modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan

PEMBINAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN

DI PROVINSI DKI JAKARTA

BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA

TAHUN 2015

MODUL #2

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

1. Pengelolaan air limbah

2. Pengelolaan emisi sumber tidak bergerak (cerobong)

3. Pengelolaan emisi sumber bergerak (kendaraan bermotor)

4. Pengelolaan kebisingan

5. Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

6. Pengelolaan limbah padat

7. Penerapan Kawasan Dilarang Merokok

1. PENGELOLAAN AIR LIMBAH

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran Air.

4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair

Bagi Kegiatan Industri.


Bagi Kegiatan Hotel.


Bagi Kegiatan Rumah Sakit.

7. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 110 Tahun 2003 tentang Pedoman Penetapan Daya

Tampung Beban Pencemaran Air Pada Sumber Air.

8. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan

Tata Cara Perizinan Serta Pedoman Mengenai Syarat dan Tata Cara Perizinan serta Pedoman Kajian Pembuangan

air Limbah Ke Air atau Sumber Air.

DASAR HUKUM (LANJUTAN)

9. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 142 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri

Negara Lingkungan Hidup Nomor 111 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengenai Syarat Dan Tata Cara Perizinan

serta Pedoman Kajian Pembuangan Air Limbah Ke Air atau Sumber Air.

10. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 122 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan

Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor Kep-51/MENLH/10/1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi

Kegiatan Industri.

11. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 112 Tahun 2003 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik.

12. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2006 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan

Rumah Potong Hewan.

13. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 12 Tahun 2006 tentang Persyaratan dan Tata Cara Perizinan

Pembuangan Air Limbah Ke Laut.

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 06 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha

dan/atau Kegiatan Pengolahan Hasil Perikanan.


dan/atau Kegiatan Industri Keramik.



dan/atau Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Termal.

17. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Laksana Pengendalian

Pencemaran Air.

18. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 03 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan

Industri.


dan/atau Kegiatan Industri Minyak Goreng.

20. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha

dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi.

21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 122 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 220 Tahun 2010 tentang Perizinan Pembuangan Air Limbah.

23. Keputusan Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Nomor 262 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pembinaan dan

Pengawaan Pengendalian Pencemaran Air Limbah di Provinsi DKI Jakarta.

24. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 69 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kegiatan

dan/atau Usaha.

KEWAJIBAN

Peraturan Kewajiban

Pasal 7 ayat 1, Pergub 69/2013 Setiap kegiatan dan/atau usaha yang membuang air limbah wajib menaati baku mutu

air limbah.

Pasal 7 ayat 2, Pergub 69/2013 Setiap kegiatan dan/atau usaha yang membuang air limbah ke sungai/badan air wajib

mendapatkan izin pembuangan air limbah dari Gubernur.

Pasal 8 ayat 1, Pergub 69/2013 1) membuat saluran pembuangan air limbah yang kedap air sehingga tidak terjadi

perembesan air limbah ke lingkungan, untuk memudahkan pengambilan contoh

dan pengukuran debit baik langsung maupun tidak langsung;

2) memisahkan saluran pembuangan air limbah dengan saluran limpahan air hujan;

3) menetapkan titik penaatan untuk pengambilan contoh uji;

4) memasang alat ukur debit atau laju alir air limbah dan melakukan pencatatan

debit harian air limbah tersebut;

5) melaksanakan swa-pantau harian selama pembuangan air limbah berlangsung,

meliputi pencatatan debit limbah, jumlah produksi atau konsumsi bahan baku

yang ditentukan dan kadar parameter baku mutu air limbah setiap hari;

KEWAJIBAN (LANJUTAN)

Peraturan Kewajiban

Pasal 8 ayat 1, Pergub 69/2013 4) memeriksakan air limbahnya secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam

sebulan ke laboratorium terakreditasi dan teregistrasi dan setiap 3 (tiga) bulan

sekali wajib diperiksakan ke UPT Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi DKI

Jakarta sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan; dan

5) menyampaikan laporan hasil swa-pantau harian, kadar parameter Baku Mutu

Air Limbah, jumlah produksi bulanan titik penataan sebagaimana dimaksud pada

huruf c dan pencatatan debit harian air limbah sebagaimana dimaksud pada

huruf d kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup

Daerah Provinsi DKI Jakarta paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

PELAKSANAAN

1. Melengkapi persyaratan teknis, yaitu :

1) Instalasi pengolah air limbah

2) Flowmeter

3) Titik pengambilan sampel

4) Saluran air limbah & air hujan terpisah

2. Mengurus Ijin Pembuangan Air Limbah

3. Melakukan pengujian air limbah (setiap bulan ke lab terakreditasi & setiap 3 bulan ke lab BPLHD)

4. Mengupayakan pemenuhan baku mutu air limbah

5. Melakukan swapantau dan pencatatan hasil swapantau

6. Membuat neraca air

7. Membuat dan mengirim laporan setiap 3 bulan

PERSYARATAN TEKNIS IJIN PELAKSANAAN

1) Instalasi pengolah air limbah

2) Flowmeter

3) Titik pengambilan sampel

4) Saluran air limbah & air hujan terpisah

Ijin

Pembuangan

Air Limbah

1) Pengujian air limbah (setiap bulan ke lab

terakreditasi & setiap 3 bulan ke lab BPLHD)

2) Pemenuhan baku mutu air limbah

3) Pelaksanaan & pencatatan swapantau harian

4) Pembuatan neraca air

5) Pelaporan setiap 3 bulan

2. PENGELOLAAN EMISI SUMBER

TIDAK BERGERAK (CEROBONG)

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran udara

3. Peraturan Menteri LH Nomor 07/2007 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi Ketel Uap

4. Peraturan Menteri LH Nomor 17/2008 tentang Baku Mutu Emisi Tidak Bergerak Bagi usaha dan/atau kegiatan

industri Keramik


industri Carbon Black


industri Pembangkit Tenaga Listri Termal


industri Minyak dan Gas Bumi


industri Rayon

9. Peraturan Menteri LH Nomor 12/2008 tentang Pedoman Perhitungan Beban Emisi Kegiatan Industri Minyak dan

Gas Bumi


10. Peraturan Menteri LH Nomor 04/2014 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi kegiatan

Pertambangan

11. Keputusan Menteri LH Nomor KEP-13/MENLH/03/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak

12. Keputusan Kepala Bapedal Nomor KEP-205/BAPEDAL/7/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran

Udara Sumber Tidak Bergerak

13. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 45 Tahun 1997 tentang Indeks Standar Pencemar udara

14. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 133 tahun 2004 tentang Baku Mutu Emisi Bagi Kegiatan

Industri Pupuk

15. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara

16. Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 670 Tahun 2000 tentang Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak.

KEWAJIBAN

Peraturan Kewajiban

Pasal 7, KepMenLH 13/1995 Setiap penanggung jawab jenis kegiatan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana

berikut :

a) membuat cerobong emisi yang dilengkapi dengan sarana pendukung dan alat

pengaman;

b) memasang alat ukur pemantauan yang meliputi kadar dan laju alir volume untuk

setiap cerobong emisi yang tersedia serta alat ukur arah dan kecepatan angin;

c) melakukan pencatatan harian hasil emisi yang dikeluarkan dari setiap cerobong

emisi;

d) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf (c)

kepada Gubernur dengan tembusan Kepala Badan sekurang-kurangnya sekali

dalam 3 (tiga) bulan;

e) melaporkan kepada Gubernur serta kepala Badan apabila ada kejadian tidak

normal dan atau dalam keadaan darurat yang mengakibatkan baku mutu emisi

dilampaui.

KEWAJIBAN (LANJUTAN)

Peraturan Kewajiban

Pasal 17, PERDA No 2/2005 (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak

yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan baku mutu udara ambien,

baku mutu emisi, dan baku tingkat gangguan.

(2) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari sumber tidak bergerak

yang mengeluarkan emisi wajib menaati ketentuan persyaratan teknis.

PELAKSANAAN


1) Nomor & koordinat cerobong

2) Letak lubang sampling 2D/8D (2 bagian dari atas & 8 bagian dari bawah)

3) Diameter lubang sampling min. 10 cm

4) Penutup lubang sampling

5) Tangga

6) Lantai kerja

7) Alat pengendali emisi

2. Melakukan pengujian emisi cerobong ke lab terakreditasi setiap 6 bulan

3. Mengupayakan pemenuhan baku mutu emisi cerobong


2. EMISI SUMBER TIDAK BERGERAK


1) Nomor & koordinat cerobong

2) Letak lubang sampling 2D/8D (2

bagian dari atas & 8 bagian dari bawah)

3) Diameter lubang sampling min. 10 cm

4) Penutup lubang sampling

5) Tangga

6) Lantai kerja

7) Alat pengendali emisi

Ijin belum

diatur

1) Pengujian emisi cerobong ke lab terakreditasi

setiap 6 bulan

2) Pemenuhan baku mutu emisi cerobong


3. PENGELOLAAN EMISI SUMBER

BERGERAK (KENDARAAN

BERMOTOR)

DASAR HUKUM



3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan

Bermotor Lama


5. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 92 Tahun 2007 tentang Uji Emisi dan Perawatan Kendaraan Bermotor

6. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan

Bermotor Lama

KEWAJIBAN

Peraturan Kewajiban

Pasal 19, PERDA 2/2005 1) Kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan

bermotor.

2) Kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjalani uji

emisi sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan.

3) Bagi kendaraan bermotor yang dinyatakan lulus uji emisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diberi tanda lulus uji emisi.

4) Uji emisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh instansi yang

bertanggung jawab di bidang lalu lintas dan angkutan jalan dan/atau pihak swasta

yang memiliki bengkel umum yang telah memenuhi syarat.

PELAKSANAAN

1. Melakukan inventarisasi dan identifikasi kendaraan milik perusahaan & karyawan

2. Melakukan pengujian emisi kendaraan ke Bengkel Pelaksana Uji Emisi (BPUE) untuk mobil penumpang

pribadi atau ke Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan untuk kendaraan barang, bis, dll

3. Mengupayakan pemenuhan baku mutu emisi kendaraan

4. Melakukan pengujian emisi kendaraan setiap 6 bulan


3. EMISI SUMBER BERGERAK


1) Jumlah kendaraan milik perusahaan &

karyawan

Ijin tidak

diatur

1) Pengujian emisi kendaraan ke Bengkel Pelaksana

Uji Emisi (BPUE) atau ke Pengujian Kendaraan

Bermotor Dinas Perhubungan

2) Pemenuhan baku mutu emisi kendaraan

3) Pengujian emisi kendaraan setiap 6 bulan


4. PENGELOLAAN KEBISINGAN

DASAR HUKUM



3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan


5. Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 551 Tahun 2000 tentang Penetapan Baku Mutu Udara Ambien dan

Baku Tingkat Kebisingan

KEWAJIBAN

Peraturan Kewajiban

Pasal 6, PerMenLH 48/1996 (1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan wajib :

a. mentaati baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan

b. memasang alat pencegahan terjadinya kebisingan

c. menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebisingan

sekurangkurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur, Menteri, Instansi

yang bertanggung jawab di bidang pengendalian dampak lingkungan dan

instansi Teknis yang mebidangi kegiatan yang bersangkutan serta instansi lain

yang dipandang perlu.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dicantumkan dalam izin yang

relevan untuk mengendalikan tingkat kebisingan dari setiap usaha atau kegiatan

yang bersangkutan

PELAKSANAAN

1. Membuat/membangun struktur bangunan dan peredam di sumber kebisingan

2. Melakukan pengujian tingkat kebisingan ke lab terakreditasi setiap 6 bulan

3. Mengupayakan pemenuhan ambang batas kebisingan


4. KEBISINGAN


1) Struktur bangunan dan peredam di

sumber kebisingan

Ijin belum

diatur

1) Pengujian tingkat kebisingan ke lab terakreditasi

setiap 6 bulan

2) Pemenuhan ambang batas kebisingan


5. PENGELOLAAN LIMBAH B3

DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan Beracun

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor18 Tahun 2009 tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3

3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan

Rumah Sakit

4. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep.01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Penyimpanan & Pengumpulan

LB3

5. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep.02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan B3

6. Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor Kep. 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan teknis Pengolahan Limbah

Bahan B3

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol & Label Limbah Bahan B3

8. Peraturan Gubernur Daerah DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Bahan

B3

9. Keputusan Kepala BPLHD Provinsi DKI Jakarta Nomor 263 Tahun 2011 Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan dan

Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

KEWAJIBAN

Peraturan Kewajiban

Pasal 3 Ayat 1 PP 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan

Beracun

Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan Pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.

Pasal 28 PP 101 Tahun 2014 tentang

Pengelolaan Limbah Bahan berbahaya dan

Beracun

(1) Setelah izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3 terbit, pemegang izin wajib:

a. memenuhi persyaratan lingkungan hidup dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam izin Pengelolaan Limbah B3

untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3;

b. melakukan Penyimpanan Limbah B3 paling lama:

1. 90 (sembilan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan sebesar 50 kg (lima puluh

kilogram) per hari atau lebih;

2. 180 (seratus delapan puluh) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg

(lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 1;

3. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50

kg (lima puluh kilogram) per hari untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber tidak spesifik dan sumber spesifik

umum; atau

4. 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Limbah B3 dihasilkan, untuk Limbah B3 kategori 2 dari sumber

spesifik khusus,

c. menyusun dan menyampaikan laporan Penyimpanan Limbah B3.

(2) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:

a. sumber, nama, jumlah, dan karakteristik Limbah B3;

b. pelaksanaan Penyimpanan Limbah B3; dan

c. Pemanfaatan Limbah B3, Pengolahan Limbah B3, dan/atau Penimbunan Limbah B3 yang dilakukan sendiri oleh

pemegang izin dan/atau penyerahan Limbah B3 kepada Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah

Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3.

(3) Laporan Penyimpanan Limbah B3 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada bupati/wali kota dan

ditembuskan kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak izin diterbitkan.

KEWAJIBAN

Peraturan Kewajiban

Pasal 6 Keputusan Kepala BAPEDAL

Nomor Kep.01/BAPEDAL/09/1995

tentang Tata Cara Penyimpanan &

Pengumpulan LB3

Setiap pengumpul dan penyimpan limbah B3 wajib melaporkan limbah B3 yang diterimanya dari penghasil

kepada Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan dengan tembusan Bupati/Walikotamadya Kepala

Daerah Tingkat II dan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I yang bersangkutan

Pasal 10 Peraturan Gubernur Daerah

DKI Jakarta Nomor 76 Tahun 2009

tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah

Bahan B3

(1) Setiap Badan Usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib :

a. melakukan 3R (reuse, recycle dan recovery) terhadap limbah B3 yang dihasilkannya;

b. melakukan analisis laboratories TCLP untuk limbah yang tidak terdaftar dalam limbah B3;

c. melakukan pemisahan limbah B3 dengan sampah domestik;

d. mengisi neraca limbah sesuai dengan format yang berlaku;

e. mendapatkan salinan manifest limbah B3 dari pengangkut limbah B3; dan

f. menyampaikan laporan pengelolaan limbah B3 sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan

kepada SKPD.

(2) Setiap badan usaha yang melakukan pengangkutan limbah B3 wajib disertai/dilengkapi dengan dokumen

limbah atau manifest.

(3) Setiap badan usaha yang bergerak dalam pengelolaan limbah B3 wajib memiliki standar operasi prosedur

yang disesuaikan dengan karakteristik dan spesifikasi limbah B3 yang dihasilkan, meliputi :

a. sistem tanggap darurat;

b. penanggulangan kecelakaan pengelolaan limbah B3; dan

c. pemulihan akibat pencemaran limbah B3

PELAKSANAAN


1) Papan nama & titik koordinat

2) Simbol & label

3) Log book

4) SOP Penyimpanan LB3

5) Lampu penerangan

6) Pemisah antar jenis LB3

7) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

8) Bak kontrol

9) Saluran ceceran limbah B3

10) Pagar pengaman

11) Safety shower

12) P3K

PELAKSANAAN

13) SOP tanggap darurat

14) Gudang peralatan

15) House keeping

16) Kondisi kemasan limbah B3

17) Alas (palet) kemasan limbah B3

18) Sistem ventilasi

2. Mengurus Ijin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 (Ijin TPS LB3)

3. Membuat kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki ijin untuk pemanfaatan, penimbun,

pengumpul & pengolah LB3

4. Menyerahkan limbah B3 kepada pihak ketiga

5. Membuat neraca LB3

6. Melakukan pencatatan log book LB3 harian


5. LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)


1) Papan nama & titik koordinat

2) Simbol & label

3) Log book

4) SOP Penyimpanan LB3

5) Lampu penerangan

6) Pemisah antar jenis LB3

7) Alat Pemadam Api Ringan (APAR)

8) Bak kontrol

9) Saluran ceceran limbah B3

10) Pagar pengaman

11) Safety shower

12) P3K

13) SOP tanggap darurat

14) Gudang peralatan

15) House keeping

16) Kondisi kemasan limbah B3

17) Alas (palet) kemasan limbah B3

18) Sistem ventilasi

Ijin Tempat

Penyimpanan

Sementara

Limbah B3

(Ijin TPS LB3)

1) Kontrak kerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki

ijin untuk pemanfaatan, penimbun, pengumpul &

pengolah LB3

2) Penyerahan kepada pihak ketiga

3) Pembuatan neraca LB3

4) Pencatatan log book LB3 harian


6. PENGELOLAAN LIMBAH PADAT

DASAR HUKUM

1. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

2. Peraturan pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis

Rumah Tangga

3. Peraturan Menteri PU Nomor 21/PRT/M/2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem

pengelolaan Persampahan sebagai salah satu pedoman penyehatan lingkungan (sebagaimana diamanatkan Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

4. Peraturan Menteri PU Nomor 03 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam

Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

5. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Sampah

KEWAJIBAN

Peraturan Kewajiban

Pasal 12 ayat 1 UU 18 Tahun

2008 tentang Pengelolaan

Sampah

Wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan

Pasal 12 Perda Nomor 3 Tahun

2013

Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial,

kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dan

kegiatan keramaian sesaat, wajib melaksanakan pengelolaan sampah.

PELAKSANAAN


1) Tempat sampah terpilah (organik & anorganik)

2) Tempat Pembuangan Sementara Sampah (TPS Sampah) terpilah

2. Melaksanakan pemilahan sampah

3. Melaksanakan pengolahan sampah organik (komposting)

4. Melaksanakan daur ulang (recyle) atau penggunaan kembali (reuse) sampah anorganik

5. Melaksanakan pengangkutan sisa sampah oleh pihak ketiga


6. LIMBAH PADAT


1) Tempat sampah terpilah (organik &

anorganik)

2) Tempat Pembuangan Sementara

Sampah (TPS Sampah) terpilah

Ijin tidak

diatur

1) Melaksanakan pemilahan sampah

2) Melaksanakan pengolahan sampah organik

(komposting)

3) Melaksanakan daur ulang (recyle) atau penggunaan

kembali (reuse) sampah anorganik

4) Melaksanakan pengangkutan sisa sampah oleh

pihak ketiga


6. PENERAPAN KAWASAN

DILARANG MEROKOK

DASAR HUKUM


2. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 88 Tahun 2010 tentang Kawasan Dilarang Merokok

3. Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan

KEWAJIBAN

Peraturan Kewajiban

Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab kegiatan atau usaha termasuk angkutan

umum wajib melaksanakan kawasan dilarang merokok dengan ketenluan sebagai berikut :

a. membual penetapan kawasan dilarang merokok;

b. memasang tanda larangan merokok di tempat yang ditetapkan sebagai kawasan

dilarang merokok;

c. menyediakan sarana pengaduan masyarakat yang dilengkapi dengan nomor telepon,

layanan pesan singkat dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi;

d. menyediakan satuan tugas alau pelugas pengawasan kawasan dilarang merokok

termasuk petugas yang melayani pengaduan;

e. melarang, menegur, memperingatkan dan menindak seliap orang yang merokok tidak

pada tempatnya;

f. menindaklanjuti atas laporan apabila ada yang merokok di kawasan dilarang merokok;

g. memberi contoh dan teladan di tempat yang menjadi tanggung jawabnya;

h. memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih bebas asap rokok

PELAKSANAAN


1) Peniadaaan tempat khusus merokok di dalam gedung

2) Pemasangan tanda dilarang merokok

3) Peniadaan asbak di dalam gedung

4) Penyediaan sarana pengaduan (nomor telpon)

5) Penyediaan petugas pengawas

2. Melakukan pengawasan orang merokok di dalam gedung setiap bulan

3. Melakukan pengawasan bau asap rokok di dalam gedung setiap bulan

4. Menindaklanjuti pengaduan pelanggaran KDM


7. KAWASAN DILARANG MEROKOK


1) Peniadaaan tempat khusus merokok di

dalam gedung

2) Pemasangan tanda dilarang merokok

3) Peniadaan asbak di dalam gedung

4) Penyediaan sarana pengaduan (nomor

telpon)

5) Penyediaan petugas pengawas

Ijin tidak

diatur

1) Pengawasan orang merokok di dalam gedung

setiap bulan

2) Pengawasan bau asap rokok di dalam gedung

setiap bulan

3) Tindak lanjut pengaduan


TERIMA KASIH

modul #2 pembinaan pengelolaan lingkungan

Environment