MEKANISME PENGELOLAAN PROGRAM MARGINAL FISHING COMMUNITY DEVELOPMENT PILOT (MFCDP)

Oleh : Dr. Ir. Muhammad Fadhil Hasan, M.Sc.

National Management Consultan t

Mekanisme pengelolaan program adalah tahapan yang dimulai dari tahapan

perencanaan sampai dengan tahapan pelaksanaan program.

Tahap Perencanaan Program

Perencanaan merupakan langkah awal yang harus ditempuh sebelum melaksanakan

suatu kegiatan program, agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan

tujuan dan harapan yang ditetapkan. Perencaaan Program MFCDP mencakup kegiatan:

pemilihan lokasi kecamatan dan desa pantai penerima manfaat kegiatan dan pemilihan

lembaga fasilitator daerah.

Pemilihan Lokasi Lokasi penerima manfaat kegiatan Program MFCDP dipilih dan ditetapkan melalui

kesepakatan oleh Pokja-Kab berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Kriteria-kriteria tersebut meliputi kriteria untuk pemilihan kecamatan dan kriteria untuk

pemilihan desa pantai.

(1). Pemilihan Kecamatan Pemilihan kecamatan penerima manfaat kegiatan Program MFCDP dipilih dan

ditetapkan melalui kesepakatan Pokja-Kab. Pemilihan kecamatan penerima manfaat

kegiatan berdasarkan kriteria, sebagai berikut :

(a) Kecamatan yang telah menerima PPK,

(b) Kecamatan yang memiliki desa-desa pantai,

(c) Kecamatan yang tidak terlibat dalam program PEMP,

(d) Kecamatan yang tidak terlibat dalam Program COREMAP Phase II,

(e) Kecamatan yang memiliki nelayan miskin lebih banyak dibandingkan dengan

kecamatan lain,

(f) Kecamatan yang memiliki potensi sumberdaya laut dan pesisir yang sudah

dikembangkan.

Program MFCDP ini akan dilaksanakan di 6 Kabupaten dan setiap kabupaten dipilih

5 desa penerima manfaat program di satu kawasan dengan kriteria sebagai

berikut:

1

(a) Satu kecamatan terpilih, apabila memiliki 5 desa pantai yang sesuai dengan

kriteria program (b) Lebih dari satu kecamatan, apabila 5 desa pantai tersebut tidak berada dalam

satu kecamatan.

(2). Pemilihan Desa Pantai Pemilihan desa pantai penerima program dilakukan melalui kesepakatan Pokja-

Kab, setelah Pokja-Kab dengan dibantu F-Kab menganalisis kondisi dan potensi

desa-desa pantai di kecamatan terpilih. Pemilihan dan penetapan desa pantai

penerima program didasarkan pada kriteria sebagai berikut :

(a) Desa pantai yang memiliki nelayan kecil/tradisional yang lebih banyak

dibandingkan dengan desa pantai lainnya,

(b) Desa yang memiliki potensi sumberdaya laut dan pesisir yang dapat

dikembangkan,

(c) Ada ketergantungan ekonomi masyarakat setempat yang sangat besar

terhadap sumberdaya pesisir dan laut.

Pemilihan Lembaga Fasilitator Lembaga Fasilitator memiliki peranan penting terhadap kesuksesan pelaksanaan

program MFCDP di daerah. Lembaga Fasilitator terdiri dari Fasilitator Kabupaten (F-

Kab), Koordinator Kawasan (KK) dan Fasilitator Desa (FD). Pemilihan F-Kab dilakukan

melalui proses tender dan diutamakan dari lembaga lokal. Seleksi dilakukan secara

bertahap oleh Pokja-Kab dan Sekretariat program MFCDP. Hal ini dilakukan agar

diperoleh F-Kab yang mengerti permasalahan yang ada pada tingkat dasar,

mempunyai visi yang kuat dan kemampuan memadai dalam bidang pendampingan

masyarakat pesisir dan pengelolaan kawasan sumberdaya pesisir dan laut, serta

dikenal dan diterima oleh masyarakat dan pemerintah setempat.

Beberapa kriteria untuk memilih F-Kab adalah sebagai berikut :

(a) Telah memenuhi persyaratan lembaga yang mapan, yaitu :

(i) Memiliki legalitas formal,

(ii) Memiliki tujuan dan pengurus yang memiliki kemampuan manajerial

yang kuat, serta memiliki staf yang bekerja penuh waktu,

(iii) Berpengalaman dalam mengelola dana dari berbagai sumber

bantuan,

(iv) Merupakan lembaga lokal, atau paling tidak merupakan lembaga

yang berdiri dan berdomisili di Ibukota propinsi atau kabupaten dari

2

calon lokasi, sehingga betul-betul mengenal dan mendalami kultur

budaya/ adat istiadat masyarakat yang akan menjadi binaannya.

(b) Memiliki visi yang jelas tentang pengelolaan kawasan pesisir berbasis

masyarakat, antara lain :

(i) Telah berpengalaman dalam kegiatan pengelolaan sumberdaya

pesisir dan laut.

(ii) Telah berpengalaman dalam kegiatan pendampingan masyarakat

pesisir dan nelayan.

(iii) Dapat diterima oleh masyarakat serta tidak sedang dalam konflik

dengan masyarakat pemanfaat.

(iv) Dapat bekerjasama dengan pemerintah setempat.

Tahap Pelaksanaan Program

Tahapan pelaksanaan program MFCDP merupakan tahapan kegiatan untuk

mewujudkan rangkaian pelaksanaan kegiatan program MFCDP agar sesuai dengan

tujuan dan penerima manfaat yang ditetapkan. Tahapan kegiatan dalam Program

MFCDP, terdiri dari :

(1). Sosialisasi Program MFCDP

(2). Fasilitasi Forum Perencanaan Kawasan

(3). Fasilitasi Pendampingan Penerima Manfaat (4). Pelatihan

(5). Penyusunan Dokumen dan Implementasi RPKP-RPP Terpadu

Sosialisasi Program MFCDP

Pengertian sosialiasi dalam program MFCDP adalah proses memberikan informasi

kepada masyarakat dan stakeholder tentang program MFCDP.

Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat dan stakeholder memahami

program MFCDP mengenai apa latar belakang dan tujuan program, hasil apa yang

ingin dicapai, manfaat apa yang didapat oleh masyarakat dan stakeholder, dan

kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sosialisasi adalah masyarakat dan stakeholder

dapat memahami secara utuh program MFCDP tentang konsep, prinsip, pendekatan,

dan prosedur pelaksanaan program MFCDP. Dengan meningkatnya pemahaman

secara utuh terhadap program MFCDP, diharapkan masyarakat dan stakeholder akan

termotivasi untuk mendukung program tersebut. Untuk itu, maka proses sosialisasi

tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program saja tetapi berlangsung secara

terus menerus sampai pada akhir pelaksanaan program.

3

Sosialisasi program MFCDP dilakukan pada setiap tingkatan pengelolaan di daerah

yaitu di kabupaten, kawasan, dan desa pesisir. Penjelasan dari pelaksanaan

sosialisasi pada setiap tingkatan tersebut adalah sebagai berikut:

(a) Sosialisasi Program MFCDP di Kabupaten Sosialisasi program MFCDP di Kabupaten bertujuan untuk memberikan

penjelasan dan informasi tentang program MFCDP kepada Pokja-Kab, instansi

terkait, lembaga lokal, Camat, PjOK dan pihak yang berkepentingan mengenai

berbagai hal berkaitan dengan Program MFCDP.

(b) Sosialisasi Program MFCDP di Kawasan pesisir Sosialisasi tingkat kawasan diselenggarakan di kecamatan atau salah satu

kecamatan program MFCDP melalui Forum Perencanaan Kawasan. Sosialisasi

ini dilaksanakan oleh penanggungjawab operasional program MFCDP tingkat

kecamatan (PjOK) dibantu dan Fasilitator Kabupaten, dan dihadiri oleh

Camat, PjAK, UPK, Kepala Desa dan wakil masyarakat pesisir dari masing-

masing desa pantai penerima manfaat program. Pertemuan sosialisasi ini

menjelaskan tentang tujuan, prinsip, kebijakan, dan mekanisme pengelolaan

program MFCDP.

Hasil yang diharapkan dalam sosialisasi tingkat kawasan adalah :

(i) Publikasi atau sosialisasi kepada peserta tentang informasi pokok

program MFCDP meliputi tujuan, prinsip, pendekatan, organisasi,

pendanaan, proses dan prosedur yang dilakukan.

(ii) Terinformasinya rencana program atau proyek dari kabupaten yang

benar-benar dilaksanakan di kawasan pesisir.

(c) Sosialisasi Program MFCDP di Desa Sosialisasi program MFCDP di desa bertujuan untuk menjelaskan tujuan,

prinsip-prinsip dan mekanisme pelaksanaan Program MFCDP kepada

masyarakat desa. Sosialisasi ini dilakukan dalam Forum Perencanaan Desa

yang dilaksanakan setelah sosialisasi di kawasan. Forum Perencanaan Desa

diselenggarakan oleh kepala desa dibantu KK dan F-Kab (sebelum

terbentuknya TPK dan FD). Forum ini dihadiri oleh PjOK, aparat desa, tokoh-

tokoh masyarakat pesisir, dan organisasi masyarakat lokal di tingkat desa,

serta calon Penerima manfaat.

Hasil yang diharapkan dalam sosialisasi di desa adalah tersebarluasnya

informasi pokok program MFCDP yang meliputi konsep, tujuan, manfaat,

4

prinsip dan pendekatan, struktur organisasi, mekanisme pendanaan, serta

proses dan prosedur kegiatan dilakukan.

Selain pelaksanaan sosialisasi pada setiap tingkatan, terdapat pula berbagai bentuk

kegiatan sosialisasi yang dapat dilakukan oleh para pengelola program MFCDP, yaitu:

(a) Sosialisasi melalui Pertemuan dalam Program MFCDP Sosialisasi melalui pertemuan dalam program MFCDP adalah sosialisasi yang

dilakukan dalam bentuk pertemuan/rapat formal yang diselenggarakan dalam

rangka pelaksanaan program MFCDP seperti dalam pertemuan fasilitasi

perencanaan desa. Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam

melaksanakan sosialisasi dengan bentuk ini, antara lain :

(a) Memastikan penyelenggarakan pertemuan sosialisasi

(b) Memastikan kesediaan materi yang akan diinformasikan atau

disampaikan

(c) Kesiapan untuk penyampaian materi, seperti metode, media atau alat

yang digunakan.

(b) Sosialisasi melalui Kelembagaan Lokal dan Pertemuan Masyarakat. Sosialisasi melalui kelembagaan lokal dan pertemuan masyarakat, seperti:

pertemuan keagamaan; (pengajian, yasinan, persekutuan gereja, dll),

pertemuan adat istiadat; (gotong royong, arisan, adat dan lain-lain)

merupakan alternatif untuk menyebarluaskan sosialisasi dan informasi

program MFCDP dan media penerapan prinsip transparansi.

(c) Sosialisasi melalui Media Cetak dan Elektronik Berbagai media informasi dan publikasi, baik cetak maupun elektronik, dapat

digunakan untuk menyebarluaskan informasi mengenai program MFCDP. Media

cetak yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah leaflet/brosur, buletin,

koran, serta media elektronika seperti : internet, radio dan TV.

(d) Sosialisasi melalui Papan Informasi Papan Informasi program MFCDP adalah papan pemberitahuan dengan ukuran

tertentu yang memuat informasi kebijakan dan pelaksanaan kegiatan program

MFCDP serta laporan penggunaan keuangan. Papan ini harus dipasang di

tempat strategis dan bisa dibaca masyarakat pesisir.

(e) Sosialisasi secara Personal

Bentuk sosialisasi ini dilakukan dengan memanfaatkan jaringan dengan

stakeholder di daerah seperti tokoh masyarakat, aparat pemerintah, serta

5

dengan masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini sosialisasi dilaksanakan secara

pro aktif oleh para pendamping dengan pendekatan secara personal terhadap

para stakeholder tersebut.

Fasilitasi Forum Perencanaan Kawasan

Pengertian fasilitasi dalam program MFCDP adalah membantu dan menguatkan

masyarakat penerima manfaat agar mampu mengembangkan diri untuk memenuhi

kebutuhannya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Untuk memfasilitasi masyarakat

dalam proses perencanaan kawasan, maka dilakukan fasilitasi dalam bentuk

pertemuan Forum Perencanaan Kawasan yang dilakukan pada setiap tingkatan

pengelolaan, yaitu:

(a) Forum Perencanaan Desa Forum Perencanaan Desa merupakan kegiatan pertemuan yang dilakukan di

tingkat desa yang diselenggarakan oleh kepala desa dengan dibantu oleh KK,

PjOK dan F-Kab. Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan mekanisme

pelaksanaan Program MFCDP kepada masyarakat desa, membentuk Tim

Pelaksana Kegiatan, serta menyusun RPP (rencana pengelolaan perikanan).

Hasil yang diharapkan dalam kegiatan Forum Perencanaan Desa adalah

sebagai berikut :

(i) Memilih Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai penanggung jawab

operasional kegiatan di desa serta pengurus TPK lainnya yaitu, Sekretaris

dan Bendahara.

(ii) Memilih dan menetapkan 2 orang FD yang berfungsi sebagai Kader

Pemberdayaan Nelayan dan Tenaga Teknis Perikanan dengan kriteria dan

persyaratan yang telah ditentukan

(iii) Disepakati dilakukannya musyawarah ditingkat masyarakat penerima

manfaat, untuk menentukan ketua dan kepengurusannya, serta menggali

gagasan dari penerima manfaat.

(iv) Disepakati dan menetapkan jadwal Forum Perencanaan Desa.

(v) Disepakati penyusunan RPP sebagai langkah awal dari pelaksanaan

kegiatan program.

(vi) Disepakati pembuatan dan lokasi pemasangan papan informasi MFCDP dan

media informasi lainnya.

Catatan: Setelah terbentuknya TPK dan terpilihnya FD di semua desa penerima manfaat, maka penanggungjawab operasional kegiatan di tingkat desa dilakukan oleh TPK dan dalam operasionalnya akan dibantu oleh FD. Kemudian FD dan KK menyiapkan pelatihan pra

6

tugas bagi TPK sebelum melaksanakan tugas. Proses pelatihan tersebut dapat dilihat pada sub bab pelatihan para tugas bagi TPK.

(b) Forum Perencanaan Kawasan Pertemuan Forum Perencanaan Kawasan diselenggarakan di kecamatan/salah

satu kecamatan program MFCDP yang dilaksanakan oleh penanggungjawab

operasional MFCDP tingkat kecamatan (PjOK) dibantu dengan KK, dan dihadiri

oleh Camat, PjAK, UPK, Kepala Desa dan wakil masyarakat pesisir dari masing-

masing desa pantai penerima manfaat program. Pertemuan ini merupakan

forum di tingkat kawasan untuk menentukan kesepakatan-kesepakatan antar

desa pantai dalam melaksanakan Program MFCDP.

Hasil yang diharapkan dalam pertemuan Forum Perencanaan Kawasan ini

adalah :

(i) Disepakatinya penyusunan RPKP - RPP terpadu.

(ii) Disepakatinya dan ditetapkannya aturan dan sanksi-sanksi yang harus

diterapkan dalam pelaksanan MFCDP.

(iii) Pernyataan kesanggupan tiap-tiap desa untuk mematuhi dan

melaksanakan ketentuan MFCDP.

(iv) Disepakatinya jadwal kegiatan pertemuan Forum Perencanaan

Kawasan

(v) Terpilih dan disepakatinya dua orang peserta untuk menjadi Ketua

(Koordinator) dan Sekretaris (Notulis) pertemuan Forum Perencanaan

Kawasan yang akan bertugas hingga akhir pelaksanaan program

MFCDP.

(b) Forum Perencanaan Kabupaten

Pertemuan Forum Perencanaan Kabupaten merupakan kelanjutan dari

pelaksanaan sosialisasi. Hasil dari pertemuan sosialisasi tingkat kabupaten

tersebut ditindaklanjuti dengan penyusunan Rencana Kerja Tindak Lanjut

(RKTL) sebagai upaya untuk mengkoordinasikan kegiatan antar instasi sektoral

terkait.

7

Forum Perencanaan Desa

Forum Perencanaan Kawasan 1

Forum Perencanaan Kawasan 4

Forum Perencanaan Kawasan 2

Forum Perencanaan Kabupaten

Forum Perencanaan Kawasan 3

Implementasi RPP

Serah Terima Pekerjaan

Sosialisasi, pembentukan TPK, Penyusunan Rencana

Sosialisasi

Penyusunan Rencana Kawasan

Penyusunan RPKP

Penyusunan RPP

Penyusunan Rencana Pemeliharaan dan

Pengembalian

AGENDA PERTEMUAN TAHAPAN FORUM PERENCANAAN

Gambar 2.1. Alur Pelaksanaan Forum Perencanaan Kawasan

Fasilitasi Pendampingan Masyarakat Penerima Manfaat

Untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan Program MFCDP diperlukan cara

atau teknik fasilitasi pendampingan. Kegiatan ini dilakukan oleh lembaga fasilitator

daerah pada setiap tingkatan.

(1). Pelaksana Fasilitasi Pendampingan Dalam pelaksanaan Program MFCDP, masyarakat penerima manfaat difasilitasi

dan didampingi oleh lembaga fasilitator daerah yang terdiri dari :

(a) Fasilitator Desa, bertugas memberikan fasilitasi dan pendampingan di

tingkat masyarakat desa.

(b) Koordinator Kawasan, bertugas memberikan fasilitasi dan pendampingan

antar desa penerima program (di tingkat kawasan).

(c) Fasilitator Kabupaten, bertugas memberikan fasilitasi dan pendampingan

di tingkat kabupaten.

8

(2). Proses Pendampingan di Masyarakat Terdapat beberapa langkah atau tahapan dalam memfasilitasi masyarakat

melakukan suatu program, yaitu :

(a) Tahap Identifikasi Merupakan proses awal dari fasilitasi pendampingan yaitu mencoba

menemu kenali masyarakat pesisir, termasuk kondisi dan potensi serta

lingkungannya. Bagi Fasilitator yang biasanya berasal dari luar lokasi

penerima program, tahap ini sangat penting dan membantu dalam

kelancaran menjalankan tugas-tugasnya. Identifikasi wilayah dapat

dilakukan melalui kunjungan ke desa-desa untuk mengamati (observasi)

dan wawancara dengan masyarakat guna mengetahui kondisi, potensi

serta kebiasaan yang berkembang di masyarakat tersebut. Dalam tahapan

ini sekaligus untuk memperkenalkan diri kepada masyarakat mengenai

keberadaan seorang fasilitator. Beberapa Identifikasi yang dilakukan

fasilitator diantaranya, sebagai berikut :

(i) Identifikasi Profil Desa

Identifikasi profil Desa merupakan kegiatan mengidentifikasi dan

menganalisa kondisi potensi suatu desa yang meliputi aspek : potensi

sumberdaya alam pesisir, kondisi sosial ekonomi masyarakat,

pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut, dan kelembagaan yang

berkembang di masyarakat desa.

Tujuan dari kegiatan ini adalah mengetahui profil desa yang

dicerminkan oleh kondisi : potensi sumberdaya alam pesisir, kondisi

sosial ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut,

dan kelembagaan yang berkembang di masyarakat desa.

Hasil yang diharapkan adalah mengetahui gambaran mengenai profil

desa dan terungkapnya isu-isu strategis untuk pengelolaan kawasan

pesisir dan perikanan serta pengembangan perekonomian masyarakat

pesisir dan nelayan kecil.

Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh fasilitator adalah:

Menyusun daftar data profil yang akan dikumpulkan.

Membahas bersama-sama untuk menyamakan persepsi dan

melengkapi bila ada data yang diperlukan belum masuk dalam

daftar.

Melakukan pengumpulan data baik berupa data primer yaitu

pengamatan langsung dan data sekunder yaitu informasi yang

diperoleh sumber tertentu.

9

Melakukan pembahasan bersama-sama terhadap data yang telah

terkumpul untuk memastikan data yang terkumpul telah lengkap

dan memenuhi syarat.

(ii) Identifikasi Stakeholder

Identifikasi stakeholder adalah suatu kegiatan mengenali dan

mengidentifikasi pihak–pihak yang memiliki keterkaitan dan

kepentingan secara langsung terhadap pengelolaan dan pemanfaatan

sumberdaya pesisir.

Tujuan kegiatan ini adalah mengetahui pihak–pihak yang memiliki

keterkaitan dan kepentingan secara langsung terhadap pengelolaan

dan pemanfaatan sumberdaya pesisir serta dampak potensial yang

ditimbulkannya.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah mengetahui unsur-unsur

stakeholder lengkap dengan aktifitas dan peran yang dilakukan dalam

pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya pesisir.

Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh fasilitator adalah:

Membahas secara bersama-sama mengenai batasan kelompok

stakeholder, seperti nelayan, pengolah ikan, pedagang ikan,

lembaga lokal, instansi pemerintah, perguruan tinggi dan

konsumen.

Melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kelompok

stakeholder yang diidentifikasi.

Membahas secara bersama-sama untuk merumuskan keterkaitan

antara berbagai stakeholder yang telah teridentifikasi dengan

rencana pengelolaan kawasan pesisir yang akan dibuat.

(iii) Identifikasi Kebutuhan

Identifikasi kebutuhan adalah suatu kegiatan menggali jenis-jenis

kebutuhan yang menjadi masalah mendasar bagi masyarakat pesisir

dan nelayan.

Tujuan dari kegiatan ini mengetahui jenis-jenis kebutuhan yang

menjadi masalah mendasar dan sesuai keinginan masyarakat pesisir

dan nelayan.

Hasil yang diharapkan tersusun daftar jenis-jenis kebutuhan mendasar

keinginan masyarakat pesisir dan nelayan kecil.

Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh fasilitator:

Melakukan diskusi kelompok.

10

Kelompok dibagi berdasarkan jenis kelamin dan diusahakan

anggota kelompok dapat mencakup berbagai latar belakang

profesi dan status sosial dalam masyarakat setempat.

Mengajak setiap kelompok untuk mengidentifikasi kebutuhan apa

saja yang mereka inginkan dan bersifat mendasar bagi

masyarakat luas.

Setiap kelompok mempresentasikan hasil identifikasi guna

mendapatkan masukan dari kelompok yang lain.

Melakukan pembahasan bersama-sama untuk merumuskan jenis-

jenis kebutuhan yang memiliki keterlibatan dan mendukung

pengelolaan kawasan pesisir dan peningkatan perekonomian

masyarakat.

(iv) Identifikasi Isu-isu Pokok Pengelolaan Kawasan

Identifikasi isu pokok pengelolaan kawasan adalah kegiatan menggali

dan menelaah permasalahan-permasalahan mendasar dan berkaitan

erat dengan pengelolaan kawasan pesisir dan peningkatan

kesejahteraan masyarakat pesisir dan nelayan kecil.

Tujuan kegiatan ini merumuskan isu-isu pokok yang akan dijadikan

dasar penyusunan rencana pengelolaan kawasan pesisir dan perikanan

secara terpadu.

Hasil yang ingin dicapai tersusunnya daftar isu yang memiliki

keterkaitan erat dengan program pengelolaan kawasan pesisir secara

terpadu berbasis masyarakat.

Strategi pelaksanaan yang dilakukan oleh fasilitator:

Melakukan diskusi kelompok.

Membentuk kelompok diskusi dengan kategori isu yang akan

diidentifikasi, seperti : isu-isu lingkungan, isu-isu pemanfaatan,

isu-isu sosial ekonomi dan isu-isu kelembagaan.

Menjelaskan kepada peserta tentang metode yang sederhana

untuk mengidentifikasi isu-isu pokok guna memperoleh akar

masalah isu yang ditemukan.

Berdasarkan hasil identifikasi potensi desa, kelompok stakeholder

dan kebutuhan masyarakat yang telah dilakukan, mempersilahkan

masing-masing kelompok melakukan indentifikasi isu-isu yang

dinilai sangat mendasar.

Mempersilahkan masing-masing kelompok mempresentasikan

hasil identifikasinya guna mendapat masukan-masukan dari

kelompok lainnya.

11

Melakukan bersama-sama untuk merumuskan isu-isu yang telah

teridentifikasi tersebut untuk ditetapkan dalam isu pokok dalam

rencana pengelolaan kawasan pesisir dan perikanan terpadu.

(b) Kegiatan Pendampingan Setelah melakukan tahap identifikasi dan keberadaan fasilitator diterima

oleh masyarakat, maka langkah berikutnya adalah melakukan

pendampingan terhadap tahapan pelaksanaan program yang dibawa, yaitu

membantu masyarakat untuk:

(i) Menyadari keberadaan diri mereka sendiri

Untuk mengajak masyarakat melaksanakan suatu kegiatan yang dapat

menunjang kualitas hidupnya, perlu adanya penyadaran kepada

masyarakat mengenai keberadaan diri mereka sendiri. Seringkali

masyarakat hanya dapat merasakan tetapi tidak dapat mengungkapkan

keberadaan mereka sendiri. Dalam masyarakat, di samping

permasalahan-permasalahan yang sering dirasakan sebenarnya ada

juga daya dan potensi yang dimiliki untuk mengatasinya. Seorang

fasilitator harus bisa memandu masyarakat untuk menemukan

keberadaan mereka sendiri.

(ii) Mendapatkan pembelajaran melalui pelatihan/pendampingan

Dengan mengetahui daya, potensi dan kemampuan serta keberadaan dirinya, menjadi akan lebih mudah bagi masyarakat untuk mengikuti dan melaksanakan program yang dibawa oleh Fasilitator. Keikutsertaan langsung masyarakat dalam setiap kegiatan merupakan proses pembelajaran sekaligus pemberdayaan, sehingga sangat diperlukan adanya pendampingan dan pelatihan yang harus diberikan oleh Fasilitator. Pendampingan kepada masyarakat termasuk dalam mengukur keberhasilannya mengacu pada tujuan, parameter dan indikator yang telah dibuat oleh masyarakat sendiri.

(iii) Mengorganisir diri

Keikutsertaan pada setiap kegiatan dalam program merupakan pengalaman baru bagi masyarakat. Jika hal ini dilakukan secara berulang-ulang pada akhirnya akan melembaga menjadi suatu sistem yang berkembang di masyarakat. Masyarakat akan mengorganisir diri mereka berdasarkan pengalaman barunya.

(iv) Realisasi

Setelah melalui berbagai tahapan di atas, masyarakat diajak untuk mengukur, mengevaluasi dan menganalisis langkah-langkah yang telah

12

dilakukan sebelumnya untuk menemukan langkah-langkah strategis selanjutnya.

(3). Fasilitasi Dalam Pertemuan Masyarakat Salah satu bentuk aktifitas masyarakat dalam mengikuti program MFCDP

adalah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan diskusi dan musyawarah di

tingkat kelompok, dusun, desa dan antar desa atau kecamatan. Pertemuan-

pertemuan masyarakat ini akan difasilitasi dan didampingi oleh Fasilitator

Desa dan Koordinator Kawasan.

(a) Fungsi dan peran seorang Pendamping dalam suatu pertemuan masyarakat :

(i) Menyampaikan tujuan dan memandu jalannya pertemuan. (ii) Memotivasi peserta untuk mengemukakan pendapat. (iii) Memandu peserta dalam mengambil suatu keputusan.

(b) Faktor-Faktor Fasilitasi yang perlu diperhatikan oleh Pendamping:

(i) Penguasaan materi yang akan disampaikan

(ii) Penguasaan terhadap karakteristik dan tipe peserta yang hadir

(iii) Teknik komunikasi, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

Penampilan; pakaian tidak mencolok, rapi dan disesuaikan

dengan peserta yang hadir.

Gunakan bahasa yang sederhana (kalau bisa bahasa setempat)

sehingga mudah dimengerti

Jangan terlalu cepat ketika berbicara.

Perlu pengaturan suara, sesuaikan dengan kondisi tempat atau

ruangan yang penting bisa didengarkan semua peserta.

Gunakan contoh-contoh yang sering terjadi keseharian sebagai

analogi menjelaskan suatu konsep.

Beri kesempatan peserta untuk bertanya.

Bersikap netral tidak boleh hanya memihak satu orang atau

kelompok tertentu saja.

Jangan memaksakan ide atau gagasannya sendiri atau

mempengaruhi peserta untuk mengikuti ide-idenya.

Tidak diperkenankan membuat keputusan sendiri.

Teknik penanganan konflik.

Pelatihan

Pelatihan merupakan bagian tidak terpisahkan dari seluruh rangkaian kegiatan

program MFCDP. Pada setiap tahapan pelaksanaan program MFCDP akan terjadi

proses transfer pengetahuan dan ketrampilan diantara pengelola program, pengelola

13

program dengan masyarakat, dan diantara masyarakat, sehingga terjadi proses

pembelajaran. Pendekatan pelatihan dalam program MFCDP menggunakan pola

pembelajaran andragogi (pembelajaran orang dewasa) dengan metode yang

partisipatif.

Pelatihan yang dilaksanakan di daerah ada dua jenis, yaitu :

(1) Pelatihan Bagi Pendamping Masyarakat (Training of Trainers)

Pelatihan bagi pendamping masyarakat (Training of Trainer) adalah pelatihan

yang diberikan pada fasilitator (F-Kab, KK, FD, dan TPK) untuk meningkatkan

pengetahuan, kemampuan dan memahami mekanisme serta prosedur program

MFCDP. Berdasarkan tugas dan tingkatan pengelolaan program maka

(Training of Trainer) dibagi fasilitator dibagi dua, yaitu :

(a) Training of Trainer bagi F-Kab, dan KK

Training of Trainer bagi F-Kab dan KK yang dilaksanakan oleh TP-Nas dan

Sekretariat Program di tingkat pusat .

Tujuan (Training of Trainer) adalah memberikan pelatihan kepada seluruh

fasilitator tentang sistem pengelolaan dan pelaksanaan program MFCDP dan

tugas serta tanggung jawab.

Hasil yang diharapkan adalah F-Kab dan KK dapat meningkatkan pemahaman

tugas dan tanggungjawab yang harus diemban mengenai sistem pengelolaan

dan pelaksanaan program MFCDP.

Strategi pelaksanaan :

Pelatihan dilaksanakan oleh TP-Nas dan Sekretariat Program.

Materi Pelatihan mencakup aspek :

o Sistem pengelolaan kawasan pesisir dan pengelolaan perikanan

secara terpadu,

o Sistem kerangka pelaksanaan program MFCDP

o Sistem administrasi program MFCDP-JSDF

Pada akhir kegiatan pelatihan dilakukan evaluasi untuk mengetahui

sejauh mana materi yang telah diberikan dapat dimengerti dan

bagaimana kesiapan mereka dalam membantu fasilitator lapangan.

(b) Training of Trainer bagi TPK dan FD

Training of Trainer bagi TPK dan FD adalah pelatihan TPK dan FD untuk

meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan efektifitas melaksanakan tugas

14

dan tanggungjawabnya. Pelatihan ini dilaksanakan oleh F-Kab dan KK di

tingkat daerah.

Tujuan pelatihan FD dan TPK adalah memberikan pembekalan pengetahuan

kepada FD dan TPK dalam memfasilitasi dan memotivasi masyarakat

penerima manfaat pada setiap tahapan kegiatan.

Hasil yang diharapkan adalah FD dan TPK memahami tugas dan tanggung

jawab yang harus diemban, tentang pengelolaan kawasan pesisir dan

perikanan, masalah-masalah lingkungan dan sosial ekonomi, kepemimpinan,

manajemen, serta tata cara memberikan motivasi kepada masyarakat

pesisir dan nelayan untuk hidup produktif dan ramah lingkungan.

Strategi pelaksanan pelatihan :

Untuk meningkatkan kualitas pendamping masyarakat khususnya TPK dan

FD, digunakan strategi, yaitu:

(i) Pelatihan Pra Tugas

Sebelum mejalankan tugasnya para pendamping masyarakat (TPK dan

FD) akan mendapat pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan kepada

mereka ini lebih banyak akan dipandu dan diberikan oleh KK dan F-

Kab.

(ii) Pelatihan lanjutan

Dalam pelaksanaan tugasnya TPK dan FD akan didampingi oleh KK

dengan terus memberikan tambahan pengetahuan dan ketrampilan.

Tambahan pengetahuan dan ketrampilan ini diberikan melalui

pelatihan lanjutan atau sering disebut dengan on the job training,

model pelatihan sambil TPK dan FD tetap menjalankan tugas-tugasnya.

Pelatihan ini dilakukan secara rutin sesuai dengan kebutuhan dengan

waktu dan materi yang sangat bervariasi untuk setiap pelaksana

MFCDP.

(iii) Materi Pelatihan

Materi yang dibahas dalam pelatihan TPK dan FD paling tidak meliputi: 1) Konsep MFCDP (latar belakang, tujuan, penerima manfaat,

prinsip, kebijakan dan tahapan MFCDP), sebagai proses pengelolaan kawasan pesisir dan pemberdayaan masyarakat pesisir.

2) Tugas dan tanggung jawab FD dan TPK. 3) Pengetahuan dan ketrampilan sederhana yang berkaitan dengan

teknis kegiatan.

15

4) Teknik fasilitasi dalam pertemuan-pertemuan masyarakat, termasuk perencanaan desa secara partisipatif.

5) Teknik fasilitasi, pendampingan dan motivasi kepada masyarakat agar mampu mengelola kawasan pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan hidup secara mandiri.

6) Pengelolaan Administrasi, pengisian formulir kegiatan, pengelolaan keuangan dan evaluasi hasil.

7) Cara-cara pengawasan dan pengendalian kegiatan termasuk mekanisme penanganan pengaduan dan permasalahan serta penanganan konflik.

8) Cara penyebarluasan informasi. 9) Cara penyusunan rencana pengelolaan kawasan pesisir dan

rencana pengelolaan perikanan.

(2) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Masyarakat

Peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat pesisir dan nelayan adalah suatu keinginan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan melalui kegiatan pelatihan dan penyuluhan agar mereka dapat hidup lebih maju dari sebelumnya.

(a) Tujuan :

Pelatihan ini bertujuan untuk mengembangkan potensi dan ketrampilan tertentu dari anggota masyarakat sebagai alat memenuhi kebutuhan hidupnya serta meningkatkan kualitas hidupnya.

(b) Hasil yang diharapkan

Kemampuan dan kualitas hidup masyarakat pesisir dan nelayan akan terus meningkat dari waktu ke waktu, terutama menyangkut aspek pengetahuan dan keterampilan, serta tumbuhnya kesadaran terhadap pengelolaan kawasan pesisir berwawasan lingkungan.

(c) Metode Pelaksanaan :

Metode pelaksanaan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Berbagai metode dapat digunakan seperti demonstrasi, praktek, diskusi, dan sebagainya. Fasilitator Desa memfasilitasi proses pelatihan ini dengan mencarikan narasumber atau pelatih yang benar-benar dipandang ahli dan berpengalaman dibidang yang akan dilatihkan.

(d) Materi Pelatihan

Materi pelatihan ini disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang perlu dikembangkan baik, di bidang ekonomi, teknis perikanan, ketrampilan, pengelolaan kawasan pesisir dan lain-lain. Selain itu, materi pelatihan ini

16

juga mencakup materi yang berkenaan dengan mekanisme penyusunan dokumen dan implementasi RKPP-RPP terpadu.

(e) Langkah Pelaksanaan

Langkah-langkah yang harus dilaksanakan dalam pelaksanaan pelatihan ini adalah: (i) Pengidentifikasian jenis-jenis kegiatan yang diperlukan. (ii) Pemilihan jenis-jenis kegiatan yang akan dijalankan (iii) Penyusunan rencana pelaksanaan pelatihan (iv) Implementasi pelatihan yang dibutuhkan (v) Evaluasi hasil pelatihan

Penyusunan Dokumen dan Implementasi RPKP-RPP Terpadu

Pengimplementasian dana bantuan langsung bagi masyarakat dilakukan secara

bertahap, yaitu melalui penyusunan Dokumen Rencana pengelolaan Kawasan Pesisir

(RPKP) dan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) Terpadu dan kemudian pelaksanaan

prioritas kegiatan yang ada di dalamnya. Dokumen-dokumen tersebut merupakan

dasar penilaian bagi kegiatan-kegiatan pengelolaan kawasan pesisir dan perikanan

yang akan dilakukan masyarakat penerima manfaat, sekaligus sebagai bahan

pertimbangan untuk mencairkan dana bantuan masyarakat (BLM).

(1) Mekanisme Penyusunan Dokumen RPKP-RPP Terpadu Penyusunan RPKP - RPP Terpadu meliputi tahapan-tahapan: pengkajian

partisipatif, Perumusan, Pembahasan, Rencana Aksi, Pengesahan, dan

Implementasi.

(a) Pengkajian Partisipatif

Pengkajian partisipatif bersama masyarakat dilakukan di tingkat desa dan

kawasan pesisir. Pengkajian yang dilakukan antara lain meliputi: Kondisi

sumberdaya alam pesisir (data persepsi dan nyata), Potensi Desa pantai,

Kegiatan Pemanfaatan SDA pesisir dan laut, kebutuhan dasar masyarakat

pesisir dan nelayan, aturan tradisional dalam pengelolaan kawasan pesisir

dan perikanan dan data penunjang lainnya. Data tersebut sebagian telah

terkumpul pada saat proses kegiatan identifikasi.

(b) Perumusan

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah merumuskan RPKP

dengan mengidentifikasi isu-isu pokok, merumuskan visi dan sasaran,

menyusun kegiatan-kegiatan untuk menjawab isu-isu pokok yang telah

teridentifikasi berdasarkan kebutuhan biaya dan aspek-aspek lainnya.

Proses perumusan tersebut dilakukan secara partisipatif diberbagai

17

tingkatan mulai dari individu, kelompok, tingkat desa sampai tingkat

kawasan. Pendamping pada setiap tingkatan harus pro-aktif dalam

membantu perumusan ini yang nantinya akan dibawa dalam pertemuan

Forum Perencanaan di tingkat desa, kawasan dan kabupaten.

(c) Pembahasan

Hasil perumusan RPKP selanjutnya dibahas bersama-sama oleh kelompok

masyarakat penerima manfaat, pemerintah desa, kecamatan, kabupaten,

instansi dan stakeholder terkait guna mendapatkan masukan terhadap

rumusan kegiatan-kegiatan dalam RPKP yang nantinya akan dituangkan

dalam Rencana Aksi (RPP). Pembahasan RPKP ini dilaksanakan pada

pertemuan Forum Perencanaan di tingkat Kawasan dan Kabupaten yang

didampingi oleh fasilitator dari setiap tingkatan.

(d) Rencana Aksi

Sebelum disusunnya rencana aksi yang merupakan RPP terpadu yang telah

disepakati bersama, terlebih dulu akan dilakukan revisi berdasarkan

masukan-masukan dalam proses pembahasan. Selain itu, akan dilakukan

penyesuian dan sinkronisasi dengan rencana pembangunan daerah yang

didanai dari sumber daerah, agar tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang

tumpang tindih. Setelah verifikasi kegiatan dan dinyatakan lolos oleh

Forum Perencanaan Kawasan, maka dilakukan penyusunan rencana aksi

berupa Rencana Pengelolaan Perikanan untuk desa/kawasan tersebut

dengan menyusun prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Setelah itu

disusun pula Rencana Anggaran Biaya (RAB) berdasarkan prioritas kegiatan

yang telah disepakati tersebut serta aturan main mengenai hal-hal yang

berkaitan dengan pendanaan.

(e) Pengesahan

RPKP - RPP Terpadu disyahkan dengan keputusan bersama antara

masyarakat pesisir dan nelayan, pemerintah desa dalam Forum

Perencanaan Kawasan yang dikuatkan/diketahui Camat. Dengan adanya

dokumen yang telah disahkan ini maka selanjutnya kegiatan prioritas dari

rencana aksi diimplementasikan melalui pembiayaan dari dana BLM

program MFCDP.

Secara jelas alur Mekanisme Penyusunan RPKP - RPP Terpadu disajikan pada

Gambar 2.2, sedangkan Outline RPKP - RPP Terpadu disajikan pada Gambar

2.3.

18

PEMBAHASAN

PENGKAJIAN PARTISIPATIF

PENGENDALIAN

Gambar 2.2. Mekanisme Penyusunan RPKP dan RPP Terpadu

Pengesahan RPKP dan RPP Terpadu secara berjenjang: Di tingkat Desa Di tingkat Kawasan

Proposal yang berisi Rencana Kegiatan Rencana Anggaran Biaya Aturan main pengelolaan

Penyesuaian dan sinkronisasi Penyesuaian anggaran dengan ketersediaan dana BLM

dan sumber lainnya Rencana pengembangan kawasan dari pemerintah

daerah/instansi

Pembahasan kebutuhan dilakukan secara berjenjang: Kelompok-kelompok nelayan dan masyarakat pesisir Forum Perencanaan Desa Forum Perencanaan Kawasan Forum Perencanaan Kabupaten

Perumusan permasalahan dimulai dari individu dan kelompok kemudian Forum Perencanaan di tingkat desa dan kecamatan mengenai:

Perumusan isu-isu pokok Visi dan sasaran RPKP dan RPK Kegiatan untuk menjawab isu-isu pokok

PRA di tingkat desa dan kecamatan: Data dan persepsi mengenai Potensi Desa/Kecamatan Kondisi SDA Pesisir dan Perikanan Kegiatan Pemanfaatan SDA Pesisir dan Perikanan Aturan tradisional dalam pemanfaatan dan

pengelolaan kawasan Data penunjang lainnya

IMPLEMENTASI KEGIATAN

PENGESAHAN RPKP dan RPP Terpadu

PENYUSUNAN RENCANA AKSI / RPP

PERUMUSAN

19

OUTLINE RPKP DAN RPP TERPADU PROGRAM MFCDP

Bab I. PENDAHULUAN

Isu-isu pokok pesisir/perikanan Yurisdiksi dan Legislasi Tujuan Pengelolaan

Bab II. REVIEW KEBIJAKAN

Kebijakan pusat dan daerah Studi-studi Program-program yang sudah ada

Bab III. PROFIL KAWASAN

Gambaran umum wilayah kabupaten, kecamatan, desa Deskripsi perikanan Status Sumberdaya Lingkungan Isu-isu Kawasan (Kemiskinan, Lingkungan, Nilai-nilai lokal)

Bab IV. STRATEGI PENGELOLAAN

Pendekatan partisipatif (gender, kelompok-kelompok nelayan, swasta, dll) Pemberdayaan lembaga atau sumber-sumber lokal Penguatan legalitas kewenangan pengelolaan

Bab V. PENGELOLAAN OPERASIONAL

Riset-riset pengembangan (best scientific evidence) Mekanisme community based MCS Sektor-sektor: pasca panen, teknologi, pemasaran, property rights. Konsultasi dengan stakeholder Integrasi RPP RPKP Review RPP

Bab VI. INDIKASI PROGRAM Terkait dengan sektor dan kebutuhan riil masyarakat

Rencana Kegiatan Pelaku/ Instansi terkait Sumber Biaya Waktu

Pelaksanaan 1. … 2. ….

Bab VII. PENUTUP

Gambar 2.3. Outline RPKP dan RPP Terpadu

(2) Implementasi RPKP-RPP Terpadu

Pelaksanaan Implementasi RPKP - RPP terpadu melalui dua tahap proses, yaitu

sebagai berikut :

20

Persiapan penyusunan RPKP-RPP terpadu dalam bentuk kegiatan

pengkajian/studi mengenai kebutuhan dan isu-isu pokok yang dihadapi

masyarakat pesisir dan nelayan.

Implementasi RPKP-RPP terpadu yang dilakukan masyarakat penerima

manfaat dan didanai dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM).

(a) Mekanisme Persiapan Penyusunan RPKP-RPP Terpadu

Dalam rangka implementasi RPKP-RPP terpadu dibutuhkan proses

persiapan dalam bentuk pengkajian/studi awal agar dalam pelaksanaan

nantinya sesuai dengan yang diharapkan, langkah pertama yang dilakukan

F-Kab bersama LT-Daerah melakukan pengkajian partisipatif terhadap

kebutuhan dan isu-isu pokok yang dihadapi MPM.

Kegiatan pengkajian terdiri dari pengkajian jaringan pasar, uji coba

teknologi tepat guna dan pengkajian kebijakan/aturan lokal pengelolaan

kawasan pesisir (seperti : aturan pemanfaatan, aturan pemecahan konflik,

aturan pengawasan, dan bentuk-bentuk kesepakatan lainnya). Mekanisme

Kegiatan pengkajian dilakukan F-Kab berdasarkan proses identifikasi dan

masukan dari masyarakat pesisir dan nelayan.

Adapun mekanisme pengajuan dan pengelolaan dana untuk kegiatan

pengkajian/studi dijelaskan pada Bab 3 tentang Mekanisme Pendanaan.

(b) Mekanisme Implementasi RPKP-RPP Terpadu

Setelah tersusunnya RPKP-RPP terpadu yang disepakati bersama oleh

masyarakat penerima manfaat (MPM) dan pemerintah desa, langkah

selanjutnya adalah implementasi RPKP-RPP tersebut.

Implementasi RPKP-RPP Terpadu adalah realiasi kegiatan yang dilakukan

MPM dan didanai BLM program MFCDP. Kegiatan tersebut pada dasarnya

meliputi dua kegiatan utama, yaitu :

Kegiatan Pengembangan Teknologi Tepat Guna, dan

Kegiatan Pengembangan infrastruktur sosial ekonomi.

Proses implementasi kegiatan ini meliputi: persiapan, proses pelaksanaan

lelang, implementasi pembangunan dan pengendalian pengeluaran dana.

(i) Proses Persiapan Pelaksanaan Kegiatan

Langkah awal dari implemetasi kegiatan yang tertuang dalam RPKP-

RPP Terpadu adalah tahap persiapan pelaksanaan kegiatan yang

dilakukan oleh TPK dan difasilitasi FD.

21

Persiapan pelaksanaan kegiatan dilakukan secara matang dan

terencana untuk menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan. Persiapan

ini lebih ditujukan kepada kesiapan dari aspek Sumber Daya Manusia

(SDM) TPK, FD, UPK dan pengelola program MFCDP di tingkat

kecamatan dan kabupaten.

Pekerjaan persiapan pelaksanaan dapat dilakukan secara simultan

dengan pengajuan pencairan dana melalui Surat Perjanjian Pemberian

Dana (SP2D) setelah penetapan usulan kegiatan yang didanai BLM

dalam Forum Perencaaan Kawasan. Pekerjaan ini dilakukan oleh TPK

dibantu FD, yaitu:

1). Menyusun jadwal pelaksanaan kegiatan secara keseluruhan.

2). Meyusun rencana pelaksanaan per item kegiatan.

3). Menyusun rencana pencairan dana dan Rencana Penggunaan Dana

(RPD).

4). Mengadakan pembagian kerja TPK, FD dan UPK sesuai dengan

fungsi dan tugas masing-masing.

5). Untuk pekerjaan pengadaan Teknologi Tepat Guna dan

pembangunan infrastruktur sosial ekonomi yang memerlukan

keahlian khusus, TPK dapat mengsubkontrakan ke pihak lain yang

ahli dalam melakukan pekerjaan tersebut. Untuk keperluan ini,

dilakukan tahapan :

Menyusun rencana pengadaan pelelangan dan tata cara

pembayarannya.

Pembentukan panitia lelang dengan melibatkan TPK, FD dan

MPM.

Melakukan pengumuman pelelangan pekerjaan secara

terbuka, melalui media masa dan papan pengumuman.

Melakukan proses pelelangan, setelah ada minimal 5 rekanan

Suplayer/kontraktor yang mengusulkan siap melaksanakan

pekerjaan dan lulus persyaratan administrasi. Pemenang

lelang adalah Suplayer/kontraktor dengan penawaran

terendah tanpa mengurangi kualitas pekerjaan yang telah

ditetapkan.

(ii) Implementasi Kegiatan

Implementasi kegiatan yang tertuang dalam RPKP - RPP Terpadu

dan didanai BLM dikelola oleh TPK dibantu FD. Sedangkan untuk

pekerjaan kegiatan khusus yang dilaksanakan oleh

22

Suplayer/kontraktor pemenang tender pekerjaan setelah

melakukan perjanjian kontrak pekerjaan dengan TPK.

(iii) Pengendalian Pengeluaran Dana

Pengendalian pengeluaran dana dimaksudkan agar penggunaan dana

dilakukan dengan benar dan tercatat sehingga dapat dipertanggung

jawabkan. Pembayaran dana pekerjaan yang di subkontrakan

kepada rekanan diatur dalam perjanjian kontrak, dan pembayaran

dilakukan berdasarkan perkembangan kemajuan pekerjaan (termin).

Mekanisme penyaluran dana BLM dijelaskan secara rinci dalam Bab 3

tentang Mekanisme pedanaan.

Pengembangan dan Pelestarian Kegiatan Pengembangan dan pelestarian atau keberlanjutan program MFCDP harus sudah

direncanakan sejak dari tahap perencanaan kegiatan. Perencanaan pengembangan

dan keberlanjutan program yang dilakukan di tahap awal merupakan hal yang sangat

penting, mengingat program MFCDP ini bersifat sebagai program Pilot Project. Untuk

itu guna menjamin keberlanjutan program MFCDP, fasilitator dan konsultan

manajemen senantiasa harus memfasilitasi dari tahap awal dalam penyusunan

proposal penggunaan dana BLM. Selain itu, dalam hal pendanaan, Pemda harus

memiliki komitmen atas keberlanjutan pasca program. Hal ini sangat penting, karena

keberlanjutan program merupakan salah satu indikator keberhasilan program MFCDP.

Salah satu bentuk kegiatan dalam rangka mendukung proses pelestarian kegiatan

program MFCDP adalah dengan membuat aturan main pengelolaan dana BLM pasca program. Dalam hal ini, difokuskan mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan

dana BLM yang digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan profit. Mengingat

program MFCDP pada hakekatnya merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat,

khususnya sebagai proses pembelajaran kepada masyarakat penerima manfaat, maka

implementasi dana BLM-MFCDP yang bersifat profit oriented harus diterapkan

mekanisme dana bergulir.

Mekanisme perguliran dana BLM seperti kategori diatas disepakati dalam Forum

Perencanaan Desa dan Forum Perencanaan Kawasan pada saat tahap perencanaan

kegiatan dan dituangkan dalam proposal RPKP-RPP Terpadu. Untuk membantu

memudahkan pengelolaan perguliran dana BLM, maka ketentuan-ketentuan dasar

yang harus disepakati adalah sebagai berikut:

• Pengajuan usulan kegiatan bantuan teknologi tepat guna pada dasarnya

dilakukan oleh kelompok-kelompok yang telah ada di masyarakat pesisir.

Syarat minimal penerima manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

23

24

o Memiliki ikatan pemersatu yang jelas.

o Saling mengenal diantara anggota-anggotanya.

o Mempunyai aktifitas ekonomi.

o Ada pertemuan rutin atau berkala diantara anggota-anggotanya.

• Jangka waktu pinjaman sesuai kesepakatan Forum Perencanaan Desa dan

Kawasan, sedangkan cara dan jadwal pengembalian dilakukan secara bertahap

atau cicilan disesuaikan dengan jenis usaha atau kegiatannya. Penentuan

jangka waktu pinjaman dan jadwal pengembalian yang telah disepakati

dituangkan secara tertulis dalam RPKP-RPP Terpadu.

• Pengembalian pinjaman dibayarkan oleh Masyarakat Penerima Manfaat

melalui TPK (sebagai perpanjangan tangan UPK untuk diteruskan kepada

UPK dan disimpan di dalam rekening pengembalian/perguliran yang dibuka

pada bank setempat, sebelum dilakukan perguliran.

• Pada intinya penggunaan jasa pinjaman adalah untuk pembiayaan operasional

UPK, menutup kerugian karena adanya kredit macet, menambah atau

penumpukan modal dana pinjaman bergulir serta kegiatan lainnya yang

bermanfaat bagi masyarakat pesisir. Pengalokasian penggunaan jasa pinjaman

didasarkan atas perhitungan yang dilakukan UPK sesuai kebutuhan dan kondisi

kesehatan UPK dan selanjutnya dibahas dan ditetapkan Forum Perencanaan

Kawasan

• Jika masyarakat penerima manfaat di suatu desa tidak melunasi pinjamannya

pada jangka waktu yang sudah ditentukan (sesuai perjanjiannya) maka dapat

diberlakukan sanksi-sanksi sesuai dengan kesepakatan dalam Forum

Perencanaan Kawasan.

TOT Pendamping

Lanjutan

Keterangan: FPD : Forum Perencanaan Desa

FPK : Forum Perencanaan Kawasan FP Kab : Forum Perencanaan Kabupaten : Alur Utama Kegiatan : Alur Pendukung Kegiatan

Realisasi Studi-studi

Sosialisasi di

Fasilitator Desa + Tim Pelaksana

Desa

Implementasi Kegiatan

Pelelangan Pekerjaan

Khusus

Pengajuan Pendanaan

Pengesahan Kegiatan

RPKP/RPP

DESAKAWASANKABUPATEN

Serah terima Pekerjaan

FPK 4: Penyusunan rencana

pemeliharaan dan Pelestarian Kegiatan

Program

Pengesahan RPKP/RPP

Terpadu

FPK 3 : Penyusunan dan

pembahasan RPP

FP Kab: Penyusunan dan

pembahasan

FPK 2 : Penyusunan

Rencana Kawasan

Pelatihan MPM

Survai-survai, penyusunan RAB

FPD 2 : Pembahasan ttg Kebutuhan

Proposal Studi-studi

FPK 1: Pembahasan

ttg

FPD 1: Perumusan masalah &

Pembentukan TPK

Pengkajian Partisipatif

TOT Pendampi

Koordinator Kawasan

Fasilitator Kabupaten

Pemilihan Desa Pemilihan Kecamatan

Sosialisasi di Desa Sosialisasi di Kecamatan

25

Gambar 2.4. Bagan Mekanisme Pengelolaan Program di Daerah