TRIBUN-BALI.COM, SINGARAJA - DPRD Buleleng membentuk panitia khusus (Pansus) menyikapi UU Desa. Pansus ini diketuai Mangku Mertayasa yang juga Ketua Komisi I DPRD dan beranggotakan 41 orang, termasuk Ketua Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP), Gusti Ngurah Agung.Perwakilan Pansus, Selasa (13/1) berangkat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta konsultasi pendaftaran desa adat. Perwakilan yang berangkat di antaranya, Mangku Mertayasa, Wakil Ketua DPRD Buleleng Ketut Susila Umbara, dan Gusti Ngurah Agung.Mertayasa ketika dikonfirmasi melalui telepon, mengatakan, dari hasil konsultasi dengan Kemendagri, dalam UU Desa tidak memperbolehkan mendaftarkan desa adat jika desa adat itu masih inklusif. Namun karena Buleleng sepakat untuk mendaftarkan desa adat, maka Pansus mencari celah supaya desa adat bisa didaftarkan.Dikatakan, peraturan tentang desa adat (desa pakraman) dalam UU No 6 Tahun 2014 berbeda pengertian dengan desa adat di Bali. Menurutnya, desa adat di Bali lebih inklusif dan berbeda dengan desa adat lain di Indonesia. Sehingga tidak dapat diintervensi oleh siapapun."Setelah koordinasi dengan Kemendagri, memang ada sudut pandang kita yang berbeda terkait regulasi UU Desa nomor 6 tahun 2014. Terutama tentang pemahaman desa adat di Bali dan di Indonesia bagian lain. Di mana desa adat kita di Bali lebih menggarah pada privasi dan kesepakatan antar-sesama warga," katanya."Selanjutnya hasil ini akan kami diskusikan dengan tim Pansus. Karena ini memerlukan pemahaman bersama, terkait definisi, arti maupun interpretasi mengenai UU Desa," tambahnya.