modul . peraturan legal-indonesia- by thomas hidayat k pt phitagoras.pdf
TRANSCRIPT
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
1
PERATURAN LINGKUNGAN REPUBLIK INDONESIA
Trainer : Thomas Hidayat K
HP : 081310066819, 0818673537 PIN BB : 21904A79
Email : [email protected],[email protected]
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
2
UUD
UU
Peraturan Pemerintah
Keputusan Presiden
Hirarki Peraturan
SK Menteri
Peraturan Daerah Propinsi
SK Gubernur
PERDA/ SK Bupati
Implementasi SML ISO14001 Semakin Diacu
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
3
Peraturan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Tingkat Nasional
Topik Nomor Peraturan Tentang Umum Undang-undang No. 23
tahun 1997 Peraturan Pemerintah No.
27 tahun 1999
Pengelolaan Lingkungan Hidup Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Pemerintah RI No. 82 tahun 2001
PPRI No. 19 / 1999 KEP-51/MENLH/10/1995 KEP-52/MENLH/10/1995 KEP-58/MENLH/10/1995 KEP-42/MENLH/10/1996 KEP-35/MENLH/10/1995
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air Pengendalian Pencemaran Laut Baku Mutu Limbah Cair untuk Kegiatan Industri Baku Mutu Limbah Cair untuk Kegiatan Hotel Baku Mutu Limbah Cair untuk Kegiatan Rumah Sakit Baku Mutu Limbah Cair untuk Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi Program Kali Bersih
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
4
Peraturan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, Tingkat Nasional
Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
PPRI No. 18 Tahun 1999 dan
PPRI No. 85 Tahun 1999 PPRI No.74 Tahun 2001
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun
Udara
PPRI No. 41 Tahun 1999 KEP-35/MENLH/10/1993 KEP-13/MENLH/3/1995 KEP-15/MENLH/4/1996
Pengendalian Pencemaran Udara Ambang Batas Emisi Kend. Bermotor Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Program Langit Biru
Kebisingan Getaran Kebauan
KEP-48/MENLH/11/1996 KEP-49/MENLH/11/1996 KEP-50/MENLH/11/1996
Baku Tingkat Kebisingan Baku Tingkat Getaran Baku Tingkat Kabauan
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
5
Prinsip Umum tentang Peraturan Lingkungan Hidup
Suatu peraturan tidak boleh lebih longgar dari peraturan yang lebih tinggi, contoh : peraturan tingkat lokal tidak boleh lebih longgar daripada peraturan tingkat nasional (Keputusan Gubernur vs Peraturan Pemerintah)
Jika ada lebih dari satu peraturan untuk hal yang sama, perusahaan harus mengacu pada peraturan yang lebih ketat, contoh : peraturan limbah cair tingkat lokal dan tingkat nasional dimana tingkat lokal lebih ketat. Berdasarkan hal tersebut, maka perusahaan harus mengacu peraturan limbah cair tingkat lokal.
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
6
Hirarki Peraturan Lingkungan Hidup di Indonesia
Undang-undang RI (UU)
Peraturan Pemerintah RI (PP)
Keputusan Menteri LH//Ka. BAPEDAL/Menteri Terkait (KEP-MENLH/KEP-BAPEDAL/KEP-MEN)
Surat Keputusan Gubernur (SK-GUB)
Surat Keputusan Bupati/Walikota (SK) Tah
ap id
enti
fika
si
Tin
gka
t h
irar
ki
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
7
Pengelolaan Lingkungan Hidup
Peraturan Utama : Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1997 tentang
Pengelolaan Lingkungan Hidup Tujuan :
mendayagunakan sumber daya alam melalui pembangungan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup;
mengelola lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang;
mengelola lingkungan hidup dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global serta perangkat hukum internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
8
Undang-undang No. 23/1997
setiap orang wajib menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan
setiap orang yang melakukan usaha/kegiatan wajib memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan
Setiap usaha/kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria
baku kerusakan lingkungan hidup Setiap rencana usaha /kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan
dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL)
Setiap penanggung jawab usaha/kegiatan wajib mengelola limbah hasil usaha/kegiatannya
Setiap penanggung jawab usaha/kegiatan wajib mengelola bahan
beracun dan berbahaya, pengelolaannya meliputi : menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, menggunakan dan/atau membuang
6
15
17
14
16
PA
SA
L
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
9
Undang-undang No. 23/1997
usaha /kegiatan yang dapat punya dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki AMDAL untuk memperoleh ijin melakukan usaha/kegiatannya
Setiap orang dilarang membuang limbah ke media lingkungan hidup,
tanpa suatu keputusan ijin Setiap orang dilarang membuang limbah yang berasal dari luar wilayah
Indonesia ke media lingkungan hidup Indonesia Setiap orang dilarang mengimpor limbah bahan berbahaya dan
beracun Bila ada gejala ketidakpatuhan terhadap ketentuan undang-undang ini,
maka menteri berwenang memerintahkan pelaksanaan audit lingkungan hidup
Setiap pencemaran/perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan, wajib membayar ganti rugi atau melakukan tindakan tertentu
18
21
29
34
20
PA
SA
L
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
10
Undang-undang No. 23/1997
usaha/kegiatan yang menimbulkan dampak penting, yang mengguna-kan dan/atau menghasilkan bahan berbahaya dan beracun (B3), mutlak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dengan membayar ganti rugi secara langsung dan seketika
ganti rugi dibebaskan bila pencemaran/perusakan ditimbulkan oleh : - bencana alam atau peperangan, atau - keadaan terpaksa di luar kemampuan manusia, atau - tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya pencemaran/
perusakan lingkungan
barangsiapa secara sengaja melanggar hukum sehingga menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan, diancam pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda maksimal Rp. 500 juta
jika tindak pidana diatas menyebabkan orang mati atau luka berat, diancam pidana penjara masimal 15 tahun dan denda maksimal Rp. 750 juta
35
41 PA
SA
L
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
11
Undang-undang No. 23/1997
barangsiapa karena kelalaiannya melanggar hukum sehingga menyebabkan pencemaran/perusakan lingkungan, diancam pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimual Rp. 100 juta
jika tindak pidana diatas menyebabkan orang mati atau luka berat, diancam pidana penjara masimal 5 tahun dan denda maksimal Rp. 150 juta
barangsiapa secara sengaja melanggar hukum dengan membuang zat, energi dan/atau komponen lain yang berbahaya atau beracun masuk ke media lingkungan; melakukan impor, ekspor, memperdagangkan, mengangkut, menyimpan bahan tersebut; menjalankan instalasi yang berbahaya, padahal mengetahui atau dapat menduga bahwa perbuatannya dapat menimbulkan pencemaran/perusakan lingkungan atau membahayakan kesehatan umum/nyawa orang lain, diancam pidana penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp. 300 juta
ancaman pidana yang sama dengan diatas diberlakukan bagi siapa saja yang dengan sengaja memberikan informasi palsu atau menghilangkan atau menyembunyikan atau merusak informasi yang diperlukan dalam kaitannya dengan perbuatan diatas
jika tindak pidana diatas menyebabkan orang mati atau luka berat, diancam pidana penjara maksimal 9 tahun dan denda maksimal Rp. 450 juta
42
43
PA
SA
L
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
12
Undang-undang No. 23/1997
barangsiapa karena kelalaiannya melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, diancam pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda maksimal Rp. 100 juta
jika tindak pidana diatas menyebabkan orang mati atau luka berat, diancam pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal Rp.150 juta
jika tindak pidana tersebut dalam Pasal 41 sampai Pasal 44
dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, ancaman pidana denda diperberat dengan tiga kalinya
44
45 PA
SA
L
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
13
Undang-undang No. 23/1997
jika tindak pidana tersebut dalam Pasal 41 sampai Pasal 44 dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana serta tindakan tata tertib dimaksud dalam Pasal 47 dijatuhkan baik terhadap pihak badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain maupun terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindakan pidana tersebut
jika tindak pidana tersebut dalam Pasal 41 sampai Pasal 44 dilakukan oleh atau atas nama badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain, dan dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam lingkunganhukum badan hukum, perseroan, perserikatan, yayasan atau organisasi lain tuntutan pidana dilakukan dan sanksi pidana dijatuhkan terhadap mereka yang memberikan perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin
selain ketentuan pidana, terhadap pelaku tindak pidana lingkungan dapat pula
dikenakan tindakan tata tertib berupa :
- perampasan keuntungan dari tindak pidana, dan/atau - penutupan perusahaan, dan/atau - perbaikan akibat tindak pidana, dan/atau - wajib mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak, dan/atau - menempatkan perusahaan di bawah pengampunan maksimal 3 tahun
46
47 PA
SA
L
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
14
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan - AMDAL (Environmental Impact Assessment)
Peraturan-peraturan PP No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan KEP MENLH No.17 Tahun 1999 tentang Jenis Rencana Usaha atau Kegiatan yang
Wajib Dilengkapi dengan AMDAL SK Menperind No. 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan
Pengendalian Dampak terhadap Lingkungan Hidup pada Sektor Industri
Isi Setiap usaha/kegiatan yang punya dampak penting wajib membuat Analisis
Dampak Lingkungan (ANDAL) Penetapan jenis usaha yang punya dampak penting atau tidak dilakukan oleh
Menteri Lingkungan Hidup (KEP MENLH No. 17 Tahun 1999) Penetapan jenis industri yang punya dampak penting atau tidak dilakukan oleh
Menteri Perindustrian (SK No. 250/M/SK/10/1994)
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
15
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan - AMDAL (Environmental Impact Assessment)
SK Menperind No. 250/M/SK/10/1994 Industri dikategorikan menjadi tiga tingkatan, yaitu :
berdampak penting : wajib ANDAL (lihat Lampiran 1), berdampak kurang penting : wajib UKL/UPL (lihat Lampiran 2), berdampak tidak penting : wajib SPPL (SK No. 148/M/SK/7/1995)
Jenis-jenis industri yang wajib ANDAL : Industri Semen Industri Pulp atau Kertas terintegrasi dgn Pulp Industri Pupuk Kimia (Sintetis) Industri Petrokimia Hulu Industri Peleburan Baja Industri Peleburan Timah Hitam (Pb) Industri Peleburan Tembaga (Cu) Industri Pembuatan Alumina Industri Pelaburan Baja Paduan Industri Aluminium Ingot
Industri Pembuatan Pellet dan Sponge Industri Pig Iron Industri Ferro Alloy Kawasan Industri Industri Galangan Kapal (> 3.000 DWT) Industri Pesawat Terbang Industri Kayu Lapis Terintegrasi Industri Senjata, Amunisi, dan Bahan Peledak Industri Penghasil Pestisida Primer Industri Baterai
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
16
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan - AMDAL (Environmental Impact Assessment)
Pola persetujuan ANDAL, RKL dan RPL : Pemrakarsa usaha/kegiatan wajib menyusun kerangka acuan analisis dampak
lingkungannya (KA-ANDAL) untuk disetujui KA-ANDAL dijadikan dasar penyusunan ANDAL ANDAL, RKL dan RPL wajib diajukan untuk disetujui oleh Komisi AMDAL Ijin usaha tetap usaha/kegiatan diberikan setelah pelaksanaan RKL
dan RPL yang telah disetujui Keputusan atas ANDAL, RKL dan RPL menjadi kadaluarsa bila tidak
dilaksanakan dalam kurun waktu 3 tahun setelah persetujuan. Keputusan atas ANDAL, RKL dan RPL akan gugur bila terjadi perubahan
lingkungan yang mendasar akibat peristiwa alam atau akibat lain, pada waktu rencana usaha/kegiatan belum atau tengah dilaksanakan
Dokumen AMDAL serta keputusan persetujuannya terbuka untuk umum, kecuali untuk kegiatan yang menyangkut rahasia negara.
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
17
Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Utama Peraturan Pemerintah No. 82 tahun 2001 tentang Pengendalian
Pencemaran Air
Tujuan Memelihara kualitas air agar tetap bermanfaat
Isinya Definisi Air : air yang terdapat di permukaan tanah (tidak termasuk air laut),
misalnya air sungai, air danau
Penggolongan Air Golongan A : air yang dapat langsung diminum Golongan B : air bahan baku air minum Golongan C : air untuk perikanan dan peternakan Golongan D : air untuk pertanian, usaha kota, industri dan PLTA
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
18
Pengendalian Pencemaran Air
- Pembuangan limbah cair ke badan air harus mendapatkan Ijin dari Gubernur
- Pembuangan limbah cair ke tanah harus mendapatkan Ijin dari Menteri Lingkungan Hidup
- Kewajiban penanggung jawab industri : mengelola limbah cair agar tidak melampaui baku mutu membuat saluran pembuang yang kedap air dan memasang alat ukur debit tidak melakukan pengenceran memeriksa kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair memisahkan saluran limbah dengan saluran air hujan mencatat jumlah produksi/bulan (untuk industri) membuat laporan setiap 3 bulan kepada BAPEDAL, Gubernur dan instansi teknis
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
19
Pengendalian Pencemaran Air
Soda Kaustik Gula Kayu Lapis Pelapisan Logam Tapioka Susu Penyamakan Kulit
Tekstil Minuman Ringan Minyak Sawit Pupuk Urea/Nitrogen Sabun, Deterjen Pulp dan Paper Ethanol
Kep-51/MENLH/10/1995, mengatur baku mutu limbah cair untuk industri :
Industri di luar 21 jenis ini, jika belum ditetapkan secara khusus, digunakan baku mutu yang terdapat pada Lampiran C, Kep-51/MENLH/10/1995
Bir Karet Monosodium Glutamat Baterei Kering Cat Farmasi Pestisida
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
20
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
Peraturan Utama Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1999 tentang Pengendalian
Pencemaran dan/atau Kerusakan Laut
Tujuan Mencegah atau mengurangi turunnya mutu laut dan/atau rusaknya
sumber daya laut
Isinya Definisi Laut : ruang wilayah lautan yang merupakan kesatuan geografis
beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek fungsional
Perlindungan mutu laut didasarkan pada baku mutu air laut, kriteria baku kerusakan dan status mutu laut
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
21
Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
- Setiap orang dilarang menimbulkan pencemaran dan/atau perusakan laut
- Kegiatan usaha yang membuang limbahnya ke laut, wajib memenuhi persyaratan baku mutu air laut, baku mutu limbah cair, baku mutu emisi dan ketentuan lain yan sesuai
- Setiap orang yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib melakukan pemulihan mutu laut
- Setiap orang yang melakukan dumping ke laut wajib mendapat ijin dari Menteri Lingkungan Hidup
- Setiap orang yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan laut wajib menanggung biaya penanggulangan pencemaran dan/atau perusakan laut serta biaya pemulihannya
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
22
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B-3)
Peraturan Utama PP No. 18/1999 tentang Pengelolaan Limbah B-3 dan PP No. 85/1999
Tujuan menjaga kelestarian alam mengelola limbah B-3 agar tidak menimbulkan bahaya bagi lingkungan dan
kesehatan manusia
Isinya Karakteristik Limbah B-3 :
mudah MELEDAK mudah TERBAKAR REAKTIF BERACUN menyebabkan INFEKSI KOROSIF limbah lain yang jika diuji secara TOKSIKOLOGI termasuk limbah B-3
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
23
Jenis-jenis Limbah B-3 (PP-18/1999&85/1999); Lampiran I : Limbah B-3 dari sumber yang tidak spesifik (Tabel 1) Limbah B-3 dari sumber spesifik (Tabel 2) Limbah B-3 dari bahan kimia kadaluwarsa, tumpahan, sisa kemasan dan
buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi (Tabel 3)
Pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan limbah B-3 :
penghasil : yang menghasilkan limbah B-3 pengumpul : yang melakukan pengumpulan sementara limbah B-3 pengangkut : yang mengangkut limbah B-3 pemanfaat : yang memanfaatkan limbah B-3 pengolah : yang mengoperasikan sarana pengolahan limbah B-3 penimbun : yang melakukan penimbunan limbah B-3
Pengelolaan Limbah B-3
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
24
Setiap orang yang menghasilkan limbah B-3 dilarang membuangnya langsung ke media lingkungan tanpa pengolahan terlebih dahulu
Pengolahan limbah radio aktif dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab sesuai peraturan yang berlaku
Penghasil limbah B-3 dapat : mengolahnya sendiri (persyaratan : Kep. 03/BAPEDAL/09/1995), atau menimbunnya sendiri (persyaratan : Kep. 04/BAPEDAL/09/1995), atau memanfaatkannya sendiri (persyaratan : Kep. 03/BAPEDAL/09/1995), atau mengekspor ke negara lain (persyaratan : Konvensi Basel), atau mengumpulkan dan menyimpan sementara (persyaratan : Kep. 01/BAPEDAL/
09/1995 dan Kep. 05/BAPEDAL/09/1995) untuk kemudian diserahkan ke pihak lain (persyaratan : Kep. 02/BAPEDAL/09/1995 dan Kep. 05/BAPEDAL/09/1995) yang mempunyai ijin dari BAPEDAL (informasi dapat diperoleh di BAPEDAL)
Pengelolaan Limbah B-3
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
25
Penyimpanan sementara paling lama 90 hari sebelum menyerahkannya ke pengumpul atau pemanfaat atau pengolah atau penimbun
Jika limbah B-3 yang dihasilkan kurang dari 50 kg/hari, dapat menyimpan lebih dari 90 hari dengan persetujuan dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian lingkungan (KLH)
Penghasil limbah B-3 wajib melaporkan limbah B-3 yang dihasilkannya minimal setiap 6 bulan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang pengendalian lingkungan (KLH), dan ditembuskan ke instansi terkait setempat (Dinas KLH)
Pengelolaan Limbah B-3
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
26
Perijinan Penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B-3 :
ijin dari KLH Pengangkutan Limbah B-3 : ijin dari Menteri Perhubungan, rekomendasi KLH Pemanfaatan Limbah B-3 : ijin dari Instansi Pembina, rekomendasi KLH Lokasi Pengolahan : ijin dari Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya, rekomendasi KLH Kegiatan pengolahan limbah B-3 terintegrasi dengan kegiatan utama wajib mendapatkan ijin
dari KLH
Persyaratan-persyaratan : Pengumpulan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan limbah B-3 : wajib
menyusuan AMDAL Jika lokasi pengolahan sama dengan lokasi penghasil/pemanfaat : AMDAL terintegrasi
dengan kegiatan utama Jika pengolahan dilakukan di lokasi kegiatan utama penghasil/pemanfaat, maka RKL dan
RPL yang telah disetujui diajukan ke KLH Jika lokasi pengolahan berbeda dengan lokasi penghasil/pemanfaat, maka harus mengikuti
ketentuan mengenai pengelolaan limbah B-3
Pengelolaan Limbah B-3
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
27
Hal-hal yang dilarang : Impor limbah B-3 dari luar negeri, kecuali untuk penambahan
bahan baku Pengangkutan limbah B-3 ke luar negeri tanpa memberitahu
Pemerintah RI Pengiriman limbah B-3 ke luar negeri tanpa ijin tertulis dari pemerintah
negara penerima dan dari Pemerintah RI Pengenceran limbah B-3
Lain-lain : Tata niaga B-3 ditetapkan oleh Menteri Perdagangan & Perindustrian Limbah B-3 harus diberi simbol dan label Pengawasan pengolahan limbah B-3 dilakukan oleh KLH
Pengelolaan Limbah B-3
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
28
Peraturan-peraturan lain yang terkait : Kep. 01/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan
dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Kep. 02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Kep. 03/BAPEDAL/09/1995 tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan
Berbahaya dan Beracun
Kep. 04/BAPEDAL/09/1995 tentang Tata Cara Persyaratan Penimbunan Hasil Pengolahan, Persyaratan Lokasi Bekas Pengolahan dan Lokasi Bekas Penimbunan Limbah Berbahaya dan Beracun
Kep. 05/BAPEDAL/09/1995 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Kep. 265/BAPEDAL/08/1996 tentang Tata Cara Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas Kep. 68/BAPEDAL/05/1994 tentang Tata Cara Memperoleh Ijin Penyimpanan,
Pengumpulan, Pengoperasian Alat Pengolahan, Pengolahan, dan Penimbunan Akhir Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
SK Menteri Perindustrian Nomor 148/M/SK/4/1985 tentang Pengamanan Bahan Beracun dan Berbahaya di Perusahaan Industri
Pengelolaan Limbah B-3
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
29
Pengendalian Pencemaran Udara
Peraturan-peraturan KEP-35/MENLH/10/1993 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor KEP-13/MENLH/3/1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak KEP-15/MENLH/4/1996 tentang Program Langit Biru Kep-205/BAPEDAL/07/1996 tentang Pedoman Teknis Pengendalian Pencemaran Udara
Sumber Tidak Bergerak
Tujuan Pengendalian pencemaran udara kualitas udara ambien layak untuk kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya
Isinya Baku mutu emisi udara untuk 4 sektor (KEP-13/MENLH/3/1995) :
Industri besi dan baja, Lampiran IA dan IB Industri pulp dan kertas, Lampiran II A dan II B Pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara, Lampiran III A dan III B Industri semen, Lampiran IV dan IV B
Baku mutu emisi untuk industri selain diatas, diatur pada Lampiran V
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
30
Cara Penggunaan Baku Mutu Emisi pada Lampiran Untuk kegiatan yang beroperasi sebelum 7 Maret 1995, harus memenuhi baku mutu
emisi pada Lampiran B paling lama pada tanggal 1 Januari 2000 Untuk kegiatan yang perencanaannya sebelum tanggal 7 Maret 1995 dan beroperasi
setelah tanggal 7 Maret 1995, berlaku baku mutu emisi pada Lampiran A dan wajib memenuhi baku mutu emisi pada Lampiran B selambat-lambatnya tanggal 1 Januari 2000
Kewajiban industri-industri yang diatur (4 sektor) diatas : membuat cerobong emisi memasang alat ukur pemantauan melakukan pencatatan harian menyampaikan laporan hasil pemeriksaan pada BAPEDAL minimal 3 bulan sekali melaporkan pada Gubernur dan BAPEDAL bila ada kejadian tidak normal/darurat
Untuk industri-industri di luar 4 sektor diatas : perlu melakukan self assessment untuk menentukan perlu atau tidaknya mengukur emisi
ke udara; misalnya untuk proses pembakaran, metal smelting Jika hasil pengukuran emisi menunjukkan telah memenuhi baku mutu, pengukuran emisi
tidak perlu dilakukan lagi secara kontinyu Hasil pengukuran emisi tersebut harus diinformasikan kepada BAPEDAL
Pengendalian Pencemaran Udara
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
31
Pengendalian Pencemaran Udara
Tujuan Program Langit Biru : menciptakan mekanisme kerja dalam pengendalian pencemaran udara yang berdaya
guna dan berhasil guna;
terkendalinya pencemaran udara; tercapainya kualitas udara ambien yang diperlukan untuk kesehatan manusia dan
makhluk hidup lainnya;
terwujudnya perilaku manusia sadar lingkungan.
Prioritas Propinsi yang mengikuti Program Langit Biru : DKI Jakarta; Jawa Barat; Jawa Tengah; Jawa Timur.
Industri yang beroperasi di 4 propinsi diatas perlu konfirmasi dari Pemerintah Daerah untuk memastikan hal-hal yang perlu dilakukan oleh industri sehubungan dengan Program Langit Biru
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
32
Kebisingan
Peraturan KEP-48/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan
Tujuan mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dari usaha atau kegiatan yang
dapat mengganggu kesehatan manusia atau makhluk lain dan lingkungan, akibat tingkat kebisingan yang dihasilkan
Isinya Baku Tingkat Kebisingan : untuk kawasan dan lingkungan kegiatan Metoda Pengukuran, Perhitungan dan Evaluasi Tingkat Kebisingan Lingkungan Baku Tingkat Kebisingan ini berlaku untuk area di luar bangunan kegiatan produksi Kewajiban penanggung jawab usaha/kegiatan :
mentaati baku tingkat kebisingan yang telah dipersyaratkan memasang alat pencegah kebisingan menyampaikan laporan pemantauan kebisingan tiap 3 bulan kepada Gubernur,
Menteri, BAPEDAL dan instansi terkait.
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
33
Getaran
Peraturan KEP-49/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Getaran
Tujuan mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dari usaha atau kegiatan yang
dapat mengganggu kesehatan menusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan, akibat tingkat getaran yang dihasilkan
Isinya Baku Tingkat Getaran Metoda Pengukuran dan Analis Tingkat Getaran Baku Tingkat Getaran berlaku untuk area di luar bangunan kegiatan produksi Kewajiban setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan :
mentaati baku tingkat getaran yang telah dipersyaratkan memasang alat pencegahan terjadinya getaran menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat getaran tiap 3 bulan kepada Gubernur,
Menteri, BAPEDAL dan instansi lain yang dipandang perlu
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
34
Kebauan
Peraturan KEP-50/MENLH/11/1996 tentang Baku Tingkat Kebauan
Tujuan mengendalikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dari usaha atau kegiatan yang
dapat mengganggu kesehatan manusia, makhluk hidup lain, dan lingkungan, akibat bau yang dibuang ke lingkungan
Isinya Baku Tingkat Kebauan Kewajiban setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan :
mentaati baku tingkat kebauan yang telah dipersyaratkan; mengendalikan sumber penyebab bau yang dapat mengganggu kegiatan manusia dan
kenyaman lingkungan; menyampaikan laporan hasil pemantauan tingkat kebauan tiap 3 bulan kepada
Gubernur, Menteri, BAPEDAL dan instansi teknis
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
35
Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Seringkali berkaitan erat dengan isu lingkungan Peraturan utama :
Undang-undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja Peraturan yang terkait :
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 01/-MEN/1982 tentang Bejana Tekan Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 02/-MEN/1982 tentang Klasifikasi Juru Las Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 03/MEN/1985 tentang Kesehatan dan
Keselamatan Kerja Pemakaian Asbes Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. Per. 01/MEN/1988 tentang Klasifikasi dan
Syarat-syarat Operator Pesawat Uap Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-01/MEN/1997 tentang Nilai Ambang Batas
(NAB) Faktor Kimia di Udara Lingkungan Kerja dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-51/MEN/1999 tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Fisika Kimia di Tempat Kerja
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
36
Kesepakatan Internasional
Deklarasi Rio tentang Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan
Montreal Protocol tentang Senyawa-senyawa Perusak Lapisan Ozon beserta amandemen-amandemennya
Konvensi Basel tentang Pengendalian Pemindahan B-3 Antar Wilayah serta Pembuangannya
Konvensi Internasional tentang Pencegahan Polusi yang Disebabkan oleh Kapal Laut 1973 ( dimodifikasi pada tahun 1978)
Konvensi PBB tentang Keanekaragaman Hayati, 1994 Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim, 1994
-
Peraturan Lingkungan Republik Indonesia
37
Persyaratan lainnya
Industry code of practice Kebijakan perusahaan induk Non-regulatory, seperti Responsible Care, standar
sukarela
Kesepakatan dengan pihak berwenang/masyarakat Persyaratan lain yang sesuai dengan kegiatan seperti ijin
operasi
Hal-hal yang diatur oleh pengelola kawasan (jika perusahaan berada di kawasan industri)