Menyelamatkan Konstitusi PascaPenangkapan Ketua MK oleh KPK

Jakarta, 9 Oktober 2013Disampaikan untuk Knowledge Sharing Forum LAN

P U S A T K A J I A N H U K U M A D M I N I S T R A S I N E G A R A L A N - R I

Sekilas Mahkamah Konstitusi

1. MK dibentuk dengan UU No. 24/2003 yang telah

diubah dengan UU No. 8/2011.

2. Seleksi Hakim Konstitusi:

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota

hakim konstitusi yg ditetapkan oleh Presiden, yg

diajukan masing-masing 3 orang oleh MA, 3 orang

oleh DPR, dan 3 orang oleh Presiden.

Pasal 24C (3) UUD 1945

Sekilas MK: Kewenangan

Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yg

putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji undang-undang terhadap UUD (PUU).

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara

(SKLN).

3. Memutus pembubaran partai politik.

4. Memutus perselisihan tentang hasil Pemilu

(PHPU).

5. Wajib memberikan putusan atas pendapat DPR

mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden

dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 24C (1 dan 2) UUD 1945

Sekilas MK: Perkara 2003-2012

Visi & Misi yg Terkoyak …

Visi:

Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita

negara hukum dan demokrasi demi kehidupan

kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat.

Misi:

1. Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah

satu pelaku kekuasaan kehakiman yang modern

dan terpercaya.

2. Membangun konstitusionalitas Indonesia dan

budaya sadar berkonstitusi.

HilangnyaPublic

Trust MK

RapuhnyaBudaya SadarKonstitusi

PotensiPenyimpanganKonstitusional

Lemahnya Rechstaat& MenguatnyaMachstaat

LemahnyaPerlindungan HAM & Hak Konstitusi WN

Dampak Sistemik AM

Menyelamatkan MK atau

Menyelamatkan Konstitusi?

MK memang kehilangan kredibilitas hukum dan

legitimasi politik dari rakyat Indonesia, butuh waktu

panjang untuk mengembalikan citra & kepercayaan

publik.

Namun ancaman yg lebih besar & nyata adalah

Konstitusi yg tersandera oleh premanisme sistemik

(gangster capture), tercabik-cabik oleh kepentingan

politik sesat & ternoda oleh perilaku korup yg nista.

���� Selamatkan Konstitusi !!

Polemik 1: Pengawasan MK

Ada tuntutan baru MK diawasi secara khusus oleh

lembaga khusus. Siapa? Bagaimana mekanismenya?

Siapa yg mengawasi lembaga yang mengawasi MK?

� Opsi 1: Ciptakan sistem checks and balances

baru yg lebih berimbang.

� Opsi 2: KY mengawasi Hakim MK, why not? MK

telah menganulir kewenangan KY untuk

mengawasi Hakim MK. Menurut saya, ini adalah

putusan yg mengandung conflict of interest

karena menyangkut diri sendiri.

Polemik 2: Pembubaran MK

Lantas siapa yang menguji UU terhadap UUD?

Kembali sepenuhnya ke MPR melalui constitutional

review (amendment)? Menghidupkan kembali Pasal

3 UUD 1945?

� MPR bukan lembaga hukum yang bertugas

melalukan review hukum, melainkan lembaga

pembentuk UUD.

� Opsi: tolak ide pembubaran karena ide ini

sangat inkonstitusional. Kewenangan MK juga

dipertahankan!

Absahkah keputusan MK hanya dengan 8 Hakim?

� Sifat kolegial, tetap sah meski jumlah hakim

kurang dari 9. Pasal 28 UU No. 23/2003 mengatur

dalam keadaan luar biasa putusan dapat

dilakukan oleh 7 orang.

� Penggantian hakim adalah hal biasa dan tidak

mengganggu kinerja institusi. Pemberhentian dan

penggantian mengacu pasal 26 UU No. 8/2011.

� Opsi: the show just must go on !! Jumlah hakim

yang mengadili & memutus tidak mengurangi

legalitas putusan.

Polemik 3: Legalitas Putusan

Perlukah review terhadap putusan-putusan MK yg telah

lewat & inkarcht, namun terindikasi suap/korupsi?

Apakah putusan itu batal demi hukum (nietig)?

� Opsi 1: Demi asas legalitas (kepastian hukum),

putusan tetap sah dan mengikat sampai dibuktikan

sebaliknya.

� Opsi 2: Demi kebenaran, terhadap fakta penipuan

(bedrog), paksaan (dwang), sogokan (omkoping),

dan kesesatan (dwaling), dapat dimintakan

pembatalan (vernietig baar). Hal ini sesuai adagium

“tegakkan keadilan meski langit runtuh”.

Polemik 4: Legalitas Putusan

Polemik 5: Seleksi Hakim

Ada tuntutan agar DPR tidak lagi memiliki hak

mengajukan calon hakim konstitusi.

� Opsi 1: Hilangkan unsur politis. Kembalikan

seleksi Hakim Konstitusi kepada KY sebagaimana

seleksi Hakim Agung � bertentangan dengan UUD

1945 pasal 24C.

� Opsi 2: Pengajuan tetap dari Presiden, DPR, dan

MA @ 3 orang, namun calon yang diajukan tidak

boleh berasal dari pengurus aktif Parpol, dengan

benar-benar mempertimbangkan kapasitas/

kecakapan, track record, dan integritas kandidat,

serta “telah selesai dengan dirinya sendiri”.

Polemik 6: Perpu

Konstitusional atau Inkonstitusional?

� Opsi 1: Konstitusional, karena memang menjadi

kewenangan Presiden.

� Opsi 2: Inkonstitusional, karena tidak cukup alasan

“hal ihwal kegentingan yg memaksa” (Psl 22).

o Ketiadaan seorang hakim tidak menunda persidangan,

dan tidak mengurangi legitimasi putusan;

o Ketiadaan lembaga pengawas khusus bukan alasan

menunda proses hukum yang sedang berlangsung;

o Praduga bersalah kepada AM tidak dapat diterapkan

kepada 8 hakim lainnya.

Terima Kasih

Jakarta, 9 Oktober 2013Disampaikan untuk Knowledge Sharing Forum LAN

P U S A T K A J I A N H U K U M A D M I N I S T R A S I N E G A R A L A N - R I