Media law 4 okay

Download Media law 4 okay

Post on 23-Jan-2015

321 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Indonesia Law System -4</li></ul> <p> 2. WHAT IS PRESS FREDOM ? 3. Media FreedomFreedom of responsible 4. IRREVERSIBILITY Law of COMMUNICATIONDO NOT WRITE wishesDO NOT TALK wishesWE CAN ensnareThere is a LIMITATION 5. MEDIA FINDING THE TRUTH WACTH DOG THE FOURTH PILAR PARTICIPATION SOCIAL CONTROL EDUCATE PEOPLE ENTERTAINMENT 6. BASED ON UU No 40 1999verse 3Media EducationControl Entertainment Business Entity 7. Indonesia Pers System1950-1956Liberal1956-1960 Otoriter Soekarno1960-1965 KomunisNew OrdeOtoriter SehartoReformasiLiberal 8. CONTROL FORMAL UU, REGULATION UNFORMAL VALUES OF SOCIETY,RULE OF CONDUCT, SELF CONTROL,PEOPLE FORCE GROUP, ETC 9. LIMITATION Penal Law / Criminal Law Press Law Broadcasting law Government Regulation Rule of Conduct Other Regulations 10. RULE OF CONDUCT NO SANCTIONS LAWIssued BY ORGANIZATION COMMUNITY COUNCIL PRESS (DewanPress) AJI, PWI- ATVSI- PPPI- IJTI 11. KUHP STATE SECRET leaked - 7 YEARSHEAD OF STATE insult (134) - 6 YEARSInsult to the HEAD OF STATE FRIENDS(142)-5 years 12. Insult to the VICE FOREIGN COUNTRIES(143) - 5 YEARHostility, hatred, contempt GOVERNMENT(154) -7 YEARS 13. STATEMENT feelings of hostility, hatred orcontempt GROUP (156) -4 YEARSVIOLATION ethics (282) -1 YEAR 6MONTHS 14. PENYERANGAN ATAU PENCEMARANKEHORMATAN ATAS NAMA BAIKSESEORANG (310)-9 BULAN 15. PENODAAN AGAMA (156) 5 TAHUN PENGHASUTAN KEKERASAN 6TAHUN 16. UU PERS AZAS PRADUGA TAK BERSALAH, HAKJAWAB, HAK TOLAK, SERTAMENGHORMATI NORMA-NORMA DIMASYARAKAT 500 JT PASAL 5 17. PASAL 4 AYAT 2 DAN 3 TIDAK ADA PEMBREDELAN HAK MENCARI KEBEBASANINFORMASI ( PIDANA 2 TAHUN DENDA 500 JUTA) NILAI MAJALAH TEMPO MINTA MAAFDI MEDIA NASIONAL MENCAPAI 20MILYAR 18. DEWAN PERS DIBENTUK DALAM RANGKAMENGEMBANGKAN KEMERDEKAANPERS DAN MENINGKATKANKEHIDUPAN PERS (UU PERS PASAL 15 ) 19. FUNGSI DEWAN PERS melindungi kemerdekaan pers dari campur tangan pihak lain; melakukan pengkajian untuk pengembangan kehidupan pers; menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik; memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaianpengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungandengan pemberitaan pers; mengembangkan komunikasi antara pers, masyarakat, danpemerintah; memfasilitasi organisasi-organisasi pers dalam menyusunperaturan-peraturan di bidang pers dan meningkatkan kualitasprofesi kewartawanan; mendata perusahaan pers; 20. UU PENYIARAN 2002 PIDANA 5 TAHUN DAN DENDA 5 M(RADIO), 10 M TV SIARAN BERISI FITNAH, HASUTAN,SARA, DLL 21. UU PENYIARAN TAHUN 2002 PEMBENTUKAN KPI P3 / SPS , PEDOMAN PERILAKUPENYIARAN DAN STANDART PROGRAMSIARAN 22. PPP DAN SPS PEDOMAN PERILAKU DUNIAPENYIARAN RADIO &amp; TV 23. UU KIP </p>