modul manajemen kas

8/10/2019 Modul Manajemen Kas

1/62

MANAJ EMEN KASMANAJ EMEN KAS

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah

2008

MODULMODUL

E D I S I . 0 2


2/62

i

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

DAFTAR BAGAN .......................................................................................................

i

iii

BAB I. PENDAHULUAN .......... 1

BAB II. PENGELOLAAN KAS NEGARA...... 3

2.1. Dasar Hukum ...... 4

2.2. Bendahara Umum Negara (BUN) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)..... 4

2.3. Pembagian Pengelolaan Kas Negara....... 7

2.4. Bagan Arus Kas/Uang Pada KPPN Kantor Bank Indonesia (KBI )........ 8

2.5. Bagan Arus Kas/Uang Pada KPPN Non KBI..... 12

BAB III. REKENING TUNGGAL PEMERINTAH (TREASURY SINGLE

ACCOUNT) ....... 16

3.1. Latar Belakang..... 16

3.2. Pengertian TSA............................. 17

3.3. Landasan Hukum. ................................................................... 18

3.4. Langkah-langkah Penerapan TSA ......... 18

3.5.. Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Pengeluaran .............. 19

3.6. Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Penerimaan ................ 21

3.7. InernationalBest Practice TSA ...............................................

3.8. Tahapan Pelaksanaan TSA .................................................................................

3.9. Kesimpulan ........................................................................................................

22

24

25

BAB IV. PERENCANAAN KAS PEMERINTAH.......................................... 29

4.1. Dasar Hukum....... 29

4.2. Latar Belakang ............................................... 30

4.3. Perencanaan Kas dan Manajemen Likuiditas ......................................................

4.4. Pelaksanaan Perencanaan Kas....

30

31

4.5. Mekanisme Penyampaian Laporan.......................................... 32


3/62

ii

4.6. Inheren Risk dalam Perencanaan Kas ......................................................

4.7. Tindak Lanjut Perencanaan Kas ..........................................................................

4.8. Kesimpulan ..........................................................................................................

32

34

36

BAB V REMUNERASI ATAS SALDO KAS PEMERINTAH.....................................

5.1. Latar Belakang .....................................................................................................

5.2. Landasan Hukum .................................................................................................

5.3. Penempatan di Bank Indonesia ...........................................................................

5.4. Penempatan pada Bank Umum ...........................................................................

5.5. Penggunaan Repo-Reverse Repo .......................................................................

5.6. Hubungan Manajemen Kas Dengan Kebijakan Moneter Dan Fiskal ...................

VI. PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH......................................................

6.1. Rekening Bendahara Umum Negara ..................................................................

6.2. Rekening Pengguna Anggaran ...........................................................................

6.3. Rekening BLU .....................................................................................................

6.4. Penertiban Rekening Pemerintah .......................................................................

6.5. Pelaporan ............................................................................................................

VII. PENUTUP ...................

38

38

39

40

41

42

42

44

44

45

49

49

53

55

7.1. Beberapa Tantangan Dalam Manajemen Kas 55

7.2. Kesimpulan .. 56

REFERENSI ............................................................................................................... 58


4/62

iii

DAFTAR BAGAN

Bagan I. Arus Kas/Uang Pada KPPN Kantor Bank Indonesia (KBI ) ......................

Bagan II : Arus Kas/Uang Pada KPPN Non KBI .......................................................

Bagan III. Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Pengeluaran ..

Bagan IV. Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Penerimaan...

Bagan V. Akurasi Dalam Perencanaan Kas.............................................................

Bagan VI. Perencanaan Kas....................................................................................


5/62

1

BAB I

PENDAHULUAN

Manajemen kas adalah suatu strategi dan rangkaian proses dalam rangka

mengelola aliran kas pemerintah dalam jangka pendek dan saldo kas yang ada secara

efisien, baik didalam pemerintah maupun antara pemerintah dengan pihak lain

khususnya terkait dengan moneter. Definisi tersebut mencakup perlunya suatu

kebijakan dalam mengelola aliran kas dan saldo kas untuk mendapatkan hasil yang

optimal.

Pemerintah Indonesia semakin sadar akan pentingnya penerapan manajemen

kas yang baik terutama untuk meningkatan efisiensi, efektivitas dan pengendalian atas

aliran kas negara. Manajemen kas di Indonesia semakin penting karena pemerintah

Indonesia mengalami cash mismatch dimana saat penerimaan kas dalam jumlah besar

tidak sama dengan waktu pengeluarannnya. Selain itu diharapkan juga dengan

manajemen kas yang lebih baik akan terjadi percepatan penyerapan APBN. Secara

khusus manajemen kas berfungsi untuk memastikan ketersediaan dana pada rekening

pemerintah guna memenuhi pembayaran kegiatan APBN, selain hal tersebut sejalan

dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang No.1 tahun 2004.

Beberapa pokok manajemen kas yang baik dalam mendukung upaya

percepatan penyerapan dana meliputi adanya suatu fungsi perencanaan kas yang baik,

pemanfaatan kas yang menganggur semaksimal mungkin, pencegahan terjadinya

penyimpangan penggunaan uang negara dan pencarian sumber pembiayaan yang

paling efisien untuk menutup kekurangan kas. Fungsi manajemen kas yang baik juga

akan mendukung adanya suatu transparansi dan fungsi pertanggungjawaban atas uang

publik yang dikelola oleh pemerintah.

Selama ini pengelolaan kas yang dilaksanakan pemerintah belum berpedoman

pada international best practices dalam manajemen kas negara. Salah satu

penyebabnya adalah pendekatan yang salah dalam mengelola keuangan negara.

Selama ini pengelolaan uang negara dilakukan dengan pendekatan superioritas negara

yang mengakibatkan terabaikannya prinsip-prinsip yang sangat penting dalam

pengelolaan uang, yang berlaku bagi swasta maupun pemerintahan.


6/62

2

Penerapan prinsip-prinsip manajemen kas yang baik oleh pemerintah

diharapkan akan mampu mengurangi hambatan-hambatan dalam aliran kas pemerintah

baik dari sisi pengeluaran maupun penerimaan. Proses pembayaran kepada rekanan

pemerintah atau pihak-pihak lain dapat lebih lancar sehingga mendukung upaya

percepatan penyerapan anggaran demikian pula dengan proses penerimaan negara

dalam upaya penyediaan dana.

Penerapan manajemen kas dalam keuangan pemerintah dilakukan melalui

implementasi Treasury Single Account (TSA), perencanaan kas, penempatan/investasi

kas jangka pendek, penataan rekening pemerintah dan lainnya. Manajemen kas akan

memberikan nilai tambah dalam bentuk memastikan ketersediaan dana untuk

membiayai kegiatan pemerintah, menambah pendapatan dan menurunkan cost of

financingpemerintah.

Modul ini mencoba untuk melakukan analisa terhadap mekanisme penerimaan

dan pengeluaran uang negara sehubungan dengan pelaksanaan manajemen kas dalam

menuju pengelolaan kas yang berpedoman pada international best practices serta

mendukung upaya percepatan penerapan manajemen kas berstandar internasional.

Modul ini terdiri dari enam bagian:

BAB I berisi pendahuluan menjelaskan latar belakang dari pembuatan modul ini.Pada BAB II, dijelaskan mengenai mekanisme perbendaharaan yang berjalan

saat ini. Bab ini juga memberikan pengertian dasar mengenai beberapa dasar hukum

baru yang berkaitan langsung dengan reformasi sistem perbendaharaan. Hal ini perlu,

mengingat upaya penerapan manajemen kas harus tetap berpedoman pada peraturan-

peraturan yang ada. Diharapkan bagian ini dapat memberikan dasar dalam analisa

penerapan manajemen kas khususnya penerapan Treasury Single Account (TSA) pada

bab tiga dan perencanaan kas pada bab empat.

BAB III, menguraikan mengenai manajemen kas secara umum. Bagian ini jugamenjelaskan kaitan manajemen kas dengan kebijakan pada sektor moneter dan fiskal

dan memberikan dasar pemikiran mengenai sasaran yang diharapkan dapat dicapai

dengan penerapan manajemen kas.

BAB IV, memberikan pengertian mengenai Treasury Single Account (TSA),

dasar hukum pelaksanaannya dan latar belakang pelaksanaan. Bagian ini juga

memberikan analisa penerapan TSA di KPPN baik untuk rekening pengeluaran maupun

penerimaan beserta dampaknya. Kemudian, dibahas secara singkat hal-hal penting


7/62

3

mengenai perbedaan antara arus kas yang sedang berjalan sekarang (existing) dan

arus kas dengan penerapan TSA. Best international practices dalam pelaksanaan TSA

pada bab ini memberikan suatu kerangka acuan dalam pelaksanaan TSA yang

didasarkan pada praktek pelaksanaan TSA diberbagai negara yang telah berhasil.

BAB V, bagian ini menjelaskan definisi perencanaan kas (cash forecasting),

dasar hukum dan latar belakang pelaksanaan. Pada bagian ini juga dibahas mengenai

pengelolaan cash mismatch (kelebihan atau kekurangan kas).

BAB VI Penutup, pada bab terakhir ini dibahas mengenai beberapa tantangan

yang harus diatasi dalam pelaksanaan manajemen kas. Pada bagian ini juga

memberikan suatu kesimpulan atas hal-hal penting yang dibahas dalam tulisan ini.


8/62

4

BAB II

PENGELOLAAN KAS NEGARA

2.1. Dasar Hukum

Dasar hukum dalam pengelolaan kas negara adalah :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287).

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4355).

c. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4400).

d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437).

e. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438).

f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara RI Nomor 4378)

2.2. Bendahara Umum Negara (BUN) dan Bendahara Umum Daerah (BUD)

Dengan adanya otonomi daerah maka diperlukan adanya suatu pemisahan

antara BUN dan BUD. Ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Perbendaharaan

Negara memberikan suatu landasan dalam pelaksanaan desentralisasi dan otonomi

daerah khususnya yang terkait dengan pengelolaan uang. Otonomi daerah dibidang

keuangan menuntut pemerintah daerah untuk mampu menggunakan dana yang


9/62

5

dialokasikan pada daerah tersebut sesuai dengan sasaran pembangunan daerah

tersebut sehingga mampu memacu perumbuhan ekonomi daerah.

a. Bendahara Umum Negara

Bendahara Umum Negara adalah pejabat yang diberi tugas untuk

melaksanakan fungsi bendahara umum negara dalam hal ini Menteri Keuangan adalah

BUN. Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara mengangkat Kuasa

Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan sebagian wewenang BUN dan tugas

kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan uang dan surat berharga. Kuasa

Bendahara Umum Negara terdiri dari Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah.

Sesuai dengan Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Menteri Keuangan sebagai pembantu Presiden dalam bidang keuangan adalah Chief

Financial Officer (CFO) dari Pemerintah sementara setiap pimpinan lembaga/menteri

adalah Chief Operational Officer(COO) dibidang pemerintahan tertentu.

Pembagian tugas antara menteri keuangan dan menteri lainnya tercermin

dalam pelaksanaan anggaran dimana penyelenggaraan kewenangan administratif telah

diserahkan kepada kementerian negara/lembaga sementara pengelenggaraan

kewenangan kebendaharaan diserahkan kepada Menteri keuangan. Kewenangan

administratif meliputi melakukan perikatan atau tindakan-tindakan lainnya yangmengakibatkan terjadinya penerimaan atau pengeluaran negara, melakukan pengujian

dan pembebanan tagihan yang diajukan kepada kementerian/lembaga sehubungan

dengan realisasi perikatan tersebut serta memerintahkan pembayaran atau menagih

penerimaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan anggaran.

b. Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat

Wewenang BUN dalam pengelolaan uang negara yang dikuasakan kepada

Kuasa BUN Pusat terdiri dari:a. Menetapkan sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara;

b. Menunjuk bank dan/atau lembaga keuangan lainnya dalam rangka

pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran anggaran negara;

c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

anggaran negara;

d. Menyimpan uang negara;


10/62

6

e. Menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi dalam

rangka pengelolaan kas melalui pembelian surat utang negara;

f. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran

atas beban rekening kas umum negara;

g. Menyajikan informasi keuangan negara.

Menteri Keuangan selaku BUN dan pejabat lainnya yang ditunjuk sebagai

Kuasa Bendahara Umum Negara bukanlah sekedar kasir yang hanya melaksanakan

penerimaan dan pengeluaran uang negara. Menteri Keuangan mempunyai fungsi

sebagai kasir, pengawas keuangan dan manajer keuangan pada saat yang bersamaan.

c. Kuasa Bendahara Umum Negara di Daerah.

Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah bertugas menerima, menyimpan,

membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang yang berada dalam

pengelolaannya. Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah dilaksanakan oleh Kepala

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

d. Bendahara Umum Daerah

Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Bendahara Umum

Daerah. Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum

Daerah melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan yang berkaitan dengan pengelolaan

uang dan surat berharga di daerah.

e. Wewenang Bendahara Umum Daerah

Wewenang Bendahara Umum Daerah berkaitan dengan pengelolaan uang

daerah terdiri dari:

a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran

kas daerah;

b. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank

dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;

c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan

APBD;

d. Menyimpan uang daerah;


11/62

7

e. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan

investasi dalam rangka pengelolaan kas melalui pembelian surat utang negara;

f. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat Pengguna Anggaran

atas beban rekening kas umum daerah;

g. Menyajikan informasi keuangan daerah.

2.3. Pembagian Pengelolaan Kas Negara

Pengelolaan Kas Negara terdiri dari pengelolaan di tingkat pusat dan daerah.

Tujuan pengelolaan kas negara pada prinsipnya adalah penggunaan dana yang dimiliki

negara secara efisien dan efektif. Hal tersebut dapat dicapai dengan cara antara lain :

a. Menentukan jumlah dan alokasi dana untuk keperluan pelaksanaan kegiatan

operasional pemerintahan dan kegiatan investasi.

Negara memiliki sumber daya keuangan yang terbatas oleh karena itu sangat

penting adanya suatu perencanaan dalam pengalokasian dana yang dimiliki.

Kegiatan ini sangat penting untuk memastikan semua kegiatan operasional

pemerintah dapat dibiayai, jika kemudian setelah semua kegiatan telah

dialokasikan dananya dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana tersebut

dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi sebagaimana yang diatur pada

Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.b. Mendapatkan sumber dana yang paling efisien untuk membiayai kegiatan-

kegiatan pemerintahan.

Jika pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk menutup semua

kegiatan operasionalnya yang berasal dari penerimaan maka diperlukan

adanya pembiayaan. Pembiayaan tersebut dapat berasal dari dalam dan luar

negeri. Pemerintah perlu melakukan perhitungan yang cermat sebelum

memutuskan sumber pembiayaannya sehingga biaya yang timbul atas

pembiayaan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.c. Meminimalisasi kas yang menganggur (idle cash).

Setiap rupiah uang yang dimiliki oleh negara harus dipergunakan sebaik

mungkin. Hingga saat ini masih banyak uang negara yang masih

menganggur dengan kata lain tidak memberikan return yang memadai.

Dalam manajemen kas yang baik, jika kas yang dimiliki pemerintah belum

dipergunakan untuk belanja negara maka kas tersebut dapat


12/62

8

ditempatkan/diinvestasikan jangka pendek dan dikelola secara profesional

sehingga memberikan tambahan pendapatan bagi negara.

d. Mempercepat penyetoran penerimaan negara.

Percepatan penyetoran penerimaan penting dalam dua hal :

Mendukung peningkatan realisasi anggaran dan perekonomian.

Dana yang bersumber dari penerimaan negara perlu segera disetor ke

Rekening Kas Umum Negara (RKUN) sehingga dapat segera

dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah, dengan demikian

mencegah terhambatnya kegiatan pemerintah karena kelangkaan kas

negara. Kelancaran aliran penerimaan negara akan berdampak langsung

pada kelancaran kegiatan pemerintah yang terlihat pada meningkatnya

realisasi anggaran dan perekonomian secara nasional.

Menekan cost of moneydan meningkatkan penerimaan pemerintah

Dana yang tidak segera disetorkan ke kas negara dapat dipergunakan oleh

bank umum untuk keuntungan bank tersebut disisi lain, pemerintah

dirugikan sebesar selisih bunga yang diterima pemerintah dan tingkat

return yang diterima oleh bank umum tersebut dari hasil investasinya.

Dengan penyetoran penerimaan langsung ke rekening kas negara kerugian

ini dapat diminimalisasi. Pemerintah juga akan mendapatkan keuntungan

dari investasi jangka pendek atas penerimaan negara yang segera disetor.

e. Melakukan pembayaran atas pengeluaran negara secara tepat waktu.

Pemerintah perlu melakukan perhitungan yang cermat atas saat yang tepat

untuk melunasi kewajibannya. Pemerintah dapat saja melunasi kewajibannya

lebih cepat atau lebih lambat jika memang hal tersebut lebih menguntungkan.

Sebagai contoh, pemerintah dapat melunasi utang lebih cepat jika negara

donor memberikan potongan bunga jika pemerintah melakukan pelunasan dini.

Pada umumnya hal-hal diatas belum dilaksanakan sepenuhnya dalam pengelolaan kas

sekarang ini.

2.4. Bagan Arus Kas/Uang Pada KPPN Kantor Bank Indonesia (KBI)

Untuk dapat memahami dampak penerapan manajemen kas lebih baik maka

perlu dipahami sistem yang ada selama ini. Berikut ini adalah bagan arus kas pada

KPPN KBI sebelum implementasi TSA dan penjelasan secara singkat:


13/62

9

Keterangan :

a. KPPN KBI terdiri dari KPPN KBI Induk dan Non Induk

KPPN KBI Induk adalah KPPN yang bermitra dengan KBI yang berlokasi

satu kota dengan KPPN dan melakukan transfer dana untuk membiayai

pengeluaran anggaran kepada KPPN lainnya.

KPPN KBI Non Induk adalah KPPN yang bermitra dengan KBI yang

berlokasi satu kota dengan KPPN tetapi tidak melakukan transfer dana

untuk membiayai pengeluaran anggaran KPPN lainnya.

b. Bank Operasional (BO) terdiri dari BO I, BO II dan BO III

BO I Mitra Kerja KPPN Induk dan Non Induk yang sekota dengan Bank

Indonesia adalah bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal

Perbendaharaan untuk mengelola pengeluaran yang membebani rekening

Kas Negara. BOI terdiri dari BO I Gaji dan Non Gaji.

BO II adalah bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

untuk melakukan pembayaran Gaji untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pusat,

anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan anggota Kepolisian Negara

Republik Indonesia (Polri).

BO III adalah bank yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

untuk mengelola Pajak Bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak

atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

c. Sentral Giro Gabungan (SGG) adalah Mitra Kerja KPPN Induk dan Non Induk

yang sekota dengan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal

Perbendaharaan untuk mengelola penerimaan Kas Negara dan pengeluaran

yang membebani rekening Kas Negara yang tediri dari SGG Penerimaan dan

SGG Pengeluaran.

d. Bank Persepsi adalah merupakan Bank Umum Mitra Kerja KPPN Induk dan

Non Induk yang sekota dengan Bank Indonesia yang ditunjuk oleh Direktur

Jenderal Perbendaharaan untuk mengelola/menampung seluruh penerimaan

yang akan masuk ke Kas Negara.

Berikut ini adalah bagan arus kas antara KPPN, bank persepsi, bank operasional dan

Bank Indonesia :


14/62

10

Bagan I. Arus Kas/Uang Pada KPPN Kantor Bank Indonesia (KBI)

MA 814315/

824315

MA 814316/824316

MA 814313/824313MA 814313/824313

MA814312/

824312MA814312/

824312

POS

PERSEPSI

SG/SGG/SGGK

PENGELUARAN PENERIMAAN

(GABUNGAN)

BANK PERSEPSI/

DEVISA PERSEPSI

REKENING KAS

NEGARA

GABUNGAN

PERSEPSI

BPHTB

PERSEPSI

PBB

BO III

PBB BPHTB

BO II

KHUSUS GAJI

5 43

4

8 8

910

1112

3

11

13

MA 814315/

824315

MA 814112/

824112

MA814314/

824314

2

7

1

6BANK INDONESIA

REK.501.000.000

BO I

REKENINGGAJI

REKENINGNON GAJI

BI PUSAT

500.000.000

BI PUSAT

502.000.000


15/62

11

Penjelasan bagan arus :

(1) Rekening Gaji pada BO I diisi dari rekening No.501.000.000 pada Bank Indonesia

paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 (tanggal pembayaran gaji) dengan

jumlah pagu maksimal sebesar plafon yang telah ditentukan oleh Kantor Pusat

DJPB atau sebesar kebutuhan riil satu bulan.

(2) Untuk mengisi rekening Non Gaji pada BO I dapat dilakukan dengan

pemindahbukuan/pergeseran uang dari rekening Kas Negara No. 501.000.000

pada Bank Indonesia dengan menerbitkan Bilyet Giro Bank Indonesia (BG-BI).

Pagu pada rekening Non Gaji maksimal sebesar pagu yang telah ditetapkan oleh

Kantor Pusat DJPB.

(3) Rekening Gaji pada BO I disalurkan ke BO II dan ke Pos Pengeluaran paling cepat

6 (enam) hari sebelum tanggal 1 (tanggal pembayaran Gaji).

(4) Bila ternyata setelah tanggal 7 (tujuh) dibutuhkan dana untuk pembayaran

kekurangan Gaji melebihi dana yang tersedia, maka kekurangan tersebut dapat

diambil dengan pemindahbukuan dari rekening non gaji pada BO I, demikian juga

untuk POS Pengeluaran.

(5) Rekening Gaji pada BO II setelah tanggal 1 (setelah pembayaran Gaji) mempunyai

saldo maksimal 5% dari realisasi gaji tanggal 1 bulan bersangkutan, sehingga bilamasih ada sisa melebihi 5% harus dipindahbukukan ke rekening Gaji pada BO I.

(6) Sisa dana Gaji pada rekening Gaji BO I harus dinihilkan dan dipindahbukukan ke

rekening 501.000.000 pada Bank Indonesia selambat-lambatnya tanggal 7 (tujuh)

setiap bulannya.

(7) Bilamana terdapat saldo pada rekening non gaji melebihi pagu yang telah

ditetapkan maka kelebihan tersebut harus dipindahbukukan dengan menerbitkan

Bilyet Giro Bank Indonesia (BG-BI) ke rekening No.501.000.000 pada Bank

Indonesia.(8) Setiap Bank Persepsi PBB dan Bank Persepsi BPHTB harus melimpahkan ke BO

III PBB dan BPHTB semua penerimaannya pada setiap hari Jumat atau hari kerja

berikutnya bila hari Jumat jatuh pada hari libur.

(9) BO III BPHTB pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya bila hari Rabu jatuh

pada hari libur harus membagi habis penerimaan BPHTB dan memindahbukukan

ke rekening No.501.000.000 pada Bank Indonesia untuk pembagian pemerintah

pusat dan ke rekening Kas Daerah untuk pembagian pemerintah Daerah.


16/62

12

(10) BO III PBB pada setiap hari Jumat atau hari kerja berikutnya bila hari Jumat jatuh

pada hari libur harus membagi habis hasil penerimaan PBB dan memindahbukukan

ke rekening No.501.000.000 pada Bank Indonesia untuk pembagian pemerintah


(11) Saldo pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi dan Pos Persepsi harus

dipindahbukukan ke rekening Kas Negara Gabungan setiap harinya.

(12) Saldo pada rekening Kas Negara Gabungan harus dipindahbukukan ke rekening

Nomor 501.000.000 pada Bank Indonesia setiap hari Selasa, Jumat dan tanggal 1

atau pada hari kerja berikutnya bila hari-hari tersebut jatuh pada hari libur.

(13) Khusus rekening Kas Negara Gabungan pada Sentral Giro (SG)/ Sentral Giro

Gabungan (SGG) harus dilimpahkan setiap awal hari kerja Selasa, Jumat, dan

tanggal 1. Sedangkan Sentral Giro Gabungan Khusus (SGGK) harus dilimpahkan

setiap tanggal 7, 15, 23, dan akhir bulan ke rekening No 501.000.000 pada Bank

Indonesia. Biasanya untuk Provinsi terdapat SG/SGG sedangkan SGGK hanya

terdapat di KPPN Non KBI.

2.5. Bagan Arus Kas/Uang Pada KPPN Non KBI

Berikut ini adalah bagan arus kas/uang pada KPPN Non KBI, yang ada

sebelum implementasi TSA. Pada prinsipnya aliran kasnya tidak jauh berbeda dengan

KPPN yang ada BI, perbedaan adalah disini fungsi BI tersebut diambil alih oleh BOI

serta adanya KPPN Induk.

Keterangan :a. KPPN Non KBI adalah KPPN yang berlokasi tidak satu kota dengan KBI.

b. Bank Operasional (BO) I pada KPPN Non KBI adalah bank yang ditunjuk oleh

Direktur Jenderal Perbendaharaan yang berfungsi menerima dan mengirimkan

dana dari/ke ke Bank Indonesia mitra KPPN Induk serta menerima/menyalurkan

dana ke BO II, BO III, dan SGG Pengeluaran baik Gaji dan Non Gaji.


17/62

13

Bagan II : Arus Kas/Uang Pada KPPN Non KBI

MA 814315/824315

MA 814314/824314

MA 814315/

824315

MA 814316/824316

MA 814313/824313MA 814313/824313

MA 814111/

824111

MA 814111/

824111

MA 814112/

824112

BO II

KHUSUS GAJI

BO I

REKENINGGAJI REKENINGNON GAJI

BI PUSAT500.000.000

KPPN INDUK

Rek.501.000.000

BI PUSAT502.000.000

POS PERSEPSI

SG/SGG/SGGK

PENGELUARAN PENERIMAAN

(GABUNGAN)

BANK PERSEPSI/

DEVISA PERSEPSI

REKENING KAS

NEGARA

GABUNGAN

PERSEPSI

BPHTB

PERSEPSI

PBB

BO III

PBB BPHTB

6

1

7

2

4

4

3

8

8

910

11 12

11

13

3

5


18/62

14

Penjelasan bagan arus :

(1) Rekening Gaji pada BO I diisi dengan cara meminta Tambahan Uang Kas (TUK)

kepada KPPN Induk paling cepat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal 1 (tanggal

pembayaran gaji) dengan jumlah pagu maksimal sebesar plafon yang telah

ditentukan oleh Kantor Pusat Ditjen PBN atau sebesar kebutuhan riil satu bulan.

(2) Untuk mengisi rekening non gaji pada BO I dilakukan dengan jalan meminta

Tambahan Uang Kas (TUK) kepada KPPN Induk. Pagu pada rekening non gaji

maksimal sebesar pagu yang telah ditetapkan oleh Kantor Pusat DJPB.

(3) Rekening Gaji pada BO I disalurkan ke BO II dan ke POS Pengeluaran paling

cepat 6 (enam) hari sebelum tanggal 1 (tanggal pembayaran Gaji).

(4) Bila ternyata setelah tanggal 7 (tujuh) dibutuhkan dana untuk pembayaran

kekurangan Gaji melebihi dana yang tersedia, maka kekurangan tersebut dapat

diambil dengan pemindahbukuan dari rekening non gaji pada BO I, demikian

juga untuk POS Pengeluaran.

(5) Rekening Gaji pada BO II setelah tanggal 1 (setelah pembayaran Gaji)

mempunyai saldo maksimal 5% dari realisasi gaji tanggal 1 bulan bersangkutan,

sehingga bila masih ada sisa melebihi 5% harus dipindah bukukan ke rekening

Gaji pada BO I.(6) Sisa dana Gaji pada rekening Gaji BO I harus dinihilkan dan dipindahbukukan

ke rekening KPPN Induk No.501.000.000 pada Bank Indonesia selambat-

lambatnya tanggal 7 (tujuh) setiap bulannya.

(7) Bila mana terdapat saldo pada rekening non gaji melebihi pagu yang telah

ditetapkan maka kelebihan tersebut harus dipindahbukukan ke rekening KPPN

Induk No.501.000.000 pada Bank Indonesia.

(8) Setiap Bank persepsi PBB dan Bank Persepsi BPHTB harus melimpahkan ke

BO III PBB dan BPHTB semua penerimaannya pada setiap hari Jumat atau harikerja berikutnya bila hari Jumat jatuh pada hari libur.

(9) BO III BPHTB pada setiap hari Rabu atau hari kerja berikutnya bila hari Rabu

jatuh pada hari libur harus membagi habis penerimaan BPHTB dan

memindahbukukan ke rekening non Gaji pada BO I untuk pembagian pemerintah


(10) BO III PBB pada setiap hari jumat atau hari kerja berikutnya bila hari jumat

jatuh pada hari libur harus membagi habis hasil penerimaan PBB dan


19/62

15

memindahbukukan ke rekening non Gaji pada BO I untuk pembagian pemerintah


(11) Saldo pada Bank Persepsi/Devisa Persepsi dan Pos Persepsi harus

dipindahbukukan ke rekening Kas Negara Gabungan setiap harinya.

(12) Saldo pada rekening Kas Negara Gabungan harus dipindahbukukan ke rekening

non Gaji pada BO I setiap hari Selasa, Jumat dan tanggal 1 atau pada hari

berikutnya bila hari-hari tersebut jatuh pada hari libur.

(13) Khusus rekening Kas Negara Gabungan pada Sentral Giro (SG)/ Sentral Giro

Gabungan (SGG) harus dilimpahkan setiap awal hari kerja Selasa, Jumat, dan

tanggal 1. Sedangkan Sentral Giro Gabungan Khusus (SGGK) harus

dilimpahkan setiap tanggal 7, 15, 23, dan akhir bulan ke rekening No

501.000.000 pada Bank Indonesia. Biasanya untuk Provinsi terdapat SG/SGG

sedangkan SGGK hanya terdapat di KPPN Non KBI.


20/62

16

BAB III

REKENING TUNGGAL PEMERINTAH (TREASURY SINGLE ACCOUNT)

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memperbaiki pengelolaan kas

negara adalah dengan menerapkan Rekening Tunggal Pemerintah (Treasury Single

Account - TSA). Dengan penerapan TSA ini akan memungkinkan aliran kas yang

terkonsolidasi dimana penerimaan dan pengeluaran berasal dari satu rekening. Prinsip-

prinsip ini mencakup adanya pengendalian atas aliran kas. Dalam pelaksanaan TSA

diperlukan perubahan mekanisme penyaluran dana APBN (pengeluaran kas) serta

mekanisme pengelolaan penerimaan negara melalui bank persepsi yang ada saat ini.

Hal ini dilakukan untuk mencapai penerimaan negara diterima pada hari yang sama,

pengeluaran negara dilakukan secara tepat waktu, adanya transparansi berdasarkan

prinsip-prinsip pengelolaan kas yang baik.

3.1. Latar Belakang

Pada Bab II telah dijelaskan aliran kas yang berlaku sebelum adanya TSA.

Mekanisme tersebut mengandung berbagai kelemahan yang pada prinsipnya belum

mengacu kepada prinsip pengelolaan kas yang baik. Kelemahan tersebut secara singkatsebagai berikut :

a. Rekening pengeluaran

Untuk mendukung pelaksanaan pengeluaran negara yang dilaksanakan oleh KPPN

disediakan dananya pada rekening bank operasional (BOI dan BOII). BOI

menampung pagu dana baik untuk pengeluaran belanja pegawai maupun belanja

non pegawai (BOI gaji dan BOI non gaji). Untuk mekanismenya telah dijelaskan di

Bab II. Pada intinya kelemahan pada mekanisme pengeluaran adalah banyaknyadana yang menganggur karena pengeluaran tidak dilakukan tepat waktu. Selain itu,

masih banyak uang negara yang berada dalam penguasaan Kementerian

Negara/Lembaga yang tersimpan dalam berbagai rekening di bank umum berupa

penerimaan negara yang belum di setor ke kas negara dan uang persediaan untuk

membiayai pengeluaran operasional harian Kementerian Negara/Lembaga.

b. Rekening penerimaan


21/62

17

Penerimaan negara (penerimaan pajak dan non pajak kecuali PBB dan BPHTB)

ditampung pada rekening-rekening di bank persepsi dan tidak setiap hari

dilimpahkan ke rekening BUN di Bank Indonesia. Untuk mekanisme lebih rinci dapat

dilihat di Bab II. Permasalahan pada rekening penerimaan juga terdapat dana yang

tidak langsung disetor ke RKUN di BI selain menyalahi peraturan hal ini juga

menimbulkan opportunity costyang besar.

Dengan mekanisme penerimaan/pengeluaran uang negara yang ada saat ini

sulit untuk dapat diketahui jumlah uang negara yang dimiliki secara cepat hal ini

menyebabkan tidak mungkin dilaksanakan pengelolaan kas yang baik. Berdasarkan hal

tersebut perlu dilakukan penyempurnaan pengelolaan kas negara dengan menerapkan

TSA.

3.2. Pengertian TSA

Berdasarkan Undang-Undang No.1 tahun 2004, pelaksanaan penerimaan dan

pengeluaran negara diamanahkan untuk melalui satu rekening. Semua uang negara

akan tersimpan dalam rekening ini dan semua pengeluaran negara dilaksanakan melalui

rekening yang sama. Dengan pelaksanaan TSA ini akan memudahkan dalam mencapaipengelolaan kas negara berdasarkan prinsip pengelolaan kas yang baik. Tujuan

pelaksanaan TSA antara lain mencakup:

a. Adanya pengendalian atas saldo kas dan aliran kas

Untuk pengendalian saldo kas dan aliran kas diperlukan adanya suatu ketentuan

hukum yang mewajibkan penerimaan dan pengeluaran harus melalui rekening

tersebut sehingga dengan demikian saldo kas dapat dikendalikan.

b. Saldo kas setiap hari harus dikonsolidasikan ke rekening TSA

Semua saldo kas yang tersebar dibanyak rekening, untuk keperluan operasionalpemerintah maka saldo tersebut harus dikonsolidasikan kedalam satu rekening

pada setiap akhir hari kerja.

c. Minimalisasi cash float

Cash floatadalah uang yang mengendap/menganggur pada bank yang berkaitan

dengan pelaksanaan pengeluaran atau penerimaan. Uang yang menganggur

tersebut harus dapat diminimalisir dengan memanfaatkan dana kas sedemikian

rupa sehingga saldo kas menganggur menjadi minimal.


22/62

18

d. Transparansi

Diharapkan dengan TSA akan dapat menjamin transparansi dalam pengelolaan

penerimaan dan pengeluaran negara serta dalam pelaksanaan pengendalian

saldo kas pemerintah dengan adanya laporan yang dapat diketahui oleh publik.

3.3. Landasan Hukum

Landasan hukum pelaksanaan TSA terdapat dalam :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal

12 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) dan (3)

Semua penerimaan dan pengeluaran negara dilakukan melalui satu rekening

(Single Account) - Rekening Kas Umum Negara (RKUN)

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang

Negara/Daerah, Pasal 14 ayat (2)

Semua penerimaan negara masuk ke Rekening Kas Umum Negara dan semua

pengeluaran negara keluar dari Rekening Kas Umum Negara

Peraturan Menteri Keuangan No.98/PMK.05/2007 tentang Pelaksanaan

Rekening Pengeluaran Bersaldo Nihil pada Bank Umum Mitra Kerja KPPN dalam

Rangka Penerapan TSA, di 178 KPPN

3.4. Langkah-Langkah Penerapan TSA

Langkah-langkah dalam penerapan TSA mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Mengkonsolidasikan penyimpanan uang negara dalam satu rekening, yaitu

Rekening Kas Umum Negara (RKUN).

2. Semua penerimaan negara masuk ke RKUN dan semua pengeluaran negara

dibayar dari RKUN.3. Semua penerimaan negara harus dilimpahkan ke RKUN setiap hari.

4. Tidak ada lagi dana mengendap di BOI, II dan III dengan menihilkan saldo

yang ada pada setiap akhir hari kerja. Untuk pengeluaran, dana disediakan

pada saat diperlukan untuk pembayaran.

5. Uang persediaan diberikan hanya untuk membiayai kegiatan operasional

sehari-hari (petty cash) dengan jumlah yang minimum.


23/62

19

6. Uang yang berada di Bank Indonesia dan bank umum mendapatkan bunga

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Pemberian imbalan jasa atas pelayanan yang diberikan oleh Bank Indonesia

dan Bank Umum untuk penerimaan dan pengeluaran negara.

8. Membuat perencanaan kas yang baik dan akurat.

9. Berdasarkan perencanaan kas yang akurat, menempatkan uang yang idleke

rekening yang mendapatkan bunga di Bank Indonesia/Bank Umum atau

melakukan investasi jangka pendek pada instrumen moneter yang aman dan

menguntungkan.

10. Mencari dana dengan tingkat bunga yang paling ekonomis atau menjual Surat

Utang Negara (SUN) yang dimiliki dengan harga yang paling menguntungkan

untuk menutup kekurangan kas.

3.5. Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Pengeluaran

Secara sederhana prinsip mekanisme pelaksanaan TSA dapat digambarkan

sebagai berikut, sedangkan untuk lebih teknisnya dapat dipelajari dari Peraturan Dirjen

Perbendaharaan No. 52/PB/2007 :

Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Pengeluaran


24/62

20

Penjelasan bagan arus:

1. KPPN setiap sore hari (pukul 16.00 waktu setempat) menyampaikan

perkiraan kebutuhan dana ke DJPB (Direktorat Pengelolaan Kas Negara)

untuk keperluan hari berikutnya. Perkiraan dana yang disampaikan

mencakup dana untuk mengisi BOI, BOII dan SGG/Pos.

2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (dalam hal ini Dit.PKN) setiap pagi hari

(sekitar pukul 07.00) meminta Bank Indonesia untuk melakukan transfer dana

dari RKUN ke kantor pusat bank umum untuk mengisi dana di Rekening

Pengeluaran Kuasa BUN Pusat (RPK-BUN-P) pada kantor pusat bank umum

berdasarkan jumlah kebutuhan semua KPPN yang telah disampaikan ke

Ditjen Perbendaharaan sore sehari sebelumnya.

3. Bank Indonesia melakukan transfer dana ke kantor pusat bank umum (RPK-

BUN-P) melalui RTGS.

4. BOI menarik dana dari RPK-BUN-P sesuai dengan SP2D yang dikirimkan

oleh KPPN dan permintaan transfer ke SGG/Pos dan BOII.

5. BOI melakukan transfer ke BOII Gaji untuk pembayaran gaji bulanan sesuai

permintaan KPPN sebesar jumlah SP2D gaji bulanan yang diterbitkan. BOI


25/62

21

melakukan transfer ke SGG berdasarkan permintaan KPPN sesuai dengan

jumlah SP2D gaji yang diterbitkan.

6. SGG membayar/melakukan transfer dana ke bendahara/rekanan sesuai

SP2D yang disampaikan oleh KPPN.

7. BOI membayar/mentransfer dana kepada rekanan/bendahara sesuai dengan

SP2D non-gaji yang dikirimkan.

8. BOII membayar/transfer dana kepada bendaharan/pegawai sesuai SP2D gaji

yang disampaikan oleh KPPN.

9. Pada setiap akhir hari kerja BOII dan SGG/Pos menihilkan sisa dana ke BOI.

10. BOI pada setiap akhir hari kerja menihilkan sisa dana ke RPK-BUN-P.

11. BOIII membayar/mencairkan dana kelebihan pembayaran PBB/BPHTB

kepada wajib bayar PBB/BPHTB sesuai dengan SP2D pengembalian yang

dikirimkan.

3.6. Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Penerimaan

Saat ini mekanisme TSA untuk rekening penerimaan belum diterapkan. Berikut ini

adalah bagan arus kas, penerapan TSA untuk rekening penerimaan. Pada prinsipnya

mekanismenya tidak jauh berbeda dengan yang ada tetapi pelimpahannya dengan TSA

dilakukan setiap hari.

Mekanisme Pelaksanaan TSA di KPPN untuk Rekening Penerimaan


26/62

22

Penjelasan bagan arus:

1. Wajib bayar atau wajib pajak akan melakukan penyetoran kewajibannya

pada bank persepsi.

2. Pada setiap akhir hari kerja, bank persepsi melimpahkan seluruh penerimaan

pada hari itu ke Bank Indonesia.

3. Bank persepsi menyampaikan Laporan Harian Penerimaan (LHP) kepada

KPPN setiap akhir hari kerja.

4. Wajib bayar PBB/BPHTB melakukan penyetoran pada bank persepsi

PBB/BPHTB yang ditunjuk.

5. Bank Persepsi PBB/BPHTB melimpahkan seluruh penerimaan setiap ke

BOIII

6. BOIII memberikan laporan penerimaan PBB/BPHTB setiap harinya kepada

KPPN.

7. BOIII membagi habis penerimaan PBB/BPHTB antara bagian pemerintah

pusat dan pemerintah daerah setiap akhir hari kerja.

8. KPPN menyampaikan laporan penerimaan ke DJPBN

9. DJPBN dan Bank Indonesia melakukan rekonsiliasi.

Penjelasan lebih rinci mengenai perbedaan mekanisme penerimaan dan pengeluarannegara sebelum dan sesudah pelaksanaan TSA dapat dilihat pada lampiran 1.

3.7.International Best Practices TSA

TSA telah dilaksanakan di berbagai negara maju antara lain Amerika Serikat,

Perancis, Inggris, New Zaeland, Australia (negara-negara OECD). TSA berdasarkan

international best practices perlu dilaksanakan dalam mengelola kas, mengingat prinsip-

prinsip TSA dapat memperbaiki berbagai kelemahan yang ada pada mekanismepenerimaan dan pengeluaran yang ada sekarang ini.

Untuk mengurangi kemungkinan bermasalah setelah implementasi, dalam

melaksanakan TSA tetap harus mempertimbangkan kondisi geografis di Indonesia,

sistem informasi yang ada serta sarana dan prasarana yang dimiliki oleh pemerintah.

Berikut beberapa best practices dalam pelaksanaan TSA sebagaimana yang telah

dilakukan oleh negara-negara yang telah berhasil menerapkan TSA.


27/62

23

a. Tidak ada dana menganggur pada penerimaan dan pengeluaran

Dengan menerapkan TSA dalam manajemen kas yang baik diharapkan dana

menganggur yang berasal dari penerimaan dan dana yang disediakan untuk

pengeluaran negara yang berada di bank-bank umum dapat diminimalisir. Demikian

pula nantinya untuk dana yang berada pada rekening uang persediaan. Terdapat

dua keuntungan dengan mengelola dana kas yang menganggur ini pertama

keuntungan dari pendapatan bunga jika dana tersebut di investasikan, kedua

keuntungan dari pengurangan beban bunga yang berasal dari pembelian sementara

SUN dalam rangka manajemen kas.

b. Sistem pembayaran elektronik untuk mendukung fungsi perbendaharaan

Sedapat mungkin setiap penerimaan atau pengeluaran pada masa yang akan

datang bisa dilakukan secara elektronik. Sistem pembayaran secara elektronik akan

memberikan keuntungan seperti penghematan waktu, biaya pegawai, biaya

pencetakan, biaya pengamanan kas, meminimalisasi biaya penggunaan kertas,

mempercepat aliran dana, memperbaiki mekanisme pelaporan dan internal control

serta mendukung fungsi perencanaan kas.

c. Adanya imbalan yang diberikan kepada bank atas penyediaan jasa perbankanKarena tidak ada lagi dana yang mengambang yang dapat dimanfaatkan oleh bank

umum maka tidak ada lagi keuntungan yang diperoleh oleh bank umum dalam

memberikan pelayanan penerimaan dan pengeluaran negara kepada pemerintah.

Untuk itu pemerintah harus memberikan imbalan atas penyediaan jasa perbankan

yang diberikan oleh bank umum mitra kerjanya. Seharusnya biaya ini dapat ditutupi

oleh pendapatan pemerintah dari pengelolaan dana yang menganggur.

d. Bank sentral memberikan imbalan atas saldo TSA pemerintah.Dengan penerapan TSA secara penuh maka bank sentral memperoleh manfaat dari

terkumpulnya dana pemerintah tersebut berupa pengurangan biaya operasi operasi

moneter. Sesuai dengan amanat Undang-Undang dan hal diatas, maka sewajarnya

pemerintah mendapatkan bunga atas dana yang ada/ditempatkan di bank sentral.

3.8. Tahapan Pelaksanaan TSA


28/62

24

Pelaksanaan TSA dilakukan secara bertahap diawali dengan pelaksanaan TSA

untuk rekening pengeluaran. Pada tanggal 1 September 2006 telah dilaksanakan uji

coba di 50 KPPN yang tidak berada di ibu kota propinsi di seluruh wilayah Indonesia,

kecuali untuk KPPN Jakarta II. Uji coba ini dimaksudkan untuk melihat hambatan yang

akan dialami khususnya untuk daerah-daerah di ibu kota kabupaten yang fasilitasnya

relatif tidak semaju di ibu kota propinsi. Meskipun terdapat beberapa hambatan namun

pelaksanaan secara keseluruhan dapat dikatakan cukup berhasil.

Selanjutnya Penerapan TSA untuk rekening pengeluaran diseluruh KPPN (178

KPPN) dilaksanakan sejak tanggal 1 Oktober 2007. Untuk pelaksanaan ini diperlukan

adanya pemilihan BOI secara terbuka (pelelangan umum). BOI yang ada saat ini adalah

hasil dari lelang tersebut.

Dalam pelaksanaan TSA untuk rekening pengeluaran, sesuai ketentuan

Undang-Undang No.1 tahun 2004 pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (3) pemerintah

berkewajiban untuk membayar biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan

baik oleh bank sentral maupun bank umum. Berdasarkan hasil lelang BOI yang telah

dilaksanakan, pemerintah tidak perlu memberikan kompensasi atas pelayanan yang

diberikan. Bahkan, hasil lelang Bank Operasional I memberikan tambahan penerimaan

negara sebesar kurang lebih Rp. 22 milyar untuk jangka waktu tiga tahun atas

penunjukan bank umum terkait sebagai Bank Operasional I mitra kerja KPPN.Untuk rekening penerimaan direncanakan sudah dapat dilaksanakan sebelum

akhir tahun anggaran 2007 (November-Desember 2007). Namun belum dapat

dilaksanakan karena pembicaraan dengan Bank Indonesia khususnya yang terkait

dengan remunerasi uang negara di Bank Indonesia belum terselesaikan. Diharapkan

tahun 2008, Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Gubernur BI mengenai tingkat

bunga atas uang pemerintah di BI bisa ditandatangani sehingga TSA untuk rekening

peneriman bisa dilanjutkan.

Pemerintah juga berhak memperoleh bunga atas dana yang disimpan di bankumum serta berkewajiban untuk membayar jasa pelayanan yang diberikan oleh bank

umum baik dibidang penerimaan mapun pengeluaran negara sesuai ketentuan Pasal 24

UU No.1 tahun 2004. Sehubungan dengan itu sebelum pelaksanaan TSA untuk

rekening penerimaan perlu dikaji dan ditetapkan terlebih dahulu tarif jasa pelayanan

penerimaan negara yang akan dibayarkan kepada bank umum.

3.9. Kesimpulan


29/62

25

Negara memiliki sumber daya keuangan yang terbatas, oleh karena itu sangat

penting adanya suatu manajemen kas yang baik untuk memastikan bahwa pengelolaan

kas pemerintah berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat memanfaatkan saldo

kas se-optimal mungkin untuk menghasilkan penerimaan negara dan menjaga

ketersediaan dana dalam pelaksanaan APBN. Untuk itu, penerapan rekening tunggal

pemerintah atau Treasury Single Account (TSA) yang dibarengi dengan adanya

perencanaan kas yang baik harus dilaksanakan.

Dengan penerapan TSA diharapkan sebagian besar saldo kas pemerintah

dapat dikonsolidasikan kedalam satu rekening pada setiap akhir hari kerja. Hal ini akan

membuka kemungkinan pemerintah untuk dapat melakukan pengendalian yang lebih

baik atas aliran kas dan mencegah kemungkinan terjadinya penyalahgunaan. Selain itu

dengan adanya konsolidasi kas akan memungkinkan pemerintah untuk dapat

melakukan pengelolaan kas dengan baik. Selain itu, dalam rangka meningkatkan

penerimaan negara pemanfaatan kas dapat dilakukan dalam bentuk penempatan di

Bank Indonesia atau di bank umum yang dapat menghasilkan bunga atau jasa giro.

Untuk mencapai penerapan TSA yang sempurna masih banyak tantangan yang

harus dihadapi. Tantangan tersebut antara lain keterbatasan sarana komunikasi,

perencanaan kas yang belum baik serta perlu adanya koordinasi antara Departemen

Keuangan dan Bank Indonesia. Disamping itu penerapan TSA dalam manajemen kasmenuntut adanya perubahan pola pikir dari setiap pengguna anggaran khususnya dalam

penyediaan dana untuk membiayai pengeluaran negara. Oleh karena itu perlu adanya

pembinaan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam pengeloloaan

keuangan negara. Jika semua tantangan tersebut dapat diatasi maka diharapkan

pelaksanaan TSA di Indonesia dapat berhasil dengan baik.


30/62

26

Mekanisme Penerimaan dan Pengeluaran Negara Sebelum dan Sesudah Pelaksanaan TSA(Treasury Single Account)

No Uraian Sebelum TSA Sesudah TSA

A.

1.

2.

B.

1.

Untuk Penerimaan Kas

Bank Persepsi

Bank Persepsi PBB/BPHTB

Untuk Pengeluaran Kas

Bank Operasional (BO)

Bank Persepsi ditunjuk oleh Menteri Keuangan

dan tidak diberikan imbalan jasa atas pelayananpenerimaan negara.

Penerimaan Negara yang ada di Bank Persepsi,dilimpahkan setiap hari Selasa, Jumat, dan akhirbulan ke BI (ada pengendapan uang diluarhari/waktu tersebut di Bank Persepsi).

Penerimaan PBB dilimpahkan ke BO III setiaphari Jumat.BO III membagi PBB setiap hari Jumat (mingguberikutnya)Penerimaan BPHTB dilimpahkan ke BO III setiaphari Jumat.BO III membagi BPHTB setiap hari Rabu (mingguberikutnya)

Tidak diberikan imbalan jasa pelayanan

pengeluaran negara

Pemilihan BO sebagai mitra kerja KPPNditunjuk langsung oleh Dirjen Perbendaharaan.

BO berdasarkan tugas/fungsinya terdiri dari 3jenis yaitu : BO I = Menampung dana Gaji dan Non

Bank Persepsi ditunjuk oleh Menteri Keuangan dan

diberikan imbalan jasa pelayanan penerimaan negaraberdasarkan perjanjian kerja/kontrak.

Penerimaan Negara yang ada di Bank Persepsi setiaphari harus dilimpahkan ke RKUN di BI (tidak adapengendapan uang di Bank Persepsi)

Penerimaan PBB dan BPHTB berdasarkan TSA harusdilimpahkan dan dibagi setiap hari.

Diberikan imbalan jasa pelayanan pengeluaran negara

yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil lelangterbuka. Pemilihan BO sebagai mitra kerja KPPN, dilakukan

dengan pelaksanaan tender BO.

Berdasarkan tugas/fungsinya BO terdiri dari 3 jenis,yaitu : BO I = Menampung dana Non Gaji


31/62

27

2.

C.1.

Pagu/saldo uang di BO

LainnyaKPPN

Gaji BO II = Menampung dana Gaji (bulanan

dan kekurangan Gaji) BO III = Menampung PBB dan BPHTB

Jumlah pagu dana di BO I telah ditetapkan baikuntuk gaji dan non gaji. BO II diisi dana untukpembayaran gaji 6 hari sebelum tanggal 1.

Setiap hari BO I dan II mempunyai saldo gunapersediaan pembayaran belanja negara

Berkaitan dengan proses penyediaan dana bagipenyaluran dana APBN, KPPN dibedakan :1. KPPN KBI (induk)2. KPPN KBI (non induk)3. KPPN non KBIPada prinsipnya KPPN menyediakan dananyasendiri. Untuk KPPN non KBI penyediaandananya melalui KPPN KBI (induk)

(termasuk kekurangan Gaji) BO II = Menampung dana Gaji (bulanan) BO III = Menampung PBB dan BPHTB

Tidak ada penetapan pagu untuk BO I. Dana BO Idisediakan berdasarkan kebutuhan KPPN pada hariitu. Untuk BO II, saat ini, diisi dana untuk pembayarangaji 3 hari kalender sebelum tanggal pembayaran

gaji.

Saldo di BO I setiap hari harus nihil, sedangkan untukBO II (saat ini) setelah pembayaran gaji harus Nihil(zero balance),

Pembedaaan KPPN KBI (induk), KPPN KBI (non induk)dan KPPN non KBI tidak ada lagi.Penyediaan dana bagi penyaluran dana APBN dilakukanmelalui kantor pusat. Dana disediakan di RekeningPengeluaran Kuasa Bendahara Umum Negara Pusat(RPK-BUN-P) pada Kantor Pusat BO I. Penyediaandana untuk BO I mitra KPPN dilakukan oleh masing-masing BO I dengan manarik dana dari RPK-BUN-P.

2. Mekanisme penerimaan danpengeluaran negara

Penerimaan negara:a. Wajib Pajak dan Wajib Bayar melakukan

penyetoran pajak dan atau PNBP, ke BankUmum yang ditunjuk menjadi Bank Persepsi.

b. Bank Persepsi setiap hari menyampaikanLaporan Harian Penerimaan (LHP) dimaksudbeserta data/dokumen pendukungnya keKPPN yang menjadi mitra kerjanya.

c. Pada setiap hari Selasa, Jumat, dan akhirbulan, Bank Persepsi harus melimpahkan

Penerimaan negara:a. Wajib Pajak dan Wajib Bayar melakukan penyetoran

pajak dan atau PNBP, ke Bank Umum yang ditunjukmenjadi Bank Persepsi.

b. Bank Persepsi setiap hari menyampaikan LaporanHarian Penerimaan (LHP) dimaksud besertadata/dokumen pendukungnya ke KPPN yang menjadimitra kerjanya.

c. Setiap hari Bank Persepsi harus melimpahkanpenerimaan negara dimaksud ke RKUN di Bank


32/62

28

penerimaan negara dimaksud ke BankIndonesia, khusus KPPN Non KBI, pelimpahandilakukan ke BO I mitra kerja KPPN tersebut.

Pengeluaran negara :a. KPPN menerbitkan SP2D berdasarkan SPM

yang diterbitkan KPA, untuk disampaikan keBO I dan II.

b. Selanjutnya BO I dan II melakukan pendebetanrekening kas negara dan

mengkredit/mentransfer dana untukkeuntungan KPA/Rekanan.c. Apabila saldo kas di BO I dan II tidak

mencukupi atau kurang dari pagu/saldo yangtelah ditetapkan, maka KPPN akan mengisi/meminta tambahan kas untuk pengisian saldoBO I dan II

d. Apabila pagu/saldo berlebih dari yang telahditetapkan maka BOI/II akan melakukantransfer ke Bank Indonesia.

Indonesia.

Pengeluaran negara :a. KPPN menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang

diterbitkan KPA, untuk disampaikan ke BO I dan II.b. Satu hari sebelum pengeluaran dilakukan KPPN

menyampaikan kebutuhan dana ke Kantor PusatDitjen PBN.

c. Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan meminta BImelalui RKUN untuk mentransfer dana sebesarkebutuhan harian ke RPK-BUN-P pada Kantor PusatBO I.

d. Selanjutnya BO I menarik dana dari RPK-BUN-Pberdasarkan SP2D non gaji yang diterbitkan olehKPPN dan/atau surat permintaan transfer dana ke BOII atau rekening pengeluaran pada sentral giro/kantorpos.

e. BO I/II selanjutnya melakukan pendebetanberdasarkan SP2D yang telah disampaikan olehKPPN yang menjadi mitra kerjanya dan melaporkanperihal pendebetan tersebut ke KPPN.

f. Pada akhir hari, saldo yang terdapat pada BO I/IIharus ditransfer kembali ke Kantor Pusat BO Iberkenaan.


33/62

29

BAB IV

PERENCANAAN KAS PEMERINTAH

Perencanaan Kas Pemerintah dapat didefinisikan sebagai kegiatan

memperkirakan penerimaan dan pengeluaran kas pada waktu tertentu untuk

mengetahui kemungkinan terjadinya cash mismatch sehingga dengan demikian dapat

dilakukan tindakan yang sesuai untuk mengatasinya. Perencanaan kas pemerintah

bertujuan untuk memastikan bahwa negara memiliki saldo kas yang cukup untuk

membiayai kewajiban negara dalam rangka pelaksanaan APBN. Oleh karena itu,

perencanaan kas merupakan suatu kegiatan yang terus-menerus (continuous) mulai

dari tahap pengumpulan data, pengolahan data untuk membuat forecast hingga

pelaporan.

Cash mismatchadalah ketidaksamaan antara jumlah kas yang diterima dan kas

yang dikeluarkan. Cash mismatch dapat berupa kekurangan atau kelebihan kas. Hal

tersebut penting untuk diprediksi supaya dapat direncanakan langkah-langkah mencari

sumber pembiayaan untuk menutup kekurangan kas atau melakukan penempatan atau

investasi jangka pendekbila terjadi kelebihan kas.

Ditinjau dari aspek penyerapan anggaran, perencanaan kas merupakan suatu

bagian penting dalam upaya percepatan penyerapan anggaran karena dengan adanyaperencanaan kas yang baik akan memastikan tersedianya dana untuk membiayai

kegiatan pemerintah sehingga dapat mencegah kemungkinan terhambatnya suatu

kegiatan karena tidak tersedianya dana.

4.1. Dasar Hukum

Peraturan yang mengatur perencanaan kas adalah Peraturan Pemerintah

Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Pada pasal pasal 32ayat (1) dinyatakan Menteri Keuangan selaku BUN atau Kuasa BUN Pusat

bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas

minimal dan pada pasal 32 ayat (4) dinyatakan Dalam rangka penyusunan

perencanaan kas, kementerian negara/lembaga dan pihak-pihak lain yang terkait

dengan penerimaan dan pengeluaran APBN wajib menyampaikan proyeksi penerimaan

dan pengeluaran secara periodik kepada Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara

Umum Negara.


34/62

30

4.2. Latar Belakang

Pemerintah selama ini berupaya memastikan ketersediaan kas dengan cara

menempatkan uang dalam jumlah besar di Bank Indonesia untuk memenuhi

pengeluaran negara sebagai upaya antisipasi. Hal ini mengakibatkan tingginya cost of

money pemerintah karena pada saat kas pemerintah sebenarnya mencukupi,

pemerintah masih membuat utang baru sebagai tindakan berjaga-jaga, sementara disisi

lain pemerintah tidak dapat memanfaatkan kelebihan kas untuk investasi jangka pendek.

Hal tersebut tidak dapat lagi dilanjutkan karena tidak sesuai dengan prinsip-

prinsip manajemen kas yang baik dimana pemerintah seharusnya memegang kas dalam

jumlah tertentu dan menginvestasikan sisanya. Perencanaan kas juga semakin penting

karena negara saat ini dalam anggaran yang defisit dengan kata lain sebenarnya

pendapatan negara kita tidak mencukupi untuk menutup belanja nagara sehingga

pemerintah perlu meminjam uang dari dalam dan luar negeri. Selain itu penerapan

perencanaan kas perlu untuk merubah pola pikir di satuan kerja yang beranggapan

bahwa kas bukanlah sumber daya ekonomi yang langka dan selalu tersedia kapan saja

diperlukan.

4.3. Perencanaan Kas dan Manajemen Likuiditas

Salah satu sasaran penting dari penerapan manajemen kas adalah untuk

memastikan negara memiliki kas yang cukup untuk menyelesaikan semua kewajiban

yang jatuh tempo. Untuk itu diperlukan manajemen likuiditas. Manajemen likuiditas

sangat penting mengingat terjadinya cash mismatch dimana kegiatan pemerintah antara

lain pembayaran gaji dan DAU dan penyediaan dana untuk kegiatan semua unit

organisasi (uang persediaan) sudah dimulai sejak awal tahun sementara itu penerimaan

negara seperti pajak dan penerimaan lainnya belum mencukupi.

Untuk mendukung percepatan penyerapan anggaran terutama sejak awal

tahun, pemerintah perlu melakukan langkah-langkah untuk mengelola kas sehingga

pada awal tahun pemerintah tetap memiliki dana yang cukup dalam membiayai

kegiatannya. Pada awal tahun biasanya dana yang dimiliki pemerintah yang berasal dari

pendapatan negara tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran oleh karena itu

pemerintah harus mampu mencari alternatif pembiayaan yang paling efisien untuk

menutup kekurangan dana tersebut. Untuk manajemen likuiditas yang baik diperlukan

perencanaan kas yang baik. Perencanaan kas diperlukan untuk mengetahui saat


35/62

31

terjadinya kekurangan dan kelebihan kas dan melakukan tindakan untuk mengatasi hal

tersebut.

4.4. Pelaksanaan Perencanaan Kas

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum

Negara Pusat bertanggungjawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan

saldo kas minimal. Saldo kas minimal ini merupakan buffer cash yaitu suatu cadangan

kas yang harus ada di kas negara yang dipergunakan untuk menutup pengeluaran rutin

dan pengeluaran yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya.

Sebagai contoh di Amerika Serikat saldo tersebut ditetapkan sejumlah sekitar

US$5 milyar sedangkan di Australia ditetapkan sekitar AUS$750 juta. Jika saldo kas

minimal telah ditetapkan maka saldo kas pemerintah setiap hari diupayakan untuk

mendekati patokan tersebut dan setiap rupiah diatas saldo kas minimal tersebut akan

ditempatkan atau diinvestasikan jangka pendek (sangat likuid). Untuk mampu

menerapkan hal yang sama maka pemerintah perlu melakukan perencanaan yang

akurat setiap hari dimana setiap unit terkait setiap hari menyampaikan perencanaan kas

untuk dikonsolidasikan. Perencanaan kas harian ini dibuat hingga tiga bulan kedepan

dan dilakukan updatesecara terus menerus.Untuk mencapai hal tersebut, dibutuhkan dukungan dari setiap kementerian

negara/lembaga dan pihak terkait untuk menyampaikan proyeksi penerimaan dan

pengeluaran secara periodik kepada Kuasa Bendahara Umum Negara. Laporan

tersebut kemudian dikompilasi untuk membuat perencanaan kas nasional yang juga

merupakan rencana realisasi anggaran secara harian. Tingkat akurasi dari perencanaan

kas nasional sangat dipengaruhi oleh kecermatan dalam pembuatan perencanaan

penerimaan dan pengeluaran kas masing-masing departemen/lembaga.

Semakin jauh waktu perencanaan maka akurasinya akan semakin rendah.Oleh karena itu perlu dilakukan update atas perencanaan secara terus menerus.

Dengan melakukan update ini akurasi dari perencanaan jangka pendek akan tetap

terjaga akurat. Untuk meningkatkan akurasi perencanaan tersebut, perlu dibentuk suatu

jaringan informasi yang baik antara instansi yang menjadi sumber data di dalam maupun

diluar Departemen Keuangan dengan pihak yang mengolah dan melaporkan

perencanaan kas (Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat Pengelolaan Kas Negara).


36/62

32

Peningkatan akurasi merupakan proses yang membutuhkan waktu cukup lama.

Diperlukan suatu upaya terus-menerus dalam meneliti selisih antara proyeksi dan

realisasi sehingga faktor-faktor yang menyebabkan selisih tersebut dapat diantisipasi.

Langkah antisipasi tersebut penting supaya dalam perencanaan kas selanjutnya

kesalahan serupa tidak terulang. Dengan koordinasi yang baik dengan semua pihak

yang memberikan data perencanaan kas diharapkan pemerintah akan mampu membuat

suatu perencanaan kas harian yang baik

4.5. Mekanisme Penyampaian Laporan

Kecepatan penyampaian laporan dan akurasi laporan merupakan salah satu

faktor penting dari perencanaan kas yang baik. Untuk itu mekanisme pelaporan yang

dipergunakan sangat tepat jika menggunakan internet, telepon dan faximile. Mekanisme

pelaporan dengan menggunakan surat sangat tidak mendukung perencanaan kas yang

baik karena membutuhkan waktu berminggu-minggu. Sementara itu sangat perlu

dipahami bahwa semakin jauh waktu pelaporan dan saat melakukan forecast maka

semakin tidak reliable forecast yang disajikan.

Perencanaan bukanlah perlaporan atas kegiatan yang telah terjadi tetapi

kegiatan yang akan terjadi. Selain itu, perlu juga penyederhanaan laporan sehinggalaporan dapat dibuat dan dikompilasi dengan cepat di pusat. Proses pembuatan dan

pelaporan perencanaan harus dirancang sesederhana mungkin sehingga tidak

membebani satker sehingga menurunkan kualitas laporan. Idealnya laporan

perencanaan kas hanya satu lembar kertas faximile saja atau beberapa baris kalimat

dalam e-mail.

4.6. Inherent risk dalam Perencanaan Kas

Penting untuk dipahami bahwa perencanaan kas sangat berbeda dengan

perencanaan anggaran, sehingga sifat laporan perencanaan kas juga sangat berbeda

dengan laporan pelaksanaan anggaran atau laporan keuangan. Laporan keuangan atau

realisasi anggaran adalah melaporkan transaksi keuangan yang telah terjadi

berdasarkan bukti-bukti transaksi, setiap angka yang dilaporkan dapat di validasi karena

memang benar-benar terjadi. Dalam laporan perencanaan kas, yang dilaporkan adalah

recana pengeluaran atau penerimaan kas, karena belum terjadi maka angka-angka


37/62

33

tersebut tidak bisa divalidasi ke dokumen sumber. Oleh karena itu, judgement untuk

menentukan angka forecastsangat berperan.

Mengingat laporan perencanaan kas adalah melaporkan sesuatu yang akan

terjadi, kecepatan penyampaian data untuk membuat perencanaan kas menjadi sangat

penting, sebab ketika kejadian tersebut telah menjadi kenyataan (direalisasikan) maka

laporan perencanaan kas tersebut tidak lagi berguna. Fungsinya telah berubah menjadi

laporan realisasi anggaran yaitu melaporkan transaksi ekonomi yang telah terjadi.

Skema dibawah ini menunjukkan bagaimana akurasi perencanaan kas dan kegunaan

laporan meningkat seiring dengan semakin dekat saat kejadian.

Kualitas/akurasi laporan perencanaan kas akan semakin meningkat jika jarak

pembuatan laporan dan waktu kejadian yang direncanakan semakin dekat. Sebagai

contoh, jika satu bulan dari sekarang direncanakan akan melakukan pembelian senilai

Rp.10 juta maka kemungkinan bahwa pengeluaran tersebut benar-benar Rp.10 juta

mungkin hanya 50%. Hal ini disebabkan karena banyaknya variabel yang

mempengaruhi rencana pengeluaran tersebut. Seiring dengan berjalannya waktu maka

seharusnya tingkat kepastian pengeluaran tersebut semakin tinggi dan angka yang

disajikan akurasinya juga semakin meningkat. Contoh, sehari sebelum dilakukanpengeluaran dapat dipastikan dengan tingkat akurasi 97% (perkiraan) bahwa

pengeluaran yang akan terjadi adalah Rp. 11,5 juta bukan Rp. 10 juta. Prediksi yang

hampir mencapai 100% dimungkinkan karena variable yang mempengaruhi sudah

semakin sedikit. Sehari sebelum pengeluaran pasti kontrak-kontrak jual beli sudah

selesai, harga jual beli juga sudah disepakati dan bisa dikatakan tidak ada

lagi judgement dalam angka tersebut.

Saatkejadian

10

Tingkat kegunaan forecasting

1

100%0%

Fungsi forecasting

Fungsi perencanaan

Hari(sebelum)

Hari(sesudah)

Tingkat akurasi forecasting

50%

5

belum terjadi Sudah terjadi

5 1 10

Fungsi pelaporan/realisasi

Tingkat kegunaan laporan

100% 50% 0%

0%


38/62

34

Kenaikan tingkat akurasi angka yang dilaporkan seiring dengan semakin

dekatnya waktu pelaporan dengan waktu kejadian sebenarnya adalah berlaku umum

untuk setiap angka yang dilaporkan dalam perencanaan kas. Oleh karena itu membuat

suatu forecast yang terinci dalam jangka waktu yang terlalu jauh dari waktu kejadian

adalah tidak efektif dan efisien. Ilustrasi diatas juga menggambarkan pentingnya

melakukan updateterus menerus atas forecasttersebut untuk meningkatkan akurasinya.

4.7. Tindak Lanjut Perencanaan Kas

Perencanaan kas bisa dikatakan akurat jika berhasil menekan perbedaan

antara realisasi dan perencanaan tidak lebih dari 5%. Jika hal ini berhasil dicapai maka

perencanaan kas yang dilakukan dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan

manajerial berupa keputusan untuk melakukan investasi jangka pendek atau pinjaman

sesuai dengan hasil perencanaan kas. Tindakan untuk melakukan investasi atau

pinjaman tersebut merupakan upaya untuk mempertahankan agar saldo kas selalu

mendekati patokan cash buffer.

Skema diatas menunjukkan bagaimana perencanaan kas berperan dalam

menstabilkan saldo kas pemerintah dengan menggunakan satu instrumen yaitu SUN

sebagai stabilisator likuiditas. Ada dua skenario pada diagram tersebut yaitu pada saat

kelebihan kas dan kekurangan kas. Mungkin penggunaan SUN sebagai alat stabilisasi

likuiditas kurang tepat karena SUN tergolong investasi jangka panjang (tidak likuid) pada

negara maju ada berbagai surat berharga jangka pendek pemerintah yang

dipergunakan untuk hal tersebut.

Perkiraansaldo Kas

Rp 0

Rp (-)

Rp (+)

Kekurangan kas

Jual SUN

Beli SUN

Kelebihan Kas

Idle cash

Buffer cash

T+ n

Saldo kas yangdiharapkan


39/62

35

a. Pengelolaan kekurangan kas

Dalam hal pemenuhan kekurangan kas pemerintah (defisit kas) perlu perhatian

khusus karena tidak mungkin dilakukan dengan cepat terutama jika pemenuhan tersebut

berasal dari luar negeri. Untuk itu perlu antisipasi lebih awal untuk kekurangan kas, jika

berdasarkan perencanaan kas diperkirakan akan terjadi kekurangan kas pada saat

tertentu maka BUN harus melakukan pencarian pinjaman atau menjual investasi jangka

pendek sehingga saldo kas kembali mendekati jumlah buffer cash.

Pada masa yang akan datang diharapkan pemerintah akan memiliki surat hutang

jangka pendek (harian atau mingguan) yang bisa dengan segera menutupi kekurangan

kas jangka pendek. Dalam hal terjadi kekurangan kas, BUN dapat melakukan :

a. Mencairkan penempatan di bank umum atau di Bank Indonesia;

b. Menjual surat utang negara yang dimiliki;

c. Melakukan repo

Sesuai dengan prinsip pengelolaan kas yang baik, pencairan pinjaman dalam rangka

menutup kekurangan kas harus sedekat mungkin dengan saat terjadinya kekurangan

kas untuk menghindari kerugian atas pembayaran bunga. Selain itu jika masih

memungkinkan kekurangan kas tersebut ditutupi dengan menjual investasi jangkapendek yang dimiliki daripada mengeluarkan surat utang.

b. Pengelolaan kelebihan kas

Sebaliknya untuk investasi jangka pendek atas kelebihan kas perlu dilakukan

secara hati-hati dan harus memperhatikan prisip keamanan dan likuiditas. Dalam hal

terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Negara dapat melakukan :

a. Menempatkan uang negara pada rekening di bank sentral/bank umum yangmenghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku umum.

b. Pembelian Surat Utang Negara;

c. Melakukan reverse repo.

Kelebihan kas adalah setiap rupiah diatas buffer cash. Dana tersebut dapat

dipergunakan untuk investasi jangka pendek dengan memperhatikan prinsip keamanan

dan kehati-hatian dalam penempatan uang negara. Jika pada saat tertentu terjadi

kekuarangan kas maka investasi jangka pendek yang berasal dari kelebihan kas


40/62

36

merupakan prioritas utama untuk dicairkan kecuali ada sumber pembiayaan lain yang

terbukti lebih menguntungkan.

Secara umum prinsip keamanan ini diperlukan untuk mencegah kegagalan

penarikan investasi pemerintah pada pihak ketiga yang dapat mengakibatkan

terhambatnya realisasi anggaran karena kesalahan jumlah/waktu dalam penempatan

uang negara.

4.8. Kesimpulan

Perencanaan kas merupakan suatu perencanaan yang relatif sederhana, mudah

untuk dimengerti tetapi sulit untuk di implementasikan dengan baik, terlebih lagi untuk

membuat suatu perencanaan yang akuratyang bisa dipergunakan untuk kepentingan

pengambilan keputusan oleh manajemen. Untuk mendapatkan suatu perencanaan kas

yang baik diperlukan suatu usaha yang konsisten dari instansi yang memberikan data

dan pihak yang mengolah data untuk meningkatkan akurasi perencanaan. Peningkatan

kualitas/akurasi perencanaan kas sendiri adalah suatu proses belajar terus menerus

yang diharapkan akan semakin baik dalam waktu yang lama.

Sebagai tindak lanjut perencanaan kas, penting untuk menempatkan dana yang

belum dipergunakan pada investasi yang menguntungkan. Walaupun demikian perludipahami bahwa dana pemerintah berbeda dengan dana swasta sehingga metode

investasinya juga berbeda. Faktor keamanan merupakan pertimbangan utama, investasi

pemerintah harus dijamin sepenuhnya. Koordinasi dengan Bank Indonesia sangat

diperlukan dalam menentukan instrumen investasi atas kelebihan kas pemerintah.

Selain itu perencanaan kas akan sangat tergantung pada kemampuan sumber

daya manusia di setiap instansi dalam membuat perencanaan kas yang baik. Untuk itu

sosialisasi dan pendidikan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya

perencanaan kas dan bagaimana membuat perencanaan kas yang baik sangatdiperlukan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia tersebut juga perlu didukung

dengan tersedianya sarana komunikasi yang memadai.

Pada masa yang akan datang diharapkan dengan seiring meningkatnya

kemampuan perencanaan kas, meningkat pula kemampuan pemerintah dalam

mengelola kelebihan maupun kekurangan kas. Instrumen yang dapat dipergunakan

pemerintah dalam mengelola dana yang dimiliki juga diharapkan bertambah. Walaupun

hal tersebut masih jauh dari kenyataan diharapkan dengan upaya serius dan dukungan


41/62

37

semua pihak yang terkait, suatu saat nanti pemerintah akan mampu melakukan

perencanaan kas sebagaimana yang dilakukan dinegara-negara maju.


42/62

38

BAB V

REMUNERASI ATAS SALDO KAS PEMERINTAH

Sudah saatnya bagi pemerintah untuk memberdayakan saldo kas yang

dimilikinya untuk menambah pendapatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh

negara maju. Selama ini saldo kas yang dimiliki oleh pemerintah yang berada di Bank

Indonesia (BI) dan di Bank Umum belum menghasilkan bunga secara optimal.

Penerapan manajemen kas dalam bentuk Treasury Single Account(TSA) untuk

pengeluaran pada 178 KPPPN semakin mendorong perlunya suatu mekanisme yang

mampu mengelola saldo kas pemerintah sehingga memberikan tambahan pendapatan.

Apabila TSA untuk pengeluaran dan penerimaan telah berjalan, maka sebagian besar

saldo kas pemerintah akan terkonsentrasi di BI. Konsentrasi dana yang belum

dipergunakan dalam jumlah besar membuka peluang untuk melakukan investasi dalam

jangka pendek atau penempatan untuk menambah penghasilan pemerintah.

5.1. Latar Belakang

Meskipun kasus kelebihan kas tidak mengakibatkan dampak seburuk

kekurangan kas pada pembangunan, kelebihan kas harus dijaga pada tingkat yang

minimal. Tingkat kas minimal yang harus dijaga tersebut merupakan suatu buffer cashyang merupakan cadangan kas untuk berjaga-jaga jika terjadi pengeluaran kas

mendadak atau gagalnya penerimaan kas. Jumlah cadangan kas yang sengaja

dibiarkan menganggur tersebut dapat ditentukan dengan berbagai metode, namum

prinsip keuangan yang harus diperhatikan adalah pada dasarnya kas yang menganggur

adalah tidak baik.

Kas yang menganggur tidak memberikan return kepada pemerintah. Oleh

karena itu setiap kas yang belum dipergunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah

perlu dikumpulkan dan diinvestasikan sehingga memberikan keuntungan bagipemerintah. Hingga saat ini sejumlah besar uang pemerintah masih menganggur di

Bank Indonesia, bank-bank operasional, persepsi dan pada rekening

departemen/lembaga tanpa memberikan return yang maksimal. Seharusnya kas

tersebut dapat dikumpulkan dalam suatu rekening untuk dikelola secara profesional

sehingga memberikan return yang optimal. Pengelolaan kas yang menganggur akan

dapat memberikan manfaat :


43/62

39

Ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan pemanfaatan atas saldo kasnya

yang menganggur secara efektif dan efisien menimbulkan opportunity costyang sangat

tinggi. Sebagai ilustrasi jika diasumsikan saldo rata-rata pemerintah yang terkonsolidasi

di BI dalam setahun adalah Rp 40 trilyun dengan tingkat bunga 3% saja maka

pemerintah mempunyai potensi pendapatan bunga sebesar Rp 1,2 trilyun pertahun.

5.2. Landasan Hukum

Secara hukum kemungkinan pemerintah untuk mengelola uangnya untuk

memperoleh pendapatan telah diatur pada Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara. Pada Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 2007 tentang

Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Berikut pasal-pasal pada Undang-undang No.1 yang

dijadikan landasan hukum dalam melakukan manajemen kas :

1. Pasal 7, dinyatakan bahwa Menteri Keuangan dapat melakukan :

a. Penyimpanan uang negara (ayat g)

b. Menempatkan uang negara dan (ayat h)

c. Mengelola/menatausahakan investasi (ayat h)

Pada penjelasan ayat tersebut dinyatakan bahwa investasi yang

dimaksud adalah pembelian Surat Utang Negara.2. Pasal 23, dinyatakan bahwa pemerintah pusat memperoleh bunga dan/atau jasa

giro atas dana yang disimpan di bank sentral. Jenis dana, tingkat bunga

dan/atau jasa giro serta biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan

oleh bank sentral, ditetapkan berdasarkan kesepakatan atara Gubernur BI dan

Menteri Keuangan.

Pasal 71, membatasi pelaksanaan pasal 23 dengan menyatakan bahwa

pemberian bunga dan/atau jasa giro mulai dilaksanakan pada saat penggantian

SBI dengan SUN sebagai instrumen moneter.3. Pasal 24, dinyatakan bahwa pemerintah pusat berhak memperoleh bunga

dan/atau jasa giro pada tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku atas

dana yang disimpan pada bank umum.

4. Pasal 28, pokok-pokok peraturan mengenai pengelolaan kas diatur dengan

peraturan pemerintah setelah dikonsultasikan dengan bank sentral.


44/62

40

Sebelum pembahasan lebih lanjut perlu dibedakan antara penyimpanan,

penempatan dan investasi. Penyimpanan didefinisikan sebagai kegiatan menyimpan kas

yang berada di BI (pasal 7 ayat g). Penyimpanan disini dapat disamakan dengan

rekening giro dimana keluar dan masuknya dana tidak dibatasi sama sekali sehingga

sulit untuk mendapatkan bunga yang tinggi.

Penempatan (pasal 7 ayat h) disini dapat diartikan sebagai investasi dalam

jangka pendek yang dapat disetarakan dengan kas seperti halnya deposito atau

overnight. Penempatan dapat dibedakan menjadi dua yaitu penempatan di bank umum

dan di bank sentral. Pada negara maju seperti Australia penempatan hanya

diperbolehkan di bank sentral yaitu Reserve Bank of Australia dalam bentuk term

depositsyang bisa dicairkan sesuai keperluan manajemen kas. Di Amerika penempatan

dapat dilakukan diluar bank sentral dengan cara memberikan sejumlah

jaminan/collateral. Jenis jaminan yang diterima oleh pemerintah telah diatur tersendiri

sehingga risiko kerugian atas kegagalan pencairan penempatan bisa ditekan seminimal

mungkin.

Investasi (pasal 7 ayat h) hanya dapat dilakukan dalam bentuk Surat Utang

Negara. Hal ini mungkin dilakukan dalam rangka minimalisasi risiko investasi mengingat

investasi diluar SUN akan memberikan risiko tinggi yang dapat membahayakan likuiditas

pemerintah.

5.3. Penempatan di Bank Indonesia

Berdasarkan prinsip manajemen kas yang baik, penempatan yang terbaik untuk

saldo kas pemerintah adalah di bank sentral. Hal ini didasarkan pada pertimbangan

resiko atas dana pemerintah dan kestabilan moneter.

Penempatan kas pemerintah di Bank Indonesia akan meminimalisasi dampak

dari pelaksanaan manajemen kas pemerintah pada kestabilan moneter. Denganmelakukan penempatan di BI berarti tidak ada aliran kas keluar dari BI, dengan kata lain

tidak ada biaya operasi moneter untuk menarik kelebihan likuiditas melalui penerbitan

SBI. Hal ini penting mengingat saat ini sedang terjadi kelebihan likuiditas moneter.

Kegiatan penempatan yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas pemindahan

saldo dari rekening penyimpanan ke rekening penempatan yang juga berada di BI

demikian pula bunga yang didapat dari hasil penempatan akan masuk ke rekening

penyimpanan.


45/62

41

Disisi pemerintah, penempatan di BI lebih baik karena adanya jaminan

keamanan dan likuiditas. Dengan menempatkan uang di BI, pemerintah tidak perlu

menuntut jaminan apapun karena penempatan di BI menjamin pencairan dana setiap

saat diperlukan dan dalam jumlah berapapun.

5.4. Penempatan pada Bank Umum

Penempatan di Bank Umum merupakan alternatif kedua untuk melakukan

diversifikasi penempatan. Penempatan ini lebih berisiko dibandingkan dengan

penempatan di BI karena adanya unsur ketidakpastian yang menyertainya. Ada

beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam penempatan ini antara lain cara untuk

meminimalisasi risiko, tingkat bunga yang diharapkan, pilihan tempat (bank umum yang

dipilih), jangka waktu penempatan dan dampaknya pada stabilitas moneter.

Bagi pemerintah, keuntungan utama dari penempatan di bank umum adalah

tingkat bunga yang lebih menarik. Jika penempatan di bank sentral bisa dipastikan

tingkat bunga yang didapat jauh dibawah tingkat bunga yang ditawarkan bank umum,

dengan melakukan penempatan di bank umum pemerintah dapat berharap untuk

mendapatkan returnsesuai pasar.

Hal yang tidak dapat dihindari dengan penempatan diluar bank sentral adalah

timbulnya risiko. Sebagai langkah untuk menekan risiko tersebut maka diperlukanjaminan SUN atas setiap penempatan pemerintah diluar BI. Pada negara yang

memperbolehkan penempatan diluar bank sentral penempatannya selalu disertai

dengan jaminan. Jaminan tersebut setidaknya bernilai sama dengan penempatan yang

dilakukan dan akan dicairkan bila penempatan pada bank umum tersebut gagal

dicairkan.

Ganguan terhadap stabilitas moneter merupakan suatu hal yang perlu menjadi

pertimbangan pemerintah dalam melakukan penempatan di bank umum. Penempatan di

bank umum mengakibatkan adanya aliran dana keluar dari BI ke bank umum.Hal lain yang sangat penting adalah koordinasi dengan bank sentral. Koordinasi

yang dapat dilakukan dengan bank sentral yang terkait dengan penempatan adalah

dalam bentuk jumlah dan waktu penempatan. Koordinasi ini penting dalam rangka

menjaga stabilitas moneter. Bank sentral setiap saat akan mengetahui apakah pasar

kelebihan likuiditas atau tidak serta seberapa besar kelebihan atau kekurangan tersebut.

berdasarkan informasi ini pemerintah dapat menentukan saat dan jumlah yang tepat

untuk ditempatkan di bank umum tanpa harus berakibat buruk terhadap sistem moneter.


46/62

42

5.5. Penggunaan Repo-Reverse Repo

Perjanjian pembelian kembali (repurchase agreement - repo) adalah transaksi

jual efek dengan janji beli kembali pada waktu dan harga yang telah ditetapkan.

Kegiatan seperti ini sebenarnya hal yang biasa dilakukan oleh berbagai negara dengan

sistem manajemen kas yang telah berjalan dengan baik. Hal ini menarik dan mudah

dilakukan untuk memenuhi kebutuhan kas dalam jangka pendek. Karena repo ini

menggunakan surat utang negara maka tentunya resiko yang harus ditanggung juga

relatif rendah. Kegiatan repo ini biasanya dipaket dalam bentuk master repurchase

agreement yang berlaku bagi setiap pihak yang terkait repo ini.

Jika pemerintah dalam keadaan kelebihan kas maka transaksi yang dilakukan

adalah perjanjian pembelian kembali terbalik (reverse repurchase agreement-reverse

repo).Reverse repoadalah transaksi beli efek dengan janji jual kembali pada waktu dan

harga yang telah ditetapkan. Pada prinsipnya transaksi ini serupa dengan repo hanya

saja terbalik (reversed). Kegiatan repo atau reverse repo ini akan semakin menarik

untuk dilakukan jika jenis surat utang yang diperdagangkan semakin banyak dan

semakin aktif. Seperti transaksi repo, transaksi reverse repo juga biasanya dipaket

dalam bentuk kontrak dan jaminan yang distandarisasi dalam satu master agreement.

5.6. Hubungan Manajemen Kas Dengan Kebijakan Moneter Dan FiskalPenerapan manajemen kas tidak dapat dianggap sebagai bagian yang terpisah dari

sistem keuangan lainnya. Manajemen kas merupakan bagian dari kegiatan yang lebih

besar yaitu kebijakan moneter dan fiskal, karena:

a. Manajemen kas terkait erat dengan kebijakan moneter

Dengan jumlah belanja dan penerimaan ratusan triliun, pemerintah merupakan

satu-satunya entitas di Indonesia dengan jumlah pengeluaran dan penerimaan

terbesar. Tindakan pemerintah yang berhubungan dengan pengeluaran,

penerimaan atau pembiayaan dapat mempengaruhi secara signifikan jumlahuang yang beredar pada suatu saat tertentu. Pengeluaran atau penerbitan surat

utang dalam jumlah besar akan mempengaruhi pasar uang yang dapat

mengganggu stabilitas moneter. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan

kajian bersama dengan Bank Indonesia mengenai dampak dari kegiatan

manajemen kas terhadap kebijakan moneter.

b. Terkait erat dengan manajemen hutang (debt management)


47/62

43

Diperlukan adanya suatu sikronisasi khususnya pertukaran informasi antara

pihak yang menerbitan utang dan pihak yang mengetahui kondisi keuangan

negara. Hal ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya pemborosan

keuangan negara sebagai akibat dari penerbitan Surat Utang Negara (SUN)

pada saat negara sedang mengalami surplus keuangan.

c. Tempat dimana pemerintah menyimpan uang akan berpengaruh pada kebijakan

moneter

Mengingat jumlah uang yang dimiliki pemerintah sangat besar maka

penempatan uang pemerintah pada bank umum atau bank sentral memiliki

dampak berbeda. Jika pemerintah menempatkan sebagian besar dana

pemerintah pada bank umum maka hal ini akan mengakibatkan terjadinya

ekspansi moneter yang mana dapat berdampak pada naiknya inflasi dan

instabilitas nilai rupiah. Bank Indonesia akan melakukan normalisasi jumlah uang

yang beredar dengan melakukan kebijakan moneter untuk mengurangi uang

yang beredar misalnya dengan menerbitkan SBI. Hal tersebut tidak akan terjadi

jika pemerintah menempatkan uangnya pada Bank Indonesia.

modul manajemen kas

Documents