IMPROVE MATERNAL HEALTH(MENINGKATKAN KESEHATAN IBU)

Oleh : Kelompok V

INGRIT MAGDALENA (100501098)MARIA ALVYONITA (100501101)MAGDALENA GEA (100501113)

MIKHAEL NOVRIOLAN (100501118)YOGI ANANDA P. TARIGAN (100501149)

DEPARTEMEN EKONOMI PEMBANGUNANFAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

T.A. 2012 / 2013

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Terbentuknya Millennium Development Goals (MDGs)

MDG’s pertama kali dicetuskan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di

New York tahun 2000. Saat itu Pemerintah Indonesia bersama-sama dengan 189 negara lain,

berkumpul untuk menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York dan menandatangani

Deklarasi Milenium. Deklarasi berisi sebagai komitmen negara masing-masing dan

komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini

(MDGs), sebagai satu paket tujuan terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan.

Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia

untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan,

menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan

jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan

mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun

2015.

Ada pun 8 poin MDGs antara lain :

Eradicate extreme poverty and hunger (Pengentasan kemiskinan dan kelaparan yang

ekstrim) ; Target untuk 2015 → Mengurangi setengah dari penduduk dunia yang

berpenghasilan kurang dari 1 dolar AS sehari dan mengalami kelaparan.

Achieve universal primary education (Pemerataan pendidikan dasar) ; Target untuk

2015 → Memastikan bahwa setiap anak , baik laki-laki dan perempuan mendapatkan dan

menyelesaikan tahap pendidikan dasar.

Promote gender equality & empower women (Mendukung adanya persaman gender

dan pemberdayaan perempuan) ; Target 2005 dan 2015 → Mengurangi perbedaan dan

diskriminasi gender dalam pendidikan dasar dan menengah terutama untuk tahun 2005 dan

untuk semua tingkatan pada tahun 2015.

Reduce child mortality (Mengurangi tingkat kematian anak) ; Target untuk 2015 →

Mengurangi dua per tiga tingkat kematian anak-anak usia di bawah 5 tahun.

Improve maternal health (Meningkatkan kesehatan ibu) ; Target untuk 2015 →

Mengurangi dua per tiga rasio kematian ibu dalam proses melahirkan.

Combat HIV/AIDS, malaria, & other diseases (Perlawanan terhadap HIV/AIDS,

malaria, dan penyakit lainnya) Target untuk 2015 → Menghentikan dan memulai pencegahan

penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit berat lainnya.

Ensure environmental sustainability (Menjamin daya dukung lingkungan hidup) ;

Target → Mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan dalam

kebijakan setiap negara dan program serta mengurangi hilangnya sumber daya lingkungan.

Pada tahun 2015 mendatang diharapkan mengurangi setengah dari jumlah orang yang tidak

memiliki akses air minum yang sehat ; pada tahun 2020 mendatang diharapkan dapat

mencapai pengembangan yang signifikan dalam kehidupan untuk sedikitnya 100 juta orang

yang tinggal di daerah kumuh.

Develop a global partnership for development (Mengembangkan kemitraan global

untuk pembangunan) ; Target → (1) Mengembangkan lebih jauh lagi perdagangan terbuka

dan sistem keuangan yang berdasarkan aturan, dapat diterka dan tidak ada diskriminasi.

Termasuk komitmen terhadap pemerintahan yang baik, pembangungan dan pengurangan

tingkat kemiskinan secara nasional dan internasional. (2) Membantu kebutuhan-kebutuhan

khusus negara-negara kurang berkembang, dan kebutuhan khusus dari negara-negara

terpencil dan kepulauan-kepulauan kecil. Ini termasuk pembebasan-tarif dan -kuota untuk

ekspor mereka; meningkatkan pembebasan hutang untuk negara miskin yang berhutang

besar; pembatalan hutang bilateral resmi; dan menambah bantuan pembangunan resmi untuk

negara yang berkomitmen untuk mengurangi kemiskinan. (3) Secara komprehensif

mengusahakan persetujuan mengenai masalah utang negara-negara berkembang. (4)

Menghadapi secara komprehensif dengan negara berkembang dengan masalah hutang

melalui pertimbangan nasional dan internasional untuk membuat hutang lebih dapat

ditanggung dalam jangka panjang. (5) Mengembangkan usaha produktif yang layak

dijalankan untuk kaum muda. (6) Dalam kerja sama dengan pihak pharmaceutical,

menyediakan akses obat penting yang terjangkau dalam negara berkembang. (7) Dalam

kerjasama dengan pihak swasta, membangun adanya penyerapan keuntungan dari teknologi-

teknologi baru, terutama teknologi informasi dan komunikasi.

2. Isu Terkini dari MDGs 5 (Improve Maternal Health)

Seorang wanita meninggal karena komplikasi saat melahirkan setiap menit - sekitar

529.000 setiap tahunnya - sebagian besar dari mereka berasal dari negara berkembang.

Seorang wanita di Afrika sub-Sahara memiliki 1 dari 16 kemungkinan meninggal dalam

kehamilan atau melahirkan, dibandingkan dengan 1 dari 4.000 risiko di negara berkembang -

perbedaan terbesar antara negara miskin dan kaya dilihat dari setiap indikator kesehatan.

Perbedaan yang mencolok ini tercermin dalam sejumlah deklarasi global dan resolusi.

Pada bulan September 2001, 147 kepala negara secara kolektif mendukung Millenium

Development Goals 4 dan 5 : Untuk mengurangi 2/3 angka kematian anak dan 3/4 angka

kematian ibu antara tahun 1990 dan 2015. Yang terkait dengan hal ini adalah Tujuan 6 :

Untuk menghentikan atau mulai membalikkan penyebaran HIV / AIDS, malaria dan penyakit

lainnya.

Penyebab langsung dari kematian ibu adalah perdarahan, infeksi, partus macet,

gangguan hipertensi pada kehamilan, dan komplikasi aborsi yang tidak aman. Ada cacat lahir

terkait yang mempengaruhi lebih banyak perempuan dan tidak diobati seperti cedera otot

panggul, organ atau sumsum tulang belakang. Setidaknya 20% dari beban penyakit pada

anak-anak di bawah usia 5 berhubungan dengan kesehatan yang buruk dan gizi ibu, serta

kualitas pelayanan saat melahirkan dan selama periode baru lahir. Dan tahunan 8 juta bayi

meninggal sebelum atau selama persalinan atau pada minggu pertama kehidupan.

Selanjutnya, banyak anak yang tragis meninggalkan piatu setiap tahun. Anak-anak adalah 10

kali lebih mungkin meninggal dalam waktu dua tahun setelah kematian ibu mereka.

Risiko lain untuk ibu hamil adalah malaria. Hal ini dapat menyebabkan anemia, yang

meningkatkan risiko kematian ibu dan bayi dan masalah perkembangan untuk bayi.

Kekurangan nutrisi berkontribusi untuk berat badan lahir rendah dan cacat lahir juga.

Infeksi HIV adalah ancaman yang meningkat. Ibu-ke-bayi penularan HIV dalam

pengaturan sumber daya rendah, terutama di negara-negara di mana infeksi pada orang

dewasa terus tumbuh atau telah stabil pada tingkat yang sangat tinggi, terus menjadi masalah

besar, sampai dengan 45 persen dari HIV-ibu yang terinfeksi menularkan infeksi kepada

anak-anak mereka. Selanjutnya, HIV menjadi penyebab utama kematian ibu di negara-negara

yang terkena dampak di Afrika Selatan.

Mayoritas dari kematian dan kecacatan dapat dicegah, yang terutama disebabkan oleh

perawatan yang cukup selama kehamilan dan persalinan. Sekitar 15 persen dari kehamilan

dan persalinan membutuhkan perawatan obstetrik darurat karena komplikasi yang sulit

diprediksi.

Akses ke perawatan terampil selama kehamilan, persalinan dan pada bulan pertama

setelah melahirkan adalah kunci untuk menyelamatkan kehidupan perempuan ini - dan anak-

anak mereka.

UNICEF merespon dengan :

Membantu meningkatkan perawatan kebidanan darurat. Hampir setengah dari kelahiran

di negara berkembang berlangsung tanpa bidan terampil. Rasio yang naik ke 65% di Asia

Selatan. Penelitian menunjukkan intervensi tunggal yang paling penting untuk

menyelamatkan ibu adalah memastikan bahwa penyedia terlatih dengan ketrampilan

kebidanan hadir di setiap persalinan yang mengangkut tersedia untuk pelayanan rujukan, dan

pelayanan kebidanan darurat berkualitas tersedia. UNICEF bekerja dengan United Nations

Population Fund (UNFPA), Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan mitra lainnya dalam

negara-negara dengan angka kematian ibu yang tinggi dalam mendukung peran yang jelas

sebagai bagian dari kemitraan global yang muncul untuk kesehatan ibu, bayi dan anak.

UNICEF juga membantu bekerja dengan pembuat kebijakan untuk memastikan bahwa

perawatan obstetrik darurat merupakan prioritas dalam rencana kesehatan nasional, termasuk

Poverty Reduction Strategy Papers (PRSP) dan Pendekatan Sektor-Lebar (SWAps), dan

membantu mitranya dan pemerintah dengan penilaian, pelatihan dan logistik .

Meletakkan dasar bagi perawatan pralahir yang baik. Dari 100 wanita berusia 15-40, 30

tidak memiliki pelayanan antenatal - 46 di Asia Selatan dan 34 di Afrika sub-Sahara. Hasil

kekurangan ini meliputi diobati hipertensi gangguan yang menyebabkan kematian dan cacat,

atau mal-atau ditandai sub-nutrisi. Anemia defisiensi besi pada ibu hamil dikaitkan dengan

beberapa 111.000 kematian ibu setiap tahun. Sekitar 17 persen dari bayi di negara

berkembang memiliki berat badan lahir rendah pada tahun 2003, dan bayi ini adalah 20 kali

lebih mungkin meninggal pada masa bayi.

Dengan advokasi, bantuan teknis dan pendanaan, UNICEF membantu masyarakat

memberikan informasi kepada perempuan dan keluarga mereka pada tanda-tanda komplikasi

kehamilan, pada jarak kelahiran, waktu dan membatasi untuk gizi dan kesehatan, dan

perbaikan status gizi ibu hamil untuk mencegah bayi lahir rendah berat badan atau masalah

lain.

Sebuah program komunitas komprehensif juga mempromosikan dan membantu

menyediakan terapi anti-malaria dan kelambu berinsektisida. Tetanus, penyakit bakteri yang

merupakan hasil dari higienis dan praktek pengiriman persalinan aman, menewaskan 200.000

bayi baru lahir dan 30.000 ibu di tahun 2001 saja. Seiring dengan membeli dan membantu

memberikan imunisasi tetanus untuk ibu hamil, UNICEF menyediakan mikronutrien untuk

mencegah anemia dan cacat lahir - yang semuanya mengarah pada ibu dan bayi sehat.

Membantu mencegah ibu-ke-bayi penularan HIV. Dari tahun 1998, UNICEF atas nama

mitra lainnya PBB telah memberikan dukungan negara untuk pencegahan penularan dari ibu

ke anak (PMTCT) program dalam layanan ibu dan anak yang ada di rangkaian miskin sumber

daya. Ini termasuk advokasi mendistribusikan ARV untuk wanita muda dan orang tua dengan

HIV / AIDS sebagai bagian dari dukungan UNICEF dari "3 by 5 Initiative" Program dengan

Organisasi Kesehatan Dunia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa 3 juta orang memiliki

akses terhadap pengobatan antiretroviral oleh akhir tahun 2005.

Layanan juga dapat mencakup konseling sukarela dan rahasia dan tes HIV / AIDS. Jika

seorang ibu hamil memiliki virus atau AIDS, dia menasihati tentang cara untuk membantu

mencegah penularan penyakit kepada anaknya, termasuk praktek pemberian ASI lebih aman.

Mendapatkan anak perempuan ke sekolah. Pemerintah membantu menyediakan

pendidikan yang berkualitas sekolah dasar, prioritas UNICEF, juga manfaat kesehatan ibu

dan bayi - terutama pendidikan bagi anak perempuan. Mendidik anak perempuan selama

enam tahun atau lebih drastis dan konsisten meningkatkan perawatan prenatal mereka, nifas

dan tingkat kelangsungan hidup melahirkan. Mendidik ibu juga sangat memotong angka

kematian anak balita. Gadis berpendidikan memiliki tinggi harga diri, lebih mungkin untuk

menghindari infeksi HIV, kekerasan dan eksploitasi, dan menyebarkan praktik sanitasi

kesehatan yang baik dan keluarga mereka dan seluruh komunitas mereka. Dan ibu

berpendidikan lebih mungkin untuk mengirim anak-anaknya ke sekolah.

Progress :

Data petugas terlatih pada saat persalinan yang tersedia untuk hanya 74 persen dari

kelahiran hidup di negara berkembang. Bukti yang kita lakukan telah menunjukkan bahwa,

terlepas dari Afrika Sub-Sahara, perawatan pengiriman telah meningkat secara signifikan di

semua daerah, meskipun tidak semua negara telah dibagi sama rata dalam perbaikan. Hanya

17 persen dari negara-negara berada pada jalur untuk memenuhi Tujuan mereka.

Di negara-negara berkembang sebagai keseluruhan, persen kelahiran yang dibantu oleh

seorang profesional kesehatan yang terampil telah meningkat lebih dari seperempat - yaitu,

dari 42 persen menjadi 53 persen selama dekade. Dari tahun 1990 sampai 2000, persentase

kelahiran yang dibantu oleh seorang profesional medis di Asia naik 35 persen. Sayangnya, di

Afrika Sub-Sahara di mana kematian ibu tertinggi, tingkat telah meningkat hanya 5 persen.

Sejak tahun 1999, 32.700.000 wanita berisiko telah dilindungi terhadap tetanus oleh

kursus dua dosis. Dan UNICEF kini bekerja di 158 negara untuk pendidikan anak

perempuan.

Pada akhir 2004, lebih dari 100 negara telah mendirikan program PMTCT, dimana 13

telah mencapai cakupan nasional.

3. Kondisi Mengenai Kesehatan Ibu di Indonesia

Setiap tahun sekitar 20.000 perempuan di Indonesia meninggal akibat komplikasi

dalam persalinan. Melahirkan seyogyanya menjadi peristiwa bahagia tetapi seringkali

berubah menjadi tragedi. Sebenarnya, hampir semua kematian tersebut dapat dicegah. Karena

itu tujuan kelima MDGs difokuskan pada kesehatan ibu, untuk mengurangi “kematian ibu”.

Meski semua sepakat bahwa angka kematian ibu terlalu tinggi, seringkali muncul keraguan

tentang angka yang tepat. Namun bisa ada keraguan tentang penyebabnya. Anda, misalnya,

tidak mungkin hanya mengacu pada informasi dalam laporan kematian yang bisa saja

disebabkan oleh berbagai alasan, terkait ataupun tidak terkait dengan persalinan. Metode

yang biasa digunakan adalah dengan bertanya pada para perempuan apakah ada saudara

perempuan mereka yang meninggal sewaktu persalinan. Perkiraannya, terbaca dalam Gambar

5.1. Grafik menunjukkan bahwa “tingkat kematian ibu” telah turun dari 390 menjadi sekitar

307 per 100.000 kelahiran. Artinya, seorang perempuan yang memutuskan untuk mempunyai

empat anak memiliki kemungkinan meninggal akibat kehamilannya sebesar 1,2%. Angka

tersebut bisa jauh lebih tinggi, terutama di daerah-daerah yang lebih miskin dan terpencil.

Satu survei di Ciamis, Jawa Barat, misalnya, menunjukkan bahwa rasio tersebut adalah

56117. Target MDGs adalah untuk menurunkan rasio hingga tiga perempatnya dari angka

tahun 1990. Dengan asumsi bahwa rasio saat itu adalah sekitar 450, target MDGs adalah

sekitar 110.

Gambar 5.1 Tingkat Kematian Ibu

B. PEMBAHASAN

1. Target 5A

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup dan Proporsi Kelahiran yang ditolong

Tenaga Kesehatan Terlatih

2. Target 5B

2.1. Tingkat pemakaian kontrasepsi

Angka pemakaian kontrasepsi pada pasangan usia subur 15-49 tahun (PUS)  atau

Angka pemakaian kontrasepsi KB pada PUS adalah perbandingan antara PUS yang

menggunakan salah satu alat kontrasepsi dengan jumlah PUS biasanya dinyatakan dalam

persentase. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan ibu

di suatu wilayah adalah adalah dengan mengukur tingkat angka pemakaian kontrasepsi pada

Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi

kematian ibu hamil dan melahirkan adalah  kondisi 4 (empat) terlalu, yaitu jarak kelahiran

dengan persalinan persalinan sebelumnya kurang dari 24 bulan (terlalu dekat), melahirkan

anak lebih dari 4 anak (terlalu sering atau terlalu banyak), melahirkan pada usia di atas 35

tahun (terlalu tua), dan melahirkan pada usia kurang dari 20 tahun (terlalu muda) dan terlalu

tua.

Dengan pemakaian kontrasepsi secara tidak langsung dapat mencegah terjadinya faktor

resiko kematian  yang pada akhirnya dapat menjaga kesehatan dan keselamatan ibu dari

kematian yang disebabkan oleh persalinan. Persentase pemakaian kontrasepsi menurut SDKI

tahun 2002-2003 sebesar 60 persen ini menunjukkan bahwa 6 diantara 10 wanita

menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilan. Angka ini dapat menjadi tolok  ukur

untuk menilai pencapaian peserta KB di tingkat kecamatan dan kabupaten. Sumber data

Untuk memperoleh angka pemakaian kontrasepsi pada PUS 15-49 tahun  di tingkat

kecamatan dapat diperoleh dari  hasil rekapitulasi pada formulir Indikator MDGs, variabel

No. 14 tentang jumlah PUS yang ber-KB.

Cara Penghitungan Persentase pemakaian kontrasepsi pada PUS 15-49 tahun di suatu

wilayah kecamatan atau kabupaten  adalah Persentase pemakaian kontrasepsi, yaitu jumlah

PUS yang ber-KB dibagi jumlah PUS seluruhnya dikali 100.

Pemakaian kontrasepsi❑= PUSberKB∑ PUS

×100 %

2.2. Konsep Keluarga Berencana di Indonesia

a. Latar Belakang

Latar belakang atau dasar pemikiran lahirnya KB di Indonesia adalah adanya

permasalahan kependudukan. Aspek-aspek yang penting dalam kependudukan adalah:

Jumlah besarnya penduduk

Jumlah pertumbuhan penduduk

Jumlah kematian penduduk

Jumlah kelahiran penduduk

Jumlah perpindahan penduduk

b. Sejarah Keluarga Berencana (KB)

Sebelum abad XX, di negara barat sudah ada usaha pencegahan kelangsungan

hidup anak karena berbagai alasan. Caranya adalah dengan membunuh bayi yang sudah lahir,

melakukan abortus dan mencegah / mengatur kehamilan. KB di Indonesia dimulai pada awal

abad XX. Di Inggris, Maria Stopes, upaya yang ditempuh untuk

perbaikan ekonomi keluarga buruh dg mengaturkelahiran. Menggunakan cara-cara sederhana

(kondom, pantang berkala). Amerika Serikat, Margareth Sanger. Memperoleh pengalaman

dari Saddie Sachs, yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan. Ia

menulis buku “Family Limitation” (Pembatasan Keluarga). Hal tersebut merupakan tonggak

permulaan sejarah berdirinya KB.

Pelopor gerakan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia adalah Perkumpulan Keluarga

Berencana Indonesia (PKBI) yang didirikan di Jakarta tanggal 23 Desember 1957 dan diikuti

sebagai badan hukum oleh Depkes tahun 1967 yang bergerak secara silent operation. Dalam

rangka membantu masyarakat yang memerlukan bantuan secara sukarela. Usaha Keluarga

Berencana (KB) terus meningkat terutama setelah pidato pemimpin negara pada tanggal 16

Agustus 1967 dimana gerakan Keluarga Berencana (KB) di Indonesia memasuki era

peralihan, jika selama orde lama, program gerakan Keluarga Berencana (KB) dilakukan oleh

sekelompok tenaga sukarela yang beroperasi secara diam – diam karena pimpinan negara

pada waktu itu anti kepada KB (Keluarga Berencana), maka dalam masa orde baru gerakan

KB (Keluarga Berencana) diakui dan dimasukkan dalam program pemerintah. 

Perkembangan KB di Indonesia

1) Periode Perintisan dan Peloporan

2) Periode Persiapan dan Pelaksanaan

Terbentuk LKBN (Lembaga Keluarga Berencanan Nasional) yang mempunyai tugas

pokok mewujudkan kesejahteraan sosial, keluarga dan rakyat. Bermunculan

proyek KB sehingga mulai diselenggarakan latihan untuk PLKB (Petugas

Lapangan keluarga Berencana).

Organisasi KB

PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)

BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional)

PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia)

3) Periode Persiapan dan Pelaksanaan

Struktur organisasi program gerakan Keluarga Berencana (KB) juga mengalami

perubahan tanggal 17 Oktober 1968, didirikan LKBN (Lembaga Keluarga Berencana

Nasional) sebagai semi Pemerintah, kemudian pada tahun 1970 lembaga ini diganti

menjadi BKKBN (Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional ) yang merupakan

badan resmi pemerintah dan departemen dan bertanggung jawab penuh terhadap

pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, mewujudkan dihayatinya

NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera) (Mochtar , Rustam, 1998 : 251).

c. Pengertian Keluarga Berencana (KB)

Beberapa pengertian Keluarga Berencana (KB) oleh beberapa ahli antara lain :

Menurut Entjang (Ritonga, 2003 : 87), Keluarga Berencana (KB) adalah suatu upaya

manusia untuk mengatur secara sengaja kehamilan dalam keluarga secara tidak melawan

hukum dan moral Pancasila untuk kesejahteraan keluarga. 

Menurut WHO (Expert Committe, 1970), KB adalah tindakan yang membantu individu

atau pasangan suami istri untuk mendapatkan objektif-obketif tertentu, menghindari

kelahiran yang tidak diinginkan, mendapatkan kelahiran yang memang diinginkan,

mengatur interval diantara kehamilan, mengontrol waktu saat kehamilan dalam

hubungan dengan umur suami istri, dan menentukan jumlah anak dalam keluarga.

Menurut Mochtar dan Rustam (1998 : 155), Keluarga Berencana adalah suatu usaha

untuk menjarangkan atau merencanakan jumlah anak dan jarak kehamilan dengan

memakai kontrasepsi.

Menurut Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (2004:472), Keluarga berencana

adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi

kelahiran.

Menurut Undang-Undang no 10 tahun 1992 (tentang perkembangan kependudukan dan

pembangunan keluarga sejahtera), Keluarga Berencana adalah upaya peningkatan

kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan

peningkatan kesejahteraan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera (Arum, 2008). 

Sehingga secara umum keluarga berencana dapat diartikan sebagai suatu usaha yang

mengatur banyaknya kehamilan sedemikian rupa sehingga berdampak positif bagi ibu, bayi,

ayah serta keluarganya yang bersangkutan tidak akan menimbulkan kerugian sebagai akibat

langsung dari kehamilan tersebut. Diharapkan dengan adanya perencanaan keluarga yang

matang kehamilan merupakan suatu hal yang memang sangat diharapkan sehingga akan

terhindar dari perbuatan untuk mengakhiri kehamilan dengan aborsi (Suratun, 2008). Jadi,

KB (Family Planning, Planned Parenthood) adalah suatu usaha untuk menjarangkan atau

merencanakan jumlah dan jarak kehamilan dengan memakai alat kontrasepsi, untuk

mewujudakan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera.

d. Tujuan KB

Tujuan Umum 

Membentuk keluarga kecil sesuai dengan kekuatan social ekonomi suatu keluarga

dengan cara pengaturan kelahiran anak, agar diperoleh suatu keluarga bahagia dan

sejahtera yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. 

Mewujudkan keluarga kecil bahagia sejahtera yang menjadu dasar bagi terwujudnya

masyarakat yang sejahtera melalui pengendalian kelahiran dan pertumbuhan penduduk

Indonesia.

Tujuan khusus

Pengaturan kelahiran

Pendewasaan usia perkawinan

Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. 

Mencegah kehamilan karena alasan pribadi

Menjarangkan kehamilan

Membatasai jumlah anak

Tujuan KB berdasar RENSTRA 2005-2009 meliputi :

Keluarga dengan anak ideal

Keluarga sehat

Keluarga berpendidikan

Keluarga sejahtera

Keluarga berketahanan

Keluarga yang terpenuhi hak-hak reproduksinya

Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)

Kesimpulan dari tujuan program KB adalah: Memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan

ibu, anak, keluarga dan bangsa; Mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup

rakyat dan bangsa; Memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB yang berkualitas,

termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak serta penanggulangan

masalah kesehatan reproduksi.

Menurut WHO (2003) tujuan KB terdiri dari :

Menunda / mencegah kehamilan. Menunda kehamilan bagi PUS (Pasangan Usia Subur)

dengan usia istri kurang dari 20 tahun dianjurkan untuk menunda kehamilannya. Alasan

menunda / mencegah kehamilan :

Umur dibawah 20 tahun adalah usia yang sebaiknya tidak mempunyai anak dulu karena

berbagai alasan.

Prioritas penggunaan kontrasepsi pil oral, karena peserta masih muda.

Penggunaan kondom kurang menguntungkan karena pasangan muda masih tinggi

frekuensi bersenggamanya, sehingga mempunyai kegagalan tinggi.

Penggunaan IUD (Intra Uterine Divice) bagi yang belum mempunyai anak pada masa ini

dapat dianjurkan, terlebih bagi calon peserta dengan kontra indikasi terhadap pil oral.

Gerakan KB dan pelayanan kontrasepsi memiliki tujuan:

Tujuan demografi yaitu mencegah terjadinya ledakan penduduk dengan menekan laju

pertumbuhan penduduk (LLP) dan hal ini tentunya akan diikuti dengan menurunnya

angka kelahiran atau TFR (Total Fertility Rate) dari 2,87 menjadi 2,69 per wanita

(Hanafi, 2002). Pertambahan penduduk yang tidak terkendalikan akan mengakibatkan

kesengsaraan dan menurunkan sumber daya alam serta banyaknya kerusakan yang

ditimbulkan dan kesenjangan penyediaan bahan pangan dibandingkan jumlah penduduk.

Hal ini diperkuat dengan teori Malthus (1766-1834) yang menyatakan bahwa

pertumbuhan manusia cenderung mengikuti deret ukur, sedangkan pertumbuhan bahan

pangan mengikuti deret hitung.

Mengatur kehamilan dengan menunda perkawinan, menunda kehamilan anak pertama

dan menjarangkan kehamilan setelah kelahiran anak pertama serta menghentikan

kehamilan bila dirasakan anak telah cukup.

Mengobati kemandulan atau infertilitas bagi pasangan yang telah menikah lebih dari satu

tahun tetapi belum juga mempunyai keturunan, hal ini memungkinkan untuk tercapainya

keluarga bahagia.

Married Conseling atau nasehat perkawinan bagi remaja atau pasangan yang akan

menikah dengan harapan bahwa pasangan akan mempunyai pengetahuan dan

pemahaman yang cukup tinggi dalam membentuk keluarga yang bahagia dan berkualitas.

Tujuan akhir KB adalah tercapainya NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan

Sejahtera) dan membentuk keluarga berkualitas, keluarga berkualitas artinya suatu

keluarga yang harmonis, sehat, tercukupi sandang, pangan, papan, pendidikan dan

produktif dari segi ekonomi (Suratun, 2008).

e. Manfaat KB

Manfaat KB Bagi Ibu :    

Perbaikan kesehatan

Peningkatan kesehatan

Waktu yang cukup untuk mengasuh anak

Waktu yang cukup untuk istirahat

Menikmati waktu luang

Dapat melakukan kegiatan lain.

Manfaat KB Bagi anak :   

Dapat tumbuh dengan wajar dan sehat

Memperoleh perhatian, pemeliharaan dan makanan yang cukup

Perencanaan kesempatan pendidikan lebih baik.

Manfaat Untuk Keluarga:

Meningkatkan kesejahteraan keluarga

Harmonisasi keluarga lebih terjaga

f. Usia Produktif wanita

Dalam hubungan dengan hukum menurut UU, usia minimal untuk suatu perkawinan

adalah 16 tahun untuk wanita dan 19 tahun untuk pria (Pasal 7 UU No. 1/1974 tentang

perkawinan). Jelas bahwa UU tersebut menganggap orang di atas usia tersebut bukan lagi

anak-anak sehigga mereka sudah boleh menikah, batasan usia ini dimaksud untuk mencegah

perkawinan terlalu dini. Walaupun begitu selama seseorang belum mencapai usia 21 tahun

masih di perlukan izin orang tua untuk menikahkan anaknya. Setelah berusia di atas 21 tahun

boleh menikah tanpa izin orang tua (Pasal 6 ayat 2 UU No. 1/1974). Tampaklah di sini,

bahwa walaupun UU tidak menganggap mereka yang di atas usia 16 tahun untuk wanita dan

19 tahun untuk pria bukan anak-anak lagi, tetapi belum dianggap dewasa penuh. Sehingga

masih perlu izin untuk mengawinkan mereka. Ditinjau dari segi kesehatan reproduksi, usia 16

tahun bagi wanita, berarti yang bersangkutan belum berada dalam usia reproduksi yang sehat.

Meskipun batas usia kawin telah ditetapkan UU, namun pelanggaran masih banyak terjadi di

masyarakat terutama dengan menaikkan usia agar dapat memenuhi batas usia minimal

tersebut (Sarwono, 2006).

Pelaksana Tugas Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

(BKKBN) Sudibyo Alimoeso mendorong adanya kenaikan batas usia pernikahan bagi

perempuan dari 16 tahun menjadi 18 tahun. Dengan dinaikkannya batas usia pernikahan,

maka hak perempuan dan anak bisa terpenuhi.

Batasan ini dilakukan agar pernikahan dini bisa dihentikan. Karena pernikahan dini

biasanya menutup kesempatan bagi perempuan dalam memperoleh pendidikan yang lebih

baik. Akibat lain dari pernikahan dini adalah panjangnya masa reproduksi pada perempuan.

Bahkan di sejumlah daerah berdasarkan sensus penduduk, usia rata-rata melahirkan antara

10-14 tahun. Dia mengkhawatirkan, semakin banyaknya pembenaran terhadap orang-orang

yang ingin menikahi perempuan muda.

Padahal definisi anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang

yang belum berusia 18 tahun. Sudibyo mengakui mengubah Undang-Undang Perkawinan

bukan hal yang mudah. Karena masih terbenturnya nilai-nilai budaya di sejumlah daerah.

Lembaganya berupaya mendidik masyarakat untuk memahami risiko pernikahan dini.

BKKBN sudah mendirikan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) di Sekolah Menengah Atas

di seluruh Indonesia. Jumlahnya mencapai 16 ribu unit PIK. Salah satu program yang

dijalankan adalah pendidikan mengenai kesehatan alat reproduksi. Ketua Umum PBNU Kyai

Haji Said Agil Siradj mengusulkan naiknya batas usia pernikahan bagi perempuan dari 16

tahun menjadi 18 tahun. Usulannya itu juga didukung oleh Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI).

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mewanti-wanti agar tidak

menikah di usia muda. Usia muda artinya, usia yang belum matang secara medis dan

psikologinya. Usia menikah ideal untuk perempuan adalah 20-35 tahun dan 25-40 tahun

untuk pria. Perlu dipertimbangkan medis dan psikologisnya. Untuk perempuan, idealnya

menikah di usia 20-35 tahun. Sedangkan untuk laki-laki beda 5 tahun yakni 25-40 tahun.

Pada umur 20 tahun ke atas, organ reproduksi perempuan sudah siap mengandung dan

melahirkan. Sedangkan pada usia 35 tahun mulai terjadi proses regeneratif. Secara psikologis

umur 20 tahun juga mulai matang, bisa mempertimbangkan secara emosional dan nalar.

Sudah tahu menikah itu tujuannya apa, untuk apa. Kalau menikah di usia 12 tahun tidak tahu

menikah itu bagaimana. Kebanyakan yang terjadi, tambahnya, menikah dini dikarenakan

terjepit masalah ekonomi. Hal ini banyak dijumpai di pedesaan dan daerah tertentu di

Indonesia yang masih sangat memegang pemikiran lama, di mana perempuan tidak perlu

mendapat pendidikan tinggi karena banyak bergulat di dapur, kasur dan sumur.

Selain itu, masih ada orangtua yang merasa bangga jika anaknya menikah di usia muda

meski harus tidak melanjutkan pendidikan. Perempuan yang menikah di atas 35 tahun dan

setelah itu hamil, maka harus lebih hati-hati menjaga kehamilannya. Kala hamil di usia lebih

dari 35 tahun maka harus rajin-rajin memeriksakan kehamilan. Di usia itu, kehamilan kurang

lebih sama rentannya dengan kehamilan perempuan dengan usia di bawah 20 tahun.

Akibat dari Perkawinan Usia Muda

a. Kematian ibu yang melahirkan

Kematian karena melahirkan banyak dialami oleh ibu muda di bawah umur 20 tahun.

Penyebab utama karena kondisi fisik ibu yang belum atau kurang mampu untuk

melahirkan.

b. Kematian bayi

Bayi yang dilahirkan oleh ibu yang berusia muda, banyak yang mengalami nasib yang

tidak menguntungkan. Ada yang lahir sebelum waktunya (prematur), ada yang berat

badanya kurang dan ada pula yang langsung meninggal.

c. Hambatan terhadap kehamilan dan persalinan

Selain kematian ibu dan bayi, ibu yang kawin pada usia muda dapat pula mengalami

perdarahan, kurang darah, persalinan yang lama dan sulit, bahkan kemungkinan

menderita kanker pada mulut rahim di kemudian hari.

d. Persoalan ekonomi

Pasangan-pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum cukup memiliki

pengetahuan dan keterampilan, sehingga sukar mendapatkan pekerjaan dengan

penghasilan yang memadai, penghasilan yang rendah dapat meretakkan keutuhan dan

keharmonisan keluarga.

e. Persoalan kedewasaan

Kedewasaan seseorang sangat berhubungan erat dengan usianya, usia muda (12-19

tahun) memperlihatkan keadaan jiwa yang selalu berubah (BKKBN, 2003).

3. Kesehatan wanita, kematian wanita dan Kebijakan Pemerintah

3.1. Kesehatan wanita

Seorang calon ibu yang sedang hamil sudah harus mempersiapkan pola makan yang

baik sejak sebelum hamil dan berada dalam status gizi yang optimal. Karena begitu terjadi

kehamilan yaitu mulai dari pembuahan, saat itu janin yang disebut embrio akan bertumbuh

dan berkembang dengan sangat cepat. Oleh karena itu, apa yang terjadi pada janin tergantung

dari suplay gizi yang baik dari ibu.

Kebutuhan gizi ibu hamil diantaranya :

Protein

Kabrohidrat dan serat

Lemak

Vitamin

Mineral

Air

Yodium (garam)

Selain itu, faktor-faktor yang mempengaruhi gizi ibu hamil antara lain :

Umur

Lebih muda umur seorang wanita yang hamil, lebih banyak energi yang diperlukan.

Berat badan

Berat badan yang lebih ataupun kurang dari pada berat badan rata-rata untuk umur

tertentu merupakan faktor untuk menentukkan jumlah yang harus diberikan agar

kehamilannya berjalan lancar.

Suhu lingkungan

Suhu tubuh dipertahankan pada 36,50-370 C untuk metabolisme yang optimum.

Semakin besar perbedaan suhu tubuh dan lingkungan maka semakiin besar pula

masukan energi yang diperlukan.

Aktifitas

Setiap aktifitas memerlukan energi, semakin banyak aktifitas yang dilakukan semakin

banyak energi yang diperlukan dalam tubuh.

3.2. Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu Dan Anak Baru Lahir Di Indonesia

Upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir harus melalui jalan

yang terjal. Terlebih kala itu dikaitkan dengan target Millenium Development Goals (MDGs)

2015, yakni menurunkan angka kematian ibu (AKI) menjadi 102 per 100.000 kelahiran

hidup, dan angka kematian bayi (AKB) menjadi 23 per 100.000 kelahiran hidup yang harus

dicapai.

Program kesehatan ibu dan anak (KIA) merupakan salah satu prioritas utama

pembangunan kesehatan di Indonesia. Program ini bertanggung jawab terhadap pelayanan

kesehatan bagi ibu hamil, ibu melahirkan dan bayi neonatal. Salah satu tujuan program ini

adalah menurunkan kematian dan kejadian sakit di kalangan ibu.

Sebagaian besar penyebab kematian ibu secara tidak langsung (menurut survei

Kesehatan Rumah Tangga 2001 sebesar 90%) adalah komplikasi yang terjadi pada saat

persalinan dan segera setelah bersalin. Penyebab tersebut dikenal dengan Trias Klasik yaitu

Pendarahan (28%), eklampsia (24%) dan infeksi (11%). Sedangkan penyebab tidak

langsungnya antara lain adalah ibu hamil menderita Kurang Energi Kronis (KEK) 37%,

anemia (HB kurang dari 11 gr%) 40%. Kejadian anemia pada ibu hamil ini akan

meningkatkan resiko terjadinya kematian ibu dibandingkan dengan ibu yang tidak anemia.

Sementara itu, risiko kematian ibu juga makin tinggi akibat adanya faktor

keterlambatan, yang menjadi penyebab tidak langsung kematian ibu. Ada tiga risiko

keterlambatan, yaitu terlambat mengambil keputusan untuk dirujuk (termasuk terlambat

mengenali tanda bahaya), terlambat sampai di fasilitas kesehatan pada saat keadaan darurat

dan terlambat memperoleh pelayanan yang memadai oleh tenaga kesehatan. Sedangkan pada

bayi, dua pertiga kematian terjadi pada masa neonatal (28 hari pertama kehidupan).

Penyebabnya terbanyak adalah bayi berat lahir rendah dan prematuritas, asfiksia (kegagalan

bernapas spontan) dan infeksi.

Beberapa kegiatan dalam meningkatkan upaya percepatan penurunan AKI telah

diupayakan antara lain melalui penempatan bidan di desa, pemberdayaan keluarga dan

masyarakat dengan menggunakan Buku Kesehatan Ibu dan Anak (Buku KIA) dan Program

Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K), serta penyediaan fasilitas

kesehatan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas perawatan

dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di rumah sakit.

Kegiatan ini merupakan implementasi dari pemenuhan terwujudnya 3 pesan kunci Making

Pregnancy Safer yaitu:

1. Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

2. Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat, dan

3. Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang

tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.

Upaya terobosan yang paling mutakhir adalah program Jampersal (Jaminan Persalinan)

yang digulirkan sejak 2011. Kementerian Kesehatan meluncurkan program Jaminan Persalian

(Jampersal). Tujuannya untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kehamilan, pertolongan

persalinan, dan pelayanan nifas ibu oleh tenaga kesehatan; meningkatkan cakupan pelayanan

bayi baru lahir oleh tenaga kesehatan; meningkatkan cakupan pelayanan KB pasca

persalinan; meningkatkan cakupan penanganan komplikasi ibu hamil, bersalin, nifas, dan

bayi baru lahir; serta terselenggaranya pengelolaan keuangan yang efisien, efektif, transparan,

dan akuntabel.

Peserta program Jampersal adalah ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas (pasca melahirkan

sampai 42 hari) dan bayi baru lahir (0-28 hari) yang belum memiliki jaminan persalinan.

Peserta program dapat memanfaatkan pelayanan di seluruh jaringan fasilitas pelayanan

kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjutan (RS) di kelas III yang memiliki Perjanjian

Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas dan BOK Kabupaten/Kota.

Pelayanan Jampersal ini meliputi pemeriksaan kehamilan ante natal care (ANC),

pertolongan persalinan, pemeriksaan post natal care (PNC) oleh tenaga kesehatan di fasilitas

kesehatan pemerintah (Puskesmas dan jaringannya), faskes swasta yang tersedia fasilitas

persalinan (Klinik/Rumah Bersalin, Dokter Praktik, Bidan Praktik) dan yang telah menanda-

tangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Tim Pengelola Jamkesmas Kabupaten/Kota.

Selain itu, pemeriksaan kehamilan dengan risiko tinggi dan persalinan dengan penyulit dan

komplikasi dilakukan secara berjenjang di Puskesmas dan RS berdasarkan rujukan.

Dalam Kebijakan Operasional sebagaimana tercantum dalam SK Menkes No.

515/Menkes/SK/III/2011 tentang Penerima dana Penyelenggaraan Jamkesmas dan Jampersal

di pelayanan Dasar untuk tiap Kabupaten/Kota tahun anggaran 2011 diatur beberapa poin,

diantaranya pengelolaan Jampersal di setiap jenjang pemerintahan (pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota) menjadi satu kesatuan dengan pengelolaan Jamkesmas dan Bantuan

Operasional Kesehatan (BOK).

Pengelolaan kepesertaan Jampersal merupakan perluasan kepesertaan dari program

Jamkesmas yang mengikuti  tata kelola kepesertaan dan manajemen Jamkesmas, namun

dengan kekhususan dalam hal penetapan pesertanya. Sementara pelayanannya

diselenggarakan dengan prinsip Portabilitas, Pelayanan terstruktur berjenjang berdasarkan

rujukan. Untuk pelayanan paket persalinan tingkat pertama di fasilitas kesehatan pemerintah

(Puskesmas dan Jaringannya) didanai berdasarkan usulan rencana kerja (Plan Of

Action/POA) Puskesmas. Untuk pelayanan paket persalinan tingkat pertama di fasilitas

kesehatan swasta dibayarkan dengan mekanisme klaim. Klaim persalinan didasarkan atas

tempat (lokasi wilayah) pelayanan persalinan dilakukan.

Dana untuk pelayanan Jamkesmas termasuk Jampersal merupakan satu kesatuan

(secara terintegrasi) disalurkan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

(KPPN) Jakarta V ke Rekening Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai

penanggung jawab Pengelolaan Jamkesmas di wilayahnya dan Rekening RS untuk fasilitas

kesehatan tingkat lanjutan (pemerintah dan swasta). Pembayaran untuk pelayanan Jaminan

Persalinan dilakukan dengan cara klaim untuk  Pembayaran di faskes Tingkat Pertama.

Sementara pembayaran di fasilitas kesehatan Tingkat Lanjutan dilakukan dengan cara klaim,

didasarkan paket INA-CBGs (Indonesia-Case Base Groups) dahulu INA-DRG.

Komitmen Pemerintah Pusat dan Daerah

Dapat dikatakan bahwa semua Pemerintah Daerah Provinsi memiliki komitmen untuk

mendukung pencapaian Millineum Developmen Goals termasuk percepatan penurunan

kematian ibu dan kematian bayi baru lahir dengan menyusun Rencana Aksi Daerah

disamping terobosan lainnya. Berikut beberapa contoh komitmen yang ada; Provinsi Nusa

Tenggara Barat telah mencanangkan Program AKINO (Angka Kematian Ibu dan Bayi Nol)

dengan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan KIA hingga ke tingkat desa. Provinsi

Nusa Tenggara Timur dengan Program Revolusi KIA dengan tekad mendorong semua

persalinan berlangsung di fasilitas kesehatan yang memadai (puskesmas). Pemda DI

Yogyakarta berkomitment meningkatkan kualitas pelayanan dan penguatan sistem rujukan,

serta penggerakan semua lintas sektor dalam percepatan pencapaian target MDGs oleh

Pemda Provinsi Sumatera Barat.

Pemerintah daerah, baik itu di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota juga

diharapkan memiliki komitmen untuk terus memperkuat sistem kesehatan. Pemerintah

provinsi diharapkan menganggarkan dana yang cukup besar untuk mendukung peningkatan

akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan. Pelayanan kesehatan dasar yang

diberikan melalui Puskesmas hendaknya hendaknya diimbangi dengan ketersediaan RS

Rujukan Regional dan RS Rujukan Provinsi yang terjangkau dan berkualitas. Dukungan

pemerintah provinsi diharapkan juga diimbangi dengan dukungan pemerintah kabupaten/kota

dalam implementasi upaya penurunan kematian ibu dan bayi. Antara lain melalui penguatan

SDM, ketersediaan obat-obatan dan alat kesehatan, anggaran, dan penerapan tata kelola yang

baik (good governance) di tingkat kabupaten/kota.

Keberhasilan percepatan penurunan kematian ibu dan bayi baru lahir tidak hanya

ditentukan oleh ketersediaan pelayanan kesehatan namun juga kemudahan masyarakat

menjangkau pelayanan kesehatan disamping pola pencarian pertolongan kesehatan dari

masyarakat. Perbaikan infrastruktur yang akan menunjang akses kepada pelayanan kesehatan

seperti transportasi, ketersediaan listrik, ketersediaan air bersih dan sanitasi, serta pendidikan

dan pemberdayaan masyarakat utamanya terkait kesehatan ibu dan anak yang menjadi

tanggung jawab sektor lain memiliki peran sangat besar. Demikian pula keterlibatan

masyarakat madani, lembaga swadaya masyarakat dalam pemberdayaan dan menggerakkan

masyarakat sebagai pengguna serta organisasi profesi sebagai pemberi pelayanan kesehatan.

Dukungan development partners

Upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi baru lahir harus melalui jalan yang

terjal. Terlebih kala itu dikaitkan dengan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015

waktu yang tersisa hanya tinggal tiga tahun ini, sehingga diperlukan upaya-upaya yang luar

biasa. Pemerintah pusat dan daerah serta developmen partner berupaya mengembangkan

upaya inovatif yang memiliki daya ungkit tinggi dalam upaya percepatan penurunan

kematian ibu dan bayi baru lahir. Fokus pada penyebab utama kematian, pada daerah

prioritas baik daerah yang memiliki kasus kematian tinggi pada ibu dan bayi baru lahir serta

pada daerah yang sulit akses pelayanan tidak berarti melupakan lainnya.

Upaya inovatif tersebut antara lain; penggunaan technologi terkini pada transfer of

knowledge maupun pendampingan dalam memberi pelayanan serta pemberdayaan

masyarakat dengan menggunakan ‘SMS’, metode pendampingan pada capasity building

1baik dalam hal management program maupun peningkatan kualitas pelayanan, serta

memberi kewenangan lebih pada tenaga kesehatan yang sudah terlatih pada daerah dengan

kriteria khusus dimana ketidaktersediaan tenaga kesehatan yang berkompeten.

Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan masyarakat internasional dengan

prinsip kerja sama kemitraan, untuk mendukung upaya percepatan penurunan Angka

Kematian Ibu dan Bayi. Kerja sama dengan berbagai development partners dalam bidang

kesehatan ibu dan anak telah berlangsung lama, beberapa kemitraan tersebut adalah :

1. AIP MNH (Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health),

bekerja sama dengan Pemerintah Australia di 14 Kabupaten di Provinsi NTT sejak

2008, bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui Revolusi

Kesehatan Ibu dan Anak. Program ini bergerak dalam bidang pemberdayaan

perempuan dan masyarakat, penigkatan kualitas pelayanan KIA di tingkat puskesmas

dan RS serta peningkatan tata kelola di tingkat kabupaten. Pengalaman menarik dari

program ini adalah pengalaman kemitraan antara RS besar dan maju dengan RS

kabupaten di NTT yaitu kegiatan sister hospital.

2. GAVI (Global Alliance for Vaccine & Immunization) bekerja beberapa kabupaten di

5 provinsi (Banten, Jabar, Sulsel, Papua Barat dan Papua), bertujuan meningkatkan

cakupan imunisasi dan KIA melalui berbagai kegiatan peningkatan partisipasi kader

dan masyarakat, memperkuat manajemen puskesmas dan kabupaten/kota.

3. MCHIP (Maternal & Child Integrated Program) bekerjasama dengan USAID di 3

kabupaten (Bireuen, Aceh, Serang-Banten dan Kab.Kutai Timur- Kalimantan Timur)

4. Pengembangan buku KIA oleh JICA walaupun kerjasama project telah berakhir

namun buku KIA telah diterapan di seluruh Indonesia.

5. UNICEF melalui beberapa kabupaten di wilayah kerjanya seperti ACEH, Jawa

Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (kerjasama dengan Child

Fund) serta Papua meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat terkait

kesehatan ibu dan anak dan peningkatan kualitas pelayanan anak melalui manajemen

terpadu balita sakit (MTBS).

6. Tidak terkecuali WHO memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu

dan anak baik dalam dukungan penyusunan standar pelayanan maupun capasity

building.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan pamaparan pada pembahasan, dapat disimpulkan beberapa hal seperti

berikut.

1. Kesepakatan beberapa negara di dunia untuk secara bersama menuntaskan masalah

pembangunan di negaranya adalah dengan terbentuknya suatu program pembangunan

internasional yaitu Millennium Development Goals (MDGs), yang orientasinya adalah

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (kesehatan, pendidikan, dan standar hidup

layak) dan kelestarian lingkungan hidup.

2. Program MDGs yang ke-5 yaitu Improve Maternal Health (Meningkatkan Kesehatan Ibu)

dilatarbelakangi oleh masih rendahnya tingkat kesehatan ibu − khususnya di negara

berkembang dan sedang membangun − dan tidak layaknya proses melahirkan karena

minimnya tenaga ahli, sarana kesehatan yang tersedia, dan kondisi fisik ibu itu sendiri

yang kurang optimal untuk melakukan proses melahirkan. Selain itu juga masih

banyaknya persentase ibu-ibu yang terjangkit penyakit seperti malaria, tetanus,

pendarahan, partus macet, dan bahkan penyakit berbahaya seperti HIV-AIDS ; yang lebih

lanjut dibahas pada pembahasan lain yaitu MDGs 6.

3. Di negara-negara berkembang sebagai keseluruhan, persen kelahiran yang dibantu oleh

seorang profesional kesehatan yang terampil telah meningkat lebih dari seperempat -

yaitu, dari 42% menjadi 53% selama dekade. Dari tahun 1990 sampai 2000, persentase

kelahiran yang dibantu oleh seorang profesional medis di Asia naik 35%. Sayangnya, di

Afrika Sub-Sahara di mana kematian ibu tertinggi, tingkat telah meningkat hanya 5%.

Sejak tahun 1999, 32.700.000 wanita berisiko telah dilindungi terhadap tetanus oleh

kursus dua dosis. Dan UNICEF kini bekerja di 158 negara untuk pendidikan anak

perempuan. Pada akhir 2004, lebih dari 100 negara telah mendirikan program PMTCT,

dimana 13 telah mencapai cakupan nasional.

4. Setiap tahun sekitar 20.000 perempuan di Indonesia meninggal akibat komplikasi dalam

persalinan. Melahirkan seyogyanya menjadi peristiwa bahagia tetapi seringkali berubah

menjadi tragedi. Sebenarnya, hampir semua kematian tersebut dapat dicegah. Tingkat

kematian ibu telah turun dari 390 menjadi sekitar 307 per 100.000 kelahiran. Artinya,

seorang perempuan yang memutuskan untuk mempunyai empat anak memiliki

kemungkinan meninggal akibat kehamilannya sebesar 1,2%. Angka tersebut bisa jauh

lebih tinggi, terutama di daerah-daerah yang lebih miskin dan terpencil. Satu survei di

Ciamis, Jawa Barat, misalnya, menunjukkan bahwa rasio tersebut adalah 56117. Target

MDGs adalah untuk menurunkan rasio hingga tiga perempatnya dari angka tahun 1990.

Dengan asumsi bahwa rasio saat itu adalah sekitar 450, target MDGs adalah sekitar 110.

5. Program Pemerintah Indonesia dalam mendukung program MDGs 5 yaitu meningkatkan

kesehatan ibu adalah

pemakaian alat kontrasepsi ; Dengan pemakaian kontrasepsi secara tidak langsung

dapat mencegah terjadinya faktor resiko kematian  yang pada akhirnya dapat menjaga

kesehatan dan keselamatan ibu dari kematian yang disebabkan oleh persalinan.

program keluarga berencana (KB) ; Memperbaiki kesehatan dan kesejahteraan ibu,

anak, keluarga dan bangsa; Mengurangi angka kelahiran untuk menaikkan taraf hidup

rakyat dan bangsa; Memenuhi permintaan masyarakat akan pelayanan KB yang

berkualitas, termasuk upaya-upaya menurunkan angka kematian ibu, bayi, dan anak

serta penanggulangan masalah kesehatan reproduksi.

menurunkan angka kematian ibu ; Making Pregnancy Safer yaitu :

Setiap persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

Setiap komplikasi obstetri dan neonatal mendapat pelayanan yang adekuat, dan

Setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang

tidak diinginkan dan penanganan komplikasi keguguran.

6. Pemerintah Indonesia menjalin kerja sama dengan masyarakat internasional dengan prinsip

kerja sama kemitraan, untuk mendukung upaya percepatan penurunan Angka Kematian

Ibu dan Bayi. Kerja sama dengan berbagai development partners dalam bidang kesehatan

ibu dan anak telah berlangsung lama, beberapa kemitraan tersebut adalah :

AIP MNH (Australia Indonesia Partnership for Maternal and Neonatal Health),

bekerja sama dengan Pemerintah Australia di 14 Kabupaten di Provinsi NTT sejak

2008, bertujuan menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui Revolusi

Kesehatan Ibu dan Anak. Program ini bergerak dalam bidang pemberdayaan

perempuan dan masyarakat, penigkatan kualitas pelayanan KIA di tingkat puskesmas

dan RS serta peningkatan tata kelola di tingkat kabupaten.

GAVI (Global Alliance for Vaccine & Immunization) bekerja beberapa kabupaten di

5 provinsi (Banten, Jabar, Sulsel, Papua Barat dan Papua), bertujuan meningkatkan

cakupan imunisasi dan KIA melalui berbagai kegiatan peningkatan partisipasi kader

dan masyarakat, memperkuat manajemen puskesmas dan kabupaten/kota.

MCHIP (Maternal & Child Integrated Program) bekerjasama dengan USAID di 3

kabupaten (Bireuen, Aceh, Serang-Banten dan Kab.Kutai Timur- Kalimantan Timur)

Pengembangan buku KIA oleh JICA walaupun kerjasama project telah berakhir

namun buku KIA telah diterapan di seluruh Indonesia.

UNICEF melalui beberapa kabupaten di wilayah kerjanya seperti ACEH, Jawa

Tengah, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur (kerjasama dengan Child

Fund) serta Papua meningkatkan pemberdayaan keluarga dan masyarakat terkait

kesehatan ibu dan anak dan peningkatan kualitas pelayanan anak melalui manajemen

terpadu balita sakit (MTBS).

Tidak terkecuali WHO memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu

dan anak baik dalam dukungan penyusunan standar pelayanan maupun capasity

building.

DAFTAR PUSTAKA

Koblinsky Marge, dkk. Cetakan Pertama.1997.KESEHATAN WANITA Sebuah Perspektif

Global. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press

Ellya Sibagariang, Eva SKM. Cetakan Pertama.2010.Gizi Dalam Kesehatan

Reproduksi.Jakarta:CV Trans Info Media

http://www.un.org/millenniumgoals/maternal.shtml

http://www.unicef.org/mdg/maternal.html

http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/mdg_goals/mdg5/

http://makinghealthglobal.com.au/millennium-development-goals/mdg-5-improve-

maternal-health/

http://pastipanji.wordpress.com/2010/07/11/millennium-development-goals/

http://www.gizikia.depkes.go.id/archives/berita-bok/direktur-bina-kesehatan-ibu-harapkan-

bok-dukung-pencapaian-mdg-5