menteriperhubungan republik indonesia petunjuk...
TRANSCRIPT
MENTERIPERHUBUNGANREPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARADI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
bahwa dalam rangka menciptakan transparansi,meningkatkan pengawasan penggunaan anggaran danupaya penyelesaian tindak kerugian negara dilingkungan Kementerian Perhubungan, dipandang perlumenetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentangPetunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Kerugian Negara dilingkungan Kementerian Perhubungan;
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 TentangPokok-pokok Kepegawaian (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3041), sebagaimana te1ah diubah denganUndang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3890);
2, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ten tangKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentangPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung JawabKeuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistem Perencanaan Pembangunan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4421);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004ten tang Rencana Ketja Pemerintah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005tentang tentang Tata Cara Penghapusan PiutangNegarajDaerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 31, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentangPengelolaan Barang MilikNegaraj Daerah (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4609), sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4855);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasaPemerintah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47Tahun 2009 tentang Pembentukan dan OrganisasiKementerian Negara;
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24Tahun 2010 ten tang Kedudukan, Tugas, Dan FungsiKementerian Negara Serta Susunan Organisasi,Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
13. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian GantiKerugian Negara Terhadap Bendahara;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 961PMK.06/2007 tentang Tata Cara PelaksanaanPenggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan danPemindahtanganan Barang MilikNegara;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Perhubungan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM6 Tahun2009 ten tang Tata Cara Tetap AdministrasiPelaksanaan Anggaran Di Lingkungan DepartemenPerhubungan sebagaimana telah diubah denganPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 81Tahun 2010;
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANGPETUNJUK PELAKSANAAN PENYELESMANKERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIANPERHUBUNGAN.
1. Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untukdan atas nama negaral daerah, menerima, menyimpan, danmembayar 1menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negaral daerah.
2. Tuntutan Perbendaharaan adalah suatu proses perhitungan dan ataupertanggungjawaban terhadap Bendahara jika dalam pengurusannyaterjadi kekurangan perbendaharaan dan diharuskan menggantinya.
3. Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses yang dilakukan terhadappegawai negeri bukan Bendahara yang karena perbuatannyamelanggar hukum dan dituntut dengan tujuan untuk menuntutpenggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara.
4. Tim Penyelesaian Kerugian Negara, yang selanjutnya disebut TPKN,adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian negara dilingkungan Kementerian Perhubungan yang diangkat oleh Menteri.
5. Kekayaan Negara adalah kekayaan yang dikelola sendiri atau pihaklain berupa surat berharga, piutang, barang serta hak-hak lain yangdapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang dipisahkan padaperusahaan.
6. Ahli waris adalah orang yang menggantikan pewaris dalamkedudukannya terhadap warisan, hak maupun kewajiban untukseluruhnya atau sebagian.
7. Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil adalah orangyang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturanperundang-undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yangberwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri ataudiserahi tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan suatuperaturan perundang-undangan dan digaji menurut peraturanperundang-undangan yang berlaku.
8. Ganti rugi adalah penggantian kerugian kepada negara yang dapatdinilai dengan uang.
9. Pembebanan kerugian negara adalah tindakan administrasi dari yangberwenang kepada pelaku untuk melakukan penagihan gunamenutup atau menyelesaikan kerugian yang diderita oleh negarasesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
10. Kerugian Negara adalah kekurangan uang, surat berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai.
11. Kekurangan Perbendaharaan adalah selisih kurang antara saldobuku kas dengan saldo uang kas yang sesungguhnya atau selisihkurang antara buku persediaan barang dengan saldo barang yangsesungguhnya terdapat di dalam gudang, dan berada dalampengurusan Bendahara.
12. Pihak Ketiga adalah orang atau badan yang bukan Bendahara danbukan Pegawai Negeri.
13. Pembebanan sementara adalah tindakan administrasi oleh KepalaKantor/UPT demi kepentingan negara sebagai dasar pemotongan gaji,penyitaan penjagaan atas harta kekayaan sipelaku tetapi terhadapbarang-barang yang disita be1um dapat dilakukan penjualan(executoria~ .
14. Pembebanan tetap adalah tindakan administrasi oleh BPK/Menteritermasuk penjualan barang-barang jaminan.
15. Upaya damai adalah penyelesaian secara menyeluruh atau sukarelatanpa melalui proses tuntutan perbendaharaan atau tuntutan gantirugi atau pengadilan yang dilakukan berdasarkan laporan awal ataulaporan hasil awal atau laporan hasil penyelesaian pemeriksaan.
16. Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yangdikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyaikekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugiannegara terhadap bendahara.
17. Surat Keputusan Pembebasan adalah surat keputusan yangdikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tentang pembebasanbendahara dari kewajiban untuk mengganti kerugian negara karenatidak ada unsur perbuatan melawan hukum baik sengaja maupunlalai.
18. Surat Keputusan Pembebanan Sementara adalah surat keputusanyang dike1uarkan oleh Menteri tentang pembebanan penggantiansemen tara atas kerugian negara sebagai dasar untuk me1aksanakansita jaminan.
19. Surat Keputusan Penetapan Batas Waktu yang se1anjutnya disebutSK-PBW adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh BadanPemeriksa Keuangan tentang pemberian kesempatan kepadaBendahara untuk mengajukan keberatan atau pembe1aan diri atastuntutan penggantian kerugian negara.
20. Surat Keputusan Pencatatan adalah surat keputusan yangdike1uarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ten tang prosespenuntutan kasus kerugian negara untuk semen tara tidak dapatdilanjutkan.
21. Tanggungjawab renteng adalah kewajiban bertanggungjawabterhadap kerugian negara yang dibebankan kepada dua orang ataulebih.
22. Penghapusan Kekurangan Perbendaharaan adalah penghapusansuatu kekurangan perbendaharaan dari perhitungan Bendaharabilamana kekurangan itu terjadi diluar kesalahan, kelalaian ataupunkealpaan Bendahara yang bersangkutan.
23. Peniadaan selisih an tara saldo buku dan saldo kas adalah rangkaiankegiatan dan usaha untuk meniadakan selisih antara saldo buku dansaldo kas yang tidak segera dapat ditutup pada BendaharaPengeluaran/Penerimaan dari administrasi Bendahara bersangkutan.
24. Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak selanjutnya disebut SKTJMadalah surat keterangan yang menyatakan kesanggupan dan ataupengakuan bahwa yang bersangkutan bertanggungjawab ataskerugian Negara yang terjadi dan bersedia mengganti kerugian negaradimaksud.
25. Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementaraselanjutnya disebut SKP2KSadalah surat yang dibuat oleh Menteridalam hal SKTJMatau tidak dapat menjamin pengembalian kerugiannegara yang terjadi, yang ditujukan kepada Pegawai Negeri bukanBendahara dan pejabat lainnya yang telah melakukan perbuatanmerugikan negara.
26. Penghapusan Kekurangan Uang adalah rangkaian kegiatan danusaha untuk menghapuskan dari perhitungan BendaharaPengeluaran/Penerimaan terhadap uang yang dicuri atau hilangdiluar kesalahan/kelalaian Bendahara bersangkutan.
27. Penghapusan piutang/ tagihan negara adalah penghapusan suatupiutang/ tagihan negara dari administrasi piutang dan dilakukankarena piutang/tagihan negara itu berdasarkan alasan tertentu tidakdapat ditagih, namun dengan dilakukannya penghapusan itu haktagih negara masih tetap ada.
28. Pembebasan tagihan negara adalah meniadakan kewajiban seseoranguntuk membayar utang kepada negara yang menurut hukummenjadi tanggungannya, tetapi atas dasar pertimbangan keadilanatau alasan piutang tidak layak ditagih dari padanya.
29. Kantor Pusat meliputi Sekretariat Jenderal, Inspektorat Jenderal,Direktorat Jenderal dan Badan-badan.
30. Kantor/UPT/Satuan Kerja (Satker) adalah kantor pelaksana kegiatanDirektorat Jenderal / Badan yang berada di pusat dan daerah.
31. Kementerian adalah Kementerian Perhubungan.
32. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
33. Sesjen adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan.
34. Pejabat Eselon I adalah Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal,Direktur Jenderal, dan Kepala Badan di lingkungan KementerianPerhubungan.
35. Pejabat Eselon II adalah Kepala Biro, Sekretaris Inspektorat Jenderal,Inspektur, Sekretaris Direktorat Jenderal, Direktur, SekretarisBadan, Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Perhubungan danKetua Mahkamah Pelayaran.
Bagian KesatuUmum
(1) Ruang lingkup pengaturan penye1esaian kerugian negara meliputi :a. Tuntutan Perbendaharan (TP);danb. Tuntutan Ganti Rugi (TGR).
(2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a berlaku bagi bendahara.
(3) Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf bberlaku bagi:a. Pegawai Negeri Sipil dan CPNS;b. Pegawai bukan PNS yang bekerja di lingkungan Kementerian
Perhubungan termasuk di Badan Layanan Umum (BLU);danc. Pihak ketiga.
Bagian KeduaPelaporan dan Pemeriksaan
(1) Kerugian Negara dapat diketahui dari berbagai sumber/informasimeliputi tetapi tidak terbatas pada:a. pengawasan yang dilaksanakan oleh atasan langsung;b. hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;c. hasil pemeriksaan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan;d. hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Jenderal;e. media massa dan media e1ektronik;f. pengaduan masyarakat;g. perhitungan ex officio; danh. hasil verifikasi.
(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagaidasar bagi Kepala Kantor/UPT/Satker dalam melakukan tindaklanjut ganti kerugian negara.
Setiap Pegawai atau Pejabat yang karena jabatannya mengetahui bahwaNegara dirugikan atau terdapat sangkaan atau dugaan akan dirugikankarena sesuatu perbuatan melanggar hukum atau melalaikan kewajibanatau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya sehinggamengakibatkan kerugian bagi Negara, wajib segera melaporkan kepadaatasannya atau Kepala Kantor/ Satuan Kerja secara lisan maupun tulisan.
(1) Setiap Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja setelah memperoleh laporandimaksud dalam Pasal 4 wajib melakukan penelitian/pemeriksaan/pembuktian terhadap kebenaran laporan dan melakukan tindakanuntuk memastikan:a. peristiwa terjadinya kerugian negara;b. jumlah kerugian negara;c. siapa saja yang tersangkut (pegawai negeri sipil, CPNS, Pegawai
Bukan PNSatau pihak ketiga);d. unsur salah (besar/kecilnya kesalahan) dari masing-masing
pihak; dane. keterangan lain yang dapat dipergunakan sebagai bahan
pertimbangan.
(2) Apabila informasi tersebut mengenai/berhubungan dengan kerugiannegara yang menjadi tanggung jawabnya, maka KepalaKantor/UPT/Satuan Kerja wajib meneliti kembali apakah haltersebut telah memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti dalam rangkaproses penyelesaian TP/TGR Negara.
(1) Kepala Kantor/Satuan Kerja setelah melakukan penelitian/ pemeriksaan / pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5wajib menyampaikan laporan awal paling lambat 7 (tujuh) harisetelah kejadian itu diketahui tanpa menunggu kelengkapan kepadaunit eselon I tempat terjadinya kerugian negara dengan tembusan:a. Menteri;b. Inspektur Jenderal (Irjen);c. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;d. atasan pejabat yang menemukan kekurangan; dane. atasan langsung Bendahara dan atau pegawai yang
bersangkutan.
(2) Dalam hal kerugian negara menyangkut perbendaharaan, makakepala kantor I satuan kerja melaporkan kepada Menteri danmemberitahukan kepada BPK.
(1) Apabila dipandang perlu unit kerja eselon I tempat terjadinyakerugian negara dapat membentuk tim adhoc denganmempertimbangkan bobot permasalahan kerugian negara, untukmenyelesaikan kerugian negara yang terjadi padaKantor/UPT/Satker yang bersangkutan.
(2) Tim adhoc melakukan pengumpulan datal informasi dan verifikasikerugian negara berdasarkan penugasan dari unit kerja eselon Itempat terjadinya kerugian negara.
(3) Unit kerja eselon I tempat terjadinya kerugian negara wajibmenyimpan bukti-bukti atau berkas-berkas yang berkaitan dengankerugian Negara tersebut.
(4) Unit kerja eselon I tempat terjadinya kerugian negara melakukantindakan pengamanan maupun upaya pengembalian kerugian Negarasesuai ketentuan peraturan ini.
(5) Unit kerja eselon I tempat terjadinya kerugian negara melaporkanpelaksanaan tugas tim adhoc kepada Menteri dengan tembusankepada:a. Inspektur Jenderal (Irjen);b. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;c. atasan pejabat yang menemukan kekurangan; dand. atasan langsung bendahara dan atau pegawai yang
bersangkutan.
(1) Laporan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1)dapatmemuat yaitu :a. lokasi kejadian;b. atas dasar apa kejadian atau perbuatan terse but diketahui;c. petugas yang menemukan;d. waktu kejadian atau perbuatan dilakukan atau diketemukan;e. pelaku, penanggungjawab dan para pegawai yang bersangkutan;f. atasan langsung/kepala kantor pada saat terjadinya kasus
dimaksud;g. jumlah kerugian negara;h. kronologis kejadian;1. tindakan yang sedang, telah dan akan dilakukan; danJ. usul penyelesaian kasus.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri daftarpertanyaan beserta jawabannya sebagaimana dalam contoh 1 dancontoh 2 pada Lampiran I Peraturan ini.
(1) Dalam hal kerugian Negara terkait dengan perbendaharaan laporansebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dilengkapi sekurang-kurangnyadengan dokumen Berita Acara Pemeriksaan KasjBarang.
(2) Bentuk dan lsi surat pemberitahuan kepada Badan PemeriksaKeuangan tentang kerugian Negara sebagaimana dimaksud Pasal 5dibuat sebagaimana dalam contoh pada Lampiran II.
(1) Dalam hal telah diketahui adanya kerugian negara atasan langsungBendahara dan bukan Bendahara atau kepala satuan kerja wajibmelaporkan setiap kerugian negara tersebut kepada Menteri dengantembusan kepada eselon I dan memberitahukan kepada BadanPemeriksa Keuangan selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelahkerugian negara diketahui.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapisekurang-kurangnya dengan dokumen Berita Acara PemeriksaanKasjBarang untuk bendahara atau berita acara kerugian negarauntuk bukan bendahara.
Tuntutan Perbendaharaan dilakukan terhadap Bendahara yang:a. Telah melakukan perbuatan melawan hukum atau karena kelalaian
atau kealpaannya tidak melaksanakan kewajiban, sehinggamengakibatkan kerugian negara;
b. Karena kesalahannya mengakibatkan kerugian negara;c. Telah melalaikan kewajibannya dalam membuat perhitungan
pertanggungjawaban yang mengakibatkan kerugian negara.
Tuntutan Perbendaharaan dapat dilakukan apabila dipenuhinya semuapersyaratan sebagai berikut :a. Negara telah dirugikan atau terdapat kekurangan perbendaharaan;b. Kerugian negara harus telah pasti;c. Kerugian negara terjadi dalam pengurusan Bendahara;d. Kerugian negara terjadi sebagai akibat perbuatan melawan hukum
atau karena kelalaiannya dan atau kealpaan atau kesalahanBendahara;
e. tidak dapat diselesaikan dengan upaya damai.
Jika Bendahara dibebaskan dari kewajiban untuk menyampaikanperhitungan pertanggungjawaban kepada BPK-RIberdasarkan ketentuanyang berlaku, maka tuntutan perbendaharaan dilakukan berdasarkanberita acara pemeriksaan atau berdasarkan laporan hasil pemeriksaanyang menyatakan adanya kekurangan perbendaharaan.
(1) Jika upaya untuk memperoleh penggantian kekuranganperbendaharaan tidak dapat diselesaikan dengan penyelesaian secaradamai, kepada Bendahara yang bersangkutan dapat dilakukanpenyelesaian secara paksa melalui pembebanan penggantiankerugian sementara oleh pejabat paling rendah Eselon II pada unitkerja yang bersangkutan atas nama Menteri, sebagaimana dalamcontoh pada Lampiran VIIPeraturan ini.
(2) Keputusan pembebanan penggantian kerugian sementarasebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan dasar untuk dapatdilakukan pemotongan atas gaji dan/ atau penghasilan lain dariBendahara yang bersangkutan.
(3) Untuk dapat dilaksanakan pemotongan gaji dan atau penghasilanlain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan surat perintahpemotongan gaji berdasarkan perintah Kepala Kantor yangbersangkutan.
(1) Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Menteri berdasarkanketentuan dalam Peraturan ini disampaikan dengan data dukunglengkap kepada BPK-RIuntuk mendapat ketetapan.
(2) Atas pertimbangan BPK-RI terhadap penyampaian sebagaimanadimaksud pada ayat (1) Menteri dapat me1akukan tindakanadministratif di bidang kepegawaian sesuai dengan tugas danwewenangnya.
(1) Berdasarkan pertimbangan BPK-RI terhadap penyampalan tentangterdapatnya kekurangan perbendaharaan dalam pengurusanBendahara dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15,dapat dilakukan tuntutan perbendaharaan kepada Bendahara yangbersangkutan.
(2) Tuntutan Perbendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilaksanakan dan disertai dengan penerbitan surat keputusanpenetapan batas waktu me1alui Menteri dengan tanda terima dariBendahara yang bersangkutan.
(3) Bendahara yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan denganmengajukan bukti-bukti bahwa ia bebas dari kesalahan, kelalaiandan atau kealpaan atas kekurangan perbendaharaan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dalam waktu 14 (empat belas) hari kerjasejak diterima keputusan penetapan batas waktu.
(1) Jika batas waktu yang telah ditetapkan dalam surat keputusansebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) Bendahara yangbersangkutan tidak mengajukan keberatan atau pembe1aan atautidak dapat membuktikan bahwa ia bebas sarna sekali darikesalahan, kelalaian dan atau kealpaan, BPK-RImenetapkan suatusurat keputusan pembebanan.
(2) Jika pembelaan dari Bendahara bersangkutan diterima oleh BPK-RI,maka keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberitahukan kepada Menteri sebagai dasar melakukanpenghapusan sebagaimana dalam contoh pada Lampiran IVPeraturan ini.
(1) Berdasarkan surat keputusan pembebanan dari Badan PemeriksaKeuangan, Bendahara wajib mengganti kerugian negara dengan caramenyetorkan secara tunai ke kas negaraj daerah dalam jangka waktuselambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima surat keputusanpembebanan.
(2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksudpada ayat (1) telah terlampaui dan Bendahara tidak menggantikerugian negara secara tunai, instansi yang bersangkutanmengajukan permintaan kepada instansi yang berwenang untukmelakukan penyitaan dan penjualan le1ang atas harta kekayaanBendahara.
(3) Pelaksanaan keputusan pembebanan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja yangbersangkutan dan apabila terjadi kemacetan kecuali ditetapkan lainoleh Menteri, pe1aksanaan se1anjutnya dapat dilaksanakan olehKepala Kantor/UPT/Satuan Kerja dengan perantaraan PengadilanNegeri atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
(1) Jika Bendahara diketahui melarikan diri atau berada di bawahpengampuan atau meninggal dunia dan tidak dapat segera dilakukanpengujian dan atau pemeriksaan kas atau persediaan barang-barangdi gudang, maka untuk menjamin kepentingan negara, atasanlangsung Bendahara yang bersangkutan segera melakukan tindakansebagai berikut :a. buku-buku yang berkaitan dengan pengurusan uang atau barang
di beri garis penutup;b. semua buku, uang, surat-surat dan barang-barang berharga
serta bukti-bukti dimasukkan ke dalam lemari besi dan ataulemari lainnya dan di segel;
c. gudang tempat penyimpanan barang-barang disegel.
(2) Tindakan-tindakan untuk menjamin kepentingan negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Berita AcaraPenyege1an yang ditandatangani oleh Atasan Langsung Bendaharayang bersangkutan dan 2 (dua) orang saksi.
(1) Selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah penyege1an, atasanlangsung dari Bendahara sebagaimana dimaksud dalam pasal 19ayat (2), menunjuk pegawai yang ditugaskan membuat perhitunganex-officio untuk melakukan pengujian kas dan atau persediaanbarang-barang di gudang dengan membuka segel dan dibuat BeritaAcara Pembukaan Segel.
(2) Dalam me1akukan pengujian dan atau pemeriksaan kas ataupersediaan barang-barang di gudang, semua orang atau barangberharga dan barang-barang di gudang dihitung dan di tuangkandalam Berita Acara Pemeriksaan Kas atau Persediaan.
(3) Berita Acara Pemeriksaan Kas dan Persediaan sebagaimanadimaksud pada ayat (2) harus disampaikan kepada Menteri melaluiPejabat yang ditunjuk.
Penutupan buku, penyegelan, pembukuan segel serta pengujian dan ataupemeriksaan kas atau persediaan barang sebagaimana dimaksud dalamPasal 18 dan Pasal 19 disaksikan oleh keluarga terdekat, pengampu atauahli waris dari Bendahara yang melarikan diri atau yang berada di bawahpengampuan, atau meninggal dunia dan sekurang-kurangnya 2 (dua)pejabat setempat atas permintaan Atasan Langsung Bendahara yangbersangkutan.
(1) Jika Bendahara terlambat atau lalai membuat dan menyampaikanperhitungan pertanggungjawaban sesuai ketentuan, kepadaBendahara yang bersangkutan diberikan surat peringatan olehpejabat yang ditunjuk dengan menetapkan batas waktu untuk segeramemenuhi kewajibannya kepada instansi yang bersangkutan.
(2) Jika batas waktu yang telah ditetapkan Bendahara yangbersangkutan masih juga melalaikan kewajibannya, maka Menteriatau pejabat yang ditunjuk menunjuk seorang atau beberapa pejabatuntuk membuat perhitungan ex-officio.
(3) Jika dari perhitungan ex-officio ternyata terdapat kekuranganperbendaharaan dan atau kerugian, maka terhadap Bendaharasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tuntutanperbendaharaan.
(4) Kelalaian Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu)diberitahukan oleh Menteri kepada BPK-RI untuk mendapatKeputusan.
(1) Pelaksanaan dan pembuatan serta penyelesaian pertanggungjawabanatau perhitungan ex-officio terhadap Bendahara yang lalai ataumelarikan diri atau berada dibawah pengampuan atau meninggaldunia dilakukan oleh Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja yangbersangkutan atas nama Menteri.
(2) Dalam penyusunan pertanggungjawaban atau perhitungansebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa bukti-bukti danbuku-buku atau jika dipandang perlu dilengkapi dan atau dibetulkansehingga dapat ditetapkan saldo buku yang sesungguhnya.
(3) Keluarga terdekat atau pengampu atau ahli waris dari Bendaharayang melarikan diri atau berada di bawah pengampuan ataumeninggal dunia atau mereka yang memperoleh hak, diberikesempatan untuk melihat atau memeriksa buku-buku dan bukti-bukti dalam pe1aksanaan penyusunan pertanggungjawaban atauperhitungan ex-officio sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Apabila terdapat kerugian negara kepada ke1uarga terdekat ataupengampu atau ahli waris sebagaimana dimaksud pada ayat (3)diberikan salinan pertanggung jawaban perhitungan ex-officio,disertai tanda bukti penerimaan dan batas waktu untuk mengajukankeberatan atau sanggahan dalam waktu 14 (empat be1as)hari.
(5) Diterima atau tidaknya surat keberatan atau sanggahan, dan te1ahlewat dari batas waktu yang te1ah ditetapkan, maka dengan atautanpa surat keberatan atau sanggahan dari yang bersangkutan,pertanggungjawaban atau perhitungan ex-officio disampaikan olehMenteri kepada BPK-RIuntuk diambil Keputusan.
(6) Terhadap Keputusan BPK-RI pihak yang bersangkutan tidak dapatmengajukan permohonan naik banding.
(1) Apabila pengampujyang memperoleh hakjahli wans bersediamengganti kerugian negara secara suka re1a, maka yangbersangkutan membuat dan menandatangani surat pernyataanbersedia mengganti kerugian negara sebagai pengganti SKTJM.
(2) Nilai kerugian negara yang dapat dibebankan kepadapengampujyang memperoleh hakjahli waris terbatas pada kekayaanyang dike101aatau diperolehnya yang berasal dari bendahara.
Tanggungjawab ahli waris atas kekurangan perbendaharaan yangterdapat dalam pengurusan Bendahara yang melarikan diri atau berada dibawah pengampuan atau meninggal dunia dianggap gugur apabila :a. 3 (tiga) tahun setelah lewat sejak Bendahara yang bersangkutan
melarikan diri, atau berada dibawah pengampuan atau meninggaldunia, kepada pengampu atau ahli waris Bendahara yangbersangkutan atau mereka yang memperoleh hak daripadanya, tidakdiberitahukan tentang perhitungan yang dibuat secara ex-officio;
b. 3 (tiga) tahun sejak batas waktu untuk mengajukan pembelaan te1ahlewat dan BPK-RItidak mengambil Keputusan.
Jumlah yang dapat dibebankan kepada ke1uarga pengampu atau ahliwaris atau ke1uarga terdekat dari Bendahara yang me1arikan diri atauberada dibawah pengampuan, atau mereka yang memperoleh hak ataumeninggal dunia beralih kepada Pengampujyang memperoleh hakjahliwaris, terbatas pada kekayaan yang diperolehnya yang berasal daribendahara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(1) Jika Bendahara yang bersangkutan melarikan diri dan alamatnyatidak diketahui atau telah meninggal dunia tanpa ada ahli waris atauahli warisnya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, demikianpula jika polisi atau kejaksaan te1ah menyita barang-barang dariBendahara yang bersangkutan dan oleh Hakim telah diputuskanbahwa hasil penjualan barang-barang tersebut untuk negara, makakekurangan perbendaharaan dimaksud pada hakekatnya te1ahdiganti.
(2) Jika masih terdapat sisa kerugian negara, maka sisa tersebut olehMenteri Keuangan dilakukan penghapusan sesuai ketentuan yangberlaku sebagaimana dalam contoh pada Lampiran VIII PeraturanInl.
(3) Penye1esaian kekurangan perbendaharaan sebagaimana dimaksudpada ayat (1) diusulkan oleh Menteri kepada BPK-RI untukpenerbitan surat keputusan pencatatan.
Jika Bendahara sete1ah membuat pertanggungjawaban, melarikan diriatau meninggal dunia dan ternyata setelah diperiksa terdapat kekuranganperbendaharaan, maka Menteri menyampaikan kepada BPK-RI untukmendapatkan Keputusan.
Bagian PertamaTuntutan Ganti Rugi Terhadap
Pegawai Negeri
(1) Tuntutan Ganti Rugi dilakukan terhadap Pegawai Negeri yang padawaktu menjalankan tugas jabatannya telah melakukan perbuatanlangsung atau tidak langsung mengakibatkan Kerugian Negara.
(2) Perbuatan Pegawai Negeri yang mengakibatkan Kerugian Negarasebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa :a. penyalahgunaan wewenang;b. korupsi;c. pencunan;d. penggelapan;e. penipuan;f. menaikkan harga;g. merubah kualitas atau mutu;h. uang untuk dipertanggungjawabkan yang
dipertanggungjawabkan pada waktunya;1. merusak barang milik negara;J. menghilangkan uang atau barang milik negara; dank. kelalaian/kealpaan.
Tuntutan Ganti Rugi dapat dilakukan apabila dipenuhi semuapersyaratan sebagai berikut:a. negara telah dirugikan;b. kerugian negara harus telah pasti;c. kerugian negara sebagai akibat tindakan langsung atau tidak
langsung dad Pegawai Negeribukan Bendahara;d. perbuatan dilakukan oleh pegawai negeri bukan Bendahara karena
tugas jabatannya;e. tidak dapat diselesaikan secara damai.
Untuk dapat dilaksanakan Tuntutan Ganti Rugi sebagaimana dimaksuddalam Pasal 29 ayat (1) lebih dahulu diperlukan adanya laporansebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(1) Jika upaya damai untuk memperoleh penggantian kerugian negarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 tidak dapat terlaksana,kepada pegawai negeri bukan Bendahara yang bersangkutandikenakan pembebanan penggantian sementara.
Keputusan pembebanan penggantiandimaksud pada ayat (1) merupakanpemotongan gaji dan atau penghasilanbukan Bendahara yang bersangkutan.
sementara sebagaimanadasar untuk dilakukanlain dari pegawai negeri
(3) Untuk dapat dilaksanakan pemotongan gaji dan atau penghasilanlain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperlukan surat perintahpemotongan gaji berdasarkan perintah Kepala Kantor/ UPT/ SatuanKerja yang bersangkutan.
(1) Kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan pegawai negenbukan Bendahara, penuntutan ganti rugi dan keputusanpembebanan ganti rugi dilakukan oleh Menteri.
(2) Keputusan pembebanan penggantian sementara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat paling rendah EselonII pada unit kerja yang bersangkutan sebagaimana dalam eontohpada Lampiran VIIPeraturan ini.
(1) Pejabat yang ditunjuk dapat mengusulkan kepada Menteri untuktidak melakukan tuntutan ganti rugi, jika kerugian yang dideritanegara tidak melampaui jumlah Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah)dan keeil sekali kemungkinan tuntutan ganti rugi akan memberihasil.
(2) Usulan untuk tidak melakukan tuntutan ganti rugi jika kerugianyang di derita negara melebihi jumlah Rp.300.000 (tiga ratus riburupiah) harus mendapat pertimbangan dari BPK-RI.
Jika dari hasil penelitian diperoleh bukti-bukti yang kuat untukmelaksanakan tuntutan ganti rugi dan tidak dapat diselesaikan denganupaya damai, maka Menteri memberitahukan kepada pegawai yangbersangkutan atau ahli waris atau mereka yang memperoleh hak daripadanya tentang :a. jumlah kerugian yang diderita negara yang harus diganti;b. sebab dan alasan ia dibebani ganti rugi;e. tenggang waktu untuk mengajukan keberatan atau pembelaan diri
yaitu 14 (empat belas ) hari kerja setelah menerima suratpemberitahuan, sebagaimana dalam eontoh pada Lampiran IXPeraturan ini
Pegawai Negeri bukan Bendahara setelah menerima pemberitahuantertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dapat :a. menyatakan bersedia mengganti kerugian secara damai dengan
pembayaran sekaligus atau dengan jalan mengangsur selambat-lambatnya 2 (dua) tahun, dan untuk itu yang bersangkutanmenyerahkan SKTJM;
b. mengajukan keberatan atau pembelaan diri atas pembebanan gantirugi yang akan dikenakan kepadanya;
c. tidak memberikan jawaban sarna sekali.
Jika pembayaran ganti rugi yang dijanjikan itu terjamin dan akan lunasdalam batas waktu paling lama 2 (dua) tahun maka tidak perlu dilakukanproses tuntutan ganti rugi.
Jika pembayaran ganti rugi yang dijanjikan itu tidak terjaminpelaksanaannya dan akan melebihi waktu 2 (dua) tahun maka prosestuntutan ganti rugi dimaksud harus dilaksanakan.
SKTJM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2) berlaku jugaterhadap tuntutan ganti rugi.
(1) Jika tenggang waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalamPasal 35 sudah dilampaui tetapi pegawai negeri bukan Bendahara,ahli waris atau mereka yang memperoleh hak dari padanya tidakmengajukan keberatan atau pembelaannya ditolak, maka Menterimemutuskan untuk membebankan penggantian kerugian kepadayang bersangkutan dengan menetapkan yang harus diganti dalamsurat keputusan pembebanan sebagaimana dalam contoh padaLampiran X Peraturan ini.
(2) Keputusan pembebanan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) hanya dapat ditetapkan dalam tenggang waktu terbatas yaitu 5(lima) tahun setelah tahun kerugian negara tersebut diketahui atau8 (delapan) tahun setelah tahun terakhir perbuatan dilakukan.
(3) Setelah tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilampaui, tuntutan ganti rugi dilakukan melalui Pengadilan Negeriberdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(1) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf bdalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerimakeputusan, pegawai negeri bukan Bendahara, ahli waris atau merekayang memperoleh hak dari padanya dapat mengajukan permohonanpeninjauan kembali kepada Presiden dalam hal ini MenteriKeuangan.
(2) Presiden dalam hal ini Menteri Keuangan dapat memeriksa kembalidan memutuskan dalam tingkat banding Keputusan Menteri,sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Jika permohonan peninjauan kembali diterima Presiden dalam hal iniMenteri Keuangan, maka oleh Menteri dilakukan penghapusansesuai dengan ketentuan peraturan ini, sebagaimana dalam contohpada Lampiran IV Peraturan ini.
(1) Keputusan pembebanan oleh Menteri baru dapat dilaksanakansete1ah tenggang waktu dilampaui tanpa ada permohonanpeninjauan kembali yang bersangkutan kepada Presiden dalam halini Menteri Keuangan atau permohonan peninjauan kembali ditolak,kecuali jika dalam keputusan dimaksud ditetapkan bahwapembebanan harus segera dijalankan untuk sementara.
(2) Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1)dilaksanakan sebagaimana keputusan hakim dalam perdata yangtelah mempunyai kekuatan hukum yang pasti.
(3) Pe1aksanaan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal40 ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kantor / UPT/Satuan Kerjayang bersangkutan dan apabila terjadi kemacetan kecuali ditetapkanlain oleh Menteri, pe1aksanaan selanjutnya dilaksanakan oleh KepalaKantor / UPT/ Satuan Kerja dengan perantaraan Pengadilan Negeriatau Kantor Pe1ayanan Kekayaan Negara dan Le1ang (KPKNL).
(1) Jika Kerugian Negara merupakan tanggung jawab lebih dari 1 (satu)orang maka kepada mereka yang telah menyebabkan kerugiannegara dibebankan ganti rugi secara tanggung jawab renteng sebesarkerugian Negara yang ditimbulkan dengan ketentuan tidak dibagi-bagi.
(2) Apabila negara telah menerima ganti rugi sejumlah besarnyakerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaanpenuntutan ganti rugi dinyatakan selesai.
Dalam hal yang bersangkutan karena perbuatannya berkaitan dengantindak pidana yang sedang diproses atau te1ah diputuskan olehpengadilan dan keputusan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap,maka proses penyelesaian atau putusan tindak pidana tersebut tidakmenghentikan proses tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi.
Bagian KeduaTuntutan Ganti Rugi Terhadap Pegawai Bukan PNS dan Pihak Ketiga
Pasal45
(1) Pegawai bukan PNS dan Pihak ketiga yang langsung atau tidaklangsung telah merugikan negara wajib mengganti kerugian negara.
(2) Perbuatan Pegawai bukan PNS dan pihak ketiga sebagaimanadimaksud pada ayat (1)dapat berupa :a. menaikkan harga terlalu tinggi atas dasar permufakatan dengan
pejabat yang bersangkutan;b. tidak menepati perjanjian (wanprestasl);c. pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;d. lain-lain perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara.
(3) Untuk penggantian kerugian negara sebagaimana dimaksud padaayat (1) lebih dahulu dise1esaikan dengan upaya damai.
(4) Jika upaya damai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapatdilaksanakan maka penye1esaiannya dilimpahkan kepada KepalaKantor jUPTjSatuan Kerja dengan Perantaraan Pengadilan Negeriatau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Le1ang (KPKNL).
(1) Apabila gugatan dikabulkan dan Keputusan telah mempunyaikekuatan Hukum Tetap, maka pelaksanaan keputusan dimaksuddapat dijalankan dengan ketentuan sebagai berikut :a. Jika pengganti kerugian negara tersebut berupa uang, maka uang
dimaksud harus disetor ke rekening Kas Negara;b. Jika pengganti kerugian negara tersebut berupa barang,
perbaikan barang atau barang pengganti maka instansi pemakaibarang harus mencatat sebagai inventaris negara berdasarkanberita acara penerimaan dan atau pemeriksaan barang.
(2) Prosedur penggantian kerugian negara berupa barang sebagaimanadimaksud pada ayat (1)huruf b adalah :
a. Kepala KantorjUPTjSatuan Kerja mengajukan permohonanpenghapusan dikarenakan perampokan, pencurian atau hilangdiluar kesalahanj kealpaan bendahara melalui unit Eselon I yangditujukan kepada Menteri dengan me1ampirkan buktij datasebagai berikut :1) Surat Keterangan dari Kepolisian setempat mengenai
terjadinya perampokan, pencurian atau kehilangan;2) Identitas barang yang hilang;3) Lokasi tempat kejadian;4) Biaya perolehan;5) Penilaian sementara mengenai adanya kesalahanj kelalaian
pada bendahara yang bersangkutan;b. Menteri c.q. Sesjen mengajukan usul penghapusan sesuai dengan
ketentuan.
(3) Prosedur penggantian kerugian negara berupa barang atas dasarperhitungan atau kompensasi dapat dilakukan dengan syaratsebagai berikut:a. Jenis barang dan bahan harus sarna;b. Nama, bentuk dan bahan hampir tidak berbeda;c. Jika terjadi keuntungan dalam kompensasi barang maka
keuntungan tersebut menjadi hak negara dan harus dicatat.
(4) Apabila gugatan tidak dikabulkan dan putusan pengadilan telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap maka kerugian negaramenjadi beban Negara sepenuhnya.
Jika kerugian negara merupakan tanggung jawab lebih dari 1 (satu)penanggungjawab berlakujuga sebagaimana dimaksud dalam Pasal42.
Bagian PertamaTim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN)
(1) Untuk menindaklanjuti setiap informasi mengenai kerugian negara dilingkungan Kementerian Perhubungan, Menteri membentuk TPKN.
(2) TPKNsebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :a. Sekretaris Jenderal sebagai ketua;b. Inspektur Jenderal sebagai wakil ketua;c. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan sebagai sekretarismerangkap anggota;
d. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kepala Biro Kepegawaian danOrganisasi, Kepala Biro Hukum dan KSLN,Kepala Biro Umum,Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, SekretarisDirektorat Jenderal Perhubungan Laut, Sekretaris DirektoratJenderal Perhubungan Udara, Sekretaris Direktorat JenderalPerkeretaapian, Sekretaris Badan Diklat, dan Sekretaris BadanLitbang sebagai anggota;
e. Sekretariat.
(3) Dalam melaksanakan pembahasan penyelesaian kerugian negara,anggota TPKN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d,disesuaikan dengan unit kerja tempat terjadinya kerugian negara.
(4) Susunan Keanggotaan Sekretariat TPKN sebagaimana dimaksudpada ayat (2)huruf e dibentuk dengan Keputusan Ketua TPKN.
(1) TPKNbertugas membantu Menteri dalam memproses penye1esaiankerugian negara terhadap:a. bendahara yang pembebanannya akan ditetapkan oleh BadanPemeriksa Keuangan;
b. PNSjCPNS, Pegawai bukan PNSdan dan pihak ketiga.
(2) Dalam rangka me1aksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamayat (1), TPKNmenye1enggarakan fungsi untuk :a. menginventarisasi kasus kerugian negara yang diterima;b. menghitung jumlah kerugian negara;c. mengumpulkan dan me1akukan verifikasi bukti-bukti pendukungbahwa bendahara atau PNSj CPNSatau bukan PNS atau pihakketiga telah me1akukan perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai sehingga mengakibatkan terjadinya kerugiannegara;
d. menginventarisasi harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagaijaminan penyelesaian kerugian negara;
e. menyelesaikan kerugian negara me1aluiSKTJM;f. memberikan pertimbangan kepada Menteri tentang kerugiannegara sebagai bahan pengambilan keputusan dalammenetapkan pembebanan sementara;
g. menatausahakan penye1esaian kerugian negara;h. menyampaikan laporan perkembangan penyelesaian kerugiannegara kepada Menteri dengan tembusan disampaikan kepadaBadan Pemeriksa Keuangan.
(3) Apabila dipandang perlu TPKNdapat ditugaskan ke unit kerja tempatterjadinya kerugian negara untuk proses penyelesaian sebagaimanadimaksud dalam ayat (2).
Menteri segera menugaskan TPKNuntuk menindaklanjuti setiap kasuskerugian negara selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari sejak menerimalaporan sebagaimana dimaksud Pasal 48 ayat (1).
(1) Dalam pemeriksaan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalamPasal 6 harus diusahakan kelengkapan data dan barang bukti gunapenyelesaian kerugian negara.
(2) Kelengkapan data dan barang bukti guna penyelesaian kerugiannegara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)yaitu merupakan bahanpertimbangan dalam penyelesaian kasus meliputi :a. sebab-sebab kerugian negara;b. jumlah kerugian negara yang pasti;c. nama para pelaku yang terlibat;d. tingkatan kesalahan, kelalaian atau kealpaan dari masing-masingpelaku atau yang terlibat;
e. bukti penydesaian secara damai apabila sudah dilakukan;f. surat pengakuan atau Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak(SKTJM);
g. usul penyelesaian kasus dimaksud;h. lain-lain keterangan yang dapat dipergunakan.
Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh Bendahahara, TPKNmengumpulkan dan melakukan verifikasi dokumen-dokumen, antara lainsebagai beriku t :a. surat keputusan pengangkatan sebagai bendahara atau sebagaipejabat yang melaksanakan fungsi kebendaharaan;
b. berita acara pemeriksaan kas/barang;c. register penutupan buku kas/barang;d. surat keterangan tentang sisa uang yang belumdipertanggungjawabkan dari Pengguna Anggaran/Kuasa PenggunaAnggaran;
e. surat keterangan bank tentang saldo kas di bank bersangkutan;f. fotokopi/ rekaman buku kas umum bulan yang bersangkutan yangmemuat adanya kekurangan kas;
g. surat tanda lapor dari kepolisian dalam hal kerugian negaramengandung indikasi tindak pidana;
h. berita acara pemeriksaan tempat kejadian perkara dari kepolisiandalam hal kerugian negara terjadi karena pencurian atauperampokan;
1. surat keterangan ahli waris dari ke1urahan atau pengadilan.
(1) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh pegawai bukanbendahara, TPKN me1akukan penelitian terhadap dokumen seSUaldengan jenis kejadian kerugian negara.
(2) Kejadian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat berupa :a. penyalahgunaan wewenang;b. korupsi;c. pencunan;d. penggelapan;e. penipuan;f. menaikan harga;g. merubah kualitas atau mutu;h. uang untuk dipertanggungjawabkan yangdipertanggungjawabkan pada waktunya;
1. merusak barang milik negara;J. menghilangkan uang atau barang milik negara; dank. Ke1alaian.
(1) Dalam hal kerugian negara disebabkan oleh pihak ketiga, TPKNme1akukan penelitian terhadap dokumen sesuai dengan Jenlskejadian kerugian negara.
(2) Kejadian kerugian negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)dapat berupa :a. menaikan harga terlalu tinggi atas dasar permufakatan denganpejabat yang bersangkutan;
b. tidak menepati perjanjian (wanprestasl);c. pengiriman yang mengalami kerusakan karena kesalahannya;dan
d. lain-lain perbuatan yang menyebabkan kerugian negara.
TPKN mencatat kerugian negara dalam daftar kerugian negara,sebagaimana dalam contoh pada lampiran III.
(1) Selama dalam proses penelitian, bendahara atau pegawai bukanbendahara dibebastugaskan sementara dari jabatannya.
(2) Mekanisme pembebastugasan dan penunjukkan bendahara ataupegawai bukan bendahara pengganti ditetapkan oleh Menteri.
(1) TPKNharus menyelesaikan verifikasi sebagaimana dimaksud dalamPasal 52 dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak memperolehpenugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal50.
(2) TPKN melaporkan hasH verifikasi dalam Laporan HasH VerifikasiKerugian Negara dan menyampaikan kepada Menteri.
(3) Khusus untuk kerugian negara yang disebabkan oleh bendahara,Menteri menyampaikan Laporan HasH Verifikasi Kerugian Negarasebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Badan PemeriksaKeuangan selambat-Iambatnya 7 (tujuh) hari sejak diterima dariTPKN dengan dilengkapi dokumen sebagaimana dimaksud dalamPasal52.
Berdasarkan surat Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwahasH pemeriksaan terhadap laporan hasH verifikasi kerugian Negara yangdHakukan oleh BPK ternyata tidak terdapat perbuatan melawan hukumbaik sengaja maupun lalai, Menteri memerintahkan TPKN untukmenghapus dan mengeluarkan kerugian Negara dimaksud dari daftarkerugian negara Kementerian.
Dalam hal hasH pemeriksaan terhadap kerugian negara yang dilakukanBPK terbukti ada perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai,Menteri memerintahkan kepada TPKN untuk mengupayakan agarBendahara bersedia membuat dan menandatangani SKTJMpaling lambat7 (tujuh) hari setelah menerima surat dari BPK.
Terhadap hasH penelitian terhadap pegawai yang diduga menyebabkankerugian negara dapat mengajukan bukti bahwa ia bebas dari kesalahan,kelalaian dan/ atau kealpaan atas kekurangan perbendaharaan dan/ ataukerugian negara tersebut.
(1) Apabila dalam penelitian atau pemeriksaan yang dilakukan olehpejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terbukti kerugiannegara dilakukan oleh beberapa pegawai secara langsung atau tidaklangsung, maka kepada yang bersangkutan dikenakan tanggungjawab renteng sesuai bobot keterlibatan dan tanggungjawabnya,urutan inisiatif dan kelalaian atau kesalahannya.
(2) Jika pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bebas darikesalahan, kelalaian danl atau kealpaan atas kekuranganperbendaharaan dan atau kerugian negara oleh Menteri dilakukanpenghapusan berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagaimanadalam contoh pada Lampiran IV Peraturan ini.
Bagian KeduaPenyelesaian Kerugian Negara
Paragraf 1Umum
(1) Penyelesaian kerugian negara dapat dilaksanakan dengan cara :a. penyelesaian secara damai; ataub. penyelesaian secara paksa.
(2) Penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b dapat dilaksanakan dengan cara:a. melalui penerbitan SKP2KS;b. melalui proses hukum perdata;danl atauc. melalui proses hukum pidana.
Paragraf2Penyelesaian Secara Damai
(1) Penyelesaian TP/TGR secara damai sebagaimana dimaksud dalamPasal 62 ayat (1) huruf a sedapat mungkin dilakukan olehpegawai/ahli waris/pengampu dengan mengganti kerugian negaraberupa uang yang dapat dibayar secara tunai dan seketika maupunangsuran.
(2) Penggantian kerugian negara secara tunai dan seketika dilakukanselambat-lambatnya 40 (empat puluh) hari sejak SKTJMditandatangani.
(3) Penyelesaian secara damai dilaksanakan dengan memintapernyataan bersedia bertanggungjawab berupa Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak (SKTJM)kepada bendahara atau pegawaiyang bersangkutan atau pihak ketiga sebagaimana dalam contohpada lampiran V, yang sekurang-kurangnya memuat:a. pernyataan kesanggupan danj atau pengakuan bahwa kerugiannegara menjadi tanggungjawabnya dan bersedia mengganti;
b. jumlah kerugian negara yang harus dibayar;c. cara penggantian secara tunai dan seketika;d. jangka waktu pembayaran;e. pernyataan penyerahan barang Jamlnan sebagaimana dalamcontoh pada lampiran VI;
f. tempat dan tanggal surat;g. tanda tangan pegawai yang bersangkutanjpengampujyangmemperoleh hakj ahli waris.
(4) Pada saat pegawai atau pihak ketiga menandatangani SKTJMsebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menyerahkan dokumensebagai beriku t :a. daftar barang jaminan;b. bukti kepemilikan barang atas nama penanggung jawab;c. surat kuasa menjual.
(5) Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dibuat dalam rangkap 4(empat) dengan bermaterai cukup ditanda tangani oleh yangbersangkutan serta diketahui 2 (dua) orang saksi masing-masinguntuk:a. Menteri u.p Sekretaris Jenderal;b. Kepala Kantor j Satker yang bersangkutan;c. Bendahara yang ditunjuk untuk melaksanakan Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak (SKTJM);
d. Pelaku yang bersangkutan.
(6) Salinan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimanadimaksud pada ayat (4) oleh Kepala kantorj Satuan Kerjadisampaikan kepada:a. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI);b. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP);c. Inspektur Jenderal;d. Pejabat Eselon I terkait; dane. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
(7) Pegawai yang bersangkutan dapat melakukan pelunasan dengan caraangsuran selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejakditandatanganinya SKTJMdan harus disertai jaminan yang nilainyasepadan dengan jumlah kerugian Negara.
(8) Jika penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukandengan cara angsuran melalui potongan gaji dan atau penghasilanlainnya dari yang bersangkutan, maka pimpinan instansi yangbersangkutan mengupayakan pengembalian kerugian negara melaluipemotongan serendah-rendahnya sebesar 50% (lima puluh persen)dari penghasilan tiap bulan sampai lunas.
(9) Apabila pegawai tidak dapat melaksanakan pembayaran angsurandalam waktu yang ditetapkan dalam SKTJMsebagaimana dimaksuddalam ayat (7) maka jaminan pembayaran angsuran dapat dijualsesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(10) Apabila terdapat kekurangan dari hasil penjualan jaminansebagaimana dimaksud dalam ayat (9) maka kekurangan tersebuttetap menjadi kewajiban bendahara/pegawai/pihak ketiga yangbersangkutan, dan apabila terdapat kelebihan dari penjualanjaminan tersebut akan dikembalikan kepada bendahara/pegawai/ pihak ketiga yang bersangkutan.
(1) Pelaksanaan penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksuddalam Pasal 62 ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Kantor/Satuan Kerja pada tempat terjadinya kekurangan perbendaharaandan/atau kerugian Negara tersebut dan/atau dilakukan oleh TPKN.
(2) Apabila penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan oleh TPKN, maka penyelesaiannya harusdiinformasikan kepada Kepala Kantor/ Satuan Kerja.
(3) Apabila penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilakukan oleh TPKNdan melibatkan Kepala Kantor/Satuan Kerjayang bersangkutan maka penyelesaian harus diinformasikan kepadaAtasan Langsung dari Kepala Kantor/ UPT/Satuan Kerja tersebut.
(4) Atasan langsung atau Kepala Kantor sebagaimana dimaksud padaayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat sekaligus bertindak sebagaipenerima kuasa dari pegawai yang menyebabkan kerugian negara.
(1) Terhadap jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4)dibuat daftar barang-barang yang dijaminkan diatas surat-suratbermeterai dengan mencakup semua jenis, lokasi dan surat-suratpemilikan atau surat bukti hak atas barang tersebut dengan nilaiperkiraan yang lebih besar nilainya dari kerugian negara atau dapatberupa pendapatan yang sudah pasti akan diterima oleh yangbersangkutan.
(2) Apabila jaminan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat(4) tidak cukup, maka dapat ditutup dengan jaminan harta kekayaanorang lain yang dinyatakan dengan surat kesanggupan dari orangyang punya harta kekayaan tersebut sehingga nilai kerugian negaradapat dipenuhi.
(3) Surat kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harusdisertai pemberian kuasa kepada pejabat sebagaimana dimaksuddalam Pasal 64 ayat (4) serta dengan menyertai daftar barang-barangyang dijaminkan dalam pernyataan kesanggupan sebagaimanadimaksud dalam Pasal63 ayat (3)huruf a.
(1) Pelaksanaan penyerahan benda jaminan dapat dilakukan dengancara:a. penyerahan penuh yaitu penyerahan benda lengkap dengansurat-surat bukti hak kepemilikannya;
b. penyerahan surat-surat bukti hak pemilikan sedangkanbendanya masih dikuasai oleh pemiliknya dan untuk itu perludiikuti dengan surat kuasa penyerahan hak sebagai jaminan.
(2) Apabila benda jaminan berupa surat berharga atau benda berhargayang dapat disimpan dalam brankas maka penyimpanannyadiserahkan kepada Bendahara Penerimaan yang telah ditunjuk olehKepala Kantor.
(3) Apabila benda jaminan berupa benda bergerak lainnya makapenyimpanannya diserahkan kepada Bendahara Materiil yangditunjuk oleh Kepala Kantor.
(4) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3)bertanggungjawab atas penyimpanan benda-benda jaminan untukmenjaga nilai benda tersebut tidak menurun.
Terhadap penyimpanan benda-benda atau uang tunai bendahara ataupejabat penerima wajib menyelenggarakan administrasi dapat dengancara antara lain :a. Membuat Berita Acara penerimaan;b. Membukukan penyimpanannya;c. Melaporkan penerimaan dan penyimpanan serta keadaan benda-benda jaminan tersebut kepada atasan langsungnya dengan dilampiriBerita Acara.
(1) Bendahara yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63ayat (5) huruf c wajib melakukan tagihan-tagihan sesuai dengansyarat-syarat yang ditentukan dalam Surat Keterangan TanggungJawab Mutlak serta harus melaporkannya kepada Menteri melaluiatasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada SekretarisJenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
(2) Dalam hal pegawai yang menandatangani Surat KeteranganTanggung Jawab Mutlak tidak memenuhi kesanggupan, makaBendahara melaporkan secara tertulis tentang ketidaksanggupanpelaku tersebut disertai dengan sebab dan alasannya kepada Menterimelalui atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepadaSekretaris Jenderal u.p. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
(1) Apabila ternyata bahwa janji atau kesediaan yang telah dinyatakandalan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak tidak dipenuhidalam waktu sebagaimana ditentukan, maka penjualan bendajaminan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.
(2) Hasil penjualan barangjaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dikompensasi dengan kewajiban yang bersangkutan.
(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terdapatkelebihan dapat dikembalikan.
Apabila pegawai yang menyebabkan kerugian negara sampai tiga kalipenagihan belum memenuhi kewajibannya, maka pejabat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 64 membatalkan Surat Keterangan TanggungJawab Mutlak yang telah dibuat dan terhadap pegawai yang bersangkutandilakukan proses upaya paksa.
(1) Apabila kerugian negara yang dibebankan pada pegawai yangmenyebabkan kerugian negara yang menandatangani SuratKeterangan Tanggung Jawab Mutlak belum lunas, sedangkan yangbersangkutan akan menjalani pensiun, maka Bendaharamemberitahukan kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara(KPPN), Kas Negara dan PT. TASPEN agar dapat dilakukanpenagihanjpemotongan atas sisa hutang tersebut.
(2) Apabila kerugian negara yang dibebankan kepada pegawai yangmenyebabkan kerugian negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)be1um lunas, sedangkan yang bersangkutan meninggal dunia, makapejabat yang menandatangani Surat Keterangan Tanggung JawabMutlak segera memberitahukan kepada ahli waris tentang masihadanya sisa hutang tersebut berikut persyaratannya.
ParagrafaPenyelesaian Secara Paksa
(1) Penyelesaian dengan upaya paksa sebagaimana dimaksud dalamPasal 62 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila:a. SKTJMtidak dapat diperoleh; danb. SKTJM dapat diperoleh namun yang bersangkutan tidak dapatmenjamin pengembalian kerugian negara.
(2) Dalam hal penye1esaian upaya paksa sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf a, maka pelaksanaannya dilakukan denganpembebanan sementara.
(3) Dalam hal penye1esaian upaya paksa sebagaimana dimaksud padaayat (1) huruf b, maka pe1aksanaannya dilakukan dengan menjualJamlnan.
Dalam hal penyelesaian upaya paksaayat (2) dan ayat (3) tidak dapatKantor j UPT menyerahkan kepadaberkonsultasi dengan TPKN.
sebagaimana dimaksud padadilaksanakan, maka kepalapenegak hukum setelah
(1) Dalam hal penyelesaian secara paksa sebagaimana dimaksud dalamPasal 62 ayat (1) huruf b Menteri yang bersangkutan segeramengeluarkan SKP2KSj SKPSkepada yang bersangkutan.
(2) Atas SKP2KSjSKPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pegawaiyang bersangkutan dapat mengajukan keberatanjpembelaan dirisecara tertulis paling lama 14 (empat be1as) hari kerja sejakditerimanya SKP2KSjSKPS tersebut dengan disertai bukti-bukti yangkuat.
(3) Apabila pegawai negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidakmengajukan keberatanjpembe1aan diri dalam waktu 14 (empat be1as)hari atau keberatanjpembelaan diri ditolak, Menteri menetapkanSurat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).
(4) Berdasarkan SKP2K,berkewajiban :a. memerintahkan pegawai yang bersangkutanj pengampujyangmemperoleh hakjahli waris untuk me1akukan pembayaran tunaidan seketika;
b. memerintahkan pegawai yang bersangkutanjpengampuj yangmemperoleh hakj ahli waris untuk menyerahkan kekayaan yangdilengkapi dengan surat kuasa untuk menjual;
c. meminta instansi yang berwenang untuk menjual barangbergerak maupun tidak bergerak milik pegawai yangbersangkutanj pengampuj yang memperoleh hakj ahli waris;
d. melakukan pemotongan gajijpensiunjpenghasilan lainnya sesuaiketentuan apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimanadimaksud pada huruf a tidak dapat dilaksanakan atau tidakmencukupi.
(5) Apabila keberatanjpembelaan diri sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diterima, Menteri menerbitkan surat keputusan tentangpeninjauan kembali.
(6) Keputusan pembebanan ganti kerugian Negara tersebutpelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pembayaran tunai danseketika.
(7) Apabila pembayaran tunai dan seketika sebagaimana dimaksud padaayat (6) tidak dapat dilaksanakan atau tidak mencukupi dapatdilakukan me1alui pemotongan gaji danj atau penghasilan lainnyapegawai negeri yang bersangkutan, memberi ijin untuk mengangsurdan dilunaskan paling lama 2 (dua) tahun, dan apabila dianggapperlu dapat meminta bantuan kepada yang berwajib untuk dilakukanpenagihan paksa.
(8) Permohonan banding kepada pejabat yang berwenang dapat diajukanse1ambat-Iambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanyakeputusan pembebanan oleh pegawai negeri yang bersangkutan.
(9) Keputusan tingkat banding dari pejabat yang berwenang dapatberupa memperkuat atau membatalkan surat keputusanpembebanan, atau menambahj mengurangi besarnya jumlahkerugian yang harus dibayar oleh pegawai negeri yang bersangkutan.
(10) Apabila permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (8)diterima, Menteri menerbitkan surat keputusan tentang peninjauankembali.
(2) Sita jaminan dilaksanakan oleh Kepala Kantor j Satuan Kerja yangbersangkutan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terbitnyaSKPSdengan meminta bantuan instansi yang berwenang.
(3) Pelaksanaan sita jaminan diatur lebih lanjut dengan peraturanMenteri Keuangan.
(1) SKP2Ksebagaimana dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) berlaku sejaktanggal ditetapkan.
(2) SKP2K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyal hakmendahului.
(3) Pelaksanaan atas SKP2K dilaksanakan oleh Kepala Kantor j SatuanKerja yang bersangkutan.
Paragraf4Penyelesaian Secara Perdata/Pidana
(1) Dalam hal penyelesaian kerugian Negara telah melewati masakadaluwarsa, maka penyelesaian kerugian dimaksud dilaksanakansesuai ketentuan hukum acara perdata.
(2) Dalam hal terdapat unsur tindak pidana maka penyelesaian kerugianNegara dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
ParagrafSWewenang Penerbitan SKP2KS/ SKP
Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara danSurat Keputusan Pembebanan
(1) SKP2KSjSKP diterbitkan oleh Menteri yang bersangkutan dalam halyang menyebabkan terjadinya kerugian negara adalah pegawai negeribukan bendahara di lingkungan pemerintah pusat.
(2) SKP2KSjSKP diterbitkan Menteri Keuangan selaku BendaharaUmum Negara dalam hal pejabat yang menyebabkan terjadinyakerugian Negara adalah Menteri.
Paragraf 6Pembebasan Kerugian Negara
(1) Pembebasan Kerugian Negara dapat dilakukan dalam hal:a. tidak cukup bukti;b. keberatan/pembelaan dari yang bersangkutan diterima dandiputuskan tidak bersalah;
c. banding yang bersangkutan diterima dan diputuskan tidakbersalah.
(2) Pembebasan Kerugian Negara dilaksanakan oleh Menteri denganmenerbitkan surat keputusan pembebasan Kerugian Negara.
(3) Pembebasan Kerugian Negara ini tidak menutup kemungkinan untukdibukanya proses penuntutan kembali apabila dikemudian hariternyata diperoleh bukti baru yang cukup.
BAB VIPENGHAPUSANKERUGIANNEGARA
Bagian PertamaPenghapusan Kekurangan Uang dan
Peniadaan Selisih Dari Perhitungan Bendahara
(1) Uang dicuri, dirampok, atau hilang dapat dihapuskan dariperhitungan Bendahara bersangkutan, jika pencurian, perampokan,atau kehilangan tersebut tidak disebabkan oleh kesalahan/ke1alaianBendarahara berdasarkan pada pembuktian atau Berita Acara yangmemenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Penghapusan kekurangan uang dari perhitungan Bendaharasebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkankeputusan Menteri, sete1ah mendapat persetujuan dari MenteriKeuangan.
(3) Kepala Kantor/UPT/Satuan Kerja mengajukan usul penghapusantersebut ayat (1) kepada Sesjen selambat-Iambatnya 20 (dua puluh)hari kerja sete1ah terjadinya kerugian Negara, disertai suratKeterangan Penyidikan Polisi di Tempat Kejadian Perkara (TKP)Laporan Hasil Audit (LHA)oleh Inspektur Jenderal atau pejabat yangditunjuk untuk itu, surat keterangan dari unit-unit penyalur danaatau surat keterangan dari Atasan Langsung Bendahara.
(4) Setelah diterima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sesjenmemberi penilaian dan atau pendapat untuk diajukan usulpenghapusan kepada Direktur Jenderal yang bertanggung jawabdibidang kekayaan negara.
(1) Selisih kurang antara saldo buku dan saldo kas disebabkan olehkesalahanJkelalaian Bendahara, danJatau tidak segera ditutupdapat ditiadakan dari administrasi Bendahara.
(2) Peniadaan selisih dari administrasi Bendahara sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan keputusan Menteri,setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
(3) Kepala KantorJUPTJSatuan Kerjamengajukan usul peniadaan selisihsebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sesjen selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja setelah terjadi kerugian Negara,disertai Berita Acara Pemeriksaan Kas dan rekaman lembar BKUbulan yang bersangkutan yang memuat adanya kekurangan kas,Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau SuratKeputusan Pembebanan Sementara, Laporan Hasil Pemeriksaan(LHP)yang dilakukan oleh Irjen atau pejabat yang ditunjuk untukitu, surat keterangan dari unit pemberi dana atau surat keterangandari Atasan Langsung Bendahara.
(4) Setelah diterima usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Sesjenmemberi penilaian danJ atau pendapat untuk diajukan usulpeniadaan selisih kurang kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Salinan dari semua keputusan penghapusan dan atau peniadaan selisihkurang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal80 disampaikankepada:a. BPK-RI;b. Menteri Keuangan;c. BPKP;d. Irjen;e. DirjenJKabadan;f. Kepala KantorJUPTJSatuan Kerja.
Bagian KeduaPembebasan dan Penghapusan Tagihan Negara Serta Kadaluarsa
Paragraf 1Pembebasan dan Penghapusan Tagihan Negara
Pembebasan tagihan negara ditetapkan oleh Menteri atas dasarpermohonan pihak yang bersangkutan sete1ah mendapat pertimbangandari BPK-RIsebagaimana dalam contoh pada Lampiran XIPeraturan ini.
(1) Piutang-piutang negara yang tidak dapat ditagih, dihapuskan denganpembukuan tersendiri.
(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihapuskan olehMenteri sete1ah mendapat pertimbangan Menteri Keuangan dandilaksanakan apabila:a. tagihan te1ah lewat 5 (lima) tahun sejak dari tahun piutang itusudah dapat ditagih;
b. yang berhutang meninggal dunia tanpa meninggalkan hartabenda atau ahli waris dan tidak ada penjamin atau kawanberhutang (debitur);
c. yang berhutang tidak mampu dan tidak ada kemungkinandilakukan pemotongan-pemotongan berupa uang yang akandibayar kepada negara serta penagihan dengan jalan damai tidakdapat dilakukan;
d. mempunyai tagihan uang pajak yang telah diterima oleh penagihpajak tetapi tidak dipertanggungjawabkan oleh mereka.
(1) Pegawai atau ahli warisnya/ pengampu sesuai Pasal 83 ayat (2)hurufc tidak mampu membayar, maka yang bersangkutan harusmengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri untukpenghapusannya.
(2) Permohonan tertulis se1anjutnya dilakukan penelitian oleh tim yangditunjuk dan bila ternyata yang bersangkutan tidak mampu, makayang bersangkutan diberi SK Penghapusan TGR baik sebagian atauseluruhnya.
(3) Namun Piutang-piutang negara yang telah dihapuskan dapat ditagihkembali, apabila yang berhutang masih ada dan telah mampu sertatagihan tidak kadaluarsa.
Paragraf2Kadaluwarsa
(1) Kewajiban untuk membayar ganti rugi menjadi kadaluwarsa jikadalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian negara ataudalam waktu 8 (de1apan) tahun sejak terjadinya kerugian negaratidak dilakukan penuntutan ganti rugi.
(2) Tanggung jawab ahli waris, pengampu, atau pihak lain yangmemperoleh hak menjadi hapus apabila 3 (tiga) tahun telah lewatsejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepadabendahara, atau sejak bendahara diketahui melarikan diri ataumeninggal dunia tidak diberitahukan oleh pejabat yang berwenangtentang kerugian negara.
(1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 disampaikanselambat-Iambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya,disertai bukti setor dan data dukung lainnya.
(2) Bentuk laporan bulanan untuk KantorjUPTjSatuan Kerja dan untukSub Sektor jBadan sebagaimana dalam contoh 1 (satu) dan 2 (dua)pada Lampiran XIIPeraturan ini.
(3) Biro Keuangan dan Perlengkapan me1akukan pemantauan terhadappengembalian kerugian negara (TPjTGR) dari unit kerja eselon Itempat terjadinya kerugian negara dan me1aporkan kepada Menteric.q Sekretaris Jenderal.
BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN
(1) Kepala KantorjUPTjSatuan Kerja wajib mengintensifkan penagihandan pemungutan piutang negara yang terjadi di lingkungan UnitKerjanya kepada para pelaku dan atau penanggung jawab kerugiannegara tersebut, serta hasilnya disetorkan ke rekening Kas Negara.
(2) Pelaporan realisasi pengembalian kerugian negara dan bukti setordisampaikan oleh Kepala KantorjUPTjSatkerjDirjenjKabadankepada atasannya secara berjenjang dengan tembusan kepada Sesjenu.p Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.
(3) Atas dasar laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)DirjenjKabadan menyampaikan kepada Sesjen dengan tembusankepada Kepala KantorjUPTjSatker.
BAB VIII
KETENTUANPENUTUP
Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri PerhubunganNomor KM 53 Tahun 1994 tentang Tata Cara Tetap PelaksanaanAdministrasi Keuangan di Lingkungan Departemen Perhubungan yangmengatur mengenai Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugidinyatakan dicabut dan tidak berlaku.
Pasal 89
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Menteri Perhubungan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal 22 Februari 2011
ttd
FREDDY NUMBERI
SALINANPeraturan ini disampaikan :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Repubik Indonesia;2. Menteri Keuangan;3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;5. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;6. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Para Direktur Jenderal, danPara Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
7. Para Kepala Biro, Para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat JenderalKementerian Perhubungan.
UMAR S SH MM MHPembina Utama Muda (IVIe)NIP.19630220 198903 1 001
Lampiran IPeraturan Menteri PerhubunganNomor PM.24 Tahun 2011Tanggal 22 Pebruari 2011
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN
KEKURANGAN PERBENDAHARAAN GUNA KEPERLUAN
PROSESTUNTUTANPERBENDAHARAAN
4. Apakah kesalahan dan atau kelalaian Bendaharawan sehingga ia harusmempertanggung jawabkan atas kekurangan tersebut?
Jika kekurangan itu berupa uang dari mana uang itu berasal?(UYHD,uang gaji, uang pendapatan pemungutan sewa atau sebagainya?)Jika kekurangan itu oerupa barang (PasaI 55 IeW) sebutkan JUrnlah-jumlah dan jenis barang yang ternyata kurang disertai dengan hargabukunya.Jika kekurangan itu berupa penyimpanan terhadap kualitasj aspekteknis barang ya..ngdibelijdladakan, sebutkan jenis dan kualitas aspekteknis barang yang sebenarnya harus dibelijdiadakan.
6. Apakah Bendaharawan yang bersangkutan telah membuat danmenyampaikan perhitungan '(PJ) mengenai masa waktu dimanakekUrangan itu ternyata (aapat dinyatakan) dalam perhitungan itu?Jika mengenai batas waktu itu belum dibuat perhitungan, apakah sudahdituniuk seorang pejabat yang secara ex-officio berdasarkan rew Pasal84atau Pasal 86?
Atau telah dibuatkan suatu berita acara pemeriksaan yang menetapkanjumlah kekurangan tersebut?
7. Apakah kepada Bendaharawan te1ahdibebankan penggantian sementaraberdasarkan IeW Pasal 82 dan atau dari padanya tefah diterima suratketerangan tanggung jawab mutlak.
Berara jurnlah penggantian (sementaral yang telah diterima berdasarkansura keteranganj surat keputusan pembebanan sementara itu?
8. Siapakah (Nama, japatan/panlrlcat) yang ditugaskan melakukanpengawasan atas pekerJaan Bendanarawan?Apakah ia dapat turut mempertanggungjawabkan atas kekurangantersebut karena salah/lalai dalam melakukan tugas sebagaipengawasannya?
9. Apakah ada p'egawai lainnya hams turut mempertanggu,ngjawabkankarena salah7laLai sehingga terhadapnya hams dilaIfukan prosestuntutan ganti rugi (TGR)jiRa demikian Imatlah laporan tersendiri?
10. f\pakah ada pihak ke III yang dalam hal ini diuntunlrlcan dan berapaJumlah serta atas dasar ke1entuan mana Negara aapat menuntutpenggantian/pembayaran kembali dari padanya?
.............. , 20 .Kepala Kantor/Satuan KeIja/Tim Pemeriksa
MENTERIPERHUBUNGANttd
DAFTAR PERTANYAAN UNTUK MENYUSUN LAPORAN
KERUGIAN NEGARA GUNA KEPERLUAN PROSESTUNTUTAN GANTI RUGI
3. Berapa jumlah kerugian yang diderita olehNegara?
Apabila b~lum dapat ditetapkan dengan pasti berapa kira-kira jumlahkerugtan ItU?
5. Siapa saja (r;.lama,jabatan, pan~at dan dalam kedudukaJ;l sybagaiapa yang dlangg~p tersebu1 dalam perkara dan sampat dlmanamereka llarus Clian~ap' turut/bersaIah/melalaikan kewajibannyasehingga mengakibatKfulkerugian bagi Negara?
6. Apakah kepada yang bersangkutan telah dibebankan penggantiansementara atau dan padanya telah diterima surat keterangantanggungjawab mutlak?
7. Apakah perkara ini sudah dilaporkan kepada J~ihak Polisi dan telahaaa keputusan Hakim? (Jika mungkin supaya dilampirkan pula beritaacara Polisidan keputusan Hakimyang bersangkutan).
8. Apakah ada p'ihak ke III yang dalam hal ini dirugikan dan berapajumlah yang harus (telah) di5ayarkan kepadanya clan berdasarkankeputusan/peraturan mana pembayaran itu dilalfukan?
9. {\pakah ada pihak ke IIIyang dalam hal ini diuntunlZkandan berapaJumlah serta atas dasar kelentuan mana Negara aapat menunfutpenggantian/pembayaran kembali dari padanya?
10. Apakah perkara ini juga mengakibatkan teIjadinya kekuranganperbendaharaan (Comtabfetekort) ?Jika demikian apakah Bendaharawan yang bersangkutan jugabersalah/lalai dalam hal ini?Jika Bendaharawan juga harus dianggap bersalah/lalai apakah telahdiusulkan/ dilakukan penghap.usan kekurangan tersebu t daripertanggp.ngjawabannya fersebut dari perlanggungjawabannyaberdasarkan ketentuan dalam LN1956Nomor35/307Dengan laporan ini turut dilampirkan :(coretyang tidak diperlukan).
1. Salinan Berita Acara Pemeriksaan Polisi tanggal .Nomor .
2. Salinan Vonis Hakim tanggal ..................................... Nomor .
3. AsHsurat keterangan tanggungjawab mutlak atas Nama .Tanggal......... . .
4. Laporan lengkap tentang kerugian Negara sebesar Rp .Tanggal . .
............ 20 .Kepala KantorjSatuan KerjajTim Pemeriksa
MENTERIPERHUBUNGANttd
Lampiran II Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM. 24 Tahun 2011Tanggal 22 Pebruari 2011
NomorLampiranPerihal
Yth. Ketua Badan Pemeriksa KeuanganRepublik Indonesia
Bersama ini kami beritahukan bahwa dalam pengurusan uang/ barang yang dilakukanbendahara a.n. NIP. yang pengawasannya menjaditanggungjawab kami, telah terjadi kekurangan uang/ barang (Kas tekor / barang) sebesarRp (dh).Selanjutnya kami beritahukan bahwa atas peristiwa tersebut, tindakan yang telah kamiambil adalah :1. .............................} 2)
2. .. .Sehubungan dengan hal tersebut, guna penyelesaian kekurangan uang/ barang dimaksudbersama ini kami lampirkan :a. Berita Acara Pemeriksaan Kas/ Fisik Barang;b. Register Penutupan Kas;c. Perhitungan yang dibuat Bendahara sebagai pertanggungjawaban;d. Fotokopi Buku Kas Umum (BKU)bulan bersangkutan;e. dan lain-lain (yang berkaitan dengan kasus).
Dengan pemberitahuan kami untuk dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalamproses pengenaan ganti kerugian terhadap Bendahara yang bersangkutan.
Petunjuk pengisian :1) Diisi dengan nama organisasi/ satuan kerja tempat terjadinya kekurangan uang/ barang2) Diisi dengan tindakan pengamanan yang telah dilakukan, an tara lain: penyegelan brankas,penutupan BKUdan Buku Pembantu dilampiri dengan Berita Acara Penutupan Kas dan RegisterPenutupan Kas dan Register Penutupan Kas serta laporan kepada aparat yang berwenang.
MENTERIPERHUBUNGANttd
aslinyaKSLN
UMAR IS SH MM MHPembi a Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran III Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM. 24 Tahun 2011Tanggal 22 Pebruari 2011
NO. URAIAN JUMLAH JUMLAH JENIS DANNO NAMA/JABATAN UNITKERJA SKTJM/ SK KASUS/TAHUN KERUGIAN PEMBAYARAN/ SISA JUMLAH KETERANGANNEGARA KERUGIAN BARANGlainnya KEJADIAN (Rp) ANGSURANs.d. JAMINANBULAN.... (Rp)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1) Diisi dengan nomor urut2) Diisi dengan nama orang dan jabatan yang mengakibatkan kerugian Negara3) Diisi dengan nama tempatj instansi kejadian perkara4) Diisi No.jTgl. SKTJM5) Diisi uraian kasusj tahun kejadian6) Diisi dengan jumlah kerugian negara (Rp)7) Diisi dengan jumlah pembayaran yang telah diterima8) Diisi dengan jumlah kolom 6 dikurangi kolom 79) Diisi dengan jenis dan jumlah barang jaminan (apabila ada)10) Diisi dengan Pelaksanaan SKTJM, mis: Lunas, tunai, atau melalui penjualan barang.
Salinan sesu .Kepala Bir Hu
MENTERIPERHUBUNGANttd
FREDDY NUMBERI
S SH MM MHPembina tama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran IVPeraturan Menteri PerhubunganNomor PM. 24 Tahun 2011Tanggal 22 Pebruari 2011
Bahwa untuk ke1ancaran dan tercapainya tertib administrasikeuangan, perlu dikeluarkan keputusan Menteri Perhubungantentang penghapusan tagihan Negara dari administrasi keuanganNegara Cq. Kementerian Perhubungan;
Staatsblad 1901 Nomor 325 pasal 8 ten tang PenghapusanTagihan Negara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BadanPemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor39, Tambahan Lembaran Negara Nomorr 3010);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok PokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4287);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Peraturan pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun1933 Nomor 381;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tetang PenggantiPeraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atauhilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, TambahanLembaran Negara Nomor 1040);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentangmengubah peraturan penghapusan barang-barang karenabusuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitunganBendaharawan yang bersangkutan ( Staatsblad Tahun 1915Nomor 3) (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36, TambahanLembaran Negara Nomor 1041);
Memperhatikan
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RepublikIndonesia;
11. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 72 Tahun 2004;
12. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 ten tang PedomanPelaksanaan Pengawasan;
13. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR)Staatsblad Tahun1933 Nomor 320;
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010,ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
Surat Keputusan Pembebasan Nomor .tanggal ;
2. Surat Keputusan Pembebasan Nomor .tanggal ;
3. Saran Inspektur Jenderal Kementerian PerhubunganNomor tanggal ;
4. Pendapat Menteri Keuangan dengan surat Nomor. .tanggal ;
KEPUTUSANMENTERIPERHUBUNGANTENTANG PENGHAPUSANTAGIHANNEGARA
Menghapuskan tagihan Negara sebesar Rp (dh) .atas nama:
NamaPangkatfNIPJabatanKantor
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan denganketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamkeputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan dipadatanggal
A.N.MENTERIPERHUBUNGANSektretaris Jenderal,
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;2. Menteri Perhubungan;3. Menteri Keuangan;4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;5. Direktur Jenderal Anggaran;6. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;7. Direktur Jenderal/Kepala Badan ;8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara di ;9. Kepala .
MENTERIPERHUBUNGANttd
Salinan sesuai dengKepala Biro H
UMARA SH MM MHPembina tama Muda (IVIe)NIP. 19630220 198903 1 001
LampiranV Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM.24 Tahun 2011Tanggal 22 Pebruari 2011
NamaNIPPangkatJabatanAlamat
Menerangkan dengan tidak akan menarik kembali, bahwa saya bertanggungjawabatas kerugian negarajkekurangan perbendaharaan sebesar Rp (dh).......................... yakni kerugianjkekurangan yang disebabkan
1. Jumlah kerugianjkekurangan tersebut telah saya ganti dengan menyetorkansebesar Rp (dh) ke rekening kas Negara di................... pada tanggal (salinan bukti tanda setordilampirkan bersama ini);
2. Jumlah kerugianjkekurangan tersebut akan saya ganti dalam jangka waktu.........bulan dengan ketentuan sebagai berikut .
3. Sebagai jaminan atas pernyataan ini, saya serahkan barang-barang besertabukti kepemilikan dan surat kuasa menjual sebagai berikut :a. .. .b .c. .. .
Apabila dalam jangka waktu (dh) hari setelah saya menandatanganipernyataan ini ternyata saya tidak mengganti seluruh jumlah kerugiantersebut, maka Negaradapat menjual atau melelangbarangjaminan tersebut.
Saya selanjutnya telah maklum bahwa saya telah memberi keterangan ini tidakboleh mengajukan pembelaan diri dalam bentuk apapun dan menerima bahwaterhadap saya tidak dilakukan proses tuntutan menurut peraturan yang berlaku.
a. bahwa Negara dapat membebaskan saya dari pertanggungjawaban dan sayaakan menerima kembali apa yang telah dibayar, jika setelah memberikanketerangan ini terdapat hal-hal yang sekiranya diketahui lebih dahulu akanmenyebabkan Negaramembebaskan saya dari pertanggungjawabannya;
b. bahwa Negara masih dapat menghapuskan kekurangan perbendaharaan dansaya akan menerima kembali apa yang telah dibayar apabila setelahketerangan ini diberikan temyata, bahwa kekurangan termaksud dapatdiperhitungkan dengan kelebihan-kelebihan yang terdapat dalampengurusannya atau kekurangan itu adalah akibat dari pengaruh alam,pencurian, rusak, hilang di luar kesalahan, kelalaian dan kealpaan;
c. bahwa dalam pertanggungjawaban bersama kepada saya dapat diberipembayaran kembali apa yang telah dibayar oleh saya lebih dari pada apa yangseharusnya dibebankan kepada saya;
MateraiRp.
MenyetujuiKepala Kantor/Satuan Kerja
Saksi - saksi: 1 .2 .
MENTERIPERHUBUNGANttd
UMAR IS SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran VI Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM. 24 Tahun 2011Tanggal 22 Pebruari 2011
NAMA UNIT ORGANISASI/ UPTI SATUAN KERJA
SURAT PENYERAHAN JAMINAN
Yang bertanda tangan di bawah ini :Nama j NIP .Pangkat j Golongan .Jabatan .Unit Kerja .Tempat Tinggal .
1. Bahwa sebagai tindak lanjut atas Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak(SKTJM) yang saya buat tanggal dengan ini saya menyerahkanbarang-barang, ha.1c-hakatas barang. surat-surat berharga, hak-hak atas tagihanberupa:
a. Tanah (sebutkan status Hak Milik j AdatjHGB, luas, lokasij alamat, buktipemilikan dan lain-lain);
b. Bangunan (sebutkan permanen, semi permanen, luas, lokasij alamat, buktipemilikan dan lain-lain);
c. Barang bergerak (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);d. Tagihan (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain);e. Surat-surat berharga (sebutkan jenis, nilai, bukti pemilikan dan lain-lain).
Sebagai jaminan atas pengembalian kekurangan perbendaharaan yang menjaditanggungjawab saya sebesar Rp (dengan hurut)
2. Bahwa barang-barang, hak atas barang, surat-surat berharga, hak atas tagihantersebut saya serahkan kepada negara yang dalam hal ini diwakili oleh :Nama j NIP .Pangkat j Golongan .Jabatan (minimal pejabat eselon III)Unit Kerja .
Dengan disaksikan oleha. Nama j NIPPangkatj Gol.JabatanUnit Kerja
b. Nama j NIPPangkatj Gol.JabatanUnit Kerja
3. Menjamin bahwa barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga,hak-hak atas tagihan tersebut pada butir 1 di atas, adalah benar-benarmilikj saya peribadi yang sah serta tidak dalam keadaan sengketa dan tidakterdapat beban-beban lainnya.
4. Apabila sampai dengan tanggal ternyata saya tidak mampumengembalikan seluruh kekurangan perbendaharaan, maka barang-barang, hak-hak atas barang, surat-surat berharga, hak-hak atas tagihan tersebut pada butir1diatas, saya serahkan sepenuhnya kepada negara untuk dijual, dilelang, ditagihataupun diterima guna penye1esaian kewajiban saya berdasarkan kasus yangmenjadi lampiran dari surat penyerahan jaminan ini.
5. Apabila hasil penjualanjpelelanganjpenagihan tersebut pada butir 4 diatastemyata kurang dari jumlah kekurangan perbendaharaan yang harns sayakembalikan, maka kekurangan tetap menjadi tanggungjawab saya atau ahli warissaya.
6. Apabila hasil penjualanjpe1e1anganjpenagihan tersebut pada butir 4 diatastemyata melebLhi jumlah kekurangan perbendaharaan yang harns sayakembalikan, maka kelebihannya akan sayaj ahli waris saya terima kembalisetelah dipotong biaya-biaya yang telah dikerluarkan oleh negara sehubungandengan penjualan j pe1e1angan.
7. Bahwa dengan pencairan jaminan atas kekurangan perbendaharaan ini tidakmengenyampingkan tindakan hukum pihak yang berwajib dan atau tindakanadministrasi kepegawaian berdasarkan peraturanperundang-undangan yangberlaku.
Demikian penyerahan ini saya buat dalam keadaan sehat, sadar tanpa adanyapaksaan atau tekanan dari pihak manapun.
MateraiRp.
1 .2 .
MENTERIPERHUBUNGANttd
Salinan sesu .KepalaBiro u
U A S SH MM MHPembina Utama Muda (IVjc)NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran VII Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM.24 Tahun 2011Tanggal 22 Pebruari 2011
PEMBEBANAN PENGGANTIAN SEMENTARATERHADAP SAUDARA/I .
2. Laporan hasH penelitian ternyata pada tanggal .di telah terjadi yang dalam tanggungjawab;
bahwa dapat dipermasalahkan karena lalai dalammenjalankan tugas kewajibannya;
b. bahwa pada KantorjSatuan Kerja telah terjadipenyalahgunaanjpenggelapan uang yang berada dalamtanggungjawab ;
c. bahwa sampai saat penyelidikan saudaraji telahmenyetor kembali kerugian Negara sebesar Rp (dh).......................................................................................... 1);
d. bahwa untuk menjamin kepentingan Negara kepada yangbersangkutan perlu dibebani penggantian sementara.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BadanPemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3010);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok - PokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor3041);
3. Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun2004, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor4286);
4. Peraturan pengurusan Administrasi (RAB)Staatsblad Tahun1933 Nomor381;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tetang PenggantiPeraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atauhilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, TambahanLembaran Negara Nomor 1040);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentangmengubah peraturan penghapusan barang-barang karenabusuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitunganBendaharawan yang bersangkutan ( Staatsblad Tahun 1915Nomor 3) (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36, TambahanLembaran Negara Nomor 1041);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KeIjaKementerian Negara Republik Indonesia;
8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor72 Tahun 2004;
9. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang PedomanPelaksanaan Pengawasan;
10. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR)Staatsblad Tahun1933 Nomor320;
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010,tentang Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Perhubungan;
KEPUTUSAN PEJABAT ESELON II TENTANG PEMBEBANANPENGGANTIANSEMENTARAKEPADASAUDARAjI .
Membebani Penggantian Sementara terhadap Saudaraji .NIP sebesar Rp (dh) dikurangi denganjumlahyang telah disetor oleh yang bersangku tan 2)
Mempersilahkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negaradan Kas Negara di untuk menerbitkan suratpenagihan atas nama Saudaraji NIP .
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan denganketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamkeputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;2. Menteri Perhubungan;3. Menteri Keuangan;4. Jaksa Agung RI;5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;6. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;7. Inspektur Jenderal Perhubungan;8. Direktur JenderaljKepala Badan ;9. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan di......;10. Kepala Biro Keuangan dan PerIengkapan Kementerian Perhubungan;11. Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Kementerian Perhubungan;12. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan Kas Negara di ..;13. Kepala Kantor di ;14. Saudara untuk diketahui dan dilaksanakan.
MENTERIPERHUBUNGANttd
Salman sesuai dKepala Bir
...UMA SH MM MH
Pembina Utama Muda (IVj c)NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran VIIIPeraturan Menteri PerhubunganNomor PM.24 Tahun 2011Tanggal 22 Pebruari 2011
PENGHAPUSAN UANG DARI DAFTARPERHITUNGAN BENDAHARAWAN
a. bahwa Te1ah menyebabkan kerugiannegarajkekurangan kas ( );
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi keuangan Negara makakekurangan kas tersebut perlu dihapuskan dari perhitunganbendaharawan ;
c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut perlu menerbitkankeputusan Menteri Perhubungan;
1. Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (ICW) Staatsbladtahun 1925 Nomor 448 sebagaimana telah diubah danditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor9 tahun 1969tentang perubahan Pasal 7 ICW sebagaimana telah diubahdengan Undang-undang Nomor 3 Drt, tahun 1954 ( LembaranNegara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara No.2860);
2. Undang-undang Nomor5 Tahun 1973 tentang Badan PemeriksaKeuangan (Lembaran Neagara Tahun 1973 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Nomor3010);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor3041);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor47
5. Peraturan pengurusan Administrasi (RAB)Staatsblad Tahun1933 Nomor381;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tentang PenggantiPeraturan Penghapusan uang yang dicuri digelapkan atau hHangdari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan (LembaranNegara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1040);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1956 tentang mengubahperaturan panghapusan barang-barang karena busuk, rusak,dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yangbersangkutan (Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3) (LembaranNegara Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1041);
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1074 tentang Pokok-pokokOrganisasi Departemen sebagaimana telah diubah denganPeraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1983 (Lembaran NegaraTahun 1983 Nomor37);
9. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang SusunanOrganisasi Departemen sebagaimana telah diubah terakhirdengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1991;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan PresidenNomor 72 Tahun 2004;
11. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR)Staatsblad Tahun1933 Nomor320;
12. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang PedomanPelaksanaan Pengawasan;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010tentang Organisasi dan Tata KeIja Kementerian Perhubungan.
MEMUTUSKANKEPUTUSANMENTERIPERHUBUNGANTENTANGPENGHAPUSANUANG DARI DAFTAR PERHITUNGAN BENDAHARAWAN........................ PADA .
Menghapuskan uang dari daftar perhitungan Bendaharawansebesar Rp (dh) akibat .
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan denganketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruandalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimanasemestinya.
Ditetapkan di Jakartapada tanggal :
A.N.MENTER!ERHUBUNGANSekretaris Jenderal
1. Menteri Perhubungan;2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;3. Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Anggaran;4. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;5. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara Kementerian Keuangan;6. Kepala Kantor Wilayah Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan di..;7. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di ;8. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran Kementerian Keuangan di ;9. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;10. Direktur JenderaljKepala Badan ;11. Kepala Kantor Wilayah j Balai ;12. Inspektur Bidang pada Inspektorat Jenderal Kemenhub;13. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan.
MENTERIPERHUBUNGANttd
Lampiran IXPeraturan Menteri PerhubunganNomor PM. 24 Tahun 2011Tanggal 22 Pebruari 2011
NomorKlasifIkasiLampiranPerihal Surat Pemberitahuan
(Gugatan )
Menurut laporan Kepala KantorjSatuan Kerjaj Tim yang terdiri dari 1)......... tertanggal Saudaraji telah melakukan perbuatan melawanhukumjmelalaikan kewajiban sehingga karenanya baik langsungmaupun tidak langsung menyebabkan Negara menderita kerugiansebesar Rp (dh) yang terdiri dari uang sebesar Rp...... (dh) dan berupa barang dengan taksiran sebesar Rp................ (dh) Vonis Hakim Pengadilan Negeri di tanggal............ Nomor yang menjatuhkan hukuman danhukuman jabatan berupa tidak mengurangi hak Negarauntuk menuntut penggantian kerugian tersebut di atas berdasarkanUndang-undang Perbendaharaan Negara pasal 59..... 2) Dengan inikepada Saudaraji diberi kesempatan dalam waktu 14 hari setelahmenerima surat ini untuk mengajukan pembe1aan diri secara tertulis.Apabila Saudaraj i bersedia mengganti dengan suka rela jumlahtersebut secara sekaligus dengan menyetorkan ke rekening Kas Negara............ ataupun berjanji akan mengangsur dalam beberapa angsurandengan memberi jaminan yang kuat, hendaknya Saudaramemberitahukan hal ini.
A.n. MENTERIPERHUBUNGANSekretaris Jenderal,
Tembusan Yth.:1. Menteri Perhubungan;2 ,3 ,
1) Coret yang tidak perlu;2) Apabila telah ada putusan hakim atau hukuman jabatan;
MENTERI PERHUBUNGANttd
UMAR S SH MM MHPembina Utama Muda (IVj c)
NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran X Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM. 24 Tahun 2011Tanggal 22 Pebruari 2011
PENETAPAN PEMBEBANAN TUNTUTAN GANTI RUGITERHADAP SAUDARA/I .
Surat.. Nomor. tanggal dan Nomoranggal perihal terhadap penggunaan uang............. secara tidak sah oleh Saudara danbeberapa karyawan lainnya ;
bahwa dalam tahun di Kantor telah diketahuiadanya penggunaan uang secara tidak sah oleh Saudara
b. bahwa kerugian Negara sebesar Rp (dh) .menjadi tanggungjawab para pejabatjpegawai pada butir a diatas;
c. bahwa sampai saat sekarang para pegawai yang bersangkutanbarn dapat menyetor kembali sebesar Rp (dh) kecualiSaudara ;
d. bahwa untuk menjamin kepentingan Negara kepada yangbersangkutan perlu dikenakan Tuntutan Ganti Rugi.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan PemeriksaKeuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor 39,Tambahan Lembaran Negara Nomorr 3010);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok PokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor 4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang PerbendaharaanNegara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Nomor 4355);
5. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB) Staatsblad Tahun1933 Nomor 381;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tetang PenggantiPeraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atauhilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, Tambahan LembaranNegara Nomor 1040);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentang mengubahperaturan penghapusan barang-barang karena busuk, rusak,dicuri atau hilang dari perhitungan Bendaharawan yangbersangkutan ( Staatsblad Tahun 1915 Nomor 3) (LembaranNegara Tahun 1956 Nomor 36, Tambahan Lembaran NegaraNomor 1041);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja KementerianNegara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RepublikIndonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan PresidenNomor 72 Tahun 2004;
11. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang PedomanPelaksanaan Pengawasan;
12. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR)Staatsblad Tahun1933 Nomor 320;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010,ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
2. Keputusan Direktur JedneraljKepala Badan ..tentang pembebanan ganti rugi sementara terhadapSaudara ;
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPANPEMBEBANANTUNTUTANGANTIRUGITERHADAP SAUDARAjl....
Membebani Tuntutan Ganti Rugi terhadap Saudaraji NIP .sebesar Rp (dh) .
Diminta Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan KasNegara di untuk menerbitkan surat penagihan kepada .Diktum "PERTAMA"dan menyetorkan hasil penagihan tersebut kerekening Kas Negara.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan denganketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalamkeputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di Jakartapadatanggal
A.N.MENTER!PERHUBUNGANSektretaris Jenderal,
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;2. Menteri Perhubungan;3. Menteri Keuangan;4. Jaksa Agung RI;5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;6. Inspektur Jenderal Perhubungan;7. Direktur Jenderal Anggaran Dep.Keuangan;8. Direktur Jenderal/Kepala Badan ;9. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Perhubungan;10. Kepala Kantor di ;11. Saudara untuk diketahui dan dilaksanakan.
MENTERIPERHUBUNGANttd
c: :==amU IS SH MM MH
Pembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran XIPeraturan Menteri PerhubunganNomor PM.24 Tahun 2011Tanggal 22 Pebruari 2011
Bahwa berdasarkan pertimbangan keadilan yangbersangkutan perlu dibebaskan dari kewajibannya membayartagihan Negara;
b. Bahwa sehubungan hal tersebut butir a, perlu dikeluarkankeputusan pembebasan;
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1973 tentang BadanPemeriksa Keuangan (Lembaran Negara Tahun 1973 Nomor39, Tambahan Lembaran Negara Nomorr 3010);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok PokokKepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55,Tambahan Lembaran Negara Nomor3041);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang KeuanganNegara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Nomor4287);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor5, Tambahan Lembaran Negara Nomor4355);
5. Peraturan Pengurusan Administrasi (RAB)Staatsblad Tahun1933 Nomor381;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1956 tetang PenggantiPeraturan Penghapusan Uang yang dicuri digelapkan atauhilang dari perhitungan Bendaharawan yang bersangkutan(Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 35, TambahanLembaran Negara Nomor 1040);
Memperhatikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1956 tentangmengubah peraturan penghapusan barang-barang karenabusuk, rusak, dicuri atau hilang dari perhitunganBendaharawan yang bersangkutan ( Staatsblad Tahun 1915Nomor 3) (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 36, TambahanLembaran Negara Nomor 1041);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005, tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata KerjaKementerian Negara Republik Indonesia;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005, tentang UnitOrganisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara RepublikIndonesia;
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002, tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negarasebagaimana telah diubah terakhir dengan KeputusanPresiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 tentang PedomanPelaksanaan Pengawasan;
12. Instruksi Badan Pemeriksa Keuangan (IAR)Staatsblad Tahun1933 Nomor 320;
13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010,tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan.
Surat Permohonan yang bersangku tan tanggal olehdengan surat tanggal ;
Surat Keputusan Pembebanan Nomor .tanggal ;
3. Saran Inspektur Jenderal Kementerian PerhubunganNomor tanggal ;
4. Pendapat Ketua Badan Pemeriksa Keuangan dengan suratNomor tanggal ;
KEPUTUSANMENTERIPERHUBUNGANTENTANG PEMBEBASANTAGIHANNEGARA
Membebaskan tagihan Negara sebesar Rp (dh) .atas nama:
NamaPangkatjNIPJabatanKantor
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan denganketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruandalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimanamestinya.
Ditetapkan dipada tanggal
A.n. MENTERI PERHUBUNGANSektretaris Jenderal,
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;2. Menteri Perhubungan;3. Menteri Keuangan;4. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan (sebagai laporan);5. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;6.7.8.
MENTERIPERHUBUNGANttd
UMARA S SH MM MHPembina Utama Muda (IVj c)
NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran XII Peraturan Menteri PerhubunganNomor PM. 24 Tahun 2011Tanggal 2 Pebruari 2011
LAPORAN REALlSASI PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARADI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POSISI:
KANTOR / SATKER :
JUMLAHREALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA
NO.URAIAN STATUS KERUGIAN NEGARA S.D. BULAN SISA KERUGIAN KETERANGAN
SINGKAT /PENANGGUNGJAW AB TP/TGR (Rp) BULAN INI LALU JUMLAH NEGARA(Ro) (Ro) (Ro) (Ro)
1 2 3 4 5 6 7 (5+6) 8 (4-7) 9
JUMLAH
( )Pangkat
( )Pangkat
MENTERIPERHUBUNGANttd
Salinan sesuai deKepala Biro
cS SH MM MH
Pembina tama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001
Lampiran XIIPeraturan Menteri PerhubunganNomor PM. 24 Tahun 2011Tanggal 22 Pebruari 2011
LAPORAN REALISASI PERKEMBANGAN PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARADI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
POSISI:
,JENIS KERUGIAN NEGARA REALISASI PENGEMBALIAN KERUGIAN SISAURAIAN NEGARA KERUGIANNO. SINGKAT jPENANGGUNGJAW AB TP TGR JUMLAH TP TGR JUMLAH NEGARA
KETERANGAN
IRol IRol (Rp) fRol IRol fRol fRol1 2 3 4 5 6 715+6\ 8/4-71 9
JUMLAH
(0 ••• 0 0 0 0 0 •••••••••••••••••••••••• 0 ojPangkat
MENTERIPERHUBUNGANttd
U S SH MM MHPembina Utama Muda (IV/c)NIP. 19630220 198903 1 001