minggu ke v soshum

8/17/2019 Minggu Ke v Soshum

1/31

HUBUNGAN TIMBAL BALIK

ANTARA HUKUM DENGANSTRUKTUR SOSIAL

NI PUTU NONI SUHARYANTI, S.H., M.H.


2/31

HUKUM DAN STRUKTUR SOSIAL

1. Hubungan Hukum dan Kaidah SosiaLainn!a

". Hubungan Hukum d#ngan L#mbagaK#mas!a$aka%an

&. Hubungan Hukum d#ngan K#om'ok

Sosia

(. Hubungan Hukum d#ngan S%$a%i)kasiSosia


3/31

Segi struktural masyarakat dinamakan pula“Struktur Sosial”, yaitu “keseluruhan jalinanantara unsur-unsur sosial pokok yakni kaidah-

kaidah sosial, lembaga-lembaga sosial, danlapisan-lapisan sosial” (Selo Soemardjan-SeloSoemardi).

Khusus tentang struktur sosial, akan ditelaahhubungan antara kaidah-kaidah sosial,lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompokserta lapisan-lapisan sosial dengan hukum.

Maksudnya adalah untuk mencari persoalan-persoalan yg mungkin timbul dari adanyahubungan tadi, apabila memang ternyata ada

ketegangan-ketegangan. Kesemuanya itu akan


4/31

KAIDAH*KADIAH SOSIAL DENGANHUKUM

!ergaulan hidup manusia diatur olehberbagai macam kaidah atau norma, yg padahakikatnya bertujuan untuk menghasilkan

kehidupan bersama yg tertib dan tenteram.

"i dalam pergaulan hidup tersebut, manusiamendapatkan pengalaman-pengalaman

tentang bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok ( primary needs), yg antaralain mencakup sandang, pangan, papan,keselamatan ji#a dan harta, harga diri,

potensi untuk berkembang, dan kasih sayang.


5/31


"engan adanya pengalaman-pengalamatersebut, sehingga manusia mempunyaikonsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yg

baik dan harus dianuti, mana yg buruk harusdihindari. Sistem-sistem nilai tersebut sangatberpengaruh terhadap pola-pola berpikirmanusia, yg merupakan pedoman mental

baginya.

!ola-pola berpikir manusia mempengaruhisikapnya yg merupakan kecenderungan-

kecenderungan untuk melakukan atau tidak


6/31


Kehidupan yg teratur dan sepantasnyamenurut manusia adalah berbeda-beda, olehkarena itu diperlukan patokan-patokan yg

berupa kaidah-kaidah.

Kata kaedah berasal dari bahasa %rab dannorma berasal dari bahasa &atin, yg berarti

“ukuran”. 'adi, yg dimaksud dengan kaedahatau norma secara umum adalah “ketentuanyg mengatur tingkah laku dan si$at tindak-tanduk manusia dalam masyarakat”. "engan

kata lain, dapat dikatakan bah#a “kaedah


7/31


"alam masyarakat akan dijumpai berbagaimacam pedoman, patokan, atau ukuran ygmasing-masing memberikan kontribusinya

dalam menciptakan ketertiban. !edoman,patokan, atau ukuran untuk berperilaku ataubersikap dalam kehidupan bersama disebutsebagai “no$ma a%au ka#dah sosia+. %da juga yg mengartikan “kaidah sosial”

sebagai suatu ketentuanperaturan yg tidakdibuat oleh !enguasaegara, akan tetapiberlaku dan diakui di dalam masyarakat.Kaidah sosial mempunyai pengaruh yg

signi*kan di dalam masyarakat.


8/31

S I M , U L A N -

Ka#dahno$ma da'a% digamba$kans#bagai -1. A%u$an %ingkah aku/ daam a$%ian

s#sua%u !g s#ha$usn!a diakukan o#hmanusia daam k#adaan %#$%#n%u.

". ,#%un0uk hidu' !g m#ngika% danb#$ungsi un%uk m#nga%u$ b#$bagai

k#'#n%ingan daam mas!a$aka%.


9/31

Gus%a2 Radb$u3h membedakankaedahnorma menjadi +

a. No$ma agama sumbernya ajaran agama.Menentukan perbuatan baik dan burukberdasarkan ajaran agama. Sanksinya dari

uhan.

b. No$ma mo$a#%ika sumbernya hatinurani. Menentukan perbuatan baik danburuk berdasarkan hati nurani. Sanksinyadari hati nurani.

3. No$ma k#so'anan sumbernyalingkungan sosial. Menentukan perbuatanbenar dan salah berdasarkan lingkungansosialtempat tinggal. Sanksinya sanksi

sosial.


10/31


"i samping itu, ada kaidah-kaidah yg disebut4m#nga%u$ '$ibadi manusia+ terdiri daridari “kaidah kepercayaan” dan “kaidah

kesusilaan”.

“Kaidah kepercayaan” bertujuan untukmencapai suatu kehidupan yg beriman,

sedangkan “kaidah kesusilaan” bertujuan agarmanusia hidup berakhlak atau mempunyaihati nurani yg bersih.

%da juga kaidah-kaidah yg 4m#nga%u$


11/31


“Kaidah Kesopanan” bertujuan agarpergaulan hidup berlangsung denganmenyenangkan.

“Kaidah ukum” bertujuan untuk mencapaikedamaian dalam pergaulan antar manusia.Kedamaian tersebut akan tercapai, dengan

menciptakan suatu keserasian antaraketertiban (yg bersi$at lahiriah) denganketenteraman (yg bersi$at bathiniah).K#damaian m#aui k#s#$asian an%a$a

k#%#$%iban d#ngan k#%#n%#$aman/


12/31


!enataan dan sanksi terhadap pelanggaranperaturan-peraturan hukum bersi$at“heteronom” artinya dapat dipaksakan oleh

kekuasaan dari luar, yaitu kekuasaan negara.


13/31

Bagaimana hubungan an%a$a Hukumd#ngan Kaidah*

kaidah Sosia Lainn!a 555


ubungan antara hukum dan kaidah-kaidahsosial lainnya adalah “saling mengisi”. "alam

artian, kaidah sosial mengatur kehidupanmanusia dalam masyarakat dalam hal-hal

hukum tidak mengaturnya. Selain salingmengisi, juga saling memperkuat. Misalnya,suatu kaidah hukum “barangsiapa ygmenghilangkan nya#a diancam dengan

pidana...” diperkuat oleh kaidah sosial lainnya,


14/31

Ha*ha !g m#mb#dakan hukum d#ngan

kaidah sosia ainn!a m#$u'akan'#$soaan !g %#ah ama

m#mbingungkan 'a$a ahi sosioog dan 0uga an%$o'oog


Meskipun terdapat kesulitan dalammerumuskan persoalan di atas, namun adasuatu “konsensus” bah#a “semua

masyarakat mempunyai suatu perangkatkaidah-kaidah yg dapat dinamakan hukum”.

%da beberapa pendapat para ahli yg dapat

digunakan sebagai dasar untuk memecahkan“


15/31

BRONISLA6 MALI6NOSKI

!enelitiannya tentang “hukum masyarakat

sederhana” terhadap penduduk !ulau robianddan Melanesia yg kemudian ditulis dalamsebuah buku yg berjudul “Crime and Custom InSavage Society (1962)”.

Malino#ski berpendapat, bah#a intisarihukum terjalin dalam prinsip “resiprositas”.

4R#si'$osi%as+ adaah '$insi' a%au asas%imba baik a%au '#$%uka$an. Makna ain4$#si'$osi%as+ m#nu$u% 'a$a sa$0ana

Hubungan 7baik dan sim#%$is8 !gm#nimbukan adan a #mb#$ian hak


16/31

BRONISLA6 MALINO6SKI

%nalisis dari Malino#ski telah membuktikan

bah#a hukum tidak hanya berperan dalamkeadaan-keadaan penuh kekerasan danpertentangan, akan tetapi hukum juga berperandalam pada aktiitas sehari-hari.

Malino#ski berusaha untuk menghilangkankesan bah#a hukum semata-mata terdiri daripaksaan dengan jalan mengemukakan suatusistem yg sangat luas dari pengendalian sosial.Malino#ski kurang berhasil untuk membedakanhukum dari kebiasaan.

%sas resiprositas memang terdapat pada


17/31

BRONISLA6 MALINO6SKI

/eberapa tahun kemudian, Malino#ski

berpendapat bah#a ada beberapa kaidah ygpenerapannya memerlukan dukungan darisuatu kekuasaan yg terpusat, kaidah-kaidahitulah yg dinamakan “hukum” yg berbedadengan kaidah-kaidah lainnya.

!endapat Malino#ski di atas menunjukkan

bah#a ia telah membedakan “hukum”dengan “kebiasaan” yg kemudian agakberpengaruh terhadap pendapat para sarjanalainnya yg pada umumnya berusaha untuk

mempertentangkan kedua pengertian


18/31

RAD:LI;;E * BRO6N

Kedua pengertian yg disampaikan oleh

Malino#ski mengenai “hukum” dan“kebiasaan” biasanya dibedakan atas dasardua kriteria yaitu “sumber sanksi” dan“pelaksanaannya”.

!ada kebiasaan, “sumber sanksi” dan“pelaksanannya” adalah para idiidu atau

kelompok, sedangkan hukum dalam “sumbersanksi” dan “pelaksanaanya” didukung olehsuatu kekuasaan yg terpusat pada badan-badan tertentu dalam masyarakat.


19/31

RAD:LI;;E * BRO6N

al tersebut tampak jelas pada pada

pendapat 0adcli1e - /ro#n yg menyatakanbah#a hukum merupakan

“.... the maintenance or establishment ofsocial order within a territorial framework, by the exercise of coerciveauthority through the use, or the

possibility of use, of physical force”


20/31

MA< 6EBER

Menekankan pada pelaksanaan hukum oleh

suatu kekuasaan yg terpusat. 2eber tidakmenganggap hukum sebagai perintah(command), akan tetapi sebagai suatuketertiban (order ).

2eber tidaklah memandang hukum semata-mata sebagai pelaksanaan suatu kekuasaan

yg terpusat. 3a sebetulnya lebihmengutamakan pengertian #e#enang(authority ) sebagai intisari dari hukum.

Bagaimana m#nu$u% '#nda'a% sauda$a4 +


21/31

H.L.A HART

Mengembangkan suatu konsep tentang

hukum yg mengandung unsur-unsur kekuasaanyg terpusatkan maupun ke#ajiban-ke#ajibantertentu yg secara intrinsik terdapat di dalamgejala hukum.

Menurut art, intisari dari suatu sistem hukumterletak pada kesatuan antara “aturan utama( primary rules)” dengan “aturan sekunder

(secondary rules)”.

%turan-aturan utama merupakan ketentuan-ketentuan in$ormal tentang ke#ajiban-ke#ajiban yg bertujuan untuk memenuhi


22/31

H.L.A HART

%turan-aturan sekunder yg dimaksud terdiri

dari

a. Ru#s o $#3ogni%ion aturan-aturanyg menjelaskan apa yg dimaksudkandengan aturan-aturan utama dan dimanaperlu menyusun aturan-aturan tadi secarahierarkis menurut urut-urutan

kepentingannya.b. Ru#s o 3hang# aturan ygmensahkan adanya aturan-aturan utamayg baru.

3. Ru#s o ad0udi3a%ion

aturan-aturan-


23/31

,AUL BOHANNAN

erkenal dengan konsepsi

“reinstitutionalization of norms”(pelembagaan kembali norma-norma).

/ohannan menyatakan bah#a suatulembaga hukum merupakan alat ygdipergunakan oleh #arga masyarakat untukmenyelesaikan perelisihan-perselisihan yg

terjadi dan untuk mencegah terjadinyapenyalahgunaan daripada aturan ygterhimpun dalam berbagai lembagakemasyarakatan.

-


24/31

,AUL BOHANNAN

/ohannan mengemukakan bah#a “hukum

terdiri dari aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yg telah mengalami prosespelembagaan kembali (reinstitutionalized)”artinya, kebiasaan-kebiasaan dari lembagakemasyarakatan tertentu diubah sedemikianrupa sehingga dapat dipergunakan olehlembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya yg

memang dibentuk untuk maksud tersebut”.

!endapat /ohannan penting untukdiperhatikan, mengenai pendapatnya tentang

si$at dari gejala hukum adalah $akta bah#a-


25/31

,AUL BOHANNAN

&embaga-lembaga hukum berbeda dengan

lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya.al tersebut dapat dilihat dari 4 kriterialembaga hukum yaitu

a. &embaga-lembaga hukum memberikanketentuan-ketentuan tentang caramenyelesaikan perselisihan yg timbul dalam

hubungannya dengan tugas-tugaskemasyarakatan lainnya.b. &embaga-lembaga hukum mencakup 4 jenis

aturan, yaitu penetapan kembali daripada

aturan-aturan lembaga-lembaga non hukum


26/31


27/31

L. ,OS,ISIL

Menyatakan bah#a dasar-dasar hukum

adalah sebagai berikut

a. ukum merupakan suatu tindakan ygber$ungsi sebagai sarana penegendaliansosial. %gar dapat dibedakan antara hukumdengan kaidah-kaidah lainnya, dikenaladanya + tanda hukum atau “attributes of

law “.

b. anda yg pertama dinamakan “attribute ofauthority ” hukum merupakan keputusan-

keputusan dari pihak-pihak yg berkuasa-


28/31

L. ,OS,ISIL

c. anda yg kedua dinamakan “attribute ofintention of universal application” bah#akeputusan-keputusan yg mempunyai daya

jangkau yg panjang untuk masa-masamendatang.

d. anda yg ketiga dinamakan “attribute of

obligation”

bah#a keputusan-keputusanpenguasa harus berisikan ke#ajiban-ke#ajiban pihak kesatu terhadap pihakkedua dan sebaliknya. "alam hal ini semua

pihak harus masih di dalam kaidah hidup.


29/31

L. ,OS,ISIL

e. anda keempat dinamakan “attribute ofsanction” menentukan bah#a keputusa-keputusan dari pihak yg berkuasa harusdikuatkan dengan sanksi yg didasarkan

pada kekuasaan masyarakat yg nyata


30/31

6raian pendapat dari beberapa sarjana di atasdimaksudkan untuk memberikan suatugambaran yg agak luas dan untuk

memecahkan persoalan mengenai “l#%ak'#$b#daan an%a$a hukum d#ngan kaidah*kaidah ainn!a s#3a$a %#gas”.

Memang perlu diakui bah#a merupakan hal ygsulit untuk membedakan “hukum” dengan“kaidah-kaidah lainnya” secara tegas. al ini

disebabkan, baik hukum maupun kaidah-kaidahlainnya merupakan unsur-unsur yg membentukmekanisme “pengendalian sosial”.

!asa masyarakat tertentu, kaidah-kaidah non-


31/31

Keliru untuk selalu mengakaitkan hukumhukum dengan suatu kekuasaan terpusat yg

mempunyai #e#enang tunggal untukmenerapkan hukum. Karena apabila pendapatini dianut, berarti masyarakat yg tidak memilikikekuasaan terpusat, sama sekali tidakmempunyai hukum (ini merupakan hal ygmustahil).

Meskipun muncul kesulitan-kesulitan, namundapat dikatakan bah#a hukum mempunyai ciri-ciri khusus yg dapat dibedakan dengan kaidah-

kaidah lain sebagaimana telah dikemukakan

minggu ke v soshum

Documents