, Kementerian Perhubungan, dan instansi terkait lainnya.

Untuk merealisasikan hal tersebut, Jasa Raharja menyelenggarakan program mudik gratis khusus pengguna sepeda motor. Tahun 2011 ini merupakan tahun ke empat program

mudik gratis khusus pengguna sepeda motor. Sebanyak 225 bus AC disiapkan dengan 33 kota tujuan di Jawa dan Lampung.

Program ini ditujukan untuk mengalihkan masyarakat yang biasa menggunakan sepeda motor ke bus yang telah disediakan oleh Jasa Raharja.

Bukan hanya itu. Jasa Raharja juga memben-tuk tim pemantau, pos pelayanan kesehatan gratis, dan posko angkutan lebaran terpadu. Secara keseluruhan untuk Lebaran tahun 2011 Jasa Raharja telah memberikan bentuk bantuan 15 unit ambulans, 1.000 banner, 2.000 traffic cone, 1.000 unit barikade, 375 rambu-rambu, 20 ribu rompi, 1.000 jas hujan, serta 30 tenda untuk pos pelayanan.

Selain itu, Jasa Raharja menyelenggarakan program pasar murah. Diding mengatakan pasar murah diadakan untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pa-ngan selama mudik dan lebaran.

Dalam memberikan pelayanan yang ter-baik kepada masyarakat, lanjut Diding, Jasa Raharja selalu peduli terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan pencegahan kecelakaan lalu lintas jalan dan angkutan umum. Tidak tanggung-tanggung Jasa Raharja juga bekerja sama dengan pihak kepolisian dan rumah sakit guna memperoleh kemudahan dalam penyele-saian santunan.

Hingga Juni 2011, Jasa Raharja telah memiliki nota kesepahaman (memorandum of understand-ing/MoU) dengan 175 rumah sakit di seluruh Indonesia, sedangkan santunan yang diberikan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan sebesar Rp682,79 miliar.

Untuk kecelakaan yang dialami di darat dan laut, korban yang meninggal dunia ahli wa risnya mendapat santunan Rp25 juta. Untuk korban luka-luka mendapatkan penggantian biaya perawatan maksimal Rp10 juta dan cacat tetap maksimal Rp25 juta.

Adapun jika kecelakaan yang dialami di

udara, santunan untuk korban yang mening-gal Rp50 juta, biaya perawatan maksimal Rp25 juta dan cacat tetap maksimal Rp50 juta. Bagi korban yang tidak memiliki ahli waris maka pihak yang menyelenggarakan pema kaman mendapat biaya penggantian sebesar Rp2 juta.

Dalam tiga tahun terakhir, jumlah santunan kepada korban kecelakaan lalu lintas jalan dan penumpang angkutan umum terus meningkat. Berturut-turut jumlah santunan yang telah dibayarkan mulai tahun 2008 sebesar Rp1,03 triliun, tahun 2009 sebesar Rp1,36 triliun, dan tahun 2010 sebesar Rp1,43 triliun.

Meski begitu Diding berharap jumlah santunan yang diberikan selama mudik tahun ini tidak meningkat dibandingkan tahun lalu. Pasalnya santunan yang meningkat menunjuk-kan angka kecelakaan yang naik pula.

Kami berharap jumlah santunan tidak selalu demikian (meningkat) karena jajaran aparat cukup baik dan kita sukses menga-mankan mudik dan menekan angka kecela-kaan, ujarnya.

Direktur Operasional Jasa Raharja Budi Se-tyarso menyampaikan pada tahun lalu jumlah santunan yang diberikan kepada korban ke-celakaan lalu lintas mencapai Rp1,4 triliun. Ia memperkirakan jumlah santunan yang diberi-kan pada tahun ini akan kurang lebih sama. (ML/E-25)

Kesiapan petugas Jasa RahaRJa: Direktur Utama Jasa Raharja Diding S Anwar memberikan pengarahan kepada petugas Jasa Raharja dalam Apel Siaga PAM Lebaran 2011. Apel Siaga ini sebagai bukti kesiapan Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang akan melakukan mudik Lebaran 2011.

Untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas jalan bagi masyarakat pada saat arus mudik Lebaran 2011, Jasa Raharja kembali menyelenggarakan Mudik Gratis Khusus Pengguna Sepeda Motor. Tujuannya jelas. mengalihkan pemudik yang menggunakan sepeda motor ke bus.

Memberi Layanan terbaik saat Mudik

DOK JASA RAHARJA

DOK PEMPROV RIAU

MEDIA INDONESIA RABU, 24 AGUSTUS 2011 HAlAMAN 9

apeL siaga paM LebaRan : Direktur Utama Jasa Raharja Diding S Anwar (kiri) menyematkan pin kepada pegawai yang menjadi petugas PAM Lebaran 2011. Untuk mengamankan arus mudik dan balik Lebaran, Jasa Raharja juga membentuk Tim Pemantau, Pos Pelayanan Kesehatan dan Posko Angkutan Lebaran Terpadu Tahun 2011

Sesuai amanat undang-undang tersebut, pada

hakikatnya Jasa Raharja bertugas memberikan perlindungan dasar kepada penumpang angkutan umum dan korban kecelakaan lalu lintas jalan.

Diding S AnwarDirektur Utama Jasa Raharja

PUTUSANNomor 62/PUU-VIII/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSIREPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM.;

Pekerjaan : Walikota Makassar; Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor

2, Makassar; ------------------------------------ sebagai Pemohon I;

2. Nama : Mulyadi Hamid; Pekerjaan : K o m i s i o n e r O m b u d s m a n

Makassar; Alamat : Jalan Jenderal Urip Sumoharjo,

Komplek KTC B4 Makassar; ---------------------------------- sebagai Pemohon II;

3. Nama : Bagus Sarwono, S.Pd., Si. Pekerjaan : Anggota Ombudsman Daerah

Provinsi Daerah Ist imewa Yogyakarta;

Alamat : Jalan Tentara Zeni Pelajar Nomor 1A, Pingit Kidul, Yogyakarta;

---------------------------------- sebagai Pemohon III;

4. Nama : Ananta Heri Pramono, SE., MM. Pekerjaan : Anggota Ombudsman Swasta

Prov ins i Daerah Is t imewa Yogyakarta

Alamat : Jalan Tentara Zeni Pelajar Nomor 1B, Pingit Kidul, Yogyakarta;

--------------------------------- sebagai Pemohon IV;

5. Nama : Syahrul Eriadi Pekerjaan : Anggota Ombusman Daerah

Kabupaten Asahan Alamat : Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor

27, Kisaran, Asahan; ---------------------------------- sebagai Pemohon V;

6. Nama : Syamsuddin Alimsyah Pekerjaan : Koordinator KOPEL Alamat : Jalan Batu Raya IX Nomor 3,

Makassar; --------------------------------- sebagai Pemohon VI;

7. Nama : H. Bahar Ngintung Pekerjaan : Anggota DPD RI Alamat : Jalan Sultan Hasanudin I Nomor

22 A, Makassar; -------------------------------- sebagai Pemohon VII;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 September 2010 memberi kuasa kepada Adnan Buyung Azis, SH., Uli Parulian Sihombing, SH., LLM., Zairin Harahap, SH., M.Si., para Advokat pada Kantor Lembaga Ombudsman Kota Makassar, beralamat kantor di Jalan Urip Sumoharjo Komplek KTC Nomor B4 Kelurahan Karuwisi Utara, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai --------- para Pemohon;

[1.3] Membaca permohonan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan dari para Pemohon;

Mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis

dari Pemerintah;

Membaca keterangan tertulis dari Dewan Perwakilan Rakyat;

Mendengar keterangan ahli dari para Pemohon;

Mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Ombudsman Republik Indonesia;

Mendengar keterangan ahli yang dipanggil oleh Mahkamah;

Membaca kesimpulan tertulis dari para Pemohon dan Pemerintah;

2. DUDUK PERKARADan seterusnya

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa isu hukum utama permohonan para Pemohon adalah mengenai pengujian materiil Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia (Selanjutnya disebut UU 37/2008) serta Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU 25/2009) yang menyatakan:

Pasal 46 ayat (1) UU 37/2008

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, nama Ombudsman yang telah digunakan sebagai nama oleh institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang bukan merupakan lembaga Ombudsman yang melaksanakan fungsi dan tugas berdasarkan Undang-Undang ini harus diganti dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini.

Pasal 46 ayat (2) UU 37/2008 Institusi, lembaga, badan hukum, terbitan atau lainnya yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap menggunakan nama Ombudsman secara tidak sah.

Pasal 1 angka 13 UU 25/2009 Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan

oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah,

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan p o k o k p e r m o h o n a n , M a h k a m a h K o n s t i t u s i (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili,

dan memutus permohonan a quo;b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 junctis Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat nal untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon mengenai pengujian materiil Pasal 46 ayat (1), ayat (2) UU 37/2008 dan Pasal 1 angka 13 UU 25/2009 terhadap UUD 1945, Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo;

Kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk

kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);

b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional

pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh

pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-