MENUJU

PEKANBARU, 22 JANUARI 2020

2

A. PENGERTIAN

Zona Integritas merupakan dua kata yang dirangkai menjadi

kesatuan yang tidak terpisahkan yaitu kata “Zona” yang berarti “Wilayah

atau Daerah dengan pembatasan khusus”. Sedangkan kata “Integritas”

dimaksudkan adalah “Konsistensi dan keteguhan yang tidak tergoyahkan dalam

menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dalam Etika “Integritas”

diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang. Oleh karena

itu seseorang dapat dikatakan memiliki integritas, apabila tindakannya sesuai

dengan nilai, keyakinan dan prinsip kebenaran yang dipegangnya.

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa “Membangun Zona

Integritas” adalah mewujudkan aparat dalam wilayah tertentu menjunjung tinggi

nilai-nilai luhur kejujuran, kebenaran, bebas dari korupsi, suap, pungli dan

menerima gratifikasi, sehingga terbangun pemerintahan/lembaga yang bersih

dan meningkatnya pelayanan publik secara baik dan konsisten sebagaimana

dimaksud dalam Permenpan RB Nomor 10 Tahun 2019.

Disamping itu juga Zona integritas merupakan sebutan atau predikat yang

diberikan kepada Kementerian/Lembaga dan Pemda yang impinan dan

jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan WBK dan WBBM

melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas

pelayanan publik. Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah mencanangkan

sebagai ZI mengusulkan salah satu unit kerjanya untuk menjadi Wilayah Bebas

dari Korupsi.

B. DASAR

1. Peraturan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52

Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah

Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Instansi Pemerintah;

2. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor:

W4.A1/368/OT.01.2/1/2019 tanggal 15 Januari 2019 tentang Penetapan

Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada

Pengadilan Agama Pekanbaru Tahun 2019.

3

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju

Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

(WBBM) ini dibuat untuk mengukur capaian target yang telah ditentukan dan

kendala dalam pelaksanaannya; dan

2. Untuk memberikan saran dan masukan kepada pimpinan guna mengambil

keputusan lebih lanjut.

D. PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN ZONA ITEGRITAS

Untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) harus dilakukan dengan

berbagai upaya, seperti penandatangan Pakta Integritas dan semua pihak mulai

Pimpinan/Ketua Pengadilan sampai kebawahnya harus mempunyai komitmen

yang kuat untuk membangun Zona Integritas ini. Perubahan mindset (pola pikir

dan budaya kerja) pada semua unsur Pengadilan dimulai dari Ketua

Pengadilan, Hakim, Panitera sampai dengan Pegawai Honorer harus dilakukan

sehingga masing-masing memposisikan diri sebagai pelayan masyarakat yang

baik, dan bukan minta dilayani.

Ada 2 hal sasaran pokok yang ingin dicapai dalam pembangunan zona

integritas yaitu :

1. Terwujudnya Pemerintahan//Lembaga Peradilan Yang Bersih dan Bebas

dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;

2. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi baik di tingkat Pemerintahan Pusat maupun pemerintah

daerah, implementasinya minim sekali. Dan khusus perintah melaksanakan

program wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan

Melayani (WBBM) dilingkungan instansi pemerintah/ lembaga masing-masing

ditujukan adalah sebagai bentuk untuk mengoptimalkan agar terciptanya

pemerintahan dan lembaga yang bersih dari KKN.

4

Pengadilan sebagai salah satu pilar penegakan hukum di Indonesia harus

berbuat untuk mencipakan suatu lembaga yang bersih dari korupsi, pungli,

menerima gratifikasi dan praktek-praktek penyimpangan yang tidak sesuai

dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lainnya. Saat ini kepercayaan

publik terhadap pengadilan semakin menurun, anggapan negatif seringkali

muncul, praktek koruptif tak bisa lepas dari ketajaman sorotan masyarakat,

meskipun Mahkamah Agung telah berbuat yang terbaik untuk mencegah

terjadinya penyimpangan, namun kesadaran lembaga-lembaga yang berada di

bawahnya belum maksimal merespon keinginan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung telah menetapkan visinya yaitu “Terwujudnya

Peradilan Yang Agung” Target yang ingin dicapai Mahkamah Agung, harus

disikapi oleh lembaga peradilan yang berada di bawahnya, dengan berbuat dan

bertindak agar harapan itu bisa terpenuhi. Tentunya ada komitmen kuat dari

Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama untuk

secara seksama mewujudkan cita-cita luhur.

Pengadilan Agama Pekanbaru melakukan pencanangan Pembangunan Zona

Integritas pada tanggal 2 Oktober 2018 dan pada tanggal 10 Desember 2019

bertepatan dengan peringatan hari anti korupsi, Pengadilan Agama merupakan salah

satu satker peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang ditetapkan oleh Menteri

Perberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai Satuan Kerja

Berpredikat Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBBM).

Ada beberapa kegiatan yang bersifat kongkrit, untuk menerapkan zona

integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih

dan Melayani (WBBM) di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu :

1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim

dan seluruh Pegawai.

2. Pemenuhan Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

(LHKPN) dilaksanakan saat seseorang masuk kedalam jajaran PNS Mahkamah

Agung;

3. Penerapan Disiplin Pegawai Negeri ;

4. Penerapan Kode Etik Hakim dan Pegawai;

5. Penetapan Role Model Pengadilan Agama Pekanbaru;

5

6. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik yang adil, terukur dan akuntabel

dengan adanya Standar Pelayanan dan Maklumat Pelayanan dengan adanya

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);

7. Penerapan Keterbukaan Informasi melalui Website dan papan pengumuman;

8. Pengusulan diklat bagi hakim maupun pegawai;

9. Pengusulan kenaikan pangkat bagi hakim dan pegawai;

10. Dokumentasi kepegawaian terupdate melalui SIKEP dan ABS;

11. Pelaksanaan Pelatihan internal di Pengadilan Agama Pekanbaru yaitu

Pelatihan Pustakawan;

12. Setiap tahun semua Hakim dan Pegawai telah membuat SKP;

13. Telah memiliki IKU;

14. Penyusunan LKJIP tepat waktu;

15. Penerapan analisa resiko;

16. Penerapan Whistleblower System dan SIWAS;

17. Pengendalian Gratifikasi;

18. Penanganan Benturan Kepentingan.

19. Penerapan SOP di semua bagian;

20. Rapat Internal dan Pengawasan Bidang;

21. Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat;

22. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan jasa Secara Elektronik.

E. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Manajemen Perubahan

a. Telah disusun Tim Kerja

Penyusunan Tim Kerja: Telah dilakukan melalui prosedur/mekanisme yang

jelas dengan memperhatikan kompetensi, komitmen dan integritas pegawai

a. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM

- Telah disusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju

WBK/WBBM yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan

tujuan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;

6

- Telah disusun dokumen rencana aksi pembangunan Zona Integritas

menuju WBK/WBBM yang memuat target-target prioritas yang relevan

dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM;

- Tersedianya mekanisme atau media yang mensosialisasikan

Pembagunan ZI menuju WBK dan WBBM.

b. Dokumen pemantauan dan evaluasi pembagunan ZI menuju WBK dan

WBBM Telah disusun dokumen pemantauan dan evaluasi pembagunan ZI

menuju WBK dan WBBM dilakukan dengan memperhatikan hal-hal

sebagai berikut:

- Perlaksanaan kegiatan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM telah

mengacu pada target yang direncanakan

- Terlaksananya kegiatan pemantauan dan evaluasi

- Terlaksananya tindak lanjut hasil pemantauan dan evaluasi

c. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja

Perubahan pola pikir dan budaya kerja dilakukan melalui kegiatan sebagai

berikut:

- Melaksanakan dokumentasi kegiatan Pimpinan sebagai role model

dalam Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM;

- Menetapkan Agen Perubahan dalam Pembangunan ZI;

- Telah melaksanakan pelatihan budaya kerja dan pola pikir secara

maksimal;

- Melibatkan seluruh pegawai dalam Pembangunan Zona Integritas

menuju WBK dan WBBM.

1. Penataan Tata Laksana

a. Telah disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama

- Telah disunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan utama

mengacu pada kegiatan Pengadilan Agama Pekanbaru

- Telah disahkan dan diterapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)

kegiatan utama baik di bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan

- Telah dilakukan evaluasi dan perbaikan Standar Operasional Prosedur

(SOP)

b. E-office/e-government

- Telah memanfaatkan SIPP secara menyeluruh dalam proses

penyelesaian perkara;

- Telah memanfaatkan teknologi informasi bagian pelayanan;

7

- Sistem kepegawaian telah menggunakan aplikasi Sikep Mahkamah

Agung dan ABS Badilag.

c. Keterbukaan Informasi Publik

- Telah diterapan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik;

- Telah dilaksanakan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

keterbukaan informasi publik.

2. Penataan Sistem Manajemen SDM

a. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

- Telah menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada

peta jabatan dan hasil analisis beban kerja;

- Telah menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana

kebutuhan pegawai pada Pengadilan Agama Pekanbaru.

b. Pola Mutasi Internal

- Telah menyusun kebijakan pola mutasi internal;

- Telah menerapkan kebijakan pola mutasi internal;

- Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola

mutasi internal.

c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

- Telah mengusulkan/menugaskan pegawai dalam kegiatan

pengembangan profesi (diklat);

- Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi atas kegiatan

pengembangan profesi.

d. Penetapan kinerja individu

- Menerapkan penetapan kinerja individu;

- Menetapkan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja

setingkatnya di atasnya;

- Menetapkan kinerja individu dilakukan secara periodik;

- Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/diimplementasikan

mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan.

e. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik Hakim dan Kode Perilaku Pegawai

- Penerapan Aturan Disiplin/Kode Etik Hakim dan Kode Perilaku

Pegawai.

f. Sistem informasi kepegawaian

- Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala.

8

3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

a. Keterlibatan pimpinan

- Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan;

- Pimpinan terlibat langsung dalam penyusunan penetapan kinerja;

- Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala.

b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

- Penyusunan dokumen perencanaan;

- Dokumen perncanaan berorientasi hasil;

- Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU);

- Penyusunan Laporan Kinerja

- Peningkatan kapasistas SDM yang m;enangani akuntabilitas kinerja.

4. Penguatan Pengawasan

a. Pengendalian Gratifikasi

- Public campaign tentang pengendalian gratifikasi;

- Implementasi pengendalian gratifikasi.

b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)

- Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja

- Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait

- Sosialisasi SPI ke pelaksana kegiatan atau pihak terkait.

c. Pengaduan masyarakat

- mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat;

- menindaklanjuti hasil pengaduan masyarakat;

- monitoring dan evaluasi hasil penangananPengaduan Masyarakat;

- menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan Pengaduan Masyarakat.

d. Whistle Blowing System

- Menerapkan Whistle Blowing System;

- Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System;

- Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System.

e. Penanganan Benturan Kepentingan

- Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama;

- Mensosialisasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;

- Mengimplementasikan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan;

- Mengevaluasi pelaksanaan penanganan Benturan Kepentingan;

9

- Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan Benturan

Kepentingan.

5. Peningkatan Kualitas Pelayan Publik

a. Standar pelayanan

- Telah disusun standar pelayanan di unit layanan;

- Telah disusun standar operasional prosedur (SOP) bagi standar

pelayanan;

- Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP.

b. Budaya pelayanan prima

- Melakukan sosialisasi berupa kode etik, estetika, capacity building

dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima;

- Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai

media.

c. Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan

- Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan;

- Melakukan survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;

- Melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat.

A. Evaluasi dan Penilaian

Sejak pencanangan pembangunan zona integritas tanggal 2 Oktober

2018, Pengadilan Agama Pekanbaru telah melakukan berbagai kegiatan

terutama yang berkaitan dengan eviden yang diperlukan sebagaimana LKE

Zona Integritas, maka pada bulan Mei 2019, Tim Penilai Intrernal (TPI)

Mahkamah Agung dalam hal ini Badan Pengawasan (Bawas) telah melakukan

penilaian dengan capaian nilai 87,32%. Selanjutnya Pengadilan Agama

Pekanbaru bersamaan dengan 177 satker lainnya di bawah Mahkamah Agung

telah diusulkan ke Kemenpan RB untuk dinilai oleh Tim Penilai Nasional

(TPN). Pada tanggal 11 September 2019, Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

mempresentasekan pelaksanaan pembangunan zona integritas di Pengadilan

Agama Pekanbaru dihadapan Evaluator Kemenpan RB di Jakarta. Pada bulan

September, Tim dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau melakukan survey di

Pengadilan Agama Pekanbaru. Dan selanjutnya tahap terakhir adalah pada

tanggal 22 Oktober 2019, tim evaluator Kemenpan RB melakukan validasi

lapangan ke Pengadilan Agama Pekanbaru. Dan pada tanggal 10 Desember

2019 bertepatan dengan Hari Anti Korupsi, Pengadilan Agama Pekanbaru

mendapat piagam penghargaan sebagai salah satu unit kerja pelayanan

10

berpredikat: Wilayah Bebas dari Korupsi yang diserahkan langsung oleh

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada

Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru.

B. Penutup

Dengan laporan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

ini dibuat sebagai saran dan masukan kepada pimpinan dalam melakukan

kebijakan lebih lanjut.

Pekanbaru, 22 Januari 2020

Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru

Drs. H. Darmansyah Hasibuan, S.H., M.H

11

Lampiran Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Pekanbaru mulai

dari Pencanangan sampai dengan penyerahan piagam WBK oleh Menteri Pemberdayaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Foto pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tanggal 2

Oktober 2018

Foto kegiatan sosialisasi SPIP tanggal 13 Agustus 2018 dengan Narasumber dari

BPKP

Foto Uji Petik dari Tim Satgas Reformasi Birokrasi MA RI, 13 Desember 2018

12

Foto Penilaian dari Bawas MA RI (TPI) tanggal 10 Mei 2019

Foto kegiatan presentase dihadapan tim evaluator Kemenpan RB, 11 September

2020

13

Foto Kunjungan Tim dari BPS untuk melakukan Survey Eksternal, 21-23 Agustus

2019

Foto kunjungan evaluator Kemenpan RB di PA. Pekanbaru, 22 Oktober 2020

14

Foto penyerahan piagam satker berpredikat WBK, di Jakarta tanggal 10 Desember 2019

Piagam Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Pengembangan Aplikasi Inovasi Layanan setelah Tim Evaluator mengadakan validasi di

Pengadilan Agama Pekanbaru:

Before : Aplikasi layanan pengecekan keaslian akta cerai berbasis web

15

After:

Aplikasi pengembangan dari aplikasi sebelumnya yang berbasis web, sekarang sudah

berbasis android dan bisa di download melalui playstore. Aplikasi ini memudahkan

masyarakat dalam hal pengecekan keaslian akta cerai melalui aplikasi mobile, serta

memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi terkait dengan perkara, mulai

dari jadwal sidang, keuangan perkara, putusan, dll.

Aplikasi ini juga berbasis android dan bisa di download melalui playstore. Kegunaan dari

aplikasi ini adalah untuk mengetahui informasi dan syarat-syarat dalam pengajuan

perkara di PA. Pekanbaru. Selain itu juga semua informasi terkait dengan keperkaraan

bisa dimonitor melalui aplikasi ini. Aplikasi Sigrasi PA. Pekanbaru ini terintegrasi dengan

SIPP.