MEDIAIND NESIAo Selasa o Rabu o Kamis • Jumat o Sabtu o Minggu

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1519 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

OPeb oMar OApr OMei OJun OJul 0 Ags OSep OOkt ONov '.Des

Independensi dan Pengawasan Hakidipahami dan berimbas terhadapnasib seorang terdakwa sekalipunbukti tidak cukup dan seharusnyadibebaskan kemudian dinyatakanbersalah hanya karena takut ter-jadi proses stigmatisasi sosial se-bagai dampak pengawasan KYtanpa peduli terhadap kepastianhukum dan keadilan bagi pencarikeadilan.

Dua variabel dalam judul diatas di dalam praktik per-adilan di Indonesia sangat

penting artinya. Namun kedua va-riabel tersebut dalam praktik tidakbersinergi secara proporsionalbaik dari aspek intelektual, integ-ritas maupun profesional. Bahkansering terjadi variabel indepen-densi sangat dipengaruhi variabelpengawasan itu sendiri. Adapunpengawasan dalam sistem mana-jemen pada umumnya dan khusus-nya di bidang peradilan merupa-kan faktorpendukung, bukan satu-satunya faktor yang menentukanmasa depan seorang hakim.

Namun dalam kenyataan sa-ngat berbeda di mana seoranghakim tidak lagi memilikiindependensi sekalipun'" ,,10,.••• __ -_profesional dan secaraintelektual mumpuni. Merekagoyah integritasnya hanya karenaKomisi Yudisial (KY) jilid I terlaluvokal di dalam memenuhi tugasdan wewenangnya sesuai denganUUKY.

Selain itu, faktor pers bebassaat ini, yang belum diperkuat olehprinsip bertanggung jawab, turutmemberikan warna terhadap ke-bebasan kekuasaan kehakiman.Adalah benar pendapat yang me-ngatakan bahwa jika benar pro-fesional dan memiliki integritas,kenapa harus takut terhadap KYdan pers? Akan tetapi tidak dapatjuga diabaikan fakta karakteristiksosial yang telah lama terjadi di

. dalam kehidupan masyarakat, ya-itu adanya proses stigmatisasi so-sial yang le kat pad a seluruh ma-syarakat di Indonesia. Proses initidak akan hilang dalam satu duahari, bahkan dalam hitungantahunan.

Proses stigmatisasi sosial ada-lah proses yang terberat dan ter-pahit dalam kehidupan seorangpejabatpublik, termasuk hakim, didalam menapaki kariernya sepan-jang tahun.-Fakta di atas dapat

KY atas dasar mandat UUD 1945dan komisi-komisi lain (kepolisian,kejaksaan,ombudsman)atasdasarUU mencerminkan komitmen diatas.

Dalam kaitan independensidan pengawasan hakim, ada duaperanan kelembagaan pengawas-an yang memiliki fungsi strategis.Pertama, KY sebagai lembaga eks-ternal pengawasan (external super-visory agency ).Kedua, Bidang Peng-awasan MAsebagai lembaga inter-nal pengawasan (internal super-visory body).

PengawasanDalam konteks inilah kita sak-

sikan bahwa be tap a tidak ada ja-minan kepastian hukum dan ke-adilan dalam kehidupan kita.Padahal UUD 1945 Bab XA ten-tang HAM danKUHAP telah se-cara eksplisit menyatakan adanyajaminan perlindungan hukumtersebut.

Terdapat tiga faktor yang sa-ngat memengaruhi independensihakim dalam menjalankan tugasdan wewenangnya sesuai UU,yaituintegritas dan profesionalitas ha-kim, pengawasan internal, danpengawasan eksternal, termasukpers bebas dan bertanggung jawabsertaLSM.

Di dalam era Reformasi menu-ju tatanan pemerintahan yang de-mokratis di Indonesia sejak tahun1998, tampak euforia reformasi di-isi dengan berbagai UU dan secarakhusus ada komitmen untuk men-ciptakan sistem check and balancesdalam sistem pemerintahan, ter-masuk dalam lingkup dan kinerjapenegakan hukum. Keberadaan

KY, sesuai dertgan mandatUUD dan UU No 22 Tahun 2004,berwenang menegakkan kehor-matan dan keluhuran martabat

serta menjaga perilaku ha-kim selain mengusulkan

pengangkatan hakim agungkepada DPR.· Kewenangan per-tama dalam sistem kekuasaan ke-hakiman yang merdeka merupa-kan wewenang yang sangat stra-tegis dibandingkan kewenanganyang kedua. Kewenangan tersebutbersifat strategis karena terdapatsatupasaldidalam UUKY danduapasalUUN048Tahun2009tentangKekuasaan Kehakiman yang me-negaskan bahwa "pengawasanoleh KY tidak boleh mengurangikebebasan hakim dalam meme-riksa dan memutus perkara". Bah-kan di dalamPasal42 UUKekuasa·an Kehakiman tersebut secaraeksplisit disebutkan bahwa "KYhanya dapatmenganalisis putusanpengadilan yang memperoleh ke-kuatanhukum tetap sebagai dasarrekomendasi untuk melakukanmutasi hakim".

Atas dasar ketentuan pasal ini,KY dilarang melaksanakan tugaspengawasan terhadap putusanpengadilan yang belum memper-olehkekuatanhukum tetap.Halinisangat logis dan dapat dibenarkankarena di dalam KUHAP atauKUHAPerdata terhadap setiapputusan pengadilan telah disedia-

Kliping Humas Unpad 2010

pemeriksaan terhadap dugaan pe-langgaran perilaku hakim dan me-manggilsertamemintaketerangandari hakim yang diduga melanggarkode etik perilaku hakim (Pasal22

Tujuan KY ayat (1) hilluf c dan d) dengan sen-Atas dasar penjelasan ini, ha- dirinya akan berjalan baik jika

rusdapatdibedakanantara tujuan anggota KY dan para hakim me-dan cara untuk mencapai tujuan mahami benar aspek filosofis, yu-terse but. Tugas pengawasan KY ridis, dan sosiologis frase kalimatadalah cara semata-mata untuk "menegakkan kehormatan dan ke-mencapai tujuan menegakkan ke- luhuran martabat serta menjagahormatan dan keluhuran martabat perilaku hakim".serta menjaga perilaku' hakim. Dalam kaitan dengan prinsipPengawasan KY tidak boleh di- keterbukaan informasi khu-

:=~~- sus mengenai pelaksana-

:

. an tugas dan wewenang,. _ KY, sepatutnya KY

--"::--"-';--"-'F- • -- berpedoman pada UUNomor 14 Tahun 2008

ten tang Keterbukaan InformasiPublik. UUtersebuttelahmenetap-kan rambu-rambu pembatas me-ngenai informasi yang dikecuali-kan sebagaimana dicantumkandalamPasal17 hurufh 4 dan ],

Berdasarkan uraian di atas,semakin jelas kiranya dampakdari kekisruhan selama ini dansaling pengaruh negatif antarafungsi pengawasan KY yang te-lanjur dipandang sebagai tujuan,bukan cara. Sumber lain karenafungsi independensi hakim dipan-dang sebagai rutinitas pekerjaanhakim, bukan sebagai kekuatanprofesional dan spiritual dalammenegakkan kepastian hukumdan keadilan.

Dampak terburuk dari kekis-ruhanhukumdansosialiniterletakpad a pundak pencari keadilanyang telah didakwa tanpa buktiyang cukup atau rekayasa semata-mata sehingga menanggung stig-matisasi sosial yang tidak menge-nal batas waktu. Inti dari uraian iniadalah independensi dan peng-awasan yang berimbang dan pro-fesional dengan pemahaman yangbaik mengenai aspek filosofi, yuri-dis, dan sosiologis kedua fungsi ter-sebut. Ini merupakan titik kekuat-an untuk memastikan bahwa adajaminan perlindungan atas ke-pastian hukum dan keadilan bagisetiap warga negara dalam sistemkekuasaan kehakiman yang mer-deka sesuai dengan UUD 1945.(*)

kan beberapa upaya hukum baikbagi para pihak, bagi jaksa pe-nuntut umum maupun bagi ter-dakwa.

pahami sebagai tujuan. Tugaspengawasan KY termasuk ke da-lam pengawasan nonyudisial (non-judicial supervisory duty), sedang-kan pengawasan yudisial (judicialsupervisory duty) tetap berada pa-da MA RI sebagaimana ditegaskandalam Pasal 39 ayat (1) UU Ke·kuasaan Kehakiman (2009).

Cara pandang yang benar ter-hadap fungsi dan peranan KY diatas dalam sistem' kekuasaan ke-hakiman akan menempatkan KYbertindak selaku lembaga tingginegara berkedudukan setara de-ngan MA RI. Cara pandang inilahyang diyakini bahwa KY dapat me-menuhi perintah UUKY untuk ti-dak boleh mengurangi kebebasanhakim dalam memeriksa danmemutus perkara (Pasal22 ayat [3]UUKY).

Cara pandang tersebut diyaki-ni pnla akan menciptakan sistempengawasan baiksistem pengawas-an yudisial maupun nonyudisialyang bersifat efektif (effective ),pro-porsional (proportional), dan men-jerakan (dissuasive) tanpa perlumenimbulkan konflik kelembaga-an dan gejolak sosial serta dapatdicegah proses stigmatisasi yangsesungguhnya tidak perlu terjadiseperti saat ini.

Kepatuhan para hakim meme-nuhi permintaan KY melakukan

1