modul pengelolaan hibah final 2013

Modul Pengelolaan Hibah Page ii

DAFTAR ISIHalaman

KATA PENGANTAR .................................................................................................... i

DAFTAR ISI …........................................................................................................... …. ii

BAB I. PENDAHULUAN......................................................................................

A. Latar Belakang………………………………………………………..

B. Asa Kehati-hatian…………………………………………………….

C. Definisi…………………………………………………………………

1

1

2

2

BAB II. JENIS-JENIS DAN FUNGSI HIBAH…................................................

A. Jenis-jenis Hibah……………………………………………………..

B. Fungsi Hibah…….…………………………………………………….

5

5

7

BAB III. AKUNTANSI HIBAH..............................................................................

A. Basis Akuntansi……………………………………………………….

B. Ketentuan Umum……………………………………………………..

C. Dokumen Sumber…………………………………………………….

D.Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan………………………….

E. Penyajian dan Pengungkapan Hibah………………………………

9

9

9

11

12

13

BAB IV. BAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR HIBAH..........................

A. Akun APBN……………………………………………………………

B. Akun DIPA…………………………………………………………….

C. Akun Realisasi Pendapatan………………………………………….

D. Akun Realisasi Belanja………………………………………………

E. Akun Neraca…………………………………………………………...

16

16

20

24

27

28

BAB V. PROSEDUR PENGELOLAAN DAN AKUNTANSI HIBAH...........

A. Penandatanganan Perjanjian Hibah……………………………….

B. Permohonan Register…………………………………………………

C. Hibah Yang Direncanakan…………………………………………..

D. Hibah Langsung………………………………………………………

E. Sistem dan Prosedur Rekonsiliasi…………………………………..

F. Komponen laporan…………………………………………………....

31

31

32

34

36

42

42

Modul Pengelolaan Hibah Page iii

BAB VI. PENUTUP………………………………………………………................ 44

LAMPIRAN

Modul Pengelolaan Hibah Page 1

BAB IPENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan seluruh sumber daya yang menjadi bagian dari Keuangan

Negara telah diatur dalam ketiga paket Undang-undang dalam bidang Keuangan

Negara. Pengaturan tersebut diharapkan dapat mendukung tercapainya good and

clean governance guna mencapai tujuan untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat

melalui pembangunan yang berkesinambungan. Pembangunan tentunya

membutuhkan sumber pembiayaan yang sangat besar. Tidak seluruh pembiayaan

tersebut dapat dibiayai dengan pendapatan yang dihasilkan dari dalam negeri

seperti: Pendapatan Pajak dan Pendapatan Bukan Pajak (PNBP). Sumber

pembiayaan lain sangat dibutuhkan agar dapat mendukung tercapainya tujuan

tersebut.

Untuk itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 telah mengatur bahwa

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang melakukan

pengelolaan utang dan piutang dan dapat menunjuk pejabat yang diberi kuasa atas

nama Menteri Keuangan untuk mengadakan utang Negara atau menerima hibah

yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri sesuai dengan ketentuan

yang telah ditetapkan dalam undang-undang.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah telah menetapkan Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan

Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah yang mengatur bahwa baik pinjaman

maupun hibah harus ditatausahakan, diadministrasikan dan diakuntasikan secara

baik sehingga laporan yang disajikan akan memberikan manfaat bagi pengambil

keputusan.


B. ASAS KEHATI-HATIAN

Transaksi hibah baik penerimaan dan pengeluaran hibah sewajarnya dikelola

secara on budget dan on treasury artinya hibah dari mulai tahap perencanaan

dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan dalam hal diterima dalam

bentuk tunai maka rekening yang digunakan untuk menampung uang tersebut telah

disetujui oleh Menteri Keuangan. Namun dalam pelaksanaannya, banyak hibah

yang diterima dan digunakan secara langsung sehingga tidak melalui mekanisme on

budget dan on treasury.

Kebutuhan akan sumber pembiayaan untuk pembangunan tentunya tidak

mengesampingkan prinsip prudential kita selaku penerima hibah untuk berhati-hati

terhadap hibah yang diterima dari pihak lain mengingat pada dasarnya hibah

diberikan oleh pemberi hibah tanpa ada motif tertentu yang dapat merugikan

Negara kita. Namun, permasalahan yang ada saat ini tidak hanya bagaimana

mendapatkan dan menyaring dana hibah luar negeri tetapi bagian yang tidak kalah

penting lainnya adalah bagaimana mempertanggungjawabkanan dana hibah yang

diperoleh.

Pertanggungjawaban atas penerimaan dan penggunaan hibah merupakan

wujud dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), lebih efektif,

efisien, transparan dan akuntabel, sebagai amanat Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Penyajian dan pengungkapan (disclosure)

laporan yang akurat dan informatif juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dalam mendukung aspek akuntabilitas dan tranparansi.

C. DEFINISI

Berikut disampaikan beberapa definisi terkait pendapatan dan belanja hibah yaitu:

1. Pendapatan HibahPendapatan Hibah adalah penerimaan Pemerintah Pusat yang berasal daribadan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, pemerintah negara asing,badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional baik dalam bentukrupiah/devisa, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang tidak perlu dibayarkembali oleh pemerintah dan pemerintah mendapatkan kemanfaatan/benefit


secara langsung yang digunakan untuk mendukung tugas dan fungsikementerian/lembaga, atau diteruskan kepada Pemda, BUMN/BUMD.

2. Belanja HibahBelanja Hibah adalah pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang,barang, jasa, dan/atau surat berharga kepada pemerintah lainnya, danperusahaan daerah, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

3. Belanja yang bersumber dari hibahBelanja yang bersumber dari hibah (baik dari dalam negeri maupun luar negeri)adalah belanja yang membebani pengeluaran K/L dalam rangkamelaksanakan/mendukung kegiatan operasional K/L dimana sumber dananyaberasal dari penerimaan hibah. Belanja yang dilakukan Kementerian/Lembagadibebankan ke dalam kode akun belanja barang (akun 52XXX), belanja modal(akun 53XXXX) maupun belanja bantuan sosial (akun 57XXXX).

4. Belanja barang untuk pengesahan persediaan/jasa dari hibahBelanja barang untuk pengesahan persediaan/jasa dari hibah adalah belanjabarang yang dicatat oleh Kementerian/Lembaga dan dilaporkan dalam LRAsebagai akibat dari perolehan persediaan/jasa dari pihak pemberi hibah.

5. Belanja modal untuk pengesahan Aset Tetap/Aset Lainnya dari hibahBelanja modal untuk pengesahan Aset Tetap/Aset Lainnya dari hibah adalahbelanja modal yang dicatat oleh Kementerian/Lembaga dan dilaporkan dalamLRA sebagai akibat dari perolehan Aset Tetap/Aset Lainnya dari pihakpemberi hibah.

6. Pengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibahPengeluaran pembiayaan untuk pengesahan surat berharga dari hibah adalahpengeluaran pembiayaan yang dicatat oleh BUN Investasi Pemerintah dandilaporkan dalam LRA sebagai akibat dari perolehan surat berharga dari pihakpemberi hibah.

7. Belanja yang timbul dalam rangka penerimaan hibahBelanja yang timbul dalam rangka penerimaan hibah adalah seluruhpengeluaran yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka untuk memperolehhibah berdasarkan perjanjian yang mengikat yang menimbulkan komitmenuntuk membayar kepada pihak yang ditunjuk sesuai perjanjian. Salah satucontoh pengeluaran lain yang timbul dalam rangka penerimaan hibah adalahbiaya Banking Commission.


BAB IIJENIS-JENIS DAN FUNGSI HIBAH

A. JENIS-JENIS HIBAH

Hibah diterima dan diberikan dalam berbagai jenis baik sumber, bentuk, maupun

mekanismenya yaitu:

1. SUMBER DANA

Berdasarkan sumber dananya maka penerimaan hibah dibedakan menjadi HibahDalam Negeri dan Hibah Luar Negeri.

Hibah Dalam Negeri dapat diterima dari beberapa donor yaitu:

a. Lembaga keuangan dalam negeri;b. Lembaga non keuangan dalam negeri;c. Pemerintah Daerah;d. Perusahaan asing yang berdomisili dan melakukan kegiatan di wilayah

Negara Republik Indonesia;e. Lembaga lainnya;f. Masyarakat dan kelompok masyarakat; dang. Perorangan.

Sedangkan sumber/asal pendapatan Hibah Luar Negeri dapat dibedakanmenjadi:

a. Negara Asing, yaitu Negara yang secara bilateral memberikan hibah melaluilembaga pemerintah atau lembaga resmi yang ditunjuk, termasuk Negarabagian contoh USAID, AUSAID, KfW dan lainnya;

b. Lembaga di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, yaitu lembaga-lembaga yangdi bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa antara lain UNDP, WHO, UNESCO,ILO dan lainnya;

c. Lembaga Multilateral Lainnya antara lain Bank Dunia, Bank PembangunanAsia, Bank Pembangunan Islam dan Lembaga regional seperti Association ofSoutheast Asian Nations, European Union;

d. Lembaga Keuangan Asing, antara lain International Monetary Fund;

e. Lembaga Non Keuangan Asing antara lain Global Fund;

f. Lembaga Keuangan Non Asing yang berdomisili dan melakukan kegiatanusaha di luar wilayah Negara RI;

g. Perorangan Luar Negeri.


2. BENTUK

Menurut bentuknya, hibah dapat dibedakan menjadi:

a. Uang, terdiri dari:

- Uang tunai; dan

- Uang untuk membiayai kegiatan;

b. Barang/jasa; dan/atau

c. Surat Berharga.

3. MEKANISME PENCAIRAN DANA

Hibah dilihat dari mekanisme pencairan dananya dibedakan menjadi 2 macamyaitu:

a. Hibah melalui KPPN (Hibah Terencana)

Hibah yang diterima Pemerintah dari donor/pemberi hibah dan dibelanjakanoleh K/L yang pencairan dananya melalui KPPN. Adapun hibah terencanaini memiliki ciri antara lain: Mekanisme pencairan dananya dengan menggunakan mekanisme

Transfer ke R-KUN, Direct Payment (Pembayaran langsung), Letter ofCredit, Special Account (Rekening Khusus) dan Pre Financing (pembiayaanpendahuluan).

Kementerian dapat membelanjakan dana hibah dari donor setelahDokumen Anggaran diperoleh.

b. Hibah tidak melalui KPPN/BUN (Hibah Langsung)

Hibah yang berasal dari pemberi hibah yang diterima secara langsung olehK/L dan dibelanjakan secara langsung tanpa melalui pencairan dana dariKPPN. Agar mekanisme penerimaan dan penggunaan hibah olehKementerian/Lembaga sesuai dengan mekanisme APBN, makaKementerian/Lembaga wajib melakukan registrasi, ijin pembukaan rekening,revisi DIPA dan pengesahan. Adapun ciri-ciri hibah langsung ini antara lain :

Perjanjian hibah ditandatangani langsung oleh Kementerian/Lembaga.

Pencairan dananya tidak melalui KPPN, namun pengesahannya akandilakukan di KPPN.

Hibah dapat diperoleh secara langsung dari pihak pemberi hibah dalambentuk uang, barang/jasa, dan surat berharga (khusus BUN).


Pengadaan barang/jasa dapat dilaksanakan oleh pemberi hibah atauKementerian/Lembaga sendiri.

Pengadaan hibah dapat saja dilakukan secara terencana (on budget) ,namun pencairan dananya tidak melalui KPPN/BUN (off treasury).

B. FUNGSI HIBAH

Secara umum pendanaan hibah merupakan tambahan sumber pendanaan

dalam rangka melaksanakan tugas-tugas pemerintahan. Namun apabila dilihat dari

aspek teknis maka hibah memiliki fungsi yaitu :

a. Menunjang penyediaan layanan dasar umum;

b. Menunjang peningkatan kemampuan sumber daya manusia;

c. Membantu penyiapan rancangan kegiatan pembangunan;

d. Mendukung pelestarian sumber daya alam, lingkungan hidup, dan budaya;

e. Mendukung pengembangan riset dan teknologi;

f. Mendukung peningkatan fungsi pertahanan dan keamanan;

g. Mendukung kegiatan kemanusiaan.


BAB IIAKUNTANSI HIBAH

A. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan

pemerintah adalah cash towards accrual. Basis kas digunakan untuk pengakuan

pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis

akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan

diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara atau oleh entitas

pelaporan, sedangkan belanja diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas

Umum Negara atau entitas pelaporan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana

diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau

kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah tanpa memperhatikan

saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

B. Ketentuan Umum

Beberapa pedoman akuntansi dari mulai anggaran sampai dengan realisasi

dijelaskan sebagai berikut:

1. Akuntansi Anggaran Hibah

Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban danpengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaanpendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Akuntansi anggarandiselenggarakan sesuai dengan struktur anggaran yang terdiri dari anggaranpendapatan, belanja, dan pembiayaan. Anggaran pendapatan meliputiestimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.Anggaran belanja terdiri dari apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasikredit anggaran (allotment). Akuntansi anggaran diselenggarakan pada saatanggaran disahkan dan anggaran dialokasikan.


3. Akuntansi Pendapatan HibahPendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum

Negara. Transaksi pendapatan hibah yang terjadi tanpa diterima padaRekening Kas Umum Negara diakui pada saat dilakukan pengesahan atastransaksi pendapatan hibah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) ataspendapatan hibah pada periode penerimaan maupun pada periodesebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi danpengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaanpendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukansebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi danpengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaanpendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagaipengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi danpengembalian tersebut.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitudengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pendapatandisusun untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai denganketentuan dan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen pemerintahpusat dan daerah.

4. Akuntansi Belanja terkait HibahBelanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas

Umum Negara. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaranpengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluarantersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Belanjadiklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi, danfungsi. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yangtelah ditetapkan dalam dokumen anggaran.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yangterjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurangbelanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya,koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.Perlakuan akuntansi ini digunakan untuk akuntansi belanja hibah, danakuntansi belanja yang bersumber dari hibah.


5. Akuntansi hibah yang diterima dalam bentuk valasTransaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang

rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurstransaksi.

Terhadap penerimaan hibah dalam bentuk uang yang diterima dalammata uang asing (valas), satuan kerja disarankan untuk mengkonversiseluruh valuta asing tersebut ke dalam mata uang rupiah. Pendapatan yangdisahkan sebesar realisasi jumlah rupiah berdasarkan hasil konversi. Dalamhal demikian maka tidak akan terjadi selisih kurs.Ketentuan lebih lanjut terhadap hibah yang diterima dalam bentuk valuta

asing akan diatur dalam Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

C. Dokumen Sumber

Dokumen sumber yang terkait dengan Hibah antara lain :1. Dokumen Induka. Perjanjian Hibah/dokumen yang dipersamakan beserta perubahan

perjanjian.b. Ringkasan perjanjian hibah dan rencana penarikan/realisasi hibah.c. Nomor register hibah

2. Dokumen sumber transaksi dan dokumen pendukungDokumen yang termasuk sebagai sumber data transaksi adalah semua dokumenyang berkaitan dengan:a. Apropriasi dalam APBN

Dokumen APBN yang di dalamnya terdapat jumlah yang direncanakanuntuk dibelanjakan atau diterima.

b. Alokasi Rencana Pendapatan HibahDokumen sumber berupa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)

c. Realisasi Pendapatan dan Pengembalian Pendapatan HibahDokumen sumber dan dokumen pendukungnya dalam bentuk: Notice of Disbursement (NoD) dari donor yang dilampiri dengan WithdrawalApplication yang diterbitkan oleh KPPN Khusus Jakarta VI.

SPHL (Surat Pengesahan Hibah Langsung). SP2HL (Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung). SP3HL (Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung).


SP4HL (Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan HibahLangsung).

SPHL-BJS (Surat Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/SuratBerharga).

MPHL-BJS (Memo Pencatatan Hibah Langsung BentukBarang/Jasa/Surat Berharga).

Persetujuan MPHL-BJS (Persetujuan Memo Pencatatan Hibah LangsungBentuk Barang/Jasa/Surat Berharga).

SPTMHL (Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung). SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). BAST (Berita Acara Serah Terima). Rekening Koran. Memo Penyesuaian.

d. Alokasi Pagu Belanja Hibah/allotmenDokumen sumber berupa: DIPA, Revisi DIPA, RKA-BUN.

e. Realisasi Belanja HibahDokumen sumber dan dokumen pendukungnya dalam bentuk: SPM/SP2D SSPB Memo Penyesuaian BAST.

D. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Hibah

Kuasa pengguna anggaran untuk penerima dan belanja hibah dilaksanakan oleh:

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU)

DJPU berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas

transaksi-transaksi berikut :

a. Pendapatan Hibah dengan mekanisme pencairan melalui Kuasa BUN.

b. Pendapatan Hibah melalui pengesahan transaksi pendapatan hibah yang

langsung diterima oleh Kementerian Negara/Lembaga.

c. pendapatan Hibah atas transaksi non kas, seperti transaksi pendapatan hibah

berupa barang atau jasa


d. Belanja Hibah atas transaksi belanja hibah non kas, seperti pemberian hibah

berupa aset tetap.

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

DJPK berfungsi sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran atas

transaksi-transaksi sebagai berikut :

a. Belanja Hibah kepada Daerah dengan mekanisme pencairan melalui Kuasa

BUN.

b. Pendapatan Hibah dan Belanja Hibah melalui pengesahan transaksi

pendapatan hibah yang diterima langsung oleh PEMDA.

Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang bertindak sebagai Unit Akuntansi

Pembantu Bendahara Umum Negara (UAP-BUN) yang merupakan entitas

pelaporan. DJPU akan mengkonsolidasikan seluruh transaksi pendapatan hibah dan

belanja hibah baik berupa transaksi kas maupun transaksi yang bersifat non kas dari

setiap UAKPA-BUN. Sedangkan yang berfungsi sebagai Unit Akuntansi BUN

adalah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang akan menggabungkan seluruh

laporan keuangan Unit Akuntansi BUN yang ada pada Kementerian Keuangan yang

berfungsi sebagai Bendahara Umum Negara.

E. Penyajian dan Pengungkapan Hibah

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan

hibah pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan

sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak

berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode

penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode

yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring)

atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan

sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan

pengembalian tersebut.


Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis

pendapatan dalam LRA, dan rincian lebih lanjut jenis pendapatan disajikan pada

CaLK. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam

LRA. Klasifikasi belanja menurut organisasi disajikan dalam LRA atau di CaLK.

Klasifikasi belanja menurut fungsi disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.


BAB IIIBAGAN AKUN DAN JURNAL STANDAR HIBAH

Bagan Akun Standar adalah daftar perkiraan buku besar yang ditetapkan dandisusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran,serta pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan pemerintah pusat.Pembentukan Bagan Akun Standar ini bertujuan untuk:1. Memastikan rencana keuangan (anggaran), realisasi dan pelaporan keuangan

dinyatakan dalam istilah yang sama;2. Meningkatkan kualitas informasi keuangan;3. Memudahkan pengawasan keuangan.

Akun (perkiraan) yang terkait dengan transaksi hibah antara lain:

AKUN APBN HIBAH43 Estimasi Pendapatan Hibah

431 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri4311 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri

43111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri-Terencana431111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana

Perorangan431112 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana

Lembaga/Badan Usaha431119 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana

Lainnya43112 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk

Barang/Jasa/Surat Berharga431121 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung

Bentuk Barang431122

431123

Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – LangsungBentuk JasaEstimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – LangsungBentuk Surat Berharga

43113 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang431131 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung

Bentuk Uang – Perorangan431132 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung

Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha


431133 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri LangsungBentuk Uang – Pemerintah Daerah

431139 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri LangsungBentuk Uang– Lainnya

4312 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri43121 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana

431211 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – TerencanaPerorangan

431212 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – TerencanaBilateral

431213 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – TerencanaMultilateral

431219 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri - TerencanaLainnya

43122 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung BentukBarang/Jasa/Surat Berharga431221 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung

Bentuk Barang431222 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung

Bentuk Jasa431223 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung

Bentuk Surat Berharga43123 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung bentuk Uang

431231 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –Perorangan

431232 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –Bilateral

431233 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –Multilateral

431239 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –Lainnya

43124 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri yang LangsungDiterushibahkan431241 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang

yang Langsung Diterushibahkan


431242 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yangLangsung Diterushibahkan

431243 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk SuratBerharga yang Langsung Diterushibahkan

52 Appropriasi Belanja Barang521 Appropriasi Belanja Barang

5216 Appropriasi Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah52161 Appropriasi Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari

Hibah521611 Appropriasi Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan

dari Hibah

522 Appropriasi Belanja Jasa5223 Appropriasi Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

52231 Appropriasi Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah522311 Appropriasi Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

53 Appropriasi Belanja Modal531 Appropriasi Belanja Modal Tanah

5312 Appropriasi Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah53121 Appropriasi Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari

Hibah531211 Appropriasi Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah

dari Hibah532 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5322 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk PencatatanPeralatan dan Mesin dari Hibah53221 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan

Peralatan dan Mesin dari Hibah532211 Appropriasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk

Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah533 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5332 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk PencatatanGedung dan Bangunan dari Hibah53321 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk

Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah


533211 Appropriasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan untukPencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah

534 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan5342 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan

Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah53421 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk

Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah534211 Appropriasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

untuk Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah536 Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya

5362 Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik Lainnyadari Hibah53621 Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik

Lainnya dari Hibah536211 Appropriasi Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan

Fisik Lainnya dari Hibah

56 Appropriasi Belanja Hibah561 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

5611 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri56111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

561111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

562 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional5621 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

56211 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional562111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

563 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah5631 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah

56311 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah563111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah

56312 Approriasi Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dariPenerusan Hibah563121 Approriasi Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah

dari Penerusan Hibah Luar Negeri


563122 Approriasi Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerahdari Penerusan Hibah Luar Negeri

563123 Approriasi Belanja Hibah Surat Berharga Kepada PemerintahDaerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri

564 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri5641 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri

56411 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri564111 Appropriasi Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri

72 Appropriasi Pengeluaran Pembiayaan724 Appropriasi Penyertaan Modal Negara

7244 Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berhargadari Hibah72441 Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat

Berharga dari Hibah724411 Appropriasi Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan

Surat Berharga dari Hibah

AKUN DIPA HIBAH43 Estimasi Pendapatan Hibah Yang Dialokasikan

431 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Yang Dialokasikan4311 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Yang Dialokasikan

43111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana YangDialokasikan431111 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana

Perorangan Yang Dialokasikan431112 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana

Lembaga/Badan Usaha Yang Dialokasikan431119 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana

Lainnya Yang Dialokasikan43112 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk

Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Dialokasikan431121 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung

Bentuk Barang Yang Dialokasikan431122 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung

Bentuk Jasa Yang Dialokasikan


431123 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri – LangsungBentuk Surat Berharga Yang Dialokasikan

43113 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Langsung bentukUang yang dialokasikan431131 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung

Bentuk Uang – Perorangan yang dialokasikan431132 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung

Bentuk Uang – Lembaga/Badan Usaha yang dialokasikan431133 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung

Bentuk Uang – Pemerintah Daerah yang dialokasikan.431139 Estimasi Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung

Bentuk Uang– Lainnya yang dialokasikan.4312 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri yang dialokasikan

43121 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana YangDialokasikan431211 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana

Perorangan yang dialokasikan431212 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana

Bilateral yang dialokasikan431213 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana

Multilateral yang dialokasikan431219 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana

Lainnya yang dialokasikan43122 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk

Barang/Jasa/Surat Berharga Yang Dialokasikan431221 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung

Bentuk Barang yang dialokasikan431222 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung

Bentuk Jasa yang dialokasikan431223 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung

Bentuk Surat Berharga yang dialokasikan43123 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung bentuk Uang

Yang Dialokasikan431231 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –

Perorangan yang dialokasikan431232 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –

Bilateral yang dialokasikan


431233 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –Multilateral Yang Dialokasikan

431239 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Langsung –Lainnya Yang Dialokasikan

43124 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri yang LangsungDiterushibahkan Yang Dialokasikan431241 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang

yang Langsung Diterushibahkan Yang Dialokasikan431242 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa

yang Langsung Diterushibahkan Yang Dialokasikan431243 Estimasi Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat

Berharga yang Langsung Diterushibahkan YangDialokasikan

52 Allotment Belanja Barang521 Allotment Belanja Barang

5216 Allotment Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah52161 Allotment Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari

Hibah521611 Allotment Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan

dari Hibah522 Allotment Belanja Jasa

5223 Allotment Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah52231 Allotment Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

522311 Allotment Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

53 Allotment Belanja Modal531 Allotment Belanja Modal Tanah

5312 Allotment Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah53121 Allotment Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari

Hibah531211 Allotment Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah

dari Hibah532 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin

5322 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk PencatatanPeralatan dan Mesin dari Hibah


53221 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk PencatatanPeralatan dan Mesin dari Hibah532211 Allotment Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk

Pencatatan Peralatan dan Mesin dari Hibah533 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5332 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk PencatatanGedung dan Bangunan dari Hibah53321 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk

Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah533211 Allotment Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk

Pencatatan Gedung dan Bangunan dari Hibah534 Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

5342 Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk PencatatanJalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah53421 Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk

Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah534211 Allotment Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk

Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah

536 Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya5362 Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik Lainnya

dari Hibah53621 Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik

Lainnya dari Hibah536211 Allotment Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan

Fisik Lainnya dari Hibah

56 Allotment Belanja Hibah561 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

5611 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri56111 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

561111 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri562 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

5621 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional56211 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

562111 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional563 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah


5631 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah56311 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah

563111 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah56312 Allotment Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari

Penerusan Hibah563121 Allotment Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah

Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri563122 Allotment Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah

dari Penerusan Hibah Luar Negeri563123 Allotment Belanja Hibah Surat Berharga Kepada

Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah Luar Negeri564 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri

5641 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri56411 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri

564111 Allotment Belanja Hibah Kepada Organisasi DalamNegeri

72 Allotment Pengeluaran Pembiayaan724 Allotment Penyertaan Modal Negara

7244 Allotment Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berhargadari Hibah72441 Allotment Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat

Berharga dari Hibah724411 Allotment Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan

Surat Berharga dari Hibah

AKUN REALISASI PENDAPATAN HIBAH43 Pendapatan Hibah

431 Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri4311 Pendapatan Hibah Dalam Negeri

43111 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Terencana431111 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Perorangan431112 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana

Lembaga/Badan Usaha431119 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Terencana Lainnya


43112 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung BentukBarang/Jasa/Surat Berharga431121 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk

Barang431122 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Jasa431123 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk

Surat Berharga43113 Pendapatan Hibah Dalam Negeri – Langsung Bentuk Uang

431131 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang- Perorangan

431132 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang– Lembaga/Badan Usaha

431133 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang– Pemerintah Daerah

431139 Pendapatan Hibah Dalam Negeri Langsung Bentuk Uang– Lainnya

4312 Pendapatan Hibah Luar Negeri43121 Pendapatan Hibah Luar Negeri - Terencana

431211 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Perorangan431212 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Bilateral431213 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Multilateral431219 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Terencana Lainnya

43122 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung BentukBarang/Jasa/Surat Berharga431221 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk

Barang431222 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Jasa431223 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Surat

Berharga43123 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk Uang

431231 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk UangPerorangan

431232 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk UangBilateral

431233 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk UangMultilateral


431239 Pendapatan Hibah Luar Negeri – Langsung Bentuk UangLainnya

43124 Pendapatan Hibah Luar Negeri yang Langsung Diterushibahkan431241 Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Barang yang

Langsung Diterushibahkan431242 Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Jasa yang

Langsung Diterushibahkan431243 Pendapatan Hibah Luar Negeri Bentuk Surat Berharga

yang Langsung Diterushibahkan52 Belanja Barang

521 Belanja Barang5216 Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah

52161 Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah521611 Belanja Barang untuk Pencatatan Persediaan dari Hibah

522 Belanja Jasa5223 Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

52231 Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah522311 Belanja Jasa untuk Pencatatan Jasa dari Hibah

53 Belanja Modal531 Belanja Modal Tanah

5312 Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah53121 Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah

531211 Belanja Modal Tanah untuk Pencatatan Tanah dari Hibah

532 Belanja Modal Peralatan dan Mesin5322 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan dan

Mesin dari Hibah53221 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan Peralatan

dan Mesin dari Hibah532211 Belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk Pencatatan

Peralatan dan Mesin dari Hibah533 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

5332 Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung danBangunan dari Hibah53321 Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk Pencatatan Gedung

dan Bangunan dari Hibah


533211 Belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk PencatatanGedung dan Bangunan dari Hibah

534 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan5342 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan, Irigasi

dan Jaringan dari Hibah53421 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk Pencatatan Jalan,

Irigasi dan Jaringan dari Hibah534211 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk

Pencatatan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Hibah536 Belanja Modal Fisik Lainnya

5362 Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik Lainnya dari Hibah53621 Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik Lainnya dari

Hibah536211 Belanja Modal Fisik Lainnya untuk Pencatatan Fisik

Lainnya dari Hibah

AKUN REALISASI BELANJA HIBAH56 Belanja Hibah

561 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri5611 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

56111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri561111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Luar Negeri

562 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional5621 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

56211 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional562111 Belanja Hibah Kepada Organisasi Internasional

563 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah5631 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah

56311 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah563111 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah

56312 Belanja Hibah Kepada Pemerintah Daerah dari Penerusan Hibah563121 Belanja Hibah Barang Kepada Pemerintah Daerah dari

Penerusan Hibah Luar Negeri563122 Belanja Hibah Jasa Kepada Pemerintah Daerah dari

Penerusan Hibah Luar Negeri563123 Belanja Hibah Surat Berharga Kepada Pemerintah Daerah

dari Penerusan Hibah Luar Negeri


564 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri5641 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri

56411 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri564111 Belanja Hibah Kepada Organisasi Dalam Negeri

72 Pengeluaran Pembiayaan724 Penyertaan Modal Negara

7244 Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari Hibah72441 Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat Berharga dari

Hibah724411 Penyertaan Modal Negara untuk Pencatatan Surat

Berharga dari Hibah

Akun Neraca11 Aset Lancar

111 Kas dan Setara Kas1118 Kas Lainnya dan Setara Kas

11182 Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga111822 Kas Lainnya di Kementerian Negara/Lembaga dari

Hibah31 Ekuitas Dana Lancar

311 Ekuitas Dana Lancar3119 Dana Lancar Lainnya

31191 Dana Lancar Lainnya311911 Dana Lancar Lainnya dari Hibah Langsung

3.1. Jurnal Standar Hibaha. Pendapatan Hibah yang dialokasikan.

DR. Pendapatan Hibah yang dialokasikan + uraian MAP XXXCR. Utang kepada KUN XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat diterimanya pendapatan hibahyang dialokasikan yang dicantumkan dalam DIPA)

b. Belanja Hibah.DR. Piutang dari KUN XXXCR. Belanja + Uraian MAK XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat diterimanya belanja hibah yangdicantumkan dalam DIPA)


c. Realisasi pendapatan hibah.DR Utang Kepada KUN XXXCR Pendapatan Hibah + uraian MAP XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat pendapatan hibahditerima/direalisasikan)

d. Realisasi Belanja hibah.DR Belanja + uraian MAK XXXCR Piutang dari KUN XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat belanja hibahditerima/direalisasikan)

e. Realisasi Pengembalian Belanja Hibah Tahun Berjalan.DR Piutang dari KUN XXXCR Belanja + uraian MAK XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat pengembalian belanja hibahditerima/direalisasikan pada tahun anggaran berjalan)

f. Realisasi Pengembalian Belanja Hibah Setelah Tahun Berjalan.DR Penerimaan Kembali Belanja Hibah T.A. Yang Lalu XXXCR Hutang dari KUN XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat pengembalian belanja hibahditerima/direalisasikan setelah tahun anggaran berjalan)

g. Realisasi Pengembalian Pendapatan Hibah Tahun Berjalan.DR Pendapatan Hibah + uraian MAP XXXCR Utang Kepada KUN XXX(Jurnal standar yang dilakukan pada saat pengembalian belanja hibahditerima/direalisasikan pada tahun anggaran berjalan)

h. Realisasi Pengembalian Pendapatan Hibah Setelah Tahun Berjalan.DR SAL XXXCR Kas XXX

Jurnal yang terkait dengan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilakukan denganmengacu pada ketentuan yang mengatur mengenai jurnal standar SAI.


BAB VPROSEDUR PENGELOLAAN DAN AKUNTANSI HIBAH

Pada bagian berikut ini akan digambarkan rangkaian sistem dan prosedurakuntansi dari berbagai transaksi hibah yang saling berkaitan untuk menghasilkanoutput berupa laporan hibah untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalampengelolaan hibah. Beberapa tahapan sistem dan prosedur yang harus dilakukanadalah :

A. Penandatanganan Perjanjian Hibah (Grant Agreement)

Perjanjian Hibah adalah kesepakatan tertulis mengenai Hibah antaraPemerintah dan Pemberi Hibah yang dituangkan dalam dokumen perjanjianpemberian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan. Perjanjian hibah wajibdibuat untuk memberikan kepastian hukum kepada para pihak dan di dalamperjanjian tersebut terdapat hak dan kewajiban yang melakukan perikatan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata CaraPengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, Perjanjian hibah minimalharus memuat :

Pemberi/Donor; Penerima/beneficiary; Jumlah dan rencana realisasi per tahun; Bentuk (Uang/Barang/Jasa/Surat Berharga); Peruntukan; Ketentuan dan Persyaratan; Jangka waktu (meliputi informasi kapan hibah mulai aktif dan kapan hibah

dinyatakan selesai).

Dalam hal hibah yang direncanakan, penandatanganan perjanjian hibahdilakukan oleh Menteri Keuangan atau pejabat yang ditunjuk, sedangkan hibahlangsung, penandatanganan Perjanjian Hibah dapat dilakukan olehMenteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat yang diberi kuasa.


B. Permohonan Register

Proses permohonan register merupakan proses pendaftaran hibah yangdiajukan oleh Kementerian/Lembaga kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Utangyang selanjutnya akan diberikan nomor register. Nomor register merupakan nomorunique yang diberikan oleh Ditjen Pengelolaan Utang dalam rangka membedakansatu hibah dengan hibah yang lainnya. Proses register hibah merupakan entry pointuntuk memasukan hibah dalam mekanisme APBN, tanpa adanya nomor registeriakan berpengaruh terhadap proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibahselanjutnya.

Permohonan register dilakukan tidak hanya untuk hibah yang berasal dariluar negeri tetapi juga dilakukan untuk hibah yang berasal dari dalam negeri. Selainitu, jika dilihat dari mekanisme pencairan dananya, registerasi wajib dilakukan atashibah yang diterima secara terencana (pencairan dananya melalui KPPN) maupunhibah yang diterima secara langsung oleh Kementerian/Lembaga (pencairandananya tidak melalui KPPN).

Satu perjanjian hibah/dokumen yang dipersamakan hanya memiliki satunomor register. Dalam hal perjanjian tersebut terdapat lebih dari satuKementerian/Lembaga yang menerima hibah, maka salah satu dariKementerian/Lembaga ditunjuk sebagai Executing Agency yang akan mengajukanproses registrasi ke Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU).

Nomor registerasi yang telah diterbitkan oleh DJPU dapat digunakan olehKementerian/Lembaga untuk tahapan pelaksanaan dan pertanggungjawaban hibahselanjutnya. Oleh karena itu koordinasi antara Kementerian/Lembaga sebagaiExecuting Agency (EA) dengan Kementerian/Lembaga lain sebagai ProjectImplementing Unit (PIU) mutlak diperlukan.

Beberapa tahapan yang perlu dilakukan untuk memperoleh nomor registeradalah sebagai berikut :

a. Setelah perjanjian hibah ditandatangani oleh KL dan pemberi hibah,Sekretaris Jendral K/L mengajukan surat permohonan nomor register denganmelampirkan :1) Perjanjian hibah (PH)/Memorandum of Understanding (MoU) atau

dokumen lain yang dipersamakan.2) Grant Summary atau ringkasan perjanjian hibah dan disbursement plan.

Disbursement plan atau rencana penarikan hibah disajikan per-tahun


sampai dengan perjanjian hibah dinyatakan tidak dapat ditarik lagi(closed).

b. Surat balasan (nomor registrasi) dari Direktur Jenderal Pengelolaan UtangKementerian Keuangan dalam hal ini Direktur Evaluasi, Akuntansi danSetelmen ditujukan kepada Sekretaris Jenderal K/L atau kepada pihak yangmengajukan permohonan registerasi.

Nomor register yang telah diperoleh dari DJPU merupakan dasarpengajuan ijin pembukaan rekening dan pencantuman nomor register ke dalamDokumen Anggaran (DIPA). Tidak diperkenankan pengajuan revisi DIPA tanpanomor registerasi yang diberikan oleh DJPU. Dalam pengajuan nomor register keDJPU yang harus diketahui adalah :

a. Pemberian nomor register tidak berdasarkan Negara pemberi hibah tetapiberdasarkan jumlah perjanjian hibah, misalnya: hibah dari World Bank yangdiberikan kepada Kementerian/Lembaga sebanyak 5 perjanjian hibah yangberbeda, maka pengajuan nomor registerasi kepada DJPU sebanyak 5 hibahdan akan diberikan 5 nomor register.

b. Pemberian nomor register tidak didasarkan atas bentuk hibah, misalnyadalam satu perjanjian hibah, pemberi hibah akan memberikan hibah berupauang, barang dan jasa, maka pemberian nomor register hibah tidakdidasarkan pada bentuk hibah tersebut.

c. Pemberian nomor register hibah tidak diberikan atas dasar lamanya waktupenarikan hibah, misalnya: dalam satu perjanjian hibah ditentukan akanditerima dalam waktu 5 tahun (multiyears), maka Kementerian/Lembagatidak perlu untuk mengajukan register setiap tahunnya, cukup satu kali sajauntuk satu perjanjian hibah.


Proses Permintaan Nomor Registrasi Pinjaman dan Hibah

Proses Penyampaian Nomor Registrasi Pinjaman dan Hibah

Terkait dengan proses pengesahan atas penyerahan aset yang dilakukan K/Lkepada pemerintah daerah, tidak perlu dilakukan proses permohonan nomorregister.

C. Hibah Yang Direncanakan1. Hibah yang direncanakan adalah hibah yang diperoleh dengan mekanisme

yang direncanakan, mulai dari pengajuan kegiatan yang didanai dari hibah,pencantuman dalam Daftar Rincian Kegiatan hibah, penandatanganan hibah,pencantuman dalam APBN dan Dokumen Anggaran serta pencairan dananyamelalui KPPN (BUN) untuk selanjutnya dipertanggungjawabkan. Untukhibah yang direncanakan, terdapat beberapa ketentuan yang akan diaturdalam peraturan lainnya yaitu :a. Tata cara penyusunan rencana kegiatan, pengajuan usulan, dan penilaian

kegiatan akan diatur dengan Peraturan Menteri Perencanaan mengenaiPetunjuk Penyusunan dan Penelaahan RKA-KL dan RKA-BUN;

b. Penyusunan dan revisi dokumen anggaran akan diatur dalam PeraturanMenteri Keuangan mengenai Tata Cara Revisi Anggaran;

c. Tata cara penarikan hibah diatur dalam Peraturan Menteri Keuanganmengenai Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN.

2. Tata cara penarikan hibah yang direncanakan dilakukan dengan 5 cara yaitu :a. Transfer ke R-KUNb. Pembayaran Langsung (Direct Payment)c. Rekening Khusus (Special Account)d. Letter of Credite. Pembiayaan Pendahuluan (Pre Financing)


Selanjutnya tata cara penarikan hibah yang direncanakan tersebut diatasagar berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan yang mengaturmengenai tata cara penarikan pinjaman luar negeri dan/atau hibah luarnegeri.

Dalam hal tata cara penarikan hibah tersebut tidak melalui kelima caradiatas, maka hibah yang diterima tersebut dikategorikan sebagai hibah yangditerima secara langsung oleh K/L. Pada hibah tertentu proses pengadaanhibah dilakukan secara terencana/sesuai dengan prosedur perencanaan,namun demikian dalam perjanjian hibah dinyatakan bahwa pengadaanbarang/jasa dilaksanakan langsung oleh pemberi hibah (executed by donor)maka hibah tersebut juga merupakan hibah langsung. Demikian pula halnyajika pemberi hibah memberikan hibah berupa uang kepada K/L tanpamelalui KPPN (BUN) maka hal ini juga dikategorikan sebagai hibahlangsung. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun prosespengadaan hibah dilakukan dengan terencana, namun jika proseseksekusinya dilakukan oleh pemberi hibah (executed by donor) tanpamelibatkan KPPN, maka hibah tersebut masuk dalam kategori hibahlangsung.

Untuk menggambarkan proses pengadaan hibah yang direncanakansecara menyeluruh akan tampak pada bagan alur berikut ini:


D. HIBAH LANGSUNGKementerian/Lembaga dapat menerima Hibah langsung dari Pemberi Hibah

dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan Hibah. Disamping itu K/L wajibmengkaji maksud dan tujuan hibah serta bertanggung jawab terhadap hibah yangakan diterima dan mengkonsultasikan rencana penerimaan hibah langsung padatahun berjalan kepada Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan PembangunanNasional, dan Menteri/Pimpinan Lembaga terkait lainnya sebelum dilakukanpenandatanganan Perjanjian Hibah. Untuk hibah yang langsung diterima K/L,perjanjian hibah paling sedikit memuat :

1. jumlah/nilai;2. peruntukan;3. bentuk;4. ketentuan dan persyaratan;dan5. Jangka waktu.

Hibah langsung diterima K/L sewaktu-waktu, tidak mengikuti siklus APBN,dapat diserahkan oleh pemberi hibah kepada K/L kapan saja, tergantung padasiklus anggaran di negara dimana pemberi hibah berasal. Namun demikian Hibahlangsung dapat saja telah dimasukkan ke dalam perencanaan APBN, DIPA sudahtersedia diawal tahun namun pencairannya tidak dilakukan melalui KPPN makahibah ini juga diklasifikasikan sebagai Hibah Langsung.

Hibah langsung yang diterima dari pemberi hibah dapat berupa berupa uangtunai, uang untuk membiayai kegiatan, barang/jasa dan surat berharga. Berikut inigambaran sistem dan prosedur hibah sesuai dengan bentuknya.1. Hibah Langsung Bentuk Uang

a. Sistem dan Prosedur hibah berupa uang/kas yang diterima secara langsungoleh K/L1) Registerasi hibah langsung ke DJPU

Proses pengajuan nomor register dilakukan dengan mekanisme sebagaiberikut: Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Kantor/Satuan Kerja selaku

PA/Kuasa PA mengajukan permohonan nomor register atas hibahlangsung bentuk uang kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Utangc.q. Direktur Evaluasi Akuntansi dan Setelmen yang dilampiri denganPerjanjian Hibah (Grant Agreement) atau dokumen lain yangdipersamakan dan Ringkasan hibah (Grant Summary).


DJPU memberikan nomor register untuk kemudian disampaikankepada Kementerian/Lembaga dengan tembusan kepada DirektoratJenderal Perbendaharaan.

DJPU menyampaikan rekapitulasi nomor register kepada DirektoratJenderal Perbendaharaan setiap triwulan.

2) Mengajukan Ijin Pembukaan RekeningProsedur pengajuan pembukaan rekening dilakukan sebagai berikut: Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) wajib

mengajukan permohonan ijin pembukaan rekening ditujukan kepadaDirektur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan (KuasaBendahara Umum Negara Pusat) ditembuskan kepada DirekturPengelolaan Kas Negara untuk mendapatkan persetujuan.

Apabila hibah tersebut diterima oleh BUN/Kuasa BUN, makaBUN/Kuasa BUN membuka dan menetapkan rekening tersebutsebagai Rekening Hibah.

Permohonan persetujuan pembukaan rekening dilampiri suratpernyataan penggunaan rekening sesuai ketentuan Peraturan MenteriKeuangan mengenai pengelolaan rekening milik K/L/kantor/Satker.

Pengelolaan Rekening Hibah dilaksanakan oleh BendaharaPengeluaran Satker berkenaan yang dapat dibantu oleh BendaharaPengeluaran Pembantu.

K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibahlangsung tanpa menunggu terbitnya persetujuan pembukaanRekening Hibah.

Rekening Hibah yang sudah tidak digunakan sesuai dengan tujuanpembukaannya wajib ditutup oleh menteri/pimpinan lembaga/kepalakantor/Satker dan saldonya disetor ke Rekening Kas Umum Negara(RKUN), kecuali ditentukan lain dalam perjanjian hibah atau dokumenyang dipersamakan.

Jasa giro/bunga yang diperoleh dari Rekening Hibah disetor ke KasNegara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), kecualiditentukan lain.

Persetujuan atas Nomor Rekening Hibah dapat dilakukan sesudahrekening dibuka.


3) Penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari hibah dalam DIPA.Revisi DIPA dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut: PA/KPA melakukan penyesuaian pagu belanja yang bersumber dari

hibah langsung dalam bentuk uang dalam DIPA K/L, sedangkanDJPU melakukan penyesuaian pagu Pendapatan Hibah dalam DIPABagian Anggaran 999.02 berdasarkan rencana penarikan hibah.

Penyesuaian pagu belanja pada K/L dilakukan melalui revisi DIPAyang diajukan kepada Direktur Jenderal Perbendaharaan/KepalaKantor Wilayah (Kanwil) DJPB untuk disahkan sesuai PeraturanMenteri Keuangan mengenai tata cara revisi anggaran.

Jumlah yang dilakukan revisi pada DIPA K/L adalah sebesar yangdirencanakan akan dilaksanakan sampai dengan akhir tahun anggaranberjalan, paling tinggi sebesar perjanjian hibah atau dokumen yangdipersamakan dan menambah pagu DIPA tahun anggaran berjalan.

K/L dapat langsung menggunakan uang yang berasal dari hibahlangsung tanpa menunggu terbitnya revisi DIPA.

Dalam hal terdapat sisa pagu belanja yang bersumber dari hibahlangsung pada DIPA K/L tahun anggaran berjalan, maka dapatdigunakan pada tahun anggaran berikutnya dan menambah pagubelanja DIPA tahun anggaran berikutnya.

4) K/L melakukan Pengesahan Pendapatan dan Belanja yang bersumber darihibah.Pengajuan pengesahan ke KPPN dilakukan dengan mekanisme sebagaiberikut: PA/KPA mengajukan Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung

(SP2HL) atas hibah yang diterima sebesar yang telah diterima danbelanja yang bersumber dari hibah langsung yang bersumber dari luarnegeri sebesar yang telah dibelanjakan pada tahun anggaran berjalankepada KPPN Khusus Jakarta VI (hibah luar negeri) dan KPPN mitrakerja (hibah dalam negeri).

Pengajuan SP2HL ke KPPN dengan dilampiri: copy Rekening atas Rekening Hibah; SPTMHL; SPTJM; dan copy surat persetujuan pembukaan rekening untuk pengajuan

SP2HL pertama kali.


KPPN menerbitkan SPHL dalam rangkap 3 (tiga) dengan ketentuan: lembar ke-1, untuk PA/KPA; lembar ke-2, untuk DJPU dengan dilampiri copy SP2HL; dan lembar ke-3, untuk pertinggal KPPN.

Atas dasar SPHL, KPPN membukukan Pendapatan Hibah Langsungdan belanja yang bersumber dari hibah langsung serta saldo kas di K/Ldari hibah.

Atas dasar SPHL yang diterima dari KPPN, DJPU membukukanPendapatan Hibah Langsung.

Atas dasar SPHL yang diterima dari KPPN, PA/KPA membukukanbelanja yang bersumber dari hibah langsung dan saldo kas di K/L darihibah.

Dalam hal terdapat sisa uang, maka dapat dikembalikan kepadaPemberi Hibah dan/atau disetorkan ke kas Negara sesuai perjanjianhibah atau dokumen yang dipersamakan.

Penyetoran ke Pemberi Hibah dilakukan dengan PA/KPA membuatdan menyampaikan SP4HL ke KPPN dengan dilampiri: copy rekening atas Rekening Hibah; copy bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; dan SPTJM.

Pengembalian ke Kas Negara dilakukan dengan membuat SuratPerintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung(SP4HL) dan menyetorkan ke Kas Negara dengan SSBP.

Atas pengajuan SP4HL oleh satuan kerja maka KPPN menerbitkanSurat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL).


Mekanisme pengelolaan dan pengesahan dapat digambarkan dalam baganalur sebagai berikut:

2. Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat BerhargaSebagaimana yang tertuang dalam perjanjian hibah, pemberi hibah akanmerealisasikan hibah berupa barang/jasa kepada Kementerian/Lembaga atauSurat Berharga kepada BUN. Pengadaan barang/jasa/surat berhargasepenuhnya dilakukan oleh pemberi hibah, sedangkan penerima hibah(beneficiary) hanya menerima manfaat atas hibah barang/jasa/surat berhargayang diberikan.Pada saat pemberi hibah memberikan hibah berupa barang/jasa/surat berharga,langkah-langkah yang harus dilakukan adalah sebagai berikut :a. Satker/KPA bersama-sama pemberi hibah membuat Berita Acara Serah

Terima (BAST) Barang/Jasa/Surat Berharga.1) BAST merupakan dokumen sumber yang di dalamnya sekurang-

kurangnya berisikan: tanggal serah terima; pihak pemberi dan penerima hibah;


tujuan penyerahan; nilai nominal; bentuk hibah; dan rincian harga per barang.

2) Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPAmengajukan surat permohonan nomor register kepada DJPU c.q. DirekturEvaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri: perjanjian hibah atau dokumen lain yang dipersamakan; dan ringkasan hibah.Dalam hal tidak terdapat kedua dokumen tersebut maka permohonanregister dapat dilampiri: Berita Acara Penyerahan Hibah (BAPH); dan SPTMHL

3) Menteri/pimpinan lembaga/kepala kantor/Satker selaku PA/KPAmengajukan SP3HL-BJS dalam rangkap 3 (tiga) kepada DJPU c.q. DirekturEvaluasi Akuntansi dan Setelmen dengan dilampiri: BAST; dan SPTMHL.Selanjutnya DJPU mengesahkan SP3HL-BJS tersebut.

4) PA/KPA mengajukan MPHL-BJS atas seluruh belanja barang untukpencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatan asettetap atau aset lainnya dari hibah/pengeluaran pembiayaan untukpencatatan surat berharga dari hibah dan Pendapatan Hibah Langsungbentuk barang/jasa/surat berharga baik dari luar negeri maupun daridalam negeri sebesar nilai barang/jasa/surat berharga seperti yangtercantum dalam SP3HL-BJS pada tahun anggaran berjalan kepada KPPNmitra kerjanya, dengan dilampiri: SPTMHL; SP3HL-BJS lembar kedua; dan SPTJM.

5) Berdasarkan MPHL-BJSK, kemudian KPPN menerbitkan PersetujuanMPHL-BJS.

6) Berdasarkan Persetujuan MPHL-BJS, KPPN membukukan belanja baranguntuk pencatatan persediaan dari hibah/belanja modal untuk pencatatanaset tetap atau aset lainnya dari hibah dan Pendapatan Hibah, sedangkanPA/KPA membukukan belanja barang untuk pencatatan persediaan darihibah/belanja modal untuk pencatatan aset tetap atau aset lainnya darihibah.


E. Sistem dan Prosedur RekonsiliasiRekonsiliasi adalah pencocokan data antara satu sistem dengan sistem yang

lainnya dengan menggunakan dokumen sumber yang sama. Rekonsiliasi hibahmerupakan salah satu prosedur internal control untuk memastikan bahwapendapatan hibah dan belanja hibah telah dicatat dengan besaran yang sama antaraBUN dengan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran Hibah. Disampingitu, rekonsiliasi juga dilaksanakan dengan antara DJPU selaku Unit akuntansi yangmelaporkan pendapatan hibah dengan K/L selaku yang menerima pendapatanhibah secara langsung. Rekonsiliasi dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 3bulan.Rekonsiliasi atas transaksi hibah dilaksanakan antara :1. DJPU dengan Dit. PKN atas pendapatan hibah dalam bentuk uang yang berasal

dari luar negeri;

2. DJPU dengan Kementerian/Lembaga atas pendapatan hibah yang diterimasecara langsung berupa uang, barang, dan jasa;

3. DJPU dengan DJKN dalam hal hibah berupa surat berharga;4. DJPK dengan Dit.PKN/KPPN mitra kerja atas belanja hibah (on granting).5. DJPU dengan Direktorat APK atas pendapatan hibah dan belanja hibah yang

diterima.

F. Komponen LaporanLaporan atas transaksi hibah setidak-tidaknya terdiri dari:1. Neraca;2. Laporan Realisasi Anggaran;3. Catatan atas Laporan Keuangan;4. Laporan (managerial report).


BAB VIPENUTUP

Modul Pengelolaan Hibah disusun dengan berpedoman pada PP Nomor 10

Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan

Hibah, PMK Nomor 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah,

PMK Nomor 230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Hibah, dan Perdirjen

Perbendaharaan Nomor PB-81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah

Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung

Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga. Diharapkan modul ini dapat menjadi bahan

pendukung yang dipedomani dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan

yang terkait dengan transaksi hibah.

Hibah yang diterima secara terencana oleh Kementerian Negara/Lembaga

diharapkan dapat dikelola melalui mekanisme APBN sehingga dalam proses

pelaporannya menjadi lebih mudah. Sedangkan untuk hibah yang diterima secara

langsung diharapkan Kementerian/Lembaga diharapkan segera melakukan

pengesahan kepada BUN sebagai perwujudan pertanggungjawaban hibah dengan

mengikuti ketentuan yang telah diatur dalam peraturan-peraturan tersebut. Dengan

demikian penerimaan hibah ini dapat tercatat dalam laporan keuangan sesuai

dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

modul pengelolaan hibah final 2013

Documents