OPTIMALISASI FUNGSI WASDAL DI KANTOR REGIONAL BKN

Oleh: Deli Indra Wahyudi

Pembagian tentang fungsi-fungsi manajemen yang paling

banyak diterima adalah pembagian menurut Terry (1986) yang

membaginya dalam empat fungsi, yaitu Planning (perencanaan),

Organizing (pengorganisasian), Actuating (pelaksanaan), dan Controlling

(pengawasan). Dalam pembagian ini secara eksplisit tidak dapat dijumpai

adanya fungsi pengendalian. Apabila kata controlling dalam pembagian

fungsi-fungsi manajemen diterjemahkan sebagai “pengawasan” maka

akan diperoleh kesimpulan bahwa dalam konsepsi manajemen barat tidak

dikenal adanya fungsi pengendalian.

Tetapi sebenarnya tidaklah demikian. Apabila kita pelajari buku-

buku manajemen, akan kita ketahui bahwa fungsi pengendalian itu

sebenarnya ada dan menempati tempat yang penting, tetapi pada

umumnya disenafaskan dengan fungsi pengawasan dan tercakup dalam

pengertian controlling. Dengan perkataan lain, controlling dapat

diterjemahkan sebagai pengawasan tetapi dapat pula diterjemahkan

sebagai pengendalian.

Tidak dapat diragukan lagi bahwa kata pengendalian mempunyai

kewenangan yang lebih forcefull terhadap obyek yang dikendalikan, jika

dibandingkan dengan kata pengawasan. Letak perbedaan dari

pengendalian dan pengawasan adalah pada aksentuasi terhadap tindakan

korektif (corrective action). Dalam pengendalian kewenangan untuk

mengadakan tindakan korektif itu sudah terkandung didalamnya, sedang

dalam pengertian pengawasan, tindakan korektif itu merupakan proses

kelanjutannya, jadi berada diluarnya.

Dapat disimpulkan bahwa pengendalian adalah pengawasan

ditambah tindakan korektif, atau dengan kata lain bahwa pengawasan

adalah pengendalian tanpa tindakan korektif.

Wasdal di Kantor Regional (Kanreg)

Apabila kita cermati Keputusan Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2003

Tentang Petunjuk Teknis Pengawasan dan Pengendalian di Bidang

Kepegawaian disebutkan Pengawasan dan Pengendalian adalah seluruh

proses kegiatan preventif dan represif dalam rangka pelaksanaan

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. Pengawasan dan

pengendalian dimaksudkan untuk menegakkan norma, standar, prosedur

dan pedoman atas pelaksanaan dan pelanggaran peraturan perundang-

undangan di bidang kepegawaian guna menjamin terselenggaranya

manajemen pegawai negeri sipil yang baik.

Pelanggaran adalah Setiap keputusan/tindakan pejabat pembina

kepegawaian atau pejabat lain yang diberi wewenang dan Gubernur

selaku wakil pemerintah, yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang kepegawaian serta Setiap tindakan

Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah

yang tidak mengambil tindakan/keputusan di Bidang Kepegawaian,

sedangkan hal itu menjadi kewajibannya.

Berdasarkan Keputusan Kepala BKN Nomor 59/KEP/2001 Tanggal

27 Agustus 2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Regional BKN

antara lain disebutkan Kantor Regional BKN menyelenggarakan sebagaian

tugas pokok dan fungsi BKN dibidang administrasi dan manajemen

kepegawaian negara diwilayah kerjanya, yang kewenangannya masih

melekat pada pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Selanjutnya juga disebutkan untuk melaksanakan

tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Regional BKN menyelenggarakan

fungsi koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan

pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan

dibidang kepegawaian. Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Kantor

Regional BKN dibentuk Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian yang

dipimpin oleh Kepala Bidang sejajar dengan eselon III.a.

Pada bagian ketujuh Keputusan Kepala BKN Nomor 59/KEP/2001

disebutkan Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian mempunyai tugas

melaksanakan bimbingan teknis kepegawaian dan diklat kepegawaian,

melakukan pengawasan kompetensi jabatan, dan pengendalian

pemanfaatan lulusan diklat Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Daerah.

Selama ini Kantor Regional BKN telah melaksanakan tugas

Pengawasan dan Pengendalian dibidang kepegawaian sesuai dengan

tupoksi dan program yang kerja yang telah direncanakan, seperti

pengawasan dan pengendalian terhadap implementasi peraturan

perundang-undangan di Bidang Kepegawaian. Apabila dicermati kembali,

pengawasan dan pengendalian dibidang kepegawaian yang dilakukan

oleh Kantor Regional BKN masih belum berjalan secara optimal. Salah

satu kelemahan dalam pengawasan dan pengendalian yang dilakukan

adalah belum adanya tindakan korektif atau tindakan-tindakan lain

sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Kepala BKN Nomor 15 Tahun

2003.

Salah satu yang menjadi kendala Kantor Regional BKN belum dapat

melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian secara optimal

adalah belum adanya pembagian tugas ataupun pendelegasian

wewenang dari BKN Pusat yang mengatur sampai seberapa jauh

kewenangan yang dimiliki oleh Kantor Regional BKN untuk melakukan

tindakan-tindakan represif sebagaimana telah diatur oleh Keputusan

Kepala BKN Nomor 15 Tahun 2003. Kendala lain adalah belum tersedianya

tenaga yang kompeten atau profesional untuk melakukan pengawasan

dan pengendalian dibidang kepegawaian.

Sehingga ketika Kantor Regional BKN melakukan kegiatan

pengawasan dan pengendalian dibidang kepegawaian terkesan hanya

kegiatan formalitas serta dalam rangka terserapnya anggaran. Selain itu

kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan tidak dapat

menyelesaikan persoalan-persoalan atau kasus-kasus dibidang

kepegawaian disebabkan tidak ada tindakan korektif sebagai tindak lanjut

dari temuan-temuan yang ada ketika melakukan kegiatan tersebut.

Dengan kondisi tersebut yang lebih memprihatinkan lagi adalah adanya

negative thingking dari Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah terhadap

kegiatan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Bidang

Bimtek Kantor regional BKN.

Strategi Optimalisasi Wasdal Kanreg

Untuk menghindari hal tersebut seharusnya ada rumusan yang jelas

apa yang menjadi kewenangan BKN Pusat dan Kantor Regional BKN.

Misalnya Kantor Regional BKN melaksanakan pengawasan dan

pengendalian untuk jenjang pangkat IV/b kebawah atau setara dengan

pejabat eselon III/a. tindakan-tindakan korektif (sebagaimana diatur dalam

Keputusan BKN Nomor 15 Tahun 2003) yang dilakukan oleh Kantor

Regional BKN dapat dilakukan untuk jenjang pangkat IV/b kebawah atau

setara dengan pejabat eselon III/a kebawah.

Selain itu beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan

fungsi pengawasan dan pengendalian adalah : (1). Perlu memperkuat

sumber daya manusia yang dimiliki dalam melaksanakan tugas

pengawasan dan pengendalian baik di pusat maupun di kantor regional;

(2). Perlu memperkuat fungsi atau kelembagaan di bidang pengawasan

dan pengendalian; (3) Perlu membangun sistem-sistem yang mendukung

pelaksanaan audit secara profesional, antara lain membangun standar

audit di bidang kepegawaian, menyusun Standar Operasional Prosedur

tentang pelaksanaan tugas pengawasan dan pengendalian, serta

mempersiapkan instrumen-instrumen yang diperlukan di lapangan sesuai

ketentuan normatif dan administratif di bidang kepegawaian; (4).

Perlunya alokasi anggaran untuk menjalankan program-program

pengawasan dan pengendalian yang telah direncanakan, terutama untuk

merealisasikan program yang menjadi skala prioritas pengawasan dan

pengendalian; (5) yang terpenting adalah komitmen dari jajaran Pimpinan

BKN.

aktivitas pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan

peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian merupakan

bagian dan titik sentral tercapainya tujuan manajemen kepegawaian

secara menyeluruh, selain itu untuk mencegah kasus kepegawaian perlu

dibangun kepercayaan (trust buliding) dan kejujuran antara BKN dengan

Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sebagai mitra kerja.

Jumlah pegawai negeri yang tersebar diwilayah Indonesia, tidak

memungkinkan BKN Pusat untuk melakukan pengawasan dan

pengendalian secara optimal apabila tidak didukung oleh Kantor Regional.

Jika semua elemen (BKN Pusat dan Kantor Regional) mampu menjadi satu

maka akan muncul pengawasan dan pengendalian (dengan tindakan

korektif) dibidang kepegawaian yang lebih optimal.