mojakoe pajak-1-uts

MOJAKOE

Pajak 1

Dilarang Memperbanyak Mojakoe ini tanpa seijin SPA FEUI

Mojakoe dapat didownload di www.spa-feui.com

FB : SPA FEUI Twitter : @spafeui

MOJAKOE

Pajak 1




MOJAKOE

Pajak 1




Ujian Tengah Semester

Perpajakan 1

Senin, 26 Maret 2012

SOAL 1 (20%)

Soal Pilihan (15%)

1. Salah satu peran pajak adalah reguler. Pemerintah, menginginkan perekonomian dapat

bertumbuh dengan cepat dan tidak sekedar mengejar jumlah penerimaan pajak dengan

pengenaan tarif yang tinggi.Berikan 3 contoh ketentuan regulasi terkait pajak

penghasilan yang menunjukkan peran reguler pajak dan jelaskan tujuan dari kebijakan

tersebut.

2. Pembayaran Asuransi dan pensiun serta penerimaan klaim atau uang pensiun, dalam

perpajakan memiliki keunikan dalam pengenaan pajak dan pembebanannya. Jelaskan

perbedaan keduanya dari beberapa sudut pandang:

a. Perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiun,

b. Perusahaan yang ikut program asuransi untuk kepentingan perusahaan

c. Perusahaan yang memberikan asuransi dan tunjangan iuran pensiun kepada

karyawan

d. Individu yang ikut program asuransi dan pensiun?

3. Jelaskan seluruh kewajiban sebuah badan/perusahaan terkait dengan UU pajak

penghasilan serta jelaskan kapan dan bagaimana kewajiban tersebut harus

diselesaikan?

4. Bagaimana pendapat Saudara tentang gratifikasi yang sering diberikan kepada pejabat

pemerintah atau anggota dewan terkait dengan proyek pemerintah yang diperoleh

perusahaan. Dalam perpajakan, apakah pengeluaran tersebut boleh dianggap sebagai

beban yang boleh dikurangkan? Apakah saran Anda untuk kasus ini, dalam rangka

mengoptimalkan jumlah pajak dan mengurangi korupsi?

SOAL 2 (30%)

Bapak Murya Saputra dan Ibu Ersita adalah pasangan suami istri yang menekuni

bidang konveksi kaos anak dan remaja dan memiliki gerai busana sendiri dengan merk

dagang “Cute”. Salah satu anak mereka yang bernama Cahaya masih duduk di bangku SD

namun sudah memiliki penghasilan sebagai penulis cilik. Setiap akhir tahun Cahya

memperoleh penghasilan berupa royalti dari penerbit Misan atas dasar jumlah penjualan

bukunya. Data anggota keluarga yang menjadi tanggungan Bapak murya Saputra dalam

tahun 2011 adalah :

No Nama Tanggal Lahir Hubungan Keluarga Keterangan

1 Ersita 12 Juli 1965 Istri

2 Himma Rania 24 Agustus

1988

Anak Kandung Mahasiswa S1

dan belum

bekerja

3 Cahaya Permata 17 Agustus

2000

Anak Kandung Penulis Cilik

4 Firman 16 Oktober

1980

Anak Kandung Tuna Grahita

(tidak bekerja)

5 Bambang 13 Januari

1980

Suami Himma Karyawan

Dalam menjalankan usahanya, Bapak Murya Saputra dan istrinya menyelenggarakan

pembukuan. Periode pembukuan meliputi masa Januari sampai dengan Desember 2011.

Pembukuannya tidak diaudit oleh akuntan publik. Laba bersih berdasarkan pembukuan

dari Bapak Murya Saputra selama tahun 2011 adlah Rp 550.000,00, dengan rincian :

Penjualan

- Penjualan bruto 2.600.000.000

- Retur penjualan 100.000.000

Penjualan netto 2.500.000.000.

Harga Pokok Penjualan 1.500.000.000

Laba Bruto 1.000.000.000

Beban Operasional

- Biaya gaji,tunjangan 2.000.000.000

- Premi asuransi 40.500.000

- Biaya listrik dan telpon 30.000.000

- Biaya perjalanan 50.000.000

- Biaya sewa bangunan 24.000.000

- Biaya bunga pinjaman 20.500.000

- Biaya piutang tak tertagih 10.000.000

- Penyusutan 100.000.000

- Pajak dan retribusi 70.000.000

- Biaya lain-lain 5.000.000

Total Beban Operasional 550.000.000

Laba Operasional 450.000.000

Pendapatan (Beban) lain-lain

- Dividen dari PT Sukaria 50.000.000

- Hadiah undian dari Bank INB 50.000.000

Laba (Rugi) sebelum Pajak 550.000.000

Keterangan :

a. Dalam penghasilan bruto, termasuk penjualan kaos olahraga ke Pemda sebesar Rp

500.000.000 (belum termasuk PPN) dan sudah dipotong PPh pasal 22. Penjualan

ini tidak terulang lagi tahun depan.

b. Dalam biaya gaji dan tunjangan termasuk pengeluaran untuk tunjangan transport

Rp25.000.000, tunjangan PPh 21 untuk karyawan Rp 20.000.000

c. Biaya premi asuransi:

- Asuransi kebakaran bangunan kantor Rp 20.500.000

- Asuransi kecelakaan kerja karyawan Rp 10.000.000, dan

- Asuransi kebakaran rumah pribadi Rp 10.000.000

d. Biaya listrik dan telpon :

- Listrik dan telpon kantor Rp 28.000.000

- Listrik dan telpon rumah prinadi Rp 2.000.000

e. Biaya perjalan dinas meliputi pengeluaran untuk biaya transport dalam rangka

bisnis 90% san untuk rekreasi karyawan 10%

f. Biaya Sewa :

- Sewa gudang Rp 8.000.000

- Sewa bangunan Rp 12.000.000

- Sewa garasi pribadi Rp 4.000.000

g. Biaya bunga pinjaman telah sesuai dengan ketentuan perpajakan

h. Penyusutan komersial sebesar Rp 100.000.000, setelah berdasar aturan fiskal,

penyusutan fiskal Rp 75.000.000

i. Piutang tak tertagih Rp 8.000.000 telah dilakukan penagihannya secara maksimal

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Piutang tak tertagih Rp 2.000.000 adalah

pinjaman Jono adik ipar Murya untuk modal usaha.

j. Biaya pajak dan retribusi :

- Angsuran bulanan PPh pasal 25 tahun pajak 2011 Rp 60.000.000

- PBB kantor Rp 5.000.000

- Pajak kendaraan bermotor perusahaan Rp 3.000.000

- Retribusi daerah perusahaan Rp 2.000.000

k. Biaya lain-lain :

- Sumbangan kepada yayasan sosial Panti Jompo rp 2.500.000

- Sumbangan HUT RI Rp 2.000.000

- Pakaian seragam Satpam Rp 500.000

l. Di luar pengahsilan di atas, terdapat info penghasilan lain:

- Bapak Murya memiliki keahlian perpajakan dan pernah memberikan

konsultasi pajak ke PT X selama 1 bulan. Gaji yang diterima adalah Rp

8.000.000 dan sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp Rp 200.000.

Setiap tahun Pak Murya memberikan konsultasi kepada PT X.

- Cahaya memperoleh royalti dari PT Misan atas novel-novelyang ditulis

sebesar Rp 10.000.000. PT Misan sudah memotong PPh 23atas royalti

tersebut.

- Ibu Ersita menjadi pembicara tetap Workshop Wirausaha dan memperoleh

honor Rp 3.000.000. Honor sudah dipotong PPh pasal 21 sebesar Rp

150.000

DIMINTA :

1. Hitunglah laba hasil usaha menurut fiskal

2. Buatlah perhitungan untuk menentukan berapakah jumlah pajak terutang pak

Murya dalam satu tahun fiskal?

3. Hitunglah kredit pajak dan tentukan berapa jumlah pajak kurang/lebih bayar ?

4. Hitunglah PPh 25 untuk tahun fiskal 2012

SOAL 3 (20%)

Berikut ini adalah informasi tentang gaji, honor dan pesangon yang dibayarkan oleh PT

Selalu Jaya kepada berapa karyawan serta tenaga ahli pada tahun 2010.

a. Bapak Niko Sempurna

Niko telah bekerja sejak tahun 2005 dan sejak tahun 2009 Niko diangkat sebagai

Manajer Keuangan. Pada tahun 2010,Niko memperoleh gaji pokok Rp 5.000.000,-

perbulan,tunjangan jabatan Rp 4.000.000,- perbulan dan tunjangan pembelian mobil

senilai Rp Rp 6.000.000,- perbulan. Pada tahun 2010 Niko juga mendapatkan fasilitas

sebuah ipad seharga Rp 8.000.000,-. Fasilitas lain yang diterima Niko adalah makan

siang dikantor senilai Rp 1.000.000,- perbulan. Fasilitas makan siang ini diberikan

bagi seluruh karyawan, namun dengan nilai yang berbeda, tergantung pada

jabatannya. Selain itu,Niko juga diikutkan dalam program Jamsostek, asuransi dan

pensiun sebagai berikut :

Premi Jamsostek :

- Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) : 2% dibayar perusahaan, 0,5%

dipotong dari gaji Niko

- Jaminan Kematian (JK) : 3% dibayar perusahaan, 1% dipotong dari

gaji Niko

- Jaminan Hari Tua (JHT) : 5% dibayar perusahaan, 2% dipotong dari

gaji Niko

Premi Asuransi Kesehatan di PT AIA (dibayar perusahaan) Rp 700.000

Pada Agustus 2010, Niko Sempurna juga menerima pembayaran THR sebesar Rp

9.000.000,- dan pada Desember 2010 menerima bonus tahunan sebesar Rp

18.000.000,- . Niko telah menikah, istrinya bekerja sebagai konsultan di PT Manjeki

dan dosen di STIE Pancasakti, sebuah perguruan tinggi swasta. Niko memiliki 1

orang anak dan juga menanggung seorang adik kandung dan seorang adik ipar yang

masih kuliah.

b. Henny Cahaya

Henny telah bekerja sejak tahun 2002. Pada Desembertahun 2009,Henny mengajukan

pengunduran diri mulai Januaro 2010, karena mengikuti suami pindah ke Australia.

Pada Januari 2010, Henny menerima uang penghargaan masa kerja dan uang pisah

sesuai ketentuan perusahaan sebesar Rp 20.000.000,-

c. Michael Smith

Smith adalah warga Negara Amerika yang bekerja di perusahaan sejak tahun 2006

dan menerima gaji sebesar Rp 50.000.000 per bulan. Pada bulan Maret 2010,

Perusahaan tidak memperpanjang kontrak Smith. Pada 15 April 2010, Smith dan

istrinya kembali ke negaranya.Selama tinggal di Indonesia Smith membawa serta

istrinya yang juga warganegara Amerika.

d. Budi Wicaksana

Budi adalah karyawan kontrak untuk masa 6 bulan yang dibayar secara harian. Upah

yang diterima adalah sebesar Rp 100.000,- per hari. Budi mulai bekerja pada

November 2010. Selama bulan November dan Desember 2010, Budi bekerja masing-

masing 20 hari.

e. Dinna Erika

Dinna adalah tenaga ahli pemasaran yang dikontrak perusahaan selama 1 tahun, mulai

1Maret 2010 hingga 28 Februari 2011 dengan fee yang dibayar secara bulanan sbesar

Rp 25.000.000,- perbulan

f. Wita Asmara

Pada tahun 2010, perusahaan melakukan lomba pembuatan logo perusahaan.

Pemenangnya adalah Witta Asmara. Untuk itu Wita memperoleh hadiah sebesar Rp

30.000.000,- netto

g. Pada tahun 2010, dalam rangka melaksanakan kegiatan Corporate Social

Responsibility, perusahaan mengadakan pelatihan bagi 100 pedagang kecil selama 2

hari. Untuk setiap peserta pelatihan perusahaan memberikan uang saku, sebagai

pengganti karena tidak berdagang, sebesar Rp 5000.000,- per peserta.

DIMINTA :

1. Hitunglah PPh pasal 21 yng harus dipotong perusahaan pada tahun 2010

berdasarkan informasi diatas.

2. Diketahui bahwa istri Niko Sempurna memperoleh penghasilan dari PT Makenji

sebesar Rp 20.000.000,- perbulan dan memperoleh penghasilan sebagai dosen

tidak tetap dari STIE Pancasakti Rp 4.000.000,- perbulan. Atas penghasilan ini

telah dipotong PPh pasal 21 dari PT Makenji dan STIE Pancasakti. Istri Niko

Sempurna mempunyai NPWP yang terpisah dari NPWP Niko Sempurna.

Hitunglah PPh 21 yang terhutang oleh Niko Sempurna pada tahun 2010 dan

hitunglah jumlah lebih/kirang abyar PPh Niko pada tahun 2010.

Soal 4 (20%)

PT Mitra Persada Indonesia (MPI), adalah perusahaan pemilik merek ‘Bebek Bonsai”.

Disamping memiliki beberapa outlet, PT MPI juga menjual merk “Bebek Bonsai”. Dalam 3

bulan pertama tahun 2011, transaksi yang terjadi sebagai berikut :

1. PT MPI membayar tagihan dari Pt Adi Jaya atas penggunaan air dan listrik outlet

“Bebek Bonsai” di Apartemen Paku Buwono Rp 4.000.000,-

2. Pada 5 Maret 2011, PT MPI membayar honor jasa konsultasi perpajakan dan

pembukuan Bapak Hadi Prawiro sebesar Rp 15.000.000,-

3. PT MPI menyertakan karyawannya dalam program asuransi kesehatan dan

kecelakaan di PT Cigna Indonesia. Pada bulan Maret 2011 PT MPI menerima

pembayaran manfaat asuransi dari PT Cigna Indonesia sebesar Rp 25.000.000,-

4. Untuk meningkatkan mobilitasnya, PT MPI membeli 20 unit sepeda motor di PT

Toyota Astra Motor. Masing-masing motor harganya Rp 25.000.000,-

5. CV Selera Makan membayar royalty atas penggunaan merek “Bebek Bonsai” sebesar

Rp 30.000.000,-. CV Selera sudah mempunyai NPWP

6. PT MPI mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp 150.000.000,-- dari Bank Artha

Benda.

7. PT MPI menerima pesanan 100 kotak paket “Bebek Bonsai” untuk keperluan RUPS

PT Adu Untung, senilai Rp 6.000.000,-

8. PT MPI menerima pesanan 500 kotak paket makanan “Bebek Bonsai” untuk

keperluan konsumsi dalam acara temu Gubernur DKI dengan pedagang kaki lima di

kantor Pemda DKI Jakarta, senilai Rp 15.000.000,-

9. PT MPI mempekerjakan seorang koki berkebangsaan Inggris,Michael Rourke.

Michael tinggal di Indonesia kurang daro 183 hari, sudah beristri, dan mempunayi 2

orang anak. Michael memperoleh pembayaran dari PT MPI USD 5.000, pada28 Maret

2011 (KMK USD 1= Rp 8.720)

10. Untuk menyusun laporan keuangan 2010, PT MPI menggunakan jasa KAP Cinde

Laras dan rekan.Atas pekerjaan pembukuan tahun 2010, PT MPI membayar KAP

Cinde Laras pada 31 Maret 2011 Rp 35.000.000.

11. PT MPI mempunyai pinjaman kepada PT Nirwana (bukan bank) sebesar Rp

1.000.000.000,- dengan tingkat bunga pinjaman 20% pertahun. Bulan Februari 2011,

PT MPI membayar bunga pinjaman tahun 2010

12. PT MPI memberi bantuan beasiswa skripsi untuk 10 orang mahasiswa FEUI sebesar

Rp 20.000.000,-

Dari transaksi-transaksi di atas, Anda diminta untuk menjawab dalam bentuk tabel

pertanyaan-pertanyaan berikut :

a. Menentukan jenis pajak penghasilan

b. Menentukan apakah terdapat pajak yang dipotong/ dipungut

c. Menentukan pihak yang memotong/ memungut pajak (bila ada)

d. Menentukan jenis pajak final atau dapat dikreditkan

e. Besarnya pajak yang dipotong (bila ada)

JAWABAN

Soal 1

1) 3 contoh ketentuan regulasi terkait pajak penghasilan yang menunjukkan peran

reguler :

Contoh fungsi reguler pajak

Penurunan Tarif PPh Pribadi dan Badan

Berdasar UU No 36 Tahun 2008 tentang PPh yang berlaku 1 Januari 2009,

tarif PPh perorangan turun dari 35% menjadi 30%, sedangkan tarif PPh badan

turun dari 30% ke 28% sejak 1 Januari 2009. Stimulus fiskal ini sangat

berpengaruh untuk konsumsi, karena secara efektif penghasilan orang naik

sekitar 11% yang juga mengakibatkan konsumsi dan ekonomi meningkat.

Kebijakan Bea Masuk DTP Untuk Industri Tertentu

Kebijakan ini dilakukan untuk memajukan produksi dalam negeri agar dapat

lebih bersaing dan ekspor meningkat dengan cara meringankan bea masuk

untuk bahan baku produksi. Pada tahun 2010 ada 9 sektor industri yang

menerima fasilitas bea masuk ditanggung pemerintah (BM-DTP) senilai Rp

1,2. Jumlah ini mengalami penurunan dari tahun 2009 yang mencakup 12

sektor dengan anggaran Rp 1,3 triliun.Sembilan sektor itu adalah:

a. Komponen otomotif

b. Komponen elektronika,

c. Peralatan komponen telematika,

d. Sorbitol,

e. Bahan baku plastik,

f. Bahan baku karpet

g. Komponen alat berat komponen,

h. Komponen perkapalan dan

i. Peralatan penunjang PLTU.

Inti tujuan dari kebijakan ini adalah untuk meningkatkan sektor

manufaktur dalam negeri. Selain itu kebijakan ini juga terkait dengan proyek

pembangunan pembangkit listrik PLTU berkapasitas 10.000MW yang dijamin

pemerintah secara penuh.

Pajak Penggambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan

Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dalam

Peraturan Daerah ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan

Daerah dari sektor Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah

dan Air Permukaan, juga dimaksudkan untuk kepentingan pengendalian

lingkungan dalam rangka mempertahankan ekosistem serta untuk pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, juga dalam rangka

penyesuaian Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak

Daerah . Pajak ini dikenakan terhadap gedung-gedung dan tempat hiburan.

2) Keunikan dari pengenaan dan pembebanan pajak bagi :

a. Perusahaan asuransi dan perusahaan dana pensiunan

Perusahaan asuransi menanggung beban pajak atas penghasilan dari

iuran yang diberikan perusahaan/pribadi

Perusahaan dana pensiunan tidak menanggung beban pajak dari iuran

yang diberikan perusahaan/pribadi.

b. Perusahaan yang ikut program asuransi untuk kepentingan perusahaan

Pihak yang diberikan beban pajak adalah perusahaan

c. Perusahaan yang memberikan asuransi dan tunjangan iuran pensiun kepada

karyawan

Pihak yang dierikan beban pajak adalah perusahaan

d. Individu yang ikut program asuransi dan pensiun

Pihak yang diberikan beban pajak untuk program asuransi adalah

individu

Pihak yang diberikan beban pajak untuk program pensiun adalah

individu

3) Kewajiban badan/perusahaan terkait dengan UU pajak penghasilan :

a. Kewajiban mendaftarkan diri

Hal ini bertujuan agar badan / perusahaan mendapatkan NPWP

Perusahaan/badan dapat mendaftarkan sendiri melalui KPP atau KP2KP yang

ada disekitar wilayah mereka berdomisili atau bisa juga melalui e-register,

yaitu pendaftaran NPWP melalui internet.

Pendaftaran ini wajib dilakukan ketika badan/perusahaan telah memenuhi

persyaratan untuk menjadi wajib pajak.

b. Kewajiban pembayaran, pemotongan/pemungutan, dan pelaporan pajak

Badan/perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, seperti

pembayaran, menggunakan sistem self-assesmenti yaitu melakukan sendiri

penghitungan, pembayaran,dan pelaporan pajak terhutang.

Pembayaran

Pembayaran pajak penghasilan oleh badan dapat dilakukan melalui dua

cara, yaitu :

Membayar sendiri pajak yang terhutang

Membayar PPh melalui proses pemotongan atau pemungutan

oleh pihak yang berwenang.

Membayar kepada penjual ataupun pihak pemberi jasa (

pembayaran PPN)

Pemotongan atau pemungutan

Hal ini wajib dilakukan oleh badan/perusahaan apabila mereka

tergolong sebagai subjek pajak dalam negeri.

Pemotongan yang akan dilakukan badan/perusahaan sebagai pihak

pemberi penghasilan yaitu PPh pasal 21, PPh 22, PPh 23, PPh pasal

26, PPh pasal 4 ayat 2,PPh pasal 15, PPN dan PPnBM.

Pelaporan

Sarana yang digunakan oleh wajib pajak badan/perusahaan untuk

melakukan kegiatan pelporan adalah Surat Pemberitahuan (SPT) yang

berisi mengenai laporan pembayaran atau pelunasan pajakbaik yang

dilakukan Wajib Pajak sendiri atau melalui proses

pemungutan/pemotongan.

Pelaporan dilakukan di KPP atau KP2KP tempat badan/perusahaan

tersebut terdaftar.

Untuk badan sendiri, dikenal adanya SPT Tahunan, dimana batas

pelaporannya adalah akhir bulan keempat setelah berakhirnya tahun

atau bagian tahun pajak.

c. Kewajiban dalam hal diperiksa

Dalam hal pemeriksaan, kewajiban wajib pajak adalah :

a) Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan

waktu yang ditentukan khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor

b) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan

c) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang

dipandang perlu dan memberi bantuan lainnya guna kelancaran

pemeriksaan.

d) Menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil

Pemeriksaan

e) Meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik

khususnya untuk jenis Pemeriksaan Kantor

f) Memberikan keterangan lain baik lisan maupun tulisan yang diperlukan

d. Kewajiban memberi data

Setiap badan/perusahaan harus memberikan data dan informasi yang terkait

dengan perpajakan, seperti peredaran usaha, data transaksi keuangan dan lalu

lintas devisa.Kewajiban terkait pemberian data ini sesuai dengan peraturan

yang ada dalam UU Nomor 16 tahun 2009. Data dan informasi yang sudah

dikumpulkan oleh wajib pajak, dalam hal ini wajib pajak badan diserahkan

kepada Direktorat Jenderal Pajak.

4) Gratifikasi adalah pemberian, yang meliputi pemberian uang, barang,tiket perjalanan,

fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma.

Menurut saya, praktik gratifikasi terkait dengan proyek pemerintah yang diperoleh

perusahaan harus diberikan batasan jumlah minimum yang boleh dihitung sebagai

beban, misalnya biaya tambahan yang harus dikeluarkan yang boleh dianggap sebagai

beban hanya sebesar Rp 1.000.000. Diluar jumlah itu pihak yang harus mengeluarkan

biaya, dalam hal ini perusahaan, tidak boleh menghitungnya lagi sebagai beban.

Mengapa hal ini harus dilakukan? Pertama, agar jumlah pajak yang harus dibayarkan

bisa optimal. Jika seluruh biaya gratifikasi yang diberikan perusahaan boleh diakui

sebagai beban maka tentunya jumlah penghasilan kena pajak perusahaan yang dikenai

pajak akan lebih kecil daripada yang seharusnya. Apalagi mengingat bahwa,

pengeluarannya juga tidak berkaitan langsung dengan kegiatan operasional

perusahaan. Kedua, untuk mengurangi korupsi baik dari segi pemerintah maupun

perusahaan. Jika tidak bisa dianggap beban sepenuhnya maka tentu perusahaan akan

membatasi jumlah gratifikasi yang akan diberikan kepada pemerintah. Pemerintahpun

tidak bisa mengambil keuntungan lagi dari praktik ini dan tidak memilih perusahaan

yang akan menjalankan proyek pemerintah berdasarkan seberapa besar jumlah uang

yang mereka berikan di luar uang proyek yang seharusnya.

Soal 2

1) Rekonsiliasi Fiskal

Laba (Rugi) sebelum pajak Rp 550.000.000

a. Tidak ada rekonsiliasi fiskal

b. (+) Tunjangan PPh 21 untuk karyawan Rp 20.000.000

c. (+) Premi Asuransi Rp 40.500.000

(asumsi dua premi awal dibayar perusahaan)

d. (+) Listrik dan telpon rumah pribadi Rp 2.000.000

e. (+) Biaya transport untuk rekreasi karyawan Rp 5.000.000

10% x Rp 50.000.000

f. (+) Sewa garasi pribadi Rp 4.000.000

g. (+) Penyusutan Rp 25.000.000

h. (+) Piutang tak tertagih Rp 2.000.000

i. (+) Angsuran bulanan PPh pasal 25 Rp 60.000.000

j. (+) Sumbangan yayasan sosial dan sumbangan HUT RI Rp 4.500.000

k. (-) Hadiah undian dari Bank INB Rp 50.000.000

l. (-) Dividen dari PT Sukaria Rp 50.000.000

Rp 613.000.000

Laba Usaha = Laba (Rugi) sebelum pajak + jumlah rekonsiliasi fiskal

= Rp 550.000.000 + Rp 63.000.000

= Rp 613.000.000

2) Perhitungan jumlah pajak terhutang Pak Murya dalam satu tahun fiskal

Pajak terutang :

Laba (rugi) sebelum pajak awal = Rp 613.000.000

Penghasilan lain :

Bapak Murya = Rp 8.000.000

Cahaya = Rp 10.000.000

Ibu Ersita = Rp 3.000.000

Laba (Rugi) sebelum pajak = Rp 634.000.000

PTKP :

WPOP = Rp 15.840.000

Istri bekerja = Rp 15.840.000

Menikah = Rp 1.320.000

Tanggungan = Rp 2.640.000 =Rp (35.640.000)

Rp 598.360.000

PPh terutang :

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 200.000.000 = Rp 30.000.000

25% x Rp 250.000.000 = Rp 62.500.000

30% x Rp 98.360.000 = Rp 29.508.000

Rp 124.508.000

3) Perhitungan kredit pajak dan jumlah pajak kurang/lebih bayar

PPh terutang = Rp 124.508.000

Kredit pajak :

PPh 21 = Rp 350.000

Kredit pajak PPh 22 = Rp 7.500.000


Pajak sebelum cicilan PPh 25 = Rp 9.350.000

Cicilan pajak PPh 25 = Rp 60.000.000

= Rp 69.350.000

Rp 55.158.000

Pajak kurang bayar = Rp 124.508.000 – Rp 69.350.000

= Rp 55.158.000

4) PPh 25 untuk fiskal 2012

Laba hasil usaha = Rp 598.360.000

Penghasilan tidak teratur = Rp 404.000.000

Penghasilan teratur = Rp 194.360.000

!! Penghasilan tidak teratur

Proporsi penjualan tidak teratur = 500.000.000 = 19,2%

2.600.000.000

COGS penjualan tidak teratur = 19,2% x Rp 500.000.000

= Rp 96.000.000

Penghasilan tidak teratur yang dikurangi = Rp 500.000.000 – 96.000.000

= Rp 404.000.000

Pajak terutang :

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 144.360.000 = Rp 21.654.000

Pajak terutang Rp 24.154.000

Pajak terutang = Rp 24.154.000

PPh 21 yang telah dipotong = Rp 350.000


Rp 22.304.000

PPh 25 = 22.304.000

Cicilan pajak perbulan = Rp 22.304.000 : 12

= Rp 1.858.667

Soal 3

a) Niko Sempurna

Penghasilan Netto Niko :

Gaji Pokok = Rp 60.000.000

Tunjangan Pembelian Mobil = 72.000.000

Fasilitas Makan Siang = 12.000.000

Premi JKK = 1.200.000

Premi JKM = 1.800.000

THR = 9.000.000

Bonus Tahunan = 18.000.000

Penghasilan Brutto Rp 174.000.000

Pengurangan

Biaya Jabatan ( Maksimum) = (Rp 6.000.000)

Iuran Hari Tua = (Rp 1.200.000)

Penghasilan Netto Niko = Rp 166.800.000

Penghasilan Netto Istri Nikko :

Gaji Pokok = Rp 288.000.000

Pengurangan :

Biaya Jabatan (Maksimum) = (Rp 6.000.000)

Penghasilan Netto Istri Niko = Rp 282.000.000

Jumlah penghasilan netto = Rp 448.800.000

Penghitungan Pajak :

Penghasilan Netto Gabungan = Rp 448.800.000

PTKP :

Suami + istri = 31.680.000

Kawin = 1.320.000

Tanggungan (2) = 2.640.000

Rp 413.160.000

Pajak terhutang PPh 21 :

5% x 50.000.000 = 2.500.000

15% x 200.000.000 = 30.000.000

25% x 163.160.000 = 40.790.000

Pajak terhutang : Rp73.290.000

(gabungan)

Karena NPWPnya dipisah, maka :

Pajak Bapak Niko : 166.800.000 x Rp 73.290.000 = Rp 27.238.797

448.800.000

Pajak (lebih) bayar = Rp 73.290.000 – 27.238.797

= Rp 46.051.203

b) PPh 21 = 5% x Rp 20.000.000

= Rp 1.000.000

c) Berhenti kerja : 1 Maret 2010

Gaji 2 bulan = Rp 100.000.000

Pengurangan

Biaya Jabatan = Rp 1.000.000

Netto sebulan = Rp 99.000.000

Netto setahun = 12 x 99.000.00

2

= Rp 594.000.000

Penghasilan netto setahun = Rp 594.000.000

PTKP :

Wajib Pajak = 15.840.000

Kawin = 1.320.000

Penghasilan Kena Pajak = Rp 576.840.000


5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 200.000.000 = 30.000.000

25% x Rp 250.000.000 = 62.500.000

30% x Rp 76.840.000 = 23.052.000

Pajak terhutang = Rp 118.052.000

PPh 21 untuk 2 bulan = 2 x Rp 118.052.000

12

= Rp 19.675.333

d) Gaji kumulatif upah sudah melebihi Rp 1.320.000 pada hari ke-14 kerja, sehingga :

Upah s.d hari ke 14 = Rp 1.400.000

PTKP :

(14 x 15.840.000 ) = 616.000

360

PKP s.d hari ke-14 Rp 784.000


5% x Rp 784.000 = Rp 39.200

Upah hari ke 14 = Rp 100.000 – 39.200

= Rp 60.800

Untuk hari ke-15 dan seterusnya

Upah sehari = Rp 100.000

PTKP sehari (15.840.000:360) = Rp 44.000

PKP = Rp 56.000

PPh pasal 21 terhutang /hari

5% x Rp 56.000 = Rp 2800

Upah harian (netto) = Rp 100.000 – 2800

= Rp 97.200

e) Upah per bulan Dinna Erika = Rp 25.000.000

Penghasilan setahun = Rp 300.000.000

Penghitungan pajak terhutang :

Gaji setahun = Rp 300.000.000

PTKP :

WP = (15.840.000)

PKP = Rp 284.160.000

PPh pasal 21 terhutang :

5% x Rp 50.000.000 = Rp 2.500.000

15% x Rp 200.000.000 = 30.000.000

25% x Rp 34.160.000 = 8.540.000

Rp 41.040.000

PPh 21/bulan = Rp 41.040.000

12

= Rp 3.420.000

f) Penghasilan netto = Rp 30.000.000

Tarif pajak = 5%

Penghasilan bruto = Rp 30.000.000

0,95

Penghasilan brutto = Rp 31.578.947

PPh 21 = Rp 31.578.947 – 30.000.000

= Rp 1.578.947

g) Penghasilan brutto = Rp 1.000.000

(2 x Rp 500.000)

PPh pasal 21 terutang :

5% x Rp 1.000.000 = Rp 50.000

PPh pasal 21 terutang seluruh peserta kegiatan = Rp 50.000 x 100

= Rp 5.000.000

Soal 4

No Jenis

PPh

Dipotong/Dipungut

Pihak

pemotong/

pemungut

Final

/dapat

dikreditkan

Besarnya pajak yang

dipotong

1 Bukan

PPh

- - - -

2 PPh 21 Dipotong PT MPI Dapat

dikreditkan

Rp 375.000

( 5% x 50%xRp 15.000.000)

3 Pasal 4

ayat (3)

:bukan

objek

pajak

- - - -

4 Bukan

PPh

- - - -

5 PPh 23 Dipotong CV Selera Dapat Rp 4.500.000

dikreditkan (15%xRp30.000.000)

6 PPh

pasal 4

ayat (2)

Dipotong Bank Artha

Benda

Final Rp 22.500.000

(15%xRp150.000.000)

7 Tidak

dihitung

8 PPh 22 Dipungut Bendaharawan

negara

Dapat

dikreditkan

Rp 225.000

( 1,5%xRp15.000.000)

9 PPh 26 Dipotong PT MPI Final Rp 8.720.000

(20%xRp8.720xUSD 5.000


dikreditkan

Rp 700.000

( 2% x Rp 35.000.000)


dikreditkan

Rp 30.000.000

(20%xRp1.000.000.000x15%)

12 PPh

pasal 4

ayat (3) :

bukan

objek

pajak

- - - -

mojakoe pajak-1-uts

Documents