Indonesia Law Indonesia Law System -4System -4

• WHAT IS PRESS FREDOM ?WHAT IS PRESS FREDOM ?

Media FreedomMedia Freedom

Freedom of responsibleFreedom of responsible

IRREVERSIBILITYIRREVERSIBILITY

• Law of COMMUNICATIONLaw of COMMUNICATIONDO NOT WRITE wishesDO NOT WRITE wishesDO NOT TALK wishesDO NOT TALK wishesWE CAN ensnareWE CAN ensnareThere is a LIMITATIONThere is a LIMITATION

MEDIAMEDIA

• FINDING THE TRUTHFINDING THE TRUTH• WACTH DOGWACTH DOG• THE FOURTH PILARTHE FOURTH PILAR• PARTICIPATIONPARTICIPATION• SOCIAL CONTROLSOCIAL CONTROL• EDUCATE PEOPLEEDUCATE PEOPLE• ENTERTAINMENTENTERTAINMENT

BASED ON BASED ON UU No 40 UU No 40 1999 1999

verseverse 3 3

Media Media Education Control Entertainment Education Control Entertainment Business Entity Business Entity

Indonesia Pers SystemIndonesia Pers System

1950-19561950-1956 LiberalLiberal

1956-19601956-1960

1960-19651960-1965

New OrdeNew Orde

ReformasiReformasi

OtoriterOtoriter Soekarno Soekarno

KomunisKomunis

Otoriter SehartoOtoriter Seharto

LiberalLiberal

CONTROLCONTROL

• FORMAL – UU, REGULATIONFORMAL – UU, REGULATION• UNFORMAL – VALUES OF UNFORMAL – VALUES OF

SOCIETY, RULE OF CONDUCT, SOCIETY, RULE OF CONDUCT, SELF CONTROL, PEOPLE FORCE SELF CONTROL, PEOPLE FORCE GROUP, ETCGROUP, ETC

LIMITATIONLIMITATION

• Penal Law / Criminal LawPenal Law / Criminal Law• Press LawPress Law• Broadcasting lawBroadcasting law• Government RegulationGovernment Regulation• Rule of ConductRule of Conduct• Other RegulationsOther Regulations

RULE OF CONDUCTRULE OF CONDUCT

• NO SANCTIONS LAWNO SANCTIONS LAWIssued BY ORGANIZATION Issued BY ORGANIZATION COMMUNITY COUNCIL PRESS COMMUNITY COUNCIL PRESS (Dewan Press) (Dewan Press)

• AJI, PWIAJI, PWI- ATVSIATVSI- PPPIPPPI- IJTIIJTI

KUHPKUHP

• STATE SECRET leaked - 7 YEARSSTATE SECRET leaked - 7 YEARSHEAD OF STATE insult (134) - 6 HEAD OF STATE insult (134) - 6 YEARSYEARSInsult to the HEAD OF STATE Insult to the HEAD OF STATE FRIENDS (142)-5 yearsFRIENDS (142)-5 years

• Insult to the VICE FOREIGN Insult to the VICE FOREIGN COUNTRIES (143) - 5 YEARCOUNTRIES (143) - 5 YEARHostility, hatred, contempt Hostility, hatred, contempt GOVERNMENT (154) -7 YEARSGOVERNMENT (154) -7 YEARS

• STATEMENT feelings of hostility, STATEMENT feelings of hostility, hatred or contempt GROUP (156) -4 hatred or contempt GROUP (156) -4 YEARSYEARSVIOLATION ethics (282) -1 YEAR 6 VIOLATION ethics (282) -1 YEAR 6 MONTHSMONTHS

• PENYERANGAN ATAU PENYERANGAN ATAU PENCEMARAN KEHORMATAN PENCEMARAN KEHORMATAN ATAS NAMA BAIK SESEORANG ATAS NAMA BAIK SESEORANG (310)-9 BULAN (310)-9 BULAN

• PENODAAN AGAMA (156) – 5 PENODAAN AGAMA (156) – 5 TAHUNTAHUN

• PENGHASUTAN KEKERASAN – 6 PENGHASUTAN KEKERASAN – 6 TAHUNTAHUN

UU PERSUU PERS

• AZAS PRADUGA TAK BERSALAH, AZAS PRADUGA TAK BERSALAH, HAK JAWAB, HAK TOLAK, SERTA HAK JAWAB, HAK TOLAK, SERTA MENGHORMATI NORMA-NORMA MENGHORMATI NORMA-NORMA DI MASYARAKAT DI MASYARAKAT 500 JT 500 JT

• PASAL 5PASAL 5

• PASAL 4 AYAT 2 DAN 3PASAL 4 AYAT 2 DAN 3• TIDAK ADA PEMBREDELANTIDAK ADA PEMBREDELAN• HAK MENCARI KEBEBASAN HAK MENCARI KEBEBASAN

INFORMASIINFORMASI• ( PIDANA 2 TAHUN DENDA 500 ( PIDANA 2 TAHUN DENDA 500

JUTA) JUTA) • NILAI MAJALAH TEMPO MINTA NILAI MAJALAH TEMPO MINTA

MAAF DI MEDIA NASIONAL MAAF DI MEDIA NASIONAL MENCAPAI 20 MILYARMENCAPAI 20 MILYAR

DEWAN PERSDEWAN PERS

• DIBENTUK DALAM RANGKA DIBENTUK DALAM RANGKA MENGEMBANGKAN MENGEMBANGKAN KEMERDEKAAN PERS DAN KEMERDEKAAN PERS DAN MENINGKATKAN KEHIDUPAN MENINGKATKAN KEHIDUPAN PERS (UU PERS PASAL 15 )PERS (UU PERS PASAL 15 )

FUNGSI DEWAN PERSFUNGSI DEWAN PERS• melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak

lain; lain; • melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan

pers; pers; • menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik

Jurnalistik; Jurnalistik; • memberikan pertimbangan dan mengupayakan memberikan pertimbangan dan mengupayakan

penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers; yang berhubungan dengan pemberitaan pers;

• mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, dan pemerintah; dan pemerintah;

• memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusun peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan peraturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitas profesi kewartawanan; kualitas profesi kewartawanan;

• mendata perusahaan pers; mendata perusahaan pers;

UU PENYIARAN 2002UU PENYIARAN 2002

• PIDANA 5 TAHUN DAN DENDA 5 M PIDANA 5 TAHUN DAN DENDA 5 M (RADIO), 10 M TV(RADIO), 10 M TV

• SIARAN BERISI FITNAH, SIARAN BERISI FITNAH, HASUTAN, SARA, DLLHASUTAN, SARA, DLL

UU PENYIARAN TAHUN UU PENYIARAN TAHUN 20022002

• PEMBENTUKAN KPIPEMBENTUKAN KPI• P3 / SPS , PEDOMAN PERILAKU P3 / SPS , PEDOMAN PERILAKU

PENYIARAN DAN STANDART PENYIARAN DAN STANDART PROGRAM SIARAN PROGRAM SIARAN

PPP DAN SPSPPP DAN SPS

• PEDOMAN PERILAKU DUNIA PEDOMAN PERILAKU DUNIA PENYIARAN RADIO & TVPENYIARAN RADIO & TV

UU KIPUU KIP