MENGENAL RENCANA TATA WILAYAH

https://tataruang.atrbpn.go.id/Berita/Detail/3736

Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan polaruang yang disusun secara nasional, regional, danlokal.Tata ruang erat kaitannya dengan perencanaan,untuk melihat struktur ruang pada kota.Pengertian tata ruang, diambil dari buku PengantarHukum Tata Ruang (2016) karya Yunus Wahid,merupakan ekspresi geografis yang merupakancermin lingkup kebijakan yang dibuat masyarakatterkait dengan ekonomi, sosial dan kebudayaan.

Jenis perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang terbagi menjadi tiga, yaitu: Perencanaan tata ruang wilayah nasional.

• Perencanaan tata ruang wilayah nasional sudahdiatur dalam Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 26 Tahun 2008 TentangRencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

• Arahan kebijakan dan strategi pemanfaatanruang wilayah negara yang dijadikan acuanuntuk perencanaan jangka panjang.

• Jangka waktu perencanaan tata ruang wilayahnasional adalah 20 tahun. Selama lima tahunsekali akan dilakukan peninjauan.

Jenis perencanaan Tata Ruang

• Rencana tata ruang wilayah nasional memuat:

1.Penyusunan rencana pembangunan jangka panjang nasional.2.Penyusunan rencana pembangunan jangka menengah nasional

3.Pemanfaatan ruang dan pengendalian ruang di wilayah nasional.

4.Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembanganantarwilayah provinsi, serta keserasian antarsektor.

5.Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.6.Penataan ruang kawasan strategis nasional

7.Penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten dan kota.

8.Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional.9.Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah nasional meliputi kebijakan

pengembangan struktur ruang dan pola ruang.

Jenis perencanaan Tata Ruang

Rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah provinsi

• Dalam penyusunan harus mengacu pada rencana tata ruang wilayah nasional.• Pedoman tersebut dalam bidang penataan ruang dan rencana pembangunan jangka

panjang daerah.

• Rencana tata ruang wilayah provinsi memuat:

1.Tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah provinsi

2.Rencana struktur ruang wilayah provinsi meliputi sistem perkotaan yang berkaitandengan kawasan pedesaan.

3.Penetapan kawasan strategis provinsi Arahan pemanfaatan ruang wilayah yang berisiindikasi program utama jangka menengah lima tahunan.

4.Arahan tata ruang wilayah provinsi yang berisi arahan peraturan zonasi sistem provinsi,arahan perizinan, dan lainnya.

Jenis perencanaan Tata Ruang

• Tujuan penataan ruang wilayah provinsi merupakan arahanperwujudan ruang wilayah provinsi yang diinginkan pada masa yangakan datang.

• Beberapa fungsi dari penataan ruang wilayah provinsi adalah:

1.Sebagai dasar untuk memformulasi kebijakan dan strategi penataanruang wilayah provinsi.

2.Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalamrencana tata ruang wilayah.

3.Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatanruang wilayah provinsi.

Jenis perencanaan Tata Ruang

Rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota

• Sesuai Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang PenataanRuang Pasal 11 Ayat 2, pemerintah daerah kabupaten berwenangdalam melaksanakan penataan ruang wilayah kabupaten.

• Penataan tersebut meliputi perencanaan tata ruang wilayahkabupaten, pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, dan pengendalianpemanfaatan ruang wilayah kebupaten.

Jenis perencanaan Tata Ruang

• Fungsi rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota di antaranya:

1. Acuan dalam pemanfaatan ruang atau pengembangan wilayah kabupaten atau kota.

2. Acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.

3. Acuan dala penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangkamenengah daerah.

4. Acuan lokasi investasi dalam rilayah kabupaten atau kota yang dilakukan pemerintah, masyarakat, danswasta.

5. Pedoman untuk penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten atau kota.

6. Acuan dalam administrasipertahanan.

• Manfaat rencana tata ruang wilayah terdapat beberapa, yaitu:

1. Mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah kabupaten atau kota.

2. Mewujudkan keserasian pembangunan wilayah kabupaten kota dengan wilayah sekitarnya

3. Menjamin terwujudnya tata ruang wilayah kabupaten atau kota yang berkualitas.

MENGENAL RENCANA DETIL TATA RUANG

(RDTR)

https://p4w.ipb.ac.id/penyusunan-rencana-detil-tata-ruang-rdtr-kabupaten-pandeglang/

Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 59 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menetapkan bahwa setiap RTRW kabupaten/kota harus menentukan bagian dari wilayah kabupaten/kota yang perlu disusun RDTR nya. Pertimbangan penetapan kawasan yang akan disusun RDTR harus merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota.

Kawasan strategis kabupaten kota dapat disusun rencana detilnya apabila merupakan kawasan yang mempunyai ciri perkotaan atau akan direncanakan menjadi kawasan perkotaan. RDTR merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antar kegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.

RDTR berfungsi sebagai kendali mutu pemanfaatan ruang wilayah kabupaten/kota berdasarkan RTRW, acuan untuk kegiatan pemanfaatan ruang yang lebih rinci dari kegiatan pemanfaatan ruang yang diatur dalam RTRW, acuan bagi kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang, acuan bagi penerbitan izin pemanfaatan ruang, dan acuan dalam penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL).

MENGENAL RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

(RTBL)

http://perkimtaru.pemkomedan.go.id/artikel-742-mengenal-rencana-tata-bangunan-dan-lingkungan-rtbl.html#ixzz6o00P4rAX

• Kegiatan Penataan Bangunan dan Lingkungan merupakan kegiatanyang bertujuan mengendalikan pemanfaatan ruang dan menciptakanlingkungan yang tertata, berkelanjutan, berkualitas serta menambahvitalitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

• Penyusunan dokumen RTBL, selain sebagai pemenuhan aspek legal-formal, yaitu sebagai produk pengaturan pemanfaatan ruang sertapenataan bangunan dan lingkungan pada kawasan terpilih, juga sebagai dokumen panduan/pengendali pembangunan dalampenyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan kawasanterpilih supaya memenuhi kriteria perencanaan tata bangunan dan lingkungan yang berkelanjutan meliputi: pemenuhan persyaratan tata bangunan dan lingkungan, peningkatan kualitas hidup masyarakatmelalui perbaikan kualitas lingkungan dan ruang publik, perwujudanpelindungan lingkungan, serta peningkatan vitalitas ekonomilingkungan.

• RTBL juga mempunyai manfaat untuk mengarahkan jalannyapembangunan sejak dini, mewujudkan pemanfaatan ruang secaraefektif, tepat guna, spesifik setempat dan konkret sesuai denganrencana tata ruang wilayah, melengkapi peraturan daerah tentangbangunan gedung, mewujudkan kesatuan karakter dan meningkatkankualitas bangunan gedung dan lingkungan/kawasan, mengendalikanpertumbuhan fisik suatu lingkungan/ kawasan, menjaminimplementasi pembangunan agar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam pengembangan lingkungan/kawasanyang berkelanjutan, menjamin terpeliharanya hasil pembangunanpasca pelaksanaan, karena adanya rasa memiliki dari masyarakatterhadap semua hasil pembangunan.

• Konsep kota hijau (kota berkelanjutan) merupakan kota yang dibangun dengan tidak mengorbankan aset kota, melainkan terusmenerus memupuk semua kelompok aset meliputi manusia, lingkungan terbangun, sumber daya alam, lingkungan dan kualitasprasarana perkotaan. Kota hijau juga dapat dipahami sebagai kotayang ramah lingkungan berdasarkan perencanaan dan perancangankota yang berpihak pada prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, antara lain dengan memanfaatkan secara efektif dan efisien sumberdaya air dan energi, mengurangi limbah, menerapkan sistemtransportasi terpadu, menjamin kesehatan lingkungan, dan mensinergikan lingkungan alami dan buatan.

• RTBL adalah sebuah produk pengaturan yang disusun diharapkandapat mensinergikan seluruh perencanaan yang ada di suatu kawasansehingga dapat mendukung dan memberikan kontribusi terhadapterwujudnya kota hijau yang berkelanjutan.

• RTBL adalah juga merupakan upaya konservasi kawasan berskalalingkungan dalam dokumen yang disusun sesuai Pedoman RTBL (Permen PU No. 06/PRT/M/2007). Upaya tersebut diharapkantercapai dengan fokus pada penciptaan ide-ide kreatif sebagaitarget hijau kawasan yang:

1. Menciptakan suasana kondusif dalam rangka pembangunanbangunan gedung hijau;

2. Fokus pada desain lingkungan yang dapat menghematpenggunaan sumber daya tak terbarukan/fossil fuel; dan

3. Pendetilan tata cara pelaksanaan di tingkat basis masyarakatuntuk mencapai target sasaran ‘hijau’di wilayahnya.

Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan didasarkan pada:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman; b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana d. Undang-undang RI No. 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang;

3. Undang-undang RI No. 28 Tahun 2002, tentang Bangunan Gedung;

4. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup;

5. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 2010 tentang PenyelenggaraanPenataan Ruang

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata RuangWilayah Nasional; j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentangPeraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

8. Peraturan Menteri PU Nomor 29/PRT/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis BangunanGedung;

9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaandan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di KawasanPerkotaan;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 18/PRT/M/.2010 tentangPedoman Revitalisasi Kawasan;

11. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 03/SE/M/2009 tentang Modul Sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 06/PRT/M/2007 tentang PedomanUmum Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

13. Peraturan Menteri PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Persyaratan TeknisFasilitas dan Aksesibilitas pada Bangunan Umum dan Lingkungan;

14. SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan;

15. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 01/SE/DC/2009 perihalModul Sosialisasi Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;

16. Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Setempat tentang RencanaTata Ruang Wilayah (RTRW); dan

17. Peraturan Daerah/Rancangan Peraturan Daerah Setempat tentang BangunanGedung.