menakar kebutuhan auditor

SOLUSI

Solid & Solutif

No. 2 Vol. 2 Juni 2012

Majalah Pengawasan

ISSN

: 2

08

8 -

00

73

Menuju Era Keemasan Produksi Dalam NegeriMade in Indonesia is Better for Us

Menakar Kebutuhan Auditor

KONTRAK

RKS

KAK

Industri Makanan & Minuman

Yunus Husein: Di Indonesia, Kejujuran itu Barang Mahal!

SOLUSI Juni 2012

Secangkir Kopi

3

Jabatan Fungsional Auditor (JFA) se- Terkait dengan rekrutmen JFA, pada sungguhnya merupakan jabatan yang menarik beberapa institusi APIP – paling tidak di dan penuh tantangan. Apalagi di era ketika lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian tuntutan publik agar terwujud tata peme- Perindustrian – sudah terasa menjadi rintahan yang baik, bersih dan bebas KKN saat kebutuhan yang mendesak. Jumlah auditor ini kian nyaring disuarakan. Karena pada yang ada sangat minim, tidak sebanding dasarnya auditor di lingkungan APIP punya dengan beban kerja yang dihadapi. Meng-peran signifikan memberikan respon terhadap hadapi kondisi yang demikian, Majalah tuntutan publik tersebut, melalui tugas-tugas Pengawasan SOLUSI kali ini menyoroti masalah pengawasan, melalui upaya pencegahan kebutuhan auditor tersebut sebagai laporan perilaku curang aparat birokrasi pemerintah. utama. Sebagaimana biasa laporan utama

Memang pernah ada masa ketika para tersebut dilengkapi dengan wawancara auditor dipandang sebelah mata. Bahkan eksklusif dengan narasumber dari Pusat pernah ada yang mencibir bahwa auditor Pembinaan JFA BPKP.adalah jabatan yang terbuang. Namun saatnya Selain laporan utama yang berkaitan sekarang membuktikan bahwa auditor adalah dengan pengawasan, kami juga menyajikan jabatan yang strategis apabila kita benar-benar laporan khusus seputar sektor industri. Kali ini punya niat baik untuk membentuk good kami mengulas tentang prospek industri governance dan clean government. makanan dan minuman di tanah air dewasa ini.

Oleh karena itu sudah sewajarnya kita Pada edisi ini rubrik Sosok Tokoh menyambut gembira terbitnya Peraturan menyajikan profil pribadi Yunus Husein, yang Presiden Nomor 41 tahun 2012 tentang pernah menjabat Ketua Pusat Pelaporan dan Perpanjangan Batas Usia Pensiun Bagi Auditor Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) periode Madya dan Utama. Ini merupakan peng- 2002 - 2011. Seperti kita ketahui PPATK hargaan dari pemerintah terhadap penting dan merupakan lembaga yang diharapkan dapat strategisnya Jabatan Fungsional Auditor membongkar rekening gendut para pelaku tersebut. Namun sudah selayaknya peng- kecurangan di negeri ini. Kiprah Yunus Husein hargaan yang diberikan itu diimbangi dengan ketika pada awal membangun PPATK, di mana kerja keras, dedikasi dan integritas para auditor banyak tantangan harus dihadapi, agaknya dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas pantas dijadikan inspirasi dan teladan bagi kita jabatannya. semua dalam upaya memberantas korupsi.

Rekrutmen untuk menduduki JFA juga Akhirnya, untuk Anda semua kami sudah seharusnya disikapi dengan serius. JFA ucapkan selamat membaca.harus disikapi sebagai bukan jabatan buangan, tapi sebuah jabatan yang strategis dan untuk mengisinya dibutuhkan orang-orang yang memiliki kompetensi tinggi.

Edwardsyah Nurdin

Auditor: JabatanPenuh Tantangan

Mari Kita Semua Menghemat Penggunaan BBM

PelindungDR. Ir. Imam Haryono, M. Sc.

Inspektur Jenderal

Pimpinan Umum/Penanggung JawabDrs. Kris Widiarso, MA

Sekretaris Itjen

Dewan PembinaInspektur IInspektur IIInspektur IIIInspektur IV

Pemimpin RedaksiDrs. Singgih Budiono

Redaktur PelaksanaIr. Liliek Widodo, MSi

Yulia Astuti, STEdwardsyah Nurdin, B.Sc.Trinanti Sulamit, S.I.Kom.

Dyan Garneta Paramita Sari, S.T.P.

EditorCiendy Martha Gayatri, ST.

Denny Chandra, S.Kom.Hariadi Amri, SH.

Desain GrafisArga Mahendra, SH.

FotograferY.L. Didid Kristiawan, S.T.

Ginanjar Mardhikatama, SE

Tenaga SekretariatAgung Tri Utomo, A.Md.

Afininda Siti Murni, A.Md.

SOLUSI SOLUSI Majalah Pengawasan

Alamat RedaksiInspektorat Jenderal Kementerian PerindustrianJL. Gatot Subroto Kav.52-53 Lt. 4 Jakarta 12950

Telp : 021 - 5251108 Email : [email protected]

Diterbitkan oleh : Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Majalah Pengawasan SOLUSITerbit Per Triwulan

Redaksi menerima tulisan berupa opini / saran / kritik / komentar / foto ke alamat E-mail redaksi : [email protected]

ISSN : 2088 - 0073

Majalah Pengawasan SOLUSI versi pdf dapat diunduh dari

www.kemenperin.go.idwww.kemenperin.go.id

SOLUSI Juni 2012 4 SOLUSI Juni 2012 5

Jendela Kita

Quo Vadis SDM Fungsional Auditor ? 6

40 46

9

2923


Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri

Yunus Husein: “Di Indonesia, Kejujuran itu Barang Mahal”

Akademi Kimia Analisis (AKA), Bogor:Mencetak Analis Kimiauntuk Industri

Analisis Kebutuhan Auditor Inspektorat Jenderal KementerianPerindustrian

Oleh: Ali Fahmi KamilPerekayasa Utama pada BPKIMI Kementerian Perindustrian

Oleh : Edy WaspanInspektur II Inspektorat JenderalKementerian Perindustrian


Ujung tombak dari pelaksanaan peng- seorangpun senang dikatakan “mandul”, awasan intern pemerintah sesungguhnya ada “lumpuh”, dan seterusnya. Predikat tersebut di tangan Auditor. Dalam Peraturan Pemerintah belum tentu benar, namun persepsi ini timbul Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem karena publik melihat masih banyak penyim-Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pasal 11 pangan yang diketahui oleh auditor dinyatakan bahwa peran aparat pengawasan dan—sayangnya—tidak ditindaklanjuti intern pemerintah (APIP) yang efektif sekurang- bahkan tidak dicegah sebagaimana mestinya. kurangnya harus “mem-berikan keyakinan Artinya Auditor dinilai kurang berperan secara yang memadai atas ketaatan, kehematan, optimal sebagaimana diamanatkan oleh efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008. penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi Maka timbullah pertanyaan: Quo Vadis Auditor?pemerintah; memberikan peringatan dini dan Keberhasilan Auditor untuk dapat meningkatkan efektivitas manajemen risiko optimal melaksanakan peran yang diem-dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi bannya jelas sangat tergantung dari kom-instansi pemerintah; dan memelihara mening- petensi yang dimiliki oleh Auditor itu sendiri. katkan kualitas tata kelola penyelenggaraan Kompetensi dalam hal ini dapat kita pahami tugas dan fungsi instansi pemerintah.” sebagai kombinasi dari keterampilan (skill),

Pertanyaan hari ini yang mengemuka pengetahuan (knowledge) dan sikap (attitude) adalah apakah peran APIP sebagaimana yang dapat diamati, diukur dan dievaluasi. dinyatakan di atas sudah berjalan sebagaimana Dalam banyak literatur, disebut ada dua mestinya? Setidaknya, dalam kurun satu bulan tipe kompetensi, yakni soft competency dan ke belakang, berbagai suratkabar dan media hard competency. Soft competency adalah jenis elektronik menyoroti peran Inspektorat kompetensi yang berkaitan erat dengan Jenderal dan Inspektorat Provinsi /Kabupaten kemampuan untuk mengelola proses peker-/Kota dalam memberi laporan/keyakinan jaan, hubungan antar manusia serta mem-mengenai bersih tidaknya sebuah instansi yang bangun interaksi dengan orang lain. Sedang-menaunginya. Berbagai predikat kemudian kan hard competency berkaitan dengan dilekatkan pada entitas Inspektorat Jenderal kemampuan fungsional atau teknis dari suatu secara umum, dan auditor secara khusus. Tidak jenis pekerjaan.

Keterampilan seseorang biasanya diper- faktor penting yang harus dimiliki Auditor. oleh dari pengalaman empiris atas pekerjaan Sikap dapat diartikan sebagai kecenderungan atau jabatan yang diembannya. Dengan individu untuk merespon dengan cara yang demikian jam terbang Auditor sangat khusus terhadap stimulus yang ada dalam berpengaruh terhadap kemampuannya dalam lingkungan sosial. Sikap merupakan suatu melakukan tugas-tugas audit atau peng- kecenderungan untuk mendekat atau meng-awasan. Auditor yang memiliki pengalaman hindar—baik dari sisi positif atau negatif yang panjang tentu akan lebih terampil terhadap berbagai keadaan sosial, apakah itu melaksanakan tugas-tugas pengawasan. institusi, pribadi, situasi, ide, konsep, dan Namun hanya dengan pengalaman saja, belum sebagainya (Howard dan Kendler, 1974; cukup memastikan bahwa sese- Gerungan, 2000). orang telah memiliki kom- Lalu sikap seperti apa petensi sebagai Auditor. yang kita harapkan dari seorang Faktor pengetahuan atau Auditor agar sesuai dengan knowledge tentu sangat dibu- kompetensinya? Mengingat tuhkan. sikap seorang Auditor sangat

Pengetahuan adalah berpengaruh terhadap hasil sesuatu yang dapat dipelajari. peng-awasan, maka sikap dan Dengan demikian Auditor perilaku yang “positif dan sudah seharusnya seseorang bersih” sudah seyogyanya yang selalu ingin belajar. menjadi pilihan.Tentu saja banyak kesempatan Kombinasi dari tiga aspek untuk belajar. Bisa dengan jalan kompetensi itu tergambar da-lam belajar sendiri (otodidak), atau melalui nilai-nilai kompetensi pribadi seorang Auditor, pendidikan formal baik yang degree maupun seperti integritas (integrity), organizational non-degree. awarness, teamwork, analytical thinking,

Terkait dengan jabatan fungsional information seeking, communication, self auditor, salah satu syarat untuk diangkat men- confidence, concern for order, leadership, jadi Auditor adalah harus melalui pendidikan continous learning. dan lulus sertifikasi auditor. Itu adalah Kompetensi auditor bisa dinilai dari persyaratan awal seseorang memiliki kom- seberapa kuat integritas yang dimilikinya. petensi auditor. Namun itu saja belum cukup. Integritas yang kuat akan melindungi pribadi Untuk menambah nilai kompetensinya maka auditor terhadap godaan-godaan untuk Auditor harus terus menambah pengetahuan berlaku curang. Auditor juga harus memiliki tentang pengawasan. Dalam hal ini cukup kesadaran organisasi (organizational awar-banyak pendidikan dan pelatihan (diklat) eness), yaitu kemampuan untuk memahami tentang pengawasan yang diselenggarakan dan mempelajari kekuasaan dalam organisasi oleh Pusdiklat Pengawasan BPKP. Jenjang sendiri maupun organisasi lain (auditi). Ter-pendidikan pengawasan yang lebih tinggi, masuk di dalamnya kemampuan untuk seperti: Auditor Ketua Tim, Auditor Pengendali mengidentifikasi siapa pengambil keputusan Teknis, dan Auditor Pengendali Mutu; maupun yang sebenarnya dan individu yang memiliki diklat teknis substansi, seperti: Analisis Peme- pengaruh kuat. Di samping itu pelaksanaan cah Masalah, Audit Forensik, Audit Pengadaan audit adalah pekerjaan tim (teamwork). Oleh Barang dan Jasa, Audit Manajemen Sumber karena itu Auditor harus mampu bekerja sama Daya Manusia, Audit Perencanaan, Audit dengan orang lain secara kooperatif dan men-Pinjaman/Hibah Luar Negeri, dan sebagainya. jadi bagian dari kelompok. Bukan bekerja

Sikap atau attitude juga merupakan secara terpisah atau saling berkompetisi.

Quo Vadis SDM

Fungsional Auditor Oleh: Imam HaryonoInspektur Jenderal Kementerian Perindustrian

? Pengetahuan adalah sesuatu yang dapat dipelajari. Dengan demikian Auditor sudah seharusnya

seseorang yang selalu ingin belajar.

Inspektur Jenderal Bicara Inspektur Jenderal Bicara


Dalam hal pemikiran, Auditor sudah Selain aspek kompetensi, kita juga perlu seharusnya seorang pemikir analitis (analytical menyadari posisi institusi Inspektorat Jenderal thinking) yang berkemampuan untuk meng- sebagai bagian dari struktur organisasi. analisis sistem dengan informasi yang kom- Berbeda dengan BPK, Inspektorat Jenderal pleks dan menghiasi data dengan kesimpulan merupakan entitas yang tidak bisa dipandang yang ada sebab-akibatnya. Di samping itu benar-benar terpisah dari instansinya, seka-Auditor adalah seorang pencari informasi lipun sedang menjalankan fungsi sebagai (information seeking) meliputi pengumpulan aparat pengawasan. Hubungan antara dan menggunakan informasi untuk meme- Inspektorat Jenderal dengan berbagai satuan cahkan masalah dan isu penyelidikan sebelum kerja yang menjadi auditinya merupakan mengambil keputusan. Auditor juga dituntut hubungan yang bersifat dialektik. Pada suatu untuk dapat berkomunikasi (communication) saat kita dapat mengatakan bahwa baik atau dengan baik dan efektif. buruknya satuan kerja (auditi) ditentukan oleh

Selanjutnya seorang Auditor harus me- baik atau buruknya satuan pengawas (auditor). miliki rasa percaya diri (Self Confidence) yang Namun pada saat yang lain, kita juga dapat tinggi sehingga mampu melakukan tugas dan mengatakan bahwa baik atau buruknya satuan memilih pendekatan audit yang efektif, pengawas ditentukan oleh baik atau buruknya termasuk rasa percaya diri atas kemampuannya satuan kerja. Kesadaran mengenai hubungan menghadapi lingkungan yang semakin yang bersifat dialektik di antara auditor dan menantang dan kepercayaan atas keputusan auditi ini hendaknya tidak membuat kita saling atau pendapatnya. Perhatian terhadap tunjuk tentang siapa yang paling bertanggung kejelasan tugas (concern for order), sikap jawab atas sebuah penyimpangan, melainkan kepemimpinan (leadership) dan kehendak membawa kita pada pemahaman bahwa untuk untuk terus-menerus menambah pengetahuan menjalankan good governance and clean (continous learning) merupakan nilai-nilai government, baik auditor maupun auditor kompetensi yang seharusnya dimilki oleh sama-sama memainkan peran penting. Satu seorang Auditor. saja pincang, maka perbaikan mustahil untuk

Beberapa aspek kompetensi tersebut dilakukan. dapat dipakai untuk menilai apakah Auditor Tuntutan publik atas tata pemerintahan yang dimilik i APIP benar-benar telah yang baik dan bersih akan selalu mengemuka. memenuhi persyaratan kompetensi. Sean- Dan Pembenahan pada diri auditor dalam dainya belum atau ada yang masih kurang, meningkatkan kompetensi, sudah semestinya maka menjadi kewajiban pimpinan untuk disertai dengan pembenahan yang sama di melakukan pembinaan. pihak auditi.

Jumlah auditor pada banyak instansi APIP diperkirakan tidak mencukupi untuk mendukung beban tugas yang harus diemban. Paling tidak ini dirasakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian. Keterbatasan rekrutmen pegawai, sementara banyak auditor yang memasuki usia pensiun merupakan salah satu penyebab.

Ruang kerja yang cukup luas itu, yang ruangan ini tetap terasa lapang.”dirancang mampu menampung 30 orang “Lho, kenapa?” pegawai, siang itu tampak sangat lengang. Itu Sang Kasubag kemudian menjelaskan adalah ruang kerja bagi para pegawai di sebuah bahwa jumlah pegawai yang ada memang Inspektorat (setingkat eselon II) pada instansi sedikit. Hanya lima belas orang: seorang APIP sebuah kementerian di Jakarta. Hanya ada inspektur, 7 orang auditor, 3 orang calon au-tiga pegawai yang tampak: seorang kasubag ditor, seorang kasubag tata usaha dan 3 orang tata usaha yang tengah mengonsep surat, staf. Jadi jangan heran jika ruang kerja untuk seorang staf yang sedang bekerja di depan suatu unit kerja setingkat eselon II itu sehari-komputer, dan seorang sekretaris inspektur harinya memang terasa lengang.yang sedang menelpon. Lalu ke mana yang Dengan jumlah SDM yang terbatas, lain? Apakah sedang makan siang? Tidak juga! hanya sekitar enam puluh persen dari

“Yang lain sedang ke luar kota. Melak- kebutuhan yang ideal, kita bisa membayang-sanakan tugas audit,” kata Kasubag Tata Usaha kan betapa sibuknya para auditor di lingkungan dengan kalem. “Kelengangan seperti ini sudah instansi APIP tersebut bergulat menyelesaikan biasa. Seandainya pun semua hadir di sini, tugas-tugas audit di lapangan.


“Berikan aku seribu orang tua, niscaya akan kucabut

gunung Semeru dari akarnya; berikan aku seorang

pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia!”

(Soekarno, Presiden pertama RI).

Calon auditor sedang mengikuti Diklat Sertifikasi JFA

Inspektur Jenderal Bicara Aktual


Hal senada juga dirasakan oleh Kebutuhan AuditorInspektorat Jenderal Kementerian Pertanian. Beberapa waktu terakhir ini ramai Dalam kegiatan studi banding yang dilakukan dibicarakan tentang jumlah aparat birokrasi Inspektorat Jenderal Kementerian Per-yang terlalu gemuk, dan ironisnya dengan industrian terhadap beberapa inspektorat jumlah yang gemuk itu aparat birokrasi dinilai jenderal kementerian di Jakarta beberapa sementara kalangan sebagai tidak produktif waktu lalu, diperoleh keterangan bahwa dan boros serta publik banyak yang tidak puas walaupun jumlah auditor di lingkungan dengan layanan yang diberikan oleh aparat Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian birokrasi. Di tengah tudingan jumlah yang cukup banyak, yaitu 118 orang auditor dan 42 gemuk itu, kalangan birokrasi yang ber-orang calon auditor, namun jumlah tersebut kecimpung dalam APIP, khususnya auditor belum mempu untuk menangani seluruh justru merasa kekurangan. auditan yang ada, yang jumlahnya sekitar 1700 Berdasarkan data yang dikutip dari satuan kerja. Dengan keterbatasan jumlah Laporan Pembinaan Auditor dan Tata Kelola auditor yang ada, pelaksanaan tugas audit APIP tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Pusat hanya mampu dilakukan terhadap sekitar 10% Pembinaan JFA BPKP, jumlah auditor per 31 dari jumlah auditan di lingkungan Kementerian Desember 2011 sebanyak 7.837 orang dengan Pertanian. Itu pun kadang-kadang meng-sebaran di BPKP sejumlah 2.329 orang, di unit ikutkan tenaga staf pelaksana.APIP Pusat sejumlah 1.869 orang dan unit APIP

Inspektorat Jenderal Kementerian Daerah sejumlah 2.639 orang. Jumlah tersebut Kesehatan menghadapi persoalan yang sama. tentu saja sangat minim jika dibandingkan Auditor yang ada hanya 130 orang, suatu dengan kebutuhan yang ideal, yang menurut jumlah yang sangat tidak mencukupi perhitungan jika didasarkan pada Keputusan dibanding jumlah satuan atau unit kerja yang Kepala BPKP Nomor Kep-971/SU/2005 tahun harus diawasi. Untuk mengatasi masalah 2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi tersebut maka pelaksanaan pengawasan JFA kebutuhan ideal bagi auditor APIP di didasarkan pada tema tertentu, berdasarkan seluruh Indonesia sekitar 46.560 orang.program prioritas. Misalnya pengawasan Informasi lain yang diperoleh ternyata terhadap program bina gizi dan kesehatan ibu belum seluruh institusi APIP menerapkan dan anak, program pengendalian penyakit sistem jabatan fungsional auditor. Dari 579 menular dan seterusnya.institusi APIP, baru 272 unit kerja yang telah

menerapkan sistem jabatan fungsional auditor. Inspektorat Jenderal Kementerian

Perindustrian misalnya, hanya memiliki 98 orang pegawai, yang terdiri dari 22 pejabat struktural eselon I s/d IV, 19 orang auditor, 26 calon auditor (dalam arti telah memiliki sertifikasi JFA dan boleh melakukan tugas audit) dan sisanya 31 orang staf/fungsional umum. Padahal kebutuhan yang ideal berdasarkan formasi jabatan khusus untuk auditor adalah 76 orang. Dengan tenaga yang terbatas tersebut, sangat terasa beban berat yang dipikul para audior dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasannya, jelas Kepala Subbagian Kepegawaian, Syamsuri kepada SOLUSI awal Mei lalu.

Sedangkan Inspektorat Jenderal Ke-menterian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) tidak menghadapi persoalan serius mengenai jumlah tenaga auditor yang dimiliki. Auditor yang ada berjumlah 81 orang, suatu jumlah yang cukup memadai untuk melak-sanakan tugas-tugas pengawasan terhadap auditan di lingkungan Kementerian ESDM.

Tapi berapa sesungguhnya kebutuhan auditor bagi APIP agar jumlahnya ideal dalam melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang optimal?

Untuk menakar jumlah kebutuhan auditor yang ideal, kita harus mengacu kepada formasi jabatan yang ditetapkan. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang

diperlukan oleh satuan organisasi agar mampu kegiatan audit x rata-rata hari penugasan audit) melaksanakan tugas pokok untuk jangka waktu + hari penugasan untuk kegiatan pengawasan tertentu yang ditetapkan oleh pejabat yang lainnya, termasuk pengembangan profesi berwenang. Melalui Keputusan Nomor Kep- (30%).971/SU/2005 tahun 2005, Kepala BPKP selaku Jumlah auditan merupakan jumlah pembina jabatan fungsional auditor telah obyek pengawasan yang telah ditetapkan oleh menerbitkan pedoman penyusunan formasi unit kerja pengawasan mandiri. Dalam JFA. Maksud ditetapkannya formasi JFA adalah menetapkan jumlah auditan harus mem-untuk mendapatkan jumlah dan susunan JFA pertimbangkan aspek-aspek seperti: skala sesuai dengan beban kerja yang dapat prioritas, keterbatasan anggaran, isu strategis, dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu tujuan dan dampak yang hendak dicapai dari secara profesional serta memungkinkan kegiatan pengawasan.pencapaian jumlah angka kredit yang diten- Perhitungan formasi JFA didasarkan atas tukan untuk kenaikan pangkat. konsep gugus tugas. Seorang auditor utama

Formasi JFA disusun berdasarkan ana- yang berperan sebagai pengendali mutu lisis kebutuhan dan penyediaan pegawai sesuai membawahi maksimal tiga gugus tugas. Satu dengan jabatan yang tersedia. Analisis kebu- gugus tugas terdiri dari seorang auditor madya tuhan dan penyediaan pegawai tersebut yang berperan sebagai pengendali teknis, disusun berdasarkan analisis terhadap jenis membawahi tiga auditor muda. Masing-masing pekerjaan, sifat pekerjaan, beban kerja, kapa- auditor muda (dengan peran sebagai ketua tim) sitas auditor, prinsip pelaksanaan pekerjaan, membawahi tiga orang auditor pertama atau peralatan yang tersedia atau diperkirakan akan pun auditor terampil yang berperan sebagai tersedia. anggota tim.

Dalam pedoman penyusunan formasi Terkait dengan masalah formasi JFA, JFA, dinyatakan bahwa perhitungan beban Inspektorat Jenderal Kementerian Per-kerja masing-masing unit kerja pengawasan industrian bekerjasama dengan BPKP telah didasarkan pada rumus: (jumlah auditan x jenis melakukan Assesment Center terhadap kompe-

Aktual

Foto Ilustrasi: Tim Audit sedang menyampaikan expose hasil audit


tensi dan kebutuhan auditor. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap tenaga auditor agar dapat melak-sanakan tugas secara optimal sesuai beban kerja yang ada, idealnya sebanyak 76 orang, terdiri dari 4 orang auditor utama, 8 orang auditor madya, 16 orang auditor muda dan 48 orang auditor pertama/terampil. Sementara kondisi yang ada, jumlah auditor dan calon auditor hanya 45 orang. Dengan jumlah yang terbatas tersebut, tidak heran apabila para auditor menghadapi beban kerja yang cukup berat. Dan ini berpengaruh terhadap kualitas hasil pengawasan.

Bidang Program dan Sertifikasi Pusbin JFA BPKP, Agus Triswuyanto dalam wawancara dengan Majalah Pengawasan SOLUSI per-tengahan Juni lalu menyatakan, perlu dilakukan langkah strategis menjadikan jabatan fungsonal auditor menjadi jabatan yang menarik, misalnya dengan upaya menaikkan jumlah tunjangan jabatan bagi auditor. Saat ini sedang diperjuangkan agar tunjangan jabatan bagi auditor bisa dinaikkan. Langkah strategis lainnya adalah menaikkan batas usia pensiun bagi auditor. Baru-baru ini telah keluar Peraturan Presiden Nomor 41 tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas Usia

Menghadapi keterbatasan jumlah au- Pensiun bagi PNS yang Menduduki Jabatan ditor tersebut maka perlu dilakukan langkah- Fungsional Auditor, khususnya bagi auditor langkah signifikan untuk mengatasinya. Kepala madya dan utama bisa mencapai 60 tahun.

Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam upayanya mengatasi kekurangan auditor tersebut, telah berusaha melalui rekrutmen CPNS untuk mengisi formasi auditor. Namun langkah ini agaknya tersendat karena sejak dua tahun terakhir terhalang oleh kebijakan pemerintah mengenai moratorium pembatasan penerimaan CPNS. Bahkan dalam tahun ini pun diperkirakan tidak ada penerimaan CPNS untuk mengisi formasi auditor. Langkah lain yang dilakukan adalah melalui redistribusi pegawai dari unit-unit kerja lain di lingkungan Kementerian Perindustrian atau pun dari instansi lain. Namun jumlah yang diperoleh sangat terbatas karena ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi, seperti usia, latar belakang pendidikan maupun performance yang layak untuk menjadi auditor.

Langkah lain tentu harus dipi-kirkan agar beban berat yang dihadapi oleh auditor dalam melak-sanakan tugas pengawasan dapat dikurangi. Program audit berbasis risiko agaknya sudah harus dijalankan. Ini berarti tidak mesti seluruh auditan harus diaudit secara rutin, melainkan diprioritaskan kepada auditan atau kegiatan tertentu yang dinilai memiliki risiko tinggi. Atau bisa juga dengan meng-undang atau meng-outsourscing tenaga-tenaga auditor dari instansi lain – BPKP misalnya – untuk membantu tugas-tugas pengawasan.

Apa pun solusinya, para auditor diharapkan tetap memiliki semangat tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan dalam kerangka mewu-judkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari praktik kecurangan. (Edwardsyah Nurdin).

Aktual Vox Populi

Menurut Anda apa akibatnya jika

jumlah fungsional auditor jauh

lebih sedikit dibandingkan dengan

kebutuhan organisasi?

Akibatnya tupoksi Itjen sebagai unit pengawas tidak terlaksana secara optimal karena tidak semua unit bisa ter-cover dengan baik. Hal ini disebabkan beban kerja auditor yang berlebih dan menghasilkan kualitas audit yang tidak sesuai standar. Selain itu, auditor tidak memiliki waktu untuk mengembangkan kompetensi diri.

Zita Tessa RahayaniInspektorat IV

Hasil pengawasan kurang memberi masukan yang berarti bagi kinerja unit yang diaudit. Padahal kinerja yang baik merupakan jaminan atas pencapaian outcome yang benar-benar bermanfaat pada masyarakat.

Denny ChandraInspektorat I

Beban pekerjaan setiap auditor jadi sangat banyak sehingga pengetahuan pendukung lain dan added value individu auditor jadi kurang berkembang.

Mohammad Adhi RachmaidiInspektorat II


lain dilakukan melalui perpanjangan batas usia U n t u k m e n g a t a s i ke k u r a n g a n pensiun bagi auditor. Dan ini telah mem-tersebut, langkah apa yang perlu dilakukan?buahkan hasil dengan keluarnya Peraturan Kita punya satu program yaitu pening-Presiden Nomor 41 tahun 2012 tentang katan kapabilitas APIP, yang dimak-sudkan Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS untuk meningkatkan peran APIP. Dalam hal ini yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor, ada tiga pendekatan.khususnya bagi auditor madya dan utama bisa Pertama, dari segi kelembagaan. mencapai 60 tahun.Pendekatan kelembagaan dalam hal ini

Apakah instansi APIP telah menyusun dimaksudkan dari segi independensi APIP. Apakah lembaga APIP dapat independen atau formasi JFA sebagaimana diatur dalam tidak dengan pimpinan kementerian/lembaga. pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP?Ini pertanyaan besar. Kita coba jawab dengan Dari hasil survey yang kita lakukan program yang kita susun. Kemudian apakah beberapa waktu lalu, masalah tersebut belum pejabat struktural yang ada dalam APIP tersentuh. Karena itu kita mendorong APIP memahami atau tidak tentang auditor. Karena untuk menyusun formasi auditor dan juga pejabat struktural umumnya belum mengikuti melatih mereka dalam menyusun formasi training tentang auditor. tersebut. Dengan adanya formasi tersebut

Kedua, proses bisnis di unit pengawasan. maka instansi APIP dapat mengajukan formasi Kita mencoba memperbaiki proses bisnis tersebut ke BKN atau BKD.pengawasan, khususnya bagi pejabat struk- Bagaimana tanggapan para auditor tural. terhadap Peraturan Presiden Nomor 41

Ketiga, pengembangan SDM peng- tahun 2012 tentang Perpanjangan Batas awasan dan profesionalisme auditor. Termasuk Usia Pensiun bagi PNS yang Menduduki dalam hal ini berupaya memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor?auditor. Ini bisa dilakukan melalui rekrutmen Umumnya menyambut dengan positif, CPNS atau mutasi dari unit kerja lain agar masuk baik dari auditor yang ada di BPKP maupun ke APIP untuk menjadi auditor. Saat ini BPKP instansi APIP lainnya. Bahkan kami dengar ada telah diberikan alokasi 600 orang CPNS untuk auditor yang berkas pensiunnya telah dikirim mengisi formasi auditor. Oleh karena itu perlu ke BKN, ditarik kembali oleh yang bersangkutan dilakukan strategi menjadikan auditor menjadi karena batas usia pesiunnya bisa diperpanjang. jabatan yang menarik dan diminati. Misalnya (Edwardsyah Nurdin/Agung Tri Utomo).dengan menaikkan tunjangan jabatan bagi auditor. Saat ini sedang diperjuangkan agar tunjangan jabatan auditor bisa naik. Strategi

Wawancara Eksklusif

Secara umum jumlah auditor yang Apakah Pusbin JFA BPKP memonitor terdata per 31 Desember 2011 sebanyak 7.837 jumlah auditor pada institusi APIP?orang, dengan rincian auditor BPKP 3.329 Ya, Pusbin JFA secara berkala memonitor orang, auditor APIP Pusat 1.869 orang dan auditor yang diangkat dalam JFA. Seperti auditor APIP Daerah 2.639 orang. Jumlah diketahui kewenangan mengangkat auditor tersebut adalah auditor yang aktif dan ada pada masing-masing pejabat pembina dilaporkan ke Pusbin JFA.kepegawaian masing-masing instansi APIP.

Dari jumlah tersebut, apakah telah Sesuai dengan Peraturan Menpan No. 220 tahun 2008, ada kewajiban dari masing-masing mencukupi formasi ideal bagi JFA?APIP untuk menginformasikan pengangkatan Masih sangat kurang. Dari perhitungan auditor ke Pusbin JFA. Masalahnya sebelum secara umum yang kami lakukan dengan peraturan Menpan tersebut, kewajiban itu mengacu kepada Keputusan Kepala BPKP belum ada. Namun informasi jumlah auditor Nomor Kep-971/SU/2005 tahun 2005 tentang yang masuk ke Pusbin JFA belum sepenuhnya pedoman penyusunan formasi JFA, dibutuhkan terdata, karena ada juga instansi APIP yang sekitar 46.560 auditor di seluruh instansi APIP di belum secara kontinyu melaporkan kondisi Indonesia. Jadi auditor yang ada saat ini masih auditor tersebut. jauh dari cukup. Baru sekitar 16% dari

kebutuhan ideal.Dapatkah diberikan data jumlah auditor yang tercatat di Pusbin JFA?

Fenomena kekurangan tenaga auditor APIP agaknya memang sebuah kenyataan. Jumlah auditor yang tercatat dalam data Pusbin JFA BPKP per 31 Desember 2011 hanya berjumlah 7.837 orang. Padahal formasi yang dibutuhkan untuk seluruh APIP di Indonesia diperkirakan berjumlah 46.560 orang. Majalah Pengawasan SOLUSI mewawancarai Agus Trisyuwanto, Kepala Bidang Program dan Sertifikasi Pusbin JFA BPKP seputar mengatasi masalah kekurangan auditor tersebut pertengahan Juni lalu. Berikut petikannya:

“Auditor yang ada baru sekitar

16% dari kebutuhan ideal”

Saat ini BPKP telah diberikan alokasi 600 orang CPNS

untuk mengisi formasi auditor


Auditor merupakan ujung tombak Pemerintah Non Departemen, Inspektorat pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal, pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara sehingga kapasitas Auditor merupakan salah dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi-satu unsur penting untuk pencapaian kinerja /Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pengawasan internal. pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai

Peraturan Menteri Negara PAN & RB dengan peraturan perundang-undangan. Nomor 220 Tahun 2008 tentang Jabatan Sedangkan pengawasan internal Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya diartikan sebagai proses kegiatan audit, eva-mendefinisikan APIP (Aparat Pengawas Internal luasi, reviu, pemantauan dan kegiatan peng-Pemerintah) sebagai instansi pemerintah yang awasan lain seperti: konsultansi, sosialisasi, dibentuk dengan tugas melaksanakan peng- asistensi terhadap penyelenggaraan tugas dan awasan intern di lingkungan pemerintah pusat fungsi organisasi. Pengawasan internal dibu-dan/atau pemerintah daerah. APIP terdiri dari tuhkan dalam rangka memberikan keyakinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pem- yang memadai (assurance) bahwa kegiatan bagunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Depar- telah dilaksanakan secara efektif dan efisien temen, Inspektorat pada Kementerian Negara, untuk mewujudkan tata kelola pemerintah Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga yang baik (Good Governance).

Oleh: Sri SundariInspektur III Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

·Pengembangan dan pembinaan karier Penyampaian informasi secara efektif·Fungsional Auditor dalam rangka penguatan Pemahaman atas kalimat dan paragraf yang

pengawasan instansi memerlukan pendekatan tertulis pada dokumen yang diperiksa·yang memperhatikan perkembangan kebu- Kemampuan memonitor dan mengakses

tuhan organisasi di masa yang akan datang. kinerja diri sendiri dan atau individu /n Penyusunan program pengembangan yang organisasi untuk melakukan langkah per-sesuai dengan kebutuhan masa mendatang, baikan

·tentunya memerlukan gambaran kondisi Identifikasikan masalah yang kompleks dan kapasitas Auditor hari ini sebagai langkah awal. mereviu informasi yang berhubungan

·Evaluasi dan pemetaan profil kompetensi Kemampuan memperhatikan sepenuhnya Auditor dan Calon Auditor pada Inspektorat terhadap apa yang dibicarakan serta mema-Jenderal Kementerian Perindustrian telah hami dan menyampaikan pertanyaan pada dilakukan bekerjasama dengan BPKP. saat yang tepat

·Namun apa saja kompetensi yang Berkomunikasi efektif secara tertulis dan dibutuhkan dari Fungsional Auditor? tepat sesuai kebutuhan

·Sebagai ilustrasi, sebuah tesis S2 Memahami dampak informasi baru terhadap bertajuk “Identifikasi Karakteristik Keahlian kondisi yang sedang berjalan maupun di Auditor Pemerintah (Badan Pemeriksa masa yang akan datangKeuangan) di Indonesia” oleh Dewi Amalia, Knowledge (pengetahuan) terdiri dari:

·Program Studi Ilmu Akutansi Jurusan Ilmu-ilmu Prinsip dan praktik Ekonomi dan Akutansi, Sosial Universitas Gajah Mada (2004), meng- Pasar Keuangan, Perbankan, serta Analisa upas lima kompetensi yang diperlukan Auditor dan Pelaporan Data Keuangan

·Pemerintah, yakni: kompetensi strategi peng- Aritmatik, Aljabar, Geometri, Kalkulus, ambilan keputusan, kemampuan kognitif, Statistik dan aplikasinya

·analisa tugas, komponen knowledge dan Prinsip Manajemen Bisnis termasuk Peren-psychological traits. canaan Strategis, Alokasi Sumber, Human

Sementara itu, pada negara Com- Resource Modelling, Teknik Kepemimpinan, monwealth posisi Auditor diklasifikasikan Metode Kerja dan Koordinasi

·berdasarkan penugasan dan perannya pada Struktur dan Konten Bahasa Inggris; kegiatan audit dan pelayanan manajemen. termasuk ejaan, aturan penulisan serta gram-Terdapat beragam peluang karier Auditor yang mar

·ditawarkan pada sistem Commonwealth, yakni: Hukum dan Prosedur Peradilan, Peraturan Jasa Keuangan, Administrasi Umum, Adminis- Pemerintah serta pengetahan tentang trasi Program, Pelayanan Pengadaan, serta proses politik demokrasi.Perencanaan dan Analisa Kebijakan. Auditor Abilities (kemampuan):Pemerintah pada negara Commonwealth · Berhitung secara cepat dan benarmemerlukan keahlian teknis dan fungsional · Melihat detil dari jarak tertentuyang meliputi skill, knowledge dan abilities. · Membaca dan memahami informasi/ide Skill (keterampilan) terdiri dari: yang dipresentasikan secara tertulis· ·Penggunaan matematik untuk penyelesaian Menunjukkan sesuatu yang salah atau akan

masalah salah dan mengenali masalah · ·Penggunaan logika sebab-akibat untuk Memilih metode matematik dan formula

mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang tepat untuk menyelesaikan masalah·alternatif penyelesaian masalah Mengkomunikasikan informasi dan ide

· Identifikasi sistem indikator kinerja serta secara lisan sehingga dapat dimengerti·langkah-langkah untuk memperbaiki ca- Bicara dengan jelas agar dapat dipahami

paian kinerja

Pentingnya Peningkatan Kapasitas Auditor

Telaah Telaah


· Cepat dan akurat dalam membandingkan pakan paduan antara knowledge dan skill. kesamaan dan perbedaan dalam kumpulan Terdapat pula pandangan bahwa kemampuan huruf, angka, gambar, pola dan objek yang kognitif adalah kemampuan pengambilan dipresentasikan bersamaan maupun ber- keputusan dan penerapan pengetahuan urutan, serta kemampuan membandingkan- (knowledge) dalam penyelesaian masalah. nya dengan objek yang dipresentasikan Kemampuan kognitif, khususnya pada fungsi maupun objek yang diingat. eksekusi, dapat menurun karena usia.

Dari kedua ilustrasi tersebut kita bisa me- Kemampuan kognitif yang tidak digunakan nangkap bahwa kompetensi Auditor dapat pun akan cenderung menurun khususnya pada digolongkan menjadi hard competency yang usia lanjut. Sebaliknya, kemampuan kognitif berhubungan dengan kete- justru dapat meningkat pada rampilan teknis, serta soft segala usia dengan pela-competency yang ber- tihan rutin. Sementara itu, hubungan dengan ke- yang dimaksud dengan mampuan berperilaku Psychological Traits meru-(behavioural skill). pakan pembawaan karak-

Identifikasi karakteristik personal misalnya teristik keahlian Auditor kasar, sombong, agresif, Pemerintah sebagai- sopan atau tegas dalam mana yang dilakukan bersikap. oleh Dewi Amalia (2004) Apabila kita merujuk adalah pengelompokan pada hasil assessment BPKP secara besar, sedangkan mengenai profil kompetensi yang dilakukan oleh ne- Auditor dan Calon Auditor gara Commonwealth be- pada Inspektorat Jenderal rupa rincian jenis kom- Kementerian Perindustrian, petensinya. Kedua ilus- kompetensi terbagi menjadi trasi tersebut tidak mem- kompetensi core dan non-bagi kompetensi secara core. Karakteristik kom-jelas menjadi dua ke- petensi core dapat dise-lompok besar (kom- ja jar k an dengan kom-petensi hard dan soft). petensi hard, sedangkan Namun secara ruang lingkup kompetensi non-core dengan kedua identifikasi tersebut memiliki kesamaan. kompetensi soft. Kompetensi Core meliputi:

Knowledge merupakan apa yang Integritas, kesadaran organisasional (organi-diketahui dan dipahami, baik melalui pen- zational awarness), kemampuan bekerja dalam didikan formal, maupun pengamatan pelatihan tim (teamwork), kemampuan berpikir analitik dan pengalaman. Skill merupakan kompetensi (analitical thinking), serta kemampuan mencari mikro seperti uraian di atas. Sedangkan ability mencari informasi. a tim, ketua tim hingga merupakan kemampuan individu baik yang supervisor. Sedangkan Kompetensi Non-Core telah dikembangkan, maupun yang belum meliputi kemampuan berkomunikasi, keperca-dikembangkan. Elaborasi kompetensi menurut yaan diri (self confidence), perhatian terhadap Commonwealth tersebut bisa dikelompokkan kejelasan tugas, kualitas dan ketelitian kerja menjadi kemampuan kognitif. Kemampuan (concern for order), kepemimpinan (leadership), kognitif merupakan kemampuan individu serta proses pembelajaran yang berkesi-memahami dan bertindak sehingga meru- nambungan (continuous learning). BPKP mem-

bagi masing-masing kompetensi tersebut ke Kemampuan Internal Auditor diketahui, yang dalam enam level (mulai dari level 0 hingga diperlukan selanjutnya adalah melakukan level 5), serta menggolongkannya ke dalam elaborasi knowledge, skill, dan abilities (atau level kualifikasi antara lain: anggota tim, ketua menggunakan kualifikasi kompetensi core dan tim hingga supervisor. non-core sebagaimana digunakan oleh BPKP)

Inspektorat Jenderal Kementerian Per- pada kelima level Matrik Model tersebut.industrian berkomitmen pada arah pengem- Program pengembangan ini sudah bangan Auditor menuju pola Matrik Model dimulai dengan dilaksanakannya Pelatihan Di Kemampuan Internal Audit yang meng- Kantor Sendiri, Pendidikan Formal, Pelatihan, hubungkan kategori Level Auditor 1 (pemula) serta Penugasan. Ilustrasi profil kompetensi sampai ke Level 5 (optimasi) dengan karak- dari Commonwealth dapat dijadikan bench-teristik Kualifikasi Layanan dan Peranan Auditor marking sehingga profesionalisme Auditor baik Internal, Manajemen SDM, Praktek Profesional, dalam hard competency maupun soft com-Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas, Hubung- petency dapat ditingkatkan. Namun untuk an dan Budaya Organisasi, serta Struktur Tata mencapai Level 5, yang diperlukan tidak hanya Kelola. Pengembangan Auditor sesuai dengan program organisasi, tetapi juga peran individu kebutuhan organisasi tentunya bertitik tolak Auditor dalam menerapkan continuous learning dari kondisi baseline sebagaimana hasil asses- untuk mencapai cita-cita karier yang diingin-ment BPKB. BPKP memperkirakan kebutuhan kan.formasi Auditor mencapai 108 Auditor, Semoga Para Auditor dan Calon Auditor sedangkan berdasarkan bezetting pada Sep- dapat berhasil membangun profesionalisme tember 2011 hanya tersedia 47 Auditor. Maka, dan karier yang diharapkan. Selamat belajar setelah big picture dalam Pola Matrik Model dan bekerja ......semoga tercapai cita-cita.

Telaah Telaah

Auditor merupakan ujung tombak

pelaksanaan tugas Inspektorat

Jenderal, sehingga kapasitas Auditor merupakan salah

satu unsur penting untuk pencapaian

kinerja pengawasan internal


Di awal tahun 2000, terjadi kesibukan akan disambut dengan pro dan kontra. bagi pembina kepegawai di lingkungan Salah satu bentuk permasalahan yang institusi APIP lingkup Kementerian (waktu itu dihadapi adalah bentuk struktur dari jabatan Departemen)/Lembaga. Kesibukan itu dipicu auditor itu sendiri. Jika sebelumnya ketika oleh diterbitkannya Keputusan Menteri Negara masih berbentuk struktural, bentuk struktur Pendayagunaan Aparatur Negara No. 19/1996 jabatan tersebut sebagaimana lazimnya adalah tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka berbentuk piramida: pada jenjang terendah Kreditnya. Kelak keputusan tersebut diper- jumlahnya banyak lalu kemudian mengerucut baharui dengan Peraturan MENPAN No. lebih sedikit pada jenjang yang lebih tinggi. 220/2008. Dengan terbitnya keputusan Ketika inpassing ke dalam Jabatan Fungsional MENPAN tersebut maka institusi APIP ramai- Auditor (JFA) dilaksanakan, struktur jabatan itu ramai melakukan inpassing jabatan, dari menjadi tidak karuan. tadinya bernama Pemeriksa atau Inspektur Mengikuti petunjuk pelaksanaan Pembantu beralih nama menjadi Auditor; dari inpassing ke dalam JFA maka komposisi jumlah tadinya berbentuk jabatan struktural selan- masing-masing orang yang mengisi jenjang jutnya berubah menjadi jabatan fungsional. jabatan berubah total dari komposisi jenjang Struktur jabatan yang tadinya berbentuk kotak jabatan sebelumnya. Auditor Utama (golongan kemudian beralih bentuk menjadi “sarang IV/d – IV/e) boleh dikata nyaris kosong, tawon”. sementara jumlah Auditor Madya (IV/a – IV/c)

Perubahan bentuk jabatan tersebut hampir sama dengan jumlah Auditor Muda tentu saja menimbulkan banyak pertanyaan, (III/c – III/d). Sedangkan Auditor Pertama dan perdebatan, juga permasalahan dan pro- Auditor Terampil (III/b ke bawah), jumlahnya kontra. Itu hal yang jamak: setiap perubahan minim sekali.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan pada saat walaupun kompetensinya telah memenuhi pelaksanaan inpassing, penempatan posisi persyaratan. Sehingga menimbulkan perta-dalam jenjang jabatan yang baru sangat nyaan: lalu apalagi keistimewaan dari sebuah dipengaruhi dan ditentukan oleh posisi jabatan jabatan fungsional?serta lama waktu menduduki jabatan sebe- Bulan April lalu dikeluarkan Peraturan lumnya, dan posisi pangkat /golongan serta Presiden RI Nomor 41 tahun 2012 tentang lama waktu menduduki pangkat /golongan Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi PNS terakhir. Dengan posisi-posisi dimaksud maka yang Menduduki Jabatan Fungsional Auditor. seseorang yang tadinya mentok pada pangkat Dalam peraturan presiden ini dinyatakan /golongan III/d bisa disesuaikan angka bahwa bagi PNS yang menduduki JFA dalam kreditnya dan naik pangkat/golongan IV/a jenjang madya dan jenjang utama, batas usia dengan jabatan Auditor Madya. Tentu saja ada pensiunnya dapat diperpanjang sampai persyaratan lain, yaitu keharusan mengikuti dengan 60 (enam puluh) tahun. Diklat Matrikulasi Sertifikasi Auditor sesuai Perpanjangan batas usia pensiun bagi jenjang jabatannya. JFA sebenarnya sudah lama jadi wacana dan

Komposisi jumlah auditor pada masing- sangat diharapkan oleh para auditor. Oleh masing jenjang jabatan yang timpang tersebut karena itu banyak auditor yang menyambut terus berlangsung, bahkan sampai sekarang. gembira peraturan presiden tersebut, apalagi Jangan heran bila pada suatu institusi APIP, bagi auditor yang telah menduduki jenjang jumlah Auditor Madya ternyata lebih besar dari Auditor Madya dan Auditor Utama. Dengan jumlah Auditor Muda maupun Auditor Pertama dikeluarkannya peraturan presiden tersebut dan Auditor Terampil. maka – alhamdulillah – pengabdian mereka

Menghadapi kondisi yang demikian, bisa diperpanjang sampai empat tahun lagi.pada tahun 2005 Kepala BPKP selaku Pembina Tapi bagaimana dengan auditor yang JFA telah mengeluarkan keputusan tentang baru sampai pada jenjang Auditor Muda? Ini Pedoman Penyusunan Formasi JFA. Pedoman pasti akan menimbulkan persoalan sendiri, uta-tersebut agaknya dimaksudkan untuk mengen- manya yang terkait dengan formasi JFA. Sebab dalikan jumlah auditor pada masing-masing bukankah sesuai dengan Pedoman Penyu-jenjang jabatan. Secara formal maksud diter- sunan Formasi JFA masing-masing jenjang bitkannya pedoman tersebut adalah untuk jabatan telah ditentukan “kuotanya”. Dengan “mendapatkan jumlah dan susunan JFA PNS demikian seorang Auditor Muda belum tentu sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksa- bisa naik jenjang ke Auditor Madya apabila nakan dalam jangka waktu tertentu secara formasi Auditor Madya masih penuh, walaupun profesional serta memungkinkan pencapaian kompetensi mereka telah memenuhi persya-jumlah angka kredit yang ditentukan untuk ratan, angka kredit telah mencukupi dan telah kenaikan pangkat”. memiliki sertifikasi Pengendali Teknis. Seandai-

Pedoman penyusunan formasi JFA itu nya mereka ingin termasuk pejabat yang dapat juga banyak menimbulkan sikap pro dan diperpanjang batas usia pensiunnya, pastilah kontra. Para auditor banyak yang menolak mereka akan protes sembari berkata: “Struktur dengan anggapan bukankah struktur jabatan jabatan fungsional tidak sama dengan struk-fungsional berbentuk “sarang tawon”, lalu tural. Seharusnya “sarang tawon”, bukan “kotak-mengapa formasi JFA – mengikuti pedoman kotak piramida”. tersebut – berstruktur piramida seperti struktur jabatan struktural. Tentu bisa dipahami jika banyak auditor yang menolak, soalnya untuk menduduki jenjang jabatan lebih tinggi akan dibatasi oleh kuota formasi yang tersedia

Oleh : Edwardsyah NurdinRedaktur Pelaksana Majalah Pengawasan SOLUSI

Formasi dan Batas Usia Pensiun Auditor

KolomKolom

Karikatur


Pada medio Oktober 2004, seiring sampai enam orang. dengan terbentuknya Kabinet Indonesia Menghadapi kondisi demikian, setelah Bersatu I, terjadi pemisahan Kementerian (dulu menyelesaikan pembenahan organisasi dan Departemen) Perindustrian dan Perdagangan konsolidasi intern, memasuki tahun 2006 dimu-menjadi Kementerian Perindustrian dan Ke- lailah program rekrutmen pegawai baru, di menterian Perdagangan. Pemisahan itu mem- mana sebagian besar diprioritaskan untuk buat jumlah pegawai masing-masing Inspek- menjadi auditor. Rekrutmen pegawai baru torat Jenderal menurun drastis karena para berlangsung sampai tahun 2009, sedangkan pegawainya pun dipisah. Separuh berada di tahun 2010 dan 2011 tidak ada rekrutmen Inspektorat Jenderal Kementerian Perindus- pegawai dikarenakan adanya kebijakan peme-trian, separuhnya lagi berada di Inspektorat rintah mengenai moratorium pem-batasan Jenderal Kementerian Perdagangan. Pegawai penerimaan CPNS. Akibatnya jumlah pegawai yang berada di Inspektorat Jenderal Kemen- yang ada per 31 Desember 2011 tidak meng-terian Perindustrian berjumlah 98 orang. Dari alami kenaikan; masih tetap 98 orang, dengan jumlah tersebut, 44 orang diantaranya adalah jumlah Auditor 19 orang dan calon Auditor 26 auditor. orang. Jumlah auditor dan calon auditor yang

Jumlah tersebut tentu sangat mem- terbatas itu jelas sangat berpengaruh ter-prihatinkan. Apalagi berdasarkan perhitungan hadap penyelesaian beban kerja pengawasan batas usia pensiun, setiap tahunnya rata-rata yang cukup tinggi. Akibatnya hasil kerja auditor yang akan pensiun berjumlah empat pengawasan tentu saja kurang optimal.

Analisis Kebutuhan Auditor Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Oleh : Edy WaspanInspektur II Inspektorat JenderalKementerian Perindustrian

Telaah

Pak, kenapa HPS ini

sama persis dengan

Pagu Anggaran?

Kami sudah perkirakan

harganya segitu, Pak

Di suatu Auditi

Bapak bisa sajaHebat sekali, setahun sebelumnya Anda

sudah mengetahui harga pasar demikian

persis dengan harga sekarang. Jangan-

jangan Anda peramal

Karikatur


melaksanakan tugas-tugas pengawasan.Kebutuhan Auditor :Manfaat yang diharapkan dari kegiatan

tersebut adalah sebagai bahan untuk mem-Perhitungan kebutuhan auditor di perbaiki komposisi dan distribusi auditor; lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian sebagai bahan untuk membuat perencanaan Perindustrian didasarkan pada beban kerja penugasan, agar setiap auditor dapat diperan-yang dilaksanakan oleh auditor setiap tahun-kan sesuai dengan jenjang jabatan yang nya. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara dimiliki serta sebagai bahan pengembangan Pandayagunaan Aparatur Negara Nomor 220 kompetensi auditor.tahun 2008 sebagai pengganti Keputusan

Proses pelaksanaan analisis beban kerja MENPAN Nomor 19 tahun 1996 tentang auditor dihitung berdasarkan data realisasi Jabatan Fungsional Auditor, secara umum penugasan (surat tugas) selama periode tahun banyak kegiatan berkaitan dengan peng-2009, 2010 dqn 2011. Berdasarkan data penu-awasan yang dilaksanakan oleh auditor. gasan yang ada, diperoleh perhitungan rata-Kegiatan yang dilaksanakan oleh auditor di rata jumlah hari penugasan tiap satu tim Inspektorat Jenderal Kementerian Perindus-penugasan adalah 11 hari. Dari hasil analisis trian antara lain: pemeriksaan terhadap satuan-beban kerja diperoleh total beban kerja satuan kerja di lingkungan Kementerian masing-masing Inspektorat adalah 48 penu-Perindustrian, baik pusat maupun daerah; gasan. Dalam hal ini Inspektorat Jenderal pemeriksaan dana dekonsentrasi dan pem-Kementerian Perindustrian memiliki 4 Ins-bantuan; monitoring dan evaluasi kebijakan pektorat, sehingga keseluruhan penugasan sektor industri; pemeriksaan untuk tujuan berjumlah 172 penugasan. tertentu; reviu laporan keuangan; monitoring

Kegiatan-kegiatan tersebut setelah di-tindak lanjut hasil pemeriksaan; koordinasi dan kompensasikan dengan jumlah jam kerja dan konsultasi pengawasan, asistensi dan pen-petugas yang menangani, diperhitungkan dampingan, sosialisasi dan konsultasi, pen-akan memakan waktu di atas 97.200 hari didikan dan pelatihan serta beberapa kegiatan pengawasan (HP). Sesuai dengan Keputusan lainnya.Kepala BPKP Nomor KEP-971 tahun 2005 Bulan Oktober 2011 lalu Inspektorat tentang Pedoman Penyusunan Formasi JFA, Jenderal Kementerian Perindustrian beker-dengan HP sejumlah tersebut maka Formasi jasama dengan Badan Pengawasan Keuangan JFA masuk dalam Kelompok A.1 dengan jumlah dan Pembangunan (BPKP) telah melaksanakan gugus tugas (GT) sebanyak 12 GT. Dengan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja jumlah tersebut berarti Pejabat Fungsional Pejabat Fungsional Auditor di lingkungan Auditor (PFA) yang dibutuhkan sebanyak 104 Inspektorat Jenderal Kementerian Perindus-orang atau 23 orang untuk masing-masing trian. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui Inspektorat dengan komposisi sebagai berikut:/menghitung seberapa besar beban kerja · Pengendali Mutu (Auditor Utama) : 1 orang;pengawasan yang ada serta menentukan · Pengendali Teknis (Auditor Madya) : 2 orang;formasi ideal auditor yang dibutuhkan untuk

· Ketua Tim (Auditor Muda) : 5 orang; pun dilakukan dengan jumlah terbatas, hanya · Anggota Tim (Auditor Utama dan Trampil) : 15 diberi alokasi 4 s/d 12 orang setiap kali rek-

orang. rutmen. Bahkan pada 2011 dan 2012 tidak ada Namun mengingat jumlah itu terlalu rekrutmen sama sekali dikarenakan adanya

besar dan sulit untuk direalisasikan maka kebijakan moratorium pembatasan pene-jumlah tersebut diefisienkan semaksimal rimaan CPNS. Sementara setiap tahunnya mungkin sehingga menjadi 76 orang, dengan pegawai yang memasuki masa pensiun, jumlah Tim untuk masing-masing Inspektorat termasuk auditor, sekitar 8 sampai 10 orang.maksimal sebanyak 4 tim, sehingga jumlah Kendala lain adalah dibutuhkan waktu auditor untuk masing-masing Inspektorat yang cukup panjang untuk membentuk sebanyak 19 orang dengan komposisi sebagai seseorang untuk menjadi Auditor yang profe-berikut: sional dan memiliki kompetensi yang memadai · Pengendali Mutu (Auditor Utama) : 1 orang; untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan · Pengendali Teknis (Auditor Madya): 2orang; yang diemban oleh APIP. Padahal tugas-tugas · Ketua Tim (Auditor Muda) : 4 orang; pengawasan tersebut cukup banyak dan perlu · Anggota Tim (Auditor Utama dan Trampil): 12 penanganan yang serius.

orang. Menghadapi kendala tersebut, kiranya perlu dicarikan jalan keluar atau solusi untuk mengatasinya. Pertama, dengan melakukan Kendala dan Solusiupaya untuk memenuhi kebutuhan PFA sesuai Untuk memenuhi kebutuhan auditor, dengan formasi yang ideal, antara lain melalui walaupun dengan jumlah formasi yang dipa-rekrutmen CPNS atau redistribusi PNS dari datkan, ternyata bukan pekerjaan mudah. Data satker/unit kerja yang kelebihan pegawai, terakhir menunjukkan bahwa jumlah auditor di untuk kemudian dididik dan dibina menjadi lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian auditor. Kedua, apabila kebutuhan tersebut Perindustrian hanya 19 orang dan calon Auditor belum juga terpenuhi maka dalam pelaksanaan 26 orang. Jumlah keseluruhan itu hanya sekitar tugas audit perlu dilakukan analisis risiko untuk 60% dari jumlah formasi yang seharusnya.menentukan penugasan mana saja yang Salah satu kendala yang dihadapi untuk menjadi prioritas untuk dilaksanakan sesuai memenuhi kebutuhan auditor tersebut dengan jumlah auditor yang ada. terutama disebabkan keterbatasan rekrutmen

CPNS. Sejak tahun 2005, hanya pada tahun 2006 s/d 2009 rekrutmen CPNS dilakukan, itu

Aku pernah mengeluh karena tidak punya sepatu, hingga kemudian aku berhenti mengeluh ketika

aku melihat seseorang tidak punya kaki (Anonim)

Telaah Telaah


Istilah-istilah yang digunakan dalam b e r u b a h , k e s e m p a t a n b e r k e m b a n g , audit internal sering kali digunakan dengan pencapaian tujuan organisasi, bahkan reputasi pemahaman yang berbeda. Demikian juga organisasi tersebut. Dalam tulisan ini yang dengan istilah Audit Berbasis Risiko. Padahal dimaksud dengan auditor adalah auditor dalam melaksanakan tugasnya baik auditor internal. internal maupun auditor eksternal secara sadar Risiko dalam manajemen risiko memiliki maupun tidak sering kali menggunakan definisi yang berbeda-beda. Selim dan penilaian risiko dalam menentukan sasaran McNamee (1999) mendefinisikan risiko sebagai pelaksanaan audit yang dilakukan, misalnya “konsep yang digunakan untuk mengungkap dengan memanfaatkan sumber daya yang ketidakpastian suatu kegiatan dan atau dimiliki oleh tim audit untuk berkonsentrasi outcome-nya yang dapat menyebabkan hasil pada area yang menjadi perhatian utama bagi yang material bagi tujuan organisasi.” Kerja organisasi. Perspektif risiko sendiri bisa dilihat sama yang baik antara auditor dengan dari berbagai sudut pandang. Untuk manajemen akan mempermudah organisasi kepentingan organisasi akan lebih bijak apabila untuk mengidentifikasi, mengantisipasi, dan perspektif risiko dilihat dari sudut pandang pada akhirnya mengambil keputusan tindakan yang luas, bukan hanya risiko pencapaian di ya n g d i a n g g a p p a l i n g e fe k t i f u nt u k bidang penganggaran, namun juga dari sisi memecahkan permasalahan yang dapat yang lain seperti kemampuan organisasi untuk menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Dari survei yang dipublikasikan dalam namun tidak banyak auditor internal yang IIARF White Paper (2011) mengenai peran cukup percaya diri untuk memberikan masukan auditor internal dalam manajemen risiko pada dan rekomendasi secara spesifik. saat ini dan di masa mendatang, hasilnya Perlu dilakukannya audit internal dalam adalah pada saat ini sebagian besar auditor sebuah organisasi adalah untuk memberikan internal berperan memberikan konsultasi dan keyakinan yang obyektif serta konsultansi saran mengenai manajemen risiko, namun secara independen terhadap aktivitas kurang dari separuh responden menyatakan organisasi. Dalam manajemen risiko, peran ini bahwa auditor internal merupakan katalis adalah memberikan keyakinan kepada dalam pembentukan manajemen risiko, aktif manajemen bahwa pelaksanaan manajemen dalam implementasi manajemen risiko, risiko telah berlangsung secara efektif. Pada memberikan keyakinan yang independen Gambar 1, bagian kiri (berwarna hijau) d a l a m m a n a j e m e n r i s i k o . H a s i l i n i menunjukkan peran dan aktivitas audit internal menunjuk k an per lunya arahan untuk yang harus dilaksanakan dengan profesional, mendukung pelaksanaan manajemen risiko. sedangkan bagian kanan (berwarna merah) Peran auditor internal dalam memberikan saran merupakan peran yang tidak boleh diambil dalam manajemen risiko dianggap sukses, atau dilaksanakan oleh auditor.

Mengoptimalkan Peran Auditor Internal dalam Manajemen

Oleh: Dyan Garneta PSInspektorat III Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian

Telaah


Aktivitas pada area hijau mewakili peran karena aktivitas tersebut merupakan tang-audit internal sesuai dengan International gungjawab manajemen yang akan meng-Standards for the Professional Practice of Internal anggu obyektivitas auditor. Sayangnya masih Auditing. Auditor dapat dan harus melak- beberapa auditor yang mengambil peran-sanakan setidaknya sebagian dari aktivitas peran tersebut walaupun jumlahnya sedikit. tersebut, antara lain: melakukan analisa ter- Dari uraian dan hasil survei IIA di atas, hadap risiko dan kontrol organisasi serta mem- nampak bahwa auditor umumnya masih belum berikan keyakinan bahwa risiko telah dievaluasi banyak mengambil peran dalam manajemen. dengan benar. Peran ini adalah peran auditor Padahal dengan mengoptimalkan peran sebagai konsultan. Peran sebagai konsultan ini auditor dan kerja sama yang baik antara auditor dapat dilaksanakan oleh auditor sepanjang dengan manajemen organisasi maka akan auditor tidak mengambil peran secara lang- mengurangi hambatan dalam organisasi dan sung, karena hal ini adalah tanggung jawab pelaksanaan kegiatan dan proses bisnis manajemen. Namun dari survei yang diter- organisasi dapat dilaksanakan dengan lebih bitkan dalam White Paper IIA, pengambilan cepat, tertib, dan sesuai dengan aturan yang peran dan aktivitas tersebut masih sangat ada. sedikit dilakukan oleh auditor. Referensi:

Aktivitas pada area kuning merep- IIA Position Paper. 2009. The Role of resentasikan 7 (tujuh) peran yang dapat Internal Auditing in Enterprise-wide Risk dilaksanakan saat melakukan audit internal Management. The Institute of Internal dengan pertimbangan tertentu. Peran ini Auditors.merupakan peran auditor internal sebagai Selim dan McNamee. 1999. The Risk konsultan, namun dalam lingkup yang lebih Management and Internal Auditing luas. Hasil survei menunjukkan bahwa dalam Relationship: Developing and Validating a pelaksanaan audit internal, masih sedikit yang Model. Int. J. Audit. 3: 159-174.dapat melaksanakan peran-peran penting di The IIARF White Paper. 2011. Internal atas. Auditing's Role in Risk Management. The

Aktivitas pada area merah merupakan Institute of Internal Auditors.peran auditor internal yang tidak boleh dilaksanakan dalam pelaksanaan audit internal

Gambar 1 Peran Internal Audit dalam Enterprise-wide Risk Management (IIA Position Paper, 2009)

Yunus Husein: Di Indonesia, Kejujuran itu

Barang Mahal!

Telaah Sosok Tokoh


berdasarkan data hasil analisis PPATK ada enam, orang, yang diberikan memang orange juice antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, KPK, Ditjen benar. Tapi, kalau pekerjaan nahimungkar yakni Pajak, Bea Cukai, dan Badan Narkotika Nasional memberantas kejahatan, bisa-bisa orange juice-(BNN). Ibaratnya, posisi pemain sepakbola ada nya sudah dicampur dengan racun.” Maka, yang sebagai gelandang dan ada pula sebagai Yunus yakin, dalam pekerjaan ia harus selalu penyerang. “PPATK hanya boleh menganalisis, berdoa dan punya banyak kawan. lalu memberikan umpan kepada penyidik. Yunus Husein sempat menjadi calon Namun tidak semua umpan bisa menghasilkan kuat ketua KPK, sempat pula menjadi salah satu gol. Mungkin juga disebabkan striker-nya kandidat Dewan Komisioner Otoritas Jasa sedang masuk angin,” tutur Yunus Husein Keuangan (DK-OJK). Namun pada keduanya, ringan. Tuhan ber-kehendak lain. Kini ia masih

Agar tetap dapat menjalan mengajar untuk Universitas Indo-fungsi serta wewenang, kesa- nesia, Universitas Pancasila, daran politik mutlak harus serta Universitas Padjadjaran. dimiliki. Yunus Husein sempat “Saya merasakan passion saat menghadapi tantangan berupa mengajar. Ada semacam pang-usaha penggembosan fungsi dan gilan hati atau panggilan jiwa,” wewenang PPATK dalam proses tuturnya. Namun, jangan coba-pengesahan UU Nomor 8 Tahun coba menguji Yunus Husein. 2010 oleh DPR. “Dari dialog dan Seorang mahasiswa pernah di-diskusi, ketahuan mereka sedang buatnya menangis karena keta-masuk angin. Wewenang penye- huan menandatangani daftar lidikan kita dipotong; pem- hadir kawannya yang tidak blokiran rekening diganti dengan masuk kelas. penghentian transaksi. Namun Yunus percaya, bahwa ins-saya lawan dengan transparansi, titusi pendidikan memainkan saya bocorkan ke media massa, “ peran besar dalam pemben-ia melanjutkan, ”Kalau ber- tukan karakter seseorang. Ia tempur tertutup saya kalah, kalau menyayangkan karena masih bertempur terbuka silakan.” Yunus adanya sekolah-sekolah yang Husein yakin bahwa transparansi dan mengartikan pendidikan secara sem-peran publik merupakan hal yang penting pit. “Seolah-olah, mendidik hanyalah meng-untuk mengontrol pengelolaan. ajarkan ilmu agar murid mendapat ranking.

Namun Yunus menyadari bahwa dalam Sementara itu, sekolah mengenakan banyak sewaktu menjalankan tugasnya sebagai pungutan liar dengan nama partisipasi pemimpin PPATK, selalu ada tantangan dan pendidikan, uang gedung dan lain-lain,” ia risiko. Pada masyarakat Indonesia, persepsi melanjutkan, “Makanya, saya paling gemas para penegak hukum belum sama, masyarakat kalau ada korupsi oleh penegak hukum dan pun belum terbuka, ditambah lagi penyedia atau institusi pendidikan. Masa uang untuk jasa keuangan belum memiliki kesadaran untuk mendidik bangsa ini masih dimakan juga. melapor. Soal risiko, jangan ditanya. “Saya Untuk kasus seperti itu, saya nggak ada ampun, bukannya tidak punya rasa takut, tapi yang saya laporin saja.”penting adalah bagaimana me-manage rasa Dalam konteks pengawasan lembaga takut itu dan menyerahkan pada Tuhan sehing- pemerintah, Yunus berpandangan bahwa ga terhindar dari ancaman,” tegas Yunus Husein. peran Inspektorat Jenderal sangat terbatas Ia sempat berkelakar, “Kalau dalam agama, mengingat banyaknya pihak yang perlu pekerjaan amar ma'ruf yakni menganjurkan diawasi. Maka, agar efektif dan efisien, Inspek-kebaikan, kita diberi minum orange juice oleh torat Jenderal perlu membangun sistem whistle

Saat berada di Australia, ia pernah Pada 2002, Yunus Husein mendapat kehilangan barang. Ingatannya berkata, mandat dari Presiden Megawati untuk menjadi mungkin tertinggal di dalam bus kota. Lain Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi waktu ia kehilangan telepon genggam. Mung- Keuangan (PPATK). Pada 2006, Presiden Susilo kin terjatuh di pelataran kantor saat ia bersiap Bambang Yudhoyono memperpanjang penu-olahraga pagi. Namun berbeda dengan peng- gasan Yunus Husein di PPATK. Perlu diingat, di alaman yang pertama, pada pengalaman masa kepemimpinan Presiden Megawati, Susilo kedua ia tidak mendapatkan barangnya Bambang Yudhoyono sebagai Menko Polkam kembali. Telepon genggam hilang di negeri turut memainkan peran penting pada awal sendiri. Begitulah Ketua PPATK pada kurun kelahiran lembaga PPATK.2002-2011 Yunus Husein bercerita melalui Peran dalam memimpin sebuah lem-pengalaman, “Di Indonesia, Kejujuran itu baga baru merupakan pengalaman yang amat Barang Mahal!” berharga bagi Yunus Husein. Di tangan Yunus

Yunus Husein lahir sebagai bungsu dari Husein-lah karakter pekerja serta eksistensi tujuh bersaudara di Mataram pada 1956. Orang lembaga PPATK mulai di-manage sehingga tuanya merantau meninggalkan Sumatera sinergis. Pekerja PPATK berasal dari berbagai Barat pada 1950, sempat tinggal di Lubuk latar belakang, mulai dari Bank Indonesia, Linggau dan Jakarta, lalu menetap di Mataram Kementerian Keuangan, Kepolisian, hingga sebagai pegawai negeri sipil. Lingkungan Kejaksaan. agama yang kuat di Mataram, serta orang tua Sebagai lembaga intelejen finansial, yang bekerja sebagai guru agama, mendidik data dan informasi yang ada di PPATK bersifat dan membentuk Yunus Husein menjadi sensitif. Jika jatuh ke tangan orang yang salah, seorang yang sangat menjunjung tinggi nilai bisa-bisa justru dijadikan alat pemerasan. kejujuran. Namun, bukan berarti peran PPATK tidak

Setamat SMU di Mataram pada 1974, diperlukan. PPATK justru harus mendapat Yunus nekat ke Jakarta untuk kuliah. Dalam dukungan politik yang kuat dalam mengawal benaknya tertanam tekad kuat bahwa meru- terciptanya good governance, baik corporate pakan jalan untuk mengubah nasib seseorang. governance, maupun public governance dalam Di Jakarta, Yunus berhasil diterima di Fakultas sebuah masyarakat. PPATK memiliki bahan Hukum Universitas Indonesia. Bukan hal yang baku analisis berupa laporan transaksi mencu-mudah ia memulai semuanya di Jakarta, saat itu rigakan, transaksi tunai, dan transaksi lintas orang tua Yunus sudah memasuki masa pen- batas negara dari Bea Cukai. PPATK bekerja baik siun. Uang kuliah sebesar 60.000 rupiah, ia cicil dengan mekanisme bottom up—otomatis tiga kali. Setiap pagi, ia berangkat ke kampus terlaporkan dan terdeteksi oleh lembaga jasa yang terletak di daerah Pramuka dengan keuangan bank dan non-bank, tapi bisa juga menumpang truk dari daerah Halim. Namun dengan mekanisme top down karena permin-kondisi terbatas yang menuntut upaya keras itu taan dari PPATK yang mendapat informasi awal tak membatasi pergaulannya. Ia sempat dari koran, luar negeri, dan penegak hukum. menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Senat “Sistem ini obyektif. Tidak pandang bulu. Siapa Mahasiswa FHUI. saja bisa kena, mau politisi, anggota partai,

Setamat dari UI pada 1981, ia menjalani menteri, polisi, TNI, petugas pajak, maupun bea Ikatan Dinas dengan Bank Indonesia. Kemudian cukai. Ada semua,” ujar Yunus Husein. ia berkesempatan melanjutkan sekolah di Secara umum, 50% hasil analisis, peme-Washington College of Law, The American riksaan dokumentasi dan informasi merupakan University, dan tamat pada 1986. Setelah kasus korupsi. Setelahnya, barulah kasus peni-menyelesaikan penugasan di Jenewa, pada puan menggunakan dokumen palsu. Pihak 2003 ia berhasil memperoleh gelar Doktor dari yang berhak melakukan penyidikanFHUI.

kejujuran adalah kunci

dan mata uang yang berlaku di

mana-mana,

Sosok Tokoh Sosok Tokoh


Seorang pengacara sekaligus politisi keripik singkong pedas produksi rumah tangga Perancis bernama Jean Anthelme Brillat- hingga komoditi kecap yang dihasilkan dari Savarin pada 1826 menuliskan “Dis-moi ce que teknologi dan proses produksi yang rumit. tu manges, je te dirai ce que tu es!” Jika diter- Sudah tentu yang menyebabkan industri maka-jemahkan secara harafiah kalimat itu berarti, nan dan minuman terus berkembang hingga “katakan apa yang kamu makan, dan aku akan ini adalah karena seluruh manusia di muka mengatakan seperti apakah kamu!” Kata-kata bumi ini merupakan potensi pasar yang men-Savarin ini merupakan penegasan mengenai janjikan. hubungan antara apa makanan seseorang Bagaimana dengan Indonesia? Dengan dengan pikiran dan kesehatannya. jumlah penduduk yang teramat banyak, sudah

Makanan dan minuman merupakan semestinya industri makanan dan minuman kebutuhan paling dasar manusia. Kebutuhan berkembang pesat baik dari segi produksi ini merupakan kebutuhan yang paling tua maupun konsumsi. Pada PDB Sektor Industri dalam peradaban masyarakat. Dan pada Pengolahan Non Migas Indonesia Tahun 2011, perkembangan era industrialisasi, makanan Industri Agro menyumbang 45,1%. Industri dan minuman merupakan komoditi yang Makanan, Minuman dan Tembakau sendiri diproduksi hampir di seluruh masyarakat. menyumbang 35,2%. Apa saja tantangannya? Bentuknya beragam, mulai dari komoditi

Perkembangan Industri Makanan dan Minuman,Pentingnya QCD pada Setiap Lini

blowing. Dengan sistem ini, peran kontrol korupsi kecil tidak ditindak, maka saat ia naik Inspektorat Jenderal dibantu oleh masyarakat, posisi atau jabatan, korupsi yang dulu kecil suplier, serta pegawai lain. “Yang terpenting justru akan semakin besar,” jelas Yunus Husein. adalah menjaga kerahasiaan dan melindungi Ia berpendapat bahwa reformasi birokrasi sumber, serta menindaklanjuti laporan. Bahkan adalah suatu hal yang mutlak. kalau perlu, berikan reward pada pelapor,” jelas “Dan kejujuran adalah kunci dan mata Yunus Husein. Indonesia perlu belajar dari uang yang berlaku di mana-mana,” kata Yunus Amerika Serikat yang telah mengharuskan Husein menutup perjumpaan kami. (Trinanti setiap perusahaan publik memiliki sistem Sulamit/Edwardsyah Nurdin/Arga Mahendra)whistle blowing. “Di Indonesia, banyak orang menganggap bahwa penegak hukum hanya polisi dan jaksa, padahal semua orang harus menegakkan hukum karena kalau hukum tidak berjalan, yang rugi semua orang,” tambah Yunus.

Saat mencermati banyaknya penyim-pangan di tubuh birokrasi, Yunus berpan-dangan bahwa akar masalahnya ada pada sistem dan sumber daya manusia. “Sehebat apapun idealisme orang, kalau ditaruh di sistem kerja yang rusak, dia akan rusak juga pada akhirnya,” kata Yunus. Namun selain perbaikan sistem rekruitemen dan sistem gaji, sumber daya manusia juga perlu diperbaiki terkait integritas dan kompetensinya. “Contoh yang baik dari pimpinan serta law enforcement yang tegas juga penting,” tambahnya.

Yunus melihat ada dua jenis orang yang melakukan penyimpangan. Pertama, mereka yang ingin survive karena gaji kecil. Jenis ini disebut juga petty corruption atau tiny corrup-tion. Kedua, mereka yang rakus. Misalnya, sudah kaya dan punya jabatan, masih ingin semakin kaya lagi. “Nah, ini yang harus segera ditindak!” tegas Yunus. Lalu, apa ini berarti pelaku korupsi kecil-kecilan tidak perlu ditindak? “Perlu! Korupsi kecil juga harus dihilangkan karena tiga alasan. Pertama, kalau tidak dihilangkan akan menjadi beban bagi seluruh masyarakat. Kedua, kalau yang kecil ini dibiasakan, maka ia akan menimbulkan per-sepsi di masyarakat bahwa apa yang dila-kukannya adalah halal dan biasa-biasa saja sehingga masyarakat menjadi permisif. Contoh sederhana, kita hampir terbiasa bukan dalam melihat proses tilang dan memberikan uang damai kepada polisi? Terakhir, jika pelaku

Nama :

Tempat dan Tanggal Lahir :

Pekerjaan

Pendidikan

Yunus Husein

Mataram, Lombok, NTB, 29 Desember 1956

· Pegawai BI dipekerjakan

sebagai Tenaga Ahli Kepala Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4)

· Anggota Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

· Dosen luar biasa pada Fakultas Hukum UI dan FH Pancasila.

· Fakultas Hukum UI, Jakarta, tamat (SH), 1981

· Washington College of Law, The American University, Washington DC, USA, tamat (LLM) 1986

· Fakultas Hukum UI, Jakarta, tamat (Doktor), 2003.

BIODATA

Sosok Tokoh Kabar Industri


Secara umum, seperti juga cabang taan Wakil Menteri Pertanian yang menye-industri lain, komoditi industri makanan dan butkan bahwa sekitar 70% kebutuhan bahan minuman Indonesia bersaing dengan berbagai baku susu masih disuplai dari impor. Produsen komoditi dari negara lain. Dalam per- bahan baku susu segar domestik baru meng-kembangannya, industri makanan dan minu- uasai 30% pasar industri. Secara kuantitas, man domestik masih menghadapi sejumlah terdapat 600.000 sapi perah lokal. Angka ini tantangan, antara lain: produktivitas on farm dinilai masih kurang dan pemerintah melalui yang masih rendah pada beberapa komoditi, Kementerian Pertanian akan menambah popu-kompetisi alokasi komoditi dasar untuk lasi dari Australia sebanyak 2.300 ekor (Investor domestik-ekspor, ketergantungan terhadap Daily, 29 Mei 2012). Selain itu, produktivitas on bahan baku impor, belum berkembangnya farm pada produsen susu sapi perah domestik industri hilir agro bernilai tambah tinggi, sistem yakni 10-12 liter/hari masih jauh di bawah logistik yang belum memadai, ketergantungan potensinya yakni 40 liter/hari. Pertanyaan pada mesin /peralatan impor, serta masih selanjutnya, akankah pelaku industri domestik minimnya riset dan pengembangan dan akan memilih susu sapi segar domestik jika ketersediaan SDM yang sesuai dengan kuantitas dinaikkan? kebutuhan industri. Kita perlu ingat bahwa pelaku industri

Dalam proses produksi, kualitas bahan pengolahan susu, sesuai dengan SNI dan baku yang baik merupakan awal yang baik. Jika Codex, dipersyaratkan menggunakan bahan kita melihat komoditi makanan ringan berbasis baku susu yang memiliki kandungan bakteri susu dan berbasis daging, tentu kita dapat maksimum 1 juta CFU/ml. Sedangkan, sebagai berpikir sederhana bahwa karena seluruh contoh, susu sapi segar di Jawa Timur bahan baku berbagai produk tersebut ada di mengandung 2,20-7,60 juta CFU/ml (GKSI Jawa Indonesia, maka sudah tentu kita dapat berdiri Timur 2000; dikutip dari Agus Budiyanto dan S. di kaki sendiri dalam proses produksinya. Usmiati 2008). Di sinilah unsur quality perlu kita Masihkah kita menghadapi tantangan keter- cermati bersama. Apa yang menyebabkan gantungan terhadap bahan baku impor? pelaku industri domestik memilih meng-

Untuk memahami persoalan keter- gunakan bahan baku susu sapi segar impor? gantungan bahan baku impor, setidaknya kita Ketidakcukupan semata-mata, ataukah juga perlu memiliki pemahaman pentingnya tiga perkara kualitas? Samakah pertanian dan unsur, yakni Quality, Cost, dan Delivery (QCD) peternakan sapi di Indonesia dengan di luar dalam setiap lini proses produksi. negeri? Samakah proses produksi bahan baku

Pada kebutuhan bahan baku susu susu sapi segar di sini dan di sana? misalnya, kita tentu terkejut dengan pernya-

Agus Budiyanto dan S. Usmiyati (2008) (industri). Pada titik inilah unsur Delivery pada menyebutkan bahwa faktor yang mempeng- proses produksi merupakan hal yang harus aruhi kualitas susu sapi segar adalah kebersihan dilakukan dengan optimal. Kita dapat men-alat operasional, kesehatan ternak, sumber air, jadikan tantangan pada industri makanan serta penanganan susu setelah pemerahan. berbasis daging sebagai cara untuk melihat Sebagian besar pertanian dan peternakan kita pentingnya unsur Delivery. Indonesia sebagai masihlah berupa pertanian dan peternakan negara yang memiliki populasi ternak besar rakyat. Banyak peternak skala kecil yang dalam seharusnya mampu untuk memasok kebu-proses pemerahan dan penanganan pasca tuhan industri pengolahan daging. Namun pemerahan kurang memperhatikan unsur tidak dapat dipungkiri sebagian industri kebersihan. Tentu kebersihan terkait juga deng- pengolahan daging domestik justru mem-an kemampuan kapital para produsen bahan peroleh pasokan daging dari Australia dan baku susu sapi segar dalam mengadakan India. Mengapa bisa begitu?proses produksi yang bersih. Melalui ilustrasi di Kita ingat apa yang menjadikan eko-atas, tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa nomi industri di Jepang tetap bertahan dari untuk memperoleh bahan baku berkualitas, krisis 1970an adalah karena Jepang mene-sangat penting menjalankan pola pikir atau rapkan konsep Just in Time (JIT). Konsep ini paradigma industri, bahkan sejak pada tingkat memiliki dasar filosofi eliminate of waste alias pertanian/peternakan. menghindari kemubaziran. Dan industri di

Selain unsur Quality, terdapat unsur Cost Jepang menerapkan strategi: hanya mempro-dalam proses produksi secara umum yang perlu duksi jenis produk yang diperlukan, hanya kita cermati. Baru-baru ini Perusahaan Gas memproduksi produk sejumlah yang dibutuh-Negara (PGN), melalui surat bertanggal 8 Mei kan, dan hanya memproduksi produk pada saat 2012, memberlakukan harga gas baru pada yang diperlukan.industri mulai 1 Mei menjadi US$ 10,13/mmbtu Dalam konteks industri pengolahan untuk wilayah DKI Jakarta-Bogor-Bekasi- daging, banyak rumah potong di Indonesia Karawang dan Banten. Perhitungan tersebut yang belum dilengkapi dengan fasilitas pen-merupakan asumsi harga gas yang dinaikan dinginan. Sementara para pelaku industri mem-dari US$ 4,3/mmbtu menjadi US$ 7,8/mmbtu butuhkan bahan baku daging dalam bentuk ditambah tool fee Rp.750/m³ (Investor Daily, 15 dingin agar dapat diolah tepat pada waktunya. Juni 2012). Tentu hal ini mengejutkan kalangan Tentu merupakan kemubaziran bagi pelaku industri. Setidaknya ada 1.000 industri peng- industri jika bahan baku yang sampai tidak guna gas yang tergabung dalam 30 asosisasi dalam bentuk yang dingin, serta harus industri akan terancam karena kenaikan harga digunakan dalam waktu dekat sementara gas industri ini. Selain unsur quality bahan baku, secara hitung-hitungan, belum saatnya mela-unsur cost bahan bakar juga hal penting. kukan pengolahan. Namun unsur delivery tidak Meningkatnya biaya produksi industri do- hanya harus dipecahkan dengan penyediaan mestik tentu akan mempengaruhi daya saing fasilitas penyimpanan pada sumber bahan produk industri domestik. Tak terkecuali pada baku, tetapi juga dengan penyediaan industri makanan dan minuman. Hingga saat infrastruktur transportasi seperti pelabuhan ini, Kemenperin dan Kemen ESDM masih dan jalan raya. (Trinanti Sulamit) melakukan dialog dengan PGN untuk meng-atasi persoalan gas industri ini.

Sebagai negara yang terdiri dari jalinan ribuan pulau, terdapat jarak waktu dan wilayah antara sumber bahan baku (pertanian dan peternakan) dengan pengolahan produk

Secara umum, seperti juga cabang industri lain,

komoditi industri makanan dan minuman Indonesia

bersaing dengan berbagai komoditi dari negara lain

Kabar Industri Kabar Industri


Kontribusi Industri Non Migas pada dan sedang terus dikembangkan melalui Ekonomi Nasional pada 2011 mencapai 20,92%. pendekatan klaster antara lain: Industri Kakao Tiga besar di dalam Industri Non Migas antara di Sulawesi Selatan, Industri Gula di Jawa Timur, lain Industri Agro (45,1%), Industri Alat Angkut, Industri Kelapa di Sulawesi Utara, Industri Kopi Mesin, dan Peralatannya (27,47%), dan Industri di Lampung, Industri Pengolahan Hasil Laut di Pupuk, Kimia, dan Barang Karet (12,21%). Secara Maluku, Industri Buah di Jawa Barat, dan Indus-khusus—dalam Industri Agro—bidang industri tri Susu di Jawa Tengah.makanan, minuman, dan tembakau merupakan Apa saja yang menjadi tantangan dalam penyumbang terbesar Pendapatan Domestik pengembangan Industri Agro?Bruto (PDB). Bagaimana perkembangan serta Untuk beberapa komoditi produktivitas tantangan yang dihadapi dalam pengem- on farm masih rendah, kompetisi alokasi bangan Industri Makanan dan Minuman? Berikut komoditi dasar untuk domestik-ekspor, keter-petikan wawancara Majalah Pengawasan gantungan terhadap bahan baku impor, belum SOLUSI dengan Direktur Jenderal Industri Agro berkembangnya industri hilir agro bernilai Benny Wachjudi: tambah tinggi, sistem logistik yang belum Cabang-cabang apa saja yang menjadi memadai, ketergantungan pada mesin /pera-andalan, khususnya pada Industri Makanan latan impor, serta masih minimnya riset dan

pengembangan dan ketersediaan SDM yang dan Minuman?sesuai dengan kebutuhan industri.Beberapa industri yang menjadi andalan

bantuan cooling unit untuk pengolahan susu. Apa langkah-langkah strategis dalam Peternak maupun koperasi susu tidak mampu mengatasi berbagai tantangan tersebut?untuk mengadakan sendiri sehingga susu tidak Langkah-langkahnya, tentu dengan kita memenuhi persyaratan pendinginan dan membuat suatu roadmap untuk masing-kandungan mikrobanya, setelah diuji dengan masing komoditi, mereviu industrinya, serta metode Total Plate Count (TPC), tinggi. Aki-merumuskan strategi untuk mengatasi per-batnya, harganya jatuh dan industri tidak masalahan yang utamanya adalah masalah mendapatkan bahan baku yang baik. bahan baku, teknologi mesin peralatan, dan Bagaimana skemanya?masalah market. Setiap masalah memiliki

Skema yang kita lakukan, pertama harus strateginya masing-masing. ada permintaan dinas kabupaten. Kemudian Pada dasarnya, bagi kelompok industri harus ada persetujuan dari dinas provinsi. yang bahan bakunya berkembang di dalam Setelah itu kemudian kita kaji kelayakan ban-negeri, dilaksanakan program hilirisasi, yakni tuan tersebut. Jika layak, melalui dinas, kita mengembangkan bahan baku ke intermediate. memberikan bantuan.Sementara itu, bagi yang bahan baku belum

berkembang baik, kita dorong. Misalnya kita Apa yang dimaksud dengan produktivitas on perlu gula untuk industri, maka kita lakukan farm yang masih rendah dan pengaruhnya langkah-langkah revitalisasi industri gula, kepada industri?mudian kita bekerja sama dengan kemen- Permasalahan utama dalam penye-terian terkait. lesaian Industri Agro—kecuali pada kelapa

Selain itu, ada juga strategi yang meng- sawit yang perusahaannya besar-besar—boleh arah ke pengembangan sumber daya manusia dikatakan pertanian dan perkebunan yang ada dengan penyusunan standar kompetensi SDM merupakan pertanian dan perkebunan rakyat. itu sendiri. Ada banyak sekali lapangan kerja Standar, produktivitas, kemudian delivery, dan yang terkait dengan industri. Kita mendorong kualitas sangat rendah sehingga banyak indus-dan mengembangkan, serta melakukan pela- tri yang kalau mau berkembang harus terjun ke tihan. on farm-nya. Industri mempunyai sifat pasti

Kemudian dalam rangka menjembatani dalam jumlah yang akan diproduksi, kualitas, kebutuhan industri terhadap kemampuan dan harganya; Sementara pertanian kita belum pasokan dari petani kecil dan menengah, kita mempunyai teknologi QCD (Quality, Cost, juga memberikan bantuan mesin dan pera- Delivery) yang ajek karena di Indonesia belum latan. ada pertanian yang berperilaku industri. Per-Hal-hal apa saja yang dituju atau ingin tanian di kita, pertanian rakyat.dicapai melalui hilirasasi industri agro? Industri sudah tertib dengan ISO 9001:

Peningkatan nilai tambah, penguatan 2008 dan berbagai SOP (Standard Opera-ting struktur industri, penyerapan tenaga kerja, Procedure), tapi bahan baku dan mutunya tidak pertumbuhan sub sektor ekonomi lainnya, jelas. Sebagai contoh, pada produk berbahan pengembangan wilayah industri, penghe- baku susu, SNI menstandarkan TPC (Total Plate matan devisa, perolehan devisa, dan pening- Count) yang boleh ada hanya 1.000.000. Bahkan katan penerimaan pajak pemerintah. di negara-negara Eropa hanya 50.000, di kita Bagaimana strategi pemberian bantuan justru ada yang 10.000.000. Di luar negeri, satu

peternakan minimal seribu ekor ternak, semu-mesin/peralatan dan hubungannya dengan anya diperas tanpa sentuhan tangan sama pasokan bahan baku?sekali, sementara di kita tidak. Pada dasarnya yang kita lakukan Bagaimana contoh pembinaaan yang adalah membantu industri melalui kelompok

usaha yang paling lemah, mata rantai yang dilakukan industri terhadap on farm?paling lemah. Misalnya kita memberikan

Industri Makanan dan Minuman, Tantangan dan Prospek

Wawancara Eksklusif Wawancara Eksklusif


Industri membina on farm, contohnya bahas RUU Jaminan Produk Halal dan revisi UU seperti Nestle membina peternak dengan Pangan Nomor 7 Tahun 1996.memberi penyuluhan. Itu mau nggak mau. Setelah mengupas lebih jauh mengenai Mereka ada kepentingan dalam hal QCD dan industri makanan dan minuman, seberapa traceability. Pada masa industri maju seperti jauh kita bisa sepakat bahwa industri ini saat ini, traceability itu penting bagi industri ma- betul-betul prospektif?kanan. Apalagi kalau untuk diekspor. Ya, Industri Agro—termasuk Industri Langkah-langkah apa saja yang dilakukan Makanan dan Minuman—adalah industri yang pemerintah dalam meningkatkan daya saing mempunyai peran yang sangat besar. Pros-produk makanan dan minuman? peknya cukup baik karena jumlah penduduk

Penerapan ketentuan label berbahasa Indonesia yang cukup besar. Namun demikian Indonesia, registrasi produk makanan dan dalam perkembangannya masih menghadapi minuman dalam negeri melalui pendaftaran permasalahan seperti: bahan baku sektor MD dan P-IRT serta makanan dan minuman pertanian, produktivitas dan sistem pertanian impor melalui pendaftaran ML, penerapan SNI, kita yang belum mampu memenuhi kebutuhan serta pembatasan pelabuhan tujuan impor. industri. Di sisi lain, pertumbuhan Industri Sertifikat Halal juga dapat menjadi hambatan Agro—khususnya Industri Makanan dan masuknya produk impor walaupun penera- Minuman dari tahun ke tahun cukup baik. Saya pannya masih bersifat sukarela. Selain itu, melihat industri ini masih akan menjadi penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) prioritas andalan. (Indra Laksamana/Alexander sesuai dengan peraturan dan perundangan Hamonangan Nainggolan)yang berlaku guna mening-katkan mutu dan keamanan produk makanan dan minuman. Pada saat ini pemerintah juga sedang mem-

KarikaturWawancara Eksklusif


Salah satu ketentuan dalam Peraturan kebijakan preferensi harga untuk pengadaan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasa bernilai di atas Rp 5.000.000.000,00 Barang/Jasa Pemerintah memberi tempat (lima milyar rupiah). Preferensi harga diberikan tersendiri tentang kewajiban memaksimalkan kepada barang/jasa dalam negeri dengan penggunaan barang/jasa hasil produksi dalam TKDN lebih besar atau sama dengan 25% (dua negeri, termasuk rancang bangun dan pere- puluh lima persen). Besaran preferensi harga kayasaan nasional dalam pengadaan barang untuk barang produksi dalam negeri sebesar /jasa. Hal ini dimaksudkan selain untuk melin- 15%, sedangkan untuk pekerjaan konstruksi dungi industri nasional, juga untuk menum- yang dikerjakan oleh kontraktor nasional buh-kembangkan industri nasional agar adalah sebesar 7,5% di atas harga penawaran mampu bersaing dan menjadi tuan rumah di terendah dari kontraktor asing.negeri sendiri. Bentuk dari kewajiban memak- Menindaklanjuti amanat yang ada pada simalkan produk dalam negeri adalah dengan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010, khu-melalui nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri susnya terkait dengan kewajiban memaksi-(TKDN) pada setiap barang/jasa. Produk dalam malkan penggunaan barang /jasa produksi negeri wajib digunakan jika terdapat penyedia dalam negeri, Menteri Perindustrian telah barang/jasa dengan nilai TKDN ditambah nilai mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling sedikit No. 16 tahun 2011 tentang Ketentuan dan Tata 40% (empat puluh persen). cara Penghitungan Tingkat Komponen Dalam

Di samping itu diberlakukan pula Negeri.

biaya bahan baku (material) langsung, biaya Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)tenaga kerja langsung dan biaya tidak langsung Yang dimaksud dengan TKDN adalah pabrik (factory overhead).besarnya komponen dalam negeri pada Dalam melakukan Penghitungan TKDN Barang barang, jasa dan gabungan barang dan jasa. ditetapkan beberapa kriteria sebagai berikut:Dengan demikian ada tiga metode peng-· Untuk bahan (material) langsung didasarkan itungan TKDN, yaitu: TKDN Barang, TKDN Jasa

pada negara asal barang (country of origin);dan TKDN Gabungan Barang dan Jasa. · Untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan

kepemilikan dan negara asal;a. Tata cara Penghitungan TKDN Barang:· Untuk tenaga kerja berdasarkan kewarga-TKDN barang dihitung berdasarkan

negaraan pekerja.perbandingan antara harga barang jadi Sebagai gambaran tata cara perhitungan dikurangi harga komponen luar negeri dari

TKDN Barang dapat digambarkan dalam format harga barang jadi tersebut. Harga barang jadi berikut:merupakan biaya produksi yang dikeluarkan

untuk memproduksi barang, yang meliputi

Tata Cara Perhitungan Tingkat Komponen Dalam NegeriOleh: Ali Fahmi KamilPerekayasa Utama pada BPKIMI Kementerian Perindustrian

Catatan:-KDN = Biaya komponen dalam negeri;-KLN = Biaya komponen luar negeri.

Formulasi Perhitungan:% TKDN (4D) = Biaya Produksi Total (4C) – Biaya Produksi KLN (4B) x 100%

Biaya Produksi Total (4C)% TKDN (4D) = Biaya Produksi KDN (4A) x 100%

Biaya Produksi Total (4C)

yaitu sebagai berikut:b. Tata cara Penghitungan TKDN Jasa:· Untuk bahan (material) langsung yang digu-TKDN jasa dihitung berdasarkan perban-

nakan untuk membantu proses pengerjaan dingan antara harga jasa secara keseluruhan jasa didasarkan pada negara asal barang dikurangi harga jasa luar negeri terhadap harga (country of origin);jasa keseluruhan. Yang dimaksud dengan harga

· Untuk alat kerja/fasilitas kerja berdasarkan jasa keseluruhan adalah biaya yang dikeluarkan kepemilikan dan negara asal;untuk menghasilkan jasa yang dihitung sampai

· Untuk tenaga kerja berdasarkan kewarga-di lokasi pengerjaan (on site). Biaya yang negaraan pekerja.dikeluarkan itu meliputi biaya tenaga kerja,

Format rekapitulasi perhitungan TKDN biaya alat/fasilitas kerja dan biaya jasa umum.Jasa adalah sebagai berikut:Kriteria dalam penghitungan TKDN Jasa

hampir sama dengan kriteria TKDN Barang,

Telaah Telaah


Formulasi Perhitungan:% TKDN Jasa (5D) = Biaya Jasa Total (5C) – Biaya Jasa KLN (5B) x 100%

Biaya Total Jasa (5C)% TKDN Jasa (5D) = Biaya Jasa KDN (5A) x 100%

Biaya Total Jasa (5C)

antara keseluruhan harga komponen barang c. Tata cara Penghitungan TKDN Gabungan ditambah keseluruhan harga komponen dalam Barang dan Jasa:negeri jasa terhadap keseluruhan harga barang TKDN Gabungan Barang dan Jasa dan jasa.umumnya digunakan dalam penghitungan

Format rekapitulasi perhitungan TKDN TKDN untuk pekerjaan konstruksi dan peker-Gabungan Barang dan Jasa adalah sebagai jaan konstruksi terintegrasi. TKDN gabungan berikut:barang dan jasa merupakan perbandingan

yang dibelanjakan oleh perusahaan untuk Bobot Manfaat Perusahaan (BMP)memberdayakan usaha-usaha mikro dan kecil Selain TKDN,tersebut pada tahun fiskal terakhir sebelum pemerintah adalah Bobot Manfaat Perusahaan diverifikasi. Sedangkan kriteria untuk peme-(BMP), yaitu nilai penghargaan kepada liharaan kesehatan, keselamatan kerja dan perusahaan yang berinvestasi di Indonesia lingkungan dinilai berdasarkan jenis-jenis karena memberdayakan usaha mikro dan sertifikat yang dimiliki perusahaan, baik yang usaha kecil serta koperasi kecil melalui kemit-dikeluarkan oleh badan/instansi pemerintah raan; memelihara kesehatan, keselamatan kerja maupun badan internasional yang terakre-dan lingkungan; memberdayakan masyarakat ditasi.atau lingkungan; serta memberikan fasilitas

Terkait dengan pemberdayaan masya-pelayanan purna jual. BMP dihitung berdasar-rakat (community development) dinilai berda-kan akumulasi bobot faktor penentu, seperti sarkan jumlah pengeluaran perusahaan pada memberdayakan usaha mikro dan usaha kecil satu tahun fiskal terakhir yang digunakan untuk serta koperasi kecil, memelihara kesehatan dan membantu pemberdayaan masyarakat dan sebagainya, dikalikan dengan bobot maksi-lingkungan di sekitar perusahaan, seperti mum. komponen lain yang diperhitungkan membantu membangun tempat ibadah, sum-dalam upaya peningkatan produksi dalam bangan bencana alam dan sebagainya. Se-negeri dalam dangkan fasilitas purna jual dinilai berdasarkan Dalam melakukan perhitungan BMP, biaya investasi yang dikeluarkan oleh peru-beberapa priteria dan persyaratan diber-sahaan dalam bentuk tanah, bangunan, pera-lakukan untuk itu. Pemberdayaan usaha mikro, latan dan sebagainya untuk kepentingan pela-usaha kecil dan koperasi kecil melalui kemit-yanan purna jual.raan, dinilai berdasarkan jumlah pengeluaran

pengadaan barang/jasa

Formulasi Perhitungan:% TKDN Gabungan Biaya Gabungan (9C) – Biaya Gabungan LN (9B) Barang dan Jasa = ----------------------------------------------------------------- (9E) Biaya Gabungan (9C)

Contoh perhitungan BMP dapat digambarkan seperti format berikut:

Telaah Telaah

dengan TKDN lebih besar atau sama dengan Preferensi Harga25%. Besaran preferensi harga untuk barang Untuk mendukung kebijakan memak-paling tinggi 15%, sedangkan untuk pekerjaan simalkan penggunaan produksi dalam negeri konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, nasional sebesar 7,5% di atas harga penawaran diberlakukan preferensi harga pada pengadaan terendah dari kontraktor asing.barang/jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri

Melalui preferensi harga maka dengan melalui pelelangan internasional. Di samping sendirinya akan berpengaruh terhadap pene-itu preferensi harga juga diberlakukan pada tapan pemenang lelang ketika menyusun pengadaan barang/jasa yang dibiayai rupiah harga evaluasi akhir (HEA) untuk menentukan murni, namun hanya untuk pengadaan yang peringkat calon pemenang lelang. HEA di-bernilai di atas Rp 5 milyar. Preferensi harga hitung dangan rumus:diberikan kepada barang/jasa dalam negeri


Perhitungan HEA :Kp = TKDN x preferensiKp A = 60 % x 15 % = 9 %Kp B = 50 % x 15 % = 7,5 %Kp C = 25 % x 15 % = 3,75 %

1HEA Perusahaan A = -------------- x 1.050.000.000 = 963.302.752

1 + 0,09 1

HEA Perusahaan B = -------------- x 1.150.000.000 = 1.069.767.442 1 + 0,075 1

HEA Perusahaan C = -------------- x 1.025.000.000 = 987.951.807 1 + 0,375

Berdasarkan perhitungan tersebut maka peringkat calon pemenang lelang adalah sebagai berikut:

Dari sisi pengawasan, tulisan ini diha-Penutuprapkan dapat dijadikan bahan bagi Auditor Demikian sedikit gambaran mengenai dalam melaksanakan audit pengadaan barang tata cara perhitungan TKDN dalam pengadaan /jasa pemerintah untuk keperluan instansinya barang/jasa pemerintah, sebagai bagian dari masing-masing. Hal ini dimungkinkan karena upaya pemerintah dalam meningkatkan Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 meng-penggunaan produksi dalam negeri. Melalui amanatkan bahwa APIP melakukan peme-tulisan ini diharapkan implementasi pelak-riksaan terhadap pemenuhan penggunaan sanaan pengadaan barang/jasa pemerintah produksi dalam negeri dalam pengadaan benar-benar berorientasi bagi kemajuan indus-barang/jasa pemerintah.tri dan pelaku usaha nasional di tengah

persaingan pasar global.

Telaah Telaah

Contoh perhitungan HEA dapat digambarkan sebagai berikut:Penawaran:

HEA = [ 1/ (1+KP) ] x HPKeterangan:HEA = Harga Evaluasi AkhirKP = Koefisien Preferensi (TKDN x Preferensi tertinggi barang/jasa)HP = Harga Penawaran yang telah memenuhi persyaratan lelang dan telah dievaluasi.

“Kemanusiaan itu satu. Kendati berbeda bangsa, asal-usul dan ragamnya, berlainan bahasa

dan adat-istiadatnya, kemajuan dan cara hidupnya, semua merupakan satu keluarga besar.”

(Soegijapranata, Pahlawan Nasional)


Jika ingin putra dan putri Anda lang- Bogor merupakan salah satu lembaga pendidi-sung memperoleh pekerjaan setelah menye- kan di bawah naungan Kementerian Perindu-lesaikan studi, tidak ada salahnya Anda melirik strian. Keberadaan lembaga pendidikan ini Akademi Kimia Analisis (AKA) Bogor sebagai dimaksudkan untuk mencetak ahli-ahli madya pilihan studi bagi mereka. Mengapa? Karena kimia analisis untuk mengisi kebutuhan sektor faktanya lulusan AKA Bogor sangat diminati industri di Indonesia. Menurut Maman Supar-oleh dunia industri di tanah air. Delapan puluh man, lulusan AKA Bogor bisa bekerja di ber-persen lulusan lembaga pendidikan tersebut bagai jenis sektor industri, seperti industri langsung terserap bekerja pada usa-ha-usaha kimia, industri hasil pertanian dan perkebunan, industri, sisanya biasanya membuka usaha industri logam, industri farmasi /kosmetik dan sendiri, menjadi pegawai negeri atau mene- sebagainya. Untuk sektor perda-gangan, para ruskan pendidikan lebih tinggi. Bahkan, “saat alumni bekerja pada perusahaan perdagangan kuliah pun banyak mahasiswa AKA yang sudah bahan-bahan kimia, peralatan laboratorium di”booking” oleh beberapa perusahaan,” kata Ir. kimia, pemasok bahan baku industri dan lain-Maman Suparman, MSi, Direktur AKA Bogor lain. Sedangkan pada birokrasi pemerintahan, dalam perbincangan dengan Majalah Peng- umumnya bekerja pada Balai-Balai Besar awasan SOLUSI, pertengahan Mei lalu. Industri di lingkungan Kementerian Perindus-

AKA Bogor yang terletak di jalan Pang- trian, Balai dan Puslit-bang di lingkungan LIPI, eran Sogiri No. 283, Tanah Baru, Bogor meru- BATAN dan sebagainya. Ada juga yang menjadi pakan perguruan tinggi pertama di Indonesia pengajar kimia di SLTA, menjadi instruktur / yang menyelenggarakan pendidikan di bidang asisten praktikum di perguruan tinggi. Atau kimia analisis. Didirikan pada tahun 1959, AKA pun membuka usaha sendiri (wiraswasta).

Jumlah keseluruhan mahasiswa saat ini sebelum menyelesaikan pendidikannya. Ketika sekitar 980 orang, dengan rata-rata penerimaan mereka melaksanakan praktik kerja lapangan di mahasiswa baru setiap tahun berjumlah 300 sebuah perusahaan, pihak perusahaan menarik orang. “Penerimaan mahasiswa memang ter- mereka untuk segera bekerja. Karena keasyikan batas,” kata Direktur AKA, “Ini dikarenakan bekerja, mereka “lupa” menyelesaikan pendidi-keterbatasan kapasitas yang dimiliki. Di sam- kannya. “Tapi kami selalu mewanti-wanti ping itu kami harus mempertahankan kualitas mereka, untuk terus berusaha menyelesaikan skill dan kemampuan mahasiswa. Padahal pendidikannya,” ujar Maman Suparman penuh peminat untuk kuliah di sini cukup tinggi. Se- semangat. “Kalau pun ada yang tidak lulus tiap tahun yang mendaftar sekitar 1500 calon, karena ujian, itu juga bukan karena bodoh, sedangkan yang diterima hanya 300 maha- melainkan karena tidak cocok saja bidang siswa.” studinya.”

Perekrutan mahasiswa baru dilakukan Materi perkuliahan yang diberikan lebih melalui tiga cara, yaitu: sistem undangan, banyak bersifat praktikum laboratorium. Per-sistem seleksi raport dan sistem tes tertulis. bandingan antara praktikum dan teori adalah Sistem undangan terutama untuk sekolah- 60% : 40%. Dengan banyaknya materi sekolah di lingkungan Kementerian Perindus- praktikum membuat mahasiswa lebih trampil trian yang berprestasi, seperti dari Sekolah mengaplikasikan ilmu yang diperoleh ketika Menengah Analis Kimia dan Sekolah Menengah terjun di dunia kerja. Ini merupakan keung-Teknologi Industri. Sistem seleksi raport, gulan tersendiri sehingga banyak pelaku usaha ditujukan terhadap lulusan SLTA yang nilai industri melirik mereka untuk menjadi tenaga raport untuk empat mata pelajaran mem- analis kimia di perusahaannya. peroleh nilai tinggi, yaitu matematika, kimia, Sistem pendidikan yang dijalankan bahasa Inggris dan fisika. Sedangkan sistem tes dengan menerapkan kurikulum berbasis kom-tertulis ditujukan kepada siapa saja yang petensi yang didukung oleh tenaga pengajar mendaftar. yang berpengalaman serta sarana dan pra-

sarana yang lumayan lengkap. Ada dua kampus yang dimiliki oleh AKA Bogor, yaitu Kampus I Lebih banyak praktikumberlokasi di jalan Pangeran Sogiri No. 283, Lama pendidikan di AKA Bogor sekitar Tanah Baru, Bogor; serta Kampus II berlokasi di tiga tahun atau enam semester. Tingkat jalan Juanda No. 2 Bogor. kelulusan rata-rata sekitar 90 persen. Umumnya

Kampus I terdiri dari tiga bangunan mahasiwa yang tidak lulus bukan karena utama, yaitu pusat administrasi, pusat perku-bodoh, kata Direktur AKA Bogor, melainkan liahan dan laboratorium; di samping dukung -karena terlanjur memperoleh pekerjaan

Akademi Kimia Analisis (AKA), Bogor:Mencetak Analis Kimia untuk Industri

Lebih Dekat Dengan Auditi Lebih Dekat Dengan Auditi


an fasilitas lainnya, seperti: masjid, gedung tidak tetap, baik untuk mengajar praktikum olahraga indoor, aula, gudang, bengkel, unit maupun teori.pengolahan limbah laboratorium dan klinik Kegiatan Ekstra Kurikulerkesehatan. Sedangkan Kampus II terdiri dari Di sela-sela kesibukan menuntut ilmu tiga ruang kuliah dan tiga labo-ratorium. Maha- mahasiswa memang perlu kegiatan lain atau siswa tingkat pertama berkuliah di kampus ini. kegiatan ekstra kurikuler. Seperti pada per-

Sebagai perguruan tinggi yang ber- guruan tinggi lainnya, kegiatan ekstra kurikuler orientasi mencetak tenaga kerja untuk mengisi juga berjalan di kampus ini. Beberapa kegiatan kebutuhan sektor industri, kuliah di AKA Bogor ekstra kurikuler yang ada meliputi kesenian, memang sarat dengan tugas-tugas praktikum olah raga, kerohanian, pencinta alam dan di laboratorium kimia. Oleh karena itu tidak sebagainya. Dalam hal mengikuti kegiatan heran jika pihak akademi mewajibkan setiap ekstra kurikuler, mahasiswa dibebaskan untuk mahasiswa mengikuti seluruh kegiatan prak- memilih kegiatan yang disukainya, sebagai tikum. proses pendewasaan diri.

Pihak akademi juga menyediakan fasi- Salah satu kegiatan ekstra kurikuler yang litas ruang dan peralatan laboratorium semak- menonjol adalah paduan suara. Paduan Suara simal mungkin, bahkan boleh dikata peralatan AKA Bogor bahkan pernah manggung di laboratorium kimia di sini cukup komplit. Jika hadapan presiden, yakni pada acara penye-pun ada kendala lebih pada keterbatasan rahan Penghargaan Upakarti di Istana Negara. jumlah dosen tetap. Ini dikarenakan sebagian Di bidang olah raga, beberapa mahasiswa juga tenaga struktural pun merangkap sebagai pernah memperoleh penghargaan atas tenaga pengajar. Hal ini menjadi hambatan prestasi yang mem-banggakan.tersendiri, khususnya ketika pejabat struktural Banyak hal yang telah dihasilkan oleh diharuskan mengikuti rapat, sementara pada AKA Bogor. Dan hal utama yang pantas dicatat saat bersamaan sedang memiliki jadwal meng- adalah lulusannya banyak terserap dan menjadi ajar. Jika terjadi hal yang demikian maka jadwal andalan pekerja sektor industri. (Edwardsyah mengajar dipindahkan ke hari Sabtu. Belum lagi Nurdin, Ciendy Martha Gayatri, Agung Tri jika ada dosen yang melanjutkan pendidikan, Utomo).sehingga harus ada dosen pengganti. Untuk mengatasi kekurangan tenaga pengajar tersebut AKA Bogor memiliki 34 orang dosen

Salah satu peran Kementerian Per- tentang Ketentuan Penyusunan Peraturan industrian adalah sebagai regulator yang meru- Perundang-undangan di lingkungan Depar-muskan kebijakan di bidang Industri. Kebijakan temen Perindustrian.yang ditetapkan dalam suatu peraturan Tulisan ini bermaksud mengupas meng-tersebut tidak selalu hanya mengikat intern enai penyusunan Peraturan Menteri Per-kementerian, tapi juga sering kali mengikat industrian yang sering kali tidak melibatkan keluar secara umum. Hal ini diatur secara tegas Pejabat Fungsional Penyusun dan Perancang dalam PP Nomor 24 Tahun 2010 tentang Peraturan Perundang-undangan (Perancang). Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Bahkan berdasarkan informasi yang penulis Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan dapatkan, Kementerian Perindustrian sama Fungsi Eselon I Kementerian Negara, dan sekali tidak memiliki Pejabat Fungsional Permenperin Nomor 105 tahun 2010 tentang Perancang. Hal ini sangat ironis, mengingat Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Per- kementerian kita adalah regulator kebijakan di industrian. bidang industri.

Untuk merumuskan kebijakan di bidang Secara umum, peran seorang Perancang Industri yang mengikat masyarakat umum, Peraturan Perundang-undangan adalah: me-Kementerian Perindustrian dapat mengajukan nentukan pilihan-pilihan yang dikehendaki rancangan Undang-undang, rancangan Pera- oleh penentu kebijakan; merumuskan subs-turan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan tansi secara konsisten atau taat asas; meru-Presiden. Sementara itu, Kementerian Per- muskan substansi yang tidak menimbulkan industrian dapat juga menetapkan Pera-turan salah penafsiran (ambigu); merumuskan Menteri Perindustrian dan Peraturan Eselon I substansi yang adil, sepadan, atau tidak diskri-untuk kebijakan yang bersifat teknis. Tentu minatif; menjamin bahwa peraturan yang kebijakan tersebut harus di bidang industri, dirancang dapat dilaksanakan dengan mudah atau setidak-tidaknya ada kaitannya dengan oleh pelaksana; menjamin bahwa peraturan bidang industri. yang dirancang tidak bertentangan dengan

Ketentuan mengenai penyusunan pera- peraturan perundang-undangan di atasnya turan perundang-undangan di lingkungan atau melanggar kepentingan umum; menjadi Kementerian Perindustrian dilaksanakan ber- penengah dalam penyelesaian tumpang tindih dasarkan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang kewenangan dan pengaturan dalam pembaha-Pembentukan Peraturan Perundang-undang- san di tingkat antar departemen atau antar an, dan Permenperin Nomor 40 Tahun 2007 lembaga.

Oleh: Hariadi AmriAuditor pada Inspektorat II Itjen Kemenperin

Tidakkah Kita MembutuhkanJabatan Fungsional Perancang?

Lebih Dekat Dengan Auditi Telaah

Suasana ruang praktikum di Labaratorium AKA Bogor


Ada semacam doktrin dalam ilmu sekali regulasi di tingkat Pemda—baik itu perundang-undangan, bahwa peraturan Provinsi ataupun Kabupaten/Kota—yang perundang-undangan itu pada dasarnya “cacat tumpang tindih dengan peraturan di atasnya. sejak lahir”. Peraturan perundang-undangan, Saat ini, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM setelah menjadi naskah akademik yang paling yang berperan aktif dalam mengupayakan “mendekati” kondisi ideal yang diinginkan, harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan terse-selalu akan ada intervensi berbagai macam ke- but. Sudah banyak penyusunan Perda, Pergub, pentingan yang menuntun pada “kesepakatan dan Peraturan Daerah lainnya yang melibatkan politik” dan membuat peraturan itu menjadi Fungsional Perancang dari Kanwil Kemen-cacat. Bisa Anda bayangkan apa jadinya sebuah kumham setempat. peraturan, jika saat masih merupakan naskah Jika Kementerian Perindustrian memiliki akademik saja sudah cacat? Peraturan yang baik tenaga Fungsional Perancang, ia dapat dili-tidak akan berjalan optimal apabila tidak batkan saat Dinas Perindustrian akan menyu-dilaksanakan dengan baik. Apalagi peraturan sun suatu rancangan regulasi teknis industri yang pada dasarnya kurang baik. Dan peraturan untuk ditetapkan menjadi Perda. Fungsional yang buruk, bagaimanpun baik implementasi- Perancang Kementerian Per-industrian niscaya nya, tetap membuka kemungkinan terjadinya jauh lebih memahami substansi dan harmoni-ketidakpastian hukum. sasi peraturan bidang industri dibandingkan

Barangkali pembaca bertanya-tanya, Fungsional Perancang dari kementerian lain bukankah kita punya Biro Hukum? Setiap ataupun pihak akademisi. Dengan begitu, konsep Peraturan Menteri atau Peraturan masalah klasik seputar koordinasi antara pusat Eselon-1 tentunya telah direviu oleh Biro dan daerah dapat perlahanlahan diatasi. Hukum kan? Betul. Penulis sama sekali tidak Dari diskusi dengan beberapa rekan di bermaksud meniadakan fungsi Biro Hukum. Biro Hukum, penulis mendapatkan wawasan Tapi harus diingat bahwa dalam satu tahun, ada mengenai kesulitan yang dihadapi dalam ratusan peraturan dan kebijakan yang dite- mendidik Pegawai Biro Hukum menjadi tapkan oleh Kementerian. Bukankah meru- Fungsional Perancang.pakan beban yang berat bagi Biro Hukum kalau Pertama, Instansi Pembina Jabatan seluruh konsep masuk secara mentah ke sana? Perancang merupakan pihak ekstern (Ditjen Apakah semua konsep mentah tersebut dapat Peraturan Perundang-undangan Kemenkum-direviu sesuai standar (harmonisasi, peru- ham sebagai Pembina, dan Badan Pengem-musan, teknik penulisan dan lain-lain) dalam bangan Sumber Daya Manusia Hukum dan waktu yang tersedia? Tidakkah lebih baik jika HAM sebagai penyelenggara Pelatihan). dalam tahap penyusunan konsep dan naskah Padahal, menurut hemat penulis, hal ini akademik, kita melibatkan seorang Fungsional seharusnya bukan ganjalan. Kita ambil contoh, Perancang? Fungsional Perancang itulah yang Instansi Pembina untuk jabatan Fungsional akan mereviu rancangan peraturan baik dari Auditor adalah BPKP (Pusbin JFA dan Pusdiklat-segi teknik perumusan, dan sedikit substansi was). Tak hanya itu. Instansi Pembina serta harmonisasi dan sinkronisasi dengan Fungsional Peneliti, Widyaiswara, dan banyak peraturan di atasnya. fungsional lainnya juga merupakan pihak luar

Jika hal itu dapat dilakukan, tentu kerja Kementerian Perindustrian.Biro Hukum akan menjadi lebih ringan secara Kedua, kurangnya peminat untuk men-keseluruhan. Dan yang terpenting, konsep jadi Fungsional Perancang karena waktu yang masuk akan lebih berkualitas dan tidak pendidikan yang lama (±3 bulan). Alasan kedua terlalu memerlukan reviu yang mendalam ka- ini sungguh menggelitik benak penulis. rena telah dijamin oleh Fungsional Perancang. Apakah kita, khususnya Biro Hukum telah

Selain itu, penulis melihat bahwa banyak membuat Peta Jabatan, Uraian Jabatan, dan

menetapkan Formasi Jabatan yang dibutuh- diberikan tunjangan jabatan yang diatur dalam kan? Tidakkah Fungsional Perancang adalah Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2007.salah satu tenaga yang sangat dibutuhkan? Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaba-

Kalau ada yang mengkhawatirkan soal tan Fungsional Perancang dapat dilihat dalam rumitnya angka kredit bagi fungsional Peran- peraturan berikut:cang, berikut ini penulis sarikan Peraturan · Keputusan Menteri Pendayagunaan Apa-Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Per- ratur Negara Nomor 41/ KEP/M.PAN /12/2000 undang-undangan yang dikeluarkan oleh tentang Jabatan Fungsional Perancang Departemen Hukum dan HAM Direktorat

Peraturan Perundang-undangan dan Angka Jenderal Perundang-undangan Tahun 2005. Kreditnya.Untuk menjadi Jabatan Fungsi-· Keputusan Bersama Menteri Keha-onal Perancang Per tama,

seseorang dinilai dari segi pem- kiman dan Hak Asasi Manusia dan berian angka kredit, yang Kepala Badan Kepegawaian No-terdiri dari Unsur Utama dan mor M.390-KP.04.12 Tahun 2002 Unsur Penun-jang. tentang Petunjuk Pelaksanaan

U n s u r U t a m a ya i tu : Jabatan Fungsioanal Perancang Pendidikan, Penyusunan Pe-Peraturan Perundang-undangan raturan Perundang-undangan, dan Angka Kreditnya.Penyusunan Instrumen Hukum,

dan Pengembangan Profesi. · Peraturan Menteri Hukum dan Jumlah angka kredit kumulatif H a k As a s i M a n u s i a N o m o r minimal yang harus dipenuhi M.02.PR.08.10 tahun 2005 tentang oleh setiap PNS untuk dapat

Petunjuk teknis Penilaian Angka diangkat da-lam jabatan dan Kredit Perancang Peraturan Per-kenaikan jaba-tan atau pangkat

undang-undangan.Perancang adalah sekurang-kurangnya 80% · Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi dari angka kredit yang berasal dari unsur

utama. Sisanya, (20%) berasal dari Unsur Manusia nomor M.01. PR.08.10 Tahun 2005 Penunjang. Unsur Penunjang meliputi: meng- tentang Petunjuk Teknis Organisasi dan Tata ajar /melatih dan atau membimbing pada Kerja Tim Penilai Angka Kredit Perancang pendidikan sekolah dan pendidikan dan

Peraturan Perundang-undangan.pelatihan pegawai, mengikuti seminar atau Harapan penulis, di masa mendatang lokakarya, menyunting naskah di Bidang

Kementerian Perindustrian—khususnya Biro Hukum dan Perundang-undangan, berperan Hukum memiliki Pejabat Fungsional Perancang serta dalam penyuluhan hukum, menjadi sehingga peraturan dan kebijakan yang anggota organisasi profesi, menjadi anggota ditetapkan oleh Kementerian Perindustrian Tim Penilai Jabatan Fungsional Perancang, dapat lebih baik lagi dari segi teknik perumu-menjadi anggota delegasi dalam pertemuan san, substansi, serta harmonisasi dan sinkroni-ilmiah, serta memperoleh gelar sarjana lainnya. sasi dengan peraturan di atasnya maupun Semua unsur yang dapat diberikan dengan peraturan lain yang berhubungan. angka kredit tersebut di atas pada umumnya

sama dengan Jabatan Fungsional yang lain. Hanya unsur utamanya yang sedikit berbeda, tergantung tugas utama Jabatan Fungsional yang bersangkutan. Dan sebagaimana Jabatan Fungsional lain, Pejabat Fungsional Perancang

Bisa Anda bayangkan apa jadinya sebuah peraturan, jika

saat masih merupakan

naskah akademik saja

TelaahTelaah


Rencana Pembangunan Nasional telah tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 2025 ada delapan tema utama yang sekaligus Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan menjadi misi pembangunan nasional, yaitu: Jangka Panjang Nasional (RPJP Nasional) Tahun Pertama, mewujudkan masyarakat yang 2005-2025. Sedangkan Keuangan Negara berahlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun dan beradab. Kedua, mewujudkan bangsa yang 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang- berdaya saing. Ketiga, mewujudkan masyarakat Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang demokratis berlandaskan hukum. Keempat, Perbendaharaan Negara. mewujudkan Indonesia aman, damai dan

Ketiga undang-undang tersebut terbit bersatu. Kelima, mewujudkan pemerataan pada waktu yang berbeda. Undang-undang pembangunan dan berkeadilan. Keenam, yang mengatur tentang keuangan dan per- mewujudkan Indonesia asri dan lestari. Ketujuh, bendaharaan negara lahir terlebih dahulu mewujudkan Indonesia menjadi negara ketimbang undang-undang tentang RPJP kepulauan mandiri, maju, kuat dan berbasiskan Nasional. Namun ketiganya memiliki peran dan kepentingan nasional. Kedelapan, mewujudkan fungsi yang berkaitan. Indonesia berperan penting dalam pergaulan

Dalam Undang-Undang Nomor 17 dunia internasional.

Delapan misi tersebut bersifat manda- bertambah.tory dan harus bisa dirampungkan dalam kurun Apakah APBN/APBD cukup berkemam-waktu dua puluh tahun. Kini hampir berjalan puan untuk memberikan dukungan penda-sepuluh tahun. Tidak ringan mengemban misi naan pembangunan, jawabannya: pasti tidak besar itu. Dan apakah waktu 20 tahun itu men- seluruhnya dapat dipenuhi.cukupi? Yang pasti sebagai amanat konstitusi dan undang-undang, misi tersebut harus dapat Analisis Kualitatifterwujud oleh rezim penguasa, siapapun Analisis kualitatif dan beberapa faktor mereka dalam rangka mewujudkan cita-cita yang menjadi hambatan dapat dijelaskan dan tujuan nasional. Baik kepala pemerintahan, sebagai berikut :maupun para legislator wajib menjalankan misi Pertama, sistem budgeting yang berlaku tersebut secara konsisten dengan menerapkan dewasa ini menganut prinsip single budget sistem manajemen pembangunan yang solid, sehingga dalam sistem penganggaran melalui efisien dan efektif dengan kepemimpinan yang APBN/APBD tidak lagi dikenal istilah belanja kuat dan mampu bersinergi dan berkoordinasi, rutin dan belanja pembangunan. Pada masa saling meleng-kapi dan mendukung dalam orde baru, sebelum Undang-Undang No.17 satu pola sikap dan pola tindak yang sama. Tahun 2003 diberlakukan, pembedaan tersebut

Kapasitasnya harus seperti itu karena masih diberlakukan.persoalan pembangunan nasional adalah Kedua, sistem keuangan negara setelah sesuatu yang hakiki, yaitu melakukan peru- Undang-Undang No.17 Tahun 2003 lebih bahan yang berdimensi luas. Delapan misi di mempertimbangkan aspek yang berkaitan atas sudah dapat menggambarkan betapa dengan pengelolaan hak dan kewajiban negara luasnya dimensi perubahan yang diwujudkan, dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. sebagai langkah strategis untuk menuju Dengan pertimbangan seperti itu, fungsi Indonesia yang mandiri, maju, adil dan mak- utama sistem keuangan negara lebih ber-mur. orientasi kepada aspek penting pengelolan

Pembangunan yang berorientasi peru- keuangan negara ”yang prudent”, dan berkaitan bahan, pelaksanaannya pasti membutuhkan langsung dengan aspek-aspek hak dan dana yang tidak kecil. Kita tidak pernah tahu kewajiban negara, penerimaan dan penge-berapa besar dana yang dialokasikan tiap tahun luaran negara sebagaimana dimaksud dalam untuk menjalankan delapan misi pembang- pasal 2 undang-undang tersebut. Pendek kata, unan tersebut. Dalam APBN/APBD rasanya sistem keuangan negara yang berlaku saat ini tidak pernah kita temukan besaran untuk lebih mengedepankan pentingnya aspek pencapaian misi tersebut. Yang pasti keuangan administrasi dan manajemen keuangan negara negara dengan sistem APBN/APBD melalui dan governance.kebijakan fiskal dan politik anggaran oleh Ketiga, dengan pola orientasi tersebut, pemerintah dan DPR tiap tahun dialokasikan maka rancangan penganggaran pada setiap sejumlah dana untuk pembangunan dan K/L pengklasifikasiannya menjadi sebagai belanja operasional Kementerian/Lembaga berikut :(K/L) dengan nilai yang setiap tahun

Oleh: Fauzi AzizPemerhati Kebijakan Publik

Rencana Pembangunan dan Keuangan Negara

Telaah


disclaimer, tetapi mendapatkan opini Wajar 1) Pos belanja pegawai, 2)Pos belanja Tanpa Pengecualian (WTP). Meskipun secara de barang, 3)Pos belanja modal, 4) Pos pem-jure sistem keuangan negara yang dianut bayaran bunga hutang, 5) Pos belanja subsidi, sekarang berbasis kinerja, yang terjadi adalah: 6) Pos belanja bantuan sosial, 7) Pos belanja Yang penting WTP dulu, ”kinerja belakangan”.hibah, 8) Pos belanja lain-lain, 9) Pos dana

perimbangan , 10) Pos dana otonomi khusus.Tawaran SolusiDengan alasan-alasan di atas, praktis

Pandangan dan analisis ini tidak negara menjadi ”terbelenggu / tersandera” oleh bermaksud membawa ke ranah benar atau sistem regulasi keuangan negara dengan salahnya sistem keuangan negara yang seka-format tersebut. Akibatnya, kemampuan rang. Yang pasti, negeri ini masih perlu mem-keuangan negara untuk menyediakan dana bangun yang tema dan misinya telah dicanang-pembangunan menjadi sangat limitatif. Apa-kan dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2007 pun postur anggaran itu dibuat, kurang tentang RPJP Nasional. Apapun alasannya, lebihnya akan menghasilkan kondisi yang semua rencana pembangunan yang telah serupa, di mana pemerintah tetap akan disusun sesuai dengan skala prioritas dan ”terbelenggu”, dengan pengertian tidak akan fokusnya harus bisa dijalankan dan didukung pernah mampu menjalankan program pem-pendanaannya, baik yang bersumber dari bangunan dengan optimal yang dananya APBN /APBD atau berasal dari sumber lain.berasal dari APBN/APBD, sehingga harus

Solusinya harus ada yang bisa diterima mencari alternatif pendanaan lain. Ekspansi dan dimufakati oleh pemerintah, lembaga fiskal tidak serta-merta dapat dilakukan dengan legislatif, bahkan oleh dunia usaha dan masya-mudah karena adanya ketentuan bahwa defisit rakat sebagai aktor pembangunan. Ada bebe-anggaran dibatasi maksimal 3% dari PDB dan rapa pandangan yang dapat ditawarkan, antara jumlah pinjaman dibatasi maksimal 60% dari lain :PDB. Catatan hutang pemerintah, kalau tidak

Pertama, sistem perencanaan perlu salah, sudah mencapai sekitar Rp.1.900 triliun dirasionalisasi dalam pengertian bahwa ren-atau sekitar 25,6% kalau dibandingkan dengan cana pembangunan dan rencana peng-PDB tahun 2011 sebesar Rp.7.427 triliun. anggaran dipadukan dalam satu sistem di Sebenarnya masih ada ruang fiskal sekitar mana pengalokasiannya tidak dibagi habis ke 34,4% untuk menciptakan hutang baru.masing-masing K/L karena kalau pola ini yang Kementerian keuangan yang berfungsi dianut, alokasinya akan habis terpakai oleh sebagai Chief Financial Officer (CFO) dan K/L masing-masing K/L untuk membiayai tupoksi-lain yang berfungsi selaku Chief Operational nya.Yang dialokasikan ke masing-masing K/L Officer (COO) pekerjaannya menjadi super agar dibatasi hanya pos belanja pegawai dan sibuk sebagai para administrator keuangan belanja barang saja. Pandangan ini memper-negara. Yang disadari atau tidak, baik Kemen-tegas peran pemerintah hanya sebagai regu-terian Keuangan maupun K/L lain berkonse-lator dan pelayanan publik. Pos belanja modalntrasi penuh agar sistem akun-tansinya tidak

dikelola tersendiri oleh Pusat Investasi Peme- dengan organisasi kontra birokrasi sebagai the rintah (PIP) terutama untuk mendukung pen- looking glass self dari organisasi publik peme-danaan pembangunan infrastruktur ekonomi, rintah. Terakhir, ia menyatakan bahwa restru-infrastruktur pendidikan dan infrastruktur kturisasi harus sesuai dengan tuntutan nasional kesehatan. Peran Bappenas menjadi sangat dan menata organisasi publik agar sebangun penting untuk menjadi arsitek program rasio- dengan tuntutan publik global. Pandangan nalisasi sistem perencanaan pembangunan tersebut sangat essential dan reformasi birok-dan penganggarannya dan Kementerian rasi harus berjalan sesuai dengan konsepsi Keuangan lebih fokus menyelenggarakan funsi tersebut, bukan mendahulukan aspek remune-utamanya sebagai CFO dan K/L yang lain bisa rasi. Dengan demikian reformasi birokrasi dan fokus menyelenggarakan fungsi utamanya organisasi menjadi bersifat komprehensif tidak sebagai COO. fragmentatif.

Kedua, semua rencana pembangunan Keempat, apapun perubahan yang dila-yang pelaksanaannya akan dilakukan oleh PIP kukan, proses pembangunan nasional harus harus dinyatakan dalam posisi clear and clean, terus berjalan dan pendanaannya tidak harus dengan pengertian bahwa kegiatan investasi mengandalkan dari sumber APBN/APBD. Pem-yang harus dijalankan benar-benar merupakan bangunan sektor industri, pertanian, pertam-prioritas yang harus terverifikasi dan disetujui bangan atau sektor lain pasti tidak akan pernah oleh Menteri Teknis yang bersangkutan, bisa hanya mengandalkan pembiayaannya dari Menteri Perencanaan Pembangunan dan Men- APBN/APBD. Oleh karena itu, harus ada sumber teri Keuangan. alternatif pendanaan yang lain. Menjadi patut

Ketiga, organisasi publik atau birokrasi dipertimbangkan manakala para stakeholder pemerintah di pusat dan daerah dengan pembangunan berharap kepada pemerintah mengutip pendapat Riant Nugroho D, dalam agar ada lembaga pembiayaan khusus untuk bukunya Reinventing Indonesia, birokrasi harus mendukung pembangunan industri di Indo-mengalami redefinisi tentang visi, misi, peran, nesia, pembangunan sektor pertanian dalam strategi, implementasi dan evaluasi, yang arti luas dan sektor energi. Kebutuhan ini semua itu disebut sebagai proses Re-Orientasi. sangat mendesak dan cukup beralasan karena Pandangan berikutnya adalah perlu dilakukan untuk mengungkit sektor-sektor tersebut restrukturisasi/penataan ulang yang berdi- menjadi mesin pertumbuhan ekonomi di masa mensi perampingan fungsi-fungsi yang tidak depan, membutuhkan dana investasi yang seharusnya dilaksanakan oleh pemerintah. besar, dan hampir pasti keuangan negara tidak Penataan ulang berikutnya adalah meng- sepenuhnya mampu mendukung.hilangkan political appointee dalam organisasi publik di satu sisi, dan menata bangun organisasi sesuai dengan tuntutan publik. Selanjutnya, Riant Nugroho menyatakan restrukturisasi berikutnya adalah membangun hubungan diametral namun fungsional

Telaah Telaah

SOLUSI Juni 2012 56

Tanya:

Tender untuk pengadaan jasa konsultan Lembaga Penilai Independen (LPI) untuk program Restrukturisasi Produk Kulit dan Tekstil dan Produk Tekstil sudah dilaksanakan serta ditetapkan pemenangnya pada awal April. Dalam dokumen tender disebutkan jangka waktu pelaksanaan 4 (empat) bulan.

Sesuai dengan jadwal, Kontrak sudah harus ditandatangani. Sedangkan menurut juknis kegiatan restrukturisasi dimaksud, batas waktu pendaftaran bagi peserta yang ingin memperoleh fasilitas restrukturisasi paling lambat sampai dengan tgl. 30 September (lebih dari empat bulan setelah bulan April). Bagaimana jalan keluarnya?

Jawab:

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, Kontrak sudah harus ditandatangani segera setelah ditetapkan pemenang tender. Dengan demikian PPK sudah harus segera menandatangani Kontrak.

Mengingat waktu pendaftaran bagi peserta yang ingin memperoleh fasilitas restrukturisasi dimaksud paling lambat sampai dengan tgl. 30 September maka batas akhir pelaksanaan pekerjaan idealnya adalah pada pertengahan atau akhir Oktober 2011. Oleh karena itu disarankan agar PPK tetap menandatangani Kontrak sesuai dengan waktu yang seharusnya, namun dalam klausul Kontrak agar dinyatakan pelaksanaan pekerjaan dimulai pada pertengahan/akhir Juni dan selesai pada pertengahan/akhir Oktober, sehingga jangka waktu pelaksanaan tetap 4 (empat) bulan.

Klinik Konsultasi

PENYUAPANPEMERASAN

PERBUATAN CURA

NG

PENGGELAPAN DALAM JABATAN

GRATIFIKASI

BENTURAN KEPENTINGAN PBJ

KERUGIAN KEUANGAN NEGARA

KORUPS

I

KORUPSI MEMBEBASKAN JIN-JIN JAHAT DARI BOTOL,

BANTU KAMI MENCEGAHNYA


Anda pernah melihat logo berwarna melintas layaknya iklan layanan masyarakat kuning dengan tulisan “Bike to Work” dan y a n g m e n y u a r a k a n k e p e d u l i a n a t a s gambar sepeda? Mungkin Anda pernah peningkatan kualitas manusia Indonesia secara melihatnya pada ransel seseorang di jalan, helm fisik maupun psikis. Dan tak terasa geliat yang dikenakan, atau bahkan tertempel pada komunitas Bike to Work sudah ada di antara kita sepeda. Ya, Bike to Work adalah Komunitas selama hampir delapan tahun. Tak hanya itu, Pekerja Bersepeda yang memulai kampanye pada banyak negara di belahan dunia yang lain penggunaan sepeda ke tempat kerja pada 6 pun gerakan pekerja bersepeda ini juga Agustus 2004. berkembang pesat.

Pada pagi dan sore hari, di antara banyak Lalu mengapa Komunitas Bike to Work mobil yang berebut belok dan menciptakan ini begitu “keras kepala” dalam mewujudkan kemacetan serta kebisingan, tentu Anda gaya hidup hijau? Tentu saja karena ada banyak pernah melihat satu orang atau bahkan lebih manfaat yang bisa kita dengan mengendarai sedang asyik menggoes sepeda. Mereka sepeda ke tempat kerja.

sekaligus menyehatkan! Manfaat bagi KesehatanKerapnya intensitas bersepeda ke

tempat kerja membuat kondisi tubuh kita segar Manfaat Lingkungan yang Lebih Baikdan fit. Bersepeda merupakan olahraga yang Kondisi iklim yang tidak nyaman serta bersifat aerodinamis. Dengan bersepeda secara cuaca yang sering berganti-ganti disinyalir rutin, kelebihan berat badan dapat diatasi, sebagai dampak peningkatan emisi gas buang risiko penyakit jantung dan diabetes dapat seiring dengan peningkatan penggunaan diturunkan, tekanan darah tinggi (hipertensi) kendaraan bermotor. Mengubah moda pun dapat dikontrol. Selain itu, waktu untuk transportasi bermotor menjadi sepeda bersantai menjadi lebih banyak karena dengan merupakan sumbangan yang sangat berarti bersepeda ke tempat kerja kita tidak perlu dalam mengurangi polusi dan menjaga lapisan meluangkan waktu yang lain lagi untuk ozon. Tentu lingkungan yang hijau, asri serta berolahraga. Benar kata pepatah, satu kayuhan, bebas polusi merupakan dambaan setiap dua tiga pulau terlampaui. insan.

Maka, mulailah bersepeda dari diri kita sendiri, mulailah bersepeda dari atau untuk Manfaat Ekonomisjarak terdekat, dan mulai bersepeda sekarang Naiknya harga bahan bakar minyak juga! Go Green for Green Industries dan Goes dunia tentu memaksa kita untuk memutar otak Sepedamu! (Abu Naim Toyib - Dari berbagai dan melakukan penghematan ongkos sumber)transport dan konsumsi BBM. Nah, bersepeda

ke tempat kerja merupakan pilihan hemat yang

Bike to Work

Inspirasi


Membaca kisah sukses perusahaan kosoetono tinggal di antara hunian pengusaha besar selalu saja menarik. Terlebih jika kaya dan pejabat tinggi. Namun mereka hidup perusahaan besar itu adalah perusahaan milik sebagai penduduk sederhana dengan gaji kecil anak negeri. Siapa tak kenal dengan Taksi Blue Pegawai Negeri. Indonesia 1950an merupakan Bird? Saya berani jamin, setiap pembaca masa resesi di era pemerintahan Soekarno. setidaknya pasti pernah menggunakan jasa Digulirkannya kebijakan sanering atau pemo-taksi ini. Buku terbitan Gramedia berjudul Sang tongan uang dari 1.000 rupiah menjadi 1 rupiah Burung Biru ini merupakan biografi Blue Bird membuat sebagian besar orang jatuh sangat Group yang ditulis oleh Alberthine Endah. miskin. Melalui buku dengan tebal 355 halaman ini Untuk mengatasi persoalan ekonomi sejarah, kelahiran, serta perkembangan Blue yang juga mendera rumah tangga, Mutiara Bird Group dikisahkan dari sudut pandang membantu suaminya mencari tambahan uang orang ketiga. dengan berjualan batik. Ia dibantu oleh tiga

Blue Bird lahir dari rahim seorang perem- orang anaknya yang masih kecil-kecil menja-puan bernama Mutiara Siti Fatimah Djokosoe- jakan batik dari rumah ke rumah dengan tono. Ia lahir di Malang, tetapi datang ke menggunakan jasa becak. Kolega dan tetangga Jakarta dengan tekad kuat. Pasalnya, latar mereka membeli batik yang pada kunjungan-belakang ekonomi keluarga Mutiara yang baru kunjungan awal. Namun pada kunjungan ke saja bangkrut tidak menyurutkan keinginannya sekian, batik-batik dagangan Mutiara mulai tak untuk kuliah. Ia menimba ilmu di Fakultas tersentuh pembeli. Semua orang semakin sulit Hukum Universitas Indonesia dan menjadi hidupnya. Dan lagi batik bukanlah kebutuhan mahasiswa Prof. Djokosoetono, SH. Nama yang pokok. terakhir ini tentu tak asing bagi kita sekarang. Ia Pada masa itu kebutuhan makanan jauh adalah pendiri dan saat itu adalah Gubernur lebih tinggi daripada kebutuhan sandang. Ide Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK). pun muncul di kepala Mutiara. Ia berseru dan Perjumpaan Mutiara dengan Prof. Djokosoe- memanggil anak-anaknya: Chandra, Mintarsih, tono tak sebatas dalam hubungan mahasiswa dan Purnomo. “Bagaimana jika kita berjualan dan dosen. Keduanya lalu menikah saat Mutiara telur ayam?” tanya Mutiara. Ia pun memulai masih kuliah. Pada 1952 Mutiara lulus dari FHUI bisnis telur dengan dukungan suami dan anak-dan bekerja menjadi dosen juga di FHUI dan anak. Garasi rumah beralih fungsi menjadi PTIK. Selain itu, ia juga mengajar di FEUI dan tempat penyimpanan telur. Dan anak-anak PTHM. bertugas untuk memilah dan memilih telur.

Atas pekerjaan Prof. Djokosoetono, SH Yang baik ia jual dengan harga normal, mereka yang semula tinggal di Jalan Lombok, sementara yang sedikit pecah atau retak ia jual berpindah tempat tinggal di Jalan HOS dengan harga lebih murah atau digunakan Cokroaminoto, Menteng. Keluarga kecil Djo- untuk keperluan sehari-hari. Bisnis telur sukses.

Memasuki dasawarsa 1960an, kondisi mendatangi para janda pahlawan dan mena-kesehatan Prof. Djokosoetono menurun. warkan pada mereka untuk menitipkan mobil Banyak pihak yang menolong. Sementara itu, padanya untuk dikelola. Keuntungannya, pada 1962 Mutiara mendapat kesempatan mereka mendapat bagi hasil. Hasilnya? Puluhan membeli bemo dengan harga yang sangat mobil ia dapatkan dan armada Taksi Chandra murah dari sebuah Departemen. Tahukah pun bertambah. Kredibilitas Taksi Chandra pun Anda, Departemen mana? Tepat! Departemen semakin diingat banyak pihak misalnya para Perindustrian. Selain untuk keperluan meng- penumpang, pihak hotel dan perusahaan yang angkut telur, bemo itu juga dimanfaatkan kerap menggunakan jasa Taksi Chandra. Chandra dan Purnomo untuk menarik penum- Memasuki dasawarsa 1970an, saat eko-pang dengan trayek Harmoni-Kota. Namun nomi membaik, Gubernur DKI Jakarta Ali pada 1965 kondisi Prof. Djokosoetono semakin Sadikin mengumumkan akan dikeluarkannya buruk hingga pada September 1965 ia wafat. izin resmi bagi operasi taksi. Mutiara pun Bisnis telur tetap berjalan, walaupun sebagian mengurus izin operasi untuk Taksi Chandra. hati Mutiara dan ketiga anaknya sempat redup Dalam proses mengurus izin tersebut, Mutiara karena kehilangan seseorang yang mereka bukannya tidak menghadapi masalah. Namun cintai. ia akhirnya dapat melalui masalah birokrasi,

Beberapa waktu setelah kepergian Prof. kepercayaan akan usaha, dan keterbatasan Djokosoetono, PTIK dan PTHM memberi hadiah modal. Hasilnya, ia mempunyai 100 armada dua buah mobil bekas sedan Opel dan Holden baru di bawah PT. Sewindu Taxi.Mercedez kepada Mutiara. Inilah cikal bakal Usaha taksi yang dikelola Mutiara sema-usaha Taksi Blue Bird. kin hari semakin berkembang hingga sekarang

Pada masa itu, kebutuhan transportasi yang kita kenal sebagai Taksi Blue Bird. Buku ini taksi/ mobil sewaan sudah mulai nampak di mengupas detil-detil kepemimpinan Mutiara di antara masyarakat. Karena belum ada izin dalam Blue Bird Group. Ia terkenal sering mela-operasi, setiap taksi yang ada di kota Jakarta kukan inspeksi mendadak. Bahkan suatu adalah taksi gelap. Mutiara dan ketiga anaknya malam menjelang dini hari, ia menelepon anak mengelola dua mobil hadiah itu sebagai taksi buahnya dan menitahnya untuk segera datang gelap. Pemesanan dilakukan melalui telepon ke pool. Saat anak buahnya tiba, ia mendapati rumah. Kebetulan yang sering menerima Mutiara yang mengenakan daster tengah telepon pesanan adalah Si Sulung Chandra. mencuci taksi. Ohlalala, ternyata Mutiara baru Para penelepon pun familiar dengan nama saja melakukan inspeksi mendadak dan Chandra, sehingga kedua taksi mereka lebih mendapati ada taksi yang kotor. akrab disebut sebagai Taksi Chandra. Apa yang Tak hanya hal-hal yang berkaitan membedakan Taksi Chandra dengan taksi dengan kualitas fisik armada, Mutiara juga gelap lainnya? Pada umumnya, sistem pem- perhatian pada kualitas pelayanan dan mental bayaran taksi gelap menggunakan sistem para pengemudi. Ia menanamkan nilai hidup: tawar-menawar yang tergantung jarak dan keuletan, perasaan positif, niat baik, komitmen keteguhan hati para supir taksi dan pemakai melayani (kejujuran, kesantunan, disiplin, dan jasa. Namun Mutiara tidak. Ia menerapkan tekad melakukan yang terbaik) pada setiap sistem jam dalam menentukan harga sewa pekerja. Mutiara-lah yang sedari awal dengan Taksi Chandra. Menurutnya, sistem ini lebih fair keras kepala mendidik para pengemudi untuk dari sistem tawar-menawar. mengembalikan barang yang tertinggal di taksi

Kebutuhan akan taksi semakin makin tanpa kecuali. Ia sadar bahwa bisnis jasa adalah meningkat, sementara armada taksi yang bisnis trust. Dan Blue Bird membuktikan itu. dimiliki Mutiara masih tetap dua buah. (Trinanti Sulamit)Bagaimana mengakalinya? Mutiara lalu

Kisah Sukses Blue Bird dan Perjuangan Seorang Perempuan

Rak Buku Rak Buku

SOLUSI Juni 2012 62

Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS) Public SpeakingDalam rangka meningkatkan kemampuan SDM di lingkungan Itjen Kemenperin untuk dapat berkomunikasi dan menyampaikan presentasi dengan efektif, pada tanggal 15 – 16 Mei 2012 telah diselenggarakan PKS “Public Speaking”. PKS dilaksanakan di Ruang Rapat Inspektorat Jenderal dengan DR. Ari Junaedi sebagai pembicara. (Ciendy Martha)

Pemaparan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Kemenperin TA 2011BPK-RI melaksanakan agenda tahunan Pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan, Belanja Subsidi dan Belanja lain-lain di K/L dengan memperhatikan kesesuaian Laporan Keuangan (LK) dengan Standar Akuntansi Pemerintah, kecukupan pengungkapan informasi keuangan, kepatuhan terhadap peraturan dan efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Pada 2012, pemeriksaan terhadap Kemenperin dilakukan dalam kurun 13 Februari s/d 26 April 2012. Pemeriksaan diakhiri dengan penyelenggaraan Rapat Konsinyering Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK RI di Bandung pada tanggal 27 April 2012. Rapat Konsinyering Pembahasan Hasil Pemeriksaan BPK RI tersebut dihadiri oleh seluruh Pejabat Eselon I, Pimpinan Unit dan beberapa Perwakilan Unit Kerja di Kemenperin. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kemenperin telah diperoleh sejak tahun 2009. (Ciendy Martha)

Sosialisasi P3DNKegiatan sosialisasi tata cara pelaksanaan Audit Pengadaan Barang dan Jasa terkait dengan P3DN kembali dilakukan oleh Itjen Kemeperin sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada 2012. Sosialisasi dilaksanakan di Palembang pada 21-22 Maret 2012, Denpasar pada 2-3 Mei 2-12 dan Lampung pada 13-14 Juni 2012. Kegiatan ini merupakan kelanjutan sosialisasi yang telah dilaksanakan pada 2011 di Pekanbaru, Medan, Banjarmasin, Balikpapan, Semarang dan Makassar. (Ciendy Martha)

PergunakanlahBBM Non Subsidi

Snapshot

menakar kebutuhan auditor

Documents