memahami sistem ekonomi-politik nkri kiniunp.ac.id/sites/default/files/2019-04/ceramah umum unp...

MEMAHAMI SISTEM EKONOMI-POLITIK NKRI KINI DAN “CONJECTURE”-NYA KE 2045, POSISI SUMATRA, DAN PERAN MASYARAKAT BISNIS SUMATRA BARAT

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, PhD.

Gurubesar Emeritus

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Universitas Indonesia

Studium Generalum, UNP, Padang, Selasa 2 April 2019

CERAMAH UMUM

ALUR PEMIKIRAN

A. MEMAHAMI SISTEM EKONOMI-POLITIK NKRI MENUJU KE 2045

B. MENERAWANG MASA DEPAN PULAU SUMATRA

C. MEMPOSISIKAN PERAN MASYARAKAT BISNIS SUMATRA BARAT

A. MEMAHAMI SISTEM EKONOMI-POLITIK NKRI MENUJU KE 2045

Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, PhD.

3

SELF-IMPOSED LIMITS TO KNOW THE PRESENT AS A BASE TO CHOOSE THE FUTURE

UNKNOWN

THE PAST

KNOWN

THE FUTURE

Tidak diketehui bahwaitu telah diketahui

Tidak diketahui(UNKNOWN)

(KNOWN)Telah diketahui

bahwan itu diketahui

Diketahui bahwa itutidak/belum diketahui

THE PRESENT

KNOWNS UNKNOWNS

We perceive: The PAST is dead The FUTURE is open The PRESENT is still in

the process of becoming

Imaginary boundary!

Qs: Is the future: A FATE The result of FREE WILL Or based on DETERMINISM

The issue of “forward looking or “VISION-building” as we to build upon the PAST – upon HISTORY

(?)Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, PhD.

4

unknown (tidak diketahui)

known (diketahui)

Diketahui-Telah diketahui

Tidak diketahui-Telah diketahui

Tidak diketahui-Belum diketahui

Diketahui-Belum diketahui

Fakta nyata?

knowns(telah diketahui)

unknowns (belum diketahui)

“Future of the past” (proyeksi)

jangka-panjang

jangka-menengah

jangka-pendek

Jangka sangat-panjang

“Future of the future”


Kesulitan Merumuskan Situasi dan Kondisi Masa Depan dari Pembangunan

unknowables

knowns

5

POLITICAL ECONOMY

“Political economy… is more concerned (than mainstream economics) withthe relationships of the economic system and its institutions to the rest ofsociety and social development. It is sensitive to the influence of non-economic factors such as political and social institutions, morality, andideology in determining economic events. It thus has a much broader focusthan mainstream economics”

(Charles Sackrey, Geoffrey Schneider & Janet Knoedler, Introduction toPolitical Economy, Fourth Edition, Economic Affairs Bureau, Inc., Boston, MA,2005)

(Pemahaman “System” menurut disiplin ilmu Politik-Ekonomi atau Ekonomi Politik)

6


DOKTRIN TANNAS

• Carapandang Indonesia terhadap segala isu struktural Politik Dalam dan LuarNegeri dilandasi oleh pemahaman dari DOKTRIN KETAHANAN NASIONAL (DoktrinTannas), yang keberadaannya telah teruji di dalam perjalanan sejarah NKRI sejaksaat perjuangan revolusi fisik untuk mencapai kemerdekaannya pada periode1945-1950 hingga saat ini, dan yang akan diterapkan pada masa-masamendatang.

1) Tannas adalah sebuah situasi dan kondisi strategis yang tercipta dari interaksidinamis di antara unsur-unsur utama kehidupan negara-bangsa:

I POL EK SOS BUD HAN KAMDimana:- I : Ideologi - Wawasan Nasional tentang Visi/Misi/Tujuan NKRI- POL : Politik - Sistem politik- EK : Ekonomi - Sistem ekonomi- SOS : Sosial - Sistem kehidupan masyarakat dan landasan budayanya- BUD : Budaya- HAN : Pertahanan - Sistem pertahanan dan keamanan- KAM : Keamanan


BAGIAN A 7

2) Berbagai proses interaksi dinamis tersebut akan selaludiupayakan, dari waktu-ke-waktu, untuk menciptakan sebuahproses sinergi, agar situasi dan kondisi TANNAS yang dihasilkannya merupakan kapasitas yang mampu berkelanjutan:

Situasi dan kondisi TANNAS sebagai keseluruhan (The Whole) > Totalitas dari unsur-unsur utama tersebut (The Totality)

The Whole ≡ The Totality + X

Dimana X = hasil sinergi yang dimungkinkan muncul di antaramasing-masing unsur utama.

Di dalam disiplin ilmu Ekonomi-Politik kemunculan hasilSinergi tersebut digunakan sebagai hal dimana sistemekonomi dan sistem politik berinteraksi satu samalain, yang membentuk sebuah sistem ekonomi-politik sebagai berikut:


8

Plan

Market

EKONOMI POLITIK

- “Laissesfaire”/Liberalism

- “Open-Market economy”

- Indicative Mixed economy

- Planning Mixed economy

- State Economy/ Central Planning

- “Socialism”

Interest group

State Ideology

“Secular-individualist” pol. system (Democracy)

“Sacred-collective”political system

(Totalitarian)

(main issue of “political-economy of development”)

Private Sector

State Pyramidal institution

Hierarchical institution

PETA TRANSFORMASI EKONOMI-POLITIK


9

Adalah untuk melaksanakan “Grand Strategy” itu kemudianberbagai sistem dibangun, yang meliputi antara lain: Sistem politik (political system) Sistem ekonomi (economic system) Sistem kehidupan masyarakat (social system) Sistem Hankam (security system)

Pada setiap sistem itu akan dijumpai perumusan dari tiga tataranutama, yaitu:

A. Tataran normatifB. Tataran struktural/kelembagaanC. Tataran perilaku

Tataran struktural merumuskan tahap operasionalisasi dari tatarannormatif, yang meliputi upaya pembentukan lembaga-lembagapelaksana (instututions). Adalah pada tataran ini akan dirumuskantentang norma-norma (norms) yang diturunkan dari “tata-nilai”, untukmenciptakan koordinasi dari kegiatan-kegiatan nyata – yang meliputiberbagai jangka-waktu.


10

TIGA PILAR “PENENTU NASIB” NKRI


Di dalam upaya menerapkan Doktrin TANNAS didalam mengelola isu-isu strategis nasional darikehidupan bangsa-negara NKRI, tampak keperluankita untuk memahami bahwa di dalam jangka-waktu “very long-term” (atau: “longue duree”)perjalanan NKRI akan turut ditentukan oleh “tigapilar” kenyataan yang bersifat permanen; semacam“parameter”, yang tidak mungkin dikesampingkanperanannya, terutama di dalam perumusan “GrandStrategy” atau “Grand Design” NKRI yangmenjangkau proses perubahan “antar-generasi”yang lama.


A12

PROCESS OF NATION- and CHARACTER-BUILDING

INWARD-LOOKING OUTWARD-LOOKING

- Geography

- Demography

- History

NKRI POLITIK DALAM NEGERI Membangun masyarakat yang:

Adil dan makmur Berdaulat dan bersatu

berlandaskan Pancasila dengan visi Bhinneka Tunggal Ika

POLITIK LUAR NEGERI Bebas dan aktif Turut memelihara ketertiban dunia.

Di dalam kerangka carapandang negara-bangsa

Wawasan Nusantara


13

Parameter “Destiny” Suatu Bangsa-Negara danPemanfatannya buat Indonesia

• GEOPOLITIK– Siasat pemanfaatan:

1. posisi geografis

2. faktor geofisika• terutama yang

menyangkut Natural Resources

– Indonesia adalah sebuah“PIVOTAL STATE” di dalamgeopolitik berbagainegara penting – AS –Jepang – Cina – Rusia(Pasifik)

– Geopolitik Indonesia: Wawasan Nusantara dengan 4 ALKI (SLOCs)

• GEOSTRATEGI– Siasat pemanfaatan

geostrategi bagimendukung pelaksanaanKEPENTINGAN NASIONAL (National Interest)

– Negara Kesatuan yang melaksanakan PolitikBebas-Aktif (Independent of thinking and freedom of action), dengan mengutamakan DiplomasiAktif

– Negara-Bangsa yang berdaulat dan bersatu

• GEOEKONOMI

– Siasat pemanfaatangeostrategi bagipemanfaatan SumberAlam, untukmembangunMasyarakat Adil-Makmur

– MenghormatiUNCLOS, pada posisisebagai Negara Kepulauan terbesar didunia

- Di dalam perumusan berbagai kebijakan nasional maka prinsip-prinsip di atas merupakanhal yang konstan, di muka berbagai perubahan yang terjadi pada tiap tatanan


14

(IDEALISED) PATH OF LONG-TERM DEVELOPMENT OF NATION-STATES

GEOGRAPHY GEOSTRATEGY

(UNCLOS 1982)GEOPOLITICS

GEOECONOMCS

DEMOGRAPHY • size of the population• population pyramid

Parameters of “destiny” of nation-states

HISTORY Choices of development alternatives

Strategy Policy

• Systems • Institutions

⁻ Political-economy⁻ Ideology⁻ Constitution

⁻ State⁻ Social⁻ Political⁻ Defense & Security

CIVILISATIONSRELIGIONSBELIEFS

CULTURE- Societal - Political


- Preferences

Institution Building

15

GEOGRAPHY DEMOGRAPHY HISTORY

GEOSTRATEGI

GEOPOLITICS GEOECONOMICS

Indonesia:- jumlah penduduk

peringkat ke-4 di dunias/d 2030, denganmayoritas beragamaIslam yang hidupberdampingan denganagama-agama dunialainnya (Hindu, Budha, Konghucu, Katolik, Protestan) sertaratusan kepercayaan

Indonesia:- Kebersamaan

berlandaskan Pancasilayang teruji melalui masayang lama di dalammemperjuangkankemerdekaan sertakepentingan nasional, danterpaut oleh kebudayaanIndonesia yang berlandaskan BahasaNasional

Parameter “Destiny” Suatu Bangsa-Negara

Indonesia: Negara Kepulauan terbesarke-1, dengan panjangwilayah pantai peringkatke-4 di dunia, terbentangpada wilayah sepanjanghampir 4 Time Zone

Wawasan Nusantara dalam kaitan denganUNCLOS serta keberadaan 4 ALKI (SLOCs)

Unsur-unsur utama bagi perumusan: Grand Design Grand Strategy


16

Indonesia merupakan negara kepulauan (archipelagic country) yang terbesar di dunia. Dibanding dengan negara-negara kepulauan yang lain –Jepang, Philippina, Yunani, Inggris, dan Norwegia – posisi geografisIndonesia merupakan yang berpotensi menjadi penghambat yang mutlaksifatnya bagi lalulintas laut global, baik yang bertujuan komersial maupunyang militer. Keempat ALKI dijuluki sebagai titik cekik (“choke points”) yang strategis. Antara lain fakta inilah yang memaksa NKRI untukmenetapkan politik luar negeri yang berazaskan postur “bebas dan aktif” sejak awal Revolusi 1945, dengan posisi “turut memelihara ketertibandunia”.

Dewasa ini: wilayah maritim NKRI telah sangat diperluas baik karenakeberadaan ZEE maupun karena klaim ke wilayah “deepsea” sesuaidengan Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS)

GEOGRAPHY


B17


21st Century Spatial Dimension Of Territorial Sovereignty

A. Land Man-made/Reclamation Areas

B. Sea Territorial Waters

EEZ

Continental Shelf

SLOC

C. Air Airspace

Outerspace

D. Cyberspace

Monitoring Systems directed to the management of (A, B, C) space and natural resources: • Super-Computer

• Big Data, Artificial Intelligence (AI)

• Drones, Intelligent Buoys• Submersibles

• Deep Sea (Humankind Heritage)

• Open Sea

• Frontier/Border

• ADIZ (Air DefenceIdentification Zone)

• Space Stations, Skylabs

UNCLOS 1982

• ICAO, IATA• Satellites

(LEOS, HEOS)

(The Major Powers continue to develop their monitoring capacity over all spatial dimensions, beyond the UN-mandated areas. Unilaterally, some are developing A2D [Area & Access Denial] military capacity)

18

Secara konvensional, per konvensi UNCLOS 1982, wilayah udaramengikuti garis Batas Landas Kontinen. Keseluruhan ALKI di wilayahNKRI dapat digunakan baik oleh transportasi laut internasionalmaupun armada AL negara manapun. Indonesia menetapkanprotokol bagi mengatur kapal-kapal AL asing yang menggunakanALKI. Penggunaan wilayah udara bagi penerbangan sipil diaturmenurut konvensi ICAO. Untuk penerbangan militer hanyadiperbolehkan di atas jalur-jalur ALKI dengan protokol yangditetapkan Indonesia sesuai dengan hukum internasional.

Cyberspace: adalah wilayah global yang terbuka kepada semuapengguna, di sepanjang waktu, terkait kapasitas ISDN (IntegratedSystem of Digital Network) yang dimilikinya.

Untuk kegiatan di wilayah Deep Sea, beberapa Major Powers telahmengembangkan Deep Sea Drilling Equipments, Submersibles, danDeep Sea Dredging Equipments.


19

Kemampuan monitoring lewat satelit telah semakin diperkuatdengan pemanfaatan Super-Computers, yang mengarah kepenerapan ISDN yang disiapkan saat ini untuk menggunakanteknologi telekomunikasi 5G. Jangkauan monitoring akan semakinmengarah ke pemanfaatan sistem IOT (Internet of Things), yang didalam konsolidasi dengan Internet Telecommunication akanmenuju ke pengembangan sustem “Internet of Everything”

Ke masa depan, keseluruhan sistem tersebut bisa dikembangkan kearah “Weaponised Cyber System”, baik untuk tujuan-tujuandefensif, ofensif, ataupun “Offensive-Defence”. Pembangunankemampuan “Cyber-Warfare” sudah harus diperhitungkan. Inimemerlukan dibangunnya unit-unit pasukan “Cyber-Warfare” untukmendukung kapasitas AD, AL, dan AU serta satuan-satuan KomandoStrategis.

=====


20


SISTEM MONITORING SATELIT GEOSTATIONARY DAN GEO-ORBITAL: SITUASI AWAL 2018

Financial Times, 21 May 2018

21

Gambaran perbatasan Negara Indonesia yang memperlihatkan Batas Teritorial, Zona EkonomiEksklusif, Batas Landas Kontinen serta Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).


GEOGRAPHY is destiny Dari Deklarasi Djuanda 1957 ke UNCLOS 1982

South China Sea

Pacific

Indian Ocean

22

INDONESIA ARCHIPELAGIC SEA LANESUNCLOS 1982

SLoC MALACA

ALKI I

ALKI II ALKI IIIA

ALKI IIIB

ALKI IIIC

Note: ALKI = SLOC (Alur Laut Kepulauan Indonesia = Sea-Lane of Communication)Indonesia menghormati prinsip navigasi maritim global seperti yang ditetapkan UNCLOS 1982, dengan membuka ketiga ALKI utara-selatan


23


Wilayah Federasi Malaysia dengan “Choke Points” Selat Malaka; Laut China Selatan, dan Laut Sulu

24

http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpyrGezcbVAhVKLI8KHUbDAoIQjRwIBw&url=http://www.ezilon.com/maps/asia/malaysia-physical-maps.html&psig=AFQjCNH5L1c7dvwlarQfRBmzAMOGKpjfhw&ust=1502246174492606

http://www.google.co.id/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpyrGezcbVAhVKLI8KHUbDAoIQjRwIBw&url=http://www.ezilon.com/maps/asia/malaysia-physical-maps.html&psig=AFQjCNH5L1c7dvwlarQfRBmzAMOGKpjfhw&ust=1502246174492606

JARINGAN ANGKUTAN LAUT GLOBAL dan PERAN STRATEGIS ALUR LAUT PENGHUBUNG (Sea-lanes of Communication, SLOC)

• Laju pertumbuhan kegiatan angkutan laut adalah lebih cepat dibanding laju pertumbuhankegiatan perdagangan global, yang pada gilirannya juga lebih cepat daripada pertumbuhanperekonomian global (GDP).

• Lebih dari separuh tonase angkutan laut global menggunakan Selat Malaka dan Alur LautKepulauan Indonesia (ALKI) I, II, dan III A, III B, dan III C.

• Pintu masuk-keluar Selat Malaka belahan utara bersebelahan dengan Semenanjung Malaya,Kalimantan Barat, serta Brunei Darussalam, di wilayah Laut China Selatan.

• Pintu masuk-keluar ALKI I Selat Sunda/Selat Karimata sama menuju ke Laut China Selatan.

• Pintu masuk-keluar ALKI II Selat Lombok/Selat Makasar diapit oleh Sabah dan PropinsiGorontalo di wilayah Laut Sulu.

• Sekitar 30% dari seluruh lalulintas maritim global.

• Sekitar 80% dari impor minyak mentah RRC.

• Sekitar 60% dari impor minyak mentah Jepang, Korea Selatan, China, Taiwan.

• Sekitar 6 kali lipat angkutan minyak mentah melalui Selat Malaka dibanding yang melalui SuezCanal ke arah Eropa.

(Foreign Policy, Sept/Oct 2011)


25

INDONESIA’S SLOCs AND THEIR STRATEGIC POSITION

- Strait of Malacca: jointly patrolled by the navies/coast guards of Thailand, Malaysia, Singapore, and Indonesia.

- In Indonesia Waters (UNCLOS): Strait Sunda/Strait Karimata, Strait Lombok/Strait Macassar/ Celebes Sea, Strait Ombai/Strait Wetar/Banda Sea

- The busiest SLOC: Strait of Malacca with around 3,000 ships per day passing through in-between the Indian Ocean and the South China Sea.

- The deepest and widest SLOCs: Strait Lombok/Strait Macassar (ALKI II) and Strait Ombai – Wetar (ALKI IIIA, IIIB, IIIC) are located in Indonesia waters, i.e the Eastern Region of Indonesia (KTI)

26


Main container shipping routes

Global shipping trade


27

World’s Oil Transit Chokepoints

Source: EIA – World Oil Transit Chokepoints, 2016 Million barrels daily


28


Major LNG Shipping Routes29


30


31


Perspektif Visioner Belt & Road Initiative (BRI)32

GEOSTRATEGI INDONESIA

Memelihara keterbukaan bagian-bagian tertentu wilayah laut NKRI sebagaiALKI bagi “safe passage” dari baik armada dagang maupun armada kekuatan laut yang bertujuan damai, di dalam sebuah postur GEOSTRATEGIyang tidak memihak kekuatan-kekuatan besar dunia yang mana pun sesuaidengan kenyataan geografis Indonesia

RI menjamin selamanya bahwa ALKI bukanlah “choke points” untuk siapapun yang tak berniat memusuhi Indonesia, sebagai pengejawantahan daripostur Geopolitik Luar-Negari Bebas & Aktif dalam upaya “turut sertamenjaga ketertiban dunia”

NATIONAL INTEREST NKRI adalah: agar semua negara mendukungterciptanya semacam “Strategic Agreement” terhadap posturGeostrategi/Geopolitik tersebut lewat kegiatan diplomasi terbuka yang bebas & aktif. Tanpa keberadaan “Stretegic Agreement” tersebut maka akanmudah terjadi “geopolitical vacuum”, yang akan digunakan oleh salahsatukekuatan besar untuk memaksa pemihakan Indonesia.


33

TWENTY LARGEST COUNTRIES AND THEIR POPULATIONS, SELECTED YEARS

(millions)


Demography is Destiny

C 34

ASEAN 5 - POPULATION PYRAMID 2050

Thailand

Indonesia Malaysia

Philippine

Source: UN DESA

Singapore


35

Indonesia’s Potential: demographic bonus BONUS DEMOGRAFI

Source: Government of Indonesia (2011), “Master Plan: Acceleration and Expansion of Indonesia Economic Development 2011-2025

INDONESIA: Age Structure of Population and Dependency Ratio (%), 1950-2050

• Indonesia has the fourth ranking population in the world, with 237.6 million people (2010), and the working age population is close to 70% of the total population. Population growth rose to 1.49% in 2010.

• Indonesia’s window of “demographic bonus” (only if it accompanied by better quality education to produce skilled workers and more job creation) will close in the next decade, as the dependecy ratio (i.e. ratio of young and elderly to working age) will start to rise after 2030.

DEMOGRAPHY is destiny


36

GAMBARAN PERKEMBANGAN JUMLAH DAN KELOMPOK UMUR DI NEGARA INDONESIA PADA PERIODE 1950-2011, DAN PRAKIRAANNYA SAMPAI TAHUN 2050

Prakiraan sampai dengan 2050• Indonesia akan menikmati Bonus Demografi yang berkelanjutan,

yang telah dimungkinkan oleh keberhasilan Program NasionalKeluarga Berencana yang dilaksanakan sejak tahun 1970

• Sejak tahun sekitar 1980; Setiap orang Indonesia yang produktifpada rentan umur 15-64 tahun dibebani oleh kewajibanmenanggung yang tidak produktif kurang dari 1 orang, yakni yangterdiri dari anak-anak (1-14 tahun), serta manula (diatas 65 tahun).Keadaan yang merupakan “bonus”dari Keluarga Berencana ini akanberlangsung terus sampai sampai di sekitar tahun 2030-2035.

• Sampai tahun 2050; Indonesia diperkirakan akan tetap menjadisumber tenaga kerja serta pasar untuk berbagai keperluanpenduduk. Pada waktu “bonus” itu berlangsung, tingkat tabungannasional Indonesia meningkat terus antara lain sebagai sumberdana pembangunan.


37

TATARAN NORMATIF GEOPOLITIK NKRI


Gambaran Teoretikal dari Sistem (Systems)

Unsur Utama dari Sistem:

A. Tataran Normatif Visi

Misi

Tujuan-tujuan Nasional

Upaya-upaya Operasionalisasi:

B. Tataran Struktural

(Institutional)

C. Tataran Perilaku

(Behavioural)

Kelembagaan

Politik

Sosial

Ekonomi

Hankam

Tata-Norma (Norms)

Formal - Kenegaraan

Informal – Masyarakat

(Penentu pola kehidupan)

Tatanan Ideologi (Yang Memuat “Grand Strategy” dari Negara Bangsa) (Kebudayaan:

Merupakansumber utamaTata-Nilai)

Tata-Nilai (Values)

Kegiatan-kegiatan (activities), yang dilakukan secara rutin dan berkelanjutan, oleh para pelaku (agencies)

State (Negara/Pemerintah)

Society (Masyarakat)

Market (Pasar)


39

• Seperti terlihat di dalam Konstitusi (UUD) setiap Negara-Bangsa (Nation-State) pada Era Modern, keberadaan Lembagaformal yang tertinggi dan yang komprehensif sifat liputannyaterhadap bidang-bidang kehidupan dari Negara (State) danMasyarakat (Society) tersebut, selalu dilandasi olehpernyataan tentang VISI, MISI, dan Tujuan-tujuan (Goals) daripembentukannya.

• Pemahaman tentang “kedaulatan nasional” (nationalsovereignty) merupakan konsekuensi dari peryataan yangbersifat “normatif” tersebut, sebagai gambaran dari “tata-nilai” (values) yang dijunjung tinggi keberadaanya. Adalahtata-nilai itu yang diberlakukan sebagai “ideologi”, dari mana“Grand Strategy” kemudian dirumuskan untuk melaksanakanupaya-upaya pencapaian dari VISI/MISI/TUJUAN NASIONALtersebut.


40

Tataran Normatif NKRI• Ideologi Negara: Pancasila – sebagaimana diuraikan di dalam

Mukadimah UUD 1945• Perumusan Geostrategi: Politik Luar Negeri Bebas dan Aktif (terkait

prinsip “turut serta memelihara ketertiban dunia”)• Perumusan Sistem Sosial-Politik: Bhinneka Tunggal Ika (terkait

prinsip pluralisme kehidupan masyarakat)• Perumusan Geopolitik: Wawasan Nusantara (Terkait prinsip

kedaulatan nasional, khususnya wilayah – sejak 1982 sesuai dengan UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi Indonesia sebagai anggota PBB)

• Perumusan Sistem Hankam: Bela Negara (terkait hak dan kewajibanseluruh anggota masyarakat bangsa untuk turut-serta di dalammemelihara keamanan serta menjaga pertahanan wilayah dan penduduk NKRI

• Perumusan Sistem Ekonomi: seperti telah dirumuskan di dalamPasal 33 UUD 1945 Amandemen


41

TATARAN STRUKTURAL NKRI Birokrasi Pemerintah NKRI, yang landasannya dibangun oleh pemerintah

Hindia Belanda, dan terhadap mana secara berkelanjutan dilakukanupaya-upaya perombakan dan penyempurnaan, yang dewasa ini denganmelaksanakan Reformasi/Desentralisasi/Demokratisasi secara luas.

Partai Politik, yang landasannya dibangun sejak awal perjuangankemerdekaan, melalui perjuangan Revolusi 1945, yang berkelanjutantumbuh secara organik di dalam kehidupan politik hingga dewasa ini.

TNI dan POLRI, yang landasannya dibangun sebagai bagian integral dariupaya bangsa-negara Indonesia untuk merebut kemerdekaan dengankekuatan militer, dengan tujuan mengakhiri keuasaan pemerintah HindiaBelanda dan Nederland atas Indonesia.

Perguruan Tinggi, yang landasannya dibangun oleh Pemerintah RepublikIndonesia, sejak peristiwa 1950an dan secara berkelanjutan hinggadewasa ini.

Lembaga Media dan LSM, yang perkembangannya terjadi secara organik,terutama sejak dilakukannya Reformasi/Desentralisasi/Demokratisasimulai pada dekade akhir abad ke-20 dan yang berlangsung secara bebashingga kini.


42

Kondratieff Wave(The Very Long Wave of Transformation in Economic Life)

Info/Bio/Nano/Neuro

Triple-T Revolution

Disruptive Technology

2000

KondratieffKondratieff Kondratieff Kondratieff Kondratieff

1st Industrial Revolution

AGRICULTURE MECHANIZATION

GENETIC ENGINEERING,PRECISIONAGRICULTURE

GREEN REVOLUTION

GLOBAL SCALE COMMERCIAL AGRICULTURE

4th Industrial Revolution


(Pengaruh Komprehensif dari Perkembangan Teknologi Terhadap Pembangunan

HARDWARE SOFTWARE SYSTEMS

THE RISE OF ORGANIZED RESEARCH, DEVELOPMENT, AND ENGINEERING (RD&E)

43

B. MENERAWANG MASA DEPAN PULAU SUMATRA


SOURCE: BPS


45


Trans-Sumatra Highway Network46


47


48


Trans-Sumatra Railway Network 49


Trans-Sumatra Power-Grid Network50


51

C. MEMPOSISIKAN PERAN MASYARAKAT BISNIS SUMATRA BARAT


TANTANGAN DAN PELUANG DARI MASYARAKAT BISNIS SUMATRA BARAT DI TENGAH-TENGAH TRANSFORMASI POLITIK DAN EKONOMI WILAYAH REGIONAL INDO-PASIFIK: SEBUAH “CONJECTURE”

Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, PhD.

Professor Emeritus

Fakultas Ekonomi & Bisnis

Universitas Indonesia

Presentasi pada Acara Bedah Buku Sejarah & Heritage, BI Institute, Kantor Perwakilan BI ProvinsiSumatra Barat, Rabu, 7 November 2018.

• Buku yang dibahas:

BI Institute

Mengawal Semangat Kewirausahaan: PeranSaudagar dalam Memajukan Roda EkonomiSumatra Barat

Seri Buku Sejarah & Heritage

Bank Indonesia, 2017

• Buku bahan banding:

Elizabeth E. Graves

The Minangkabau Response to Dutch Colonial Rule in the 19th Century

Equinox Publishing, Jakarta, Kuala Lumpur, 2010


54


55

• MEMAHAMI “SEJARAH”

Abd al-Rahman ibnu Khaldun (1332-1406)

Al-Maqaddimah: An Introduction to History

- Sejarah hanya mengupas perjalanan peristiwa-peristiwa yangbersifat sementara; yang dating silih-berganti, yang memberikankesan seolah-olah suatu keadaan tertentu mengalami perubahanyang mendasar dan menimbulkan keadaan yang baru.

- Di bawah semua itu sebetulnya ada sebuah hal yang abadi, yaitukeberadaan dari “asibiyyah” – dari rasa kesetiakawanan sosial yangkuat – yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan bahkanmuncul sebagai kekuatan yang baru. Yang berada di bawahpermukaan sejarah, sebetulnya, adalah sebuah proses dari siklusyang tak pernah berhenti:

kebangkitan pertumbuhan kondisi puncak

kemapanan

krisis intenal

pembaharuan

keruntuhan krisis menyeluruh

Para sejarahwan menyampaikan, bagaimana pada hakekatnya sebuahperistiwa sejarah tidak memiliki awal, atau bagian tengah, atau punakhir. Kesemua itu merupakan pilihan belaka yang dilakukan seorangsejarahwan, sesuai dengan keperluannya untuk mengungkapkanhikmah dari sebuah penggal perjalanan sejarah yang diamatinya.

- Berdasarkan kedua pandangan di atas, maka – di dalam ruang lingkupsejarah tertentu- peluang yang terbuka bagi pengambil kebijakan yangmana pun mungkin hanyalah sepanjang waktu satu dasarwarsa saja.

Di dalam kurun waktu itu, proses siklus sejarah tersebut tetap akanberlangsung – tak peduli apakah proses tersebut teramati atau tidakoleh pengambil kebijakan.

Pilihan pembahas ini di dalam bedah buku BI Institute tersebuthanyalah pada penggalan sejarah yang paling akhir, yakni sejakReformasi 1998. Hal ini terkait khusus dengan pengamatannyaterhadap sitkon dinamis yang muncul belakangan ini.


56

- Tentang pandangan Ibnu Khaldun:

Karen Armstrong

Islam: A Short History

A Modern Library Chronicles Book, The Modern Library, New York, 2000

(Hal. 105-106, 71-72)

- Tentang isu “satu dekade” sebagai periode di mana kekuasaan dapatdigunakan untuk mempengaruhi keadaan – realita dalam perjalanansejarah:

George Friedman

The Next Decade: Empire and Republic in a Changing World

Anchor Books, New York, 2011

(Hal. 1-3, 238)Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, PhD.

57

• Fakta sejarah Cultuurstelsel di Jawa dan “Coffee Cultivation System”di Sumbar

- Dengan pelaksanaan yang kejam dari sistem Cultuurstelsel di Jawapadaperiode 1830-1870, Negara Belanda memperoleh laba sebesar Gulden Belanda832 juta. Pada saat itu di seluruh dunia Barat berlaku system “Gold Standard”,di mana uang kertas dapat ditukar dengan emas yang dikuasai Bank Sentral. DiAS berlaku kurs “USD 20,67 per ounce”. Kurs matauang berbagai Negara Baratdipatok secara “fixed exchange rate” berdasarkan skim serupa itu.

- Degan menggunakan metode tersebut maka Peter Carey memperkirakanNegeri Belanda memperoleh laba setara dengan sekitar USD 13 Trilyun “padanilai USD masa kini”.

Lihat: Peter Carey dan Suhardjiyoto Haryadi.

Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Daendels 1808-1811 sampaiEra Reformasi

Komunitas Bambu, Jakarta, 2016

- Kiranya dapat dihitung juga berapa besar laba yang diperoleh Negara Belandasejak memberlakukan system Tanam Paksa Kopi di Sumbar, mulai tahun 1847.Silahkan digunakan statistik export kopi Sumbar yang lewat pelabuhan Padang.


58

• Fakta sejarah Pandangan pihak Belanda tentang “The Minangkabau”

- “rational” and “economic” people” (1850)

- “so far advanced on the road to civilization (1823)

- “energetic people devoted to trade” (1833)

- “independent nature” (1860)

- “a very industrious people (1880)

- “maintain an individual freedom so great that there was little discernibledifference between chief and follower” rather “all will govern, none begoverned” (1825)

- their institutions are based on egalitarian spirit – “Republican spirit” 1825)

on “independent spirit”

on “mutual obligation”

The Minangkabau case demonstrates the importance of local initiative and interestand the part that social system plays in how people respond to changing circumstance.(On their own terms.)

The Minangkabau achieves their success on their account, they did not believe itscontinuation depended on a permanent Dutch presence and thus were early membersof the nationalist movement and leaders of the new nation in 1945 (They have theconfidence and assurance to stand alone without the Dutch.)

(Graves, 2010)


59

Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, PhD

Email: [email protected]

memahami sistem ekonomi-politik nkri kiniunp.ac.id/sites/default/files/2019-04/ceramah umum unp...

Documents