modul bab xii upaya pencegahan korupsi
DESCRIPTION
korupsiTRANSCRIPT
Modul ke:
Fakultas
Program Studi
ETIKA UMB
Wahyudi Pramono, S.Ag. M.Si
11Ekonomi
Marketing Komunikasi
Pokok bahasan materi ini :1.
UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI
“No impunity to corruptors“
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
2Upaya Pemberantasan Korupsi
1. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya pemberantasan korupsi;
2. Mahasiswa mampu membandingkan berbagai kelebihan dan kelemahan upaya pemberantasan korupsi dari berbagai sudut pandang;
3. Mahasiswa mampu menjelaskan berbagai upaya apa yang dapat dilakukannya dalam rangka mencegah dan memberantas korupsi baik di lingkungannya maupun dalam masyarakat.
Kompetensi Dasar
POKOK BAHASAN : Upaya Pemberantasan Korupsi
SUB POKOK BAHASAN :1. Konsep Pemberantasan
Korupsi;2. Upaya Penanggulangan
Kejahatan (Korupsi) dengan Menggunakan Hukum Pidana;
3. Berbagai Strategi dan/atau Upaya Pemberantasan
Korupsi.
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
3Upaya Pemberantasan Korupsi
4
A. KONSEP PEMBERANTASAN KORUPSI
Mengapa korupsi timbul dan berkembang demikian masif di sebuah negara dan tidak di negara lain?Korupsi ibarat penyakit ‘kanker ganas’ sifatnya kronis juga akut.
Perekonomian negara digerogoti secara perlahan namun pasti. Korupsi di Indonesia menempel pada semua aspek atau bidang kehidupan masyarakat.
PENTING DIPAHAMI : di manapun dan sampai pada tingkatan tertentu, korupsi akan selalu ada dalam suatu negara atau masyarakat
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
5Upaya Pemberantasan Korupsi
5
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
6Upaya Pemberantasan Korupsi
It is always necessary to relate anti-corruption strategies to characteristics of the actors involved (and
the environment they operate in). THERE IS NO SINGLE CONCEPT and program of good governance FOR ALL COUNTRIES and organizations, there is no
‘one right way’. There are many initiatives and most are tailored to specifics contexts. SOCIETIES and
organizations WILL HAVE TO SEEK THEIR OWN SOLUTIONS.
(Fijnaut dan Huberts : 2002)
6
REALITA DI INDONESIA
• Ada PERANGKAT HUKUM : ada Peraturan Per-UU, ada lembaga serta aparat hukum yang mengabdi untuk menjalankan peraturan (kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan); ada lembaga independen ‘Super Body’ yang bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk untuk memberantas korupsi.
• Di sekolah siswa/mahasiswa Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan.
• Realita : korupsi tetap tumbuh subur dan berkembang dengan pesat.
• Apa yang salah???
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
7Upaya Pemberantasan Korupsi
7
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
8Upaya Pemberantasan Korupsi
8
UPAYA PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORUPSI
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RIDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 9Upaya Pemberantasan Korupsi
• Kebijakan penerapan Hukum Pidana (Criminal Law Application);
• Sifat repressive (penumpasan/ penindasan/pemberantasan) apabila kejahatan sudah terjadi;
• Perlu dipahami bahwa: upaya/tindakan represif juga dapat dilihat sebagai upaya/tindakan preventif dalam arti luas
(Nawawi Arief : 2008)
• Kebijakan pencegahan tanpa hukum pidana (prevention without punishment);
• Kebijakan untuk mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (influencing views of society on crime and punishment/mass media atau media lain seperti penyuluhan, pendidikan dll);
• Sifat preventive (pencegahan)
JALUR PENAL JALUR NON-PENAL
9
UPAYA PENAL DAN NON-PENAL
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RIDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 10Upaya Pemberantasan Korupsi
• Sasaran dari upaya non-penal adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya korupsi, yang berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi politik, ekonomi maupun sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh-suburkan kejahatan (korupsi);
• Upaya penal dilakukan dengan memanggil atau menggunakan hukum pidana yaitu dengan menghukum atau memberi pidana atau penderitaan atau nestapa bagi pelaku korupsi;
• Upaya non-penal seharusnya menjadi kunci atau memiliki posisi penting atau posisi strategis dari keseluruhan upaya penanggulangan korupsi karena sifatnya preventif atau mencegah sebelum terjadi.
10
KETERBATASAN SARANA PENAL
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RIDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 11Upaya Pemberantasan Korupsi
• Sarana penal memiliki ‘keterbatasan’, mengandung ‘kelemahan’ (sisi negatif). Fungsi sarana penal seharusnya hanya digunakan secara ‘subsidair’.
• Secara dogmatis, sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling tajam dalam bidang hukum, sehingga harus digunakan sebagai ultimum remedium (obat yang terakhir apabila cara lain atau bidang hukum lain sudah tidak dapat digunakan lagi);
11
KETERBATASAN SARANA PENAL
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
12Upaya Pemberantasan Korupsi
• Secara fungsional/pragmatis, operasionalisasi dan aplikasinya menuntut biaya yang tinggi;
• Sanksi pidana mengandung sifat kontradiktif/paradoksal, mengadung efek sampingan yang negatif. Lihat realita kondisi overload Lembaga Pemasyarakatan;
• Hukum pidana dan pemidanaan bukanlah ‘obat yang manjur’ atau ‘panacea’ atau ‘bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi kejahatan.
12
KETERBATASAN SARANA PENAL
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
13Upaya Pemberantasan Korupsi
• Penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan ‘kurieren am symptom’ (menyembuhkan gejala), hanya merupakan pengobatan simptomatik bukan kausatif karena sebab-sebab kejahatan demikian kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana;
• Hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks;
13
KETERBATASAN SARANA PENAL
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RIDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 14Upaya Pemberantasan Korupsi
• Sistem pemidanaan bersifat fragmentair dan individual/personal; tidak bersifat struktural atau fungsional;
• Efektifitas pidana (hukuman) bergantung pada banyak faktor dan masih sering diperdebatkan oleh para ahli.
• Hukum pidana dan pemidanaan bukanlah ‘obat yang manjur’ atau ‘panacea’ atau ‘bukan segala-galanya’ untuk menanggulangi kejahatan.
(Nawawi Arief : 1998)
14
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
15Upaya Pemberantasan Korupsi
15
HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
16Upaya Pemberantasan Korupsi
Rubin : hukum pidana atau pemidanaan tidak mempunyai pengaruh terhadap masalah kejahatan.
Schultz : naik turunnya angka kejahatan tidak berhubungan dengan perubahan di dalam hukum atau putusan pengadilan, tetapi berhubungan dengan bekerjanya atau berfungsinya perubahan kultural dalam kehidupan masyarakat.
HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
Karl. O. Christiansen : pengaruh pidana terhadap masyarakat luas sulit diukur.
S.R. Brody : 5 (lima) dari 9 (sembilan) penelitian menyatakan bahwa lamanya waktu yang dijalani oleh seseorang di dalam penjara tidak berpengaruh pada adanya reconviction atau penghukuman kembali.
16 17Upaya Pemberantasan Korupsi
17
HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RIDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 18Upaya Pemberantasan Korupsi
Wolf Middendorf : tidak ada hubungan logis antara kejahatan dengan lamanya pidana. Kita tidak dapat mengetahui hubungan sesungguhnya antara sebab dan akibat. Orang melakukan kejahatan dan mungkin mengulanginya lagi tanpa hubungan dengan ada tidaknya UU atau pidana yang dijatuhkan. Sarana kontrol sosial lainnya, seperti kekuasaan orang tua, kebiasaan-kebiasaan atau agama mungkin dapat mencegah perbuatan, yang sama efektifnya dengan ketakutan orang pada pidana. (Nawawi Arief : 1998)
18
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
19Upaya Pemberantasan Korupsi
19
HUKUM PIDANA BUKAN PANACEA
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
20Upaya Pemberantasan Korupsi
Diskusikanlah kasus perlakuan istimewa yang diberikan kepada Artalita. Ia bisa menyulap ruang
tempat ia mendekam di LP Cipinang menjadi ruang yang sangat nyaman bagaikan ruang hotel berbintang.
Bagaimana pula dengan Gayus yang bebas berkeliaran dan berpelesiran ke luar negeri selama
menjadi tahanan kasus penggelapan pajak. Menurut and apa yang harus dilakukan untuk mencegah hal
ini?
20
STRATEGI DAN/ATAU UPAYA PENANGGULANGAN KORUPSI
PENDIDIKAN ANTI-KORUPSI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RIDIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI 21Upaya Pemberantasan Korupsi
Pembentukan Lembaga Anti-Korupsi
Pencegahan Korupsi di Sektor Publik
Pencegahan Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat
Pengembangan dan Pembuatan berbagai Instrumen Hukum yang mendukung Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
Monitoring dan Evaluasi
Kerjasama Internasional
1
2
3
4
5
6
Terima KasihWahyudi Pramono. S.Ag.M.Si