meningkatkan supply air minum/air bersih agar merata & masyarakat kelas prasejahtera dapat...
DESCRIPTION
Tugas Mata Kuliah Teknik Penyehatan Lingkungan(Dosen:Ir.Faisal Ezeddin,MS)TRANSCRIPT
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Meningkatkan Supply Air Minum/Air Bersih Agar Merata & Masyarakat Kelas Prasejahtera Dapat Terjangkau
BAB I
ABSTRAK
Pembangunan sektor air bersih di perkotaan dimaksudkan untuk membantu masyarakat prasejahtera yang belum mempunyai akses terhadap air bersih yang aman dan layak, khususnya masyarakat miskin. Sarana air bersih yang telah dibangun, selanjutnya dikelola oleh masyarakat dengan membentuk lembaga yang disebut HIPPAM (Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum). Keterbatasan kemampuan pengelola HIPPAM, baik secara teknis maupun manajerial, diduga akan mempengaruhi keandalan sistem penyediaan air bersih pada daerah pinggiran kota. Keandalan pelayanan diindikasikan dengan kuantitas, kualitas, dan kontinyuitas air yang diterima oleh masyarakat pelanggan air.
Ketersediaan Air bersih sangat penting bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Secara umum dapat dikatakan bahwa air bersih memiliki nilai ekonomi yang penyediaannya memerlukan “ongkos produksi” karena cara mendapatkannya memerlukan teknologi pengolahan. Tidak pula dapat dipungkiri bahwa ketersediaan air merupakan hak bagi setiap warga masyarakat sehingga pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakannya. Hal ini diperkuat secara global, melalui tujuan pembangunan internasional (MGDs) bidang penuntasan kemiskinan dan Keberlanjutan lingkungan. Dalam bidang kemiskinan pembangunan harus mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga pada tahun 2015 tidak ada penduduk yang memiliki penghasilan kurang dari 1 US$ dan mengalami kelaparan, sementara dalam bidang keberlanjutan Lingkungan disebutkan salah satu targetnya adalah proporsi penduduk yang belum mendapatkan pelayanan air minum yang layak minum diharapkan berkurang setengahnya pada tahun 2015. Meskipun dua hal tersebut memiliki karateritik unik tersendiri sehingga perlu dipisahkan, tetapi kalau diberlakukan bagi masyarakat miskin, dalam prakteknya sehari-hari keduanya memiliki keterkaitan yang sangat nyata dan jelas.
1Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
BAB II
PENDAHULUAN
Bagi masyarakat miskin, biaya dan waktu untuk mengakses air minum memiliki korelasi yang tinggi denngan penghasilan bulanan mereka. Beberapa kasus yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia menunjukan bahwa biaya untuk mendapatkan air minum layak konsumsi bisa lebih besar dari 5 % dari total penghasilan sebulan. Seringkali mereka menghabiskan waktu lebih dari 3 jam untuk mendapatkan air layak minum. Artinya dengan standar 8 jam kerja per hari, 30 % dari waktu mereka habis untuk mengakses air bersih. Jika mereka tidak bekerja, maka pada hari itu penghasilan mereka akan turun atau bahkan akan hilang.
Kebijakan dasar dari upaya penyediaan air minum bagi masyarakat sudah dikeluarkan oleh pemerintah yaitu melalui UU No.7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air dan Peraturan PemerIntah No 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum. Dikaitkan dengan upaya penuntasan kemiskinan dan penurunan proporsi masyarakat yang belum mendapatkan air minum layak konsumsi, permasalahan yang akan dikaji lebih jauh adalah Bagaimana melakukan penilaian terhadap proporsi jumlah penduduk miskin yang belum mendapatkan pelayanan air minum yang layak untuk diminum. Kajian akan dilakukan dengan mengambil contoh kasus di Kota Medan, khususnya dalam hal meningkatkan supply air minum/air bersih untuk masyarakat prasejahtera agar merata dan dapat terjangkau.
Untuk mengetahui tingkat aksesibilitas air bersih bagi masyarakat miskin Kota Medan dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif, dimana hasil analisis ini akan dapat menggambarkan tingkat aksesibilitas air bersih bagi masyarakat miskin Kota Semarang. Dalam analisis ini dilakukan pembobotan terhadap hasil analisis sebelumnya sehingga dapat diketahui tingkat akses air bersih bagi masyarakat miskin, apakah berada pada tingkatan akses optimal,menengah, akses dasar atau bahkan tidak ada akses.
Air adalah suatu hal yang penting untuk manusia, hewan dan tumbuhan dan tanpa adanya air, kehidupan di bumi tidak akan berjalan dengan sesuai. Dari awal peradaban manusia, orang telah menetap dekat dengan sumber air, sepanjang sungai, di daerah danau ataupun dekat dengan sumber mata air alam. Beberapa liter air setiap harinya cukup untuk minum seseorang tergantung pada iklim dan gaya hidup daerahnya. air minum yang aman adalah penting dalam pengendalian berbagai penyakit.
2Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
BAB III
ANALISIS PERMASALAHAN DAN DATA SEKUNDER
ANALISIS PERMASALAHAN
Sumber-sumber air Kota Medan perlu mendapat penanganan yang lebih cepat dan memadai, agar sumber alam yang vital tersebut dapat secara lestari mendukung lingkungan kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidup kita sepanjang masa. Di samping itu kita menghadapi masalah merosotnya kualitas air. Sebagaimana diketahui aktivitas manusia maupun aktivitas alamiah dapat mengakibatkan kecenderungan menurunnya kualitas air.
Belum semua masyarakat saat ini dapat mengakses layanan air minum perpipaan dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di wilayah yang didominasi masyarakat prasejahtera di sekitar kota Medan. Kendalanya sangat beragam. Salah satuya adalah kendala akibat ketidakjelasan status dan kondisi lahan dimana masyarakat bermukim. PDAM memang tidak dapat menyediakan layanan sambungan untuk hunian yang status lahannya tidak jelas.
A. PERMASALAHAN UMUM
Terdapat isu isu strategis yang diperkirakan akan mempengaruhi upaya Indonesia untuk mencapai target pembangunan air minum dalam kerangka MDG pada tahun 2015. Isu isu ini didapatkan melalui serangkaian konsultasi dan diskusi dengan Dep. Kimpraswil, Dep. Kesehatan dan Bappenas. Isu strategis dalam Perbaikan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi, antara lain:
1. Daya Dukung Lingkungan Semakin Terbebani oleh Pertumbuhan Penduduk dan Urbanisasi
Pada tahun 2015, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai 245,7 juta jiwa, yang semuanya berhak mendapatkan akses air minum. Pada tahun 2015, jumlah penduduk perkotaan menjadi lebih besar dibandingkan dengan perkotaan dengan perbandingan 53% 47%. Pergeseran ini mengindikasikan semakin meningkatnya kebutuhan akan air minum per kapita, karena konsumsi air masyarakat perkotaan lebih besar daripada masyarakat perdesaan.
Pertumbuhan penduduk terutarna diperkotaan lebih tinggi daripada pertumbuhan sarana penyediaan air minum yang ada. Sementara itu penduduk di daerah kota Medan akan meningkat dengan cepat, sementara ketersediaan airnya sangat terbatas. Penggundulan hutan telah tidak terkendali sehingga semakin mengganggu ketersediaan air baku. Sedangkan sumber air baku terutarna air permukaan mengalarni pencemaran yang semakin meningkat akibat domestik, industri dan pertanian. Sehingga ketersediaan air baku semakin tidak bisa
3Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
dijamin, baik kuantitas dan kualitas. Air baku di sebagian besar wilayah Indonesia sebenarnya tersedia dengan cukup, tetapi terancam keberadaannya akibat pengelolaan yang buruk, baik oleh pencemaran maupun kerusakan alam yang menyebabkan terhambatnya konservasi air.
Di sebagian wilayah Indonesia seperti Kalimantan dan sebagian Sumatera air baku sulit diperoleh karena kondisi alamnya sehingga masyarakat harus mengandalkan air hujan atau air permukaan yang tidak sehat. Akibat kerusakan alam, semakin banyak wilayah yang rawan bencana air, kekeringan di musim kemarau dan kebanjiran di musim hujan.
2. Interpretasi UU no 22 tahun 2004 Tidak Mendorong Pengembangan dan Kerjasama Antar Daerah Dalam Penyediaan Air Minum
UU No 7/2004 tentang Sumber Daya Air telah mengamanatkan dibentuknya Dewan Air untuk manajemen air secara terpadu dan Badan Pengatur untuk mengurusi air minum. Tetapi hingga saat ini lembaga lembaga tersebut belum terbentuk. Belum adanya lembaga yang mengatur tata guna air secara terpadu menyebabkan persoalan air di Indonesia ditangani secara sektorat sehingga tidak terarah dan tidak terintegrasi.
Dengan otonomi daerah, kewenangan penyediaan air adalah pada pemerintah daerah. Tetapi kebanyakan pemerintah daerah belum memandang air sebagai persoalan prioritas. Pemekaran wilayah yang berdampak pada pemekaran PDAM, sehingga terbentuk PDAM berukuran kecil dan cenderung tidak efisien, ditambah lagi permasalahan sumber air baku terletak diluar batas administrasi pengelola PDAM, sehingga menjadi kendala untuk peningkatan pelayanan.
3. Kebijakan Yang Memihak Kepada Masyarakat Miskin Masih Belum Berkembang
Pada dasarnya negara menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan air bagi kebutuhan pokok minimal sehari hari guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif (UU No 7 tahun 2004, pasal 10). Namun pada kenyataannya presentase penduduk miskin masih tinggi, sehingga kemampuan untuk mendapat akses ke sarana penyediaan air minum yang memenuhi syarat masih terbatas.
Masyarakat berpenghasilan rendah, ternyata membayar lebih besar untuk memperoleh air daripada masyarakat berpenghasilan tinggi, hal ini menunjukkan ketidakadilan dalam mendapatkan akses pada air minum. Walaupun sudah terdapat program-program air minum dan sanitasi untuk masyarakat berpenghasilan rendah, namun akses terhadap air minum belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Perlu dukungan kebijakan yang lebih fokus untuk penyediaan sanitasi dan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
4Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
4. PDAM Tidak Dikelola Dengan Prinsip Kepengusahaan
Air minum perpipaan sebagai sistem pelayanan air minum yang paling ideal hingga saat ini baru dapat dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia. Secara nasional, cakupan air perpipaan baru sekitar 17%, meliputi 32% di perkotaan dan 6,4% di perdesaan. Pada umumnya PDAM secara rata rata nasional mempunyai kinerja yang belum memenuhi harapan. Seperti tingkat pelayanan yang rendah (32%), kehilangan air tinggi (41%), konsumsi air yang rendah (14 m3/bulan/RT).
Biaya produksi tergantung dari sumber air baku yang digunakan oleh PDAM. Namun secara umum biaya produksi untuk sernua jenis air baku ternyata lebih tinggi daripada tarif. PDAM yang menggunakan mata air sebagai sumber air baku, biaya produksi rata rata Rp 787/m3, sedangkan tarif rata-rata Rp 61 8/m3. PDAM yang menggunakan mata air, sumur dalam dan sungai sekaligus, biaya produksi rata rata Rp 1.188/m3 , dan tarif rata rata Rp 1.112/m3. Sedangkan PDAM yang mengandalkan sungai sebagai sumber air baku, biaya produksi rata rata Rp 1.665/m3 , dan tarif rata rata Rp 1.175/m3.
PDAM belum mandiri karena campur tangan pemilik (Pemda) dalam manajemen dan keuangan, cukup membebani PDAM. Sumber daya manusia pengelola PDAM umumnya kurang profesional sehingga menimbulkan inefisiensi dalam manajemen. Dari segi keuangan, tarif air saat ini tidak bisa menutup biaya operasi PDAM, sehingga PDAM mengalami defisit kas, dan tidak mampu lagi menyelesaikan kewajibannya. PDAM masih mempunyai hutang jangka panjang yang cukup besar dan tidak terdapat penyelesaian yang memuaskan.
Banyak PDAM yang mengabaikan pelayanan dan kepentingan pelanggan, keluhan pelanggan sering tidak ditanggapi dengan baik oleh PDAM, pelanggan merasa tidak berdaya. Hal ini menandakan kedudukan antara konsumen dan produsen tidak setara. Walaupun dibeberapa PDAM sudah terbentuk forum pelanggan/konsumen, namun perannya belum maksimal, belum dianggap mitra kerja PDAM yang potensial. Pengawasan/akuntabititas terhadap pengelolaan penyedia air minum masih lemah, belum ada sanksi untuk penyelenggara air minum yang tidak memberikan pelayanan sesuai dengan syarat yang ditentukan. Badan pengawas masih lemah/kurang berfungsi.
Berdasarkan uraian diatas, dari 300 lebih PDAM yang ada di Indonesia, sebagian besar mengalami kendala dalam memberikan pelayanan yang baik akibat berbagai persoalan, baik aspek teknis (air baku, unit pengolah dan jaringan distribusi yang sudah tua, tingkat kebocoran, dan lain lain) maupun aspek non teknis (status kelembagaan PDAM, utang, sulitnya menarik investasi swasta,
5Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
pengelolaan yang tidak berprinsip kepengusahaan, tarif tidak full cost recovery, dan lain lain).
5. Kualitas Air Belum Memenuhi Syarat Air Minum
Kualitas yang diterima pelanggan dari PDAM masih berkualitas air bersih, belum memenuhi syarat kualitas air minum. Padahal didalam peraturan sudah diisyaratkan bahwa yang dimaksud dengan air minum adalah air yang bisa dikonsumsi tanpa dimasak terlebih dahulu. Masyarakat tidak memahami akan hak haknya untuk memperoleh air yang sesuai dengan persyaratan air minum yang ada, sehingga masyarakat sering menerima saja apa yang diterima dari penyedia air minum. Sedangkan PDAM tidak pernah menginformasikan kualitas air minum yang mereka sediakan kepada masyarakat.
Apabila masyarakat bisa memperoleh air dengan kualitas air minum, diperkirakan angka penyakit yang ditularkan atau yang berhubungan dengan air akan bisa berkurang 80%.
6. Keterbatasan Pembiayaan Mengakibatkan Rendahnya Investasi Dalam Penyediaan Air Minum
Sampai tahun 1996 masih terdapat investasi yang cukup berarti dalam penyediaan air minum, yang meliputi hibah pemerintah (pusat dan daerah), dan pinjaman dalam dan luar negeri. Sejak itu kemampuan pemerintah semakin terbatas dalam membiayai investasi sarana penyediaan air minum, termasuk pula pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri.
Investasi dalam bidang air minum sangat tergantung dari pinjaman dari dalam negeri dan terutama dari luar negeri. Sementara sumber sumber keuangan untuk investasi melalui pinjaman semakin terbatas, dan akan semakin terhambat oleh hutang PDAM, apabila tidak terdapat penyelesaian yang memuaskan.
Apabila untuk sektor perumahan terdapat pembiayaan yang murah untuk pembangunannya, bahkan dimasa yang lalu pernah didanai melalui Kredit Likuiditas Bank Indonesia, sektor air minum yang merupakan hajat hidup orang banyak tidak terdapat sumber dana murah yang bisa diakses oleh PDAM.
Sumber pembiayaan sampai saat ini masih mengandalkan pinjaman dan hibah yang semakin terbatas jumlahnya, dan belum berkembang sumber pendanaan alternatif seperti obligasi. Dilain pihak terdapat Pemerintah Kota/Kabupaten yang mempunyai pendapatan yang tinggi dari PAD atau Bagi Hasil (PPn, PPh, dan PBB), namun kurang mempunyai perhatian terhadap pengembangan sektor air minum.
6Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
7. Kelembagaan Pengelolaan Air Minum Yang Ada Sudah Tidak Memadai Lagi Dengan Perkembangan Saat Ini
Fungsi PDAM sampai saat ini operator penyedia air minum dan sekaligus sebagai pengatur kebijakan air minum didaerah. Disamping itu terdapat ambiguitas misi PDAM, karena ketidakjelasan antara misi sosial dan misi komersial.
Sementara itu dalam UU No 7 tahun 2004 (SDA) telah mengamanatkan pembentukan badan pengatur yang bertujuan untuk pengembangan sistem penyediaan air minum dan sanitasi, yang sampai saat ini belum terbentuk.
Didalam UU No 7 tahun 2004 (SDA) diamanatkan bahwa penyelenggaraan pengembangan sistem penyediaan air minum diatur datam Peraturan Pemerintah, saat ini sedang dalam penyusunan. Dari lebih 300 PDAM yang ada, hanya sebagian kecil (3%) yang mempunyai pelanggan diatas 100.000 sebagian besar (49%) PDAM berukuran kecil dengan pelanggan dibawah 10.000 sehingga skala ekonominya kurang atau tidak menguntungkan.
8. Kemitraan Pemerintah dan Swasta Dalam Penyediaan Air Minum Kurang Berkembang
Belum terdapat kesamaan persepsi dan kesepakatan tentang keterlibatan swasta dalam penyediaan air minum, dikalangan pemerintah Kota/Kabupaten. Akibatnya pengelola penyediaan air minum dan atau pemerintah daerah belum siap dalam bermitra dengan swasta.
Belum terdapat aturan yang cukup mantap dan komprehensif bagi kemitraan pemerintah swasta dalam penyediaan air minum. Proses penyediaan ijin kepada swasta yang berminat jadi penyedia air minum belurn optimal. Sehingga swasta merasa investasi tidak aman dan tidak terjamin pengembaliannya.
Belum terdapat skema pembiayaan yang mendukung keterlibatan swasta datam penyediaan air minum. Umumnya swasta mendapat pembiayaan dari bank dengan bunga komersial, sehingga biaya keuangan yang tinggi mengakibatkan tarif yang tinggi dan membebani petanggan.
Ketentuan pengaturan tarif air minum yang saat ini berlaku, harus mendapat persetujuan oleh DPRD. Ketentuan ini mengakibatkan swasta merasa kepentingannya kurang terlindungi.
9. Kemitraan Pernerintah dan Masyarakat Dalam Penyediaan Air Minum Kurang Berkembang
Peran serta masyarakat datam penyelenggaraan penyediaan air minum masih terbatas. Kelembagaan masyarakat yang tertibat dan berkecimpung dalam penyediaan air minum tidak berkembang.
7Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
10. Pemahaman Masyarakat Tentang Air Minum Tidak Mendukung Pengembangan Air Minum
Sebagian besar masyarakat Indonesia, menyediakan air minum secara mandiri, tetapi tidak tersedia cukup informasi tepat guna hal-hal yang terkait dengan persoalan air, terutama tentang konservasi dan pentingnya menggunakan air secara bijak. Masyarakat masih menganggap air sebagai benda sosial.
Masyarakat pada umumnya tidak memahami prinsip pertindungan sumber air minum tingkat rumah tangga, maupun untuk skala lingkungan. Sedangkan sumber air baku (sungai), difungsikan berbagai macam kegiatan sehari hari, termasuk digunakan untuk mandi, cuci dan pembuangan kotoran/sampah.
Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa air hanya urusan pemerintah atau PDAM saja, sehingga tidak tergerak untuk mengatasi masalah air minum secara bersama. Belum ada kesepahaman dari semua stakeholders termasuk stakeholders didaerah dan masayarakat, tentang tujuan dan target target MDG, khususnya di bidang air minum, serta peran strategis pencapaian target MDG tersebut bagi kemajuan pembangunan air minum di Indonesia.
Keterlibatan perempuan sebagai pengguna utama dan pengelola air minum dalam skala rumah tangga, pada setiap tahapan pengembangan penyediaan air minum masih sangat kurang. Ditingkat pemerintah pusat telah cukup banyak NSPM tentang penyediaan air minum masih yang dihasilkan, namun kurang dan tidak tersebar luas pada tingkat pemerintah daerah maupun masyarakat.
B. PERMASALAHAN DI BEBERAPA DAERAH YANG DIDOMINASI MASYARAKAT PRASEJAHTERA DI SEKITAR KOTA MEDAN
Penyediaan air minum untuk masyarakat prasejahtera di sekitar kota Medan masih bisa dikatakan belum merata. Survey yang dilakukan oleh PDAM yaitu Survey Pemetaan Rumah Tangga Pra-Sejahtera untuk PDAM Tirtanadi 2009 dilaksanakan oleh Yayasan Pesona Tropis Alam Indonesia (PETAI) yang sepenuhnya difasilitasi oleh ECO-Asia.
Survey berjalan dari tanggal 25 Maret 2009 hingga 14 April 2009. Kemudian pengambilan data dilanjutkan dengan Focus Gruop Discusion (FGD) dengan Instansi Kelurahan dan Kepling serta perwakilan masyarakat yang berjalan pada tanggal 17-18 April 2009. Hasil survey pemetaan rumah tangga pra-sejahtera untuk PDAM Tirtanadi 2009 yakni seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini. Jumlah surveyor yang melaksanakan survey ini yakni 17 orang.
8Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
No
Kecamatan Kelurahan Rencana Jumlah Pemasasangan
Total Kuisioner
1 Medan Belawan
Belawan II 650 1411
2 Belawan Bahari 650 951
3 Medan Labuhan
Nelayan Indah 1000 1271
4 Martubung 200 210
5 Medan Deli Kota Bangun 800 882
6 Medan Denai
Tegal Sari Mandala II
200 275
Total 3500 5000Tabel 1 Perencanaan jumlah pemasangan pipa PDAM
Berikut ini daerah-daerah yang akan dipasang pipa PDAM setelah
1. KELURAHAN KOTA BANGUN
Sumber penghasilan masyarakat Kota Bangun rata-rata adalah buruh dan karyawan pabrik. Kondisi rumah di kelurahan kota bangun adalah semi permanen dan sanitasi di lingkungan masyarakat umumnya sudah memiliki toilet dirumah masing-masing. Untuk penggunaan air bersih masyarakat menggunakan sumur bor yang dibangun oleh PERKIM dan sebagian masyarakat yang berada di jalan Yos Sudarso dan jalan Boksit menggunakan dari PDAM, jaringan PDAM belum menyentuh warga yang berada di gang, sedangkan untuk sumur dangkal tidak dapat dikonsumsi untuk minum sehingga masyarakat menggunakan untuk mandi dan cuci.
Warga Kota Bangun belum mendengar tentang program pemerintah untuk air bersih yang berlokasi di Belawan itu baik mengenai sistemnya maupun pengelolaannya. Setelah masyarakat mengetahui dan mengerti tentang program air bersih yang sudah terlaksana di daerah Belawan maka para undangan mau ikut berpartisipasi dalam pengelolaannya dan memilih untuk menjadi pelanggan PDAM Tirtanadi dengan program master meter ataupun dengan sambungan rumah secara langsung jika memungkinkan atau juga ikut bergabung dengan system sambungan rumah dan diharapak juga biaya yang dikenakan bisa melalui kredit.
2. KELURAHAN NELAYAN INDAH
Sumber penghasilan masyarakat di lingkungan rata-rata buruh, nelayan dan ojek. Untuk kondisi bangunan perumahan di lingkungan adalah semi permanen dan permanen sehingga masing-masing sudah
9Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
mempunyai kamar mandi dan toilet di dalam rumahnya, tetapi saluran pembuangannya di buang langsung ke sungai dan/atau septic tank resapan.
Sebagian masyarkat sudah mendapatkan akses air bersih melalui jaringan PDAM sebagian besar masyarakat menggunakan sumur bor yang dikelola oleh pribadi dengan harga Rp. 3000.-/jam untuk 200 liter, namun untuk sumur bor yang dikelola masyarakat secara pribadi pada saat kemarau jumlah airnya kurang untuk masyarakat. Menurut informasi masyarakat sudah terdapat jaringan PDAM tetapi sampai saat ini jaringan tersebut belum dapat difungsikan, jaringan PDAM yang sudah berfungsi antara lain di jalan Chaidir.
Para undangan yang hadir sebagian besar belum mengetahui tentang program pemerintah untuk air bersih bersih yang berlokasi di Belawan baik mengenai sistemnya maupun pengelolaannya. Setelah di berikan penjelasan mengenai itu maka mereka bersedia untuk berpastisipasi didalam kelompok untuk pengelolaannya dan memilih sistem yang berbeda dengan Belawan yaitu dengan sistem penyambungan rumah langsung.
3. KELURAHAN BELAWAN BAHARI
Sumber penghasilan masyarakat kelurahan Belawan Bahari rata-rata adalah buruh, nelayan, dan wiraswasta. Kondisi bangunan rumah di masing-masing lingkungan adalah semi permanent dan non permanent sehingga mengakibatkan kondisi sanitasi yang buruk di lingkungan tersebut karena saluran pembuangan baik dari kamar mandi maupun dari toilet langsung ke tanah atau ke sungai.
Sebagian besar warga mendapatkan air bersih dari sumur bor yang dikelola oleh masyarakat secara pribadi sebagian lagi mendapatkan dari PDAM, Khusus untuk lingkungan 6, 8 dan 10 warga menggunakan sumur bor dengan harga Rop. 3000.-/jam untuk 200 liter. Dalam diskusi ini mendapat suatu jalan bagi lingkungan yang tidak dapat akses PDAM yaitu dengan cara melewati jembatan rel kerta api
Para Undangan telah mendengar dan mengerti tentang program air bersih pemerintah yang berlokasi di Belawan dan mereka menginginkan system yang sama seperti di Belawan.
4. KELURAHAN TEGAL SARI MANDALA 2
Sumber penghasilan masyarakat adalah buruh, ojek dan wiraswasta. Kondisi bangunan rumah di lingkungan mayoritas permanen, sehingga warga sudah mempunyai toilet dan kamar mandi di rumahnya masing-masing. Tetapi untuk saluran pembuangan limbah masih menggunakan septic tank resapan. Untuk akses air bersih masyarakat masih harus membeli dengan harga Rp. 3000.-/ 30 liter yang digunakan
10Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
untuk memasak dan air minum sedangkan untuk mandi dan mencuci warga menggunakan sumur dangkal walaupun kualitas airnya kurang bagus karena berbau dan berwarna. Dan juga masyarakat sudah berkali kali memohon ke PDAM Tirtanadi untuk memasukan jaringan kedaerah mereka, tetapi sampai dengan saat ini belum terlaksana oleh PDAM Tirtanadi. Berdasarkan hasil diskusi dengan warga masyarakat mau untuk diadakannya kontribusi oleh masyarakat sendiri asal akses air bersih mereka dapat.
Warga belum mendengar tentang program air bersih pemerintah yang berlokasi di Belawan baik mengenai sistemnya maupun pengelolaannya. Setelah mendengar penjelasan mengenai itu warga mengambil keputusan untuk tidak melaksanakan system Master Meter dikarenakan mengalami kendala kedepannya apabila ada warga yang ingin menyambung setelah program ini selesai.
5. KELURAHAN BELAWAN 2
Kelurahan Belawan 2 terbagi menjadi dua kategori daerah yaitu daerah darat dan daerah paluh. Sumber penghasilan warga rata-rata adalah buruh, nelayan dan becak. Untuk bangunan rumah yang berada di darat mayoritas adalah permanen sedangkan untuk didaerah paluh mayoritas non permanen. Melihat dari kondisi itu maka kondisi sanitasi untuk yang didarat lebih bagus daripada yang di paluh karena untuk didarat mereka mempunyai septic tank walaupun resapan sedangkan untuk di daerah palu mereka langsung membuang limbah toilet ke sungai.
Untuk akses air bersih bagi warga yang di daerah paluh mereka menggunakan sumur bor yang dikelola secara pribadi dengan harga Rp. 2500.00/200 liter dimana mereka menggunakan air tersebut untuk semua kebutuhan baik itu untuk mandi, cuci maupun untuk minum dan masak. Sedangkan untuk warga yang berada di darat sudah terdapat jaringan PDAM yaitu di jalan Selebes meskipun untuk jaringan yang ke dalam gang belum sepenuhnya ada.
Sebagian para undangan belum mendengar tentang adanya program air bersih pemerintah yang berlokasi di Belawan, setelah mereka mengetahui mereka mau ikut berpartisipasi dalam kelompok masyarakat untuk menjaga dan merawat jaringan. Tetapi terdapat perbedaan antara masyarakat yang tinggal di darat dengan yang di paluh, untuk masyarakat yang berada di paluh mereka menginginkan system Master Meter sedangkan untuk daerah darat mereka menginginkan sambungan rumah langsung.
11Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
6. KELURAHAN MARTUBUNG
Sumber penghasilan warga rata-rata adalah buruh , dan kondisi bangunan rumah sebagian besar adalah semi permanent sebagian lagi permanen. Melihat dari kondisi ini maka untuk kondisi sanitasi mereka sudah mempunyai toilet dan kamar mandi di rumah masing-masing meskipun septic tank mereka adalah resapan.
Terdapat sumur bor dari PERKIM tetapi saat ini tidak berfungsi karena kapasitas airnya kurang mencukupi sehingga dibantu dari jaringan PDAM. Kualitas air dari sumur bor ini kurang bagus karena ada rasa. Untuk air minum dan masak warga membeli dari warga pelanggan PDAM dengan harga Rp. 1200.-/20 liter. Sudah terdapat jaringan PDAM di sepanjang lintasan rel kereta api di dalam lingkungan 2 tetapi sampai saat ini warga belum mengetahui apakah jaringan tersebut dapat digunakan untuk penyambungan ke rumah.
Warga belum mengetahui tentang adanya program pemerintah mengenai air bersih yang berlokasi di Belawan. Setelah diberikan penjelasan mengenai program tersebut baik mengenai system dan cara pengelolaannya maka warga memberikan pendapat bahwa sistem yang baik untuk lingkungan mereka adalah dengan sistem penyambungan rumah langsung.
DATA SEKUNDER
Total responden : 5000
Pelanggan PDAM
Ya9%
Tidak91%
Pemilik Kartu JAMKESMAS
Ya8%
Tidak92%
12Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Status Responden
Kepala keluarga
63%
Istri35%
Lainnya2%
Jenis Kelamin
50%50%
Pria Wanita
BANGUNAN
Jumlah
4107
798 34
610
1000
2000
3000
4000
5000
Status Kepemilikan Bangunan
Milik Sendiri Sewamilik Perusahaan Lainnya
Jumlah
3105
1658
220 14 30
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Luas Bangunan
< 36 m2 37 - 70 m271 - 120 m2 121 - 200 m2> 200 m2
Jumlah
1076
1735
2189
0
500
1000
1500
2000
2500
Jenis Bangunan
Permanen Semi Permanen
Non-Permanen
Jumlah
4300
693
70
1000
2000
3000
4000
5000
Jumlah Lantai
1 2 > 2
13Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Jumlah
222
944
495
2413
926
0
500
1000
1500
2000
2500
Status Tanah
Kepemilikan Mutlak Surat CamatAkta Jual Beli LainnyaTidak Jelas
Jumlah
1008
2122
1311
396163
0
500
1000
1500
2000
2500
Jumlah Anggota Keluarga
2 - 3 Orang 4 - 5 Orang 6 - 7 Orang8 - 9 Orang > 10 Orang
LEBAR JALAN
Jumlah
4250
282 17 1
0
1000
2000
3000
4000
5000
Lebar Jalan (m)
< 3 m 3 - 6 m 6 - 9 m > 9 m
Jumlah
217
2924
9
1271
1290
500
1000
1500
2000
2500
3000
Jenis Permukaan Tanah
Aspal Semen/betonConblok Batu/tanahLainnya
LISTRIK
Jumlah
4197
330 23
0
1000
2000
3000
4000
5000
Status Sambungan Listrik
Milik SendiriSambung Dari tetanggaTidak Terpasang
Jumlah
3535
960
29 3
0500
1000
15002000
2500
3000
3500
4000
Besar Daya
450 VA 900 VA1.300 VA > 1.300 VA
14Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
FASILITAS SANITASI
Jumlah
4465
29 25
510
1000
2000
3000
4000
5000
Lokasi Toilet
Di dalam rumah (milik sendiri) Toilet milik tetanggaToilet umum (MCK) Tidak ada
Jumlah
36
19
0 2
05
10
1520
25
30
35
40
Jarak antara toilet ke rumah
< 10 m 11 - 20 m
21 - 30 m > 30 m
Jenis Toilet Yang Dimiliki
Septc-tanck53%
Cubluk6%
Langsug ke saluran
air/Sungai41%
Kondisi Toilet
Bagus16%
Menengah61%
Jelek23%
SUMBER AIR BERSIH
Jumlah
163 18
1835
16 353
1783
381 20
500
1000
1500
2000
Sumber air Untuk Masak/Minum
Keran Umum (beli) Keran Umum (gratis)Dari Tetangga (beli) Dari Tetangga (gratis)Sumur Dangkal Sumur bor/dalamGalon isi ulang Lainnya
Jumlah
, 62 3
1700
13
995
1762
3 110
500
1000
1500
2000
Sumber air Mandi/Mencuci
Keran Umum (beli) Keran Umum (gratis)Dari tetangga (beli) Dari Tetangga (gratis)sumur dangkal Sumur bor/Dalamgalon isi ulang Lainnya
3
15Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Jumlah
274135
3120
337
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Cara Memperoleh Air Beli
Membawa sendiri dengan ember/jerigendiantar kerumah dengan ember jerigenselang/pipaGalon isi ulang
Jumlah
118 123
30
30
20
40
60
80
100
120
140
Jarak Rumah Ke Tempat Membeli Air
0-20 m 20-50 m
> 50-100 m > 100 m
Jumlah
16871970
18920
0
500
1000
1500
2000
Lama Waktu Memperoleh Air Dalam Sehari
< 1/2 Jam 1/2 - 1 JAm1- 1,5 Jam > 1,5 Jam
Jumlah
1870
433
888
536
139
0
500
1000
1500
2000
Jumlah Air Yang Dibeli Dalam Sehari
1 - 200 Liter > 100 - 200 Liter> 200 - 300 Liter > 300 - 400 Liter> 400 Liter
Jumlah
61 48140 47
558
2982
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Harga Penjualan Air Tersebut
Rp. 1000/Jam Rp. 1500/JamRp. 2000/Jam Rp. 2500/JamRp. 3000/Jam Lainnya
Jumlah
9 8
6
00
2
4
6
8
10
Jarak Rumah KeTempat Memperoleh Air Gratis
0 - 20 m > 20 - 50 m
> 50 - 100 m > 100 m
16Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Cara Mengambil Air Gratis
Membawa sendiri dengan ember/jerigem
63%
Diantar ke rumah dengan ember/jerigen
37%
Jumlah
18
7
5
0
024
6
8
10
12
14
16
18
Lama Waktu Memperoleh Air Dalam Sehari
< 1/2 jam 1/2-1 jam
1-1.5 jam > 1.5 jam
Jumlah
23
1 2 4
00
5
10
15
20
25
Jumlah Air Yang Diperoleh Dalam Sehari
1 - 100 Liter > 100 - 200 Liter> 200 - 300 Liter > 300 - 400 Liter> 400 Liter
SUMUR DANGKAL
Pemilik Sumur Dangkal
1%
98%
1%
Milik Sendiri Milik orang Lain Milik umum
Pengguna Sumur Dangkal
98%
2%
Keluarga sendiri Umum
17Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Volume Air Musim Kemarau
Cukup99%
Tidak cukup1%
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Jumlah
683
324
4
0
100
200
300
400
500
600
700
Kualitas Air Sumur Dangkal
Jernih Keruh Berbau
Jumlah
1011
0
0
200
400
600
800
1000
1200
Volume Air Musim Hujan
Cukup Tidak Cukup
Jumlah
996
912
0
200
400
600
800
1000
Jarak Sumur Dangkal Ke Rumah
< 10 m 11-20 m > 20 m
Jumlah
373
15
618
0
100
200
300
400
500
600
700
Pembayar Listrik Pompa
Pemilik Pompa DikutipTidak Ada
18Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
SUMUR BOR
Pemilik Pompa Bor
Milik sendiri14%
Milik orang lain85%
Milik umum1%
Pengguna Pompa Bor
Keluarga sendiri
40%
Umum60%
Jumlah
2476
109 1
0
500
1000
1500
2000
2500
Kualitas Air Pompa Air
Jernih Keruh Berbau
Volume Air Musim Hujan
Cukup, 2574
Tidak Cukup, 12
Volume Air Musim Kemarau
Cukup99%
Tidak cukup1%
Jarak Pompa Bor Kerumah
73%
22%
5%
<10 m 11-20 m > 20 m
19Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Jumlah
1448
1134
30
200400600800
1000
1200
1400
1600
Pembayar Listrik Pompa
Pemilik Pompa Dikutip Tidak ada
Tetangga Radius 50 m Konsumen PDAM
Ya24%
Tidak76%
PROFIL SOSIAL EKONOMI KELUARGA
Jumlah
74 22
1664
471
913
31
583 793
0
500
1000
1500
2000
Pekerjaan Responden
Pegawai Sipil TNI/PolisiWiraswasta Usaha Sendiri/Pemilik TokoNelayan Pensiunan Pegawai Sipil/TNI/PolisiBuruh Pabrik/Kuli Lainnya
Jumlah
985
1908
1151
371
133
0
500
1000
1500
2000
Tanggungan Keluarga Untuk Pengeluaran
2-3 Orang 4-5 Orang 6-7 Orang
8-9 Orang > 10 Orang
Jumlah
30 76
702
2666
1076
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
Makanan
< Rp. 50.000;> Rp. 50.000; - Rp. 100.000;> Rp. 100.000; - Rp. 250.000;> Rp. 250.000; - Rp. 500.000;> Rp. 50.000;
Jumlah
53
896
2627
802
84 58 280
500
1000
1500
2000
2500
3000
Penghasilan Perbulan
< Rp. 200.000; > Rp. 200.000; - Rp. 700.000;> Rp. 700.000; - Rp. 1.200.000; > Rp. 1.200.000; - Rp 1.700.000;> Rp. 1.700.000; - Rp. 2.200.00; > Rp. 2.700.00;> Rp. 2.700.000;
20Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Jumlah
3204
563 668
106 9
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
Pakaian
<Rp. 70.000; > Rp. 70.000; - Rp. 120.00;> Rp. 120.000; - Rp. 180.000; > Rp. 180.000; - Rp. 270.00;> Rp. 270.000;
Jumlah
295
941
1699
1218
396
0
500
1000
1500
2000
Transportasi
< Rp.75.000 > Rp.75.000-Rp.150.000> Rp.150.000-Rp.250.000 > Rp.250.000-Rp.325.000>Rp.325.000
Jumlah
32277
2506
1399
320
500
1000
1500
2000
2500
3000
Listrik
< Rp.7.500 Rp.7.500-Rp.23.000> Rp.23.000-Rp.50.000 >Rp.5.000-Rp.100.000> Rp.100.000
KEINGINAN UNTUK MENJADI PELANGGAN PDAM
21Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Jumlah
1804
276
1931
32 201
737
0
500
1000
1500
2000
Alasan Utama Tidak Menjadi Pelanggan PAM
pelayanan PDAM tidak mencakup wilayah sayasaya tidak tahu bagaimana menjadi pelanggan PDAMkoneksi baru terlalu mahal biayanyapelayanan PDAM kurang baikprosedur koneksi baru terlalu sulitbiaya langganan PDAM mahal
Keinginan Menghubungi pelayanan PAM
Ya79%
Tidak21%
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Keinginan menjadi konsumen PAM jika halangan teratasi
ya81%
Tidak19%
Jumlah
434
68
19
346
84
0
50100
150
200
250
300
350
400
450
Pelayanan PAM yang perlu diperbaharui
Kualitas Berkelanjutan Jumlah/Volume
Semua pilihan Lainnya
Sistem Pembayaran Menjadi Pelanggan PAM
tunai29%
kredit71%
Jumlah
1117
14071336
327
110
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
Jumlah Penggunaan Air Setiap Bulan
< 5 m3 5-10 m3 10-15 m315-20 m3 > 20 m3
22Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Jumlah
253 3
4112
0
1000
2000
3000
4000
5000
Penggunaan Air PDAM
memesak/minummandi/mencuci/menyiram tanamanseluruh keperluan
Jumlah
4 10
4354
0
1000
2000
3000
4000
5000
Bagaimana Anda Membayar Tagihan Air
harian mingguan bulanan
BAB IV
SOLUSI DAN IMPLEMENTASI
Solusi yang ditawarkan untuk Perbaikan Air Bersih dan Sanitasi antara lain :
1. Perlu dikembangkan kebijakan penganganan air minum dan sanitasi yang terpadu dari tingkat pusat sampai daerah serta tindakan mendesak dalam konservasi sumber-sumber air dan penanggulangan pencemaran limbah.
2. Perlu gagasan dan langkah baru dalam pengelolaan air minum dan sanitasi untuk meningkatkan pemerataan pelayanan, terutama dalammengurangi beban pembiayaan yang ditanggung oleh masyarakat miskin; antara lain melalui penerapan tarif subsidi silang.
23Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Maukah Anda Bergabung Dalam Kelompok Master Meter
ya71%
tidak29%
Keinginan Menjaga dan memelihara master meter
ya93%
tidak7%
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
3. Pemerintah perlu melakukan revitalisasi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) untuk meningkatkan kinerja dan pelayananya. Selain itu, PDAM perlu lebih mendorong untuk berperan lebih aktif dalam penyediaan pelayanan public dibanding sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD)
4. Mendorong pengelolaan air minum dan sanitasi yang berbasis partisipasi masyarakat terutama melalui pembenahan regulasi, peningkatan investasi, efesiensi, dan efektifitas dengan memperluas ruang partisipasi bagi masyarakat miskin.
5. Perlu segera dibentuk Dewan Sumber Daya Air sebagai lembaga koordinasi antar instansi dan Wilayah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
6. Perlu dilakukan rasionalisasi pembiayaan penyediaan air minum dan sanitasi serta penanggulangan kemiskinan pada umumnya, agar lebih fokus pada kelompok sasaran/masyarakat miskin.
7. Implementasi Layanan Sambungan Komunal (LSK)
Layanan Sambungan Komunal (LSK) merupakan suiatu alternatif layanan sambungan air minum perpipaan untuk hunian yang status lahannya tidak jelas. Layanan ini juga cocok diterapkan di suatu wilayah kumuh dimana PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tidak mungkin membangun jaringan distribusi sesuai standar teknisnya. LSK ini dikembangkan dengan pola kemitraan antara para penghuni kawasan yang umumnya tergolong Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan PDAM. PDAM bertugas untuk menyediakan air minum sampai suatu titik meteran air komunal (master meter). Sementara itu, masyarakat bertugas untuk mendistribusikan ke huniannya.
LSK memiliki mkomponen teknis yang sederhana dan mudah disesuaikan dengan kondisi fisik suatu kawasan. PDAM akan menyediakan air minum sampai ke meter air komunal. Air minum kemudian didistribusikan masyarakat ke hunian-huniannya dengan memanfaatkan jaringan distribusi lingkungan. Total penggunaan air dari seluruh masyarakat pengguna LSK akan tercatat di meteran air komunal. Secara kolektif masyarakat membayar tagihan PDAM sesuai volume air yang yang digunakan masing-masing.
Keberadaan LSK terus bertambah, baik ditinjau dari wilayah pengembangannya maupun jumlah hunian hunian penggunanya. Per November 2009, LSK sudah berhasil dikembangkan di 6 (enam) wilayah Indonesia. Jumlah hunian yang sudah tersambung dengan layanan yang diperkenanlkan oleh United State Agency for International Development (USAID) melalui Environtmental Service Program (ESP) ini sudah mencapai sekitar 3900 sambungan. Di samping itu pada tahun
24Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
2009, PDAM Tirtanadi Medan – Provinsi Sumatera Utara bersama Pemerintah Kota Medan sedang melaksanakan pemasangan LSK untuk melayani 3500 sambungan.
Wilayah Layanan Sambungan Komunal
No Wilayah PDAMJumlah MeterKomunal
Jumlah Sambungan
1 Provinsi Sumatera Utara
PDAM Tirtanadi Medan
55 3906
2 Provinsi DKI jakarta
PT. PAM Lyonaisse Jaya
2 39
3 Kabupaten Sidoarjo PDAM Delta Tirta Sidoarjo
1 50
4 Kota Solo PDAM Kota Solo 1 225 Kota Surabaya PDAM Kota Surabaya 1 506 Kota Jayapura PDAM Kota Jayapura 7 150
Seperti diketahui, LSK merupakan salah satu perangkat yang diperkenalkan USAID/ESP untuk membantu MBR mengakses layanan sambungan air minum dari PDAM. Perangkat lainnya adalah kredit mikro Sambungan Air (KMSA) dan Output-Based Aid (OBA-SAM). Tiap perangkat dirancang untuk mengatasi kendala-kendala spesifik yang banyak dihadapi MBR untuk mengakses layanan sambungan PDAM. Satu hal yang menyamakan ketiga perangkat tersebut adalah dibutuhkannya pola kemitraan dalam pengembangan dan pengelolaannya. Kemitraan antara pihak-pihak berkepentingan, misalnya PDAM, Pemerintah, Bank, dan masyarakat, akan menentukan efektivitas dan kesinambungan perangkat-perangkat tersebut.
Manfaat Layanan Sambungan Komunal
Layanan Sambungan Komunal (LSK) dikembangkan agar masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), dapat mengakses air minum langsung di huniannya. Namun demikian, manfaat LSK sebenarnya juga akan dirasakan langsung maupun tidak langusng oleh pihak-pihak lainnya seperti PDAM dan pemerintah Kabupaten/Kota dimana kelompok MBR itu bermukim.
PDAM Pemerintah Kabupaten/ Kota
Masyarakat
• Menambah cakupan layanan dan pengguna air dengan investasi
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
• Mendapatkan akses air minum PDAM di rumah
25Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
rendah• Meningkatkan penjualan
air dan pendapatan PDAM
• Mempermudah urusan administrasi pelanggan
• Meningkatkan citra PDAM
• Menurunkan tingkat kehilangan air
• Mengurangi biaya kesehatan masyarakat
• Membaiknya perekonomian daerah
• Meningkatkan kinerja pemerintah
• Mengurangi pengeluaran pembelian air
• Meningkatkan taraf kesehatan masyarakat
• Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
• Ketersedian peluang pekerjaan
Bagi masyarakat, khususnya dari golongan masyarakat MBR, LSK memungkinkan mereka mendapat akses air minum PDAM langsung dihuniannya. LSK tentu saja dirasakan jauh lebih praktis dibandingkan dengan layanan hidran umum. LSK juga menawarkan akses air minum dengan harga yang jauh lebih murah dari pada harga air minum yang didapatkan dari penjaja air keliling. Dengan ketersedian air yang bersih dan murah, taraf kesehatan dan kesejahteraan MBR meningkat. MBR dapat menghemat dan mengalokasikan dana ke sektor rumah tangga lain. Biaya pemasangan, prosedur akreditasi serta cara pembayaran LSK pun dipersiapkan agar mudah dan murah. Peluang pekerjaan juga tersedia bagi mereka yang terlibat dalam konstruksi, operasi dan pemeliharaan LSK.
Bagi PDAM, penggunaan air dengan sistem LSK akan menambah cakupan layanannya. Jumlah penjualan airnya akan meningkat. Investasi LSK relatif rendah karena biaya pengembangan dan pemeliharaan jaringan distribusi setelah meter air komunal, termasuk berupa dinas dan meter air konsumen, bukan menjadi tanggung jawab PDAM. Urusan administrasi pelanggan lebih sederhana karena PDAM hanya berurusan dengan kelompok pengelola yang mewakili warga pelanggan masyarakat pengguna LSK di suatu kawasan. Program ini juga berpotensi meningkatkan citra PDAM dan juga akan menurunkan tingkat kehilangan air.
Bagi pemerintah kabupaten/ kota, keberadaan LSK dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, khususnya kelompok MBR. Adanya akses air minum akan memperbaiki tingkat kesehatan masyarakat penggunanya, sehingga akan mengurangi biaya kesehatan masyarakat. Produktivitas mereka juga akan meningkat sehingga dengan sendirinya perekonomian daerah juga akan membaik. Jadi, pemerintah kabupaten/ kota yang mendukung keberadaan LSK diyakini nantinya akan mendapat manfaat yang besar, berupa peningkatan kesejahteraan daerahnya dan tentu saja kinerja pemerintahnya.
26Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Keterlibatan Masyarakat
Aspek penting yang mebedakan Layanan Sambungan Komunal (LSK) dengan jenis layanan sambungan rumah (dari PDAM) adalah aspek keterlibatan masyarakat dalam pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan layanannya. LSK membutuhkan kemitraan antara PDAM dengan masyarakat penghuni kawasan. PDAM bertugas untuk menyediakan air minum sampai ke titik meter air komunal, sementara itu masyarakat bertugas untuk merencanakan, membangun, dan mengelola layanan distribusi air di kawasannya sendiri.
Kinerja dan keberlanjutan LSK dipengaruhi oleh dinamika masyarakat pelanggannya. Komitmen yang kurang kuat dari sebagian pelanggan, misalnya dalam pembayaran tarif berlangganan akan mengganggu kelancaran operasional layanan, bahkan operasional bisa terhenti sama sekali. Untuk mengantisipasi timbulnya gangguan tersebut, komitmen dan kesepakatan calon pelanggan LSK perlu dinyatakan secara tertulis, termasuk kesepakatan mengenai sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggan yang tidak memenuhi kewajibannya. Seluruh calon pelanggan perlu menandatangani kesepakatan ini dan jika diperlukan saksi dari pihak luar, seperti PDAM bisa disertakan.
Agar dapat menjalankan perannya dengan sungguh-sungguh, masyarakat pelanggan perlu memahami berbagai aspek LSK yang dilakukan pada tahap penyiapan dan pelatihan, seperti:
• Memahami aspek teknis LSK agar dapat berperan dalam penentuan rancangan jaringan pipa distribusi lingkungan, pola pengaturan pendistribusian air, tata cara operasi, dan pemeliharaan sistemnya.
• Memahami aspek manajement suatu layanan air minum agar turut berperan dalam penentuan tarif, penyusunan anggaran operasi, pengaturan tata cara , jadwal pembayaran, pertanggung jawaban Kelompok Pengelola, berikut tata cara pelaporan administrasinya.
Kemitraan PDAM dan masyarakat penghuni kawasan harus didasari oleh adanya rasa saling percaya akan komitmen dan kemampuan masing-masing pihak. PDAM harus yakin terhadap komitmen dan kemampuan masyarakat untuk mengelola layanan sambungan air minum di kawasannya. Termasuk juga dalam memenuhi kewajiban pembayaran tagihan PDAM. Sebaliknya, masyarakat juga harus yakin dengan komitmen dan kemampuan PDAM untuk menyediakan air minum yang berkualitas dan berkesinambungan. Oleh karena itu, penting sekali bagi kedua belah pihak utnuk saling mengenal dan mempelajari kemampuan calon mitranya terlebih dahulu. Setelah tiap pihak yakin akan kemampuan dan potensi calon mitranya, barulah kemitraan
27Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
pengembangan LSK dapat diwujudkan. Kemitraan PDAM masyarakat harus dituangkan dan dilindungi oleh sebuah kesepakatan yang mengatur ruang lingkup kerja sama, hak, dan kewajiban dari kedua belah pihak. Perjanjian itu juga harus memuat tata cara penyelesaian masalah yang mungkin kelak terjadi antara kedua belah pihak.
Pendanaan merupakan hal yang perlu diperhitungkan dengan cermat, karena hal ini sangat akan berpengaruh terhadap calon pengguna Layanan Sambungan Komunal (LSK), yang umumnya adalah kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Dalam LSK, pendanaan dibutuhkan untuk mengembangkan LSK dan untuk pemeliharaan dan pengelolaan layanan yang telah berjalan.
Dana Pengembangan Layanan Sambungan Komunal
Biaya yang harus disiapkan dalam tahap ini meliputi biaya penyiapan dan pelatihan masyarakat calon pengguna LSK, persiapan dan pengembangan rencana teknis, serta pelaksanaan dan pengawasan konstruksi. Besarnya biaya tergantung dari luas kawasan yang ingin dilayani. Sebagai gambaran, pengembangan LSK di kawasan Deli, Sumatera Utara, melayani 1.100 rumah membutuhkan biaya konstruksi Rp.900.00,- per rumah. Biaya ini mancakup material, pemasangan pipa distribusi setelah meter air komunal (pipa distribusi lingkunan, pipa dinas termasuk meter air pelanggan). Kondisi kawasan dan situasi masyarakatnya akan membuat jumlah dana pembangunan LSK akan berbeda di tiap kawasan.
Peminat sistem LSK umumunya adalah MBR yang tidak selalu memiliki dana untuk mengembangkan sistem tersebut di kawasannya. Jika hal ini terjadi maka pertolongan pihak lain sebagai Kontributor Dana akan sangat dibutuhkan. Peran ini dapat diisi oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat, perusahaan swasta, maupun Lembaga Donor asing.
Dana Pengoperasian & pemeliharaan Layanan Sambungan Komunal.
Pengoperasian dan Pemeliharaan LSK mutlak harus didanai sendiri oleh masyarakat pelanggannya. Biaya operasi layanan ini mencakup biaya pembelian air minum dari PDAM, biaya perawatan, operasi Kelompok Pengelola, dan biaya lain-lainnya (misalnya listrik, bila diperlukan). Oleh karena tiap kawasan membutuhkan biaya pengoperasian yang berbeda, maka harga air di tiap wilayah akan berbeda, tergantung dari tarif yang diterpkan oelh PDAM serta biaya operasi dan perawatan yang dibutuhkan. Tarif yang dikenakan pada masyarakat pengguna LSK diterapkan oleh kelompok masyarakat itu
28Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
sendiri yang dikoordinir Kelompok Pengelola. Biasanya tarif yang dikenakan kepada masyarakat adalah sesuai dengan tarif dari PDAM ditambah sekitar 20-30% untuk biaya operasi dan pemeliharaan. Contohnya, harga air LSK di kawasan Sei Mati mencapai sekitar Rp. 640,- m3 sementara di Jembatan Besi berkisar Rp. 440,- per m3.
Sumber Dana Pengembangan Layanan Sambungan Komunal
Berikut ini adalah beberapa lembaga yang terlibat sebagai sumber dana dalam pengembangan LSK.
1. Pemerintah PusatDana Pemerintah Pusat antara lain dapat disalurkan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang berasal dari Anggaran Belanja Negara (APBN). Dana ini dialokasikan kepada provinsi kepada provinsi atau kabupaten/kota untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintah kabupaten/kota dan sesuai dengan prioritas nasional. Penggunaan DAK akan diawasi langusng oleh pemerintah pusat.
2. Pemerintah kabupaten/kotaPDAM dan pemerintah kabupaten/kota dapat bekerja sama dalam menentukan komponen kegiatan mana yang akan didanai oleh pemerintah kabupaten/kota. Lembaga yang biasanya mempunyai alokasi dana tersebut adalah Dinas Pekerjaan Umum atau Dinas Permukiman.
3. Lembaga DonorBantuan dana bisa juga diperoleh dari Lembaga Donor atau yayasan sosial yang bergerak di bidang pengembangan, kesejahteraan masyarakat, atau pengelolaan lingkungan hidup. Lembaga Donor bisa menjalin kerjasam dengan PDAM, Pemerintah Kabupaten/Kota, fasilitator, atau langsung dengan masyarakat. Kegiatan yang dapat didanai Lembaga Donor juga beragam, tergantung kebutuhan, dan kecocokan dengan misi lembaga tersebut.
4. SwastaPerusahaan swasta yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) juga dapat mendanai pengembangan LSK. Jika program CSR suatu perusahaan swasta meliputi wilayah sasaran LSK, maka proposal pengembangan layanan dapat diajukan ke perusahaan tersebut.Pengembangan LSK juga mungkin saja dibiayai oleh beberapa kontributor dana sekaligus. Misalnya pada proyek pengembangan LSK di kawasan Deli, Sumatera Utara. Dalam proyek tersebut, dana berasal dari Pemko Medan, PDAM, dan lembaga Donor Asing.
29Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
PIHAK TERKAIT LAYANAN SAMBUNGAN KOMUNAL
Walau PDAM dan masyarakat memliki peranan kunci, keberhasilan dan kelancaran pengembangan LSK juga sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak lain yang mendanai atau memfasilitasi terbentuknya LSK tersebut. Dalam tahap pengelolaannya, tentu kesinambungan LSK sangat ditentukan oleh PDAM dan masyarakat. Bagian ini menguraikan peran dan lingkup keterlibatan dari semua pihak yang terlibat dalam pengembangan maupun pelaksanaan skema LSK.
PDAM dan masyarakat penghuni kawasan, sebagaimana diketahui, memiliki peran kunci baik dalam pengembangan dan pengelolaan LSK suatu kawasan. Selain kedua pohak tersebut, khususnya dalam pengembangan LSK, peranan fasilitator juga sangat menentukan. Demikian juga dengan pemerintah kabupaten/kota dan Lembaga Donor. Pada akhirnya secara kolektif, keempat pihak itu merupakan penentu keberhasilan dan berkesinambungan di suatu kawasan.
PDAM
Dalam pola LSK, PDAM memiliki tugas utama sebagai pihak penyedia air minum sampai ke titik dimana meter air komunal berada. Tanpa adanya air minum yang berkualitas dan berkesinambungan, LSK sudah tentu tidak dapat dikembangkan di suatu kawasan. Selain itu, PDAM juga sebaiknya bertugas untuk mendampingi masyarakat dan fasilitator dalam tiap tahap pengembangan LSK. Pendampingan PDAM khusunya dalam pengembangan rencana, pelatihan masyarakat, dan konstruksi sangat dibutuhkan. Pengalaman PDAM sebagai penyedia air minum akan sangat bermanfaat untuk membantu kelompok pengelolaan dalam mengelola administrasi pelanggan dan pemeliharaan jaringan. PDAM juga perlu membantu Kelompok Pengelola untuk memastikan pengguna LSK dapat membayar tagihan air minum tepat waktu.
MASYARAKAT PENGHUNI KAWASAN
Masyarakat penghuni kawasan dalam pola LSK merupakan mitra PDAM dalam pengembangan LSK. Mereka pada akhirnya merupakan pihak yang akan menikmati adanya air minum berkualitas dari PDAM. Dalam setiap tahap pengembangan LSK, masyarakat yang didampingi fasilitator dan wakil PDAM, perlu terlibat aktif. Keterlibatan mereka dalam menyetujui pihak pendukung, pembentukan Kelompok Pengelola, pengembangan rencana, dan konstruksi, membuat LSK akan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka sendiri. Sudah tentu keterlibatan masyarakat hanya akan lancar dan berhasil jika masyarakat memang sudah memahami tugas dan tanggung jawabnya.
30Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
FASILITATOR
Fasilitator merupakan individu atau kelompok yang berperan untuk memperlancar kerja sama masyarakat, Kelompok Pengelola, PDAM, dan pihak-pihak pendukung pengenbangan LSK seperti pemerintah dan kontributor dana. Dalam pengembangan LSK, fasilitator berperan untuk melakukan sosialisai LSK, meningkatkan kesadaran masyarakat, memfasilitasi proses pengambilan keputusan di antara masyarakat penghuni kawasan, menyiapkan kelompok pengelola, menghubungi PDAM, dan mengelola dukungan pendanaan. Kesempatan untuk menjadi fasilitator terbuka bagi individu ataupun Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berpengalaman dalam pemberdayaan masyarakat dan memiliki pemahaman tentang layanan air minum.
KELOMPOK PENGELOLA
Untuk mengurus dan mengelola LSK di suatu kawasan, para pelanggan perlu membentuk sebuah kelompok khusus yang disebut sebagai kelompok pengelola. Kelompok ini penting terlibat dalam setiap pengembangan, pemeliharaan, dan pengelolaan LSK di daerahnya. Tanggung jawab yang diemban meliputi administrasi keuangan, seperti menagih iuran pelanggan, mengatur penggunaan uang, dan membuat laporan keuangan, juga menjaga kelancaran dan ketepatan pembayaran air minum. Untuk memaksimalkan sumber daya pengurus Kelompok Pengelola, maka perlu ada persiapan dan pembinaan khusus dari PDAM, fasilitator, juga pihak terkait lainnya.
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berperan dalam menyediakan dukungan kebijakan dan pembiayaan LSK di wilayahnya. Pengalaman menunjukkan pemerintah Kabupaten/Kota dapat menjadi inisiator, termasuk merekomendasikan wilayah-wilayah yang tepat untuk pembangunan LSK. Pemerintah Kabupaten/Kota selaku pemilik PDAM, juga dapat mendorong PDAM agar mau mendukung pengembangan dan pengoperasian. Sedangkan dalam hal pendanaan, Pemerintah Kabupaten/Kota dapat berperan sebagai kontributor dana. Pemerintah Kabupaten/Kota juga dapat ikut membiayai pembangunan fisik LSK maupun penyiapan MBR.
LEMBAGA DONOR
31Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Oleh karena MBR belum tentu berswadaya membiayai pembangunan LSK di kawasannya, maka peran kontributor dana sangat besar kemungkinan dibutuhkan. Kontributor dana dapat mendukung pembiayaan untuk kepentingan investasi komponen LSK maupun untuk penyiapan masyarakat. Pihak yang menjadi kontributor dana dapat berupa pemerintah kabupaten/kota, pemerintah pusat (melalui dana alokasi khusus), lembaga donor asing, juga perusahaan swasta maupun perorangan.
BAB V
KESIMPULAN
Rumah tangga yang berada di dalam kawasan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), khususnya yang status lahan huniannya tidak jelas (illegal) selama ini sulit untuk mendapatkan layanan air minum langsung dari PDAM. Beberapa PDAM terkendala oleh aturan yang ada untuk melayani rumah tangga yang berada di kawasan tersebut. Dilihat dari segi bisnis, PDAM juga enggan melayani penghuni kawasan MBR, karena adanya keharusan menjual air dengan harga rendah.
32Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan suatu upaya untuk mengatasi kesulitan MBR dalam mendapatkan akses air minum dan untuk menambah cakupan layanan PDAM. Salah satu upaya tersebut adalah program Layanan Sambungan Komunal yaitu di mana PDAM membangun meter air komunal sementara masyarakat akan membangun dan mengelola perpipaan distribusi dari meter air komunal sampai dengan meter air pelanggan. Sementara itu fasilitas Kredit Mikro Sambungan Air dan Output-Based Aid Sambungan Air Minum diberikan bagi MBR untuk membayar biaya pemasangan sambungan rumah.
Akses masyarakat terhadap pelayanan air minum secara umum dirasakan masih rendah. Pencapaian sampai tahun 2007, cakupan pelayanan air minum melalui perpipaan yang tercapai adalah sebesar 45% di perkotaan dan 10% di pedesaan. Secara nasional cakupan pelayanan baru mencapai 24%. Gambaran pelayanan air minum kepada masyarakat kurang mampu di samping keharusan bagi penyelenggara untuk menerapkan tariff sosial juga dibatasi oleh peraturan setempat tentang pelayanan pada rumah tidak memiliki izin bangunan.
Dari sisi pelayanan air minum oleh penyelenggara, pandangan bahwa penduduk MBR tidak mampu membayar pelayanan tidak sepenuhnya benar. Hasil pengamatan dari beberapa kota di Indonesia memperlihatkan bahwa MBR membayar air minum per meter kubiknya > 10 kali lipat dari harga rata-rata. Ini mengisyaratkan bahwa pelayanan air minum pada MBR pada hakekatnya tidak ada masalah. Dalam rangka membentuk dan memningkatkan rasa kepemilikan pada masa pengelolaan maka pendekatan pembangunan berbasis masyarakat perlu mendapat perhatian.
DAFTAR PUSTAKA
Catatan Kuliah Ilmu Lingkungan Departemen Teknik Sipil USU dengan staf pengajar Ir.Faisal Ezeddin,M.S.
Catatan Kuliah Teknik Penyehatan Lingkungan Departemen Teknik Sipil USU dengan staf pengajar Ir.Faisal Ezeddin,M.S.
Hofkes,E.H.1983.Small Community Water Supplies, Technology of Small Water Supply Systems in Developing Countries.Great Britain:Wiles.
33Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.
Teknik Penyehatan LingkunganDosen: Ir.Faisal Ezeddin,MS
Kelompok IV
Hunter,J.M.et.al.1993.Parasitic Diseases in Water Resources Development, The Need for intersectoral Negotiation.Geneva:WHO.
Kelompok 3.2009.Perbaikan Lingkungan pada Kawasan Sungai Deli Medan sebagai Tugas Kuliah Ilmu Lingkungan(Dosen Ir.Faisal Ezeddin,M.S.)
Laporan Proverty Mapping,Data Survey dan Rekapitulasi Data PDAM Tirtanadi untuk Masyarakat Pra Sejahtera di Sekitar Kota Medan untuk tahun 2009.
Maryono. Menilai Aksesibilitas Air Minum (Studi Kasus: Aksesibilitas Air Bersih Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang).(Dokumen Pdf)
Masduqi,Ali dkk.2008.Sistem Penyediaan Air Bersih Perdesaan Berbasis
Masyarakat:Studi Kasus HIPPAM di DAS Brantas Bagian Hilir. Seminar Nasional Pascasarjana VIII – ITS, Surabaya 13 Agustus 2008
Sastrawijaya,A.Tresna.2000.Pencemaran Lingkungan.Jakarta:PT Rineka Cipta.
Yuwono,Rudy dkk, USAID, BAPPENAS, Departemen Pekerjaan Umum, ESP.2009.Panduan Layanan Sambungan Komunal(Water for the Poor Toolkit.Jakarta:PT Qipra Galang Kualita.
34Disusun oleh Dhani A.R.,Jayusri,M.Juangga,Alfi Syahrin dkk.