mengupas program amnesti pajak dan peraturan …€¦ · center for indonesia taxation analysis...
TRANSCRIPT
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Yustinus Prastowo
Executive DirectorCenter for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
“Mengupas Program Amnesti Pajak dan
Peraturan Pelaksanaannya”
Palmerah, 8 Oktober 2016
Center for IndonesiaTaxation Analysis
“and Jesus said to them, Render to Caesar the things that are Caesar’s, and to God the things that are God’s.” (Mrk 12:17)
2
Center for IndonesiaTaxation Analysis
The Prodigal Son: Love goes beyond justice
Center forIndonesia
Taxation Analysis3
Center for IndonesiaTaxation Analysis
4
Rosetta Stone:Tax Amnesty pertama dalam sejarah
Keterangan Gambar :
Batu ini ditemukan pada 15 Juli 1799 di sebuahkota bernama Rashid (Rosetta) di Mesir olehPierre Bouchard dan telah disimpan di MuseumBritania (British Museum) sejak tahun 1802. Batuini dibuat pada tahun 196 SM dan ditemukan padatahun 1799. Karena bahasa Yunani dikenal luassaat itu, maka batu ini menjadi kunci untuk"menerjemahkan" hiroglif pada tahun 1822oleh Jean-François Champollion, danpada 1823 oleh Thomas Young. Penemuan inimembantu penerjemahan teks hiroglif lainnya.
Dari prasasti purba Rosetta Stone terekam jejakperadaban tinggi Mesir: bagaimana, siapa, danapa yang dipajaki. Di sini pula tercatat taxamnesty yang diberikan Ptolemus V.
Center for IndonesiaTaxation Analysis
5
Hanukkah: Hari Raya Pembebasan Pajak
Keterangan Gambar :
Israel juga setelah sekian lama merasakan merayakanpesta keagamaan Hanukkah sebagai kenanganpemberontakan pajak terhadap penguasa Mesir. Namunhal ini tidak berlangsung lama. Sejarah mencatatkenangan kemenangan Israel selama lebih dari LimaRatus Tahun.
"Dia [Joseph] berkumpul kekayaan besar bersama-samadan membuat keuntungan besar dengan pajak pertanianini.... Dia membawa orang-orang Yahudi keluar darikeadaan penuh kemiskinan dan kekejaman.”
Satu generasi kemudian cerita Hanukkah akhirnyaterungkap. Orang Yunani merebut kembali Yehuda (Israel)dari Ptolemy dan orang-orang Yahudi sekali lagimembayar pajak untuk Antiokhus.
Keterangan Gambar menunjukan Menorah, tempat lilinbercabang tujuh yang sakral dalam ibadah Yahudi,merupaka salah satu rampasan perang sebagai paradeRoma kemenangan melalui Roma menyusul kehancuranYerusalem.
Center for IndonesiaTaxation Analysis
“There were only two things certain in life: death and taxes” – Benjamin Franklin
6
Center for IndonesiaTaxation Analysis
BPN Kepolisian KSEIPAJAK BI Bank
Transaksi/kepemilikan asset
Kontrak Pemerintah Transaksi/kepemilikan pinjaman/asset keuangan
Pemotongan pajak atas bunga Laporan pajak
Notaris LKPP
Kepolisian
Kerjasama
Penegakan
Hukum:
Kejaksaan
KPK
PPATK
WAJIB PAJAK
Penyedia Bahan/Material
Bank / Jasa Keuangan
Perush. Utilitas, Penyedia Jasa (Auditor, Akuntan, Notaris, Pengacara, dll.)
Impor
Usaha Formal
UsahaNon-Formal
Usaha Formal
UsahaNon-Formal
Konsumen Akhir
PENJUAL MASUKAN PEMBELI KELUARAN
Ekspor
Administrasi Pajak
Administrasi Jaminan Sos.
Ijin / Lisensi
Sumber: Sugana (2012)
Pajak LangsungPajak Tidak Langsung
Pajak Tdk Langsungatas Input
Pajak Withholding Final/Non-Final
Pajak Tdk Langsungatas Output
Pajak WithholdingFinal/Non-Final
Faktor
Sukses :
Identifikasi Tunggal (Single ID):
NIK (WP OP), NPWP(??) (WP Badan)
Sistem IT yang handal
Kewajiban pertukaran data antar
instansi
Rasionalisasi struktur tarif dan
peraturan berkaitan tax
planning/transfer pricing
Information-based Tax Administration System
Center for IndonesiaTaxation Analysis
13
Gosh, I have to wait until the weapon is ready. It will ready to be used at
2018.
January 2016
Center for IndonesiaTaxation Analysis
14
2 years later ...
Oh My God, what happen?!My Weapon is ready now
January 2018
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Country’s Commitment (2)
16
90 jurisdictions signed
multilateral competent
authority agreement to
automatically exchange
information & committed to
implement the new AEOI
Standard based on Article 6
of the Multilateral
Convention
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Realisasi Penerimaan Pajak 2009-2015
Sumber: LKPP, NK APBNP
Dalam 10 tahun terakhir, target penerimaan pajak tidak pernah tercapai kecuali tahun 2008.Tahun 2008 mengandalkan commodities booming dan ada program sunset policy.Realisasi tahun 2015 hanya 81.5%
544,5
628,2
742,7
835,8
921,4
985,1
1055
697,3661
763
885
995
1072
1294
-4,66%
15,37%
18,23%
12,54%
10,24%
6,91% 7,10%7,00%
14,00%
18%16%
13,0%
9%
19%
-10,00%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Realisasi Pajak (T) Target Pajak (T) Growth Realisasi Pajak (%) Growth Target (%)
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Sumber : data diolah
Stagnasi Tax Ratio Indonesia 1972 - 2014
7,33
6,70
5,25
9,74
10,76
8,34
13,30
11,00
12,30
0,0
2,0
4,0
6,0
8,0
10,0
12,0
14,0
1972 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 2000 02 04 06 08 10 12 14
Ras
io P
ener
imaa
n P
ajak
ter
had
ap P
DB
(%
)
10,8
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Aset keuangan di Tax Haven tahun 2010
Sumber: Christian Aid
Kerugian akibat Trade Mispricing (jutaan GBP)
Rank Negara Total (Miliar USD)
1 China, 1,252
2 Russia 974
3 Mexico 514
4 India 440
5 Malaysia 395
6 Brazil 217
7 Indonesia 188
8 Thailand 172
9 Nigeria 157
10 South Africa 122
Total Aliran Dana Ilegal dalam 2004-2013
Sumber: Tax Justice Network Sumber: Global Financial Integrity
Tingginya tingkat penghindaran pajak Internasional
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Roadmap DJP
21
2015(Tahun Pembinaan Pajak)
2016(Tahun Pengampunan Pajak)
2017(Tahun Penegakan Hukum)
Center for IndonesiaTaxation Analysis
22
Before After
Tax Amnesty Menambah Jumlah WP danMemperluas Basis Pemajakan
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Pasca Tax Amnesty akan memberikan makna baru keadilan
Pasca TA, pencapaian target 1000 T dengan jumlah WP yang lebih banyak akan meringankan WP (dengantidak adanya penggalian potensi melalui proses pemeriksaan yang menyulitkan, dsb).
Selain itu WP yang telah terdaftar sejak dahulu akan merasakan konsepsi keadilan dengan para pengemplang pajak yang kini telah terjaring/terdaftar dengan seluruh data dan informasi kekayaannya.
23
Tanpa persiapan matang, tax amnesty berpotensi membawa dampak negatif seperti munculnyapersepsi ketidakadilan Wajib Pajak yang telah patuh.
WP Terdaftar
Kewajiban Pajak = @ Rp 500
Target 1000
Ilustrasi Sederhana
WP Terdaftar
Kewajiban Pajak = @ Rp 200
Target 1000
Center for IndonesiaTaxation Analysis
TA menjaring WP besar sebelum adanya New Tax Planning Scheme yang menyamarkan WP hingga tidak dapat tersentuh otoritas pajak.
Amnesti sbg Instrumen PencegahanMetode Penghindaran Pajak Baru
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Deklarasi Harta Amnesti Pajak - Indonesia tertinggi di dunia
Rp30,8 Rp118,1
Rp1.211,8
Rp207,5 Rp69,3
Rp277,3
Rp3.705,0
DEKLARASI HARTA TA
5 Oktober 2016
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Uang Tebusan Amnesti Pajak - Indonesia tertinggi di duniaR
p4
,9 R
p2
0,8
Rp
22
,4
Rp
2,4
Rp
13
,7
Rp
7,4
Rp
60
,9
Rp
18
,2
Rp
8,3
Rp
20
,8
Rp
97
,3
UANG TEBUSAN TA
5 Oktober2016
Center for IndonesiaTaxation Analysis
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
Indonesia* Italia 2009 Chili 2015 Spanyol 2012 Afsel 2003 Australia2014
Irlandia 1993
Deklarasi (Triliun RP) % PDB
Jumlah Harta yang Diungkapkan dalam Tax Amnesty
Data per 5 Oktober 2016
Center for IndonesiaTaxation Analysis
0%
0%
0%
0%
0%
1%
1%
1%
1%
1%
0
20
40
60
80
100
120
Realisasi (Triliun RP) % PDB
Jumlah Tebusan Tax Amnesty
Data per 5 Oktober 2016
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Apa itu Pengampunan Pajak?
33
“Pengampunan Pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak
dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan,
dengan cara mengungkap Harta dan membayar UangTebusan”
Pasal 1, ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Apa itu Uang Tebusan?
“UangTebusan adalah sejumlah uang yang dibayarkan ke
kas negara untuk mendapatkan Pengampunan Pajak.”
Pasal 1, ayat (7) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Center for IndonesiaTaxation Analysis
34
Cut-off date 31/12/2015 kebelakang sejak 1 Jan 1985.
SPT PPh 2014 & SPT PPh 2015 sebagai dasar sebelum
mengajukan permohonan.
Cakupan Pengampunan
1. Wajib Pajak Orang Pribadi2. Wajib Pajak Badan
Waktu pengajuan :Sejak UU diterbitkan – 31 Maret 2017
WP maksimal 3 kali mengajukanpermohonan dalam periodePengampunan Pajak.
WP dikecualikan:
1. WP yang sedang dilakukan penyidikandan berkas penyidikannya telahdinyatakan lengkap oleh Kejaksaan,
2. WP sedang dalam proses peradilan atau
3. WP sedang menjalani hukuman pidana, atas tindak pidana di bidang perpajakan.
Pasal 2, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Pasal 10, ayat (7) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Subjek Pengampunan?
Center for IndonesiaTaxation Analysis
35
Pasal 11, ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Benefit (Fasilitas Pengampunan Pajak):
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Pajak apa sajakah yang dihapus?
Pengampunan Pajak meliputi pengampunan atas kewajiban
perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang belum pernah sepenuhnya diselesaikan oleh Wajib
Pajak terkait dengan Harta yang diungkapkan dalam Surat
Permohonan Pengampunan Pajak. Kewajiban perpajakan terdiri
atas :
• Pajak Penghasilan;
• Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah;
36
Pasal 3, ayat (5) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Sampai dengan
AKHIR
TAHUN PAJAK TERAKHIR*
* TAHUN PAJAK
TERAKHIR
Tahun Pajak yang
berakhir pada
jangka waktu 1
Januari 2015 sampai
dengan 31 Desember 2015
Center for IndonesiaTaxation Analysis
37
Berapakah Tarif Uang Tebusan?
Uang Tebusan = Tarif x Nilai Harta BersihKeterangan:
a. Tarif uang tebusan (sesuai waktu penerimaan surat Pernyataan dan opsi repatriasi):Skema Repatriasi dan Deklarasi Dalam Negerii. 2% (Periode 3 bulan pertama setelah UU diterbitkan)ii. 3% (Periode 3 bulan kedua setelah UU diterbitkan)iii. 5% (Periode 3 bulan ketiga setelah UU diterbitkan)Skema Deklarasi Luar Negerii. 4% (Periode 3 bulan pertama setelah UU diterbitkan)ii. 6% (Periode 3 bulan kedua setelah UU diterbitkan)iii. 10% (Periode 3 bulan ketiga setelah UU diterbitkan)Skema (Insentif bagi UMKM)i. 0,5% WP yang mengungkapkan nilai Harta s.d. Rp 10 Miliar dalam Surat Pernyataan;
ii. 2% bagi WP yang mengungkapkan nilai Harta > Rp 10 Miliar dalam Surat Pernyataan;
untuk periode penyampaian Surat Pernyataan pada bulan pertama sejak Undang-Undang ini
mulai berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2017.
Pasal 4, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Center for IndonesiaTaxation Analysis
“Harta adalah akumulasi tambahan kemampuan
ekonomis berupa seluruh kekayaan, baik berwujud
maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak
bergerak, yang digunakan untuk usaha maupun bukan
untuk usaha, baik yang berada di dalam dan di luar
wilayah NKRI”
38
Cakupan Harta
Cakupan Utang
“Utang adalah pokok utang yang belum dibayar terkait dengan perolehan Harta”
Dokumen Pendukung >> Segala hal yang dapat membuktikan kebenaran dari daftar
utang yang dilaporkan. (Contohnya : Akad Kredit dan Surat Pengakuan Utang antara dua
pihak di hadapan notaris atau di hadapan saksi)
Pasal 1, ayat (4) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Pasal 1, ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Dalam hal WP memiliki Harta tidak
langsung melalui SPV, maka WP
harus mengungkapkan kepemilikan
harta tsb dalam daftar rincian harta.
PMK Pengampunan Pajak
Center for IndonesiaTaxation Analysis
39
Surat Pernyataan Pengampunan
Nilai Harta per tanggal 31 Desember 2015 Rp 30 miliar
Nilai Utang per tanggal 31 Desember 2015 Rp 7,5 miliar
Nilai Harta Bersih per tanggal 31 Desember 2015 Rp 22,5 miliar
SPT Tahunan Terakhir (2015):
Nilai Harta per tanggal 31 Desember 2015 Rp 25 miliar
Nilai Utang per tanggal 31 Desember 2015 Rp 5 miliar
Nilai Harta Bersih dalam SPT 2015 Rp 20 miliar
Penghitungan Uang Tebusan. Misal Permohonan disampaikan 31 Juli 2016, tarif 2 %
(Rp 22,5 miliar – Rp 20 miliar ) * 2% = Rp 50 juta.
Asumsi WPOP
Tambahan Harta yang belum dilaporkan 5 Miliar
Tambahan Utang sebenarnya 5 Miliar >> namun demikian yang boleh dibebankan adalah 50% atas tambahan nilai harta
(50% x 5 miliar = 2,5 M)
Total Utang yang dapat dilaporkan sbg Nilai Utang per 31 Des 2015 (5 + 2,5= 7,5 miliar)
Bagaimana Cara Menghitung Uang Tebusan?
Ilustrasi penghitungan
Pasal 5, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Penentuan Nilai Harta
40
• Nilai Harta tambahan ditentukan dalam mata
uang Rupiah berdasarkan nilai nominal untuk
Harta berupa kas atau nilai wajar untuk Harta
selain kas pada akhir Tahun Pajak Terakhir.
• Harta tambahan menggunakan satuan mata
uang selain Rupiah, nilai Harta tambahan
ditentukan dalam mata uang Rupiah
berdasarkan:
a. nilai nominal untuk Harta berupa
kas; atau
b. nilai wajar pada akhir Tahun Pajak
Terakhir untuk Harta selain kas,
dengan menggunakan kurs yang
ditetapkan oleh Menteri untuk keperluan
penghitungan pajak pada akhir Tahun
Pajak Terakhir.
• Nilai Harta yang telah dilaporkan ditentukan
dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai
yang dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir.
• Dalam hal WP diwajibkan menyampaikan
SPT PPh menggunakan satuan mata uang
selain Rupiah, nilai Harta yang telah
dilaporkan ditentukan dalam mata uang
Rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan
oleh Menteri untuk keperluan penghitungan
pajak pada tanggal akhir tahun buku sesuai
dengan SPT PPh Terakhir.
Pasal 6, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Definisi Nilai Wajar
41
Pasal 6 PMK Nomor 11 Tahun 2016 ayat 6“Yang dimakusd dengan nilai wajar merupakan nilai yang menggambarkan kondisidan keadaan dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan perhitungan WajibPajak”
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Penentuan Nilai Utang
42
Untuk penghitungan dasar pengenaan Uang
Tebusan, besarnya nilai Utang yang berkaitan
secara langsung dengan perolehan Harta
tambahan yang dapat diperhitungkan sebagai
pengurang nilai Harta bagi:
a. Wajib Pajak badan paling banyak sebesar
75% dari nilai setiap Harta tambahan;
atau
b. Wajib Pajak orang pribadi paling banyak
sebesar 50% dari setiap nilai Harta
tambahan.
Nilai Utang yang telah dilaporkan ditentukan dalam
mata uang Rupiah berdasarkan nilai yang dilaporkan
dalam SPT PPh Terakhir.
Dalam hal Wajib Pajak diwajibkan menyampaikan SPT
PPh menggunakan satuan mata uang selain Rupiah,
nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah
berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk
keperluan penghitungan pajak pada tanggal akhir
tahun buku sesuai dengan SPT PPh Terakhir.
Nilai Utang yang berkaitan dengan Harta tambahan
ditentukan dalam mata uang Rupiah berdasarkan nilai
yang dilaporkan dalam daftar Utang pada akhir Tahun
Pajak Terakhir.
Dalam hal nilai Utang yang berkaitan dengan Harta
tambahan ditentukan dalam mata uang selain Rupiah,
nilai Utang ditentukan dalam mata uang Rupiah
berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh Menteri untuk
keperluan penghitungan pajak pada akhir Tahun Pajak
Terakhir.
Pasal 7, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Pengertian SPV
Special purpose vehicle merupakan perusahaan antara yang:
a. didirikan semata-mata untuk menjalankan fungsi khusus tertentuuntuk kepentingan pendirinya, seperti pembelian dan/ ataupembiayaan investasi;
dan
b. tidak melakukan kegiatan usaha aktif.
43PMK 127, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Penentuan Nilai SPV• WP yang belum melaporkan Harta
(kepemilikan saham) SPV pada SP T PPh
Terakhir, maka nilai Harta adalah sebesar
nilai Harta yang dimiliki oleh WP secara
tidak langsung melalui SPV tersebut.
• Apabila, WP telah melaporkan Harta
(kepemilikan saham) SPV pada SP T PPh
Terakhir, maka nilai Harta adalah sebesar
nilai Harta yang dimiliki oleh WP secara
tidak langsung melalui SPV tersebut
dikurangi nilai kepemilikan saham pd SPV
yg telah dilaporkan dalam SPT PPh
Terakhir dikalikan dgn proporsi nilai
masing2 harta pd SPV.
44PMK 127, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
• Dalam hal Harta tidak langsung melaluiSPV dimiliki oleh lebih dari 1 WP, besarnya nilai Harta untuk masing2 WP beserta Utang yang diungkapkan olehWP dihitung secara proporsional sesuaiporsi kepemilikan pada SPV dari masing2 WP.
• Apabila WP memberikan pinjamankepada SPV yang di dirikannya, makaharta yang di catat WP dan kewajibanyang di catat SPV ditiadakan.
• Namun, apabila SPV memiliki dana yang ditempatkan pada pihak ketiga; dan pihakketiga tsb memberikan Utang secaralangsung atau tidak langsung kepada WP melalui SPV, nilai Utang dapat menjadipengurang.
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Kewajiban Balik Nama SPV
WP yang menyampaikan SPPP dengan mengungkapkan seluruh Harta berupa SPV DAPAT membubarkan atau melepaskan hak kepemilikan atas SPV dengan melakukanpengalihan hak atas Harta tersebut:
a. dari semula atas nama SPV menjadi atas nama WP yang menyampaikan SuratPernyataan; atau
b. dari semula atas nama SPV menjadi atas nama badan hukum di Indonesia melaluiproses pengalihan harta menggunakan nilai buku.
45PMK 127, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Terhadap pengalihan hak atas SPV, harus dibuatkan keterangan atau penjelasan terkait proses
pengalihan harta dimaksud dan dilampirkan saat menyampaikan SPPP.
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Ketentuan Tarif atas SPV
• Dalam hal WP membubarkan ataumelepaskan seluruh hak kepemilikan atasSPV, berlaku ketentuan penerapan tarifUang Tebusan, sbb:
- (2,3,5%) atas harta di dalam wilayah NKRI yang dimiliki WP secara tidak langsungmelalui SPV.
- (2,3,5%) atas harta di luar wilayah NKRI yang dimiliki WP secara tidak langsungmelalui SPV dan hendak direpatriasi kedalam negeri.
- (4,6,10%) atas harta di luar wilayah NKRI yang dimiliki WP secara tidak langsungmelalui SPV dan tidak akan direpatriasikanke dalam negeri.
Dalam hal WP tidak membubarkanatau tidak melepaskan seluruh hakKepemilikan atas SPV, berlakuketentuan penerapan tarif UangTebusan Pasal 4 ayat (2) UU Pengampunan Pajak,
yaitu (4%, 6%, 10%).
46
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Tata Cara Penyampaian Surat Pernyataan Pengampunan Pajak
47
Sebelum menyampaikan Surat
Pernyataan dan lampirannya, Wajib
Pajak meminta penjelasanmengenai pengisian dan
pemenuhan kelengkapan dokumen
yang harus dilampirkan dalam Surat
Pernyataan ke kantor Direktorat
Jenderal Pajak atau tempat lain
yang ditentukan oleh Menteri.
Pasal 8, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Pernyataan Pengampunan
48
Syarat menyampaikan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak;
memiliki NPWP
membayar Uang Tebusan;
melunasi seluruh Tunggakan Pajak;
Memuat Identitas WP, Harta, Utang, Nilai HartaBersih, dan Perhitungan Uang Tebusan.
Surat Pernyataan Pengampunan Pajak:
Diajukan kepadaMenteri/pejabat
perwakilan
Disampaikan ke KPP tempat WP terdaftar.Atau tempat lain yang ditentukan menteri:Konsulat Jenderal RI di HongkongKedubes RI di SingapuraKedubes RI di LondonTempat lain yg ditetapkan oleh Menteri
Dilampiri dengan:• bukti pembayaran Uang Tebusan;• bukti pelunasan Tunggakan Pajak bagi
WP;• daftar rincian Harta beserta informasi
kepemilikan Harta yang dilaporkan;• daftar Utang serta dokumen pendukung;• bukti pelunasan pajak yang tidak atau
kurang dibayar atau pajak yang seharusnya tidak dikembalikan bagi WP yang sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan/penyidikan;
• fotokopi SPT PPh Terakhir; dan• Surat pernyataan mencabut permohonan:
pengembalian kelebihan pembayaran pajak(pemindahbukuan kelebihan pembayaranpajak sbg akibat pembetulan SPT), pengurangan atau penghapusan sanksiadministrasi atas SKP/STP, penguranganatau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, keberatan, banding, gugatanatau Peninjauan Kembali
Pasal 8 & 9, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Informasi mengenai identitas WP, paling sedikit :a. untuk Wajib Pajak orang pribadi berupa:
1. nama; 2. alamat; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; 4. Nomor Induk Kependudukan; 5. nomor paspor, bagi yang memiliki; dan 6. nomor surat izin usaha, bagi yang memiliki;
b. Untuk Wajib Pajak badan, berupa: 1. nama; 2. alamat; 3. Nomor Pokok Wajib Pajak; dan 4. nomor surat izin usaha.
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Apa Saja Yang dicek Oleh KPP?
Kelengkapan pengisisan Surat Pernyataan
kelengkapan Lampiran Surat Pernyataan
kesesuaian pengisian Surat Pernyataan dengan Lampirannya
Kesesuaian Harta yang dilaporkan dengan informasi kepemilikan
Harta yang dilaporkan
Kesesuaian daftar Utang dengan Dokumen Pendukung
Kesesuaian bukti pelunasan Tunggakan Pajak dengan daftar rincian
Tunggakan Pajak
Kesesuaian Tarif Uang Tebusan
penghitungan dan pelunasan Uang Tebusan
Kesesuaian bukti pelunasan Utang Pajak WP yang sedang dilakukan
pemeriksaan bukper/tindak pidana di bidang perpajakan dengan
informasi tertulis yang diterbitkan
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Wajib Pajak dengan Peredaran Usaha Tertentu
Wajib Pajak yang peredaran usahanya
sampai dengan Rp4.800.000.000,00, peredaran usahanya
ditentukan berdasarkan
Surat pernyataan mengenai besaran
peredaran usaha yang berisi pencatatan
peredaran usaha Wajib Pajak mulai Januari
sampai dengan Desember pada Tahun Pajak 2015.
SPT PPh Terakhir bagi Wajib Pajak yang telah
memiliki kewajiban menyampaikan Surat
Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan.
(SPT PPh Terakhir dianggap sebagai surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha)
(Bagi Wajib Pajak yang belum memiliki kewajiban melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan)
Skema UMKM
Wajib Pajak yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8 Miliar pada Tahun Pajak Terakhir,
harus melampirkan surat pernyataan mengenai besaran peredaran usaha.
Center for IndonesiaTaxation Analysis
53
Tax Amnesty
WP Mengungkapkan
Harta
Harta didalam
wilayahNKRI
WP melaporkan
harta
Investasi di NKRI paling singkat 3 tahun
Melaporkan investasi ke DJP
Harta diluar
wilayahNKRI
WP melaporkan
harta
WP melaporkan
harta danrepatriasi
Menginvestasikanharta ke NKRI
Investasi paling lambat 31 Maret
2017
Investasi di NKRI paling singkat 3
tahun
Melaporkan investasi ke DJP
Skema Pengampunan Pajak dan Investasi Harta
SKPP menjadi dasar WP untuk dapat
membuka Reksus dalam rangka repatriasi
dana pengampunan pajak.
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Skema Deklarasi Dalam Negeri
Ketentuan bagi WP yang hartanya telah berada dalam wilayah Indonesia dan dideklarasikan
• WP tidak dapat mengalihkan Harta ke luar wilayah NKRI paling singkat selama jangka waktu 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan.
WP harus melampirkan surat pernyataan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayah
NKRI paling singkat 3 tahun terhitung sejak diterbitkannya SK.
Skema Repatriasi Luar NegeriPengalihan Harta Repatriasi melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus sebelum
pengajuan Surat Pernyataan Pengampunan Pajak.
Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta harus mengalihkan Harta
tersebut melalui Bank Persepsi yang ditunjuk secara khusus untuk itu paling lambat:
a. tanggal 31 Desember 2016 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan
menginvestasikan Harta (tarif 2% atau 3%); dan/atau
b. tanggal 31 Maret 2017 bagi Wajib Pajak yang menyatakan mengalihkan dan
menginvestasikan Harta (tarif 5%).
Jangka waktu investasi paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dialihkannya
Harta ke dalam wilayah NKRI
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Teknis Pengalihan Harta (Skema Repatriasi)
Bank Persepsi (Luar Negeri)
Bank Persepsi (Dalam Negeri)
Apabila WP ingin melakukan skemarepatriasi, mengalihkan Hartatambahan dari luar wilayah NKRI kedalam wilayah NKRI melalui cabangBank Persepsi yang berada di luarnegeri, jangka waktu 3tahun dihitung sejak WP menempatkan Hartatambahannya di cabang Bank Persepsiyang berada di luar negeri.Wajib Pajak mengalihkan
Harta dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui cabang Bank Persepsi yang berada di luar negeri.
Cabang Bank Persepsi yang berada di LNharus mengalihkan Harta tambahanRepatriasi ke Bank Persepsi di DN paling lama pada hari kerja berikutnya sejakHarta tambahan tersebut ditempatkandi cabang Bank Persepsiyang berada di LN.
Center for IndonesiaTaxation Analysis
The Permitted Investment under the Tax Amnesty Law
56
No Investment Forms Examples
1 Indonesian Government Securities SUN and SBSN (tradable or non-tradable)
2 Bonds issued by State-Owned Enterprises (BUMN)
Bonds/sukuk
3 Bonds issued by State-Owned Financing Institutions
Bonds/sukuk
4 Financial investments in the designated banks Saving, current, and deposit account
5 Private company bonds regulated by OJK Bonds/sukuk
6 Infrastructure investments through Public Private Partnerships (PPP)
Private equity funds (RDPT), stocks, bonds based on infrastructure projects
7 Real sector investments based on the government priorities
Private equity funds (RDPT), stocks, bonds based on infrastructure projects
8 Other legal investments Fixed income securities, stocks, mutual funds, Asset-Backed Securities (EBA), Real EstateInvestment Trusts (DIRE)
Pasal 12 ayat 3, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Center for IndonesiaTaxation Analysis
WP harus menyampaikan laporan kepada DJP melalui Kepala KPP Tempat Wajib Pajak Terdaftar yang memuat:a. realisasi pengalihan dan investasi Harta tambahan ke dalam wilayah; dan/ ataub. penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah NKRI.
Laporan penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah NKRI dan Laporan pengalihan danrealisasi investasi Harta tambahan, disampaikan secara berkala dengan ketentuan sebagai berikut:
Laporan Semestera. laporan disampaikan secara berkala setiap tahun selama 3 tahun sejak pengalihan Harta;b. laporan disampaikan paling lambat pada saat berakhirnya batas waktu penyampaian SPT PPh.
Teknis Pelaporan
Skema Deklarasi Dalam Negeri >> Laporan Penempatan
Skema Repatriasi >> Laporan Realisasi Pengalihan & Investasi
Bagaimana jika tidak menyampaikan Laporan Investasi/Penempatan Harta atas KeduaSkema (Repatriasi dan Deklarasi)?
58
DJP melalui Kepala KPP Tempat WP Terdaftar dapat menerbitkan dan mengirimkan suratperingatan paling cepat 1 bulan setelah batas akhir periode penyampaian Surat Pernyataan .
DJP melalui Kepala KPP Tempat WP Terdaftar dapat menerbitkan surat peringatandalam hal WP tidak menyampaikan laporan sampai dengan batas akhir penyampaianlaporan dimaksud.
WP yang menyatakan mengalihkan dan menginvestasikan Harta kedalam wilayah NKRI tetapi tidak memenuhi ketentuan; dan/atau
WP yang menyatakan tidak mengalihkan Harta ke luar wilayahNKRI tetapi tidak memenuhi ketentuan.
Apabila:
PelanggaranMaterial
PelanggaranFormal
1) Atas surat peringatan tsb, WP harus menyampaikan:a. Tanggapan apabila WP melanggar material;danb. laporan realisasi pengalihan dan investasi (Repatriasi) & laporan penempatan (Deklarasi)
apabila WP melanggar ketentuan formal; dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan dikirim.
Center for IndonesiaTaxation Analysis
59
Cont’dDalam hal WP tidak menyampaikan tanggapan atauWP menyampaikan tanggapan namun melanggar ketentuan material,maka berlaku sbb:
a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangan diperlakukansebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilan dimaksud dikenai PPhdan sanksi administrasi sesuai UU KUP dihitung sejak tanggal 1 Jan 2017 sampai denganditerbitkannya SKP;
b. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh WP diperhitungkan sebagai pengurang pajakterutang.
Apabila, WP yang tidak menyampaikan laporan dalam jangka waktu 14 hari, makaterhadap berlaku sbb:
a. terhadap Harta bersih tambahan yang tercantum dalam Surat Keterangandiperlakukan sebagai penghasilan pada Tahun Pajak 2016 dan atas penghasilandimaksud dikenai PPh dan sanksi administrasi sesuai KUP dihitung sejak tanggal 1 Jan 2017 sampai dengan diterbitkannya SKP;
b. Uang Tebusan yang telah dibayar oleh WP diperhitungkan sebagai pengurang pajakterutang.
1
2
Center for IndonesiaTaxation Analysis
61
Penghasilan
sudah
dikenakan
pajak
seluruhnya
- Tidak bayar uang tebusan
- Open audit (ada kemungkinan dilakukan pemeriksaan) oleh
KPP
- Jika KPP memperoleh data dari sumber lain bahwa terdapat
harta yang belum dilaporkan akan dikenakan PPh atas harta
yang belum atau kurang dilaporkan di SPT PPh dan sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan paling lama
24 bulan
- Bayar uang tebusan
- Mendapat fasilitas pengampunan pajak yaitu:
a. penghapusan pajak terutang, tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakan, dan tidak dikenai sanksi pidana di bidang
perpajakan sd Desember 2015;
b. penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga,
atau denda sd Desember 2015;
c. tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti
permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan sd Desember 2015; dan
d. penghentian pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti
permulaan, dan penyidikan Tindak Pidana di Bidang
Perpajakan sd Desember 2015
- Jika ikut TA tetapi tidak semua dilaporkan dalam TA atau KPP
memperoleh data dari sumber lain bahwa terdapat harta yang belum
dilaporkan maka atas harta yang belum dilaporkan tersebut akan
dikenakan PPh dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan
sebesar 200% dari PPh kurang bayar.
Penghasilan sudah dikenakan PPh, apakah pembetulan SPT atau ikut TA?
Pembetulan
SPT
Ikut TA
Harta
Tambahan
Center for IndonesiaTaxation Analysis
62
Apakah sebaiknya ikut TA?
Jika anda memiliki NPWP dan memiliki hartayang belum dilaporkan dalam SPT TahunanPPh Tahun sebelumnya; atau
Jika anda belum mempunyai NPWP namunsudah memiliki penghasilan di atas PTKP danmemiliki harta; atau
Jika perusahaan anda memiliki harta yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPhTahun sebelumnya.
Per 11 Tahun 2016
Center for IndonesiaTaxation Analysis
63
Anda memiliki penghasilan di bawah PTKP meskipun memiliki harta, misalnya:
Anda memilih untuk pembetulan SPT
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Perlakuan atas Kompensasi Kerugian, Pembetulan SPT dan Restitusi
64
Wajib Pajak tidak berhak melakukan:
a. mengompensasikan kerugian fiskal dalam surat pemberitahuan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
b. mengompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam surat pemberitahuan atas jenis pajak untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir, ke masa pajak berikutnya;
c. mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajakdalam surat pemberitahuan atas jenis pajak untuk masa pajak, bagianTahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir; dan/atau
d. melakukan pembetulan surat pemberitahuan atas jenis pajak untukmasa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai dengan akhirTahun Pajak Terakhir, setelah Undang-Undang ini diundangkan.
Setelah Undang-Undang ini diundangkan, pembetulan surat pemberitahuanuntuk masa pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, sampai denganakhir Tahun Pajak Terakhir yang disampaikan oleh Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan dianggap tidak disampaikan.
Pasal 16, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Upaya Perlindungan Hukum
65
tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan/atau penuntutan pidana terhadap WajibPajak.
Data dan informasi yang bersumber dari Surat Pernyataan dan lampirannya yang diadministrasikan oleh Kementerian Keuangan atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang ini
Setiap pejabat yang terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang ini
Data dan informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak
tidak dapat diminta oleh siapapun atau diberikan kepada pihak manapun berdasarkan peraturanperundang-undangan lain, kecuali atas persetujuan Wajib Pajak sendiri.
dilarang memberitahukan data dan informasi yang diketahui atau diberitahukan oleh Wajib Pajak kepadapihak lain.
Pasal 20 dan 21, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Ketentuan harta yang belum dibaliknamakan:
Harta Tambahan (Aktiva Tidak Berwujud) tidak diperkenankan dilakukan amortisasi u/ tujuan perpajakan.Harta Tambahan (Aktiva Berwujud) tidak dapat disusutkan untuk tujuan perpajakan.
Ketentuan Penyusutan atas Harta Tambahan
Ketentuan Lain terkait Harta
Pasal 20, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
WP yang telah memperoleh SuratKeterangan dan membayar uangtebusan atas harta tidak bergerakberupa:
Diberikan fasilitas pembebasan pajak penghasilan
(Batas Waktu Balik Nama 31 Des 2017)
Permohonan pengalihan hak Apabila harta tsb belum dapat diajukanpermohonan pengalihan hak, maka kedua
pihak bertransaksi harus menandatangani suratpernyataan di hadapan notaris yang
menyatakan bahwa harta adalah benar milikWP yang mengajukan pengampunan.
tanah dan/ataubangunan
yang belum dibaliknamakan atasnama pajak, harus melakukanpengalihan hak menjadi nama WP tersebut.saham
PPJB
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Perlakuan atas Harta yang belum dilaporkan atau tidakdinyatakan dalam Surat Keputusan Pengampunan Pajak
67
ditemukan adanyadata dan/atau
informasi mengenaiHarta yang belum atau
kurang diungkapkandalam SuratPernyataan.
dianggap sebagai tambahanpenghasilan yang diterima ataudiperoleh Wajib Pajak pada saat
ditemukannya data dan/atauinformasi mengenai Harta
dimaksud.
Dikenai Pajak Penghasilan sesuaidengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidangPajak Penghasilan
Ditambah dengan sanksiadministrasi perpajakan berupa
kenaikan sebesar 200% (duaratus persen) dari Pajak
Penghasilan yang tidak ataukurang dibayar.
SuratKeterangan
Pasal 18, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Termasuk harta hasil penyesuaian DJP ataskesalahan hitung yang belum ditebus oleh WP, dandikemudian ditemukan
Atas temuan tsb akan diterbitkan SKPKB pada masa pajak saat ditemukan.
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Perlakuan bagi WP yang tidak mengikuti TA dan ditemukandata/informasi terkait Harta yang dimilikinya dan belum dilaporkan
Dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pernyataan sampai dengan periodePengampunan Pajak berakhir; dan
DJP menemukan data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 - 31 Desember 2015 dan belum dilaporkandalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, atas Harta dimaksuddianggap sebagai tambahan penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajakpada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta dimaksud, paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini mulai berlaku.
Atas tambahan penghasilan tsb dikenai tarif PPh dan sanksi sesuai KUP.Atas temuan tsb akan diterbitkan SKPKB pada masa pajak saat ditemukan.
Pasal 18 ayat 2, UU Nomor 11 Tahun 2016 Pengampunan Pajak
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Pencabutan atas Surat Pernyataan
69
Dalam hal Wajib Pajak:
a. memiliki penghasilan di bawah batasan penghasilan tertentu, dan/ atau
b. hanya memiliki Harta tambahan berupa harta wansan dan harta hibahan
yang bukan merupakan objek Pengampunan Pajak,
dan telah menyampaikan Surat Pernyataan dapat memilih untuk tidak
menggunakan haknya dengan menyampaikan pencabutan atas Surat
Pernyataan dengan menggunakan format dokumen sebagaimana diatur.
Penyampaian pencabutan atas Surat Pernyataan dilakukan paling lambat:
a. tanggal 30 Oktober 2016, dalam hal Surat Keterangan diterbitkan
sebelum Peraturan Menteri ini berlaku; atau
b. 30 (tiga puluh) hari sejak Surat Keterangan diterbitkan, dalam hal Surat
Keterangan diterbitkan setelah Peraturan Menteri ini berlaku.
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Data dan Informasi untuk penanganan tindak pidana bersifat TOC
70
Pasal 47A
Dalam hal data dan informasi juga dimiliki dan digunakan oleh
otoritas yang berwenang untuk melakukan penanganan tindak
pidana yang bersifat Transnational Organized Crimes (TOC) meliputi
narkotika, psikotropika, dan obat terlarang, terorisme, dan/ atau
perdagangan manusia, otoritas yang berwenang dimaksud tetap
dapat melaksanakan tugasnya sesuai peraturan
perundangundangan terkait.
PMK 141 Tahun 2016
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Persiapan:
1. Reviu Pemanfaatan TA (Analisis
cost and benefit)
2. Pemenuhan Syarat TA:
• Reviu kelengkapan
dokumen/syarat mengikuti TA :
NPWP, SPT Tahunan, Data
Identitas.
• Mempersiapkan daftar harta
• Mempersiapkan daftar utang dan
dokumen pendukungnya
• Mengisi dan melengkapi form
Surat Pernyataan sesuai
ketentuan TA
• Menghitung dan membayarkan
uang tebusan
• Konfirmasi nilai tunggakan pajak
ke Kantor Pajak Terkait
• Permintaan informasi tertulis
mengenai nilai pajak yang kurang
bayar atau tidak seharusnya
dikembalikan
• Memastikan kelengkapan dokumen
terkait dengan mengajuan pengampunan
pajak (Surat pernyataan, daftar harta
dokumen pendukung terkait utang)
• Penyampaian surat pencabutan
permohonan restitusi, pengurangan atau
pembatalan ketetapan pajak yang tidak
benar, keberatan ke kantor pajak terkait.
• Penyampaian surat permohonan
pencabutan banding, gugatan, atau
peninjauan kembali ke Pengadilan Pajak
atau Mahkamah Agung
• Penyampaian Surat Pernyataan
Pengalihan Harta dan Investasi
• Penyusunan Surat Pernyataan
Penempatan Dana atas deklarasi harta
dalam negeri
• Pembuatan Surat Pernyataan Peredaran
Usaha untuk WP kategori UMKM
• Monitoring penyampaian Surat
pernyataan
Pasca:
• Penyampaian
Laporan pengalihan
dan investasi dana
repatriasi setiap
enam bulan selama
tiga tahun sejak
dialihkan
• Penyampaian
laporan harta
tambahan yang
berada di wilayah
NKRI setiap enam
bulan selama tiga
tahun sejak
diterbikan surat
keterangan
• Pemanfaatan fasilitas
surat keterangan
bebas PPh
pengalihan BPHTB
atau Saham
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Perencanaan Pajak terkait Tax Amnesty
• Pastikan sudah memiliki NPWP
• Apakah sudah menyampaikan SPT terakhir 2015 harta
• Inventarisasi Asset yang kita miliki, siapkan dokumen
• Inventarisasi Utang yang kita miliki, siapkan dokumen
• Apakah mempunyai restitusi? Kalkulasi “cost-benefit”
• Apakah mempunyai kompensasi?
• Rekonsiliasi Data Individu vs Perusahaan
• Apakah mempunyai sengketa pajak?
• Komunikasi yang baik dengan mitra usaha
• Pasca-Pengampunan Kesiapan pembukuan, administrasi, transparansi
73
Center for IndonesiaTaxation Analysis
Kesimpulan
• Amnesti bukan jebakan, sepanjang kita ikut dengan jujur.
• Sasaran Pemeriksaan Pajak adalah WP yang tidak ikut amnesti.
• Sasaran ke depan adalah tambahan penghasilan (telur) dari harta(ayam) yang dilaporkan.
• Amnesti adalah “one shoot program”, hanya sekali untuk satugenerasi harus dimanfaatkan.
• Perlindungan dalam amnesti dijamin UU.
74