mengenal organisasi regional lewat kesepakatan regional
TRANSCRIPT
600
I
MENGENAL ORGANISASI REGIONAL LEWAT KESEPAKATAN REGIONAL
L-_______ Oleh: A. Masyhnr Effendi, S.H. _______ ...J
Kalau dibaca Pasa152/ 1 (Bab VIU), Piagam PBB:
Nothing in the present Charter Precludes the existence of Regional arrangement or agencies for dealing with such matters relating to the maintenance of international peace and security as are appropriate for regional action provided that such arrangements or agencies and their activities are consistent with the Purposes and Principles of the United Nations.
Dari ketentuan te!Sebut di atas, PBB membuka lebar-Iebar berkembangnya kesepakatan-kesepakatan Regional, asal kesepakatan tersebut merupakan "alat perdamaian dan kearnanan serta menjunjung tinggi asas dan tujuan PBB".
Kalau dilacak kembali alasan disetujuinya pasal te!Sebut, antara lain , memberi wadah negara yang berdekatan untuk mengembangkan hubunganhUbungannya, kepentingan nasional masing-masing negara memerlukan, faktor-faktor geografi serta jarak, demi perkem bangan ekonomi dan politik negara yang bersangkutan. Kesepakatan te!Sebut tetap memperhatikan tujuan umum PBB, yaitu perdamaian dan keamanan internasional (LeIan M. Goodrich dan Edward Hambro 1946: 182).
Dalam rangka bersama-sama mengupayakan perdamaian, sebagaimana diharapkan PBB, kesepakatan Regional,
semakin penting dikemukakan, karena sebagaimano kita lihat sekarang, kesepakatan-kesepakatan Regional merupakan "mode" yang banyak dibuat dengan dasar-dasar , alasan dan motif yang bermacam-macam.
Mode tersebut, hakikatnya sudah lama dikenal dalarn dunia internasional , terutama sejak Perang Dunia ke-II. Kesepakaton Regional yang cukup terkenai sebelumnya, lewat doktrin Monru , (penulis, American doctrine/kesepokaton Regional), menetapkan: "Amerika untuk bangsa Amerika dan Arnerika tak mencampuri urusan nonAmerika" .
Beberapa kesepakatan Regional di Eropa antara lain, NATO, the Balkan Alliance, The European Economic Community (Common Market), European Parliamentary Assembly, Warsawa Pact dan ·Iain-Iain.
Di wilayah Timur Tengah, antara lain The Arab League, the Arab Common Market (ACM), Negara-negara Afrika membentuk antara lain Organization of Africa Unity, the East Africa Community (EA C), Union Donaniere et Economique de L 'Afrique Centrale (UDEAC), CommunantJ £Conomique de L 'Afrique de L 'Ouest (CEA D), wilayah Amerika dikenal Organization of America States, the Latin American Free Trade Association I LAFT A), the Carribean Common Market (ECCM), the Andean
Ke.epakatan Regional
Group dan lain-lain, di wilayah Asia, dikenal anlara lain Asean. Sesuai dengan sifat Hukum Internasional yang dinamik, kesepakalan Regional tersebut mengalami pasang, suru t, mati dan lain-lain.
Hukum I"ternasional dinamik sifatnya, Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional, merupakan dasar dinamik~ nya Hukum Internasional. Each of the law creating process enumerated in the article 38 of the statute of the International court of justice provides scope for the dynamics of international law (Georg Schawerzberger, 1976: 6). Dinamika tersebut, diartikan oleh Sarjana tersebut sebagai law in motion. Karena itulah, Hukum Internasional bersifat terbuka. Keterbukaan Hukum Internasional tak dapat dipisahkan dengan sifat/ sistem Hukum Internasional yang kordinatif (Mochtar Kusumaatmadja, 1976: 22).
Kalau dikaji lebih lanjut, terbukti kesepakatan regional dapat digolongkan atas dasar tujuannya. Kesepakatan regional tersebut ada yang bergerak di bidang-bidang ekonomi, sosial politik, kebudayaan, militer, pertahanan atau gabungan dari beberapa bidang tersebut. Karena itulah, kadang-kadang nampak, perbedaan tersebut lebill bersifat pemberian priorilas at au suatu bidang dengan menyertakan sekaIi bidang-bidang lainnya.
Dari sekian ban yak kesepakatan regional yang ada , nampaknya yang paling lepat dikembangkan bidang ekonomi, kebudayaan dan sosial. Justru bidang-bidang lersebut memerlukan pemikiran lebih tajam dalanl rangki memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa masa depan pertumbuhan ekonomi merupakan pennasalahan yang paling
601
mendasar dari _generasi kita (Kenneth D. Wilson 1928: 1).
Menghadapi persoalan terse but, pendekatan regional akan tepat, justru banyak memiliki persamaan region/ alam, di samping, mungkin, adanya persamaan sejarah. Sedangkan segi-segi lain yang berkaitan dengan polilik, sosial, keamanan dan pertahanan dapat diadakan pendekatan-pendekatan/perundingan-perundingan khusus. Pengembangan lebih lanjut antar negara, sesuai dengan sifat Hukum lnternasional yang koordinatif dapat "mempersatukan" kebutuhan/keinginannya dan tantangan-tantangannya.
Dalam pada itu, melihat persaingan antar negara semakin menajam, perbedaan kaya miskin tetap melebar, persenjataan semakin canggih, sikap kelompok-kelompok eksklusif dalam mencapai tujuan cukup keras (dalam mencapai cita-citanya) , perebutan SUm
ber-sumber energi an tar negara maju, serta negara-negara berkembang, penghasil barang-barang komoditi tradisional perlu dikembangkan.
Hal-hal ini cukup raw an, sehingga diharapkan negara-negara maju lebih berperan aktif. Keadaan itu mendorong Harrison Brown mengkhawatirkan kelestarian planit bumi ini, mengusulkan untuk menghilangkan garis balas negara dan menciptakan pemerintah dunia yang meliputi seluruh dunia , dengan demikian perang yang sangat ditakuti dapat dihindarkan. Namun juga disadari ballWa pemerintah dunia lampaknya sukar dibangun dalam 30 tahun mendalang, walau keluasannya dibatasi hanya pada masalah-masalah tertentu yang menyangkut urusan global. Usul tersebut diajukan, mengingat dalam masyarakat teknologi maju yang akan datang akan menglla-
Desember 1986
602
dapi perbedaan masyarakat kaya dan miskin semakin melebar dan dapat mengganggu perdamaian dunia. (Harrison Brown: 1979).
Kalau direnungkan pendapat Harrison Brown terse but cukup "menantang". Tantangan tersebut harus dapat dijawab dengan serius. Tentunya PBB, organisasi Internasionallainnya beserta negara-negara di dunia yang ada, tetu tama negara·negara adikuasa gerlanggung jawab penuh atas situasi terse· but.
Di samping itu , peranan para ahli/ pemikir tak kalah pentingnya. Untuk itulah, salah satu cara/pendekatan yang perlu dikembangkan adalah pen· dekatan-pendekatan regional yang ber· orientasi kepada kebutuhan dasar rna· nusia.
Pendekatan regional, memang rna· sih dapat dipertanyakan efektivi tasnya, namun pendekatan terus-menerus antae negara tetangga yang sarna-sarna memiliki keadaan alam yang relatif sarna, di samping, yang lebih penting, dampak kebijaksanaan satu negara dengan yang lain akan sangat berkaitan eral. Hal ini menuntut adanya kerjasarna antar sesama negara di suatu kawasan tersebul. Karena itu, Charles R. Ross menyatakan we need a man centeret science whichs will seek· to determine the interrelationships of /ife, interrelationships whose understanding will ell chance the condition of man (Charles R. Ross: 1970: 187).
Dari sisi ini antar negara tetangga perlu adanya kesepakatan bersama, baik negara terse but masuk negara besar maupun kecH. Untuk itu Aristo· teles (322 SM) pernah menyindir "ban yak negara yang mengira bahwa suatu negara agar bahagia harus be· sar, tetapi taruhlah bahwa mereka
Hukurn dan Pembangunan
benar, tetapi mereka tidak tahu apa sebenarnya negara yang besar dan negara yang keci!. Besar suatu negara ada batasnya, seperti halnya juga de· ngan benda·benda lain, tumbuh·tumbuhan, hewan , alat·alat, karena tidak satupun dari semua ini akan bisa memo pertahankan kemampuannya alamiah masing·masing kalau terlalu besar atau terlalu kecH , tetapi akan kehilangan sifat khas masing-masing, at au rusakl1
(Donella H. M/adows, 1980: 108). Untuk itu, negarawan·negarawan
penanggung jawab suatu negara ditun· tut selalu berpikir realistik dan kon· kret, sehingga tindakan-tindakannya "dapat dimengerti" negara di sesama kawasan yang ada.
Khusus arganisasi regional yang di· harapkan dapat berperan lebih efek· tif dan berdampak iuas, kiranya memi· liki sifat·sifat sebagaimana disepakati para ahli.
Persoalan timbul, kalau dilihat dari syarat-syarat organisasi internasional modern sekarang ini, apakah setiap kesepakatan regional dapat dimasuk· kan ke dalam pengertian organisasi internasianal sebagaimana yang ada ?
Sebelum membahas lebih lanjut, PBB yang mempunyai kewajiban me· ngembangkan kesepakatan regional tersebut sekaligus dapat "memanfaat· kannya" demi perdamaian internasional, hendaknya lebih berperan sebagaimana ketentuan Pasal 52 53,54, PBB.
Kalau dHihat sejarah perkembangan organisasi-organisasi internasional, ternyata organisasi-organisasi tersebut merupakan response to the evident need arising trom international intercourse rather than to the philosophical ar ideological appeal (Sumrah: 71: 1). Karena itu, kebutuhan nyata, akibat hubungan/pergaulan antar manusia/
Ke.eptJkoton Regionol
bangsa, memegang peranan penting organisasi internasional tersebut dibentuk.
Dalam proses perkembangan masyarakat , sesuai dengan tuntutan/ kebutuhan umat manusia, eksistensinya semakin menonjol serta tak mungkin hubungan internasional berkembang tanpa "lewaf' organisasi internasionai. Karena itu organisasi regional conditio sine quanon dengan kebutuhan umat manusia sendiri.
Melillat pentingnya kesepakatan-kesepakatan regional , kiranya kesepakatan-kesepakatan regional terse but dapat digolongkan ke dalam organisasi internasional, walau, mungkin, persyaratan formal organisasi internasional belum terpenuhi.
Organisasi inte~nasiona1 mempunyai pengertian ganda_ Ia dapat digunakan dalam arli sempit. Organisasi internasional dalam arli luas digunakan untuk menunjuk setiap organisasi yang melintasi batas-batas negara (internasional), baik yang bersifat publik maupun privat. Organisasi internasional dalam arli sempit hanya menunjuk setiap organisasi internasional yang bersifat publik, ... dalam studi internasional yang dimaksud organisasi internasional lazimnya organisasi dalam arb sempit yaitu organisasi yang didirikan oleh pemerintall. Dalam bahasa Inggris disebut intergovermental organization (Sucipto, 1984: 4).
Sejauh mana kontribusi dan per anan organisasi-organisasi internasional tersebu t dalarn rangka .membantu tereiptanya perdamaian internasional, tak . dapat dilepaskan dari tujuan objektif dan proses pembentukan organisasi tersebut.
Memperhatikan persyaratan·persyaratan dan kesepakatan para ahli ten·
603
tang pengertian dasar organisasi internasional , banyaknya organisasi regional dalam batas-batas mendukung pia gam PBB, berorientasi dasar kebutuhan bangsa serta keterbukaan dalam pengembangannya, perlu mendapat dukungan bersama. Lewat organisasi regional yang dikoordinir secara baik sekaligus dapat berperan sebagai "wakil" dari kawasan tertentu dalam mengupayakan kebutuhan/perbaikan wilayahnya.
Kiranya hal ini tidak mengurangi keberadaan organisasi regional tersebut, sebab:
The international community has no legal and administrative process comparable to that of incorporation in municipal law, but it is significant that latter may recognize uncorprated association as legal person. Where is no constitutional system [or, as it were, recognizing and registering association as legal person, the pn'mary rest is function (IAN Brownlie, 1973: 657).
Dari pendapat tersebut, hendaknya diupayakan/ diperbanyak pembentukan organisasi-organisasi regional yang memenuhi kebutuhan dasar rna usia, di sam ping organisasi regional lebill longgar pembentukannya. Kesepakatan-kesepakatan/pengakuan internasional diharapkan dapat diberikan kepada operasionalnya suatu organisasi regional. Adanya kelonggaran policy dari banyak negara akan membantu saling pengertian antar negara,
Dalam hal ini, yang utama mendapat perhatian, segi-segi yang berkaltan dengan fungsi dan tujuan organisasi internasional tersebut.
Desember 1986
604 Huhum dan Pembangunan
DAFTARPUSTAKA
1. Brown, Harrison, Menuju Masyarakat Dunia (Toward a World Community), . The Bulletin of Atomic Scientist 1979.
2. Brownlie, Ian, Principles of Public International Law. Clarendom Press, Ox· ford 1973.
3. Donella H. Mladows (diterjemahkan: M. Maris), Batas·batas Pertumbuhan. PT. Gramedia 1980.
4. Leland M. Goodricht dan Edward Hambro, Charter of the United Nations. Commentary and Documents. World Peace Poundation, Bostom 1946.
5. Muchtar Kusumaatmadja, Pengantar Hukum Internasional. Bag. I, Bina Cipta Bandung 1976.
6. Ross Charles R., The Environmental Crisis, New Haven and London, Yale University Press 1970.
7. Schwazenberger, Georg., The Dynamics of lnternational Law. Milton Trading Estate Milton, axon, London 1976.
8. Sucipto,Pengantar Hukum Organisasilnternasional. FH UNIBRAW 1984. 9. Sumrah, Bahan·bahan Hukum Organisasi lnternasional. Sub Konsorsium
Ilmu Hukum, Dikti, Depdikbud (tanpa t.hun). 10. Wilson D. Kenneth ,Meral1Jalkan Masa Depan, Transaction, Inc. 1978.