+Mempersiapkan Program Pengurangan Emisi dalam Kerangka Skema Carbon Fund

TIM PENYUSUN ER-PIN FCPF CARBON FUNDPuspijak – Badan Litbang KehutananKementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

+Usulan Awal Lokasi Skema CF

• Merangin (311,293 ha)

• Bungo (96,519 ha)Kapuas (814,000

ha)

• Donggala (302,897 ha)

• Toli-toli (202,480 ha)

• Kutai Barat (903,556 ha)

• Berau (1,513,170 ha)

+Hasil CF 11 Meeting di Washington

ER-PIN Indonesia telah disetujui dengan beberapa syarat, antara lain: Lokasi dan program perlu

difokuskan di satu tempat yang terkonsolidasi

Konsistensi dengan REL Nasional

MRV yang akan dibangun selaras dengan MRV Nasional

+

Opsi 1Jambi-Riau

Opsi 2East & Central

Kalimantan

Opsi 3Central

Sulawesi

Lokasi yang tidak dipilih untuk skema CF akan dimasukkan ke dalam skema pendanaan lain seperti Bio-CF, FREDDI, dan lain-lain

+Kriteria Pemilihan

Sesuai dengan luas prioritas REDD+

Telah berinvestasi dalam program REDD+ sebelumnya

Keterlibatan masyarakat sipil yang kuat

Komitmen dari pemerintah daerah

Potensi pengurangan emisi relatif tinggi

+Komitmen Kapala Daerah

+Kemajuan Kesiapan REDD+ Tingkat Nasional (1)

REL REL Nasional telah disusun,dan

dalam tahap penyepakatan antarpihak

Kabupaten perlu menyepakati tentang batas-batas kabupaten

Data tutupan hutan tersedia dari tahun 2000 dan seterusnya: enam kelas hutan

Perubahan dalam kelas hutan akan digunakan untuk mengukur degradasi

MRV Desain Dokumen untuk sistem

MRV nasional telah disiapkan dan dalam proses konsultasi

Pengumpulan data & pengembangan kapasitas di tingkat lokal telah tercapai

Kerangka Pengaman Prinsip, Kriteria dan Indikator

REDD + Safeguards di Indonesia (PRISAI) - dikembangkan dan diadopsi dengan cara yang sangat partisipatif: 10 prinsip sosial dan lingkungan

Sistem Informasi Safeguards telah dikembangkan oleh Pustanling

Integrasi SIS dan PRISAI sebagai salah satu sistem pengamanan nasional pada tahun 2014

Strategic Environmental and Social Assessment (SESA) yang dikembangkan oleh Dewan Kehutanan Nasional (DKN) untukmelengkapi dua inisiatif sebelumnya

+Kemajuan Kesiapan REDD+ Tingkat Nasional (2)

Pembagian Manfaat Pendanaan REDD + di Indonesia (FREDDI) dalam desain Beberapa opsi telah diusulkan: transfer fiskal, Program

Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

Reformasi Pemerintahan Klarifikasi kepemilikan lahan/ hutan (hak-hak masyarakat adat,

perubahan definisi domain hutan Negara) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) lebih dari 56 juta ha lahan hutan negara di 25 provinsi

dialokasikan ke 600 daerah distrik KPH. Setidaknya 120 lembaga KPH harus dioperasionalkan pada 2014

Program KegiatanPengurangan Emisi (ER) dalam Carbon Fund akan diintegrasikan ke dalam Registry nasional

+Estimasi Tingkat Emisi Acuan

(REL)H i s t o r i c a l C O 2 e m i s s i o n s b y S o u r c e ( t C O 2 e / y r )

D i s t r i c t F o r e s t ( h a )H i s t o r i c a l

D e f o r e s t a t i o n( h a / y r )

D e f o r e s t a t i o n D e g r a d a t i o n P e a tD e c o m p .

P e a t F i r e T o t a l

Donggala 302,897 1,197 778,050 194,513 - - 972,563Tolitoli 202,480 1,585 1,030,250 257,563 - - 1,287,813Berau 1,513,170 16,440 10,686,000 2,671,500 283 - 13,357,783Kutai Barat 903,556 12,427 8,077,400 2,019,350 576,527 85,184 10,758,460Kapuas 814,000 8,537 5,549,050 1,387,263 5,820,815 9,280,565 22,037,693Merangin 311,293 9,860 6,409,000 1,602,250 - - 8,011,250Bungo 96,519 5,202 3,381,300 845,325 - - 4,226,625T o t a l 4 , 1 4 3 , 9 1 5 5 5 , 2 4 8 3 5 , 9 1 1 , 0 5 0 8 , 9 7 7 , 7 6 3 6 , 3 9 7 , 6 2 5 9 , 3 6 5 , 7 4 8 6 0 , 6 5 2 , 1 8 6

+Usulan Kegiatan Pengurangan Emisi di Daerah

Kegiatan didasarkan pada strategi REDD+ masing-masing provinsi/kabupaten

Mendukung dan membangun reformasi transformatif dalam tata kelola hutan dan lahan: Dukungan untuk Pengembangan Kesatuan Pengelolaan

Hutan lokal (KPH) (30% dari wilayah program) Mendukung reformasi untuk lahan dan Tata Ruang (di

seluruh wilayah program) Kegiatan berbasis masyarakat (di seluruh wilayah program,

dengan fokus pada daerah KPH) Kegiatan yang berkaitan dengan konsesi hutan (hutan

produksi) dan perkebunan (di wilayah program)

+Dukungan untuk Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

KPH akan bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana pengelolaan, untuk mengawasi pemegang ijin, dan untuk memantau kegiatan penggunaan lahan, terutama di daerah akses terbuka yang tidak berada di bawah izin tertentu

Total luas daerah yang tertutup oleh KPH di tujuh kabupaten sekitar 1,3 juta hektar

Mendukung pengembangan model kelembagaan

Investasi yang fokus pada masyarakat untuk meningkatkan kondisi yang kondusif bagi penggunaan lahan berkelanjutan dan implementasi proyek REDD+

+Dukungan untuk Reformasi Lahan dan Perencanaan Tata Ruang

Strategi REDD+ Nasional menyebutkan bahwa kepemilikan lahan menjadi titik sentral yang harus ditangani

Baru-baru ini keputusan Mahkamah Konstitusi (MK 45 dan 35) pada definisi kawasan hutan negara dan hak atas tanah masyarakat adat menyediakan kesempatan untuk percepatan reformasi penguasaan hutan

Investasi khusus akan mencakup: dukungan untuk proses resolusi konflik di daerah peningkatan kapasitas masyarakat lokal untuk terlibat dalam

pemetaan partisipatif dukungan untuk menyelesaikan Inisiatif Satu Peta pendaftaran lahan dukungan analitis dan teknis kepada lembaga-lembaga lokal

yang terlibat dalam perencanaan tata ruang dan pengukuhan.

+Kegiatan-kegiatan berbasis tapak Kegiatan berbasis lapangan khusus akan dipandu oleh SRAP dan

strategi REDD + lainnya sesuai dengan masing-masing provinsi

 Akan membangun kembali kegiatan yang telah ada yang ditujukan untuk perbaikan tata kelola

Desain program berbasis tapak di tingkat kabupaten akan berlangsung selama desain fase ER-PD

Keseluruhan kegiatan berbasis tapak akan mencakup: Kegiatan berbasis masyarakat: termasuk dukungan untuk Pengelolaan

Hutan berbasis Masyarakat (PHBM) yaitu hutan desa, hutan adat, mata pencaharian alternatif, perbaikan hasil, dan peningkatan kapasitas

Kegiatan yang berkaitan dengan konsesi hutan dan perkebunan: termasuk peningkatan kapasitas untuk RIL, praktek pengelolaan terbaik, dukungan untuk sistem sertifikasi, dan pertukaran lahan

+Pengurangan Emisi yang Diharapkan

D i s t r i c t R E L( t C O 2 e / y r )

P o t e n t i a lR e d u c t i o n

E s t i m a t e d E Rp e r y e a r

( t C O 2 e / y r )

E s t i m a t e d E R2 0 1 6 - 2 0 2 0

( t C O 2 e )

E s t i m a t e dE R 2 0 1 6 -

2 0 2 6

E s t i m a t e d E R2 0 1 6 - 2 0 3 0

Donggala 972,563 25% 243,141 972,563 2,431,406 3,403,969Tolitoli 1,287,813 25% 321,953 1,287,813 3,219,531 4,507,344Berau 13,357,783 30% 4,007,335 16,029,340 40,073,349 56,102,689Kutai Barat 10,758,460 30% 3,227,538 12,910,152 32,275,381 45,185,534Kapuas 22,037,693 30% 6,611,308 26,445,231 66,113,078 92,558,309Merangin 8,011,250 30% 2,403,375 9,613,500 24,033,750 33,647,250Bungo 4,226,625 25% 1,056,656 4,226,625 10,566,563 14,793,188T o t a l 6 0 , 6 5 2 , 1 8 6 2 8 % 1 7 , 8 7 1 , 3 0 6 7 1 , 4 8 5 , 2 2 3 1 7 8 , 7 1 3 , 0 5 8 2 5 0 , 1 9 8 , 2 8 1

+ Kebocoran dan Risiko Balik

Ketidaksinambungan Geografis kabupaten yang berpartisipasi menciptakan risiko kebocoran dalam negeri

Mengatasi isu-isu perencanaan tata ruang dan lahan akan memperbaiki tata kelola kepemimpinan jangka panjang mengurangi risiko balik (non-permanence)

Perbaikan iklim investasi dan akses yang lebih baik terhadap lahan terdegradasi (pertukaran lahan, perencanaan tata ruang, penyelesaian konflik) konversi hutan akan dapat diminimalkan

Kepemilikan lokal yang kuat dan insentif jangka panjang untuk mata pencaharian alternatif, dan Pembayaran ER dari sumber lain akan mengurangi risiko balik

+Pendekatan MRV

Pengembangan sistem MRV daerah akan mendukung finalisasi sistem MRV nasional

Badan Pengelola REDD+ dan Kementerian Kehutanan akan memastikan bahwa ada keselarasan penuh antara dua sistem

Akan membangun sistem petak-petak contoh yang ada

Pemantauan akan mencakup deforestasi, degradasi, indikator tata kelola, dan manfaat non-karbon. Gambut dapat dimasukkan

Isu yang terkait dengan konflik lahan juga akan dipantau

Pemantauan juga akan diarahkan pada zona penyangga di kabupaten yang berbatasan untuk memperhitungkan kebocoran

Pendekatan Pemantauan akan diselesaikan selama tahap desain, dengan menggunakan pendekatan partisipatif dan inklusif

Selama Tahap Desain Program, kesempatan bagi partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan akan dieksplorasi.

+Opsi Pembagian Manfaat

Berdasarkan proses desain konsultasi inklusif dengan fokus khusus pada masyarakat adat dan lokal

Memperhitungkan ketidakpastian hukum terkait hak atas lahan dan karbon, dan menggabungkan hak atas tanah adat dan hak kepemilikan lahan informal

Menggunakan kerangka kerja dari lembaga-lembaga nasional yang ada dan membangun mekanisme pembagian manfaat yang ada (seperti PNPM, Mekanisme Insentif Daerah, Dana Alokasi Khusus dll), dan pendanaan untuk REDD+ (FREDDI)

Bekerja di beberapa jaringan, menargetkan pelaku utama termasuk masyarakat, KPH, pemerintah daerah, pemegang IUPHHK, dan proyek-proyek hibah

+Mitra Pengembangan Program Pengurangan Emisi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Badan Pengelola REDD +

Pemerintah kabupaten dan provinsi

Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Lingkungan Hidup, Departemen Dalam Negeri, Dewan Nasional Perubahan Iklim

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH)

Masyarakat Adat

LSM lokal

Mitra Program

Dewan Kehutanan Nasional

+Keuntungan Non Karbon dari Kegiatan FCPF Carbon Fund

Keanekaragaman Hayati: Daerah Program ini terletak di tiga pulau dengan tingkat

keanekaragaman hayati yang tinggi Sulawesi memiliki campuran dari kedua spesies Asia dan

Australasia. 79 spesies mamalia endemik Kalimantan memiliki lebih dari 210 spesies mamalia dan

sampai 15.000 tanaman berbunga yang berbeda Keanekaragaman primata endemik Sumatera per satuan luas

adalah tempat yang tak tertandingi di Bumi

Penguatan Sistem KPH Meningkatkan perencanaan tata ruang Mendukung reformasi tenurial Kegiatan berbasis masyarakat Kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan lahan usaha

+Langkah Selanjutnya

ER Project Document DevelopmentOct 2014 – Jun 2016

Development of MRV systemDevelopment of Benefit Sharing Mechanism

Oct 2014 - Oct 2016 

Identification of ER Activities Safeguard PlanIdentification of partners Land AssessmentIdentification of funding Finalization of institutional arrangements

Oct 2014 - Oct 2015 

Finalization of REOct 2014 - Dec 2016

 

Investment in KPH Readiness Oct 2014 - 2018

 

201620152014 20182017 2019 2020

1st MRV and ER Payment

Dec 2018 

2nd MRV and ER Payment

Dec 2020

 

ER-PDSubmitted Oct 2016

ERPASigned

Dec 2016

ERPA Implementation

 

ERPA SubmissionER-PIN SubmissionER-PD Development Readiness Investment

ER-PINConditionally approved

October 2014

Letter of IntentSigned

Feb 2015

R-PackageSubmitted

2015

+

TERIMA KASIH