membangun kopiah resam di smk negeri 1...
TRANSCRIPT
1
LAPORAN AKTUALISASI
MEMBANGUN KOPIAH RESAM
DI SMK NEGERI 1 PAYUNG
DISUSUN OLEH :
MEITI WIDYA PURNAMA.S. Pd.I
199205012019022006
PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN III
ANGKATAN II BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 2019
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
2
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ............................................................................. i
LEMBAR PERSETUJUAN ................................................................. ii
LEMBAR PENGESAHAN
KATA PENGANTAR ........................................................................... iii
DAFTAR ISI ....................................................................................... iv
BAB I. PENDAHULUAN ................................................................. ......1
1.1 Latar Belakang ................................................................... 1
1.2 Tujuan dan Manfaat ........................................................... 2
1.3 GambaranUmumOrganisasi……………………………... .... 2
1.4 Visi, Misi, dannilaiOrganisasi .............................................. ......4
BAB II. NILAI-NILAI DASAR ANEKA & KEDUDUKAN PERAN PNS DALAM
NKRI
2.1.Nilai-nilaidasar ANEKA ...................................................... ..............24
2.2.KedudukandanPeran PNS dalam NKRI ............................ ..............17
BAB III. RANCANGAN AKTUALISASI
3.1 IdentifikasiIsu ................................................................... ..............25
3.2 Isu yang diangkat&gagasanpemecahanisu ...................... ..............26
3.3 Kegiatandantahapankegiatanpemecahanisu………................27
3.4 Keterkaitankegiatandengannilai ANEKA danperan
Kedudukan PNS ............................................................... …..........33
3.4 Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi....................................33
3.5 Jadwal rencana Kegiatan…………………………………... .............33
BAB IV.Penutup
4.1 Kesimpulan………………………………………………….. .............34
4.2 Saran…………………………………………………………................34
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................... ..............
LAMPIRAN
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Di era modern sekarang banyak siswa remaja yang terjebak
pada pergaulan yang begitu sangat bebas, baik itu tingkah laku cara
menghormati guru dan orang tua sudah tidak menjadi hal yang tidak
dihiraukan ini terbukti dari penuturan Menteri pendidikan dan
kebudayaan RI Muhadjir Effendy mencermati kenakalan remaja di
kalangan anak-anak sekolah makin beragam, Bullying, tawuran, dan
narkoba, serta hamil di luar nikah menjadi masalah yang serius bila
tidak segera di tangani dengan baik. Begitupun hal ini terjadi di Smk
Negeri 1 Payung seperti kenakalan remaja yaitu tingkat disiplin yang
menurun, tingkat sopan dan santun kepada guru menurun seperti
melawan dengan guru, putus sekolah karna alasan pergaulan bebas,
hal ini kurangnya kesadaran mereka akan hukum agama dan hukum
pidana dikarena kan kurangnya pemahaman akan kesadaran siswa
sehingga tidak ada rasa takut dan khawatir akan prilaku yang mereka
lakukan.
Padahal Pemerintah melalui beberapa program pendidikan
bertujuan untuk meningkatkan penuntasan wajib belajar selama 12
tahun. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengatakan sudah
saatnya sekolah, guru, orang tua meningkatkan lagi akan kesadaran
siswa tentang pemahaman ilmu agama guna menjadi landasan hidup
dalam bertindak sehingga mengurangi tingkat kenakalan remaja.
Untuk melakukan pendekatan kepada para pelajar, perlunya di
bentuk komunitas yang berkegiatan keagamaan untuk menemukan
solusinya. Sesama pelajar mereka harus saling peduli dan mengetahui
bahwa generasi mereka terancam akan pengaruh negatif akibat
pergaulan bebas yang mengakibatkan berbagai penyimpangan.
Dengan program kegiatan Kopiah Resam bisa mengambil peran dan
mengajak serta membina karakter mereka menajdi pemimpin-
pemimpin masa depan yang berakhlak mulia, membangun negeri lebih
baik, karna kita tahu bahwa anak remaj/pemuda adalah harta untuk
negara.
2
1.2. Tujuan dan Manfaat
Adapun tujuannya diharapkan mampu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai
dasar ANEKA (Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika Publik, Komitmen Mutu dan Anti
Korupsi) dan mengetahui kedudukan dan peran profesi ASN dalan NKRI
(manajemen ASN, whole of government, pelayanan publik) dalam melaksanakan
tugas Sebagai Guru Pendidikan Agama Islam di SMK N 1 Payung,
Sedangkan manfaat yang didapatkan adalah agar dapat memahami,
menginternalisasi dan kemudian mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN dalam
melaksanakan tugas dan fungsi ASN di tempat kerja, dan manfaat bagi unit kerja
dan organisasi adalah mendapatkan kontribusi dari peserta diklat latsar untuk
mencapat tujuan, visi dan misi bersama. Stakeholder juga mendapatkan manfaat
yaitu dapat merasakan inovasi-inovasi dari kegiatan yang dilaksanakan oleh peserta
diklat latsar.
1.3. Gambaran Umum Organisasi
STRUKTUR ORGANISASI SMKN 1 PAYUNG
TAHUN PELAJARAN 2018/2019
[ WALI KELAS ] [ PEMBINA ESKUL ]
WK.KURIKULUM & HUMAS
NOVITA ANDRIANI, S.Pd
WK. SAPRAS
FERRY SAFRIZAL, S.Pd
WK. KESISWAAN
PERSAULIAN SIREGAR, S.Pd
KAJUR AK
SUSMIYATI, SE
KAJUR TKJ & MM
MUSANIF EFENDI, S.Kom
KAJUR TSM
ANDIKA, A.Md
KEPALA SEKOLAH
ADAM MALIK, S.Pd
KETUA KOMITE
ZULKARNAIN, S.IP
KOORDINATOR TU
ROHMANIAR, A.Md
3
WALI KELAS X TSM VOLLY BALL
ERIANTO ANGGA P, S.Pd ELIS SURIANA, S.Pd
WALI KELAS X TKJ BOLA KAKI
ERMA SURYANI, S.Kom ERIANTO ANGGA P, S.Pd
WALI KELAS X MM A FUTSAL
MIRA AYU, S.Pd RUDINI, S.Pd
WALI KELAS X MM B ATLETIK
NUR AZIZAH, S.Pd I ERIANTO ANGGA P, S.Pd
WALI KELAS X AK PRAMUKA PUTRA
NASNIU H. SINAGA, S.Pd RENHAD
WALI KELAS XI TSM PRAMUKA PUTRI
LINDA MAIKAWATI, S.Pd EKA APRIYANTI, S.Pd
WALI KELAS XI TKJ A ROHIS
METTI WIDYA PURNAMA, S.Pd EDI, S.Fil. I
WALI KELAS XI TKJ B PMR
DESIANUS M. SIHOMBING, S.Pd LINDA HANDARI, S.Pd
WALI KELAS XI MM IT SOFTWARE
DENI MANERI CHN, S.Pd MUSANIF EFENDI, S.Kom
WALI KELAS XI AK NETWORK APLIKASI
FRANSISIKA N NABABAN,S.Pd DESIANUS M. SIHOMBING, S.Pd
WALI KELAS XII TSM KESENIAN
EDI, S.Fil. I MIRA AYU, S.Pd
WALI KELAS XII TKJ A
ANILA DIANA, S.Kom
WALI KELAS XII TKJ B
ELIS SURIANA, S.Pd
WALI KELAS XII MM
LINDA HANDARI, S.Pd
WALI KELAS XII AK
RATI SUSANTI, SE
4
1.4. .Visi, Misi, dan nilai organisasi
1. Visi dan Misi SMK Negeri 1 Payung :
Visi
Keberadaan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri ini diharapkan terwujudnya
masyarakat yang Unggul dalam prestasi, Terampil Dan Berkompetisi
dilandasi Iman dan Taqwa, selain itu meningkatkan kualitas sumber daya
manusia (SDM) sehingga dapat bersaing dipasar kerja, baik dalam skala
lokal, nasional, maupun internasional khususnya yang sesuai dengan
bidangnya.
Misi
1. Memperluas pengetahuan pada kesempatan pemerataan memperoleh
pendidikan.
2. Tersedianya sarana pendidikan berupa bangunan, perabot, peralatan,
dan bahan ajar guna memperlancar dan mencerdaskan anak didik.
3. Berdirinya sekolah menengah kejuruan dengan fasilitas yang memadai
dan sesuai dengan program keahlian yang ada.
4. Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan bagi anak didik agar
dapat bekerja untuk orang lain maupun dirinya sendiri
5. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pendidikan
pada sekolah menengah kejuruan.
6. Terwujudnya tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi sesuai
dengan bidangnya dan dapat memberikan yang terbaik kepada anak
didik.
7. Dukungan dunia usaha/dunia industri dan masyarakat agar dapat
menciptakan iklim yang kondusif dalam pengelolaan pendidikan.
5
BAB II NILAI NILAI DASAR ANEKA & KEDUDUKAN PERAN PNS DALAM NKRI
2.1. Nilai-nilai dasar ANEKA
Rencana-rencana kerja yang disusun untuk dilaksanakan pada tahap aktualiasi
nilai-nilai dasar profesi PNS yang terdiri dari Akuntabilitas, Nasionalisme, Etika
Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi atau yang disingkat ANEKA, disusun
berdasarkan landasan teori sebagai berikut:
1. Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban pertanggungjawaban yang harus dicapai.
Akuntabilitas berorientasi kepada hasil yang menuntut setiap kegiatan
kerja aparatur negara untuk dipertanggungjawabkan secara nyata, salah
satunya dengan membuat laporan kegiatan, sehingga dapat dijadikan
sebagai nilai yang berfungsi untuk memperbaiki kinerja jika dilakukan
secara konsekuen atau terus-menerus.
Akuntabilitas publik memiliki tiga fungsi utama yaitu menyediakan kontrol
demokratis, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, dan
yang ketiga untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam bekerja.
Untuk mewujudkan sebuah organisasi sektor publik yang akuntabel, maka
mekanisme akuntabilitas harus mengandung empat dimensi yaitu
akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas
program, dan akuntabilitas kebijakan. Sedangkan untuk menjadi seorang
PNS yang akuntabel haruslah yang mampu mengambil pilihan yang tepat
ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, dan
melayani warga secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.
ASN sebagai profesi, bekerja berdasarkan pada prinsip sebagai berikut:
a. Nilai dasar.
b. Kode etik dan kode perilaku.
c. Komitmen, integritas moral dan tanggung jawab pada pelayanan
publik.
6
d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas.
e. Kualifikasi akademik.
f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
g. Profesionalitas jabatan.
2. Nasionalisme
Nasionalisme merupakan pandangan atau paham kecintaan bangsa
Indonesia terhadap bangsa dan tanah air dengan berdasarkan kepada
dasar negara Indonesia yaitu Pancasila.
Pegawai ASN harus memiliki jiwa nasionalisme Pancasila yang kuat
dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sehingga mampu memberikan
pelayanan publik dengan maksimal sebagaimana pelayanan yang
didambakan oleh masyarakat sebagai berikut:
a. Adanya kemudahan mendapatkan pelayanan.
b. Memperoleh pelayanan secara wajar.
c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan terhadap
kepentingan yang sama.
d. Pelayanan yang jujur dan terus terang.
e. Pelayanan yang bermutu.
3. Etika Publik
Etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan
baik/buruk, benar/salah, perilaku, tindakan dan keputusan untuk
mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung
jawab pelayanan publik.
Etika publik dapat diwujudkan dengan adanya kode etik yaitu aturan-
aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, yang
sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk
ketentuan-ketentuan tertulis. Jadi, kode etik dibuat untuk mengatur
tingkah laku atau etika suatu kelompok khusus dalam masyarakat melalui
ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan dapat dipegang teguh oleh
sekelompok profesional tertentu.
7
Oleh karena itu, dengan diterapkan kode etik Aparatur Sipil Negara,
perilaku pejabat publik harus berubah, yaitu:
a. Berubah dari penguasa menjadi pelayan.
b. Berubah dari wewenang menjadi peranan.
c. Menyadari bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus
dipertanggungjawabkan bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat.
Nilai-nilai dasar etika publik sebagaimana yang tercantum dalam UU No.
5 Tahun 2014 Pasal 5 ayat (1), yaitu:
a. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan
berintegras tinggi.
b. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
c. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan.
d. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
e. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
f. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau
pejabat yang berwenang sejauh tida bertentnangan dengan
ketentuan peraturan perundang-undnagan dan etika pemerintahan.
g. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
bertanggung jawab, efektif, dan efisien.
h. Menjaga agara tidak terjadi konflik kepentingan dalam
melaksanakan tugasnya.
i. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada
pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan
kedinasan.
j. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tigas, status,
kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain.
k. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan
integritas ASN.
8
l. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai
disiplin pegawai ASN.
4. Komitmen Mutu
Komitmen mutu merupakan nilai dasar yang dijadikan acuan dalam
pengukuran ketercapaian hasil kerja yang mencerminkan nilai keunggulan
dari produk atau jasa yang diberikan kepada orang lain sesuai dengan
kebutuhan dan keinginan dari orang yang kita layani.
Nilai-nilai yang harus dipegang teguh pegawai ASN dalam
mengaktualisasikan nilai dasar komitmen mutu dalam melayani
masyarakat adalah:
a. Efektivitas
Efektivitas menunjukkan tingkat ketercapaian target yang telah
direncanakan, baik menyangkt jumlah maupun mautu hasil kerja.
b. Efisiensi
Merupakan tingkat ketepatan realisasi penggunaan sumber daya
dan bagaimana pekerjaan dilaksanakan, sehingga tidak terjadi
pemborosan sumber daya, penyalahgunaan alokasi, penyimpangan
prosedur, dan meknisme yang ke luar alur.
c. Karakteristik ideal dari tindakan yang efektif dan efisien, yang
meliputi:
1. Penghematan.
2. Ketercapaian target secara tepat sesuai dengan yang
direncanakan.
3. Pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat.
4. Tercapaiannya kepuasan semua pihak baik pimpinan,
pelanggan, masyarakat, dan pegawai ditu sendiri.
5. Konsekuensi
Konsekuensi adalah kesinambungan dalam bekerja yang
mengakibatkan penyelenggaraan kerja berjalan dengan efektif
dan efisien. Adanya konsekuensi dari pegawai ASN dalam
bekerja berakibat pada ketercapaian target kerja, kepuasan
berbagai pihak, dan meningkatnya kredibilitas instansi tempat
9
bekerja dimata masyarakat, serta menambah keuntungan
secara finansial.
Keempat nilai-nilai dasar yang harus diaktualisasikan oleh pegawai ASN
demi mewujudkan komitmen mutu dapat didukung dengan pemikiran
pegawai ASN untuk kreatif dan inovatif yang tercermin dari perilakunya
untuk mencari pembaharuan yang memuaskan masyarakat.
5. Anti Korupsi
Korupsi menurut UU No. 31 Tahun 1999 adalah sebuah tindakan
kecurangan, penyimpangan, penyelewangan yang dapat dilakukan oleh
kelompok atau individu yang bertujuan untuk memperaya diri sendiri,
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatanan atau sarana yang
ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara.
Menurut Syed Husein Alatas, tindakan korupsi dapat dibagi menjadi tujuh
jenis yaitu:
a. Korupsi transaktif
Korupsi yang menunjukkan adanya kesepakatan timbal balik, antara
pihak yang memberi dan pihak yang menerima, demi keuntungan
bersama. Kedua pihak sama-sama aktif menjalankan perbuatan
tersebut.
b. Korupsi ekstroaktif
Korupsi yang menyertakan bentuk-bentuk koersi (tekanan) tertentu
dimana pihak pemberi dipaksa untuk menyuap guna mencegah
kerugian yang mengancam diri, kepentingan, orang-orangnya, atau
hal-hal yang dihargai.
c. Korupsi invensif
Korupsi yang melibatkan suatu penawaran barang atau jasa tanpa
adanya pertalian langsung dengan keuntungan bagi pemberi.
Keuntungan diharapkan akan diperoleh dimasa yang akan datang.
d. Korupsi nepotistik
10
Korupsi berupa pemberian perlakuan khusus teman atau yang
mempinyai kedekatan hubungan dalam rangka menduduki jabatan
publik. Dengan kata lain, perlakuan pengutamaan dalam segala
bentuk yang bertentangan dengan norma atau peraturan yang
berlaku.
e. Korupsi Autogenik
Korupsi yang dilakukan individu kerena mempunyai kesempatan
untuk mendapat keuntungan dari pengetahuan dan pemahamannya
atas sesuatu yang hanya diketahui sendiri.
f. Korupsi Suportif
Korupsi yang mengacu pada penciptaan suasana yang kondusif
untuk melindungi atau mempertahankan keberadaan tindak korupsi.
g. Korupsi defensif
Korupsi yang terpaksa dilakukan dalam rangka mempertahankan diri
dari pemerasan.
Merujuk kepada tujuh jenis korupsi di atas, dapat disimpulkan bahwa
perilaku korupsi belum tentu merupakan tindak pidana korupsi, karena
sebuah perilaku yang dinamakan tindak pidana adalah suatu perbuatan
yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan
dengan hukum, dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung
jawab.
Untuk mencegah pegawai ASN melakukan korupsi, dibawah ini terdapat
nilai-nilai dasar anti korupsi yang dapat diinternalisasikan kedalam diri
pegawai ASN, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja
keras, sederhana, dan berani.
2.2. Kedudukan dan Peran PNS dalam NKRI
Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional
sangat tergantung pada mekanisme kerja aparatur Negara, khususnya Pegawai
Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS bukan saja
unsur aparatur Negara, tetapi juga abdi masyarakat yang hidup di tengah-
tengah masyarakat dan bekerja untuk kepentingan masyarakat. Kedudukan dan
11
peranan dari Pegawai Negeri dalam setiap organisasi pemerintah sangatlah
menentukan, sebab Pegawai Negeri Sipil merupakan tulang punggung
pemerintahan dalam melakukan pembangunan nasional.Sebagai aparatur
Negara, Pegawai Negeri Sipil juga sebagai abdi Negara serta abdi masyarakat
yang harus mengabdi kepada tugasnya, dan memberikan pelayanan sebaik-
baiknya kepada masyarakat.
2.2.1. Manajemen ASN
Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN
yang profesional, memilikinilai dasar, etika profesi, beba dari intervensi politik,
bersih dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Manajemen ASN lebih
menekankan kepada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar
selalu tersedia sumber daya ASN yang unggul selaras dengan perkembangan
jaman.
1. Kedudukan ASN
Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini dianggap
belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat
membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU
ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5
Tahun 2014 tentang ASN. Berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas
Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
(PPPK). PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina
kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk
pegawai secara nasional. Sedangkan PPPK adalah warga negara Indonesia
yang memnuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh pejabat pembina
kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi
pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas
pemerintahan. Pegawai ASN berkedudukan sebagai apartur negara yang
menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta
harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
Pegawai ASN dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik. Selain
itu untuk menjauhkan birokrasi dari pengaruh partai politik, hai ini dimaksudkan
12
untuk menjamin keutuhan, kekompakan dan persatuan ASN, serta dapat
memusatkan segala perhatian, pikiran dan tenaga pada tugasyang dibebankan
kepadanya. Oleh karena itu dalam pembinaan karir pegawai ASN, khususnya di
daerah dilakukan oleh pejabat berwenang yaitu pejabat karir tertinggi.
Kedudukan ASN berada di pusat, daerah dan luar negeri. Namun demikian
pegawai ASN merupakan kesatuan. Kesatuan bagi pegawaiASN sangat penting,
mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadinya
isu putra 45 daerah yang hampir terjadi dimana-mana sehingga perkembangan
birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan
ancaman bagi kesatuan bangsa. . Peran ASN Untuk menjalankan kedudukan
pegawai ASN, maka pegawai ASN berfungsi dan bertugas sebagai berikut:
a. Pelaksana kebijakan publik ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk
melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai
dengan ketentuanperaturan perundang-undangan. Untuk itu ASN harus
mengutamakan kepentingan publik dan masyarakat luas dalam menjalankan
fungsi dan tugasnya, serta harus mengutamakan pelayanan yang berorientasi
pada kepentingan publik
b. Pelayan publik ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk memberikan
pelayanan publik yang profesional da berkualitas. Pelayanan publik merupakan
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai
peraturanperundang-undangan bagi setiap warga negaradan penduduk atas
barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang diselenggarakan oleh
penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan kepuasan pelanggan.
c. Perekat dan pemersatu bangsa ASN berfungsi, bertugas dan berperan untuk
mempererat persa Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang
diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik
pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut
atau layak diterima. Agar melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan
baik , dapat meningkatkan produktivitas, menjamin kesejateraan ASN dan
akuntabel, maka setiap SN diberikan hak. Hak ASN dan PPPK yang diatur
dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN sebagai berikut: 46 PNS berhak
memperoleh:
13
1. gaji, tunjangan, dan fasilitas;
2. cuti;
3. jaminan pensiun dan jaminan hari tua;
4. perlindungan; dan
5. pengembangan kompetensi. PPPK berhak memperoleh:
6. gaji dan tunjangan;
7 cuti;
8. perlindungan; dan
9. pengembangan kompetensi.
Selain hak sebagaimana disebutkan di atas, berdasarkan pasal 70 UU No. 5
Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap pegawai ASN memiliki hak
dan kesempatan untuk mengembangkan kompetensi. Berdasarkan Pasal 92
pemerintah juga wajib memberikan perlindungan berupa:
1. Jaminan kesehatan;
2. Jaminan kecelakaan kerja;
3. Jaminan kematian;
4. Bantuan hukum. Sedangkan kewajiban adalah suatu beban atau
tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah
suatu yang sepatutnya diberikan. Pegawai ASN berdasarkan UU No. 5
Tahun 2014 tentang ASN wajib: a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah;
5. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
6. melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang
berwenang;
7. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
14
8. melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran,
kesadaran, dan tanggung jawab;
9. menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan
dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan;
10. menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia
jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.
Kode etik dan kode perilaku ASN Dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN
disebutkan bahwa ASN sebagai profesi berlandaskan pada kode etik dan
kode perilaku.
Kode etik dan kode perilaku ASN bertujuan untuk menjaga martabat
dan kehormatan ASN. Kode etik dan kode perilaku berisi pengaturan perilaku
agar pegawai ASN. melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab,
dan berintegritas tinggi; melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin;
melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan;. melaksanakan
tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan;melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau Pejabat
yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan
perundangundangan dan etika pemerintahan; menjaga kerahasiaan yang
menyangkut kebijakan; menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara
bertanggung jawab, efektif, dan efisien; menjaga agar tidak terjadi konflik
kepentingan dalam melaksanakan tugasnya; memberikan informasi secara
benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi
terkait kepentingan kedinasan; tidak menyalahgunakan informasi intern negara,
tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari
keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain; memegang
teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN; dan
melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai disiplin
Pegawai ASN.
15
2.2.2 Whole of Government
Pengertian Whole of Government (WoG) Berdasarkan interpretasi analitis
dan manifestasi empiris di lapangan maka WoG didefinisikan sebagai “suatu
model pendekatan integratif fungsional satu atap” yang digunakan untuk
mengatasi wicked problems yang sulit dipecahkan dan diatasi karena berbagai
karakteristik atau keadaan yang melekat antara lain: tidak jelas sebabnya, multi
dimensi, menyangkut perubahan perilaku. Sesuai dengan karakteristik wicked
problems, Cara-cara ini pernah dipraktekkan oleh beberapanegara, termasuk
Indonesia dalam level-level tertentu.Penguatan koordinasi antar lembaga
Penguatan koordinasi dapat dilakukan jika jumlah lembaga-lembaga yang
dikoordinasikan masih terjangkau dan manageable. Dalam prakteknya, span of
control atau rentangkendali yang rasional akan sangat terbatas. Salah satu
alternatifnya adalah mengurangi jumlah lembaga yang ada sampai
mendekatijumlah yang ideal untuk sebuah koordinasi. Dengan jumlah lembaga
yang rasional, maka koordinasi dapat dilakukan lebih mudah. 10. Membentuk
lembaga koordinasi khusus Pembendtukan lembaga terpisah dan permanen
yang bertugas dalam mengkoordinasikan sektor atau kementrian adalah salah
satu cara melakukan WoG. Lembaga koordinasi ini biasanya diberikan status
lembaga stingkat lebih tinggi, atau setidaknya setara dengan kelembagaan yang
dikoordinasikan.
Membangun gugus tugas Gugus tugas merupakan bentuk pelembagaan
koordinasi yang dilakukan di luar struktur formal, yang setidaknya tidak
permanen. Pembentukan gugus tugas biasanya menjadi salah satu cara agar
sumber daya yang terlibat dalam koordinasi tersebut dicabut sementara dari
lingkungan formalnya untuk berkonsentrasi dalam proses koordnasi tadi. 49 (4)
Koalisi sosial Koalisi sosial merupakan bentuk informal dari penyatuan
koordinasi antar sektor atau lembaga,tanpa perlu mebentuk pelembagaan
khusus dalam koordinasi. b. Tantangan dalam praktek Whole of Government
(WoG) Tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan WoG di tataran praktek
sebagai berikut:
16
1) Kapasitas SDM dan institusi Kapasitas SDMdan institusi-institusi yang
terlibat dalam WoG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini bisa menjadi
kendala serius ketika pendekatan WoG, misalnya mendorong terjadinya
merger atau akuisisi kelembagaan, dimana terjadi penggabungan SDM
dengan kualifikasi yang berbeda
2) Nilai dan budaya organisasi Nilai dan budaya organisasi menjadi
kendala ketika terjadi upaya kolborasi samapi dengan kelembagaan.
3) Kepemimpinan Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam
pelaksanaan WoG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan
yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan buaday organisasi serta
meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. c.
Praktek Whole of Government (WoG) dalam pelayanan publik Praktek
WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan seluruh sektor
yang terkait dengan pelayanan publik. Jenis pelayanan publik yang dikenail
dapat didekati oleh pendekatan WoG sebagai berikut:
(1) Pelayanan yang bersifat administratif, yaitu pelayanan publik yang
menghasilkan berbagai produk dokumen resmi yang dibutuhkan warga
masyarakat. Dokumen yang dihasilkan bisa meliputi KTP, status
kewarganegaraan, status usaha, surat kepemilikan, atau penguasaan atas
barang, termasuk dokumen-dokumen resmi seperti SIUP, izin trayek, izin
usaha, akta, sertifikat yanah dan lain-lain;
(2) Pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk
jasa yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan,
ketenagkerjaan, perhubungan dan lain-lain.
(3) Pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan jenis barang
yang dibutuhkan warga masyarakat, seperti jalan, jembatan, perumahan,
jaringan telepon, listrik, air bersih, dan lain-lain.
(4) Pelayanan regulatif, yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan
peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur
sendi-sendi kehidupan masyarakat. Adapun berdasarkan pola pelayanan
17
publik, juga dapat dibedakan dalam lima macam pola pelayanan sebagai
berikut:
(1) Pola pelayanan teknis fungsional, yaitu suatu pola pelayanan publik
yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang
tugas, fungsi dan kewenangannya. Pelayanan merupakan pelayanan
sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu, atau
menyangkut pelayanan di sektor lain. WoG dapat dilakukan manakala
pola pelayanan publik ini mempunyai karakter yang sama atau memiliki
keterkaitan antar satu sektor dengan yang lainnya.
(2) Pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara
terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai
kwenangan masing-masing. Pola ini memudahkan masyarakat
pengguna izin untuk mengurus permohonan izinnya, walaupun belum
mengurangi jumlah rantai birokrasi izinnya.
(3) Pola pelayanan satu pintu, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara
tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan
wewnang dari unit kerja pwmwrintah terkait lainnya yang bersangkutan.
Praktek WoG dalam pelayanan publik dilakukan dengan menyatukan
seluruh sektor yang terkait dengan pelayanan publik berdasarkan nilai-
nilai dasar berikut ini.
1. Koordinasi Kompleksitas lembaga membutuhkan koordinasi yang
efektif dan efisien antar lembaga dalam menjalankan kegiatan
kelembagaan
2. Integrasi Integrasi dilakukan dengan pembauran sebuah sistem
antar lembaga sehingga menjadi kesatuan yang utuh
3. Singkronisasi Singkronisasi merupakan penyelarasan semua
kegiatan/data yang berasal dari berbagai sumber , dengan
menyingkronkan seluruh sumber tersebut
18
4. Simplifikasi Simplikasi merupakan penyederhanaan segala sesuatu
baik terkait data/proses di suatu lembaga untuk mengefisienkan waktu,
tenaga dan biaya.
2.2.3 Pelayanan Publik .
Konsep pelayanan publik Pengertian pelayanan publik Berkaitan
dengan pelayanan, ada dua istilah yang perlu diketahui, yaitu melayani dan
pelayanan. Pengertian melayani adalah membantu menyiapkan
(mengurus) apa yang diperlukan seseorang". Sedangkan pengertian
pelayanan adalah "usaha rnelayani kebutuhan orang lain" (Kamus Besar
Bahasa Indonesia, 1995). Contoh: menerima telepon dari pihak lain yang
berhubungan dengan unit kerja kita, adalah bentuk pelayanan yang rutin
kita lakukan. Adapun menurut Keputusan MENPAN Nomor 63 tahun 2003,
mengenai pelayanan adalah sebagai berikut:
1. Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang
dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya
pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penyelenggara adalah Pelayanan Publik adalah Instansi Pemerintah;
3. Instansi Pemerintah adalah sebutan kolektif meliputi satuan kerja
satuan organisasi Kementrian, Departemen, Kesekretariatan Lembaga
Tertinggi dan Tinggi Negara, dan instansi Pemerintah lainnya, baik
Pusat maupun Daerah termasuk Badan Usaha Milik Negara, Badan
Hukum Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
4. Unit Penyelenggara pelayanan publik adalah unit kerja pada instansi
Pemerintah yang secara langsung memberikan pelayanan kepada
penerima pelayanan publik;
5. Pemberi pelayanan publik adalah pejabat/pegawai instansi
pemerintah yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan publik
sesuai dengan peraturan perundang- undangan;
19
6. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, instansi
pemerintah dan badan hukum yang menerima pelayanan dari instansi
pemerintah. Pelayanan merupakan suatu proses.
Proses tersebut menghasilkan suatu produk yang berupa pelayanan,
kemudian diberikan kepada pelanggan. Sebagai contoh adalah proses
pelayanan surat masuk. Proses pelayanan surat masuk adalah sebagai
berikut:
1. surat diterima oleh seorang petugas;
2. surat disortir (dipisah-pisahkan);
3. surat diterima pencatat surat dan kemudian dicatat dalam buku agenda
atau kartu kendali;
4. Surat disampaikan ke pengarah surat;
5. Surat didistribusikan ke unit organisasi sesuai dengan alamat yang tertulis
dalam surat (sering di sebut dengan istilah "unit pengelola");
6. Surat diterima oleh unit pengolah. Pelayanan dapat dibedakan menjadi
tiga kelompok (Gonroos, 1990), yaitu:
1. core service adalah pelayanan yang ditawarkan kepada pelanggan, yang
merupakan produk utamanya. Misalnya untuk pelayanan pembuatan KTP,
maka penyediaan KTP merupakan layanan utamanya.
2. facilitating service adalah fasilitas pelayanan tambahan kepada
pelanggan, misalnya terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan
(KTP, akte kelahiran, dll), maka pemerintah menyediakan layanan satu atap
atau satu pintu dengan menggunakan teknologi yang canggih.
3. supporting service adalah pelayanan tambahan (pendukung) untuk
meningkatkan nilai pelayanan atau untuk membedakan dengan pelayanan-
pelayanan dari pihak "pesaingnya". Misalnya dalam membuat pelanggan
atau masyarakat nyaman, maka disediakan ruang tunggu yang memadai
bahkan bisa saja diberi AC. Demikian juga dengan penyediaan tempat parkir
kendaraan.
20
b. Jenis barang/jasa Menurut Savas (1987) membagi barang layanan
menjadi 4 (empat) kelompok:
1. Barang yang digunakan untuk memenuhi kepentingan individu yang
bersifat pribadi. Barang privat (private goods) ini tidak ada konsep tentang
penyediaannya, hukum permintaan dan penawaran sangat tergantung
pada pasar, produsen akan memproduksi sesuai dengan kebutuhan
masyarakat, dan bersifat terbuka. Oleh sebab itu penyediaan layanan
barang yang bersifat barang privat ini dapat berlaku hukum pasar, hanya
apabila barang privat ini menyangkut kesejahteraan orang banyak,
misalnya beras atau bahan kebutuhan pokok masyarakat Iainnya, maka
pemerintah tidak akan membiarkan berlakunya pasar secara murni.
Dengan kata lain apabila pasar mengalami kegagalan dan demi
kesejahteraan, maka perlu intervensi pemerintah.
2. Jenis barang yang kedua disebut toll goods, yakni barang yang
digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan persyaratan apabila
menggunakannya harus membayar atau ada biaya penggunaan, apabila
pengguna atau konsumen tidak membayar maka tidak dapat
menggunakannya. Penyediaannya bisa menggunakan hukum pasar
dimana produsen akan menyediakan permintaan/kebutuhan barang
tersebut. Barang seperti ini hampir sama seperti barang privat,
penyediaan barang ini di beberapa negara disediakan oleh negara dan
seringkali menggunakan ukuran pemakaiannya atau dapat dikatakan
barang privat tetapi dikonsumsi bersama-sama;
3. Jenis barang ketiga disebut collective goods, yaitu barang yang
digunakan secara bersama-sama atau kolektif dan penyediaannya tidak
dapat dilakukan dengan melalui mekanisme pasar, karena barang ini
digunakan secara terus menerus dan secara bersama- sama serta sulit
diukur berapa besar penggunaan barang ini untuk setiap individu. Dalam
penggunaan barang ini apabila diukur dari sisi ekonomi akan muncul
pembonceng gratis (free rider) dimana mereka ikut menggunakan atau
menikmati barang tersebut tanpa membayar dan tanpa kontribusi secara
fair. Penyediaan barang ini tidak ada yang mau menyediakan atau
21
memproduksinya secara sukarela. Oleh karenanya penyediaan barang ini
dilakuan dengan kontribusi secara kolektif yaitu dengan menggunakan
pajak.
4. Jenis barang yang keempat adalah common pool goods, jenis barang
ini memiliki karakteristik dimana yang menggunakan barang ini tidak ada
yang mau membayar, biasanya digunakan/dikonsumsi secara bersama-
sama dan kepemilikan barang 54 ini oleh umum, tidak ada orang yang
mau menyediakan barang ini. Untuk itu pemerintah melakukan
pengaturan terhadap barang ini. Dalam kenyataannya keempat jenis
barang diatas sangat sulit dibedakan atau dipisahkan masing-masing
jenis termasuk barang yang mana, karena setiap barang tidak murni
menjadi salah satu karakteristik jenis barang yang ada. Setiap barang
mempunyai kecenderungan karakteristik barang yang satu dengan
barang yang lain.
c. Pelayanan prima Pelayanan prima merupakan terjemahan dari istilah
"Excellent Service" yang secara harfiah berarti pelayanan yang sangat baik
dan atau pelayanan yang terbaik. Disebut sangat baik atau terbaik, karena
sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku atau dimiliki oleh instansi
yang memberikan pelayanan. Apabila instansi pelayanan belum memiliki
standar pelayanan, maka pelayanan disebut sangat baik atau terbaik atau
akan menjadi prima, manakala dapat atau mampu memuaskan pihak yang
dilayani (pelanggan). Jadi pelayanan prima dalam hal ini sesuai dengan
harapan pelanggan. Tentunya agar keprimaan suatu pelayanan dapat
terukur, bagi instansi pemberi pelayanan yang belum memiliki standar
pelayanan, maka perlu membuat standar pelayanan prima sesuai dengan
tugas dan fungsinya. Tujuan pelayanan prima adalah memberikan
pelayanan yang dapat memenuhi dan memuaskan pelanggan atau
masyarakat serta memberikan fokus pelayanan kepada pelanggan.
Pelayanan prima kepada masyarakat didasarkan pada tekad bahwa
"pelayanan adalah pemberdayaan". Kalau pada sektor bisnis atau swasta
tentunya pelayanan selalu bertujuan atau berorientasi profile atau
keuntungan perusahaan. Pelayanan prima yang diberikan kepada
masyarakat pada dasarnya tidaklah mencari untung, tetapi memberikan
22
pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara sangat baik atau
terbaik. Dalam hal memberdayakan masyarakat ini, pelayanan yang
diberikan tidaklah bertujuan selain mencari untung, juga menjadikan
masyarakat justru terbebani atau terperdayakan dengan pelayanan dari
pemerintahan yang diterimanya. Contoh: Dalam memberikan pelayanan
kepada masyarakat selama ini masih sering muncul keluhan dari
masyarakat dengan adanya pungutan biaya diluar ketentuan, atau berbelit-
belitnya prosedur serta lamanya palayanan yang diberikan. Belum lagi
masih ditambah dengan petugas yang kurang ramah. Sehingga munculnya
sikap, anggapan dan penilaian terhadap pemerintahan. Misalnya kesan
bahwa birokrasi adalah prosedur yang berbelit-belit dan mempersulit urusan.
Adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dalam pelayanan sektor publik.
Bahkan dalam pelayanan publik muncul istilah "kalau masih bisa dipersulit,
kenapa harus dipermudah?" Atau kalau kita berurusan dengan pelayanan
pemerintah, mungkin akan ada penawaran dari aparatur pelayannya, "mau
lewat jalan tol atau biasa?". Untuk itu pelayanan prima sektor publik yang
dilakukan oleh pemerintah selain memenuhi kebutuhan hajat hidup
masyarakatnya, sudah barang tentu adalah untuk memberdayakan bukan
memperdayakan. Jadi dengan demikian perbaikan pelayanan sektor publik
jelas merupakan kebutuhan yang mendesak, bahwa dalam rangka reformasi
administrasi negara, perbaikan pelayanan kepada publik merupakan kunci
keberhasilannya. Pelayanan prima bertujuan memberdayakan masyarakat,
bukan memperdayakan, sehingga akan menumbuhkan kepercayaan publik
atau masyarakat kepada pemerintahannya. Adapun kepercayaan adalah
awal atau modal dari kolaborasi dan partisipasi masyarakat dalam program-
program pembangunan. Adapun pelayanan prima akan bermanfaat bagi
upaya peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat
sebagai pelanggan dan sebagai acuan untuk pengembangan penyusunan
standar pelayanan. Baik pelayan, pelanggan atau stakeholder dalam
kegiatan pelayanan, akan memiliki acuan mengenai mengapa, kapan,
dengan siapa, dimana dan bagaimana pelayanan dilakukan.
23
3.3.2. Nilai-nilai dasar pelayanan publik
Perhatian pemerintah terhadap perbaikan pelayanan kepada masyarakat,
sebenarnya sudah diatur dalam beberapa pedoman, antara lain adalah
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (MENPAN)
Nomor 63 Tahun 2003 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip
pelayanan publik sebagai berikut:
1. Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah
dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan. a. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik; b.
Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam
memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan/sengketa
dalam pelaksanaan pelayanan publik; c. Rincian biaya pelayanan publik dan
tata cara pembayaran.
3. Kepastian Waktu. Pelaksanaan pelayanan Publik dapat diselesaikan
dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
4. Akurasi Produk pelayanan Publik diterima dengan benar, tepat, dan sah.
5. Keamanan Proses dan produk pelayanan Publik memberikan rasa aman
dan kepastian hukum.
6. Tanggung jawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat
yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelengaraan pelayanan dan
penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik.
7. Kelengkapan Sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana
kerja, peralatan kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk
penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informatika (telematika).
8. Kemudahan Akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang
memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat me manfaatkan
teknologi telekomunikasi dan informatika.
24
9. Kedisiplinan, Kesopanan dan Keramahan. Pemberi pelayanan harus
bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan
dengan ikhlah
10. Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan
ruang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat
serta dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, seperti parkir, toilet,
tempat ibadah dan lain-lain.
25
BAB III
RANCANGAN AKTUALISASI
3.1 Identifikasi Isu
Untuk menyusun rancangan kegiatan aktualisasi, maka saya akan menjelaskan
jabatan saya. Jabatan saya adalah guru ahli pertama pendidikan agama islam di
sekolah di SMK N 1 Payung adapun uraian tugas pokok dalam melaksanakan
tugasnya seorang guru memiliki 5 (lima kegiatan pokok sesuai Permendikbud no 15
tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Merencanakan pembelajaran atau pembimbingan, yang dilakukan melalui
kegiatan.
a. Mengkaji kurikulum dan silabus pembelajaran, pembimbingan, dan
program kebutuhan khusus pada satuan pendidikan
b. Menyusun program tahunan dan semester sesuai dengan bidang
tugasnya masing-masing.
c. Membuat rencana pelaksanaan pembelajaran atau rencana pelaksanaan
pembimbingan sesuai standar proses.
2. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan yang dilakukan melalui
intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler, pelaksanaan pembelajaran
(RPP) atau Rencana Pelaksanaan Bimbingan (RPB).
3. Pembelajaran atau pembimbingan, menilai merupakan proses pengumpulan
dan pengolahan informasi hasil belajar peserta didik pada tiga aspek yaitu
sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
4. Membimbing dan melatih peserta didik dapat dilakukan oleh pendidik.
5. Melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan
pokok sesuai dengan beban kerja guru.
Berdasarkan observasi pengamatan selama 2 minggu adanya beberapa
masalah isu yang terjadi. Adapun isu tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:
a. Berdasarkan observasi lapangan masih rendah aqidah akhlak siswa
b. Berdasarkan observasi lapangan rendahnya pemahaman siswa tentang
budi pekerti yang baik
c. Berdasarkan observasi lapangan masih rendahnya kesadaran siswa
tentang hukum islam
d. Rendahnya sopan dan santun siswa terhadap guru dan lingkungan
sekolah.
Identifikasi isu tersebut akan didiskusikan kepada coach, mentor, atasan
maupun rekan kerja yang selanjutnya akan dianalisis berdasarkan Nilai-Nilai
Dasar Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta kedudukan dan peran pegawai Negeri
26
Sipil (PNS) dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Setelah itu akan
terpilih sebuah Core Issue yang akan diangkat.
3.2. Isu yang diangkat
3.2.1 isu yang diangkat dan gagasan pemecahan isu
Dari identifikasi isu yang dikemukakan diatas,maka saya akan menentukan isu
yang akan diangkat, saya menggunakan teknik USG yang mana pengertian USG
adalah sebagai berikut :
URGENCY : Seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis dan
ditindaklanjuti
SERIOUSNESS : Seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan
akibat yang ditimbulkan
GROWHT : Seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak
ditangani sebagai mana mestinya
Tabel 1
PERUMUSAN ISU DAN PENETAPAN ISU
No Isu aktual/masalah pokok U S G Total
1 Berdasarkan observasi lapangan masih
rendah aqidah akhlak siswa
4 3 5 12
2 Berdasarkan observasi lapangan rendahnya
pemahaman siswa tentang budi pekerti
yang baik
4 3 4 11
3 . Berdasarkan observasi lapangan masih rendahnya kesadaran siswa tentang hukum islam
5 4 4 13
4 Rendahnya sopan dan santun siswa terhadap guru dan lingkungan sekolah.
3 4 3 10
Berdasarkan hasil analisis isu menggunakan alat analisis USG di atas dapat
dilihat bagaimana kualitas Isu yang ada. Isu yang mendapatkan prioritas tertinggi
adalah isu final/isu (core issue) yang perlu diangkat yaitu :” masih rendahnya
kesadaran siswa tentang hukum islam di sekolah SMK N 1 Payung” dan
menjadi isu yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya.
Isu yang terpilih menjadi core issue dengan menggunakan instrumen USG
adalah Masih lambatnya proses pemberian “Pemahaman peserta didik tentang
kesadaran siswa tentang hukum islam di sekolah SMK N 1 Payung” dan menjadi isu
yang perlu dicarikan pemecahan masalahnya. Jika isu tersebut tidak bisa segera
27
dipecahkan maka akan mengakibatkan hal-hal sebagai berikut : 1.tingkat
kenakalan remaja yang semakin tinggi; 2. Minat siswa untuk memahami hukum
islam masih rendah, 3. Belum efektif secara optimal kegiatan keagamaan di sekolah,
4. Tingkah laku siswa yang semakin tidak berkarakter, 5. Tidak ada kesadaran dari
siswa, 6. Disiplin siswa yang semakin menurun.
3.2.2. gagasan pemecahan isu
Membangun KOPIAH RESAM (komunitas pelajar islam hebat rasa empati sadar
akhlak beriman) yang harus di terapkan di sekolah ataupun peserta didik
merupakan hal yang harus dilakukan guna untuk langkah awal terbentuknya dan
terlaksana program sekolah yang menjadikan peserta didik yang berkarakter
beragama sopan santun mempunyai rasa hormat dan tanggung jawab sebagai
generasi penerus bangsa. Maka gagasan pemecahan isu yang usulkan adalah
”Membangun KOPIAH RESAM (komunitas pelajar islam hebat rasa empati sadar
akhlak beriman) di sekolah SMK N 1 Payung”.
3.2.3 Kegiatan dan tahapan kegiatan pemecahan isu
Menyadari bahwa core isu ini bersifat complicated atau tidak bersifat tunggal,
sehingga saya mengusulkan berapa kegiatan dan tahapan kegiatan pemecahan
masalah sebagai satu rangkaian kegiatan besar, Kegiatan yang saya usulkan ini
berasal dari SKP(sasaran kerja pegawai),tugas dari atasan dan dari inisiatif
sendiri yang disetujui oleh atasan saya.Kegiatan dan tahapan yang diusulkan
untuk memecahkan isu di atas adalah sebagai berikut:
1. Mengkonsultasi dengan mentor dan coach mengenai core isu yang di angkat
Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut ;
a) melakukan koordinasi dengan kepala sekolah.
b) melakukan Konsultasi dan diskusi dengan kepala sekolah mengenai
tentang kegiatan yang akan di lakukan
c) menyiapkan bahan dan materi dalam kegiatan program kopiah resam
2. Mengkaji pemahaman siswa dalam hukum islam
Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut ;
a) melakukan pre test kepada siswa tentang pemahaman hukum islam
b) Melakukan pengecekan hasil pre test
c) Mencari jenis metode yang inovatif di internet
d) Merancang konsep program kopiah resam
3. Merancang kegiatan komunitas kopiah resam
Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut ;
a) Membuat formulir untuk anggota komunitas
28
b) Menyebarkan formulir kepada siswa
c) Memilih dan merekrut anggota melalui formulir
d) Menyampaikan visi misi pembentukan kopiah resam
e) Melakukan pemilihan struktur organisasi
4. Membentuk komunitas kopiah resam
Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut ;
a) Membentuk komunitas kopiah resam
b) Membentuk struktur organisasi kopiah resam
c) Merancang bersama tugas dan jadwal kegiatan kopiah resam
6. Melaksanakan kegiatan kopiah resam
Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut ;
a) Mengumpulkan siswa
b) sosialisasikan konsep kegitan kopiah kepada anggota
c) mengaktifkan sholat bersama di musholla
d) membuat stiker nasehat di sekolah
e) menerapkan musik murottal/sholawat penyejuk hati/asmaul husna di pagi
hari
f) melakukan bakti sosial di sekolah
7. melakukan evaluasi
Dengan tahapan kegiatan sebagai berikut ;
a) melakukan post test (non dan test
b) melakukan penilaian
c) melaporkan dan berdiskusi tentang evaluasi kegiatan dengan kepala
sekolah
Kegiatan-kegiatan dan tahapan-tahapan kegiatan yang saya sebutkan diatas
akan saya laksanakani di lnstansi pendidikan Smk Negeri 1 Payung dengan
mengaktualisasikan/menerapkan nilai-nilai dasar aneka (akuntabilitas,
nasionalisme, etika publik, komitmen mutu dan anti korupsi) dan penerapan
kedudukan dan peran PNS dalam NKRI ( Manajemen ASN, WoG, Pelayan
Publik ) sehingga nantinya diharapkan dapat berkontribusi mendukung
terwujudnya visi, misi Smk Negeri 1 Payung dan juga diharapkan dapat
memperkuat nilai-nilai organisasi sekolah.
3.3. Keterkaitan Kegiatan Dengan Nilai-Nilai Aneka Dan Peran Kedudukan PNS
Dalam NKRI
29
Adapun kegiatan sebagaimana diuraikan diatas akan saya laksanakan pada
kegiatan aktualisasi ditempat saya bekerja yang akan saya uraikan satu persatu
sebagai berikut:
1. Kegiatan: Melakukan konsultasi dengan mentor dan coach mengenai core isu
yang diangkat .
Melakukan konsultasi pada mentor dan coach mengenai isu yang diangkat
sangat penting dilakukan agar dapat mengetahui hal apa saja permasalahan
yang di alami oleh peserta didik sehingga mudah dalam menjadikan siswa
berkripadian yang berkarakter. Adapun tahapan-tahapan program kegiatan
sebagai berikut:
a) melakukan koordinasi dengan kepala sekolah.
b) melakukan Konsultasi dan diskusi dengan kepala sekolah mengenai
tentang kegiatan yang akan di lakukan
c) menyiapkan bahan dan materi dalam kegiatan program kopiah resam
Adapun pengaktualisasian nilai-nilai dasar dan nilai nilai peranan dan
kedudukan pns dalam nkri dalam tahapan-tahapan kegiatan satu ini adalah sebagai
berikut :
Etika Publik dan WoG
Pada saat melaksanakan tahapan kegiatan konsultasi dengan kepala
sekolah (Tahapan 1) saya akan mengaktualisasikan nilai dasar etika publik yaitu
nilai “memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur” dengan cara
berbicara yang sopan, ramah, dengan menggunakan bahasa Indonesia yang
baik dan benar sehingga komunikasi berjalan dengan lancar/baik, dapat
dipahami dan dokumen yang diterima benar/tepat sesuai dengan
harapan/permintaan.
Nilai-nilai memelihara dan menjunjung tinggi stadar etika luhur dengan
cara berbicara yang sopan, ramah, dengan menggunakan bahasa Indonesia
yang baik dan benar. Etika diatas terkait juga dengan kedudukan dan peran
PNS dalam NKRI yaitu penerapan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI yaitu
nilai WoG (koordinasi) adalah secara mikro yang menitik beratkan pada
pentingnya koordinasi antara kepala sekolah dengan guru demi untuk kemajuan
sekolah sehingga dapat meningkatkan pemahaman siswa serta memberikan
kesadaran dalam mata pelajaran pendidikan agama islam.
Adapun Hasil/Output melaksanakan tahapan ketiga ini adalah Cacatan, Informasi,
dan Dokumentasi Foto.
Kegiatan 2 : Mengkaji pemahaman siswa dalam hukum islam
30
melakukan pre test kepada siswa tentang pemahaman hukum islam
Melakukan pengecekan hasil pre test
Mencari jenis metode yang inovatif di internet
Merancang konsep program kopiah resam
Akuntabilitas dan Pelayan Publik
Pada saat melaksanakan tahapan kegiatan melakukan telaah angket yang di
berikan kepada siswa (TAHAP 2) saya akan mengaktualisasikan nilai dasar
akuntabilitas yaitu nilai “tanggung jawab” yaitu dengan cara teliti memeriksa satu
persatu dan memberi tanda yang berbeda akan kemauan dan kemapuan siswa
dalam program kegiatan ini melalui angket yang telah ditelaah) sehingga akan
mempermudah untuk mengaktifkan program kegiatan Adapun hasil/output
melaksanakan tahapan ini adalah Lembaran pretest yang telah ditelaah.
Akuntabilitas diatas terkait juga dengan kedudukan dan peran PNS dalam NKRI
yaitu penerapan peran dan kedudukan PNS dalam NKRI yaitu pelayan publik
dalam melayani dan bertanggung jawab dalam melakukan program kegiatan ini.
Adapun Hasil/Output melaksanakan tahapan ketiga ini adalah Lembaran angket
yang telah ditelaah Bahan dari internet Foto dan dokumentasi.
kegiatan 3 : Merancang kegiatan komunitas kopiah resam
Merancang kegiatan harus dg perencanaan yang matang agar kegiatan
komunitas bisa lebih terarah dan bisa di terapkan dalam kehidupan sehari-hari
sehingga lebih mudah dalam pelaksanaan kegiatan. Adapun tahapan dalam
merancang kegiatan komunitas kopiah resam yaitu :
a) Membuat formulir untuk anggota komunitas
b) Menyebarkan formulir kepada siswa
c) Memilih dan merekrut anggota melalui formulir
d) Menyampaikan visi misi pembentukan kopiah resam
e) Melakukan pemilihan struktur organisasi
Akuntabilitas dan Peran ASN
Akuntabilitas Pada saat melaksanakan tahapan kegiatan mengumpulkan
informasi tentang keinginan siswa untuk mengikuti kegiatan, (tahap 3) saya akan
mengaktualisasikan nilai dasar Akuntabilitas yaitu “Tanggung jawab” Sikap
tanggung jawab kepada semua siswa memulai program dan mengoptimalkan
kegiatan secara bersama-sama dengan cara mendokumentasikan/mengumpulkan
semua informasi serta guru mempunyai peran penting dalam pelayanan publik
dalam program kegiatan ini.
Adapun hasil/output adalah Lembar formulir,dokumentasi dan foto serta video.
31
Kegiatan 4: Membentuk komunitas kopiah resam
a) Membentuk komunitas kopiah resam
b) Membentuk struktur organisasi kopiah resam
c) Merancang bersama tugas dan jadwal kegiatan kopiah resam
Nasionalisme
Pada saat melaksanakan tahapan kegiatan (sila ke 4) yaitu guru dan siswa
melakukan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam membentuk komunitas dan
membentuk organisasi.
Komitmen mutu
Pada saat membentuk komunitas kopiah resam yang bisa berjalan aktif maka
salah satu cara yang di lakukan merancang bersama tugas dan jadwal kegiatan
kopiah resam.
Peran ASN
Untuk menjadikan kegiatan kopiah resam yang di terima di kalangan remaja
maka harus adanya manajemen asn antara guru dan kepala sekolah.
Adapun output/hasil adalah foto dan dokumentasi.
Kegiatan 5 : Melaksanakan kegiatan kopiah resam yaitu sebagai berikut
a) Mengumpulkan siswa
b) sosialisasikan konsep kegitan kopiah kepada anggota
c) mengaktifkan sholat bersama di musholla
d) membuat stiker nasehat di sekolah
e) menerapkan musik murottal/sholawat penyejuk hati/asmaul husna di pagi hari
f) melakukan bakti sosial di sekolah
Nasionalisme
Pada saat melakukan tahapan (sila ke 1) kegiatan anggota kopiah resam
menerapkan prilaku siswa menjalankan tugas sebagai umat muslim dan
menanamkankan rasa cinta terhadap Tuhan Yang Maha Esa atas kegiatan
mengaktifkan sholat bersama di musholla khususnya sholat dzuhur di musholla
Etika Publik
Dengan mengadakan kegiatan ini dalam lingkungan sekolah akan menjadikan
siswa berbudi luhur dan beretika luhur.
Komitmen mutu
Pelaksanaan cara seperti kegiatan dalam tahapan akan menghemat waktu
lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan kegiatan.
32
Adapun output/hasil adalah stiker, Foto dan video
Kegiatan 6: Melakukan evaluasi
a) melakukan post test (non dan test
b) melakukan penilaian
c) melaporkan dan berdiskusi tentang evaluasi kegiatan dengan kepala sekolah
Akuntabilitas
Pada saat pelaksaan evaluasi “tanggung jawab” terhadap tugas menelaah
hasil post tes kemampuan siswa bertanggung jawab kepada mentor selaku kepala
sekolah
Etika Publik
Dalam menyampaikan kepada kepala sekolah tentang hasil peningkatan
kesadaran siswa tentang hukum islam dengan menjunjung tinggi standar etika luhur
bertutur kata yang baik dan sopan
Komitmen Mutu
Dengan menggunakan metode ini akan mempermudah mengetahui
sejauh mana peningkatan pemahaman siswa tentang hukum islam agar bisa
menjadi landasan siswa dalam berpikir dan membentuk pribadi yang berkarakter
yang berakhlak mulia.
Adapun out/hasil adalah lembar hasil kemampuan siswa, masukan dan saran kepala
sekolah selaku mentor , foto dan video
3.4 Kontribusi Terhadap Visi Dan Misi Organisasi
Kontribusi terhadap visi dan misi Organisasi lembaga administrasi Negara
adalah : Dengan media pembelajaran berbasis penanaman karakter yang berbudi
pekerti yang baik, melakukan telaah angket maka DIHARAPKAN kualitas
pelaksanaan kerja akan teridentifikasi dengan baik sehingga DIHARAPKAN DAPAT
mendukung pencapaian Visi & Misi Smk negeri 1 Payung dalam pengembangan
dan peningkatan mutu pendidikan dan mutu lulusan yang unggul, beribawa, dan
memberdayakan alumni, yang berakhlak mulia kompetitip dan berwawasan luas.
3.5 penguatan nilai organisasi
Dengan membangun komunitas pelajar islam hebat rasa empati sadar akhlak
beriman (kopiah resam) dapat meningkatkan keaktifan dalam program sekolah yang
33
masih di rasa kurang. Sehingga di harapkan menguatkan nilai-nilai organisasi yaitu “
BERKAH”
1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Eratkan dan kuatkan kebersamaan
3. Responsive dalam melayani masyarakat
4. Kerjasamadalam melaksanakan tugas
5. Amanah wajib dijunjung tinggi
Hindari malas dan ketidakpedulian
3.6. Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi
Kegiatan yang telah diuraikan diatas akan dilaksanakan selama masa off
campus dimana penulis melaksanakan AKTUALISASI di SMK NEGERI 1 PAYUNG
sebagaimana jadwal berikut :
No Kegiatan Tanggal
1 Mengkonsultasi dengan mentor mengenai core isu yang di angkat
2 Mengkaji pemahaman siswa dalam hukum islam
3 Merancang kegiatan komunitas
kopiah resam
4 Membentuk komunitas kopiah
resam
5 Melaksanakan kegiatan kopiah
resam
6 Melakukan evaluasi
34
BAB IV
PENUTUP
a. Kemungkinan kendala yang dihadapi
Siswa masih enggan dan malu untuk berinteraksi dengan baik
Beragam karakter siswa yang harus di pelajari
Sarana dan prasarana yang belum efektif digunakan
b. Antisipasi menghadapi kendala
Membangun komunikasi dengan aktif pada kepala sekolah guru dan staf
Menampilkan sikap yang ramah pada siswa
Membangun komunikasi yang baik pada siswa dan tetap memperhatikan
batasan-batasan tertentu.
c. Kesimpulan
Untuk membentuk guru yang profesional yang mampu melaksanakan
tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat, diperlukan pembentukan
karakter yang didasarkan pada nilai-nilai ASN.
35
DAFTAR PUSTAKA
- http://www.pn-labuha.go.id/doc/AKUNTABILITAS.pdf
- http://www.definisi-pengertian.com/2015/04/definisi-pengertian-akuntabilitas-
konsep.html
- https://lecturer.ppns.ac.id/imamkhoirul/2017/06/21/komitmen-mutu/
- http://siunyupunyacerita.blogspot.com/2013/03/hal-hal-yang-menjadi-faktor-
penyebab.html
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. Aktualisasi Nilai-Nilai Dasar
ProfesiPegawai Negeri Sipil. Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan
Golongan III. Jakarta: Lembaga AdministrasiNegara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. Akuntabilitas. Modul Pendidikan dan
PelatihanPrajabatanGolongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. Nasionalisme. Modul Pendidikan dan
PelatihanPrajabatanGolongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. EtikaPublik. Modul Pendidikan dan
PelatihanPrajabatanGolongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. Komitmenmutu. Modul Pendidikan dan
PelatihanPrajabatanGolongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Lembaga Administrasi Negara. 2015. Anti Korupsi. Modul Pendidikan dan
PelatihanPrajabatanGolongan III. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- PeraturanPemerintahNomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) JabatanPegawai Negeri Sipil (PNS).
36